PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BANDUNG A. UMUM Bencana merupakan suatu fenomena yang selalu menyertai kehidupan manusia.Fenomena ini berdampak merusak dan muncul dengan atau tanpa prediksi. Dampak yangmerusak ini dapat berupa korban jiwa dan atau kerugian harta benda sehinggamangacaukan tatanan alam dan sosial. Potensi penyebab bencana dapatdikelompokan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencananon alam, dan bencana sosial.Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusangunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah,kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.Bencana nonalam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkanoleh manusia, kecelakan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi,dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatankeantariksaan.Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosialdalam masyarakat yang sering terjadi.Sedangkan menurut waktu terjadinya, bencana dikelompokkan menjadi; 1). Bencana periodik (bencana yang terjadi secara berkala dan dapat diprediksi, seperti banjir, kekeringan, tanah longsor dan gunung meletus) dan 2). Bencana sporadis (bencana yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi, seperti gempa bumi) Sebagai negara yang sedang giat membangun, harus disadari bahwa Indonesia terdiridari berbagai suku, adat dan budaya. Wilayahnya berbentuk kepulauan yang terbentangdari sabang sampai merauke. Terletak di wilayah tropis dan berada di antara dua samuderayaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dan dua benua yaitu Benua Asia dan BenuaAustralia. Selain itu Indonesia juga menduduki tiga lempeng yaitu lempeng Eurasia,lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik. Oleh karenanya negeri ini mempunyai posisistrategis dengan segala kekayaan alamnya sekaligus menyimpan potensi bencana. Kabupaten Bandung sebagai salah satu wilayah di Indonesia terpengaruh secara langsung atasancaman dan resiko bencana di atas.Beberapa ancaman bencana berikut tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Bandungyaituyaitu gempa bumi, gunung berapi, tanah longsor, banjir, erosi, abrasi-sedimentasi, kekeringan, kebakaran hutan, wabah flu burung, kegagalan teknologi dan sanitari. Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikanlandasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulanganbencana di Kabupaten Bandung, disusunlah Peraturan Daerah tentang PenyelenggaraanPenanggulangan Bencanayang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana,saat tanggap darurat dan pasca bencana.Materi muatan peraturandaerah ini berisikan ketentuan-ketentuan pokoksebagai berikut:
22
Embed
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH · PDF filekerusuhan sosial dan konflik sosialdalam masyarakat yang sering terjadi ... gunung berapi, tanah longsor, banjir, erosi, abrasi-sedimentasi,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BANDUNG
A. UMUM
Bencana merupakan suatu fenomena yang selalu menyertai kehidupan
manusia.Fenomena ini berdampak merusak dan muncul dengan atau tanpa prediksi. Dampak yangmerusak ini dapat berupa korban jiwa dan atau
kerugian harta benda sehinggamangacaukan tatanan alam dan sosial.
Potensi penyebab bencana dapatdikelompokan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencananon alam, dan bencana sosial.Bencana alam
antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusangunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam,
hama penyakit tanaman, epidemi, wabah,kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.Bencana nonalam antara lain kebakaran
lingkungan dan kegiatankeantariksaan.Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosialdalam masyarakat yang sering
terjadi.Sedangkan menurut waktu terjadinya, bencana dikelompokkan menjadi; 1). Bencana periodik (bencana yang terjadi secara berkala dan dapat
diprediksi, seperti banjir, kekeringan, tanah longsor dan gunung meletus) dan 2). Bencana sporadis (bencana yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat
diprediksi, seperti gempa bumi)
Sebagai negara yang sedang giat membangun, harus disadari bahwa Indonesia terdiridari berbagai suku, adat dan budaya. Wilayahnya berbentuk kepulauan
yang terbentangdari sabang sampai merauke. Terletak di wilayah tropis dan berada di antara dua samuderayaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik
dan dua benua yaitu Benua Asia dan BenuaAustralia. Selain itu Indonesia juga menduduki tiga lempeng yaitu lempeng Eurasia,lempeng Indo-Australia
dan lempeng Pasifik. Oleh karenanya negeri ini mempunyai posisistrategis dengan segala kekayaan alamnya sekaligus menyimpan potensi bencana.
Kabupaten Bandung sebagai salah satu wilayah di Indonesia terpengaruh
secara langsung atasancaman dan resiko bencana di atas.Beberapa ancaman bencana berikut tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten
Bandungyaituyaitu gempa bumi, gunung berapi, tanah longsor, banjir, erosi, abrasi-sedimentasi, kekeringan, kebakaran hutan, wabah flu burung, kegagalan teknologi dan sanitari.
Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikanlandasan
hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulanganbencana di Kabupaten Bandung, disusunlah Peraturan Daerah tentang
PenyelenggaraanPenanggulangan Bencanayang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana,saat tanggap darurat dan pasca
bencana.Materi muatan peraturandaerah ini berisikan ketentuan-ketentuan pokoksebagai berikut:
53
1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawabdan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakansecara
terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggapdarurat
dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan NasionalPenanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan BencanaDaerah. Badan penanggulangan
bencana tersebut terdiri dari unsurpengarah dan unsur pelaksana. Badan Nasional PenanggulanganBencana dan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah mempunyaitugas dan fungsi antara lain pengkoordinasian penyelenggaraanpenanggulangan bencana secara terencana dan terpadu
denganmemperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkanbantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan
perlindungansosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalampenyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi
dalampengambilan keputusan.
4. Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan
memberikankesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembagainternasional.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena
masingmasingtahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda.
6. Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selaindidukung dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara danAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga disediakan dana
siappakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus.
7. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan
bencanadilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat padasetiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan
dalampenggunaan dana penanggulangan bencana.
Dengan materi muatan sebagaimana disebutkan diatas, peraturandaerah inidiharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang kuat
dalampenyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga penyelenggaraanpenanggulangan bencana di Kabupaten Bandung dapat
dilaksanakan secara terencana,terkoordinasi, dan terpadu.
B. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi
dalambentuk jaminan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia,harkat dan martabat setiap masyarakat secara
proporsional.
Huruf b
54
Yang dimaksud dengan ”asas keadilan” adalah dalam
penanggulanganbencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiapMasyarakat tanpa terkecuali.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum
danpemerintahan” adalah dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisihal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain,
agama, suku, ras,golongan, gender, atau status sosial.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keselarasan
dankeserasian” adalah dalam penanggulangan bencana mencerminkankeseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan,
keselarasan tatakehidupan dan lingkungan dan keserasian lingkungan dan kehidupansosial Masyarakat.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalahdalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan
ketertibandalam Masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penanggulanganbencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersamaPemerintah Daerah dan Masyarakat yang
dilakukan secara gotongroyong.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup”
adalahdalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkunganuntuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan
datang demikepentingan Daerah.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi”
adalahpenanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan danteknologi secara optimal sehingga mempermudah
dan mempercepatproses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, padasaat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca
bencana.
Huruf i
Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam
prosespenyelenggaraan penanggulangan bencana.
Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
55
Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat”
adalahpenyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secaracepat dan tepat sesuai dengan tuntutan
keadaan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah apabila terjadi
bencana,kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakanpada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah kegiatanpenyelenggaraan penanggulangan bencana didasarkan
pada waktu,tenaga, biaya digunakan sesuai kebutuhan.
Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah
penyelenggaraanpenanggulangan bencana dilakukan tepat sasaran dan bermanfaat bagimasyarakat.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah dalam mengatasikesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang
waktu, tenaga,dan biaya yang berlebihan.
Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah
kegiatanpenyelenggaraan penanggulangan bencana harus berhasil guna,khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidakmembuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah penyelenggaraanpenanggulangan bencana dilakukan secara
terbuka dan dapatdipertanggungjawabkan.
Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah
penyelenggaraanpenanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapatdipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “prinsip kemitraan” adalah suatu kegiatan salingmenguatkan dengan pelbagai macam bentuk kerjasama
dalammenghadapi dan memperkuat satu sama lainnya dalam rangkapenyelenggaraan penanggulangan bencana.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “prinsip pemberdayaan” adalah penyelenggaraanpenanggulangan bencana dilaksanakan dengan
upaya menumbuhkankembangkan ppotensi masyarakat untuk bisa menggali dan memupukkekuatan yang ada pada diri sendiri dan
lingkungannya.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah negara
dalampenyelenggaraan penanggulangan bencana tidak memberikan
56
perlakuanyang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras,
dan aliran politikapa pun.
Huruf j
Yang dimaksud dengan ”nonproletisi” adalah pelarangan kegiatanmenyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan
daruratbencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan daruratbencana.
Huruf k
Yang dimaksud dengan ”kemandirian” adalah kemampuan untukmenggunakan kapasitasnya dalam menanggulangi bencana.
Huruf l
Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai-nilai, institusi danmekanisme sosial yang berlaku di masyarakat sebagai sumber
Yang dimaksud dengan “membangunkembali ke arah yang lebih
baik”adalah proses dan penyelenggaraan penanggulangan bencanamenghasilkan kondisi yang lebih baik daripada kondisi semula.
Huruf n
Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah penyelenggaraanpenanggulangan bencana merupakan bagian tidak
terpisahkan dariproses pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang terencana dantersistematis.
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Huruf a
Yang dimaksudkan “pengungsi” disini adalah sebagai korban
bencanayang berasal dari Kabupaten Bandung kemudian mengungsi keluar Kabupaten Bandung dan/atau berasal dari luar
Kabupaten Bandung yang mengungsi ke wilayah Kabupaten Bandung.
Huruf b
Yang dimaksud perlindungan masyarakat terhadap proses ganti rugi dankelangsungan hidup adalah tanggungjawab pemerintah
daerah terhadapbencana berstatus bencana daerah. untuk memastikan adanya prosesganti rugi dan menjamin ketersediaan
57
mata pencaharian termasuk wargayang direlokasi karena resiko
bencana.
Huruf c
Cukupjelas
Huruf d
Pengalokasian dana penanggulangan bencana meliputi alokasi
danauntuk program pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.
Huruf e
Pemerintahdaerahdapatmenyediakandanasiappakaidalamanggaranpenanggulanganbencana yang berasaldari APBD yang
ditempatkandalamanggaran BPBD
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Pemulihan meliputi program rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencanaberstatus daerah.
Huruf h
Cukupjelas
Pasal 7
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Pelaksanaan kerjasama antar daerah dalam penanggulangan bencanadilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
58
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Pemerintah daerah berwenang dalam pengambilan kebijakan
untukmelindungi masyarakat dari pendistribusian bantuan yang mengancam,merusak dan/atau menghilangkan nilai-nilai budaya
dan kearifan lokalmasyarakat.
Huruf j
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukupjelas
Pasal 10
ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan masyarakat rentan adalah anggota
masyarakatyang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandangnya diantaranya masyarakat lanjut usia, anak-
anak, ibu hamil dan menyusui,hilang ingatan/gila dan difabel.
Huruf b
Pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam
penyelenggaraanpenanggulangan bencana diberikan kepada masyarakat untukmembangun kesiapsiagaan dan
kemandirian dalam menghadapibencana.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
59
ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Yang dimaksud dengan ” perlindungan dan jaminan hak atas
pekerjaan”adalah bahwa dalam hal upaya penanggulangan bencana PemerintahDaerah maupun pihak lain memberi
perhatian penuh agar korban tetapmendapat peluang bekerja dan dibantu untuk mendapatkan pekerjaan.
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
ayat (4)
Pemberian ganti rugi dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.Kepemilikan benda tidak bergerak harus dapat dibuktikan
dengan buktikepemilikan yang sah.
ayat (5)
Yang bertanggungjawab mengganti kerugian dan memberikan
bantuan adalahyang menyebabkan timbulnya bencana akibat kegagalan Konstruksi danteknologi.
Pasal 11
Cukup jelas.
60
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
ayat (1)
Adanya “perlakuan khusus” dimaksud untuk mencegah dampak yang lebihburuk bagi kelompok rentan jika tidak diberikan
perlakuan khusus.Pemberian perlakuan khusus merupakan bentuk affirmative/diskriminasi positif,sehingga kelompok rentan
mendapatkan perlindungan yang adil, misalnyaperlindungan anak dari praktik pedagangan anak.
Huruf a
Yang dimaksud dengan “penyandang cacat dan/atau difabel” adalah orangdengan kemampuan berbeda sebagai suatu
upaya afirmasi atas dasar hakasasi manusia.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan “anak-anak” adalah seseorang yang
belum berusia18 (delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud di dalam Undang-UndangNomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
ayat (2)
Perlakuan khusus bagi kelompok masyarakat rentan bencana
diselenggarakanpada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 14
61
Kebutuhan khusus kepada kelompok tertentu yang bukan kelompok
rentan adalahkebutuhan yang berbeda/spesifik dibandingkan dengan korban bencana padaumumnya.
Huruf a
Perempuan mempunyai kebutuhan khusus dibandingkan dengan korbanbencana pada umumnya misalkan perlindungan kesehatan
reproduksi.
Huruf b
Orang berkebutuhan khusus dimaksud misalnya pengidap HIV
(ODHA).
Pasal 15
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pengaturan mengenai kewajiban dimaksudkan untuk
menumbuhkankemandirian masyarakat pada saat melakukan kegiatan penanggulanganbencana, sehingga masyarakat tidak
bergantung pada pihak lain.
Huruf c
Masyarakat juga perlu dididik untuk tidak memberikan informasi
yang salahterkait bencana karena dalam kondisi panik, masyarakat sering memberikaninformasi yang tidak benar dan cenderung provokatif.
Huruf d
Cukupjelas
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
ayat (1)
Yang dimaksud dengan Organisasi masyarakat sipil adalah kelompok-kelompokmasyarakat berbasis sektoral maupun
komunitas yang dianggapmewakili elemen masyarakat.
ayat (2)
Keberadaan forum ini disesuaikan dengan kondisi yang telah
berjalan dikomunitas masyarakat
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
62
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Yang dimaksud dengan “dinas terkait” antara lain dinas pendidikan.
ayat (4)
Yang dimaksud dengan “Tri Dharma Pendidikan” yaitu pendidikan,
penelitiandan pengabdian.Peran pendidikan tinggi mengembangkan penelitian yang berkaitan dengankebencanaan berdasarkan
penerapan ilmupengetahuan dan teknologi yangtepat, sehingga dapat efektif dan efisien jika dilakukan.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
ayat (1)
Cukup jelas.
63
ayat (2)
Yang dimaksud dengan “permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa
kawasan perkotaan maupun perdesaanyang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dantempat
kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
ayat (3)
Yang dimaksud dengan “peraturan zonasi” adalah ketentuan yang mengaturtentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan
pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalamrencana rinci tata ruang.
ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 32
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Yang dimaksud “memperhatikan kondisi sosial masyarakat” adalah
dalamrangka menjamin hubungan yang harmonis antara masyarakat yang akan direlokasi dengan masyarakat setempat.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
ayat (1)
Huruf a
64
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaannyadilakukan sesuai Standard Oprerating Procedure (SOP) peringatan dini,pengerahan relawan,
penyampaian informasi status potensi bencana dll.yang dimiliki oleh Pusdalop
Huruf j
Cukup jelas
ayat (2)
Kegiatan penelitian dan pengembangan dapat melibatkan peran
lembaga usaha,perguruan tinggi organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana pada hakekatnya mencakupseluruh sektor kehidupan, dengan menekankan pada tiga
pendekatan sesuaikonteks kelokalan Yogyakarta.
Pasal 43
Cukup jelas.
65
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh instansi,
lembaga danmasyarakat.
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
ayat (1)
Cukup jelas
ayat(2)
Yang dimaksud dengan pendidikan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan,teknis, simulasi, dan gladi.
ayat(3)
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat(3)
66
Rencana penanggulangan kedaruratan bencana yang dimaksud
adalahemergency disaster plan atau rencana kontinjensi penanggulangan kedaruratanbencana.
ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas
ayat (5)
Media yang dimiliki masyarakat setempat yang dimaksud misalnya kentongan,lesung, pengeras suara Masjid.
ayat(6)
Cukup jelas
ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 56
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Penunjukan pejabat dalam rangka penanggulangan bencana secara taktis,terkomando, cepat, tepat, efektif dan efisien.
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah kepala BPBD tidak dapatmenjalankan tugas dan fungsinya.
Pasal 57
ayat (1)
67
Yang dimaksud “komandan” adalah pengendali
penyelenggaraanpenanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
ayat (2)
Yang dimaksud dengan “sumber daya” adalah segala daya dan upaya maupunperalatan yang ada. diantaranya: TRC, Satgas
instansi terkait, relawan,peralatan dll.
ayat(3)
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Huruf a.
Cukup jelas
Huruf b.
Cukup jelas
Huruf c.
Cukupjelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
68
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Yang dimaksud dengan “berdaya guna dan berhasil guna” adalah
dalampendanaan dan penggunaan dana penanggulangan bencana dapat mengatasikesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang
waktu, tenaga, dan biayayang berlebihan.
Yang dimaksud dengan “dapat dipertanggungjawabkan” adalah dalam
pendanaandan pengelolaan bantuan bencana dilakukan secara terbuka dan dapatdipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
ayat (1)
Cukup jelas
ayat(2)
Yang dimaksud dengan “Dana Bantuan Sosial berpola Hibah” adalah
BlockGrant.
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
ayat (1)
69
Instansi/lembaga yang berwenang misalnya Pemerintah Daerah,
PemerintahDesa, Kecamatan, dan lain-lain.
ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
ayat (1)
Penyediaan dan pemberian bantuan bencana kepada korban dan penyintasmerupakan bentuk perlindungan dan penjaminan negara
kepada warga negara.Pemerintah daerah wajib melakukan perlindungan dan penjaminan sesuaidengan kemampuan daerah.
ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 88
Bantuan bencana dapat berupa dana, barang, obat-obatan, relawan, dan
lain-lain.
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
70
Pasal 91
Yang dimaksud dengan “komunitas masyarakat setempat” adalah kelembagaan dilingkungan masyarakat desa/kelurahan yang masih
berfungsi pada saat itu,misalnya Pemerintah Desa, PKK, dan lain-lain.
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
ayat (1)
Huruf a
Biaya pemakaman dipergunakan untuk pemakaman korban meninggal dunia.Bantuan diberikan dalam bentuk uang,
apabila ahli waris atau lingkunganterjadinya bencana mampu menyelenggarakan pemakaman atas korban.Apabila keluarga
korban karena satu dan lain hal tidak mampu/sanggupuntuk melaksanakan pemakaman, maka pemakaman dilakukan oleh
aparatpemerintah dan keluarga korban tidak berhak menerima santunan biayapemakaman ini.
Huruf b
Pemberian uang duka dimaksudkan untuk meringankan
beban keluarga atauahli waris yang ditinggalkan korban bencana yang meninggal. Uang dukadiberikan per satuan
korban yang meninggal dunia karena bencana.
ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 95
ayat (1)
Minimal berusia 18 tahun atau mereka yang berumur di bawah 18
tahun namunsudah berstatus menikah dan diketahui oleh misalkan RT, RW, atau KepalaDesa/Kelurahan setempat.
ayat (2)
Misalnya panti asuhan, orang tua angkat, keluarga luar yang mengambil alihtugas pengasuhan
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penyandang cacat” adalah setiap orang yangmempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat
71
mengganggu ataumerupakan rintangan dan hambatan baginya
untuk melakukan secaraselayaknya, yang terdiri dari:
a. penyandang cacat fisik;
b. penyandang cacat mental;
c. penyandang cacat fisik dan mental.
ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Unsur Pengarah terdiri dari unsur pemerintah dan unsurmasyarakat
profesional dalam jumlah yang seimbang danproporsional.
Pasal 104
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
72
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Termasuk jumlah korban jiwa dan kerusakan/kerugian serta
dampak sosialekonomi yang ditimbulkan.
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
ayat (3)
Dilaporkan dalam tabulasi.
ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Laporan Kemajuan dibuat secara berkala, yang disesuaikan dengan jangkawaktu program rekonstruksi (bulanan, kwartal, tengah
tahun dan/atautahunan), yang disusun oleh BPBD untuk kegiatan rekonstruksi di tingkatdaerah, disampaikan kepada sektor-sektor
terkait dan juga untuk publik.
Huruf c
Laporan tersebut juga mencakup hasil monitoring dan evaluasi
yang disusunoleh BPBD untuk kegiatan rekonstruksi di tingkat daerah, disampaikan kepada Gubernur dan kepada publik.
73
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup Jelas
Pasal 114
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” adalah perbuatan yang dituntutkan dengan melakukan sesuatu (berbeda dengan tidak
berbuat). Sedangkan gantirugi dengan biaya hanya merupakan penajaman semata sebagai pilihan. Karenapada dasarnya ganti rugi
biaya adalah termasuk tindakan tertentu/berbuatsesuatu.
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 2