Raya PT TEL, Desa Tebet Agung, Kecamatan Rembang Dangku ... Penilikan PHPL/Hasil... · pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (iuphhk-ht) pt musi hutan persada DI KABUPATEN MUARA

Lampiran Surat No. 582/EQ.S/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN

PENILAIAN KINERJA PHPL

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan

Kedua), sebagai berikut:

I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA

Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN

Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710

Telp. : +62251 7550722, 7157103

Fax. : +62251 7550724

Email : [email protected]

Website : http://www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Kedua) Terhadap:

II. Nama IUPHHK-HT : PT MUSI HUTAN PERSADA

No. SK IUPHHK-HT : SK.38/Kpts-II/1996

Luas : ±296.400 Ha

Lokasi : Kabupaten Muara Enim, Ogan Komering Ulu, Ogan

Komering Ulu Timur, Musi Rawas, Lahat, Musi

Banyuasin dan Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi

Sumatera Selatan

Alamat Kantor : Jl. Raya PT TEL, Desa Tebet Agung, Kecamatan Rembang

Dangku, Kabupaten Muara Enim 31172 Provinsi Sumatera

Selatan

III. Waktu Pelaksanaan : 8 – 17 September 2015

IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT

LULUS SEHINGGA PT MUSI HUTAN PERSADA BERHAK

MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT PHPL.

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 6 Oktober 2015

PT EQUALITY INDONESIA

Amin Muchakim, S.Hut

Direktur Sertifikasi Hutan

mailto:[email protected]

http://www.equalityindonesia.com/

Halaman 1 dari 4

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Nomor: 016/EQI-KEP.Cert/REV-PHPL/IX/2015

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT)

PT MUSI HUTAN PERSADA DI KABUPATEN MUARA ENIM, OGAN KOMERING ULU, OGAN

KOMERING ULU TIMUR, MUSI RAWAS, LAHAT, MUSI BANYUASIN DAN PENUKAL ABAB

LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

SK IUPHHK-HT NOMOR: SK.38/KPTS-II/1996 TANGGAL 26 JANUARI 1996

DENGAN LUAS ±296.400 HEKTAR

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Perdirjen BUK Nomor: P.14/VI-BPPHH/2015 tanggal

29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015;

b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi

dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada PT MUSI HUTAN

PERSADA sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 25

September 2015;

c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar

Rekomendasi Nomor: 083/EQI-F037 tanggal 25 September 2015 dan Tinjauan Hasil

Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor: 049.2/EQI-F039 tanggal 29 September

2015 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan;

d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi PT MUSI HUTAN

PERSADA sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator

Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut: 003.4 tanggal 29 September 2015

menunjukkan total nilai kinerja akhir 10 indikator PHPL berpredikat BAIK dan 12 indikator bernilai SEDANG, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan

terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI;

e. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal

29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015, kepada PT MUSI

HUTAN PERSADA telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan S-PHPL yang

telah diterima sebelumnya untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

(S-PHPL).

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor: 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16;

4. Peraturan Presiden Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam

Kerangka Indonesia National single Window;

5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi

Produk;

6. Pedoman KAN 402 – 2007 – Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-

2000: Persyaratn Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

Halaman 2 dari 4


7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party

Certification Systems:

8. ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012): Persyaratan Sertifikasi untuk Lembaga

Produk, Proses dan Jasa.

9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO-19011-2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen

(Guidelines for Auditing Management Systems);

10. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011): Penilaian Kesesuaian Persyaratan

Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen;

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menhut-II/2014 tanggal 12 Juni 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan

Hak;

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi

Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda

V-Legal;

14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi

Verifikasi Legalitas Kayu;

15. Pertauran Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013

tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu

(SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 16. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.41/Menhut-II/2014

Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari

Hutan Alam Pada Hutan Produksi;

17. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.42/Menhut-II/2014

Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari

Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi;

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan

Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam

kerangka Indonesia National Single Window;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 97/M-DAG/PER/12/2014 tanggal 24 Desember

2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;

20. Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;

21. DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya;

22. DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

dan perubahannya;

23. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LPPHPL-013-IDN tanggal 2

September 2010 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021: 2011 Penilaian

Kesesuaian – Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem

Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2014 dengan masa berlaku

sampai dengan 1 September 2018 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2

September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:

SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi

Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LVLK-006-IDN tanggal

18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for

bodies operating product certification dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus

2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri

Halaman 3 dari 4


Kehutanan Nomor: SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang

diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/2012

tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal

29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);

26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal

17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman

dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem

Informasi Legalitas Kayu (SILK);

27. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan:

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 071/EQI-F065/VIII/2013 tanggal 26 Agustus

2013 dan Nomor : 141/MHP/HTI/PHPL/CMS/VIII/2013

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT MUSI HUTAN PERSADA

DI KABUPATEN MUARA ENIM, OGAN KOMERING ULU, OGAN KOMERING ULU TIMUR, MUSI

RAWAS, LAHAT, MUSI BANYUASIN DAN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA

SELATAN SK IUPHHK-HT NOMOR: SK.38/KPTS-II/1996 TANGGAL 26 JANUARI 1996 DENGAN

LUAS ±296.400 HEKTAR

PERTAMA : PT MUSI HUTAN PERSADA (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan

Sertifikat Nomor: 003.2/EQC-PHPL/X/2013 dinyatakan “LULUS” karena tidak

terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap

Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI sesuai Peraturan Direktur

Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17

Desember 2012.

KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat PHPL (S-

PHPL) nomor 003.2/EQC-PHPL/X/2013 yang berlaku mulai 14 Oktober 2013

sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018 selama PT MUSI HUTAN PERSADA

(Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan

Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal

17 Desember 2012.

KETIGA : Sertifikat nomor 003.2/EQC-PHPL/X/2013 direvisi menjadi nomor

003.3/EQC-PHPL/IX/2015 dengan masa berlaku mulai 29 September 2015

sampai dengan 13 Oktober 2018 karena adanya perubahan peraturan baru

dari Perdirjen BUK P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 menjadi

Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-

BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015.

KEEMPAT : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat

dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di

media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem

yang ditetapkan.

KELIMA : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda

V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban

dan hak Pemegang Sertifikat.

Halaman 4 dari 4


KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila

terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem legalitas

kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan

struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.

KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut

terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan

(surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa

berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan

dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan;

dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai

kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:

a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja

Pemegang Sertifikat;

b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi

persyaratan sesuai standar yang berlaku;

c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum

KEENAM;

d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;

e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan

sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia

dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat

temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan

sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana

kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila:

a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3

(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;

b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan

penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi

Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan

dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;

c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya

atau izin usahanya dicabut;

d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian

Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bogor

Pada Tanggal: 29 September 2015

PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono

Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Direktur Utama PT MUSI HUTAN PERSADA;

2. Direktur Jenderal Pengeloaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi di

Jakarta;

3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 1 dari 16

(1) Identitas LP-PHPL :

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN

c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor

d. Nomor Telepon : 0251-7550722

Nomor Fax : 0251-7550324

E-mail : [email protected]

e. Direktur : Agustri Warsono

f. Tim Audit : Diah Mitahrini, S.Hut (L. Auditor/Auditor Produksi)

Asep Kurniawan, S.Hut S.Hut (Auditor Prasyarat)

Hermansyah Putra, S.Hut (Auditor Ekologi)

Ir. Slamet Mulyadi (Auditor Sosial)

Ir. Irin Wedalia (Auditor VLK)

g. Tim Pengambilan Keputusan :

Ir. Agustri Warsono (Ketua Tim Pengambil Keputusan)

Amin Muchakim, S.Hut (Anggota PK Bidang Produksi & VLK)

Ir. Muchlis Hidayat (Anggota PK Bidang Ekologi)

Wiyono, S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT MUSI HUTAN PERSADA (PT MHP)

b. Nomor & Tanggal SK IUPHHK-HT : No. 38/Kpts-II/1996 Tanggal 29-Januari-1996

c. Luas dan Lokasi : ±296.400 Ha di Provinsi Sumatera Selatan

d. Alamat kantor :

- Kantor Palembang : Jl. R. Sukamto Komp. PTC Mall Blok I9

Palembang 30114 Telp./Fax: 0711-382400

- Kantor Cabang : Jl. Raya PT.TEL Desa Tebat Agung

Kec. Rambang Dangku, Kab. Muara Enim

Telp: 0713-324025; Fax.: 0713-324010

e. Pengurus :

- Komisaris Utama : Dr. Ir. Boen Muchtar Purnama

- Komisaris : Dr. Ir. Sunaryo, M.Sc

Tomoyuki Iida

Naoto Itakua

Sigeru Shimoda

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL


- Direktur Utama : Takuo Ikeuchi

- Direktur : Herry Rousyikin Kartadisastra

Masaaki Tsuge

Bowo Sudaryanto

Keiichi Sasagawa

Bambang Hendro Tjahyoko

(3) Ringkasan Tahapan Penilaian:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Koordinasi dengan Instansi

Kehutanan

8 September 2015 Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera Selatan yang diwakili oleh staf Bidang

Hutan Tanaman

Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana

Penilikan penilaian kinerja PHPL di PT Hutani

Kalimantan Abadi Permai (Auditee) dan minta

masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini

Pertemuan Pembukaan 9 September 2015 Pertemuan dilaksanakan di Kantor PT Musi Hutan

Persada di Niru

Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan

tujuan dan ruang lingkup penilaian,

menyampaikanjadwal/rencana kerja penilaian,

menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian,

serta mengkonfirmasikan kepada Auditee tentang

tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan

penutupan.

Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan

BAP

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

10-15 September

2015

Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan

kriteria dan indikator pada Lampiran 1 dan Lampiran

2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.

Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit

melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan

menganalisis menggunakan kriteria dan indikator

pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1Peraturan

Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor

P.14/VI-BPPHH/2014.

Pertemuan Penutupan 15 September 2015 Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee

atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian.

Menyampaikan Daftar Periksa PHPL.

Memberitahukan temuan observasi dan

ketidaksesuaian.

Membacakan atau memperlihatkan laporan

ringkasan ketidaksesuaian.

Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan

BAP

Pengambilan Keputusan 29 September 2014 Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-

hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan

Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah


Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan

Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil

keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

A. Penilaian Kinerja PHPL

1. Prasyarat

1.1. Kepastian Kawa-san

Pemegang Izin/Hak

Pengelolaan

BAIK

(83,33%)

Verifier 1.1.1 : Ketersediaan dokumen legal dan

administrasi tata batas lengkap sesuai dengan

tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah

dilakukan (Baik, 3).

Verifier 1.1.2 : Terdapat bukti upaya untuk

merealisasikan tata batas temu gelang, (Sedang, 2).

Verifier 1.1.3 : Terdapat konflik batas dan ada upaya

pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara

terus menerus. (Sedang, 2).

Verifier 1.1.4 : Terdapat perubahan fungsi kawasan

dan telah ada perubahan perencanaan yang

disahkan, (Baik).

Verifier 1.1.5 : Terdapat bukti upaya pemegang izin

untuk mendata & melaporkan seluruh penggunaan

kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi

yang berwenang dan ada upaya pemegang izin

untuk mencegah penggunaan kawasan di luar

sektor kehutanan tanpa izin, (Baik).

1.2. Komitmen

Pemegang Izin/Hak

Pengelolaan

SEDANG

(75,00%)

Verifier 1.2.1 : Dokumen visi dan misi tersedia, legal

dan sesuai dengan kerangka PHL (Baik, 3).

Verifier 1.2.2 : Sosialisasi dilakukan hanya level

pemegang izin serta ada bukti Pelaksanaan

(Sedang, 2).

Verifier 1.2.3 : Implementasi PHL hanya sebagian

sesuai dengan visi dan misi PHL (Sedang, 2).

1.3. Jumlah dan

kecukupan tenaga

profesional terlatih dan

tenaga teknis pada

seluruh tingkatan untuk

mendukung pemanfaatan

implementasi penelitian,

pendidikan dan Latihan

SEDANG

(80,00 %)

Verifier 1.3.1 : Keberadaan tenaga profesional

bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap

bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya

kurang dari ketentuan yang berlaku (Sedang, 2).

Verifier 1.3.2 : Realisasi peningkatan kompetensi

SDM < 70% dari rencana sesuai kebutuhan

(Sedang, 2).

Verifier 1.3.3 : Dokumen ketenagakerjaan tersedia

dengan lengkap (Baik, 3).



1.4. Kapasitas dan

mekanisme untuk

perencanaan

pelaksanaan

pemantauan periodik,

evaluasi dan penyajian

umpan balik mengenai

kemajuan pencapaian

(kegiatan) Pemegang

Izin/Hak Pengelolaan

SEDANG

(94,44 %)

Verifier 1.4.1 : Tersedia struktur organisasi dan job

description yang sesuai dengan kerangka PHPL dan

telah disahkan oleh Direksi (Baik, 3).

Verifier 1.4.2 : Perangkat SIM dan tenaga pelaksana

tersedia. (Baik, 3)

Verifier 1.4.3 : Organisasi SPI/internal auditor ada,

dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol

seluruh tahapan kegiatan (Baik,3).

Verifier 1.4.4 : Ada sebagian tindakan pencegahan

dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil

monitoring dan evaluasi (Sedang, 2).

1.5. Persetujuan tanpa

paksaan berdasarkan

informasi yang lengkap

SEDANG

(76,19%)

Verifier 1.5.1 : Kegiatan RKT yang akan

mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat

setempat telah mendapatkan persetujuan dari

sebagian para pihak (Sedang, 2).

Verifier 1.5.2 : Tata batas dilapangan sudah

dilaksanakan oleh Auditee dan dalam prosesnya baik

dari tahap perencanaan sampai dengan

pelaksanaan sudah terdapat persetujuan dari

sebagian para pihak (Sedang, 2)

Verifier 1.5.3 : Terdapat persetujuan dalam proses

dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian para pihak

(Sedang, 2).

Verifier 1.5.4 : Terdapat persetujuan dalam proses

penetapan kawasan lindung dari sebagian para

pihak (Sedang, 2).

2. Produksi

2.1. Penataan areal kerja

jangka panjang dalam

pengelolaan hutan lestari

SEDANG

(80,00%)

PT MHP memiliki dokumen rencana jangka panjang

yang merupakan revisi ketiga yaitu Revisi RKUPHHK-

HTI Tahun 2015 periode 2010-2019 dan disahkan

oleh bejabat yang berwenang melalui Surat

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan U.b. Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari melalui SK No:

SK.2526/MENLHK-VI/2015 tanggal 17 Juni 2015.

RKUPHHK Revisi tersebut dilampiri dengan Peta

Revisi Rencana Kerja berskala 1 : 50.000. Dokumen

tersebut disusun berdasarkan hasil analisis

Deliniasi Mikro dan IHMB.

Penataan areal kerja PT MHP di lapangan (blok RKT

dan petak/kompartemen), sesuai dengan

RKUPHHK-HTI Revisi Tahun 2015 periode 2010-

2019 dan sudah menggunakan sistem bloking

sesuai dengan penataan areal di RKU

Seluruh batas RKT dan pal batas antar petak terlihat

dengan jelas di lapangan, Pembuatan pal telah

mengikuti SPO-PRN-005 dimana pal yang dibuat

saat ini terbuat dari paralon yang diisi dengan

semen sedangkan bentuk dan pengkodean atau

penomoran pal telah sesuai dengan IK-PRN-017

tentang Penataan dan Pemasangan Tanda Batas



Areal Kerja yaitu ditandai dengan pipa paralon

berwarna putih terdapat logo MHP, Kode Wilayah,

Unit, Blok dan Nomor Petak. Pal diletakkan di

tempat yang strategis dan mudah terlihat

2.2. Tingkat pemanenan

lestari untuk setiap jenis

hasil hutan kayu utama

dan nir kayu pada setiap

tipe ekosistem

SEDANG

(83,33%)

PT MHP memiliki data potensi dengan satu tipe

ekosistem (hutan hujan datara rendah)

berdasarkan dari hasil IHMB yang dilengkapi

dengan peta pendukungnya. Selain itu, data

potensi diperoleh dari hasil rekapitulasi LHC tahun

2014 dan 2015.

PT MHP telah memiliki data pengukuran riap

tegakan (PUP) untuk semua wilayah areal kerjanya

serta telah dilakukan analisis sampai sampai CAI,

namun belum sampai perhitungan MAI.

PT MHP telah melakukan analisis data potensi

dan riap tegakan berdasarkan hasil perhitungan

PUP, namun hasilnya belum dimanfaatkan untuk

menyusun perhitungan JTT sendiri. Perhitungan

JTT menggunakan data LHC (ITSP)

2.3. Pelaksanaan

penerapan tahapan

sistem silvikultur untuk

menjamin regenerasi

hutan

BAIK

(90,48%)

PT MHP telah memiliki SOP seluruh tahapan

kegiatan sistem silvikultur yaitu sistem silvikultur

THPB dan isinya telah sesuai dengan ketentuan

teknis yang berlaku.

PT MHP telah melaksanakan

(mengimplementasikan) seluruh tahapan kegiatan

sistem sivikultur THPB di lapangan.

Produksi yang terdapat di PT MHP sangat rendah

pada tahun 2014, yaitu sebesar 17,57 m3 akibat

tegakan yang terkena hama dan penyakit Namun

berdasarkan perhitungan tim produksi bahwa

apabila tegakan yang rusak tidak dimasukkan

dalam perhitungan, produksi tegakan yang sehat

dapat dikatakan masih relatif baik pada tahun

2014, sebesar 83,81 m3.

Persediaan permudaan tanaman umur 1 tahun di

areal kerja PT MHP untuk jenis Eucalyptus pellita

pada tahun 2014 rata-rata mencapai 90,27%,

sedangkan pada tahun 2015 sampai bulan Agustus

rata-rata mencapai 95,99%. Dengan demikian, pada

areal kerja Auditee terdapat permudaan tanaman

dalam jumlah yang mampu menjamin kelestarian

pemanenan (<75% dari jumlah tanaman per hektar

sesuai jarak tanam yang dipergunakan).

2.4. Ketersediaan dan

penerapan teknologi

tepat guna untuk

pemanfaatan hutan

BAIK

(100 %)

PT MHP telah memiliki SOP pemanfaatan hutan

ramah lingkungan yang tertuang dalam yaitu SPO-

PNM-001 tentang Produksi Kayu yang isinya sesuai

dengan karakteristik kondisi areal kerja PT MHP.

PT MHP telah menerapkan teknologi ramah

lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan

pemanenan hasil.

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul

“Perhitungan Volume Komersial Kayu menurut



Variasi Diameter Ujung” yang dibuat oleh Yuli

Ekowati, Rudi Ranto dan Erwan Mursadi, diperoleh

kesimpulan bahwa proporsi volume komersial kayu

sampai batas diameter ujung 5 cm rerata adalah

90,78% (Fe = 0,9).

2.5. Realisasi

penebangan sesuai

dengan rencana kerja

penebangan/

pemanenan/

pemanfaatan pada areal

kerjanya

BAIK

(90,48 %)

PT MHP memiliki dokumen RKT 2014 dan 2015

yang lengkap dan telah disahkan secara self

approval yang disusun berdasarkan RKU yang telah

disahkan, yaitu Revisi RKUPHHK-HTI Tahun 2015

periode 2010-2019.

PT MHP telah memiliki peta kerja yang

menggambarkan areal yang boleh

ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/

ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan

sebagai kawasan lindung dan sesuai dengan peta

RKT serta Peta RKU yang disahkan oleh pejabat

yang berwenang.

Terdapat implementasi peta kerja berupa

penandaan pada sebagian batas blok tebangan/

dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara

beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan

lindung

Realisasi volume penebangan untuk tahun 2014

sebesar 91,30% dan sampai dengan Bulan Agustus

2015 adalah sebesar 99,36% dari rencana

sedangkan realisasi luas penebangan untuk tahun

2014 sebesar 67,46% dan sampai dengan Bulan

Agustus 2015 adalah sebesar 67,53 dari rencana

serta lokasi panen sesuai dengan RKT yang

disahkan.

2.6. Tingkat investasi dan

reinvestasi yang

memadai dan memenuhi

kebutuhan dalam

pengelolaan hutan,

administrasi, penelitian

dan pengembangan,

serta peningkatan

kemampuan sumber

daya manusia

SEDANG

(66,67%)

Berdasarkan Laporan Keuangan akuntan publik

tahun 2012-2014, PT MHP memiliki nilai rata-rata

likuiditas sebesar 7,55% (< 100), rata-rata

solvabilitas sebesar 95,15%(< 100%) dan rata-rata

rentabilitas sebesar negatif (-) 1,43%.

Realisasi alokasi dana PT MHP mencapai rata-rata

81,09% Tahun 2014 dan s.d bulan Agustus sebesar

72,12% dari anggaran yang direncanakan

Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak

proporsional karena terdapat perbedaan lebih dari

50%, yaitu 55,07%.

Meskipun berdasarkan analisis keuangan PT MHP

tidak dapat menyelesaikan kewajiban jangka

pendeknya namun realisasi pendanaan untuk

kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai

dengan tata waktu. Hal diindikasikan oleh seluruh

tahapan pembangunan hutan tanaman berjalan

dengan lancer (produksi dan penanaman).

PT MHP telah mebuat pernyataan komitmen

pencapaian target modal yang kembali ke hutan

melalui Surat Direktur Operational PT MHP No. No.

Ref : 326/MHP/PROD/Niru/IX/2015 tanggal 17

September 2015, , mengingat rata-rata modal yang

dikembalikan kehutan sampai dengan Bulan



Agustus 2015 sebesar 61,66%, sehingga

diharapkan sampai dengan akhir Bulan Desember

2015 telah mencapai target minimal atau

persyarataan minimal penilaian terpenuhi sebesar

80%

Realisasi penanaman untuk tahun 2014 tercapai

67,50% dan tahun 2015 (s.d Agustus 2015 )

tercapai 43,36% atau jika dihitung secara

proporsional antara target kegiatan penanaman dan

durasi pengerjaannya (hingga Agustus 2015)

tercapai 65,93 %.

3. Ekologi

3.1. Keberadaan,

kemantapan dan kondisi

kawasan dilindungi pada

setiap tipe hutan

SEDANG

(66,67 %)

Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen

perencanaan yang ada tetapi tidak selurunya

sesuai dengan kondisi biofisiknya. (Sedang, 2)

Panjang batas kawasan lindung yang telah ditata

mencapai 2.516 km atau 76 % bila dibanding

dengan panjang batas berdasarkan seluruhnya.

(Sedang, 2)

Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencapai

28.274,37 ha atau 64 % terhadap luas Kawasan

Lindung (KL) (Sedang, 2)

Sebagian kecil para pihak (< 50 %) mengakui

keberadaan kawsan lindung (Sedang, 2)

Terdapat laporan sebagian pengelolaan kawasan

lindung yang sesuai dengan ketentuan

3.2. Perlindungan dan

pengamanan hutan

SEDANG

(66,67 %)

Tersedia prosedur perlindungan hutan tetapi tidak

mencakup seluruh jenis gangguan yang ada

(Sedang, 2)

Jenis dan jumlah sarana prasarana tidak sesuai

dengan ketentuan tetapi berfungsi dengan baik

(Sedang, 2)

Tersedia SDM perlindungan hutan dengan

kualifikasi memadai tetapi jumlahnya kurang

memadai (Sedang, 2)

Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui

tindakan tertentu (preemtif/preventif/repesif)

tetapi belum mempertimbangkan seluruh jenis

gangguan yang ada (Sedang, 2)

3.3. Pengelolaan dan

pemantauan dampak

terhadap tanah dan air

akibat pemanfaatan

hutan

SEDANG

(83,33 %)

Tersedian prosedur pengelolaan yang mencakup

seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat

pemanfaatan hutan (Baik, 3)

Jumlah sarana prasarana pengelolaan dan

pemantauan dampak terhadap tanah dan air tidak

sesuai dengan kondisi lapangan (Sedang, 2)

Tersedian SDM pengelolaan dan pemantauan

dampak terhadap tanah dan air tetapi jumlahnya

kurang memadai (Sedang, 2)

Tersedian dokumen perencanaan pengelolaan

dampak terhadap tanah dan air dan

diimplementasikan sesuai ketentuan (Baik, 3)

Tersedian dokumen perencanaan pemantauan

dampak terhadap tanah dan air dan

diimplementasikan sesuai ketentuan (Baik, 3)

Masih terdapat indikasi terjadinya dampak yang

besar dan penting khususnya terhadap air tetapi



ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan

(Sedang, 2)

3.4. Identifikasi spesies

flora dan fauna yang

dilindungi dan/atau

langka (endangered),

jarang (rare), terancam

punah (threatened) dan

endemik

SEDANG

(66,67%)

Tersedia prosedur identifikasi flora fauna

dilindungi, langka, jarang dan terancam punah

tetapi tidak mencakup seluruh jenis (Sedang, 2)

Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna

dilindungi, langka, jarang dan terancam punah

tetapi tidak mencakup seluruh jenis (Sedang, 2)

3.5. Pengelolaan flora

untuk :

a. Luasan tertentu dari

hutan produksi yang

tidak terganggu, dan

bagian yang tidak

rusak.

b. Perlindungan

terhadap species

flora dilindungi

dan/atau jarang,

langka dan terancam

punah dan endemic

SEDANG

(66,67%)

Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak

mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau

langka, jarang, terancam punah dan endemic yang

terdapat di areal pemegang ijin (Sedang, 2)

Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi

tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi

dan/atau langka, jarang, terancam punah dan

endemic yang terdapat di areal pemegang ijin

(Sedang, 2)

Terdapat gangguan terhadap kondisi sebgaian

spesies flora dilindungi dan/atau langka, jarang,

terancam punah dan endemic yang terdapat di

areal pemegang ijin (Sedang, 2)

3.6. Pengelolaan fauna

untuk :

a. Luasan tertentu dari

hutan produksi yang

tidak terganggu, dan

bagian yang tidak

rusak.

b. Perlindungan

terhadap species

fauna dilindungi

dan/atau jarang,

langka dan terancam

punah dan endemik

SEDANG

(66,67%)

Tersedia prosedur pengelolaan fauna tetapi tidak

mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau

langka, jarang, terancam punah dan endemic yang

terdapat di areal pemegang ijin (Sedang, 2)

Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi

tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi

dan/atau langka, jarang, terancam punah dan

endemic yang terdapat di areal pemegang ijin

(Sedang, 2)

Terdapat gangguan terhadap kondisi sebgaian

spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang,

terancam punah dan endemic yang terdapat di

areal pemegang ijin (Sedang, 2)

4. Sosial

4.1. Kejelasan deliniasi

kawasan operasional

perusahaan/ pemegang

izin dengan kawasan

masyarakat hukum adat

dan/atau masyarakat

setempat

BAIK

(81,48%)

Verifier 4.1.1. Auditee telah memiliki dokumen/

laporan yang lengkap tentang pola penguasaan

dan pemanfatan SDA/SDH serta identifikasi hak-

hak dasar masyarakat lokal dan rencana

pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Baik (3)

Verifier 4.1.2. Auditee telah memiliki dokumen

yang memuat mekanisme penataan batas

partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik

batas kawasan Namun baru diketahui oleh para

pihak. Sedang (2)

Verifier 4.1.3. Auditee telah memiliki mekanisme

pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum

adat/masyarakat setempat dalam perencanaan

pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas.

Baik (3)



Verifier 4.1.4. Auditiee memiliki bukti-bukti tentang

luas dan batas kawasan pemegang izin dengan

sebagian masyarakat hukum adat/setempat.

Sedang (2)

Verifier 4.1.5. Auditee telah memperoleh

persetujuan oleh sebagian para pihak, dan masih

ada konflik lahan. Sedang (2)

4.2. Implementasi

tanggung jawab sosial

perusahaan sesuai

dengan peraturan

perundangan yang

berlaku.

SEDANG

(71,43 %)

Verifier 4.2.1. Auditee telah memilki dokumen yang

lengkap menyangkut tanggungjawab sosial sesuai

dengan peraturan perundangan yang relevan. Baik (3)

Verifier 4.2.2. Auditee telah memilki dokumen yang

lengkap menyangkut tanggungjawab sosial sesuai

dengan peraturan perundangan yang relevan. Sedang

(2)

Verifier 4.2.3. Auditee telah memiliki bukti-bukti

pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan

kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola

SDH, namun hanya sebagian, dan belum lengkap.

Sedang (2)

Verifier 4.2.4. Auditee memiliki sebagian bukti

tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial

terhadap masyarakat. Sedang (2)

Verifier 4.2.5. Auditee telah memiliki laporan/

dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial

masyarakat termasuk dokumen tentang ganti rugi

namun tidak lengkap. Sedang (2)

4.3. Ketersediaan

mekanisme dan

implementasi distribusi

manfaat yang adil antar

para pihak

SEDANG

(79,17 %)

Verifier 4.3.1. Auditee telah memiliki data dan

informasi yang lengkap dan jelas tentang

keberadaan masyarakat lokal yang terlibat,

tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas

Pemegang Izin dalam pengelolaan SDH. Baik (3)

Verifier 4.3.2. Auditee memiliki mekanisme yang

legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran

serta aktivitas ekonomi masyarakat. Baik (3)

Verifier 4.3.3. Auditee memiliki dokumen rencana

pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan

peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat,

namun belum lengkap dan jelas. Sedang (2)

Verifier 4.3.4. Auditee memiliki bukti implementasi

sebagian (<50%) kegiatan peningkatan peran serta

dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/

atau masyarakat setempat oleh pemegang izin.

Sedang (2)

Verifier 4.3.5. Auditee telah memiliki

dokumen/laporan mengenai pelaksanaan

distribusi manfaat kepada para pihak, namun

belum lengkap dan jelas. Sedang (2)



4.4. Keberadaan

mekanisme resolusi

konflik

BAIK

(88,89 %)

Verifier 4.4.1. Auditee telah memiiki mekanisme

resolusi konflik yang lengkap dan jelas. Baik (3)

Verifier 4.4.2. Terdapat konflik dan tersedia peta

konflik namun belum lengkap. Sedang (2)

Verifier 4.4.3. Auditee telah memiliki organisasi,

sumberdaya manusia dan pendanaan yang kurang

memadai untuk mengelola konflik. Sedang (2)

Verifier 4.4.4. Auditee memiliki dokumen/laporan

penangan konflik yang lengkap dan jelas. Baik (3)

4.5. Perlindungan,

Pengembangan dan

Peningkatan Kesejah-

teraan Tenaga Kerja

BAIK

(83,33%)

Verifier 4.5.1. Auditee telah merealisasikan seluruh

hubungan industrial dengan seluruh karyawan.

Baik (3)


standar jenjang karir dan telah sebagian besar

telah diimplementasikan kepada karyawan.

Sedang (2)


standar jenjang karir dan telah sebagian besar

telah diimplementasikan kepada karyawan.

Sedang (2)


tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah

diimplementasikan seluruhnya kepada karyawan.

Baik (3)

B. Verifikasi Legalitas

Kayu

1.1. Areal unit

manajemen hutan

terletak di kawasan

hutan produksi

1.1.1. Pemegang izin

mampu menunjukkan

keabsahan Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu (IUPHHK)

dan izin lain yang

berada dalam kawasan

hutan yang dikelola

IUPHHK.

MEMENUHI Auditee memperoleh IUPHHK-HT melalui SK

Menteri Kehutanan Nomor: 38/Kpts-II/1996

tanggal 29 Januari 1996 atas areal hutan seluas ±

296.400 hektar yang terletak di Daerah Tingkat I

Provinsi Sumatera Selatan, dilengkapi dengan peta

areal kerja skala 1 : 250.000.

Hasil overlay antara peta SK HPHTI PT MHP dengan

Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan

Provinsi Sumatera Selatan (Lampiran Keputusan

Menteri Kehutanan Nomor: 76/Kpts-II/2001

tanggal 15 Maret 2001) skala 1 : 250.000,

menunjukkan bahwa areal kerja PT MHP berada

pada kawasan Hutan Produksi.

Dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang

dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan

mengusulkan peru-bahan peruntukan kawasan

hutan, perubahan fungsi dan penunjukan bukan

kawasan hutan menjadi kawasan hutan kepada

Menteri Kehutanan.

Maka pada tanggal 19 November 2013

ditetapkanlah Keputusan Menteri Kehutanan



Nomor : SK.822/Menhut-II/2013 tentang

perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi

bukan kawasan hutan seluas ± 210.559 hektar,

perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 44.299

hektar dan perubahan bukan kawasan hutan

menjadi kawasan hutan seluas ± 41.191 hektar di

Provinsi Sumatera Selatan.

Hasil overlay antara peta PT MHP dengan peta

lampiran SK tersebut menunjukkan bahwa areal

kerja PT MHP berada pada kawasan Hutan

Produksi

SPP IIUPHHK diterbitkan melalui surat Nomor :

4106/IV-PPHH/95 tanggal 3 Agustus 1995

sejumlah Rp. 214.484.400,00. dengan bukti setor

berupa aplikasi Bank Indonesia No.

930.353.20.108. 00163 dengan alamat rekening

penerima : Rekening Menteri Kehutanan pada

Bank Indonesia Sub Rekening IHPH dan IHH No.

508.000.014 tanggal 04 September 1995 sebesar

Rp. 214.484.400.

Terdapat penggunaan kawasan yang sah di

luar kegiatan IUPHHK-HT PT MHP dan upaya

yang telah dilakukan Auditee adalah Patroli

rutin dan pendataan tentang

areal/penggunaan lain di dalam kawasan

hutan selain IUPHHK-HT PT MHP dengan

adanya peta dan hasil identifikasi data.

2.1. RKUPHHK/RPKH

dan Rencana Kerja

Tahunan (RKT/ Bagan

Kerja/RTT) disahkan

oleh yang berwenang.

2.1.1. RKUPHHK/RPKH

dan Rencana Kerja

Tahunan (RKT/Bagan

Kerja/RTT) disahkan oleh

yang berwenang

MEMENUHI RKUPHHK-HTI PT MHP periode tahun 2010-2019

telah mendapat persetujuan melalui Keputusan

Menteri Kehutanan Nomor : SK.272/VI-BPHT

/2009 tanggal 31 Desember 2009 disusun

berdasarkan IHMB dan dilengkapi dengan peta

sebanyak 4 lembar skala 1 : 50.000.

Dengan adanya perubahan luas tanaman pokok,

maka RKUPHHK-HTI PT MHP telah direvisi dan

mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor : SK.45/VI-BUHT/2011 tanggal

30 Maret 2011 dilengkapi dengan peta sebanyak 7

lembar skala 1 : 50.000.

Dengan adanya perubahan luas dan jenis tanaman

pokok untuk mengantisipasi gangguan satwa

terhadap tanaman pokok, menata ulang blok

tanaman dan menata manajemen secara

keseluruhan, maka RKUPHHK-HTI PT MHP telah

direvisi kedua kali dan mendapat persetujuan

melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor: SK.2526/MENLHK-



VI/BUHT/2015 tang-gal 17 Juni 2015, dilengkapi

dengan peta sebanyak 8 lembar skala 1 : 50.000.

Dokumen RKT Tahun 2014 disahkan melalui

Keputusan Direktur Utama PT MHP Nomor :

500/MHP/PD/Niru/ XII/2013 tanggal 16

Desember 2013 secara self approval dilampirkan

dengan 7 lembar peta skala 1 : 50.000.

Dokumen Revisi RKT Tahun 2014 disahkan melalui


484/MHP/ PD/Niru/IX/2014 tanggal 1 September

2014 dilampirkan dengan 5 lembar revisi peta

skala 1 : 50.000.

Dokumen RKT Tahun 2015 disahkan melalui


654/MHP/PD/Niru/ XII/2014 tanggal 31

Desember 2014 dilampirkan dengan 7 lembar peta

skala 1 : 50.000.

Dokumen Revisi RKT Tahun 2015 disahkan melalui


281/MHP/PD/Niru/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015

dilampirkan dengan 4 lembar revisi peta skala 1 :

50.000

Auditee memiliki peta lokasi areal yang tidak boleh

ditebang (kawasan lindung) berupa Peta Lampiran

RKUPHHK, RKTUPHHK, dan Peta Penetapan

Kawasan Dilindungi seluas 44.098 Ha dengan SK

Direksi PT Musi Hutan Persada Nomor :

059/MHP/SK-DIR/NIRU /XII/2012 tanggal 17

Desember 2012.

Peta dibuat oleh GANIS PHPL Perencanaan Hutan

dan telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT

Musi Hutan Persada.

Hasil uji petik menunjukkan keberadaan kawasan

lindung terbukti di lapangan.

Penandaan lokasi blok RKT dipeta berupa bloking

RKT berwarna hitam terlihat jelas.

Hasil uji petik dilapangan menunjukkan bahwa Blok

RKT di Peta RKT terbukti dilapangan

2.2. Adanya Rencana

Kerja yang sah

2.2.1. Pemegang


mempunyai rencana

kerja yang sah sesuai

dengan peraturan yang

berlaku

MEMENUHI Dokumen Revisi 2 RKUPHHK-HTI Periode tahun

2010-2019 telah mendapatkan persetujuan dan

pengesahan melalui Keputusan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

SK.2526/ MENLHK-VI/BUHT/2015 tanggal 17 Juni

2015 dan dilampirkan dengan 8 (lembar) peta

skala 1:50.000.. Peta rencana kerja yang

merupakan lampiran Dokumen RKUPHHK tersedia

lengkap.

Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan

(Not Applicable) karena pada areal IUPHHK-HTI PT

MHP tidak terdapat pemanfaatan kayu hutan alam

pada lokasi penyiapan lahannya. Penyiapan lahan

dilakukan dengan sistem Tebang Habis Permudaan

Buatan dan ditanami dengan akasia dan



eucalyptus.

3.1. Pemegang Izin/Hak

Pengelolaan menjamin

bahwa semua kayu yang

diangkut dari Tempat

Penimbunan Kayu (TPK)

hutan ke TPK Antara dan

dari TPK Antara ke

industri primer hasil

hutan(IPHH)/pasar

mempunyai identitas fisik

dan dokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayu bulat

yang ditebang/dipanen

atau yang

dipanen/dimanfaatkan

telah di– LHP-kan

MEMENUHI Seluruh kayu acacia mangium dan Eucalyptus

Pellita yang diproduksi oleh PT MHP periode bulan

Juni 2014 sd Agustus 2015 sudah di-LP-KHP-kan

sebesar 1,372,388.14 SM = 818,570.72 M3.

Dokumen Laporan Produksi Kayu Hasil Pemanenan

(LP-KHP) dilengkapi dengan Rekapitulasi LP-KHP

yang dibuat oleh pembuat LP-KHP, diperiksa dan

disahkan oleh Pejabat Pengesah LP-KHP (P2LP-

KHP).

Uji Petik antara LP-KHP dengan Buku Ukur

menunjukkan adanya kesesuaian demikian juga

dengan uji petik antara LP-KHP dengan fisik kayu.

Uji petik antara LP-KHP dan fisik kayu berdasarkan

Laporan Mutasi Kayu (KHP) nomor : Laporan

Mutasi Kayu Hasil Pemanenan Nomor : 08.a/LM-

KHP/LHA/2015. periode sampai dengan tanggal

10 September 2015

Uji petik nomor batang di LP-KHP dengan tunggak

kayu di lapangan tidak dapat dilakukan karena

penebangan dilakukan dengan sistem tebang habis

dan kayu yang ditebang diukur dan ditumpuk

dalam satuan staple meter.

3.1.2. Seluruh kayu yang

diangkut keluar areal izin

dilindungi dengan surat

keterangan sahnya hasil

hutan

MEMENUHI Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin

dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil

hutan berupa dokumen Faktur Angkutan Kayu

Bulat (FAKB) yang dilampiri Daftar Kayu Hasil

Pemanenan (DKHP).

Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di

LMKHP sesuai dengan dokumen surat keterangan

sahnya hasil hutan terkait.

3.1.3. Pembuktian asal

usul kayu bulat (KB) dari

Pemegang Izin/Hak

Pengelolaan IUPHHKHA/

IUPHHK-HT/IUPHHK-

RE/Pemegang Hak

Pengelolaan

MEMENUHI Auditee adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-

HT), dimana sistem silvikultur yang dikembangkan

adalah sistem Tebang Habis Permudaan Buatan

(THPB). Dengan demikian verifier ini masuk

kategori “Not Applicable”.

Auditee adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-

HT), dimana sistem silvikultur yang dikembangkan

adalah sistem Tebang Habis Permudaan Buatan

(THPB). Dengan demikian verifier ini masuk



kategori “Not Applicable”.

3.1.4. Pemegang


mampu membuktikan

adanya catatan angkutan

kayu ke luar TPK

MEMENUHI Auditee menerbitkan FAKB yang dilengkapi dengan

Daftar Kayu Hasil Pemanenan (DKHP). FAKB

dibuat oleh Pejabat Penerbit FAKB yang ditunjuk.

Sesuai dengan Permenhut No. P.42/Menhut-

II/2014, FA-KB diterbitkan oleh Penerbit FA-KB

secara Self Assesment, sehingga tidak terdapat

dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh

Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu

Bulat (P2SKSKB).


Pengelolaan telah

melunasi kewajiban

pungutan pemerintah

yang terkait dengan kayu

Dokumen SPP PSDH diterbitkan oleh Pejabat

Penagih Dinas Kehutanan Kabupaten terkait sudah

sesuai dengan LP-KHP yang disahkan.

Auditee telah membayar PSDH sesuai dengan SPP

PSDH. Pembayaran PSDH ditujukan kepada

Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH

melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung

Pusat Kehutanan dengan nomor rekening

102.0004.204.001.

Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan telah

dilakukan sesuai dengan persyaratan ukuran dan

dibayarkan sesuai dengan tarif yang ditentukan.

3.2.1. Pemegang


menunjukkan bukti

pelunasan Dana

Reboisasi (DR) dan/atau

Provisi Sumberdaya

Hutan (PSDH)

MEMENUHI Dokumen SPP PSDH dan DR telah diterbitkan oleh

Pejabat Penagih PSDH dan DR dari Dinas Kehutanan

Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dan telah

dibayarkan sesuai dengan tagihan.

Auditee dapat menunjukkan bukti setor pembayaran

PSDH dan DR yang telah divalidasi oleh pihak Bank.

Auditee telah melakukan pembayaran sesuai dengan

persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tariff yang

berlaku.

3.3. Pengangkutan dan

perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang


yang mengirim kayu bulat

antar pulau memiliki

pengakuan sebagai

Pedagang Kayu Antar

Pulau Terdaftar (PKAPT).

MEMENUHI Verifier ini tidak dapat diterapkan (Not Applicable)

dikarenakan semua kayu yang diproduksi dikirim

atau dijual ke Industri PT Tanjung Enim Lestari Pulp

& Paper yang terletak di dalam satu Provinsi yang

berlokasi di Niru Rambang Dangku Muara Enim

Provinsi Sumatera Selatan dan bukan merupakan

Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

3.3.2. Pengangkutan

kayu bulat yang

menggunakan kapal

harus kapal yang

berbendera Indonesia

dan memiliki izin yang

sah

MEMENUHI Verifier ini tidak dapat diterapkan (Not Applicable)

dikarenakan semua kayu yang diproduksi dikirim

atau dijual ke Industri PT Tanjung Enim Lestari Pulp

& Paper yang terletak di dalam satu Provinsi yang

berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan

menggunakan logging truck via jalan darat dengan

jarak terjauh sekitar 179 km untuk kayu yang

berasal dari blok Sungai Langit Kelompok Hutan

Martapura, sedangkan angkutan terdekat dengan



jarak 48 km untuk kayu yang berasal dari blok

Bandeng Anyar Kelompok Hutan Subanjeriji.

3.4.1. Implementasi

Tanda V-Legal

MEMENUHI Auditee sudah menerapkan Tanda V-Legal pada

dokumen yang menyertai angkutan kayu yang

merupakan kewajiban bagi Auditee yang telah

mendapatkan sertifikat PHPL sesuai Perdirjen BUK

No. P14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember

2014, yaitu pada dokumen FAKB dengan nomor

seri : MHP.1.05.A.485440 yang berasal dari TPn 38

A.1.KS Kabupaten Oku Timur, jenis kayu Acacia

mangium dengan volume 11,50 M3 Tanggal 27

Agustus 2015 dan ditandatangani oleh Penerbit

FAKB.


Pengelolaan telah

memiliki

AMDAL/DPPL/UKL dan

UPL & melaksanakan

kewajiban yang

dipersyaratkan dalam

dokumen lingkungan

tersebut

4.1.1. Pemegang


telah memiliki dokumen

AMDAL/DPPL/UKL-UPL

meliputi ANDAL, RKL dan

RPL yang telah disahkan

sesuai peraturan yang

berlaku meliputi seluruh

areal kerjanya

MEMENUHI Tersedia dokumen AMDAL berupa ANDAL, RKL dan

RPL yang telah disetujui dan disahkan oleh Komisi

Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor :

51/DJ-VI/AMDAL/1996 tanggal 12 April 1996.

4.1.2. Pemegang


memiliki laporan

pelaksanaan RKL dan

RPL yang menunjukkan

penerapan tindakan

untuk mengatasi dampak

lingkungan dan

menyediakan manfaat

sosial

MEMENUHI Tersedia Dokumen RKL dan RPL yang telah

disetujui dan disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL

Departemen Kehutanan Nomor : 51/DJ-

VI/AMDAL/1996 tanggal 12 April 1996.

Auditee telah menyusun Laporan Pelaksanaan

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Semester II (bulan Juli sd Desember 2014) sesuai

surat nomor : 025/MHP/Dir.Perc/ Niru/I/2015

tanggal 18 Januari 2015 dan Semester I (Januari

sd Juni 2015) sesuai surat nomor : 274/MHP/Dir.

Operasional/ Niru/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015.

Laporan tersebut disampaikan kepada Direktur

Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

yang mengacu kepada Peraturan Menteri

Kehutanan No. P.21/Menhut-II/2014 tanggal 11

April 2014.

Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan

dan pemantauan lingkungan sesuai dengan

rencana dan dampak penting yang terjadi di

lapangan.

5.1. Pemenuhan



ketentuan Keselamatan

dan Kesehatan Kerja

(K3)

5.1.1. Prosedur dan

Implementasi K3

MEMENUHI Auditee mempunyai dokumen SOP tentang K3 dan

personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab

dalam implementasi pedoman K3 yaitu Ahli K3

Umum Mursyid, SH dan sudah mendapatkan

sertifikat

Auditee memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan

dan berdasarkan observasi lapangan peralatan

dalam kondisi baik.

Auditee secara konsisten membuat catatan

kecelakaan kerja dan juga membuat serta

merealisasi program K3 untuk menekan

kecelakaan kerja.

5..2. Pemenuhan hak-hak

tenaga kerja

5.2.1. Kebebasan

berserikat bagi pekerja

MEMENUHI Auditee tergabung dengan :

1. Serikat Buruh Bersatu Muara Enim Sektor PT Musi

Hutan Persada (SBBM Sektor PT MHP) yang

berkedudukan di KPO Niru Jalan Raya PT TEL Desa

Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangku

Kabupaten Muara Enim yang tercatat di Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Muaraenim, nomor :

560/35/6.3/2001 tanggal 4 Desember 2001 yang

selanjutnya disebut Serikat Buruh.

2. Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Serikat

Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP-KAHUT-SPSI PT

MHP) yang berkedudukan di Jalan Raya PT Tanjung

Enim Lestari Muara Enim yang tercatat di Dinas

Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Selatan, nomor :

568/4260/31/V/Naker /2002 tanggal 21 Juni

2002 yang selanjutnya disebut Serikat Pekerja.

5.2.2. Adanya

Kesepakatan Kerja

Bersama (KKB) atau

Peraturan Perusahaan

(PP)

MEMENUHI Auditee mempunyai dokumen Perjanjian Kerja

Bersama (PKB) antara PT Musi Hutan Persada

dengan Serikat Buruh Bersatu Muara Enim Sektor

PT Musi Hutan Persada dan Serikat Pekerja

Perkayuan dan Perhutanan PUK SP-KAHUT-SPSI PT

MHP periode tahun 2014 - 2015 dan telah

didaftarkan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera

Selatan Nomor : 1036/SK/ NAKERTRANS/2014

tanggal 12 Juni 2014.

5.2.3. Perusahaan tidak

mempekerjakan anak di

bawah umur

MEMENUHI Auditee tidak mempekerjakan pekerja yang masih di

bawah umur. Karyawan paling muda berumur 18

tahun.

Raya PT TEL, Desa Tebet Agung, Kecamatan Rembang Dangku ... Penilikan PHPL/Hasil... · pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (iuphhk-ht) pt musi hutan persada DI KABUPATEN MUARA

Documents