PENIADAAN MEKANISME INVESTOR-STATE DISPUTE SETTLEMENT (ISDS) DALAM PERJANJIAN PERDAGANGAN AUSTRALIA DAN JEPANG TAHUN 2014 Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Oleh : Muhammad Fikri Kodri 11141130000018 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2018
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
ini merupakan hasil dari 16 kali perundingan antara kedua negara yang dilakukan
sejak tahun 2007.7
Namun saat Australia menekan perjanjian perdagangan dengan Jepang
tersebut, mekanisme ISDS ini tidak dicatutkan sebagaimana Australia memiliki
perjanjian perdagangan bilateral dengan negara-negara lain. Dalam bab 19 yang
membahas permasalahan Dispute Settlement atau penyelesaian sengketa,
mekanisme yang digunakan dalam perjanjian JAEPA adalah dimulai dari
konsultasi, mediasi sampai dengan proses arbitrase. Jika suatu sengketa muncul,
maka kedua belah pihak yaitu Pemerintah Jepang dan Pemerintah Australia dapat
menerapkan mekanisme arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa.
Mekanisme arbitrase yang diterapkan akan menghasilkan keputusan juri yang
selanjutnya akan digunakan sebagai solusi atas suatu sengketa yang muncul.8
Pihak Jepang adalah pihak yang meminta agar mekanisme ISDS dicatutkan
dalam bab penyelesaian sengketa di perjanjian JAEPA. Sampai dengan
perundingan ke 10 pihak Jepang tetap mengajukan permintaan agar mekanisme
ISDS dicatutkan dalam JAEPA. Australia merasa bahwa permintaan dari Jepang
ini adalah suatu hal yang sangat sulit untuk disetujui, karena Australia mendorong
agar mekanisme ISDS tidak dicatutkan dalam JAEPA.9
7 Japan-Australia Economic Partnership Agreement (JAEPA). [database on-line] tersedia di
http://dfat.gov.au/trade/agreements/jaepa/news/Pages/news.aspx diakses pada 17 Oktober 2017. 8 Agrement Between Australia and Japan for An Economic Partnership. [database on-line] tersedia di
diperbaiki dari adanya mekanisme ISDS, meskipun mekanisme ISDS dianggap
sebagai suatu ketentuan terbaik yang mampu memberikan keadilan dan kesetaraan
bagi dua entitas berbeda yang memiliki perbedaan nilai hukum dan kebiasaan
yang dimiliki. Aspek-aspek yang memerlukan perbaikan tersebut adalah
transparansi dari proses penggunaan mekanisme ISDS, pembatasan yang jelas
dalam penggunaan mekanisme ISDS dan konsistensi penerapan ketentuan dan
pmebatasan yang ada di mekanisme ISDS. Tulisan ini sesuai dengan judulnya
juga berisi bantahan terhadap “mitos” dari penggunaan mekanisme ISDS.
Tulisan karya Patrick (2016) tersebut memiliki kesamaan dalam melihat
bagaimana mekanisme ISDS diterapkan dalam masing-masing era pemerintahan
di Australia. Selain itu, tulisan diatas juga sama-sama melihat bagaimana tren dari
penggunaan mekanisme ISDS oleh negara-negara dalam beberapa tahun
kebelakang. Perbedaan tulisan karya Patrick (2016) dengan penelitian yang akan
dilakukan adalah subjek dan objek yang dianalisis berbeda, dimana tulisan diatas
hanya meneliti bagaimana dinamika penggunaan mekanisme ISDS yang ada di
pemerintah Australia dan memberikan bantahan terhadap “mitos” dari
penggunaan mekanisme ISDS, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan
melihat bagaimana penolakan Australia terhadap pencatutan mekanisme ISDS
dalam JAEPA dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya.
Ketiga, sebuah jurnal karya Beth A. Simmons yang berjudul “East Asia,
Investment, and International Law: Distinctive or Convergent?”16
Dalam The
16
Beth A. Simmons. 2015. East Asia, Investment, and International Law: Distinctive or Convergent?,
Republic of Korea: The Korean Journal of International Studies Vol. 13-3, hal. 461-487.
13
Korean Journal of International Studies Vol. 13-3. Beth (2015) menjelaskan
bahwa negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Cina dan Korea Selatan
cenderung untuk melakukan FDI ke negara-negara lain dalam jumlah yang besar,
namun sangat bertolak belakang dengan perlindungan investasinya. Jumlah FDI
negara-negara Asia Timur yang besar tidak menimbulkan hubungan yang erat dan
signifikan dengan hukum investasi internasional dan institusinya seperti yang
lazim digunakan oleh negara-negara Barat, yang berfungsi untuk melindungi para
investor di negara tujuan investasi. Negara-negara seperti Jepang, Cina dan Korea
Selatan cenderung memiliki sesuatu yang berbeda dengan penggunaan hukum
internasional terutama pada bidang investasi. Fokus dari jurnal ini sendiri adalah
membahas bagaimana dinamika negara-negara Asia Timur dalam berurusan
dengan rezim investasi internasional dan rezim peradilan internasional seperti
ICSID.
Tulisan karya Beth (2015) tersebut memiliki kesamaan dalam melihat
bagaimana suatu negara mengikatkan diri dengan aturan hukum perjanjian
investasi internasional. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah,
pengikatan Jepang terhadap aturan hukum perjanjian investasi internasional
bukanlah fokus utama dan hanya bagian dari penelitian yang berfokus kepada
alasan dan juga faktor-faktor yang mendorong Australia untuk meniadakan
mekanisme ISDS dalam perjanjian perdagangan Australia dan Jepang.
14
E. Kerangka Teoretis
1. Institusionalisme
Institusionalisme mendefiniskan institusi yang secara umum merupakan
seperangkat aturan baik formal maupun informal yang memiliki peranan untuk
mengatur, menetapkan, membatasi dan mengarahkan pola perilaku negara sesuai
dengan tujuan dari dibentuknya institusi tersebut. Institusi terbagi menjadi
beberapa bentuk seperti perjanjian, rezim dan organisasi. Teori institusionalisme
menganggap bahwa ekonomi dan politik merupakan dua aspek yang saling
ketergantungan dan tidak dapat dipisahkan.17
Basic actors atau aktor dasar yang memiliki peranan dalam mengarahkan
preferensi dan perilaku negara adalah insitusi. Bentuk dari institusi sendiri terbagi
menjadi beberapa bentuk seperti Perusahaan, institusi Pemerintah, dan institusi
seperti organisasi persatuan pekerja dan non-governmental organisations (NGO).
Institusionalisme memandang bahwa dalam perekonomian modern, pihak
pemerintah terlibat dalam kisaran 30-50% aktivitas ekonomi di pasar.
Pembahasan mengenai keputusan atau preferensi yang akan diambil oleh suatu
negara, ada di tingkat legislatif, pembuat kebijakan seperti Kementerian, dan
Mahkamah Agung.18
Sebagai aktor utama, negara memilih untuk bekerjasama dengan membuat
suatu institusi internasional yang mampu mengakomodir kebutuhan dari para
17 Raymond C. Miller. 2008. “International Political Economy: Contrasting world views”. New York:
Routledge. hal. 101-102. 18
Miller. “International Political Economy: Contrasting world views”. hal 103-105.
15
anggotanya, karena keuntungan yang didapatkan akan semakin maksimal.
Keberadaan institusi internasional tersebut membuat negara-negara yang
tergabung didalamnya berada pada situasi saling ketergantungan.
Institusionalisme juga menganggap bahwa keberadaan institusi tidak hanya
membentuk perilaku aktor tetapi juga tujuan yang ingin dicapai oleh aktor
tersebut.19
Institusi internasional memiliki pengaruh dalam membentuk preferensi suatu
negara, dan preferensi tersebut akan mempengaruhi aturan institusi internasional
dimana negara tersebut terlibat. Preferensi suatu negara juga merupakan hasil dari
timbal balik dari proses politik dan ekonomi institusi domestik yang ada di negara
tersebut, dan pengaruh dari institusi internasional dimana negara tersebut terlibat.
Jadi institusi domestik yang ada di suatu negara dan institusi internasional dimana
negara tersebut terlibat, akan saling mempengaruhi dan membentuk preferensi
atau keputusan yang dihasilkan oleh suatu negara.20
Berdasarkan teori institusionalisme tersebut, peniadaan mekanisme ISDS
dalam perjanjian perdagangan Australia dan Jepang mengindikasikan bahwa
memang terdapat peran negara dalam perekonomian. JAEPA merupakan institusi
perjanjian dengan bentuk pasar bebas dan perdagangan bebas yang dibentuk oleh
kedua negara, dan didalamnya memberikan kesempatan kepada individu ataupun
perusahaan dari Jepang dan Australia untuk saling melakukan kegiatan ekonomi.
19 Henry Farrell and Abraham L. Newman, 2010, Making global Markets: Historical Institusionalism in
international political economy, dalam “Review of International Political economy” 17:4, hal. 615-616. 20 Farrell and Newman, Making global Markets: Historical Institusionalism in international political
economy, dalam “Review of International Political economy” 17:4, hal. 618-619.
16
Pada bab investasi di perjanjian JAEPA, mekanisme ISDS dalam proses
penyelesaian sengketa yang memberikan kewenangan bagi investor untuk
menuntut negara tujuan ditiadakan dan kedua negara sepakat untuk menggunakan
mekanisme lain yang harus melibatkan kedua belah pihak pemerintah. Sesuai
dengan pandangan institusionalisme, institusi domestik dan institusi JAEPA itu
sendiri mempengaruhi Australia untuk menolak pencatutan mekanisme ISDS
dalam JAEPA.
Peniadaan mekanisme ISDS dalam JAEPA merupakan hasil kesepakatan
kedua negara yang sejak awal merupakan preferensi dari pihak Australia.
Preferensi tersebut terbentuk karena institusi JAEPA yang berfungsi untuk
meliberalisasi kegiatan perekonomian kedua negara, dan perluasan bidang
investasi. Hal tersebut memicu reaksi dari institusi domestik yang ada di Australia
dan mempengaruhi preferensi Australia untuk menolak pencatutan mekanisme
ISDS dalam JAEPA. Jadi, sesuai dengan pandangan dari institusionalisme,
institusi domestik dan institusi JAEPA itu sendiri memiliki pengaruh terhadap
peniadaan mekanisme ISDS.
2. Konsep Foreign Policy Decision Making
Konsep Foreign Policy Decision Making adalah sebuah konsep yang melihat
bahwa pilihan individu, kelompok dan koalisi yang ada di dalam suatu negara
akan mempengaruhi suatu kebijakan yang akan dikeluarkan oleh suatu negara.
FPDM adalah sebuah aksi dari sebuah negara untuk memainkan perannya dalam
hubungan internasional. Melalui FPDM, suatu negara akan memposisikan diri
17
dalam sistem internasional yang ada sebagai arena untuk memperkuat atau
mempengaruhi negara lain. Negara sebagai aktor utama mempresentasikan hasil
dari pembuatan kebijakan luar negeri, namun bukan berarti di dalam situasi
domestik tidak terjadi perbedaan dalam pandangan atas kebijakan yang
dikeluarkan. Terdapat empat determinan yang mempengaruhi FPDM di dalam
suatu negara yaitu:
1. Decision Environment
2. Psychological factors
3. International factors
4. Domestic factors21
Dalam konsep FPDM decision environment atau situasi dan kondisi dimana
keputusan negara dikeluarkan, akan mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan
oleh negara tersebut. Faktor keadaan seperti resiko dan pengalaman atas suatu
keputusan yang dipilih oleh Pemerintah akan mempengaruhi kebijakan yang
dipilih oleh suatu negara.22
Berdasarkan konsep FPDM, pengalaman Australia dengan mekanisme ISDS
mempengaruhi keputusan Australia untuk menolak permintaan Jepang
mencatutkan mekanisme ISDS dalam JAEPA.
F. Metode Penelitian
Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif. Menurut Creswell (1994) penelitian kualitatif adalah suatu proses
21
Alex Mintz & Karl Derouen. 2010. “Understanding Foreign Policy Decision Making”. New York:
Pada masa Perang Dunia, Australia dan Jepang menjadi pihak yang
berlawanan. Australia sendiri menjadi aliansi dari Amerika Serikat dan Inggris,
sedangkan Jepang merupakan lawannya. Selama masa Perang Dunia tersebut,
hubungan kedua negara tentu saja menjadi renggang. Australia dan Jepang mulai
memperbaiki kembali hubungan bilateral kedua negara saat menandatangani San
Fransisco Peace Treaty pada tahun 1951.26
Penandatanganan perjanjian tersebut
dapat dikatakan sebagai titik balik hubungan kedua negara, yang sebelumnya
menjadi rival dalam Perang Dunia. Hal ini diikuti dengan berdirinya kedutaan
besar Australia di Tokyo pada tahun 1952.27
Hubungan perdagangan dan investasi antara Jepang dan Australia telah
terjalin sejak akhir abad ke 18. Salah satu pihak yang melakukan hubungan
perdagangan dengan Australia sejak abad ke 19 adalah Kanematsu Corporation.
Pada tahun 1890 Kanematsu Corporation mengimpor wol dan gandum dari
Australia ke Jepang. Dalam perkembangannya Kanematsu Corporation telah
merambah bidang usaha lain, dan masih beroperasi di Australia sampai dengan
sekarang.28
Selanjutnya pada tahun 1901 perusahaan Jepang Mitsui & Co juga
membangun kantor resmi pertamanya di Sydney, dan mengimpor kapas, logam
non besi sampai berhenti saat terjadi Perang Dunia II dan dibuka kembali secara
resmi pada 1955.29
26 John Price. “A Just Peace? The 1951 San Fransisco Peace Treaty in Historical Perspective”. JPRI
Working Paper No. 78, June 2001. [jurnal on-line] tersedia di
http://www.jpri.org/publications/workingpapers/wp78.html diakses pada 10 April 2018. 27 History of the Embassy. [database on-line] tersedia di http://japan.embassy.gov.au/tkyo/aboutus.html
diakses pada 10 April 2018. 28 Kanematsu Company Introduction. [database on-line] tersedia di http://kanematsu.com.sg/about/ diakses
pada 13 April 2018. 29 A long History in Australia. Mitsui & Co. [database on-line] tersedia di
www.mitsui.com/au/en/company/history/index.html diakses pada 13 April 2018.
pada 15 April 2018. 37 JAEPA news and Updates. [database on-line] tersedia di
http://dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/jaepa/news/Pages/news.aspx diakses pada 15 April 2018 38 Anthony Fensom, 8 April 2014. Australia and Japan Conclude Free Trade Deal. The Diplomat , [artikel
on-line] tersedia di https://thediplomat.com/2014/04/australia-and-japan-conclude-free-trade-deal/ diakses
Jepang sendiri sangat membutuhkan impor terutama di sektor sumber daya
alam. Keterbatasan Jepang dalam memproduksi sumber daya alam terutama
energi, membuat Jepang menjadi negara importir energi terbesar kedua di dunia.
Sektor energi yang dihasilkan oleh Jepang sendiri hanya mampu memenuhi
sekitar 15% dari total keseluruhan kebutuhannya.45
Oleh karena itu, sektor terbesar bagi ekspor dari Australia ke Jepang adalah
berasal dari sektor pertambangan. Komoditi gas alam cair, batubara, bijih besi dan
konsentrat adalah komoditi utama ekspor Australia ke Jepang. Meskipun
permintaan terhadap komoditi pertambangan mengalami pasang surut, namun
komoditi tersebut tetap masuk kedalam tiga besar komoditi ekspor Australia ke
Jepang.46
Hal tersebut sesuai dengan kurva berikut:
Gambar II. C. 3 Grafik Ekspor komoditi tambang dari Australia ke Jepang
45 Japan is the second largest net importer of fossil fuels in the world. 7 November 2013. [artikel on-line]
tersedia di https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=13711 diakses pada 18 April 2018. 46 Mark Thirlwell, 13 Januari 2017. “Australia‟s Export Performace in 2015-2016”. [artikel on-line] tersedia
di https://www.austrade.gov.au/News/Economic-analysis/australias-export-performance-in-2015-16 diakses
diaplikasikan, karena dianggap terlalu kompleks dan belum sesuai untuk
diaplikasikan.54
Kemudian, diajukanlah Draft Convention on Investment Abroad
(Abs-Shawcross Draft Convention) pada tahun 1959 oleh Herman Abs dan
Hartley Shawcross. Pembuatan draf ini dapat dikatakan sebagai titik balik bagi
kerangka hukum perlindungan investasi dan penyelesaian sengketa. Karena
didalam draf ini terdapat mekanisme arbitrase untuk penyelesaian sengketa di
pasal VII draf tersebut. Namun pihak yang mampu mengajukan tuntutan yang
disebutkan dalam draf ini hanyalah pihak pemerintah negara.55
Secara singkatnya
pasal VII berisi bahwa jika nantinya terjadi sengketa atas interpretasi ataupun
pengaplikasian dari perjanjian, maka kasus tersebut dapat dibawa ke International
Court of Justice (ICJ) jika kedua belah pihak pemerintah menyepakatinya.56
Dalam era selanjutnya, perjanjian investasi banyak dilakukan secara bilateral,
atau yang sering disebut sebagai Bilateral Investment Treaty (BITs). Mayoritas
BITs mencatutkan proses penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak
pemerintah, seperti perjanjian bilateral antara Jerman dan Pakistan tahun 1959.
Namun dalam perkembangannya proses penyelesaian sengketa yang melibatkan
kedua belah pihak pemerintah dianggap tidak efisien dan terlalu kental dengan
nuansa politis, sehingga dalam perkembangannya muncullah mekanisme
54 Andrew Newcomb & Lluis Paradell. 2009. “Law and Practice of Investment Treaties”: Standards of
Treatment. Great Britain: Kluwer Law International BV. hal. 20-21 55 Frederic G. Sourgens. 2013. “Keep the Faith: Investment Protection Following the Denunciation of
International Investment Agreements”. Santa Clara Journal of International Law 335 Vol.11 Issue.2 [jurnal
cle=1142&context=scujil diakses pada 28 Februari 2018. 56 Draft Convention on Investment Abroad (Abs-Shawcross Draft Convention) [database on-line] tersedia di
http://unctad.org/Sections/dite_tobedeleted/iia/docs/compendium/en/137%20volume%205.pdf diakses pada
penyelesaian sengketa yang mengizinkan investor untuk menuntut negara tujuan
investasi melalui proses arbitrase. Mekanisme tersebut dikenal dengan nama
investor-state dispute settlement (ISDS).57
3. Mekanisme Investor-State Dispute Settlement
Investor-State Dispute Settlement atau mekanisme ISDS dapat diartikan
sebagai suatu instrumen hukum internasional yang memberikan kewenangan
kepada investor untuk dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pemerintah
negara tujuan investasi, jika pemerintah negara tujuan investasi tersebut dianggap
melanggar aturan investasi yang disepakati.58
Fungsi dari mekanisme ISDS sendiri adalah sebagai „kunci‟ bagi investor
asing agar dapat menuntut negara tujuan investasi secara langsung. Meskipun
investasi asing sendiri memiliki prinsip standar perlindungan umum yang terdiri
dari :
a. Perlindungan dari diskriminasi. Yaitu prinsip most favour nation dan
national treatment yang harus diterapkan oleh negara tujuan investasi.
b. Perlindungan dari pengambilalihan paksa yang bersifat bukan untuk
kepentingan publik dan tidak ada kompensasi yang sesuai.
c. Perlindungan dari perilaku negara tujuan investasi yang tidak adil dan
membeda-bedakan.59
57 Jeswald W. Salacuse. 2009. “The Law of Investment Treaties”. New York: Oxford University Press. hal.
92-93 58 TPP, Konsolidasi Kekuatan atau Perdagangan Adil?. 24 Agustus 2017 [Artikel on-line] tersedia di
http://theglobal-review.com/tpp-konsolidasi-kekuatan-atau-perdagangan-adil/ diakses pada 1 Maret 2018. 59 Fact Sheet:” Investment Protection and Investor-to-State Dispute Settlement in EU agreements”.
November 2013 [Artikel on-line] tersedia di
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/november/tradoc_151916.pdf diakses pada 1 Maret 2018.
multilateral, Australia memasukan mekanisme ISDS dalam bab penyelesaian
sengketanya.
Sampai dengan tahun 2017, Australia memiliki sekitar 20 Bilateral
Investment Treaties (BITs) dengan negara-negara lain dan semua perjanjian
tersebut mengandung mekanisme ISDS dalam bab penyelesaian sengketanya.
Negara-negara yang memiliki BITs dengan Australia tersebut adalah Argentina,
Cina, Republik Ceko, Mesir, Hongkong, Hungaria, India, Indonesia, Laos,
Lituania, Meksiko, Pakistan, Papua Nugini, Peru, Filipina, Polandia, Romania, Sri
Lanka, Turki, Uruguay, dan Vietnam.64
Selain memiliki perjanjian investasi bilateral, Australia juga memiliki
perjanjian perdagangan bebas, atau yang biasa disebut sebagai economic
partnership agreement (EPA) dengan negara-negara di dunia seperti Singapura,
Cina, Amerika Serikat, Thailand, Cili, Malaysia, Selandia Baru, Korea Selatan
dan Jepang. Australia juga tergabung dalam perjanjian-perjanjian multilateral
seperti The Energy Charter Treaty dan ASEAN Australia New Zealand
(AANZTA). Juga beberapa perjanjian multilateral yang belum berlaku seperti
TPP dan Pacific Agreement on Closer Economic Relation Plus (PACER Plus).65
Berbeda denga BITs, tidak semua EPA memiliki mekanisme ISDS
didalamnya. Hal tersebut sesuai dengan tabel berikut :
64 Australia Bilateral Investment Treaties (BITs). [database on-line] tersedia di
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/11#iiaInnerMenu diakses pada 2 Maret 2018. 65 Australia Treaties with Investment Provision (TIPs). [database on-line] tersedia di
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryOtherIias/11#iiaInnerMenu diakses pada 2 Maret 2018.
lalu Australia-Thailand Free Trade Agreement (TAFTA) yang mencantumkan
mekanisme ISDS didalamnya.
Ketiga perjanjian tersebut ditandatangani di era pemerintahan John Howard
yang menjabat dari tahun 1996 sampai tahun 2007.66
Dalam era pemerintahan John Howard, hubungan Australia dengan Amerika
Serikat dapat dikatakan sangat dekat. Sejak terpilihnya George W. Bush pada
November 2000, Perdana Menteri Howard dapat dikatakan sangat intens dalam
„mendekati‟ Amerika Serikat. Hal ini terbukti dari keikutsertaan Australia dalam
pengiriman pasukan bersenjata saat Amerika Serikat melakukan invasi ke Iraq
pada tahun 2003. Namun, keikutsertaan Australia dalam invasi Amerika Serikat
ke Iraq oleh beberapa kalangan dianggap tidak perlu. Selain itu, pada waktu itu
Australia tidak mempunyai ancaman apapun dari kelompok radikal Islam. Dan
keikutsertaan Australia dalam invasi Iraq tersebut dianggap malah menambah
ancaman dari kelompok radikal islam bagi Australia.67
Pembahasan mengenai perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat
dengan Australia pun dimulai pada Maret 2003, saat dimulainya invasi Iraq. Pada
8 Februari 2004 pembahasan perjanjian perdagangan bebas Australia dan
Amerika Serikat mencapai kesepakatan, dan ditandatangai pada 18 Mei 2004.68
66 Australia‟s Prime Minister, John Howard. [database on-line] tersedia di
http://primeministers.naa.gov.au/primeministers/howard/ diakses pada 3 Maret 2018. 67 Robert Manne. Maret 2006. “Little America : How John Howard has Changed Australia”. [artikel on-line]
merupakan Perdana Menteri Australia wanita pertama.71
Kedua perjanjian
perdagangan bebas tersebut dalam bab investasinya, tidak mencantumkan
mekanisme ISDS dalam bab penyelesaian sengketanya.
Hal tersebut disebabkan karena pada April 2011 kabinet Julia Gillard
menyatakan bahwa Australia akan meninjau kembali pencatutan mekanisme ISDS
dalam berbagai perjanjian investasinya dengan negara lain. Kabinet Julia Gillard
menyatakan bahwa Australia tidak akan lagi mencantumkan mekanisme ISDS
dalam perjanjian investasi yang akan disepakati kedepannya. Secara kebetulan, di
tahun yang sama pada bulan Juni, Phillip Morris mengajukan tuntutan terhadap
Australia atas aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Australia bahwa desain
dari kemasan rokok dilarang mencantumkan logo perusahaan, dan harus memuat
gambar efek buruk dari merokok. Hal ini dinilai melanggar perjanjian investasi
bilateral yang telah disepakati oleh Australia dan Hongkong.72
Pernyataan kabinet Julia Gillard atas peniadaan mekanisme ISDS dalam
perjanjian investasi yang akan disepakati oleh Australia kedepannya, baik dengan
negara maju ataupun berkembang dan tuntutan Phillip Morris terhadap Australia
seakan-akan „mendukung‟ peniadaan mekanisme ISDS dalam perjanjian
perdagangan yang disepakati di era pemerintahan Perdana Menteri Julia Gillard.
71 Australia‟s Prime Minister, Julia Gillard. [database on-line] tersedia di
http://primeministers.naa.gov.au/primeministers/gillard/ diakses pada 4 Maret 2018. 72 Andrew D. Mitchell, Elizabeth Sheargold dan Tnia Voon. 2017. “Regulatory Autonomy in International
Economic Law: The Evolution of Australian Policy on Trade and Investment”. Cheltenham: Edward Elgar
mekanisme ISDS dan pemerintah Jepang pun mendorong agar EPA yang
disepakati oleh Jepang mengandung mekanisme ISDS. Oleh karena itu
pemerintah Jepang merasa perlu untuk membuat penggunaan mekanisme ISDS
dan institusinya seperti ICSID dan UNCITRAL sebagai suatu mekanisme yang
penting digunakan oleh MNC asal Jepang yang melakukan investasi di negara
lain.78
Oleh karena itu Jepang mendorong agar mekanisme ISDS dicatutkan
dalam perjanjian JAEPA.
Dalam perjanjian JAEPA pihak Australia sejak awal memang menolak untuk
mencatutkan mekanisme ISDS didalamnya. Pihak Australia merasa bahwa isi dari
perjanjian JAEPA yang meniadakan mekanisme ISDS sebagai suatu kemajuan.
Australia dan Jepang merasa bahwa kerjasama yang kedua negara telah capai
berisi jaminan untuk liberalisasi yang lebih luas di masa mendatang. Negosiasi
perjanjian JAEPA juga memakan waktu yang cukup lama. Hal ini sesuai dengan
pernyataan dari Menteri Perdagangan dan Investasi Australia, Andrew Robb yang
menyatakan bahwa :
JAEPA improves investment protections for both Australian and Japanese
investors. With $130 billion invested in Australia in 2013, Japan is our third-largest
investor and our most important Asian investor. By raising the foreign investment
screening threshold for Japanese private investors, JAEPA will encourage increased
and more diverse investment from Japan and deliver the clear message that
Australia is open for business.. So we fought for the best possible deal and made sure
that JAEPA also included mechanisms for future liberalisation.79
78 Direction of Japan‟s trade policy response, METI Report Data. [database on-line] tersedia di
http://www.meti.go.jp/english/report/data/WP2016/pdf/3-2-1.pdf diakses pada 6 Juli 2018. 79 Statement on the Japan-Australia Economic Partnership Agreement, by Andrew Robb. [database on-line]
AUSTRALIA TERHADAP PENCATUTAN MEKANISME ISDS DALAM
PERJANJIAN PERDAGANGAN AUSTRALIA DAN JEPANG TAHUN
2014
Dalam bab ini akan dipaparkan analisis faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi penolakan Australia terhadap pencatutan mekanisme ISDS dalam
perjanjian perdagangan Australia dan Jepang tahun 2014. Dalam penelitian ini
penulis melihat terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Australia untuk
meniadakan mekanisme ISDS dalam perjanjian JAEPA. Hal tersebut akan dibahas
melalui kerangka institusionalisme karena terdapat fakta adanya pengaruh dari
institusi domestik Australia, dan institusi JAEPA yang memberikan perluasan
sektor investasi dan dianggap sebagai perjanjian yang sangat liberal oleh Jepang.
Selama masa pemerintahan Perdana Menteri Tony Abbott, Australia
menandatangani tiga perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain.
Negara-negara tersebut adalah Korea Selatan, Jepang dan Cina. Dalam tiga
perjanjian perdagangan bebas tersebut, hanya dalam perjanjian JAEPA
mekanisme ISDS tidak dicatutkan dalam bab penyelesaian sengketa.
Dalam perjanjian perdagangan bebas antara Australia dengan Jepang,
pemerintah yang berkuasa di Australia tidak sedang dalam masa anti-ISDS namun
sejak awal memang menolak mekanisme ISDS untuk dicatutkan dalam JAEPA.
50
Hal in terbuktidari laporan hasil perundingan ke-10 yang menyatakan penolakan
Australia atas permintaan Jepang untuk mencatutkan mekanisme ISDS dalam
JAEPA. Oleh karena itu, sesuai dengan kerangka institusionalisme, terdapat
pengaruh dari institusi domestik dan institusi internasional yang mempengaruhi
penolakan Australia terhadap pencatutan mekanisme ISDS dalam JAEPA.
A. Faktor Institusi Domestik Australia
Teori institusionalisme menganggap bahwa keberadaan institusi tidak hanya
membentuk perilaku aktor tetapi juga tujuan yang ingin dicapai oleh aktor
tersebut. Preferensi politik negara adalah hasil dari proses politik domestik yang
ada di negara tersebut. Dalam proses tersebut sekelompok orang yang ada didalam
institusi tersebut akan menggunakan posisi yang mereka duduki tersebut untuk
mencapai keuntungan mereka sendiri, dan seringkali merugikan pihak lain. Hal
tersebut memiliki hubungan dengan pihak pemerintah, dimana pemerintah akan
mempengaruhi kelompok tersebut, dan hasilnya kelompok tersebut akan
mempengaruhi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah.80
Tujuan dari preferensi yang dikeluarkan oleh negara adalah untuk mencapai
tujuan ekonomi yang terdiri dari bertambahnya kekayaan, bertambahnya
pendapatan dan kontrol atas aktivitas ekonomi agar tetap menguntungkan.
Bentuk-bentuk dari institusi domestik terdiri dari perusahaan, pihak pembuat
kebijakan dari pemerintah dan Non Governmental Organization (NGO).
80
Henry Farrell and Abraham L. Newman, 2010, Making global Markets: Historical Institusionalism in
international political economy, dalam “Review of International Political economy” 17:4, hal. 620-622
51
1. Productivity Commision Australia
Productivity Commision adalah sebuah badan penasihat dan riset independen
Australia di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan yang akan mempengaruhi
keputusan yang diambil oleh pemerintah Australia dalam suatu isu tertentu. Badan
ini terbentuk untuk menggantikan Komisi Industri, Biro Ekonomi Industri dan
Komisi Penasihat Ekonomi Australia. Kontribusi yang dihasilkan oleh
Productivity Commision adalah independent advice dan informasi untuk
pemerintah Australia.81
Pihak-pihak penentu kebijakan yang turut serta merumuskan rekomendasi dari
Productivity Commision adalah publik, industri, serikat pekerja, kelompok sosial
dan pemerintah dari seluruh level yang ada di Australia. Productivity Commision
bertugas untuk menganalisa isu tertentu yang diberikan oleh pemerintah Australia,
lalu memberikan hasilnya yang berisi tentang keuntungan ataupun kerugian yang
akan didapat oleh pemerintah Australia atas penentuan kebijakan ataupun sikap
atas suatu isu tertentu. Oleh karena itu, badan ini akan sangat mempengaruhi
kebijakan ataupun sikap yang diambil oleh Australia dalam suatu isu tertentu.82
Teori institusionalisme memandang bahwa government agencies adalah
institusi domestik suatu negara yang akan mempengaruhi preferensi yang diambil
oleh suatu negara.83
Dan Productivity Commision adalah satu bentuk institusi
dari government agencies yang memang diberikan tugas oleh Pemerintah
81 Australian Government Productivity Commision, About the Commision. [database on-line] tersedia di
https://www.pc.gov.au/about diakses pada 5 Juli 2018. 82 Judith Sloan, 2011, “How useful is the Productivity Commision?”. Policy Journal Vol. 27 No 1. hal 31-36. 83
Raymond C. Miller. 2008. “International Political Economy: Contrasting world views”. New York:
yang tidak lebih dari 10 anggota di parlemen federal, dan salah satunya adalah
Greens Party (GP).89
Greens Party di Australia merupakan salah satu pihak yang sangat menentang
keterlibatan Australia dalam perjanjian-perjanjian yang didalamnya mengandung
mekanisme ISDS. Terutama saat Australia terlibat dalam pembahasan Trans
Pasific Partnership Agreement (TPP). Pada 5 Maret 2014, anggota Parlemen San
Peter Whish-Wilson mengajukan proposal anti ISDS yang diberi judul “Trade
and Foreign Investment” (Protecting the Public Interest) Bill 2014.90
Proposal tersebut berisi tuntutan bahwa Australia tidak diperkenankan untuk
terlibat dalam kesepakatan perjanjian yang didalamnya mengandung mekanisme
ISDS. Hal tersebut berbunyi :
The Parliament of Australia enacts :
1 Short title
This Act may be cited as the Trade and foreign Investment (Protecting the
Public Interest) Act 2014
2 Commencement
This Act commences on the day after this Act receives the Royal Assent
3 Investor state dispute settlement provisions
The Commonwealth must not, on or after this commencement of this Act, enter
into an agreement (however described) with one or more foreign countries that
includes an investor state dispute settlement provisions.” 91
89 Senate Composition. [database on-line] tersedia di
https://www.aph.gov.au/Senators_and_Members/Senators/Senate_composition diakses pada 25 April 2018. 90 Trade and foreign Investment (Protecting the Public Interest) Bill 2014. [database on-line] tersedia di
Meskipun pada akhirnya proposal tersebut tidak lolos di parlemen,
kemunculan proposal ini mempengaruhi pencatutan mekanisme ISDS dalam
proses negosiasi perjanjian perdagangan bebas yang sedang dijalani Australia.
Pada saat proposal anti ISDS muncul, Australia berada pada masa negosiasi
perdagangan bebas dengan tiga negara, yaitu Korea Selatan, Cina dan Jepang.
Proposal anti ISDS tersebut berpengaruh besar terhadap South Korean-Australia
Free Trade Agreements (KAFTA). Dimana pada 27 Maret 2014 ALP dan Greens
Party di Australia mengajukan persyaratan khusus dan peninjauan kembali
sebelum KAFTA dapat diratifikasi oleh Parlemen Australia.92
ALP sebagai partai pekerja memiliki pandangan yang cukup negatif terhadap
perdagangan bebas, liberalisasi ekonomi dan investasi asing. Hal tersebut sesuai
dengan prinsip ALP yang menjunjung tinggi hak para pekerja Australia. ALP juga
adalah koalisi dari Greens Party dalam pengajuan proposal anti ISDS pada tahun
2014. Penolakan ALP terhadap keterlibatan Australia dalam perjanjian yang
didalamnya mengandung mekanisme ISDS, sangat terlihat terutama pada tahun
2011 saat pemerintahan Perdana Menteri Julia Gillard menyatakan bahwa
Australia akan menolak untuk menandatangani perjanjian yang didalamnya
mengandung mekanisme ISDS.93
92 Luke R. Nottage, Investor-State Arbitration Policy and Practice in Australia dalam “Second Thoughts:
Investor State Arbitration between Developed Democracies”, Diedit oleh Armand de Mestral. Centre for
International Governance Innovation, Canada. CIGI Investor-State Arbitration Series, Paper No. 6, 2016. hal
385. 93 Janet M Eaton, 31 Desember 2013. “Australia‟s Rejection of Investor-State, from AUSFTA to the Gillard
Government‟s Trade Policy and the implications for Canada”. [database on-line] tersedia di
57
Permasalahan pencatutan mekanisme ISDS dalam JAEPA menjadi satu hal
yang krusial. Karena sampai dengan negosiasi ke 10, pihak Jepang masih terus
menginginkan mekanisme ISDS dicatutkan dalam JAEPA. Selain itu, sampai
dengan negosiasi terakhir yaitu negosiasi ke 16 pasal tentang penyelesaian
sengketa masih menjadi poin penting dalam pembahasan JAEPA antara pihak
Jepang dan Australia.94
Australia sendiri sejak awal mendorong agar mekanisme
ISDS tidak dicatutkan dalam JAEPA.
Pembahasan perjanjian JAEPA yang dimulai sejak tahun 2007 tersebut,
setidaknya mengalami dua kali masa penolakan terhadap mekanisme ISDS di
Australia. Pertama pada tahun 2011 saat kabinet Perdana Menteri Julia Gillard
menyatakan penolakan terhadap mekanisme ISDS dalam perjanjian yang akan
ditandatangani Australia.95
Kedua pada tahun 2014, saat Greens Party (GP) dan
ALP mengajukan proposal penolakan terhadap mekanisme ISDS dalam perjanjian
yang akan ditandatangani oleh Australia.
Peniadaan mekanisme ISDS dalam JAEPA sendiri sangat dipengaruhi oleh
masa-masa penolakan terhadap mekanisme ISDS oleh Australia tersebut. Selain
itu keberadaan Australian Labor Party (ALP), dan Greens Party (GP) yang
berkedudukan sebagai oposisi dari pihak pemerintah juga mempengaruhi
peniadaan mekanisme ISDS pada JAEPA. Karena, pada waktu perjanjian JAEPA
https://www.commonfrontiers.ca/Single_Page_Docs/PDF_Docs/Jan08_14-AUSFTA-paper.pdf diakses pada
26 April 2018. 94 JAEPA News and Updates. [database on-line] tersedia di
http://dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/jaepa/news/Pages/news.aspx diakses pada 28 April 2018. 95 Chapter 9 Government Trade Policy Statement. [database on-line] tersedia di
Investasi asing atau foreign direct investment (FDI) di Australia sendiri
memiliki pengaruh terhadap angka penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan gross
domestic product (GDP) dan nilai ekspor Australia. Sektor pertambangan pada
tahun 2011-2014 yang merupakan tujuan utama investasi asing di Australia, turut
mempengaruhi kenaikan GDP di Australia.105
Dengan adanya perjanjian JAEPA,
keuntungan yang didapatkan oleh pihak Australia tentunya akan semakin
bertambah karena jumlah investasi yang masuk ke Australia akan semakin
meningkat.
Di bidang investasi Jepang adalah sumber investasi ketiga terbesar bagi
Australia, pun di bidang perdagangan. Dimana volume perdagangan antara
Australia dengan Jepang adalah yang kedua terbesar bagi Australia. Jepang
sendiri merupakan tujuan ekspor Australia yang berada di peringkat nomor satu,
sehingga pasar Jepang menjadi sangat krusial bagi produk-produk ekspor
Australia yang utamanya adalah raw materials. Ekspor dari sektor pertambangan
Australia sendiri menempatkan Australia sebagai suplier utama raw materials
untuk kebutuhan Jepang.106
Teori institusionalisme menganggap bahwa preferensi negara adalah hasil
dari timbal balik atau aksi-reaksi dari insitusi domestik maupun institusi
105 Viral Pandya & Sommala Sisombat. Impacts of Foreign Direct Investment on Economic Growth:
Empirical Evidence from Australian Economy, “International Journal of Economics and Finance”. Vol.9,
No. 5; 2017. Canadian Center of Science and Education. [jurnal on-line] tersedia di
http://ccsenet.org/journal/index.php/ijef/article/viewFile/67054/36775 diakses pada 5 Mei 2018. 106 Japan: a trustworthy and valuable trading partner. [artikel on-line] tersedia di
https://business.nab.com.au/japan-trustworthy-valuable-trading-partner-27565/ diakses pada 5 Mei 2018.
1. This Chapter shall apply to measures adopted or maintained by a Party relating to:
(a) investors of the other Party;
(b) covered investments; and (c) with respect to Article 14.9, all investments in the Area of the Party
adopting or maintaining the measure. 2. With the exception of Article 14.15, in the event of any inconsistency between this Chapter and another Chapter, the other Chapter shall prevail to the extent of inconsistency.
Article 14.2 Definitions
For the purposes of this Chapter:
(a) investment in its Area of an investor of the other Party, in existence as of the date of entry into force of this Agreement or established, acquired or expanded thereafter;
(b)
organised under the law of a Party; (c)
such by the International Monetary Fund under the Articles of Agreement of the International Monetary Fund, as amended;
(d)
expansion, management, conduct, operation, maintenance, use, enjoyment and sale or other disposition of investments;
(e)
national authority of a Party and a covered investment or an investor of the other Party, on which the covered investment or the investor relies in
120
establishing or acquiring a covered investment, that grants rights to the covered investment or investor:
(i) with respect to natural resources that a national authority
controls, such as for their exploration, extraction, refining, transportation, distribution or sale;
(ii) to supply services to the public on behalf of the Party, such as
power generation or distribution, water treatment or distribution, or telecommunications; or
(iii) to undertake infrastructure projects, such as the construction
of roads, bridges, canals, dams, or pipelines, that are not for the exclusive or predominant use and benefit of the government;
Note 1:
executed by both parties, whether in a single instrument or in multiple instruments, that creates an exchange of rights and obligations, binding on both parties. For greater certainty:
(i) a unilateral act of an administrative or judicial
authority, such as a permit, licence, or authorisation issued by a Party solely in its regulatory capacity, or a decree, order, or judgment, standing alone; and
(ii) an administrative or judicial consent decree or order,
shall not be considered a written agreement.
Note 2: means an authority at the central level of government.
(f)
directly or indirectly, by an investor, that has the characteristics of an investment, including such characteristics as the commitment of capital or other resources, the expectation of gain or profit, or the assumption of risk. Forms that an investment may take include:
(i) an enterprise and a branch of an enterprise; (ii) shares, stocks or other forms of equity participation in an
enterprise; (iii) bonds, debentures, loans and other forms of debt; (iv) futures, options and other derivatives;
121
(v) rights under contracts, including turnkey, construction,
management, production or revenue-sharing contracts; (vi) claims to money or to any contractual performance related to
a business activity and having an economic value; (vii) intellectual property as defined in Article 16.2 (Intellectual
Property - Definitions); (viii) rights conferred pursuant to laws and regulations or contracts
such as concessions, licences, authorisations and permits; and (ix) any other tangible and intangible, movable and immovable
property, and any related property rights, such as leases, mortgages, liens and pledges; and
Note: Investments may also include amounts yielded by investments
that are re-invested, in particular, profit, interest, capital gains, dividends, royalties and fees. A change in the form in which assets are invested does not affect their character as investments.
(g)
Party, that seeks to make, is making, or has made, an investment in the Area of the other Party.
Article 14.3 National Treatment
Each Party shall accord to investors of the other Party and to covered investments treatment no less favourable than that it accords, in like circumstances, to its own investors and to their investments with respect to investment activities in its Area.
Article 14.4 Most-Favoured-Nation Treatment
Each Party shall accord to investors of the other Party and to covered investments treatment no less favourable than that it accords, in like circumstances, to investors of a non-Party and to their investments with respect to investment activities in its Area. Note: For greater certainty, this Article does not apply to dispute settlement
procedures or mechanisms under any international agreement.
122
Article 14.5 Minimum Standard of Treatment
Each Party shall accord to covered investments treatment in accordance with customary international law, including fair and equitable treatment and full protection and security. Note 1: This Article prescribes the customary international law minimum standard
of treatment of aliens as the minimum standard of treatment to be afforded by a P
addition to or beyond that which is required by the customary international law minimum standard of treatment of aliens.
Note 2: A determination that there has been a breach of another provision of this
Agreement, or of a separate international agreement, does not establish that there has been a breach of this Article.
Article 14.6 Access to the Courts of Justice
1. Each Party shall with respect to investment activities in its Area accord to investors of the other Party treatment no less favourable than that it accords in like circumstances to its own investors or investors of a non-Party, with respect to access to its courts of justice and administrative tribunals and agencies. 2. Paragraph 1 does not apply to treatment provided to investors of a non-Party pursuant to an international agreement concerning access to courts of justice or administrative tribunals, or judicial cooperation agreements.
Article 14.7 Special Formalities and Information Requirements
1. Nothing in Article 14.3 shall be construed to prevent a Party from adopting or maintaining a measure that prescribes special formalities in connection with investment activities of investors of the other Party and covered investments, such as compliance with registration requirements, or requirements that investors be residents of the Party or that covered investments be legally constituted under the laws and regulations of the Party provided that such formalities do not materially impair the protections afforded by the Party to investors of the other Party and covered investments pursuant to this Chapter. 2. Notwithstanding Articles 14.3 and 14.4, a Party may require an investor of the other Party, or a covered investment, to provide information concerning that covered
123
investment solely for informational or statistical purposes. The Party shall protect such information that is confidential from any disclosure that would prejudice the competitive position of the investor or covered investment. Nothing in this paragraph shall be construed to prevent a Party from otherwise obtaining or disclosing information in connection with the equitable and good faith application of its law.
Article 14.8 Senior Management and Boards of Directors
1. Neither Party shall require that an enterprise of that Party that is a covered investment appoint to senior management positions nationals of any particular nationality. 2. A Party may require that a majority or less than a majority of the board of directors, or any committee thereof, of an enterprise of that Party that is a covered investment, be of a particular nationality, or resident in the Area of the Party, provided that the requirement does not materially impair the ability of the investor to exercise control over its investment.
Article 14.9 Prohibition of Performance Requirements
1. Neither Party shall apply in connection with investment activities of an investor of a Party in its Area any measure which is inconsistent with the Agreement on Trade-Related Investment Measures in Annex 1A to the WTO Agreement. 2. Without prejudice to paragraph 1, neither Party shall impose or enforce any of the following requirements, in connection with investment activities of an investor of a Party or of a non-Party in its Area:
(a) to export a given level or percentage of goods or services; (b) to achieve a given level or percentage of domestic content; (c) to purchase, use or accord a preference to goods produced in its Area, or
to purchase goods from persons in its Area; (d) to relate in any way the volume or value of imports to the volume or
value of exports or to the amount of foreign exchange inflows associated with an investment of the investor;
(e) to restrict sales of goods or services in its Area that an investment of the
investor produces or provides by relating such sales in any way to the volume or value of its exports or foreign exchange earnings;
124
(f) to transfer technology, a production process or other proprietary
knowledge to a person in its Area, except when the requirement:
(i) is imposed or enforced by a court of justice, administrative tribunal or competition authority to remedy a practice determined after judicial or administrative process to be anticompetitive under its competition laws and regulations; or
(ii) concerns the disclosure of proprietary information or the use
of intellectual property rights which is undertaken in a manner not inconsistent with the TRIPS Agreement; or
(g) to supply to a specific region or the world market exclusively from its
Area, one or more of the goods that an investment of the investor produces or the services that an investment of the investor provides.
3. Without prejudice to paragraph 1, neither Party shall condition the receipt or continued receipt of an advantage, in connection with investment activities of an investor of a Party or of a non-Party in its Area, on compliance with any of the following requirements:
(a) to achieve a given level or percentage of domestic content; (b) to purchase, use or accord a preference to goods produced in its Area, or
to purchase goods from persons in its Area; (c) to relate in any way the volume or value of imports to the volume or
value of exports or to the amount of foreign exchange inflows associated with an investment of the investor; or
(d) to restrict sales of goods or services in its Area that an investment of the
investor produces or provides by relating such sales in any way to the volume or value of its exports or foreign exchange earnings.
4. Nothing in paragraph 3 shall be construed to prevent a Party from conditioning the receipt or continued receipt of an advantage, in connection with investment activities of an investor of a Party or of a non-Party in its Area, on compliance with a requirement to locate production, supply a service, train or employ workers, construct or expand particular facilities, or carry out research and development, in its Area. 5. Subparagraphs 2(a), 2(b), 2(c), 3(a) and 3(b) shall not apply to qualification requirements for goods or services with respect to export promotion and foreign aid programs.
125
6. Subparagraphs 2(b), 2(c), 2(f), 2(g), 3(a) and 3(b) shall not apply to government procurement. 7. Subparagraphs 3(a) and 3(b) shall not apply to requirements imposed by an importing Party relating to the content of goods necessary to qualify for preferential tariffs or preferential quotas. 8. Paragraphs 2 and 3 shall not apply to any requirement other than the requirements set out in those paragraphs. Note: For greater certainty, this Article does not preclude enforcement of any
commitment, undertaking or requirement between private parties, where a Party did not impose or require the commitment, undertaking or requirement.
Article 14.10 Non-Conforming Measures and Exceptions
1. Articles 14.3, 14.4, 14.8 and 14.9 shall not apply to:
(a) any non-conforming measure that is maintained by the following on the date of entry into force of this Agreement, as set out in Schedules in Annex 6 (Non-Conforming Measures Relating to Paragraph 1 of Articles 9.7 and 14.10):
(i) the central government of a Party; or (ii) a State or Territory of Australia or a prefecture of Japan;
(b) any non-conforming measure that is maintained by a local government
other than a State or Territory or a prefecture referred to in subparagraph (a)(ii) on the date of entry into force of this Agreement;
(c) the continuation or prompt renewal of any non-conforming measure
referred to in subparagraphs (a) and (b); or (d) an amendment or modification to any non-conforming measure referred
to in subparagraphs (a) and (b), provided that the amendment or modification does not decrease the conformity of the measure, as it existed immediately before the amendment or modification, with Articles 14.3, 14.4, 14.8 and 14.9.
2. Articles 14.3, 14.4, 14.8 and 14.9 shall not apply to any measure that a Party adopts or maintains with respect to sectors, sub-sectors and activities set out in its Schedule in Annex 7 (Non-Conforming Measures Relating to Paragraph 2 of Articles 9.7 and 14.10).
126
3. Neither Party shall, under any measure adopted after the date of entry into force of this Agreement and covered by its Schedule in Annex 7 (Non-Conforming Measures Relating to Paragraph 2 of Articles 9.7 and 14.10), require an investor of the other Party, by reason of its nationality, to sell or otherwise dispose of an investment that exists at the time the measure becomes effective. 4. In cases where a Party makes an amendment or a modification to any non-conforming measure set out in its Schedule in Annex 6 (Non-Conforming Measures Relating to Paragraph 1 of Articles 9.7 and 14.10) or where a Party adopts any new or more restrictive measure with respect to sectors, sub-sectors or activities set out in its Schedule in Annex 7 (Non-Conforming Measures Relating to Paragraph 2 of Articles 9.7 and 14.10) after the date of the entry into force of this Agreement, the Party shall, prior to the implementation of the amendment or modification or the new or more restrictive measure, or as soon as possible thereafter:
(a) on request of the other Party, promptly provide information and respond to questions pertaining to any such proposed or actual amendment, modification or measure;
(b) to the extent possible, provide a reasonable opportunity for comments by
the other Party on any such proposed or actual amendment, modification or measure; and
(c) to the maximum extent possible, notify the other Party of any such
amendment, modification or measure that may substantially affect the
5. Each Party shall endeavour, where appropriate, to reduce or eliminate the non-conforming measures set out in its Schedules in Annexes 6 (Non-Conforming Measures Relating to Paragraph 1 of Articles 9.7 and 14.10) and 7 (Non-Conforming Measures Relating to Paragraph 2 of Articles 9.7 and 14.10) respectively. 6. Articles 14.3 and 14.4 shall not apply to any measure covered by the exceptions to, or derogations from, obligations under Articles 3 and 4 of the TRIPS Agreement. 7. Articles 14.3, 14.4 and 14.8 shall not apply to any measure that a Party adopts or maintains with respect to:
(a) government procurement; or (b) subsidies or grants provided by a Party, including government-supported
loans, guarantees and insurance.
127
Article 14.11 Expropriation and Compensation
1. Neither Party shall expropriate or nationalise a covered investment either directly or indirectly through measures equivalent to expropriation or nationalisation
(a) for a public purpose; (b) on a non-discriminatory basis; (c) in accordance with due process of law; and (d) upon payment of prompt, adequate and effective compensation in
accordance with paragraphs 2 through 4. 2. The compensation shall be equivalent to the fair market value of the expropriated investment at the time when the expropriation was publicly announced or when the expropriation occurred, whichever is the earlier. The fair market value shall not reflect any change in market value occurring because the expropriation had become publicly known earlier. 3. The compensation shall be paid without delay and shall include interest at a commercially reasonable rate accrued from the date of expropriation to the date of payment and shall be effectively realisable and freely transferable in accordance with Article 14.13. 4. If payment is made in a freely usable currency, the compensation paid shall include interest, at a commercially reasonable rate for that currency, accrued from the date of expropriation until the date of payment. 5. If a Party elects to pay in a currency other than a freely usable currency, the compensation paid, converted into the currency of payment at the market rate of exchange prevailing on the date of payment, shall be no less than the sum of the following:
(a) the fair market value on the date of expropriation, converted into a freely usable currency at the market rate of exchange prevailing on that date; and
(b) interest, at a commercially reasonable rate for that freely usable currency,
accrued from the date of expropriation until the date of payment. 6. This Article does not apply to the issuance of compulsory licences granted in relation to intellectual property rights in accordance with the TRIPS Agreement, or to the revocation, limitation, or creation of intellectual property rights, to the extent that
128
such issuance, revocation, limitation, or creation is consistent with Chapter 16 (Intellectual Property).
Note: For greater certainty, the reference to the TRIPS Agreement in paragraph 6 includes any waiver in force between the Parties of any provision of that Agreement granted by WTO members in accordance with the WTO Agreement.
Article 14.12 Treatment in Case of Strife
1. Each Party shall, with respect to restitution, indemnification, compensation or any other settlement, accord to investors of the other Party that have suffered loss or damage to their covered investments due to armed conflict or civil strife such as revolution, insurrection, civil disturbance or any other similar event in its Area, treatment that is no less favourable than that it would accord, in like circumstances, to its own investors or to investors of a non-Party. 2. Any payments as a means of settlement referred to in paragraph 1 shall be effectively realisable, freely transferable and freely convertible at the market exchange rate into the currency of the Party of the investors concerned or freely usable currencies. 3. Notwithstanding the provisions of Article 1.10 (General Provisions Security Exceptions), neither Party shall be relieved of its obligation under paragraph 1 by reason of its measures taken pursuant to that Article.
Article 14.13 Transfers
1. Each Party shall allow all transfers relating to a covered investment to be made freely into and out of its Area without delay. Such transfers shall include those of:
(a) the initial capital and additional amounts to maintain or increase investments;
(b) profits, capital gains, dividends, royalties, interest, fees and other current
incomes accruing from investments; (c) proceeds from the total or partial sale or liquidation of investments; (d) payments made under a contract including loan payments in connection
with investments;
129
(e) earnings and remuneration of personnel from abroad who work in connection with investments in the Area of the Party;
(f) payments made in accordance with Articles 14.11 and 14.12; and (g) payments arising out of a dispute.
2. Each Party shall allow such transfers to be made in freely usable currencies at the market exchange rate prevailing at the time of each transfer. 3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, a Party may delay or prevent such transfers through the equitable, non-discriminatory and good-faith application of its laws relating to:
(a) bankruptcy, insolvency or the protection of the rights of creditors; (b) issuing, trading or dealing in securities or derivatives; (c) criminal or penal offences; (d) reporting or record keeping of transfers of currency or other monetary
instruments when necessary to assist law enforcement or financial regulatory authorities; or
(e) ensuring compliance with orders or judgments in judicial or
administrative proceedings.
Article 14.14 Subrogation
If a Party or its designated agency makes a payment to an investor of the Party pursuant to an indemnity, guarantee or insurance contract pertaining to an investment of that investor within the Area of the other Party, that other Party shall recognise:
(a) the assignment, to the Party or its designated agency, of any right or claim of the investor in respect of such investment, that formed the basis of such payment; and
(b) the right of the Party or its designated agency to exercise by virtue of
subrogation such right or claim to the same extent as the original right or claim of the investor.
130
Article 14.15 General Exceptions
Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between covered investments or investors of the other Party and other investments or investors, where like conditions prevail, or a disguised restriction on investment, nothing in Articles 14.3, 14.4, and 14.9 shall prevent the adoption or enforcement by either Party of measures:
(a) necessary to protect public morals or to maintain public order;
Note: The public order exception may be invoked only where a genuine and sufficiently serious threat is posed to one of the fundamental interests of society.
(b) necessary to protect human, animal or plant life or health;
Note: This exception includes environmental measures necessary to protect human, animal or plant life or health.
(c) necessary to secure compliance with laws or regulations which are not
inconsistent with the provisions of this Chapter, including those relating to:
(i) the prevention of deceptive and fraudulent practices or to deal
with the effects of a default on a contract; (ii) the protection of the privacy of individuals in relation to the
processing and dissemination of personal data and the protection of confidentiality of individual records and accounts; or
(iii) safety;
(d) imposed for the protection of national treasures of artistic, historic or
archaeological value; or (e) relating to the conservation of living or non-living exhaustible natural
resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption.
131
Article 14.16 Temporary Safeguard Measures
1. A Party may adopt or maintain restrictive measures with regard to cross-border capital transactions as well as payments or transfers for transactions related to covered investments:
(a) in the event of serious balance-of-payments and external financial difficulties or threat thereof; or
(b) in exceptional cases where movements of capital cause or threaten to
cause serious difficulties for macroeconomic management, in particular monetary and exchange rate policies.
2. Restrictive measures referred to in paragraph 1 shall:
(a) be applied such that the other Party is treated no less favourably than any non-Party;
(b) be consistent with the Articles of Agreement of the International
Monetary Fund; (c) not exceed those necessary to deal with the circumstances set out in
paragraph 1; (d) be temporary and be phased out progressively as the situation specified in
paragraph 1 improves; (e) be promptly notified to the other Party; and (f) avoid unnecessary damages to the commercial, economic and financial
interests of the other Party. 3. The Party which has adopted any measures under paragraph 1 shall, on request, commence consultations with the other Party in order to review the restrictions adopted by it.
Article 14.17 Denial of Benefits
1. A Party may deny the benefits of this Chapter to an investor of the other Party that is an enterprise of the other Party and to its investments, where the denying Party establishes that the enterprise is owned or controlled by an investor of a non-Party and the denying Party:
132
(a) does not maintain diplomatic relations with the non-Party; or (b) adopts or maintains measures with respect to the non-Party that prohibit
transactions with the enterprise or that would be violated or circumvented if the benefits of this Chapter were accorded to the enterprise or to its investments.
2. A Party may deny the benefits of this Chapter to an investor of the other Party that is an enterprise of the other Party and to its investments, where the denying Party establishes that the enterprise is owned or controlled by an investor of a non-Party or of the denying Party and the enterprise has no substantial business activities in the Area of the other Party. Note: For the purposes of this Article, an enterprise is:
(a) it is beneficially owned by the investor; and
(b)
majority of its directors or otherwise to legally direct its actions.
Article 14.18 Sub-Committee on Investment
1. For the purposes of the effective implementation and operation of this Chapter, the Parties hereby establish a Sub-Committee on Investment (hereinafter referred to in
- 2. The functions of the Sub-Committee shall be:
(a) exchanging information on any matters related to this Chapter; (b) reviewing and monitoring the implementation and operation of this
Chapter and the non-Schedules in Annexes 6 (Non-Conforming Measures Relating to Paragraph 1 of Articles 9.7 and 14.10) and 7 (Non-Conforming Measures Relating to Paragraph 2 of Articles 9.7 and 14.10);
(c) discussing any issues related to this Chapter; (d) considering any issues raised by either Party concerning the imposition
or enforcement of performance requirements, including those specified in Article 14.9;
133
(e) considering any issues raised by either Party concerning investment agreements between a Party and an investor of the other Party;
(f) reporting the findings and outcome of discussions of the Sub-Committee
to the Joint Committee; and (g) carrying out other functions as may be delegated by the Joint Committee.
3. The Sub-Committee shall be composed of and co-chaired by representatives of the Governments of the Parties. 4. The Sub-Committee may invite, by consensus, representatives of relevant entities other than the Governments of the Parties with the necessary expertise relevant to the issues to be discussed. 5. The Sub-Committee shall meet at such venues and times and by such means as may be agreed by the Parties.
Article 14.19 Review
1. Unless the Parties otherwise agree, the Parties shall conduct a review of this Chapter with a view to the possible improvement of the investment environment through, for example, the establishment of a mechanism for the settlement of an investment dispute between a Party and an investor of the other Party. Such review shall commence in the fifth year following the date of entry into force of this Agreement or a year on which the Parties otherwise agree, whichever comes first. 2. The Parties shall also conduct such a review if, following the entry into force of this Agreement, Australia enters into any multilateral or bilateral international agreement providing for a mechanism for the settlement of an investment dispute between Australia and an investor of another or the other party to that agreement, with a view to establishing an equivalent mechanism under this Agreement. The Parties shall commence such review within three months following the date on which that international agreement entered into force and will conduct the review with the aim of concluding it within six months following the same date. 3. At any time after the first year following the entry into force of this Agreement, either Party may request the other Party to agree to commence the review provided for in paragraph 1.