PENGUKURAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN …

PAMSIMAS

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PENGUKURAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN TINGKAT MASYARAKAT ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................................................................. i

DAFTAR ISI ........................................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ................................................................................................................... iii

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................................ iii

BAB 1. PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1

1.1 LATAR BELAKANG .............................................................................................................. 1

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN ...................................................................................................... 2

1.3 LINGKUP KEGIATAN ........................................................................................................... 2

1.4 SASARAN DAN PENGGUNA POB ........................................................................................ 3

1.5 MANFAAT PENGUKURAN KINERJA ................................................................................... 4

1.6 KELUARAN (OUTPUT) ........................................................................................................ 4

BAB 2. METODOLOGI PENGUKURAN ............................................................................... 5

2.1 PENETAPAN JUMLAH SAMPEL, LOKASI, DAN JADWAL PELAKSANAAN ............................ 5

2.2 ASPEK PENILAIAN, INDIKATOR DAN PARAMETER PENGUKURAN KINERJA ...................... 5

2.3 INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA KKM DAN KPSPAMS ............................................. 12

2.4 PROSEDUR DAN JADWAL PELAKSANAAN ....................................................................... 13

2.5 METODE PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA ........................................................... 14

BAB 3. TINDAK LANJUT PENGUKURAN KINERJA ........................................................ 16

3.1 HASIL PENGUKURAN KINERJA ......................................................................................... 16

3.2 PELAPORAN ..................................................................................................................... 16

3.3 TINDAK LANJUT ............................................................................................................... 18

BAB 4. PENUTUP .............................................................................................................. 20

LAMPIRAN ........................................................................................................................... 21

PAMSIMAS

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PENGUKURAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN TINGKAT MASYARAKAT iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pengguna dan Manfaat POB ..................................................................................... 3

Tabel 2. Pelaku dan Target Pengukuran Kinerja ..................................................................... 5

Tabel 3. Aspek dan Indikator Penilaian Kinerja KKM .............................................................. 6

Tabel 4. Aspek dan Indikator Penilaian Kinerja KPSPAMS ................................................... 10

Tabel 5. Jenis dan Tanggal Laporan .................................................................................... 17

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan KKM ............................ 22

Lampiran 2. Instrumen Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan KPSPAMS .................. 25

Lampiran 3. Hasil Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan KKM .................................... 28

Lampiran 4. Hasil Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan KPSPAMS .......................... 29

Lampiran 5. Rekap Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan KKM/KPSPAMS ............... 30

PAMSIMAS

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PENGUKURAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN TINGKAT MASYARAKAT 1

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kegiatan pemantauan merupakan kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan

secara terus menerus untuk memastikan suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai

dengan rencana, aturan dan petunjuk yang telah di tetapkan oleh pengelola program.

Pemantauan dilakukan di sepanjang siklus program, dimulai dari persiapan,

perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. Salah satu kegiatan Pamsimas yang

penting untuk dilakukan pemantauan adalah pelaksanaan pengelolaan keuangan

tingkat masyarakat. Hasil kegiatan pemantauan digunakan untuk memperbaiki kualitas

pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan.

Pelaksanaan program PAMSIMAS adalah penyerahan secara penuh pengelolaan

keuangan kepada masyarakat baik itu selama tahap konstruksi maupun pada tahap

pengoperasian. Pada tahap kontruksi atau pada saat tahap pelaksanaan BLM, dana

Pamsimas dikelola oleh Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM), sedangkan pada

tahap pengoperasian, dana dikelola oleh Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air

Minum dan Sanitasi (KPSPAMS). Agar pelaksanaan pengelolaan keuangan tingkat

masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan benar, maka telah dibuat

aturan dan petunjuk pengelolaan keuangan melalui Juknis dan POB terkait dengan

pengelolaan keuangan KKM dan KPSPAMS.

Untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan tingkat masyarakat telah sesuai

dengan aturan dan petunjuk yang ada, maka perlu dilakukan kegiatan pemantauan

pengelolaan keuangan tingkat masyarakat dengan melakukan Pengukuran Kinerja

Keuangan Tingkat Masyarakat baik di KKM maupun KPSPAMS.

Pengukuran kinerja pengelolaan keuangan merupakan suatu kegiatan yang menjadi

tanggung jawab Fasilitator Masyarakat, ROMS Kabupaten dan Provinsi secara

langsung dan pihak-pihak yang terkait untuk memastikan dan menjamin bahwa

pengelolaan keuangan di tingkat masyarakat sesuai dengan ketentuan program

Pamsimas.

PAMSIMAS


Pada tahun 2021 Negara Indonesia kemungkinan besar masih berada dalam kondisi

pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, pelaksanaan pengukuran kinerja tingkat

masyarakat harus mengikuti upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Panduan Operasional Baku (POB) ini disusun dengan maksud untuk memberi panduan

bagi FM dan ROMS (Propinsi dan Kabupaten) dalam melakukan pengukuran kinerja

pengelolaan keuangan di tingkat Masyarakat (KKM dan KPSPAMS)

Adapun Tujuan dari POB ini adalah :

1. Untuk menjamin bahwa seluruh kebijakan keuangan di tingkat KKM dan

KPSPAMS telah diterapkan sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku;

2. Untuk menjamin bahwa seluruh transaksi keuangan telah dilakukan sesuai

dengan prinsip dasar manajemen keuangan;

3. Untuk menjamin bahwa seluruh transaksi keuangan telah dilakukan sesuai dengan

aturan dan ketentuan program;

4. Untuk menjamin bahwa seluruh transaksi keuangan dicatat, diadministrasikan

dan dilaporkan tepat waktu dan layak;

5. Untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan KKM dan KPSPAMS baik

kepada pihak pemberi dana maupun kepada masyarakat.

1.3 LINGKUP KEGIATAN

Pengukuran kinerja pengelolaan keuangan tingkat masyarakat wajib dilakukan di KKM

dan KPSPAMS. KKM yang dilakukan Pengukuran Kinerja adalah KKM desa baru dan

desa paska yang mendapat dana BLM bersumber dari APBN dan APBD (Desa Baru,

Desa HID dan Desa HKP). Sedangkan KPSPAMS yang dilakukan pengukuran kinerja

adalah semua KPSPAMS baik yang bersumber dari dana APBN maupun APBD sesuai

dengan jumlah sampling yang dipersyaratkan. Pengukuran kinerja KKM dilaksanakan

setelah adanya transaksi keuangan di KKM sampai dengan BAST sedangkan untuk

Pengukuran Kinerja KPSPAMS dilaksanakan sepanjang tahun berdasarkan jumlah

sampling yang ditetapkan.

PAMSIMAS


1.4 SASARAN DAN PENGGUNA POB

Sasaran dari POB ini adalah KKM sebagai pelaku pengelolaan di tingkat masyarakat

dalam pengelolaan dana BLM Pamsimas dan KPSPAMS sebagai pengelola SPAMS.

Secara khusus pengguna POB ini adalah FM, ROMS Kabupaten, dan ROMS

Provinsi sebagai acuan dalam melaksanakan pengukuran kinerja pengelolaan

keuangan KKM dan KPSPAMS.

Sedangkan secara umum POB ini dapat digunakan oleh pengelola program

Pamsimas (Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Desa), dan pihak lainnya

yang berkepentingan (misalnya Bank Dunia, BPKP), sebagai alat untuk melihat

gambaran umum pelaksanaan pengelolaan keuangan di KKM dan KPSPAMS.

Secara lebih rinci, pengguna dan manfaat POB ini dapat digambarkan pada tabel

dibawah ini :

Tabel 1. Pengguna dan Manfaat POB

Pengguna Manfaat

Fasilitator Masyarakat Panduan untuk pendampingan kepada masyakat terkait dengan pengelolaan dana program dan keberlanjutan

Pengendalian mutu penyusunan pembukuan dan pelaporan keuangan KKM dan KPSPAMS

Sebagai panduan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja KKM dan KPSPAMS

Konsultan

Pendamping (NMC, ROMS)

Pengendalian mutu penyusunan pembukuan dan pelaporan keuangan KKM dan KPSPAMS

Sebagai panduan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja keuangan KKM dan KPSPAMS

Sebagai alat untuk menyusun strategi dan rencana kerja pendampingan masyarakat dalam penyusunan pembukuan dan pelaporan keuangan KKM dan KPSPAMS

Sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi proses pendampingan masyarakat pengelolaan keuangan

PAMSIMAS


Pengelola Program

(CPMU, PPMU, DPMU, dan Pokja AMPL/ PAKEM)

Sebagai alat untuk menyusun strategi dan rencana kerja pendampingan masyarakat dalam pengelolaan keuangan KKM dan KPSPAMS

Sebagai alat untuk melihat gambaran umum pelaksanaan pengelolaan keuangan di KKM dan KPSPAMS.

1.5 MANFAAT PENGUKURAN KINERJA

Manfaat pengukuran kinerja pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut:

i. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan, melalui

proses pembelajaran yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan

keuangan yang baik dan benar, tepat waktu sesuai dengan prosedur

ii. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat masyarakat

iii. Sebagai wujud nyata proses pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator untuk

mencapai tujuan seperti yang diharapkan.

iv. Upaya dini dalam pencegahan penyalahgunaan dana BLM dan dana

pengelolaan sarana air minum

1.6 KELUARAN (OUTPUT)

Output (keluaran) dari POB ini adalah berupa laporan hasil pengukuran kinerja

pengelolaan keuangan tingkat KKM dan KPSPAMS yang telah dilakukan oleh FM,

ROMS Kabupaten dan ROMS Provinsi secara tepat waktu tiap bulan.

PAMSIMAS


BAB 2. METODOLOGI PENGUKURAN

2.1 PENETAPAN JUMLAH SAMPEL, LOKASI, DAN JADWAL PELAKSANAAN

Pengukuran kinerja pengelolaan keuangan KKM dan KPSPAMS dilakukan oleh

Fasilitator Masyrakat (FM), ROMS kabupaten dan provinsi untuk menjamin proses

pengelolaan keuangan dilakukan secara akuntable dan transparan sesuai dengan

prosedur yang berlaku.

Secara umum penanggung jawab pengukuran kinerja KKM dan KPSPAMS adalah

konsultan pendamping, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun NMC, sedangkan

pelaku dan target pengukuran kinerja adalah sebagaima tergambar dalam tabel 2

berikut:

Tabel 2. Pelaku dan Target Pengukuran Kinerja

Pelaku PK Target PK KKM Target PK KPSPAMS

FM Seluruh KKM setiap bulan (100%)

Minimal 25% dari total KPSPAMS dalam jangka waktu 1 triwulan dan 100% dalam periode 1 tahun.

ROMS Kab Sesuai dengan lokasi Uji Petik 4,5 dan 6

Sesuai dengan lokasi Uji Petik 7

ROMS Provinsi Sesuai dengan lokasi Uji Petik 4,5, dan 6

Sesuai dengan lokasi Uji Petik 7

2.2 ASPEK PENILAIAN, INDIKATOR DAN PARAMETER PENGUKURAN

KINERJA

Kinerja pengelolaan keuangan KKM dan KPSPAMS di ukur dari 3 aspek penilaian

yaitu:

a. Kepatuhan terhadap kebijakan, yaitu sejauh mana KKM dan KPSPAMS mematuhi

prosedur, ketentuan, dan aturan yang ada dalam Program Pamsimas

PAMSIMAS


b. Administrasi dan Pembukuan, yaitu sejauh mana KKM dan KPSPAMS melaksanakan

pencatatan keuangan secara tertib dan benar

c. Dokumentasi dan pelaporan keuangan, yaitu sejauh mana KKM dan KPSPAMS tertib

dalam menyusun laporan dan transparan dalam pelaporannya.

Masing-masing aspek penilaian dilakukan pengukuran kinerja dengan indikator dan

parameter sebagai berikut:

Tabel 3. Aspek dan Indikator Penilaian Kinerja KKM

No Aspek

Penilaian Indikator Parameter

1 Kepatuhan terhadap Kebijakan Keuangan

1. Kebijakan penggunaan dana

1. KKM harus mempunyai AD ART

2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan harus sesuai dengan AD/ART yang di buat

Apabila salah satu dari parameter tersebut tidak terpenuhi maka nilainya NOL

2. Persyaratan Rekening KKM

2. Syarat rekening KKM adalah:

- Rekening KKM harus nama KKM (tidak boleh pribadi)

- Specimen terdiri dari 3 orang yaitu: Koordinator KKM, Ketua satlak dan benhdahara

- Syarat penarikan harus tertulis dalam buku rekening (pengambilan di hadiri 2 dari 3 penandatangan specimen & berdasarkan RPDB)

Apabila salah satu dari ke-3 syarat tersebut tidak ada,maka hasil penilaian nol

3.Penanggungjawab penerimaan dan pengeluaran dana.

3. Semua penerimaan dan pengeluaran dana di KKM menggunakan Bukti Penerimaan dan Bukti Pengeluaran yang diketahui (ditandatangani) oleh KKM (koordinator satlak yang ditetapkan).

Jika terdapat satu saja bukti tidak ditandatangani oleh KKM, maka nilainya = 0

4. Pemegang Kas 4. Pemegang kas KKM adalah bendahara satlak, dana KKM tidak

PAMSIMAS


No Aspek


boleh dititipkan ke pihak manapun.

Apabila dana kas KKM di bawa oleh pihak lain selain bendahara satlak, maka nilainya = 0

5. Batasan saldo kas 5. Dana Kas di tangan Bendahara, tidak boleh lebih dari Rp. 2 juta dalam 5 hari.

Apabila jumlah uang di Bendahara lebih dari Rp 2.000.000 selama lebih dari 5 hari kerja dan tidak dapat dijelaskan alasannya, maka nilainya: 0

6. Mekanisme pembayaran transaksi

6. Pembayaran dalam jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke atas sekaligus dalam satu pembayaran kepada 1 pihak (satu nama) harus melalui transfer baik transfer bank/lembaga perbankan atau kantor pos. Apabila tidak dilakukan melalui transfer maka nilainya=0

Apabila terdapat lebih dari 1 kali pembayaran tunai dengan jumlah relatif besar kepada satu nama, dan pekerjaan/pembelian sama dan dijumlahkan sama dengan atau lebih Rp 10.000.000, maka nilainya=0

7. Prosedur penarikan dana dari rekening

7. Prosedur penarikan dana dari rekening KKM adalah:

- harus dihadiri minimal 2 dari dari penandatangan specimen

- harus menggunakan RPDB yang sudah diverifikasi oleh FM dan FS dengan diketahui DC

Apabila salah satu syarat tidak dipenuhi makan nilai = 0

8. Penggunaan Dana

8. Penggunaan dana harus sesuai dengan yang sudah direncanakan dalam RKM.

Tidak diperbolehkan adanya pemberian sejumlah uang atau pemotongan yang dilakukan oleh dan untuk pelaku pamsimas.

Apabila ada penggunaan dana diluar

PAMSIMAS


No Aspek


yang sudah direncanakan dalam RKM dan adanya pemberian/pemotongan kepada pihak yang tidak berhak (misalnya narasumber) maka nilainya: 0

2 Administrasi dan Pembukuan

9. Pencatatan Transaksi

9. Pencatatan transaksi mengikuti aturan:

- menggunakan format-format baku standar

- dilakukan secara tertib, rutin dan lengkap

- dilakukan penutupan setiap tanggal 25

- di tandatangani sesuai dengan ketentuan dalam format

Apabila tidak memenuhi 1 dari syarat tersebut maka nilainya adalah nol

10. Kelengkapan bukti-bukti transaksi

10. Seluruh transaksi keuangan harus memiliki bukti pendukung yang absah (transaksi dengan pihak ketiga harus memiliki bukti pendukung dari pihak ketiga (seperti; Bon, Kwitansi, Nota atau bukti lainnya).

Seluruh bukti pendukung harus berisi informasi yang lengkap (contoh: nama barang, jumlah, dan harga satuan)

Jika terdapat satu transaksi saja tidak memiliki bukti maka nilainya =0

11. Kesesuaian cash on hand

11. Penghitungan kas/dana tunai yang ada di bendahara dicocokkan dengan buku kas, pada tanggal yang sama harus bernilai sama. Penghitungan dilakukan dengan Berita Acara Perhitungan Kas.

Jika saldo penerimaan dan pengeluaran KKM berbeda dengan kas tunai, nilainya 0

12. Kesesuaian saldo rekening

12. Saldo pada buku Bank harus sesuai dengan saldo rekening bank KKM Untuk itu buku rekening bank harus

PAMSIMAS


No Aspek


dicetak sebelum penutupan buku.

Apabila saldo tidak sama dengan rekening bank setelah rekonsiliasi, maka nilainya 0

3 Dokumentasi dan Pelaporan

13. Penyusunan Laporan Keuangan

13. KKM menyusun laporan keuangan KKM setiap bulan per tanggal 25 secara benar sesuai dengan pembukuan dan catatan transaksi yang ada

14. Transparansi Pengelolaan Keuangan

14. KKM menyampaikan laporan keuangan secara rutin dan update dalam papan informasi

Jika laporan keuangan tidak terupdate dan disampaikan di papan informasi, maka nilainya 0

15. Penyimpanan dokumentasi keuangan dan kegiatan

15. Seluruh dokumen proses kegiatan dan administrasi keuangan (dokumen perencanaan, perjanjian, notulensi, RKM, dokumen kontrak, surat menyurat, pencatatan keuangan, penyajian laporan keuangan dan lain-lain) dilakukan oleh sekretariat KKM

Semua dokumen tersebut harus terarsip dengan baik dan lengkap sehingga memudahkan bagi pihak manapun jika ingin mengetahui dokumen2 KKM

PAMSIMAS


Tabel 4. Aspek dan Indikator Penilaian Kinerja KPSPAMS

No. Aspek Penilaian Indikator Parameter

1 Kepatuhan terhadap Kebijakan Keuangan

1. Kepengurusan KPSPAMS

1. Kepengurusan KPSPAMS cukup aktif, dibuktikan dengan:

- adanya kegiatan rapat kepengurusan (lihat notulen dan hasil rapat pengurus KPSPAMS)

- Pengurus mudah dihubungi.

Jika ke-dua hal tersebut tidak diketahui maka, penilaian adalah nol

2. Perencanaan anggaran

2. KPSPAMS mempunyai rencana anggaran dan kegiatan untuk operasional dan pemeliharaan SAM

Jika tidak ada rencana anggaran dan kegiatan, maka nilainya nol

3.Penanggungjawab penerimaan dan pengeluaran dana.

3. Penanggung Jawab penerimaan dan pengeluaran adalah ketua dan bendahara yang dibuktikan dengan tanda tangan bukti kas keluar

Apabila tidak ada tanda tangan dari ketua dan bendahara KPSPAMS, maka nilainya nol

4. Pemegang Kas

4. Pemegang uang kas KPSPAMS adalah bendahara KPSPAMS

Apabila uang kas dipegang oleh selain bendahara, maka nilainya “nol”

5. Iuran pemanfaat

5. Untuk membiayai operasioanal dan pemeliharaan SAM, harus ada iuran dari pemakai (pemanfaat)

6. Penggunaan keuangan

6. Penggunaan keuangan KPSPAMS harus sesuai dengan rencana anggaran dan kegiatan yang sudah disusun sebelumnya.

Tidak diperbolehkan adanya pemberian sejumlah uang atau pemotongan yang dilakukan oleh dan untuk pelaku pamsimas.

Apabila ada penggunaan dana diluar

PAMSIMAS



yang sudah direncanakan dalam RAB dan adanya pemberian/pemotongan kepada pihak yang tidak berhak (misalnya narasumber) maka nilainya: 0

2 Transaksi dan Pembukuan

1

1

1

1

7. Daftar Penerima Manfaat

7. Pengurus KPSPAMS harus memiliki daftar pemanfaat/pelanggan. Jika tidak ada daftar pemanfaat maka dinilai nol

8. Standar pembukuan

8. Standar minimal pembukuan yang harus di buat oleh KPSPAMS adalah:

- Buku Kas - Buku Bank (jika ada rekening

KPSPAMS) - Buku Iuran - Buku Penerimaa - Buku Pengeluaran - Buku Daftar Inventaris/Daftar Aset

Apabila ada salah satu jenis pembukuan tersebut tidak di buat, maka nilainya nol

9. Tertib pencatatan transaksi

9. Transaksi harus dicatatkan secara rutin dan update, serta pembukuan dilakukan penutupan setiap akhir bulan.

Apabila ke-dua hal tersebut tidak dilakukan, maka nilainya nol

10. Kelengkapan Bukti-bukti transaksi

10. Seluruh transaksi keuangan harus memiliki bukti pendukung yang absah (transaksi dengan pihak ketiga harus memiliki bukti pendukung dari pihak ketiga (seperti; Bon, Kwitansi, Nota atau bukti lainnya).

Seluruh bukti pendukung harus berisi informasi yang lengkap (contoh: nama barang, jumlah, dan harga satuan)

Jika terdapat satu transaksi saja tidak memiliki bukti maka nilainya =0

11. Kesesuaian cash on hand

11. Penghitungan kas/dana tunai yang ada di bendahara dicocokkan dengan buku kas, pada tanggal yang sama harus bernilai sama. Penghitungan dilakukan dengan Berita Acara Perhitungan Kas.

Jika saldo buku kas KKM berbeda

PAMSIMAS



dengan kas tunai, nilainya 0

12. Kesesuaian saldo rekening

12. Saldo pada buku Bank harus sesuai dengan saldo rekening bank KKM Untuk itu buku rekening bank harus dicetak sebelum penutupan buku.

Apabila saldo tidak sama dengan rekening bank setelah rekonsiliasi, maka nilainya 0

3 Dokumentasi dan Pelaporan

13. Penyusunan Laporan Keuangan

13. Laporan keuangan minimal yang harus di buat oleh KPSPAMS adalah Laporan arus kas, jika tidak ada maka nilainya nol

14. Transparansi Pengelolaan Keuangan

14. Laporan keuangan KKM harus di informasikan kepada masyarakat melalui papan informasi

15. Penyimpanan dokumentasi keuangan dan kegiatan

15. Seluruh dokumen, baik keuangan maupun dokumen kegiatan harus di arsipkan secara baik oleh KPSPAMS, sehingga mudah saat dilakukan pencarian dokumen.

2.3 INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA KKM DAN KPSPAMS

Instrumen penilaian kinerja merupakan daftar pertanyaan yang digunakan sebagai

acuan personil FM, ROMS Kabupaten, dan ROMS Provinsi dalam melakukan

wawancara kepada KKM dan KPSPAMS berdasarkan indikator kinerja dan

parameternya. Adapun bentuk instrument pengukuran kinerja dan penjelasan dari setiap

instrument adalah sebagaimana dalam lampiran berikut.

Untuk dapat menggunakan instrumen (daftar pertanyaan) tersebut, maka diberikan

petunjuk pengisian sebagai berikut:

a. Semua pertanyaan diberi nilai 1 untuk ”Ya” dan 0 untuk ”Tidak”

b. Kolom catatan diisi sesuai dengan informasi tambahan sebagai klarifikasi keadaan

yang sesungguhnya yang harus dijelaskan lebih rinci, termasuk apabila ada

penyimpangan sejumlah dana.

Contoh : Jika nilainya 0 penjelasan catatan sebagai berikut ;

Pembukuan KPSPAM tidak lengkap karena tidak ada buku iuran

PAMSIMAS


Saldo Kas tidak sama dengan saldo tunai di tangan bendahara dan tidak

dapat dijelaskan

c. Kolom rekomendasi/tindak lanjut, diisi jika jawaban nol, berdasarkan

catatan/temuan

d. Target waktu, diisi tanggal penyelesaian dari rekomendasi yang diberikan

2.4 PROSEDUR DAN JADWAL PELAKSANAAN

Pengukuran kinerja KKM dilaksanakan dengan prosedur dan ketentuan sebagai

berikut:

i. Fasilitator melakukan pengukuran kinerja pengelolaan keuangan di KKM secara

rutin setiap bulan mulai dari adanya penerimaan dana di rekening KKM

(incash/dana BLM) sampai dengan BAST untuk seluruh desa dampingan.

Pelaksanaan PK dilakukan antara tanggal 26 sampai dengan akhir bulan berjalan

dan paling lambat tanggal 30/31 melaporkan ke ROMS Kabupaten ( Aplikasi MK)

ii. ROMS Kabupaten (DC/Co DC/DFMA) melakukan pengukuran kinerja KKM

bersamaan dengan pelaksaaan Uji Petik 4,5, dan 6 dengan mengambil lokasi

sampling yang sama.

iii. Jika hasil PK ROMS Kabupaten pada waktu yang sama hasilnya berbeda dengan

hasil PK Fasilitator, maka harus dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut

terhadap pengelolaan keuangan KKM.

iv. ROMS Provinsi melakukan pengukuran kinerja KKM bersamaan dengan

pelaksanaan Uji Petik 4,5, dan 6 dengan mengambil lokasi sampling yang sama.

v. Jika hasil PK ROMS Provinsi pada waktu yang sama hasilnya berbeda dengan

hasil PK Fasilitator maupun PK ROMS Kabuaten, maka harus dilakukan klarifikasi

dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pengelolaan keuangan KKM.

vi. Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja, pelaku Pengukuran Kinerja harus

menuliskan rekomendasi/tindak lanjut yang harus dilakukan oleh KKM dengan

target waktu terutama untuk hasil penilaian “NOL”

vii. ROMS Kabupaten memastikan pengukuran kinerja KKM oleh FM terlaksana

setiap bulan dan melakukan pemantauan tindak lanjut dari rekomendasi yang

diberikan.

viii. ROMS Provinsi (FMS) memastikan pengukuran kinerja KKM oleh FM dan ROMS

Kabupaten terlaksana sesuai ketentuan dan melakukan pemantauan terhadap

PAMSIMAS


tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan.

ix. FMS NMC memastikan pengukuran kinerja terlaksana sesuai dengan ketentuan,

mereviu, dan menganalis hasil pengukuran kinerja KKM.

Pengukuran kinerja KPSPAMS dilaksanakan dengan prosedur dan ketentuan sebagai

berikut:

i. Fasilitator melakukan pengukuran kinerja pengelolaan KPSPAMS dengan target

minimal 25% dari jumlah KPSPAMS yang menjadi dampingannya setiap triwulan

dan 100% dalam periode 1 (satu) tahun. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja bisa

dilakukan setiap waktu atau bersamaan dengan pengambilan data Keberlanjutan

(modul 7.3).

ii. ROMS Kabupaten (DC/Co DC/DFMA) melakukan pengukuran kinerja KPSPAMS

bersamaan dengan pelaksaaan Uji Petik 7 dengan mengambil lokasi sampling

yang sama.

iii. ROMS Provinsi melakukan pengukuran kinerja KPSPAMS bersamaan dengan

pelaksanaan Uji Petik 7 dengan mengambil lokasi sampling yang sama.

iv. Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja, pelaku Pengukuran Kinerja harus

menuliskan rekomendasi/tindak lanjut yang harus dilakukan oleh KPSPAMS

dengan target waktu terutama untuk penilaian “NOL”

v. ROMS Kabupaten memastikan pengukuran kinerja KPSPAMS oleh FM

terlaksana minimal 25% dari jumlah KPSPAMS yang menjadi dampingannya

setiap triwulan dan 100% selama satu tahun serta melakukan pemantauan tindak

lanjut dari rekomendasi yang diberikan.

vi. ROMS Provinsi (FMS) memastikan pengukuran kinerja KPSPAMS oleh FM dan

ROMS Kabupaten terlaksana sesuai ketentuan dan melakukan pemantauan

terhadap tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan.

vii. FMS NMC memastikan pengukuran kinerja terlaksana sesuai dengan ketentuan,

mereviu, dan menganalis hasil pengukuran kinerja KPSPAMS

2.5 METODE PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA

Pada masa pandemi Covid-19, pelaksanaan pengukuran kinerja dapat dilakukan

dengan metode tatap muka, dan jika tidak memungkinkan maka bisa dilakukan dengan

metode daring.

PAMSIMAS


Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, apabila pelaksanaan dengan

metode tatap muka maka harus dilakukan dengan cara:

- Menggunakan alat pelindung diri minimal memakai masker

- Menerapkan physical distancing (jarak antar orang minimal 1 meter)

- Mencuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah pertemuan.

- Melakukan pengukuran suhu pada setiap peserta. Apabila suhu tubuh ≥

37,3°Celcius, maka dianjurkan segera ke Puskesmas terdekat dan melakukan

isolasi mandiri.

Apabila suatu kondisi tidak memungkinkan untuk dilakukan dengan metode tatap muka maka

dapat dilakukan dengan metode daring menggunakan sarana teleconference atau Video

Conference dengan memanfaatkan perangkat komunikasi yang dimiliki oleh para pelaku

pengukuran kinerja dan masyarakat setempat.

PAMSIMAS


BAB 3. TINDAK LANJUT

PENGUKURAN KINERJA

3.1 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja, hasil dan rekomendasi langsung di sampaikan

(umpan balik) kepada KKM dan KPSPAMS khususnya untuk indikator yang masih belum

memenuhi untuk dapat segera ditindaklanjuti, sehingga bulan/periode pengukuran

kinerja berikutnya hasil penilaian diharapkan akan lebih baik.

Untuk dapat memberikan penilaian terhadap KKM dan KPSPAMS, maka berdasarkan

penilaian kinerja tersebut berikut ini diberikan ketentuan penilaian kinerja pengelolaan

keuangan KKM :

a. Pengukuran kinerja dinyatakan Sangat Baik jika total skor mencapai angka 15

b. Pengukuran kinerja dinyatakan Baik jika total skor mencapai angka 9 - 14

c. Pengukuran Kinerja Tidak Baik jika total skor kurang dari angka 9 (0 - 8).

Hasil penilaian kinerja menjadi bahan bagi fasilitator dan ROMS dalam melakukan

pendampingan dan pembinaan kepada KKM dan KPSPAMS untuk perbaikan-

perbaikan, sehingga dalam pelaksanaanya apabila ada temuan harus dicatat dan

diberikan rekomendasi untuk tindak lanjut berikutnya dengan diberikan target waktu

untuk penyelesaiannya.

Apabila dari hasil pengukuran kinerja ditemukan indikasi penyelewengan dana,

maka harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

3.2 PELAPORAN

Agar hasil pelaksanaan pengukuran kinerja dapat dipantau dan di evaluasi maka

hasil PK harus dilaporkan secara berjenjang mulai dari FM sampai dengan FMS

PAMSIMAS


Provinsi mengikuti alur laporan bulanan sesuai dengan POB Penyusunan Laporan

Bulanan Fasilitator, ROMS Kabupaten dan ROMS Provinsi Program Pamsimas 3.

Jenis dan tanggal laporan adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5. Jenis dan Tanggal Laporan

Pelaku Jenis Laporan

Keterangan Tanggal Laporan

FM 1. PK 1

2. PK 4

1. Laporan Hasil PK KKM oleh FM

2. Laporan Hasil PK KPSPAM oleh FM

Tanggal 25 – 30/31 bulan berjalan

Tanggal 25 – 30/31 bulan berjalan

ROMS Kabupaten

1. Rekap PK 1

2. Rekap PK 4

3. PK 2

4. PK 5

1. Rekap Laporan Hasil PK KKM oleh FM sekabupaten

2. Rekap Laporan Hasil PK KPSPAM oleh FM sekabupaten

3. Laporan Hasil PK KKM oleh ROMS Kab

4. Laporan Hasil PK KPSPAM oleh ROMS Kab

Paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya

Paling lambat tanggal 5 setelah triwulan

Paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya

Paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya (setelah jadwal uji petik)

ROMS Provinsi

1. Rekap PK 1

2. Rekap

PK 4 3. Rekap

PK 2

4. Rekap

PK 5

1. Rekap Laporan Hasil PK KKM oleh FM seprovinsi

2. Rekap Laporan Hasil PK KPSPAM oleh FM seprovinsi

3. Rekap Laporan Hasil PK

KKM oleh ROMS Kab

4. Rekap Laporan Hasil PK KPSPAMS oleh ROMS Kab

5. Laporan hasil PK KKM

oleh ROMS Provinsi

Paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya Paling lambat tanggal 8 setelah triwulan Paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya Paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya

PAMSIMAS


5. PK 3

6. PK 6

7. PK 7

8. PK 8

6. Laporan hasil PK KPSPAM oleh ROMS Provinsi

7. Rekap pelaksanaan PK

KKM 8. Rekap pelaksanaan PK

KPSPAM

Paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya Paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya Paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya Paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya

Namun jika Aplikasi Uji Petik MK (Aplikasi Pengukuran Kinerja) sudah dapat

digunakan, maka hasil pelaksanaan PK agar segera dilakukan penginputan

maksimal tanggal 5 bulan berikutnya.

3.3 TINDAK LANJUT

Secara umum, hasil pengukuran kinerja pengelolaan keuangan KKM dan KPSPAMS

adalah merupakan gambaran umum atas pelaksanaan pengelolaan keuangan di tingkat

masyarakat. Hasil dari pengukuran kinerja untuk selanjutnya bagi:

1. KKM/KPSPAMS menjadi upaya perbaikan dalam pengelolaan keuangan sehingga

penilaian berikutnya bisa lebih baik hasilnya dengan target skor 15.

2. Fasilitator Pendamping, menjadi upaya perbaikan dalam melakukan

pendampingan kepada masyarakat khususnya KKM dan KPSPAMS.

3. ROMS Kabupaten, dengan banyaknya lokasi desa dampingan yang tidak selalu

dapat di pantau secara langsung,maka hasil penilaian kinerja ini menjadi alat

pengendalian/early warning system atas pengelolaan keuangan tingkat masyarakat

agar tetap selalu dalam koridor yang benar (sesuai prosedur)

4. ROMS Provinsi, hasil rekap penilaian kinerja menggambarkan kinerja KKM secara

umum di lokasi dampingannya. ROMS dapat melakukan review atas temuan yang

terjadi, pada aspek apa saja yang dinilai paling banyak temuan, mencari apa yang

menjadi penyebab temuan terjadi dan bersama dengan DFMA dan tim ROMS yang

lain mendiskusikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki

kinerja KKM. Misal dengan meningkatkan kapasitas FM melalui kegiatan pelatihan

PAMSIMAS


sehingga bisa lebih maksimal lagi mendampingi KKM dan KPSPAMS

5. NMC, hasil review melalui aplikasi MK dapat digunakan sebagai bahan evaluasi

atas pelaksanaan kegiatan Pamsimas khususnya pengelolaan keuangan di

masyarakat dan menjadi bahan masukan buat program untuk upaya perbaikan

pelaksanaan ke depan. Selain itu hasil pelaksanaan kinerja KKM dan penilainya

menjadi salah satu indikator penilaian kinerja FMS ROMS setiap triwulan.

PAMSIMAS


BAB 4. Penutup

Prosedur Operasional Baku (POB) Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan di Tingkat

Masyrakat ini disusun untuk membekali bagi para pelaku dan pendamping masyarakat dalam

melaksanakan kegiatan proyek penyediaan air minum dan sanitasi perdesaan (Pamsimas)

dan pengelolaanya. POB ini berlaku mulai sejak ditandatangani oleh pihak yang berwenang.

Adapun hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini apabila diperlukan untuk

meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan pelaksanaan Pamsimas, maka akan ditentukan

kemudian melalui revisi POB atau surat edaran yang disesuaikan dengan kebutuhannya.

PAMSIMAS


LAMPIRAN

PAMSIMAS


LAMPIRAN 1

INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KKM

Program : BLM Reguler/HKP/HID)* Kecamatan : Nama KKM : Kabupaten : Alamat / Desa : Provinsi :

No Pertanyaan Nilai Catatan Rekomendasi/ Tindak Lanjut

Target Waktu

1. Apakah KKM mempunyai AD/ART?

Jika ada, apakah pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai dengan AD/ART

2 Apakah Rekening Bank sudah sesuai dengan ketentuan? (Nama, ttd specimen, syarat penarikan)

3 Apakah semua penerimaan dan pengeluaran keuangan diketahui oleh koordinator KKM?

4 Apakah dana kas dipegang oleh Satlak Pamsimas ? (tidak dititipkan kepada pihak atau ke rekening lain).

5 Apakah dana kas yang dipegang Bendahara, tidak lebih dari Rp2.000.000, dalam 5 hari

6 Apakah transaksi dengan pembayaran Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke atas menggunakan mekanisme transfer?

7 Apakah KKM melakukan pengambilan dana dari

PAMSIMAS



Target Waktu

rekening KKM berdasarkan RPDB yang telah disetujui oleh Koordinator KKM, diverifikasi oleh FM dan FS dan diketahui DC ?

8 Apakah dalam pengelolaan keuangan tidak ada pemberian/pemotongan uang kepada/ oleh pelaku pamsimas/penyimpangan dana

9 Apakah semua transaksi dicatat secara rutin dan ditutup pembukuan setiap tanggal 25 dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan?

10 Apakah setiap transaksi dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi yang memadai dan jelas?

11 Apakah saldo tunai buku kas sama dengan jumlah dana tunai ditangan bendahara?

Buku Kas :

- Tanggal : ..........................Jumlah : Rp. ....................

Uang Tunai di Bendahara: - Tanggal : .........................Jumlah : Rp.

.....................

12 Apakah saldo buku bank sama dengan saldo di rekening bank?

13 Apakah KKM menyusun laporan keuangan Bulanan per tanggal 25

14 Apakah KKM menyampaikan laporan keuangan di Papan Informasi secara rutin maksimal tanggal 30/31 setiap bulan

15 Apakah KKM mengarsipkan dokumen keuangan dan kegiatan secara rapi, tertib, lengkap, dan aman?

PAMSIMAS


………………………………….., ……… - ………………….. 20

Penilai Kinerja KKM FM/DFMA/CoDC/FMS

ROMS)*

(………………………………………….)

Mengetahui

Ketua KKM

(……………………………………………)

Catatan :

)*Pilih salah satu

PAMSIMAS


LAMPIRAN 2

INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KPSPAM

KPSPAMS : Kabupaten : Alamat / Desa : Provinsi : Kecamatan : Tahun BLM :


Target Waktu

1. Apakah kepengurusan KPSPAMS lengkap terisi, aktif dan sudah ada SK?

2. Apakah KPSPAMS mempunyai rencana anggaran hasil dari musyawarah dan sudah ditetapkan?

3. Apakah semua penerimaan dan pengeluaran keuangan diketahui oleh ketua KPSPAMS?

4. Apakah dana kas dipegang oleh bendahara KPSPAMS?

5. Apakah ada iuran dari pemanfaat yang ditarik secara rutin oleh KPSPAMS?

6. Apakah penggunaan dana sesuai dengan perencanaan anggaran dan tidak ada penyimpangan dana?

PAMSIMAS



Target Waktu

7.

Apakah ada daftar penerima manfaat/pelanggan dan calon pelanggan?

8. Apakah KPSPAMS mempunyai standar pembukuan minimal?

- Buku Kas - Buku Bank (jika ada rekening bank) - Buku Iuran - Buku Penerimaan - Buku Pengeluaran - Buku Daftar Inventaris/Daftar Aset

9. Apakah semua transaksi dicatat secara rutin, diperiksa oleh ketua KPSPAMS dan ditutup pembukuan setiap periode?

10. Apakah setiap transaksi dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi yang memadai dan jelas?

11. Apakah saldo tunai buku kas sama dengan

jumlah dana tunai ditangan bendahara?

Buku Kas : - Tanggal : ................Jumlah : Rp. ....................

Uang Tunai di Bendahara:

- Tanggal : .............Jumlah : Rp. .......................

12. Jika ada rekening bank, apakah saldo buku

bank sama dengan saldo di rekening bank?

13. Apakah KPSPAMS menyusun laporan keuangan secara rutin setiap akhir bulan?

PAMSIMAS



Target Waktu

14. Apakah laporan keuangan bulanan di pasang di papan informasi pada tempat yang strategis? (diupdate setiap akhir bulan)

15. Apakah KPSPAMS mengarsipkan dokumen keuangan dan kegiatan secara rapi, tertib, lengkap dan aman?

………………………………….., ……… - ………………….. 20

Penilai Kinerja KKM FM/Co. FM/DFMA/CoDC/FMS ROMS)*

(………………………………………….)

Mengetahui

Ketua KPSPAMS

(……………………………………………)

Catatan :

)*Pilih salah satu

PAMSIMAS


LAMPIRAN 3. HASIL PENGUKURAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KKM

Rekap Hasil Pengukuran :

Sangat Baik : ……………………………………. KKM

Baik :………………………………………KKM

Tidak Baik : ……………………………………..KKM

Keterangan:

PK 1 : Rekap Pengukuran Kinerja KKM oleh FM (di buat setiap bulan)

PK 2 : Rekap Pengukuran Kinerja KKM oleh ROMS Kab (di buat komulatif setiap bulan)

PK 3 : Rekap Pengukuran Kinerja KKM oleh ROMS Provinsi (di buat komulatif setiap bulan)

PROVINSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Rekomendasi Target Waktu

TOTAL PROVINSI

HASIL PENGUKURAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KKM

HASIL PENILAIAN KINERJA, ASPEK PENGUKURANTS

Tingkat

Kinerja

Tindak LanjutNO DESA KECAMATAN KABUPATEN PROG)*

PERIODE BULAN…………………….

PK 1-3

PAMSIMAS


LAMPIRAN 4. HASIL PENGUKURAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KPSPAMS

Rekap Hasil Pengukuran :

Sangat Baik : ……………………………………. KPSPAMS

Baik :………………………………………KPSPAMS

Tidak Baik : ……………………………………..KPSPAMS

Keterangan:

PK 4 : Rekap Pengukuran Kinerja KPSPAMS oleh FM (di buat komulatif setiap bulan)

PK 5 : Rekap Pengukuran Kinerja KPSPAMS oleh ROMS Kab (di buat komulatif setiap bulan)

PK 6 : Rekap Pengukuran Kinerja KPSPAMS oleh ROMS Provinsi (di buat komulatif setiap bulan)

PROVINSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Rekomendasi Target Waktu

TOTAL PROVINSI

Tindak Lanjut

HASIL PENGUKURAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KPSPAMS

NO DESA KECAMATAN KABUPATENTAHUN

BLM

ASPEK PENGUKURANTS

Tingkat

Kinerja

PERIODE BULAN…………………….

PK 4-6

PAMSIMAS


LAMPIRAN 5. REKAP PENGUKURAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KKM/KPSPAMS

)*Di buat terpisah antara KKM dan KPSPAM

DESA

DINILAI

Sangat

BaikBaik

Kurang

Baik

DESA

DINILAI

Sangat

BaikBaik

Kurang

Baik

DESA

DINILAI

Sangat

BaikBaik

Kurang

Baik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TOTAL PROVINSI

REKAP PENGUKURAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KKM/KPSPAMS)*

JUMLAH

DESAFasilitator 100%

REALISASI PENGUKURAN KINERJA KKM/KPSPAMS)*

PermasalahanROMS KAB ROMS PROVINSI

PERODE BULAN

Provinsi :

No Kota/Kab No Desa & Kecamatan

PK 7-8

PENGUKURAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN …

Documents