GMP-317-00 QC : 13/09/2016 PT. GARDA MUTU PRIMA Bukit Cimanggu City Blok R2A No.4, Bogor [email protected]www.gardamutuprima.com PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PHPL LPPHPL Garda Mutu Prima telah melaksanakan kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap : Nama Auditee IUPHHK-HA PT. Bintang Lima Makmur Alamat Auditee Pusat : Jl. Boulevard Bukit Gading Raya – Komplek Kokan Permata Blok E No. 29-30, Jakarta Utara Cabang : Jl. Raya Kebun Cengkeh, Perumahan Pesona Alam Estate Blok A2-20, Ambon, Maluku Nomor & Tanggal Izin Usaha Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.537/Menhut-II/2012, Tanggal 26 September 2012 Luas ± 24.550 Ha Lokasi Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku Tanggal Pelaksanaan 30 Juni – 6 Juli 2021 Jenis Audit Audit Awal / Survailen / Re-Sertifikasi / Audit Khusus Ke-2 Standar Penilaian Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021, dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 1.2. dan 2.2. Berdasarkan hasil pengambilan keputusan, bahwa Auditee tersebut dinyatakan “MEMENUHI” standar penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor 8 tahun 2021, dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 dengan predikat “SEDANG“, sehingga layak diterbitkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi. Kepada para pihak yang berminat untuk menyampaikan data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan data pendukung kepada Tim Audit di lokasi pada saat penilaian berlangsung, atau dapat juga disampaikan ke : PT. Garda Mutu Prima Bukit Cimanggu City Blok R2A No.4, Bogor 0251-7554068 [email protected]Bogor, 28 Juli 2021 PT GARDA MUTU PRIMA, Ir. Sugeng Hariyadi, M.M. (Direktur)
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
GMP-317-00
QC : 13/09/2016
PT. GARDA MUTU PRIMA Bukit Cimanggu City Blok R2A No.4, Bogor
LPPHPL Garda Mutu Prima telah melaksanakan kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :
Nama Auditee IUPHHK-HA PT. Bintang Lima Makmur
Alamat Auditee Pusat :
Jl. Boulevard Bukit Gading Raya – Komplek Kokan Permata Blok E No. 29-30, Jakarta Utara
Cabang :
Jl. Raya Kebun Cengkeh, Perumahan Pesona Alam Estate Blok A2-20, Ambon,
Maluku
Nomor & Tanggal Izin Usaha
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.537/Menhut-II/2012, Tanggal 26 September 2012
Luas ± 24.550 Ha
Lokasi Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku
Tanggal Pelaksanaan 30 Juni – 6 Juli 2021
Jenis Audit Audit Awal / Survailen / Re-Sertifikasi / Audit Khusus Ke-2
Standar Penilaian Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021, dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 1.2. dan 2.2.
Berdasarkan hasil pengambilan keputusan, bahwa Auditee tersebut dinyatakan “MEMENUHI”
standar penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik
Indonesia Nomor 8 tahun 2021, dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 dengan predikat “SEDANG“, sehingga layak
diterbitkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi.
Kepada para pihak yang berminat untuk menyampaikan data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan data pendukung
kepada Tim Audit di lokasi pada saat penilaian berlangsung, atau dapat juga disampaikan ke :
PT. Garda Mutu Prima Bukit Cimanggu City Blok R2A No.4, Bogor
Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
1 Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.
1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.
1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.
a Dokumen legal terkait perizinan
usaha (SK IUPHHK).
Memenuhi 1. Tersedia lengkap dokumen SK IUPHHK-
HA PT BINTANG LIMA MAKMUR sesuai
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.537/Menhut-II/2012 tanggal 26
September 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
pada Hutan Alam Kepada PT BINTANG
LIMA MAKMUR Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 24.550 Ha di Kabupaten Maluku
Tengah, Provinsi Maluku, dengan jangka waktu IUPHHK-HA selama 20 tahun.
2. SK IUPHHK-HA Auditee absah dan proses perizinan telah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
3. Lokasi areal kerja IUPHHK-HA Auditee telah sesuai dengan peruntukannya yaitu
terletak pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
b Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
Memenuhi Auditee telah membayar Kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada
Hutan Alam (IIUPHHK-HA) sebesar Rp 2.761.875.000,00 (dua milyar tujuh ratus
enam puluh satu juta delapan ratus tujuhpuluh lima ribu rupiah) sesuai dengan
Surat Perintah Pembayaran (SPP) IIUPHHK-HA
S.916/VI-BIKPHH/2012, tanggal 30 November 2012 dari Direktorat Jendral Bina Produksi
Kehutanan.
c Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
NA Verifier ini Tidak Diterapkan / Not Applicable.
2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah.
2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 17
yang berwenang.
2.1.1 RKUPHHK / RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang.
a Dokumen RKUPHHK / RPKH, RKT
/ Bagan Kerja / RTT beserta
lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang,
meliputi : - Dokumen RKUPHHK / RPKH &
lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB / risalah
hutan dan dilaksanakan oleh
Ganis PHPL Timber Cruising dan / atau Canhut.
- Dokumen RKT / RTT yang disusun berdasarkan RKU /
RPKH dan disahkan oleh
pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval
- Peta rencana penataan areal
kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.
Memenuhi 1. Tersedia lengkap dokumen Revisi
RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT
BINTANG LIMA MAKMUR Periode 2016-2025 yang disahkan melalui Keputusan
Menteri LHK No. : SK.10084/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2019 tanggal 12
Desember 2019.
2. Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA PT
BINTANG LIMA MAKMUR tahun 2021
yang disahkan melalui Keputusan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Maluku Nomor 522.11/SK/DISHUT-MAL/01/2021 tanggal
04 Januari 2021, dengan masa berlaku
s.d. 31 Desember 2021. Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2021 dilengkapi
RKTUPHHK-HA Tahun 2021 beserta lampirannya, menunjukkan bahwa
dokumen tersebut disusun berdasarkan
dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2016-2025 yang
kelengkapan dan keabsahannya telah terpenuhi.
b Peta areal yang tidak boleh
ditebang pada RKT / Bagan Kerja
/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
Memenuhi Tersedia peta lokasi areal yang tidak boleh
ditebang pada RKTUPHHK-HA tahun
2020/2021 dengan bukti implementasi keberadaannya di lapangan diketahui
berdasarkan data/ dokumentasi berupa papan nama lokasi, pal/tanda batas, jalur rintisan
batas dan beberapa papan himbuan /
larangan terkait pengelolaan kawasan lindung dan lingkungan.
c Penandaan lokasi blok tebangan /
blok RKT / petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.
Memenuhi Tersedia Peta Kerja RKTUPHHK-HA PT
Bintang Lima Makmur Tahun 2021 yang disahkan melalui Keputusan Keputusan Kepala
Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor :
522.11/SK/DISHUT-MAL/01/2021 tanggal 04 Januari 2021, posisi rencana blok dan petak-
petak tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2021 disahkan dengan cap/stempel basah oleh
Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.
Lokasi blok dan petak tebangan di lapangan telah sesuai dengan peta yang disahkan, serta
penandaan batas blok dan petak tebangan di lapangan posisinya benar dan terlihat jelas.
2.2 Adanya rencana kerja yang sah.
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 18
2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.
Memenuhi 1. Tersedia lengkap dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT Bintang
Lima Makmur Periode Tahun 2016-2025 yang telah disetujui melalui Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : SK.10084/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2019 tanggal tanggal
12 Desember 2019.
2. Proses penyusunan dan pengesahaan
Revisi RKUPHHK-HA PT Bintang Lima
Makmur Periode Tahun 2016-2025 telah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
b Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam
pada areal penyiapan lahan yang
diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
NA Verifier ini Tidak Diterapkan / Not Applicable.
3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.
3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu
(TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH) / pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.
3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen / dimanfaatkan telah di–LHP-kan.
3.1.1 Dokumen LHP yang telah
disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Memenuhi 1. Tersedia lengkap dokumen LHP Auditee
selama periode bulan Juli 2020 s/d Juni 2021 berdasarkan realisasi pembuatan
LHP tercatat seluruhnya adalah sebanyak
11 set = 11.586,81 M3, yang dibuat melalui aplikasi SIPUHH dan
disahkan/ditandatangani oleh petugas pembuat LHP (P2LHP) a.n. Totok Prasetyo
/ Nomor Register : 04210008618 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Hasil uji petik antara dokumen LHP
dengan fisik kayu bulat di TPK Antara menunjukan bahwa dokumen LHP sesuai
dengan fisik kayu.
3. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di
lapangan/petak tebangan.
3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil
hutan.
3.1.2 Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :
- TPK hutan ke TPK Antara.
- TPK hutan ke industri primer dan/ atau penampung kayu
terdaftar. - TPK Antara ke industri primer
hasil hutan dan / atau penampung kayu terdaftar.
Memenuhi 1. Kayu yang diangkut pada periode bulan Juli 2020 s/d Juni 2021 dari TPK hutan ke
TPK Antara sebanyak 9.578,34 m3 telah
dilindungi dengan 237 set surat keterangan sahnya hasil hutan kayu
(SKSHHK), dan untuk kayu yang diangkut dari TPK Antara ke Tujuan
Pembeli/Industri sebanyak 6.032,73 m3 telah dilindungi dengan 1 set surat
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 19
keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Di TPK Antara seluruh dokumen SKSHHK dari TPK Hutan yang telah diterima dan
diverifikasi (melalui aplikasi SIPUHH) oleh
P3KB diberi penandaan sebagai arsip SKSHHK yang DIMATIKAN / TELAH
DIGUNAKAN.
3. Hasil uji petik persediaan kayu di TPK
Hutan dan TPK Antara yang tercantum dalam LMKB masing-masing TPK telah
sesuai dengan dokumen pendukungnya
(LHP dan SKSHH terkait) pada periode yang sama.
3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.
a Tanda-tanda PUHH / barcode
pada kayu bulat dari pemegang
IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
Memenuhi Tanda-tanda PUHH/ID Barcode pada kayu
bulat Auditee telah sesuai dengan dokumen
dan dapat ditelusuri hingga ke petak tebangan.
b Identitas kayu diterapkan secara
konsisten oleh pemegang izin.
Memenuhi Auditee telah memiliki sistem penatausahaan
kayu / prosedur kerja yang mengacu kepada ketentuan PUHH yang berlaku dan identitas
kayu bulat/tanda-tanda PUHH (label
pohon/ID-barcode) dibuat melalui aplikasi SIPUHH yang telah diterapkan secara
konsisten pada setiap kayu bulat/log dan dokumennya, sehingga risalah kayu bulat
mudah ditelusuri/dilacak balak hingga ke petak tebangan.
3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
3.1.4 Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan
alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan
tanaman.
Memenuhi Untuk kegiatan pengangkutan kayu selama periode bulan Juli 2020 s/d Juni 2021 :
1. Tersedia arsip dokumen pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara
melalui penerbitan dokumen SKSHHK
sebanyak 237 set dengan volume kayu sebesar 9.578,34 M3, yang diterbitkan
oleh Petugas Penerbit SKSHHK yang ditunjuk an. Totok Prasetyo / Nomor
Register : 0421 000 8618, sedangkan
untuk pengangkutan kayu dari TPK Antara ke Tujuan Pembeli/Industri tercatat
penerbitan dokumen SKSHHK sebanyak 1 set dengan volume kayu sebesar 6.032,73
M3, yang diterbitkan oleh Petugas Penerbit SKSHHK yang ditunjuk an.
Karim Sanduan / Nomor Register : 0421
000 7446
2. Tersedia DPKB sesuai dokumen SKSHHK
dari TPK Hutan yang telah diterima dan diverifikasi (melalui aplikasi SIPUHH) oleh
P3KB a.n. Karim Sanduan / Nomor
Register : 0421 000 7446 diberi
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 20
penandaan sebagai arsip SKSHHK yang DIMATIKAN / TELAH DIGUNAKAN.
3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.
3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber
Daya Hutan (PSDH).
a Dokumen SPP (Surat Perintah
Pembayaran) DR dan / atau PSDH telah diterbitkan.
Memenuhi Tersedia dokumen tagihan PNBP / SPP PSDH
sebesar Rp 927.258.330,- dan DR sebesar USD 190.071,62 yang diterbitkan atas
pembuatan LHP Auditee selama periode bulan Juli 2020 s/d Juni 2021 sesuai dengan
kelompok jenis, tarif yang berlaku dan jumlah
volume kayu yang telah di-LHP-kan sebanyak 11.586,81 M3.
b Bukti Setor DR dan / atau PSDH. Memenuhi Kewajiban pembayaran PSDH sebesar Rp 927.258.330,- dan DR sebesar USD
190.071,62 telah dibayarkan lunas oleh
Auditee sesuai dengan dokumen tagihan PNBP / SPP yang diterbitkan pada periode
bulan Juli 2020 s/d Juni 2021.
c Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk
hasil kegiatan penyiapan lahan
untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif
PSDH untuk kayu hutan tanaman.
Memenuhi Kewajiban pembayaran PSDH dan DR untuk periode bulan Juli s/d Juni 2021 telah sesuai
dengan persyaratan ukuran serta telah
dibayar lunas oleh Auditee sesuai tarif PSDH dan DR yang berlaku.
3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.
3.3.1 Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang
Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
3.3.1 Dokumen PKAPT. NA Verifier ini Tidak Diterapkan / Not Applicable.
3.3.2 Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia
dan memiliki izin yang sah.
3.3.2 Dokumen yang menunjukkan
identitas kapal.
Memenuhi Kapal pengangkut kayu bulat keluar TPK
Auditee pada periode bulan Juli 2020 s/d Juni 2021 adalah kapal yang telah Berbendera
Kebangsaan Indonesia.
3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal
3.4.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan.
Memenuhi Seluruh kayu bulat Auditee dan doukumen
SKSHHK beserta lampirannya pada periode bulan Juli 2020 s/d Juni 2021 telah
menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku.
4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 21
4.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) / Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.
4.1.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang
berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.
4.1.1 Dokumen AMDAL / DPPL / UKL-
UPL / RKL-RPL.
Memenuhi 1. Auditee telah memiliki dokumen AMDAL
(ANDAL, RPL, RKL) dan telah disetujui / disahkan melalui Keputusan Gubernur
Maluku Nomor : 343 Tahun 2010 tanggal 13 Oktober 2010.
2. Proses penyusunan dokumen AMDAL
(ANDAL, RPL, RKL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan
tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.
a Dokumen RKL dan RPL. Memenuhi Auditee telah memiliki dokumen RKL dan RPL
yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi
AMDAL Daerah Provinsi Maluku serta disahkan dengan Keputusan Gubernur Maluku melalui
Keputusan Nomor: 343 Tahun 2010 tanggal 13 Oktober 2010.
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting
aspek fisik, kimia, biologi dan sosial.
Memenuhi Tersedia bukti pelaksanaan berupa laporan dan hasil kegiatan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh Auditee mengacu kepada dokumen RKL-
RPL yang disahkan, dan pelaksanaan kegiatan dilapangan sebagian besar telah sesuai
dengan rencana dan dampak penting aspek
fisik, kimia, biologi dan sosial.
5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan
5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3.
a Pedoman / prosedur K3. Memenuhi Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel
yang ditunjuk oleh Direktur Auditee untuk bertanggungjawab dalam implementasi K3.
b Ketersediaan peralatan K3. Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai ketetuan,
kondisinya berfungsi dengan baik dan telah di distribusikan ke setiap unit kerja di lapangan.
c Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi Auditee memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya untuk menekan tingkat kecelakaan
kerja dalam bentuk program K3.
5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk
atau terlibat dalam kegiatan
Memenuhi 1. Terdapat pernyataan tertulis mengenai
kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja.
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 22
serikat pekerja. 2. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyatakan bahwa terdapat
kebebasan berserikat bagi seluruh karyawan, selama tidak bertentangan
dengan peraturan yang berlaku.
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur
hak-hak pekerja.
5.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.
Memenuhi Tersedia draft Peraturan Perusahaan (PP) PT BLM yang telah diajukan proses
pengesahannya pada pejabat yang berwenang di Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Maluku Tengah, dan
selama menunggu proses pengesahan PP yang baru oleh yang berwenang, maka PP
yang lama masih tetap diberlakukan.
5.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).
5.2.3 Pekerja yang masih di bawah umur.
Memenuhi Auditee tidak mempekerjakan tenaga kerja yang masih di bawah umur.