Page 1
PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
RESERTIFIKASI KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Nomor : 742/EQ.SHPK/X/2018
LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Resertifikasi Penilaian Kinerja
PHPL terhadap:
Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat
disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:
Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
No Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : [email protected]
Website : www.equalityindonesia.com
Bogor, 25 Oktober 2018
PT EQUALITY INDONESIA
Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan
Nama Auditee : PT Satria Perkasa Agung Unit Serapung
Lokasi : Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
IUPHHK-HT : No. SK.102/Menhut-II/2006 tanggal 11 April
2006 jo SK.60/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari
2013
Luas : 11.927,15 Hektar
Tanggal Pelaksanaan : 25 September s.d. 01 Oktober 2018
Hasil Penilaian : Nilai akhir Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPL
dinyatakan lulus, sehingga PT Satria Perkasa
Agung Unit Serapung berhak memperoleh kembali
sertifikat PHPL.
Page 2
Halaman 1 dari 5
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 080.1/EQI-KEP.Cert/X/2018
TENTANG
PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT)
PT SATRIA PERKASA AGUNG UNIT SERAPUNG DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI
RIAU SK IUPHHK-HT NOMOR : SK.102/MENHUT-II/2006 TANGGAL 11 APRIL 2006 jo
SK.60/MENHUT-II/2013 TANGGAL 23 JANUARI 2013
DENGAN LUAS 11.927,15 HEKTAR
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Menimbang:
a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi
dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada PT SATRIA
PERKASA AGUNG UNIT SERAPUNG sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan
Nomor : 084/EQI-F090 tanggal 17 Oktober 2018;
b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar
Rekomendasi Nomor : 084/EQI-F037 tanggal 17 Oktober 2018 dan Tinjauan Hasil
Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor : 002.8/EQI-F039 tanggal 20 Oktober
2018 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan;
c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi PT SATRIA PERKASA
AGUNG UNIT SERAPUNG sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator
Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut : 002.8 tanggal 20 Oktober 2018
menunjukkan total nilai kinerja akhir 20 indikator PHPL berpredikat BAIK dan 2 indikator
bernilai SEDANG, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan
terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI;
d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, kepada PT SATRIA PERKASA AGUNG
UNIT SERAPUNG telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari (S-PHPL).
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik
dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
5. Pedoman KAN 402 – 2007 – Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-
2000: Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party
Certification Systems:
7. ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012) : Penilaian Kesesuaian – Persyaratan
untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
8. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO-19011-2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen
(Guidelines for Auditing Management Systems);
Page 3
Halaman 2 dari 5
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
9. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011) : Penilaian Kesesuaian Persyaratan
Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan
Tanda V-Legal;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem
Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013
tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu
(SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin,
Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-
Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenLHK-
Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan
Tanaman pada Hutan Produksi;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23
Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan di Bidang Ekspor dan Impor
melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/M-
DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
19. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal
17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman
dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal
Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK);
20. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.2/PHPL-
IPHH/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur
Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.17/PHPL-SET/2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan
Alam;
21. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.3/PHPL-
IPHH/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur
Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.18/PHPL-SET/2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan
Tanaman pada Hutan Produksi;
22. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman
Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK);
23. Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
24. DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya;
25. DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas
Kayu dan perubahannya;
26. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal
02 September 2018 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga
Page 4
Halaman 3 dari 5
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan masa berlaku sampai dengan 01
September 2022;
27. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18
Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi
Legalitas Kayu dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2019;
28. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5668/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/9/2018 tanggal 5 September 2018 tentang Penetapan Kembali
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) a.n. PT EQUALITY
Indonesia sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
29. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.3386/MenLHK-
PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Penilai dan
Verifikasi Independen (LP&VI);
30. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3640/MenLHK-
PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia sebagai Penerbit Dokumen V-
Legal;
31. Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
Memperhatikan:
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 01/SP-SPA/LA/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT)
PT SATRIA PERKASA AGUNG UNIT SERAPUNG DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI
RIAU SK IUPHHK-HT NOMOR : SK.102/MENHUT-II/2006 TANGGAL 11 APRIL 2006 jo
SK.60/MENHUT-II/2013 TANGGAL 23 JANUARI 2013 DENGAN LUAS 11.927,15
HEKTAR
PERTAMA : PT SATRIA PERKASA AGUNG UNIT SERAPUNG dinyatakan “LULUS” dan
berhak mendapatkan kembali Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
(S-PHPL) dengan Nomor : 001.6/EQC-PHPL/X/2018. Dengan Re-Sertifikasi
ini maka sertifikat PHPL Nomor : 001.5/EQC-PHPL/IX/2016 dinyatakan tidak
berlaku lagi.
KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan
tanggal 24 Oktober 2023 selama PT SATRIA PERKASA AGUNG UNIT
SERAPUNG (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar
sesuai Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April
2016.
KETIGA : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat
dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi
di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan
Sistem yang ditetapkan.
KEEMPAT : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda
V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda
V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta
kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia
apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem
Page 5
Halaman 4 dari 5
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan,
perubahan/pergantian struktur manajemen Pemegang Sertifikat.
KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut
terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan
(surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
KETUJUH : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa
berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan
dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan;
dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai
kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
a. Rekomendasi dari Tim Ad Hoc Penyelesaian Keluhan atau Banding terkait
keluhan dari Pemantau Independen (PI) atas kinerja Pemegang Sertifikat;
b. Informasi dari pemerintah atau pemerintah daerah yang menunjukan
bahwa Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan PHPL
sesuai standar yang berlaku;
c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum
KELIMA;
d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan
sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia
dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat
temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan
sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana
kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila:
a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3
(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan
penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi
Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan
dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal, dan/atau
pembakaran hutan areal kerjanya;
c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya
atau izin usahanya dicabut (termasuk pencabutan izin yang merupakan
tindak lanjut dari tindak pidana korupsi terkait bidang perizinan);
d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat
Perjanjian Kerja (Kontrak).
KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di: Bogor
Pada Tanggal: 20 Oktober 2018
PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama
Page 6
Halaman 5 dari 5
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Direktur Utama PT SATRIA PERKASA AGUNG UNIT SERAPUNG;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi
di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian
Program dan Pelaporan.
Page 8
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 1 dari 18
(1) Identitas LPPHPL :
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550724
E-mail : [email protected]
e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
f. Tim Audit : Hermansyah Putra, S.Hut, M.Si (Lead Auditor/Auditor Ekologi)
Ucep Sucitra, S.Hut (Auditor Prasyarat/Magang Lead Auditor)
E. Gangga Permana, S.Hut (Auditor Produksi)
Taryadi, S.P (Auditor Sosial)
Hari Seno Aji, S.Hut (Auditor Verifikasi Legalitas Kayu)
g. Tim Pengambilan Keputusan :
Ir. Agustri Warsono (Ketua Tim Pengambil Keputusan
merangkap Peninjau Bidang Prasyarat, Produksi, dan VLK)
Ir. Muchlis Hidayat (Peninjau Bidang Ekologi)
Wiyono T.Putro, S.Hut, M.Si (Peninjau Bidang Sosial)
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT SATRIA PERKASA AGUNG UNIT SERAPUNG
b. Nomor & Tanggal SK : SK.102/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006 jo
SK.60/Menhut-II/2013 tanggal 23 Januari 2013
c. Luas dan Lokasi : 11.927,15 Hektar di Provinsi Riau
d. Alamat kantor :
- Kantor Pusat : Plaza Sinarmas Lantai 32, Jl.M.H Thamrin
Kav.51. Jakarta. Telp: (021) 39834473;
Fax: (021) 39834707
- Kantor Cabang : Jl. Teuku Umar No: 51, Pekanbaru
Telp: (0761) 23332, 32509 Fax: (0761) 24071
e. Pengurus :
Komisaris Utama : Stanley Najoan
Komisaris : Wisly Dwi Putra
RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI
KINERJA PHPL
Page 9
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 2 dari 18
Direktur Utama : Didi Harsa
Direktur : Hoesin
Direktur : Edie Haris
f. Nomor S-PHPL/S-LK : 001.6/EQC-PHPL/X/2018
g. Masa berlaku S-PHPL/S-LK : 25 Oktober 2018 s.d. 24 Oktober 2023
(3) Ringkasan Tahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Audit Tahap I 23 – 24 Agustus 2018
Tujuan dari kegiatan Audit Tahap I
penilaian kinerja pengelolaan hutan
produksi lestari adalah mengetahui
tingkat pemenuhan minimal
dokumen legal (legal compliance)
sebagai pemegang izin
pemanfaatan (IUPHHK) dan laporan
(recording) kinerja dalam waktu lima
(5) tahun yang digunakan sebagai
pertimbangan dilakukanya Audit
Tahap II (penilaian lapangan).
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan 25 September dan 01
Oktober 2018
Koordinasi dengan Dinas
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Riau yang
diwakili oleh Bapak Setyo Widodo
(Kasi PPKH).
Koordinasi dengan BPHP Wilayah
III Pekanbaeu yang diwakili oleh
Bapak Hanosoan Daulay (Kasi
PEPHP).
Koordinasi dengan BPKH Wilayah
XIX Pekanbaru yang diwakili oleh
Bapak Marangin Samosir.
Koordinasi bertujuan untuk
menyampaikan rencana
Resertifikasi Penilaian Kinerja
PHPL di PT Satria Perkasa Agung
Unit Serapung (Auditee) dan
meminta masukan terkait
dengan kinerja Auditee selama
ini.
Konsultasi Publik 25 September 2018 Konsultasi publik bertujuan untuk
memperoleh informasi dari
masyarakat sekitar areal konsesi
perusahaan PT SPA Unit Serapung.
Pertemuan Pembukaan 25 September 2018 Pertemuan pembukaan
dilaksanakan di Kantor PT SPA
Unit Serapung.
Perkenalan anggota Tim Audit,
menyampaikan tujuan dan ruang
lingkup penilaian,
menyampaikan jadwal/ rencana
kerja penilaian, menyampaikan
metodologi dan prosedur
penilaian, serta
Page 10
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 3 dari 18
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
mengkonfirmasikan kepada
Auditee tentang tanggal, waktu,
tempat, dan peserta pertemuan
penutupan.
Pertemuan pembukaan diakhiri
dengan pembuatan BAP yang
dilampiri dengan notulensi
kegiatan dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 26 - 29 September
2018
Tim Audit menghimpun,
mempelajari data dan dokumen
Auditee dan menganalisis
menggunakan kriteria dan
indikator pada Lampiran 1.2 dan
Lampiran 2.1 Peraturan Direktur
Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15
/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.
Untuk menguji kebenaran data,
Tim Audit melakukan
pengamatan, pencatatan, uji
petik, dan menganalisis
menggunakan kriteria dan
indikator pada Lampiran 1.2 dan
Lampiran 2.1.
Pertemuan Penutupan 30 September 2018 Pertemuan penutupan
dilaksanakan di Kantor PT SPA
Unit Serapung, di Kabupaten
Pelalawan, Provinsi Riau.
Menyampaikan ucapan terima
kasih kepada Auditee atas
bantuan dan kerjasamanya
selama penilaian.
Menyampaikan Daftar Periksa
PHPL.
Memberitahukan temuan
observasi dan ketidaksesuaian.
Membacakan atau
memperlihatkan laporan
ringkasan ketidaksesuaian.
Pertemuan Penutupan diakhiri
dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan 20 Oktober 2018 Rapat Pengambilan Keputusan (PK)
menelaah hasil-hasil dan
kesimpulan penilaian yang telah
disampaikan Tim Auditor untuk
menjamin bahwa penilaian telah
dilaksanakan secara efektif dan
efisien sesuai dengan Prosedur PT
EQUALITY Indonesia serta
mengambil keputusan mengenai
predikat kinerja PHPL Auditee.
Page 11
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 4 dari 18
(4) Resume Hasil Penilaian:
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL
1. Prasyarat
1.1. Kepastian Kawasan
Pemegang Izin dan
Pemegang IUPHHK-HT
BAIK
Dokumen tata batas sesuai dengan tingat realisasi
kegiatan tersedia lengkap dalam bentuk pedoman tata
batas, instruksi kerja, laporan tata batas, peta kerja tata
batas dan Keputusan Menteri Kehutanan SK.60/Menhut-
II/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Penetapan Batas
Areal Kerja IUPHHK pada Hutan Tanaman PT Satria Perkasa
Agung Seluas 11.927,15 Ha di Provinsi Riau, yang disertai
dengan peta Batas Areal kerja atau sudah temu gelang
100%.
Auditee telah melaksanakan tata batas, Realisasi tata
batas sudah 100 % (tata batas sudah temu gelang), tuntas
pada tahun 2009, dibuktikan dengan ditetapkan oleh
Kementerian Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor: SK.60/Menhut-II/2013 tanggal 23
Januari 2013 tentang Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK
pada Hutan Tanaman PT Satria Perkasa Agung seluas
11.927,15 Ha, dan Auditee secara konsisten melakukan
pemeliharaan pal batas, sebagaimana Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2011, tentang
Penataan Batas Areal Kerja khususnya di pasal 1 dan pasal
52 ayat ( 1) disebutkan bahwa pemegang izin wajib
melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan batas areal
kerja izin pemanfaatan hutan.
Hasil pemeriksaan dokumen laporan konflik PT SPA Unit
Serapung, walaupun penataan batas sudah temu gelanag
dan sudah mendapat pengukuhan melalui Surat Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor: SK.60/Menhut-II/2013 tanggal
23 Januari 2013 tentang Penetapan Batas Areal Kerja
IUPHHK pada Hutan Tanaman PT Satria Perkasa Agung
seluas 11.927,15 Ha. Sampai dilakukan kegiatan penilaian
kinerja Resertifikasi tahun 2018,masih terdapat konflik
dengan masyarakat berupa klaim lahan seluas 102, Ha
areal bekas PT Yos yang merupakan kawasan Lindung,
tetapi Auditee terus melakukan dialog dalam rangka
penyelesian konflik, terakhir ada kesepakatan antara
masyarakat dan Tim bahwa lahan tersebut akan dijadikan
kebun dengan tanaman karet, sambil menunggu
persetujuan Pimpinan Perusahaan.
Berdasarkan hasil overlay antara peta Penetapan Areal
kerja berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor :
SK.60/Menhut –II/2013, tanggal 23 Januari 2013 di
Provinsi Riau, dengan Peta kawasan hutan Provinsi Riau
dengan nomor : SK.903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016,
tanggal 7 Desember 2016. Dimana fungsi fungsi Hutan
tidak mengalami perubahan luasan. Dengan demikian
verifier ini masuk kategori diverifikasi tetapi tidak dapat
diterapkan (Not Applicable).
Berdasarkan telaah dokumen perizinan dan SK Penetapan
Batas areal kerja PT SPA Unit Serapung, dan dokumen lain
terkait serta hasil wawancara dengan Bagian Planing survey
tidak terdapat penggunaan kawasan oleh pihak lain, diluar
Page 12
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 5 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
sektor kehutanan. Dengan demikian verifier ini masuk
kategori diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not
Applicable).
1.2. Komitmen
Pemegang Izin IUPHHK-
HT
SEDANG
Berdasarkan hasil verifikasi terhadap keberadaan Dokumen
visi dan misi pada periode tahun 2013 s/d 2017. Auditee
telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen Visi Misi
yang ditetapkan tanggal 01 Januari 2016 oleh Direktur PT
SPA Unit Serapung. Selan itu Media Visi Misi tersedia di
Kantor Unit HTI berupa leaflet Visi Misi yang dimiliki sudah
sesuai dengan kerangka PHPL.
Berdasarkan hasil verifikasi terhadap implementasi Visi Misi
berupa Sosialisasi visi misi Auditee pada periode tahun
2013 s/d 2017/2018 telah dilakukan mulai dari level
pemegang izin dan masyarakat setempat, tetapi tidak setiap
tahun, pelaksanaan dibuktikan dengan BA, daftar hadir dan
foto kegiatan).
Auditee telah melakukan implementasi PHL tetapi hanya
sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL. Seperti di
Aspek Prasayarat terkait peningkatan lapangan kerja
masyarakat sekitar dan bidang sosial terkait peningkatan
ekonomi yang belum merata.
1.3. Jumlah dan
kecukupan tenaga
profesional terlatih dan
tenaga teknis pada
seluruh tingkatan untuk
mendukung pemanfaatan
implementasi penelitian,
pendidikan dan Latihan
BAIK
Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen terkait
Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan GANIS
PHPL, Auditee dapat memperlihatkan seluruh Surat SK
pengangkatan Tenaga Ganis pada periode tahun 2013 s/d
2017/2018 dari BPHP Pekanbaru, jumlah keberadaan
Ganis yang telah dimiliki Auditee telah sesuai dengan
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.54/Menhut-II/2014,
dan Dirjen PHPL No P.16/PHPL-IPHH/2015, tentang syarat
kecukupan Ganis yang disesuaikan dengan luasan areal
pemegang Izin.
Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT SPA pada
periode tahun 2013 s/d 2017/2018 berdasarkan jumlah
peserta adalah 79,4 % dari rencana sesuai kebutuhan, dan
berdasarkan jenis pelatihan mencapai 91,4 %. Seluruh
pelatihan yang telah dilakukan dibuktikan dengan sertifikat
dan untuk pelatihan yang dilakukan secara kolosal ( seluruh
karyawan + mitra) hanya dilengkapi dengan foto kegiatan
dan daftar hadir serta materi yang disajikan.
Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki oleh Auditee telah
tersedia lengkap dan telah memenuhi kewajiban
sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang
No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di
Perusahaan. Tetapi jumlah karyawan yang dilaporkan 41
tidak sesuai dengan daftar karyawan mutakhir sebanyak 57
orang.
1.4. Kapasitas dan
mekanisme untuk
perencanaan
pelaksanaan
pemantauan periodik,
evaluasi dan penyajian
umpan balik mengenai
kemajuan pencapaian
(kegiatan) IUPHHK-HTI
BAIK
Pada periode tahun 2013 s/d 2017 Auditee telah memiliki
struktur organisasi dan job description yang seluruhnya
sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh
Direktur PT SPA Serapung Nomor: 352/SPA/VII/2018,
tanggal 20 Juli 2018, sekaligus pengesahan Role Chartes
yang sesuai dengan kerangka PHPL, Tetapi dalam
pelaksanaannya masih terdapat rangkap jabatan, sehingga
membatasi karir personil lain. Serta role Charter masih
belum dirubah.
Page 13
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 6 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Pada periode tahun 2013 s/d 2017, Auditee telah memiliki
perangkat SIM berupa Software, Hardware, SOP SIM, dan
tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM yang
ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur, serta terus
dikembangkan sesuai perkembangan untuk mendukung
kegiatan sistem informasi manajamen dalam pengelolaan
Hutan Tanaman Industri.
Auditee telah melakukan kegiatan Audit Internal pada
periode 2013-2017/2018 pada bidang bidang Harvesting,
Plantation, Nursery, dan Logistic, serta di bidang
Infrastruktur, dalam audit internal telah ditemukan hal hal
yang di anggap kurang sesuai, sehingga Auditor internal
audit telah menegeleurkan rekomendasi dan Bidang/Divisi
yang diaudit telah melakukan perbaikan. Seluruh
pelaksanaan Audit internal yang dikakukan telah sesuai
dengan ruang lingkup audit pada SOP-SPA-P8-001 dan
rencana kegiatan audit yang telah dijadwalkan dan berjalan
efektif untuk memeriksa seluruh tahapan kegiatan
pengelolaan hutan.
Pada periode tahun 2013 s/d 2017 hasill Audit internal
berdasarkan penjelasan atau uraian di verifier 1.4.3,
perkembangan implementasi rekomendasi yang terangkum
dalam kolom Hasil Follow-up pada bidang Infrastruktur dan
Fire Management, kegiatan internal audit tersebut sesuai
dengan ruang lingkup audit pada SOP-SRP-P8-001 seperti
untuk Tahapan Audit dijalankan serta telah ada tindakan
pencegahan dan perbaikan manajemen yang konsisten
berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, tetapi untuk
pembuatan laporan hasil audit tidak sesuai dengan SOP
Nomor : SOP-SRP-P8-001 tentang Internal Audit
Departement.
1.5. Persetujuan Atas
Dasar Informasi Awal
Tanpa Paksaan
(PADIATAPA).
BAIK
Kegiatan RKT 2013 – RKT 2017/2018 PT SPA Unit
Serapung yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak
masyarakat setempat telah disosialisasikan kepada
masyarakat Desa Yang berada disekitar hutan. hasil
kegiatan sosialisasi seluruhnya telah mendapatkan
persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai.
Dengan bukti BAP dan persetujuan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa
persentase persetujuan para pihak terhadap proses
pelaksanaan tata batas PT SPA Unit Serapung sebagai
mana dituangkan dalam laporan TBT No. 1540/2012 sudah
dilengkapi dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan
Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal kerja
IUPHHK-HT PT SPA Unit Serapung seluruhnya menyetujui
atau persentase 100 %.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa
persentase persetujuan para pihak terhadap proses
pelaksanaan tata batas PT SPA Unit Serapung sebagai
mana dituangkan dalam laporan TBT No. 1540/2012 sudah
dilengkapi dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan
Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal kerja
IUPHHK-HT PT SPA Unit Serapung seluruhnya menyetujui
atau persentase 100 %.
Seluruh pelaksanaan sosialisasi kawasan lindung kepada
seluruh masyarakat sekitar, dengan demikian seluruh
Page 14
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 7 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
masyarakat Desa menyetujui batas batas kawasan lindung
serta mengakui keberadaan kawasan lindung yang berada
di areal Perusahaan, dengan persentase 100 %.
2. Produksi
2.1. Penataan areal kerja
jangka panjang dalam
pengelolaan hutan lestari
BAIK
Selama periode penilaian PT Satria Perkasa Agung Unit
Serapung telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI dan tidak
pernah mendapatkan peringatan terkait pemenuhan
kewajiban penyusunan RKUPHHK-HTI.
Berdasarkan pendekatan luas rencana penyiapan lahan,
penanaman, dan penebangan selama periode tahun 2013
s/d 2018 kesesuaian antara RKTUPHHK-HTI tahun 2013
s/d 2018 hanya sebagian besar kesesuaian antara
RKTUPHHK-HTI dengan RKUPHHK-HTI (antara 53,7% hingga
97,5%).
Tanda-tanda batas blok dan batas petak di lapangan masih
terpelihara dengan baik sehingga seluruhnya masih dapat
ditemukan di lapangan.
2.2. Tingkat pemanenan
lestari untuk setiap jenis
hasil hutan kayu utama
dan nir kayu pada setiap
tipe ekosistem
BAIK
Areal PT Satria Perkasa Agung Unit Serapung seluruhnya
merupakan tipe hutan rawa gambut, dan telah memiliki data
potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB dan hasil ITSP yang
dilengkapi peta pendukungnya yaitu peta inventarisasi
hutan, peta pohon, peta kelas hutan dan lain-lain. Rata -rata
potensi tegakan per hektar berdasarkan hasil ITSP/PHI pada
blok RKT 2013 - 2018 berkisar antara 143,91 m3/Ha s/d
180,85 m3/Ha ; atau rata-rata 164,58 m3/Ha.
PT Satria Perkasa Agung Unit Serapung telah memiliki data
hasil pengukuran riap pada Petak Ukur Permanen (PUP)
atau Plot Sampel Permanen (PSP) dan sudah dilakukan
analisis sampai kepada hasil perhitungan CAI dan MAI.
PT Satria Perkasa Agung Unit Serapung telah memanfaatkan
data potensi tegakan hasil PHI sebagai data dasar dalam
perhitungan JTT dan memperhitungkan kondisi kemampuan
pertumbuhan tegakan dengan memproyeksikan potensi
tegakan yang akan ditebang pada 1 (satu) tahun kedepan,
yakni dengan menambahkan riap tegakan berdasarkan hasil
perhitungan/pengukuran MAI. Perhitungan proyeksi potensi
tegakan yang memanfaatkan data riap dilakukan dengan
sistem aplikasi pengolahan data hasil PHI di Region Forestry
Sinarmas (Perawang) yaitu dengan menggunakan aplikasi
“Forest Inventory”.
2.3. Pelaksanaan
penerapan tahapan
sistem silvikultur untuk
menjamin regenerasi
hutan
BAIK
PT Satria Perkasa Agung Unit Serapung telah memiliki SOP
seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur sesuai dengan
sistem silvikultur yang diterapkan yaitu sistem silvikultur
THPB dan isinya telah sesuai dengan ketentuan teknis yang
berlaku
Sesuai dengan tahapan pada sistem silvikultur THPB yang
diterapkan oleh PT Satria Perkasa Agung Unit Serapung,
secara umum PT Satria Perkasa Agung Unit Serapung telah
melaksanakan seluruh tahapan kegiatan sesuai dengan
sistem silvikultur yang ditetapkan, mulai dari kegiatan PAK,
Inventarisasi hutan, Pembukaan Wilayah Hutan, Persiapan
Lahan, Pengadaan Bibit, Penanaman, Pemeliharaan
Tanaman, Pemanenan, dan Perlindungan Hutan. Seluruh
tahapan kegiatan tersebut juga telah dilengkapi dengan
Page 15
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 8 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
pedoman berupa Standar Operasional Prosedur, Instruksi
Kerja (IK / WI). Secara umum setiap tahapan kegiatan
tersebut telah dilaksanakan dengan mengacu kepada SOP
dan WI yang telah ditetapkan.
Rata-rata potensi tegakan per hektar berdasarkan hasil
ITSP/PHI pada blok RKT 2013 - 2018 berkisar antara
143,91 m3/Ha s/d 180,85 m3/Ha ; atau rata-rata 164,58
m3/Ha.
Potensi permudaan berdasarkan hasil PAT tahun 2013 -
2018 PT Satria Perkasa Agung Unit Serapung pada tanaman
umur 12 bulan (1 Tahun) adalah sebesar 89,88%.
2.4. Ketersediaan dan
penerapan teknologi
tepat guna untuk
pemanfaatan hutan
BAIK
PT Satria Perkasa Agung Unit Serapung telah memiliki
Prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan baik pada
tahap pra-pemanenan, tahap pemanenan, maupun tahap
pasca-pemanenan. Pada tahap pra-pemanenan seperti : WI
persiapan lahan tanpa bakar buka jalur (WI-SRP-P3-001), WI
Persiapan lahan tanpa bakar / Sebar serasah / Spreading
(WI- SRP-P3-002), SOP Micro planning harvesting (SOP-SRP-
P4-010), SOP Desain Sistem Tata Air Di Areal Gambut (SOP-
SRP-P7-001), SOP Sistem Opname Kanal (SOP- SRP-P7-
002), SOP sistem Pengukuran Sedimentasi Kanal (SOP-SRP-
P7-003), SOP Operasional Tata Air di Areal Gambut (SOP-
SRP-P7-004). Pada tahap pemanenan, seperti : SOP
Harvesting HTI-Wetland (SOP-SRP-P4-001), SOP
Penanganan Kayu Dilindungi dan Kayu Larangan (SOP-SRP-
P4-007), WI Penanganan Kayu di TPn (WI-SRP-P4-001), WI
Penanganan Kayu di TPK Transit (WI-SRP-P4-0021), WI
Penanganan Kayu di TPK Hutan (WI-SRP-P4-003), WI
Penanganan Kayu di TPK Antara (WI-SRP-P4-004). Dan pada
tahap pasca-pemanenan, seperti : SOP Pelaksanaan Havex
(SOP-SRP-P4-003), dan SOP Verifikasi Havex (SOP-SRP-P4-
004).
Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada tahap
perencanaan pemanenan, proses pemanenan, serta pasca
pemanenan kayu atau terdapat penerapan teknologi ramah
lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan
hasil.
PT Satria Perkasa Agung Unit Serapung memiliki kinerja
yang baik dalam hal proses pemanenan, yang ditunjukkan
dengan penyusunan SOP/WI serta implementasinya di
lapangan sehingga dapat melakukan pemanenan kayu
dengan produktifitas yang tinggi (meninggalkann sisa kayu
di lapangan yang relative sangat sedikit). Hal tersebut
disebabkan upaya-upaya yang maksimal dari sejak proses
tahap pra-penebangan, proses penebangan sampai pasca
penebangan. Sehingga diperoleh nilai Fe untuk RKT 2013
s/d 2017 berkisar antara 0,85 hingga 0,65 atau rata-rata
sebesar 0,78. Sedangkan Fe berdasatrkan hasil penelitian
internal PT Satria Perkasa Agung Unit Serapung adalah
sebesasr 0,76 .
2.5. Realisasi
penebangan sesuai
dengan rencana kerja
penebangan/
pemanenan/
pemanfaatan pada areal
BAIK
Untuk selama periode penilaian (2013 – 2018), PT Satria
Perkasa Agung Unit Serapung telah memiliki dokumen RKT
secara lengkap termasuk RKT Revisinya yang disahkan
secara mandiri (self approvel) 0leh Direktur PT Satria
Perkasa Agung Unit Serapung. RKT 2013 s/d 2017 disusun
dengan mengacu kepada dokumen revisi RKUPHHK-HTI
Page 16
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 9 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
kerjanya periode 2009 – 2018 (revisi tahun 2011), sedangkan RKT
2018 disusun dengan mengacu kepada RKUPHHK-HTI
periode 2017 – 2026.
Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang
boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/
dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan
lindung.
Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada
seluruh batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/
ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai
kawasan lindung, dan batas blok, pal batas petak, maupun
batas-batas kawasan lindung seluruhnya masih terpelihara
dengan baik, sehingga masih dapat ditemukan di lapangan.
Rata-rata realisasi tebangan selama periode tahun 2013
s/d 2018 antara 74,8% s/d 97,8% atau dengan rata-rata
keseluruhan sebesar 87,5%. Jenis kayu yang diproduksi
seluruhnya berasal dari hutan tanaman dengan jenis
tanaman seluruhnya adalah jenis Acacia crassicarpa.
2.6. Tingkat investasi dan
reinvestasi yang
memadai dan memenuhi
kebutuhan dalam
pengelolaan hutan,
administrasi, penelitian
dan pengembangan,
serta peningkatan
kemampuan sumber
daya manusia
BAIK
Berdasarkan opini akuntan publik Richard Risambessy &
Rekan untuk laporan keuangan tahun 2013 – 2017
seluruhnya menyatakan wajar dalam semua hal yang
material. Tingkat likuiditas (rasio kas) PT Satria Perkasa
Agung Unit Serapung sejak tahun 2013 hingga 2017
cenderung terus menurun, dan sejak tahun 2014 hingga
2018 tingkat likuiditas perusahaan terkategori rendah
(hingga dibawah 50%) dan pada kondisi terkini di tahun
2017, tingkat likuiditas PT SATRIA PERKASA AGUNG UNIT
SERAPUNG hanya sebesar 8,7%. Dari sisi tingkat
solvabilitas, dari perkembangan data keuangan tahun
2013 hingga 2017, tingkat solvabilitas perusahaan
cenderung konstan dengan rata-rata di atas 100%.
Sedangkan dari sisi tingkat rentabilitasnya yang dihitung
berdasarkan rasio antara laba operasi dibandingkan
dengan total aktiva, berdasarkan perkembangan (trend)
sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 juga cenderung terus
menurun, bahkan kondisi terkini (pada tahun 2017) berada
pada tingkat terendah dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya yakni sebesar 0,5%.
Realisasi pendanaan pembangunan HTI PT Satria Perkasa
Agung Unit Serapung Tahun 2013 s/d 2017 terealisasi
antara 80,1% hingga 99,3% atau dengan rata-rata sebesar
91,0% dari kebutuhannya sebagaimana yang telah
direncanakan.
Berdasarkan realisasi anggaran keuangan PT Satria
Perkasa Agung Unit Serapung selama periode 5 (lima(
tahun terakhir (2013 – 2017) terdapat perbedaan
persentase alokasi Biaya Pengelolaan Hutan Tanaman
dengan rata-rata selisih prosentase anggaran sebesar
29,8%.
Selama periode tahun 2013 s/d 2017 PT Satria Perkasa
Agung Unit Serapung telah mengalokasikan biaya
pembangunan dan pemanenan hutan tanaman (untuk
seluruh kegiatan) setiap tahunnya antara 80,09% hingga
99,34% atau dengan rata-rata sebesar 90,99%. Hal
tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan berjalan cukup
Page 17
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 10 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
lancar dengan adanya dukungan biaya yang memadai atau
hampir terealisasi sesuai dengan kebutuhannya (rencana).
Rasio antara realisasi luas penanaman terhadap realisasi
luas pemanenan selama periode tahun 2013 s/d 2017,
terkecil sebesar 49,01% pada tahun 2014 dan terbesar
107,12% pada tahun 2015. Atau rata-rata secara
keseluruhan selama periode tahun 2013 s/d 2017 rasio
antara realisasi luas penanaman terhadap realisasi luas
pemanenan adalah sebesar 86,92%.
Realisasi kegiatan pembangunan HTI (kegiatan
penanaman) yang telah dilakukan oleh PT Satria Perkasa
Agung Unit Serapung sejak mulai beroperasi s/d Desember
2017, PT Satria Perkasa Agung Unit Serapung telah dapat
mengelola areal efektif produksi (areal yang diperuntukan
sebagai areal penanaman tanaman pokok dan tanaman
kehidupan) seluas 30.294,42 Ha atau 74,0% dari yang
seharusnya (direncanakan) ditanam/dikelola berdasarkan
areal efektif produksi sebagaimana tertuang di dalam
rencana tata ruang areal kerja pada dokumen RKUPHHK-
HTI periode 2009 – 2018 yakni seluas 9.819 Ha.
3. Ekologi
3.1. Keberadaan,
kemantapan dan kondisi
kawasan dilindungi pada
setiap tipe hutan
BAIK
Luas kawasan lindung PT SPAS telah sesuai dengan
dokumen AMDAL dan ketentuan yang berlaku juga
kondisi biofisik kawasan lindung telah sesuai dengan
kriteria yang berlaku.
Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan ≥ 90% dari
yang seharusnya.
Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup ≥ 80%.
Sebagian besar (≥ 50%) para pihak mengakui keberadaan
kawasan lindung.
Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan
ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata
ruang dan jenis pengelolaan sesuai dengan RKL/RPL.
3.2. Perlindungan dan
pengamanan hutan
BAIK
Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis gangguan
yang ada.
Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan
ketentuan dan berfungsi dengan baik.
Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan
kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan.
Auditee telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan
melalui tindakan preemptif, preventif, dan represif dengan
mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.
3.3. Pengelolaan dan
pemantauan dampak
terhadap tanah dan air
akibat pemanfaatan
hutan
SEDANG
Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh
dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.
Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan
ketentuan, tetapi fungsinya masih ada belum sesuai dengan
kententuan.
Tersedia jumlah dan kualifikasi personil yang memadai
sesuai dengan ketentuan.
Auditee telah memiliki dokumen perencanaan
pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, tetapi
masih terdapat jenis pengeloaan yang belum
Page 18
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 11 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
dimplementasikan sesuai dengan ketentuan.
Auditee telah memiliki dokumen rencana pemantauan
dampak terhadap tanah dan air tetapi hanya sebagian yang
implementasikan sesuai dengan ketentuan.
Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting
terhadap air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai
ketentuan.
3.4. Identifikasi spesies
flora dan fauna yang
dilindungi dan/atau
langka (endangered),
jarang (rare), terancam
punah (threatened) dan
endemik
BAIK
Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang
dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan
endemik yang terdapat di areal PT SPAS.
Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis yang
dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan
endemik yang terdapat di areal PT SPAS.
3.5. Pengelolaan flora
untuk :
a. Luasan tertentu dari
hutan produksi yang
tidak terganggu, dan
bagian yang tidak
rusak.
b. Perlindungan
terhadap species
flora dilindungi
dan/atau jarang,
langka dan terancam
punah dan endemic
BAIK
Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah
dan endemik yang terdapat di areal PT SPAS.
Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak
mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan RTE yang
terdapat di areal PT SPAS.
Tidak ada gangguan terhadap kondisi seluruh species flora
dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan
endemik yang terdapat di areal PT SPAS.
3.6. Pengelolaan fauna
untuk :
a. Luasan tertentu dari
hutan produksi yang
tidak terganggu, dan
bagian yang tidak
rusak.
b. Perlindungan
terhadap species
fauna dilindungi
dan/atau jarang,
langka dan terancam
punah dan endemik
BAIK
Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah
dan endemik yang terdapat di areal PT SPAS.
Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak
mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan RTE
berdasarkan jenis pengelolaan yang harus dilakukan.
Tidak ada gangguan terhadap kondisi species fauna
dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam
punah dan endemik.
4. Sosial
4.1. Kejelasan deliniasi
kawasan operasional
perusahaan/ pemegang
izin dengan kawasan
masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat
setempat
BAIK
Auditee telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap
mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH
setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum
adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana
pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.
Auditee telah mekanisme penataan batas/ rekonstruksi
batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas
kawasan yang disepakati para pihak.
Auditee telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan
hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat
setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, yang legal,
lengkap dan jelas.
Page 19
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 12 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Auditee telah memiliki bukti- bukti tentang luas dan batas
kawasan pemegang izin dengan batas kawasan yang dimiliki
oleh masyarakat hukum adat/setempat.
Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para
pihak dan masih ada konflik.
4.2. Implementasi
tanggung jawab sosial
perusahaan sesuai
dengan peraturan
perundangan yang
berlaku.
BAIK
Auditee memiliki dokumen yang lengkap menyangkut
tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan
peraturan perundangan yang relevan/berlaku.
Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap & legal
tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin
terhadap masyarakat.
Auditee telah memiliki bukti pelaksanaan kegiatan
sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin
terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya
sebagian.
Auditee telah memiliki bukti yang lengkap tentang realisasi
pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh
masyarakat.
Auditee telah memiliki laporan/dokumen yang lengkap
terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin
termasuk ganti rugi.
4.3. Ketersediaan
mekanisme dan
implementasi distribusi
manfaat yang adil antar
para pihak
BAIK
Auditee telah memiliki data dan informasi yang lengkap &
jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat
setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh
aktivitas pengelolaan SDH.
Auditee telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan
jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas
ekonomi masyarakat.
Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin
mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas
ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas.
Auditee telah memiliki bukti implementasi sebagian (<50%)
kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi
masyarakat hokum adat dan/atau masyarakat setempat
oleh pemegang izin.
Auditee telah memiliki dokumen/laporan mengenai
pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang
lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
4.4. Keberadaan
mekanisme resolusi
konflik
BAIK
Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang
lengkap dan jelas.
Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum
lengkap.
Auditee telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia,
dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik.
Auditee telah memiliki dokumen/laporan penanganan
konflik yang lengkap dan jelas mencakup seluruh potensi
dan konflik yang akan terjadi.
4.5. Perlindungan,
Pengembangan dan
Peningkatan Kesejah-
teraan Tenaga Kerja
BAIK
Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan industrial
dengan seluruh karyawan.
Auditee telah merealisasikan seluruh rencana
pengembangan kompetensi.
Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan
telah diimplementasikan seluruhnya.
Page 20
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 13 dari 18
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan
karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.
(5) Resume Hasil Verifikasi LK :
Kriteria/Indikator
Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.
1.1.1.a.
Dokumen legal terkait
perizinan usaha (SK
IUPHHK).
MEMENUHI Auditee memperoleh IUPHHK-HT melalui Surat Keputusan
Menteri Kehutanan SK.102/MENHUT-II/2006 tanggal 11 April
2006 atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 11.830 Hektar di
Provinsi Riau. Hasil tata batas temu gelang, luas areal kerja
berubah menjadi 11.927,15 Ha yang ditetapkan berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.60/Menhut-
II/2013 tanggal 23 Januari 2013.
1.1.1.b.
Bukti pemenuhan
kewajiban Iuran Izin
Usaha Hasil Hutan Kayu.
(IIUPHHK).
MEMENUHI SPP IIUPHHK PT SPA Serapung diterbitkan melalui surat
Nomor: 522.21/IUPHHKHT/I/2003/013 tanggal 29 Januari
2003. Auditee telah membayar IIUPHHK sesuai dengan SPP
pada tanggal 03 Juli 2003 sebesar Rp 31.200.000,00.
1.1.1.c. Penggunaan
kawasan yang sah di luar
kegiatan IUPHHK (jika
ada).
NOT APPLICABLE Di areal Auditee tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah
di luar kegiatan IUPHHK-HT, sehingga verifier ini masuk
kategori Not Applicable (NA).
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang
berwenang
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang
2.1.1.a.
Dokumen
RKUPHHK/RPKH,
RKT/Bagan Kerja/RTT
beserta lampirannya yang
telah disahkan oleh
pejabat yang berwenang,
meliputi :
1) Dokumen RKU
PHHK/RPKH &
lampirannya yang disusun
berdasarkan
IHMB/risalah hutan dan
dilaksanakan oleh Ganis
PHPL Timber Cruising
dan/atau Canhut.
2) Dokumen RKT/ RTT
yang disusun
berdasarkan RKU/RPKH
dan disahkan oleh
MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen rencana kerja berupa
RKUPHHK dan RKTUPHHK sebagai berikut:
1. Dokumen Revisi RKUPHHK-HT Periode tahun 2009 –
2018 telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan
melalui keputusan No. SK.52/VI-BUHT/2011, tanggal 19
April 2011
2. Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut serta
perubahan ketentuan tata ruang areal kerja sesuai
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tanggal 9
Februari 2017 tentang Pembangunan Hutan Tanaman
Industri, RKUPHHK-HTI tersebut disahkan sesuai SK
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
SK.6135/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tanggal
14 November 2017 untuk jangka waktu 10 (sepuluh)
tahun periode tahun 2017-2026.
3. Dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2016 dan Tahun 2017
PT SPA Unit Serapung disahkan secara mandiri (Self
Approval). Penyusunan dokumen RKT mengacu kepada
Revisi RKU periode tahun 2009 – 2018 .
Page 21
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 14 dari 18
Kriteria/Indikator
Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
pejabat yang berwenang
atau yang disahkan
secara self approval.
3) Peta rencana penataan
areal kerja yang dibuat
oleh Ganis PHPL Canhut.
4. Peta rencana kerja yang merupakan lampiran Dokumen
RKUPHHK-HT dan RKTUPHHK-HT tersedia lengkap
2.1.1.b.
Peta areal yang tidak
boleh ditebang pada
RKT/Bagan Kerja dan
bukti implementasinya di
lapangan.
MEMENUHI Auditee memiliki peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang
(kawasan lindung) berupa Peta Lampiran RKUPHHK dan
RKTUPHHK. Peta dibuat oleh GANIS PHPL Perencanaan Hutan
dan telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT SPA Unit
Serapung. Hasil uji petik menunjukkan keberadaan kawasan
lindung terbukti di lapangan.
2.1.1.c
Penandaan lokasi blok
tebangan/blok RKT/petak
RTT yang jelas di peta dan
terbukti di lapangan
MEMENUHI Penandaan lokasi blok RKT dipeta berupa bloking RKT
berwarna hitam. Hasil uji petik dilapangan menunjukkan
bahwa Blok RKT di Peta RKT terbukti dilapangan.
K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah
Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan
yang berlaku
2.2.1.a.
Dokumen Rencana Kerja
Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (RKUPHHK)
(bisa dalam proses)
dengan lampiran-
lampirannya.
MEMENUHI Dokumen RKUPHHK-HTI Periode tahun 2017-2026 dalam
Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT Satria
Perkasa Agung – Unit Serapung di Provinsi Riau dan telah
mendapatkan pengesahan dari Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Nomor:
SK.6135/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017, tanggal 14
November 2017 dan dilampirkan dengan peta skala 1 :
50.000 yang sudah disahkan.
2.2.1.b.
Kesesuaian lokasi dan
volume pemanfaatan
kayu hutan alam pada
areal penyiapan lahan
yang diizinkan untuk
pembangunan hutan
tanaman industri.
NOT APPLICABLE Berdasarkan dokumen RKTUPHHK tahun 2017 dan 2018
serta hasil observasi lapangan, Auditee sudah tidak
melakukan pemanfaatan kayu hutan alam, sehingga verifier
ini masuk kategori Not Applicable (NA).
K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan
Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar
mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan
Dokumen LHP yang telah
disahkan oleh pejabat
yang berwenang.
MEMENUHI 1. Dokumen LHP periode September 2017 s/d Agustus 2018
dilaksanakan secara SIPUHH Online.
2. Uji Petik antara LHP dengan Buku Ukur menunjukkan
adanya kesesuaian,
3. Uji petik antara volume yang tercantum di LHP dengan fisik
kayu tidak bisa dibandingkan karena persediaan kayu yang
ada di TPn maupun di TPK Transit sudah habis.
Page 22
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 15 dari 18
Kriteria/Indikator
Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
4. Adapun uji petik nomor batang di LHP dengan tunggak
kayu di lapangan tidak dilakukan karena Auditee
merupakan Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu pada
HTI (IUPHHK-HTI) dengan sistem silvikultur tebang habis
(THPB).
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil
hutan.
Surat keterangan sahnya
hasil hutan dan
lampirannya dari:
- TPK hutan ke TPK
Antara,
- TPK hutan ke industri
primer dan/atau
penampung kayu
terdaftar,
- TPK Antara ke industri
primer hasil hutan
dan/atau penampung
kayu terdaftar.
MEMENUHI Kayu yang diangkut dari TPn ke TPK Transit/TPK Hutan
menggunakan Surat Pengantar, sedangkan dari TPK hutan ke
TPK Antara dan dari TPK Antara ke Industri PT IKPP
menggunakan dokumen surat keterangan sah hasil hutan
kayu (SKSHHK). Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian
antara dokumen SKSHHK dengan persediaan kayu di LMK.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA
Verifier 3.1.3.a. Tanda-
tanda PUHH/ barcode
pada kayu dari pemegang
IUPHHK-HA bisa
NOT APPLICABLE Verifier tersebut telah dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat
diterapkan (Not Applicable) dikarenakan Auditee merupakan
pemegang IUPHHK-HTI yang melakukan system silvikultur
tebang habis permudaan buatan (THPB) bukan pemegang
IUPHHK-HA.
Verifier 3.1.3.b.
Identitas kayu diterapkan
secara konsisten oleh
pemegang izin.
NOT APPLICABLE Seperti telah diuraikan pada verifier 3.1.3.a. diatas, Auditee
adalah pemegang IUPHHK pada hutan tanaman dimana
sistem silvikultur yang dikembangkan adalah Tebang Habis
Permudaan Buatan (THPB) sehingga verifier ini tidak dapat
diterapkan (Not Applicable).
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.
Arsip SKSKB dan
dilampiri Daftar Hasil
Hutan (DHH) untuk hutan
alam, dan arsip FAKB dan
lampirannya untuk hutan
tanaman.
MEMENUHI Seluruh dokumen SKSHHK PT SPA Unit Serapung periode
bulan September 2017 s/d Agustus 2018 tersedia lengkap,
diterbitkan dan ditandatangani oleh petugas perusahaan
secara Self Assesment.
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan
kayu
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber
Daya Hutan (PSDH).
Verifier 3.2.1.a.
Dokumen SPP (Surat
Perintah Pembayaran) DR
dan/atau PSDH telah
diterbitkan.
MEMENUHI Dokumen SPP PSDH/Kewajiban PSDH periode bulan
September 2017 s/d Agustus 2018 telah terbit melalui Sistem
Informasi PNBP Online (SIMPONI) dan jumlah volume kayu
yang harus dibayar sesuai dengan LHP yang dibuat.
Page 23
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 16 dari 18
Kriteria/Indikator
Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1.b.
Bukti Setor DR dan/atau
PSDH
MEMENUHI Auditee telah membayar lunas PSDH sesuai dengan bukti
pembuatan tagihan yang terbit secara Sistem Informasi PNBP
Online (SIMPONI) dengan volume 187,133.93 M3,
pembayaran PSDH nya sebesar Rp. 1,010,523,222,,
dibuktikan dengan print Bukti Penerimaan Negara dan Input
SPP PSDH.
Verifier 3.2.1.c.
Kesesuaian tarif DR dan
PSDH atas kayu hutan
alam (termasuk hasil
kegiatan penyiapan lahan
untuk pembangunan hutan
tanaman) dan kesesuaian
tarif PSDH untuk kayu
hutan tanaman.
MEMENUHI Auditee telah melakukan pembayaran Pembayaran Provisi
Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk kayu yang di-LHP-kan bulan
September 2017 s.d Januari 2018 sesuai dengan tariff,
volume, ukuran dan jenis yang berlaku yaitu mengacu kepada
Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2014 dan P.68/Menhut-
II/2014.
Sedangkan untuk kayu yang di-LHP-kan bulan pertengahan
Februari s.d Agustus 2018 mengacu pada Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor ;
P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/ 2017 tanggal 19
Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil
Hutan Untuk Perhitungan Provinsi Sumber Daya Hutan Dan
Ganti Rugi Tegakan.
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.
Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang
Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Dokumen PKAPT NOT APPLICABLE Semua kayu yang diproduksi dikirim atau dijual ke IPKH PT
Indah Kiat Pulp & Paper yang terletak di dalam satu Provinsi
yang berlokasi di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak -
Perawang Provinsi Riau dan bukan merupakan Pedagang
Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT), sehingga verifier ini
masuk dalam kategori Not Applicable (NA).
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia
dan memiliki izin yang sah.
Dokumen yang
menunjukkan identitas
kapal
NOT APPLICABLE Semua kayu yang diproduksi, dikirim atau dijual oleh Auditee
tidak keluar pulau tetapi dikirim ke IPKH PT Indah Kiat Pulp &
Paper yang berlokasi di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak -
Perawang Provinsi Riau dan melalui jalur sungai, sehingga
verifier ini masuk dalam kategori Not Applicable (NA).
K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal
Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier 3.4.1. Tanda V-
Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan.
MEMENUHI Auditee telah menerapkan Tanda V-Legal pada dokumen
Surat Pengantar Ponton yang menyertai angkutan kayu dari
TPK Antara menuju IPKH PT Indah Kiat Pulp & Paper di
Perawang serta pada Dokumen lampiran SKSHHK.
Tanda V-Legal juga telah tersedia yang diinput melalui
SIPUHH Online dan akan muncul apabila mencetak dokumen
SKSHHK.
K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.
Page 24
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 17 dari 18
Kriteria/Indikator
Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
4.1.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan telah
memiliki dokumen
AMDAL/DPPL/UKL-UPL
meliputi ANDAL, RKL dan
RPL yang telah disahkan
sesuai peraturan yang
berlaku meliputi seluruh
areal kerjanya
MEMENUHI Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
(AMDAL) PT SPA Unit Serapung telah disetujui oleh Bupati
Pelalawan (T. Azmun Ja’faar) Nomor: 660/Bapedalda
/I/2003/09, Tanggal 20 Januari 2003.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan
penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial
4.1.2.a. Dokumen RKL dan
RPL.
MEMENUHI 1. Dokumen RKL dan RPL PT SPA Unit Serapung disusun
mengacu pada dokumen AMDAL dan telah disetujui oleh
Bupati Pelalawan sesuai surat Nomor :
660/Bapedalda/I/2003/09, tanggal 20 Januari 2003.
2. Laporan pelaksanaan RKL/RPL disusun setiap semester
dan dilaporkan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup
dengan tembusan disampaikan kepada instansi terkait.
3. Laporan pelaksanaan RKL/RPL disusun mengacu pada
dokumen AMDAL yang telah disahkan dan sistematika
penyusunan laporan sudah sesuai dengan Keputusan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 45 tahun
2005.
4.1.2.b.
Bukti pelaksanaan
pengelolaan dan
pemantauan dampak
penting aspek fisik-kimia,
biologi dan sosial.
MEMENUHI Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak
penting yang terjadi di lapangan.
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Verifier 5.1.1.a.
Pedoman/prosedur K3.
MEMENUHI 1. Auditee mempunyai dokumen SOP tentang K3.
2. Auditee telah memiliki susunan Panitia Pembina
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah
didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Kependudukan Provinsi Riau dengan bukti Surat No.
387/SPA/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018..
3. Ahli K3 Umum yang telah ditunjuk sesuai SK Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor :
KEP.12161/NAKER-BINWASK3/II/2018, Tanggal 20
Februari 2018 adalah Cici Caryana.
Verifier 5.1.1.b.
Ketersediaan Peralatan
K3.
MEMENUHI Auditee memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan
berdasarkan observasi lapangan peralatan K3 dalam kondisi
baik.
Verifier 5.1.1.c.
Catatan kecelakaan kerja.
MEMENUHI Auditee secara konsisten membuat catatan kecelakaan kerja
dan telah dilakukan upaya untuk menekan tingkat
kecelakaan kerja berupa program K3.
Page 25
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 18 dari 18
Kriteria/Indikator
Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1. Kebebasan
berserikat bagi pekerja
Verifier :
Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja
MEMENUHI Karyawan Auditee telah tergabung dalam Serikat Pekerja
Mitra Abadi Riau (SP-MAR) yang telah tercatat di Dinas Sosial
dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak, dengan Nomor Bukti
Pencatatan: 568/DSTKT/XII/2015/33 tanggal 14 Desember
2015, dan telah terbentuk perwakilan SP-MAR yaitu Pengurus
Unit Kerja (PUK) Cabang-Distrik Serapung Dan terjadi
perubahan pengurus maka ditetapkan kembali Susunan
Personalia SP-MAR Pengurus Unit Kerja (PUK) Cabang-Distrik
Serapung Masa Bakti 2015-2017 dengan No. 20/SK/KU/SP-
MAR/IX/03/2017, ditetapkan di Perawang tanggal 5 Maret
2017.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur
hak-hak pekerja.
Verifier:
Ketersediaan Dokumen
KKB atau PP.
MEMENUHI Auditee telah memiliki Dokumen Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) PT SPA Periode tahun 2018 - 2020 dan telah tercatat
melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi
dan Kependudukan Provinsi Riau Nomor: KPTS.191/IlI/2018
Tanggal 18 April 2018.
Indikator 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Verifier :
Pekerja yang masih di
bawah umur
MEMENUHI Selama periode bulan September 2017 s/d Agustus 2018
Auditee tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur
dimana umur termuda adalah 21 tahun.