PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI … terjadinya penularan penyakit yang berpotensi wabah yang kemungkinan dapat terbawa oleh Jemaah haji. 5. Penguatan pemberdayaan masyarakat....

PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI

MENUJU ISTITHAAH

MUCHTARUDDIN MANSYUR

Kepala Pusat Kesehatan Haji

Kementerian Kesehatan

Rakerkesnas, Jakarta 27 Februari 2017

Pendahuluan

1. Indonesia merupakan negara terbesaryang mengirimkan Jemaah Haji jikadibandingkan dengan negara lainnya didunia. Pada 2017, telah ditetapkan kuotahaji Indonesia berjumlah 221,000Jemaah.

2. Pemerintah memiliki tanggungjawabdalam penyediaan akomodasi,transportasi , konsumsi dan pelayanankesehatan. Hal ini sesuai dengan amanahUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2008tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

3. Penyelenggaraan kesehatan haji terdiridari (Permenkes Nomor 62 Tahun 2016):

a. Penyelenggaraan pada tahap persiapan diIndonesia.

b. Pelaksanaan di Arab Saudi.c. Pasca operasional.

Tujuan Penyelenggaraan Kesehatan Haji

Mencegah Vulnerabilitas Jemaah Haji melalui:

1. Penyiapan Jemaah Haji menuju Istithaah.

2. Pengendalian faktor risiko kesehatan haji.

3. Menjaga dan meningkatkan kondisi kesehatan Jemaah haji di Indonesia, selama dalam

perjalanan dan di Arab Saudi.

4. Menjaga terjadinya penularan penyakit yang berpotensi wabah yang kemungkinan

dapat terbawa oleh Jemaah haji.

5. Penguatan pemberdayaan masyarakat.

“ISTITHA’AH KESEHATAN” :

a. Merupakan bagian dari Istithaah secara umum.

b. Istitha’ah merupakan informasi kesehatan Jemaah haji yang dikaitkan dengan

kemampuan Jemaah haji dalam menjalankan prosesi ibadah haji.

Faktor determinan: Usila, Penyakit Kronis (Cardiologi, Metabolik, Muskuloskeletal, Neurologis, Respiratori), Penyakit menular, Psikososial (Akut dan Kronik), Gizi, Kesehatan reproduksi, Kecelakaan, Lingkungan (Air, Sanitasi, Cuaca/Iklim), and

Pengetahuan Kesehatan.

5-LEVEL PREVENTION in: Masa Tunggu, Masa Keberangkatan, Dalam Perjalanan, Masa Operasional (Jeddah, Mekkah dan Madinah), Masa Pasca Operasional

Istithaah Kesehatan: Sehat, Bugar and Bebas Cedera.

‘

REGULASI:UU Nomor 13 Tahun 2008. UU No.36 Tahun 2009.

Permenkes No.15 Tahun 2016. Permenkes No.62 Tahun 2016.Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No. 450/1861/SJ. Nota Diplomatik Kerajaan Arab Saudi

No. 8/8/281683.

Kemampuan Fisik, Mental, Keagamaan dan Ekonomi.

ISTITHA’AH

MABRUR

PERIODE PELAKSANAAN(Arab Saudi)

REG

ISTR

ASI

PemeriksaanKesehatan III

PemeriksaanKesehatan II

PemeriksaanKesehatan I

NomorPorsi

Tim PenyelenggaraKesehatan Haji

Kab/Kota

Tim PenyelenggaraKesehatan Haji

Kab/Kota PPIH BidangKesehatan Embarkasi

SELA

MA

PER

JALA

NA

N

SAU

DI A

RA

BIA

MA

SA K

EPU

LAN

AG

SUR

VEI

LAN

CES

Risiko Kesehatan:1. Risti.2. Non Riski.

Penentuan Istitha’ah:1. Memenuhi Syarat.2. Memenuhi Syarat dengan

Pendampingan3. Tidak Memenuhi Syarat untuk

Sementara4. Unqualified.

Status Laik Terbang:1. Laik Terbang2. Tidak Lain Terbang

PPIH BIDANG KESEHATAN ARAB SAUDI (TPP, TGC, KURATIF)

PERIODE PERSIAPAN (Indonesia)

SISKOHAT KESEHATAN

PembinaanMasa

Keberangkatan

PembinaanMasa Tunggu

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) JKN

Peran Daerah

• Advokasi Kepala Daerah, Kanwil Kemenag dan sektor lain untukimplementasi Permenkes No.15 tahun 2016 tentang Istitha’ah KesehatanJemaah Haji dan petunjuk teknisnya.

• Penyiapan SK Penetapan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji bidangKesehatan tingkat Kabupaten.

• Pelaksanaan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji menuju Istitha’ahKesehatan termasuk bekerja sama dengan akademisi, profesi (AKHI,PERDOKHI, Organisasi Profesi lainnya), KBIH dan Masarakat lainnya.

• Penggunaan Siskohatkes secara maksimal sebagai bagian pembinaankesehatan Jemaah Haji untuk ketersediaan data kesehatan terkini danpenerbitan BKJH ( khusus pulau Jawa ).

• Penetapan Istitha’ah Kesehatan Jemaah Haji pada 3 (tiga) bulan sebelumkeberangkatan oleh PPIH Kabupaten.

Kesimpulan1. Tujuan utama penyelenggaraan kesehatan haji adalah meningkatkan kapasitas

kesehatan Jemaah haji melalui implementasi Permenkes Nomor 15 Tahun 2016.

2. Indonesia melakukan prioritas pendekatan promosi/preventif dalampenyelenggaraan kesehatan haji.

3. Dalam menjaga kondisi istitha’ah kesehatan, dilakukan kegiatan five-levelprevention dalam tiap tahapan kegiatan ibadah haji.

4. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berperan dalam pembentukan TimPenyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/Kota.

5. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten berperan penting dalam implementasiPermenkes No.15 Tahun 2016 tentang Istitha’ah Kesehatan Jemaah Haji.

6. Penguatan penggunaaan data informasi kesehatan (Siskohatkes) digunakan dalamrangka ketersediaan data mutakhir kesehatan Jemaah Haji, BKJH dan evaluasi untukpeningkatan pelayanan kesehatan haji.

7. Calon petugas kesehatan haji (TKHI dan PPIH) agar berperan aktif dalam prosespembinaan kesehatan haji.

Terimakasih