BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang Masalah Pendidikan memegang peranan yang amat penting untuk menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa, karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Masyarakat Indonesia dengan laju pembangunannya masih menghadapi masalah pendidikan yang berat terutama berkaitan dengan kualitas, relevansi dan efisiensi pendidikan. Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Sebenarnya berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, antara lain melalui berbagai latihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan mutu 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Pendidikan memegang peranan yang amat penting untuk
menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa, karena pendidikan
merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan
kualitas sumber daya manusia. Masyarakat Indonesia dengan laju
pembangunannya masih menghadapi masalah pendidikan yang berat
terutama berkaitan dengan kualitas, relevansi dan efisiensi pendidikan.
Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh
bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap
jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan
menengah. Sebenarnya berbagai usaha telah dilakukan untuk
meningkatkan mutu pendidikan, antara lain melalui berbagai latihan
dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat
pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan
peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai
indikator mutu pendidikan seperti kualitas outputnya belum
menunjukkan peningkatan yang berarti.
Dari berbagai pengamatan dan analisis, sedikitnya ada tiga
faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami
peningkatan secara merata.
1
Faktor pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan
nasional menggunakan pendekatan education production function atau
input output analisis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen.
Pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai
pusat produksi yang apabila dipenuhi semua input (masukan) yang
diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga ini akan
menghasilkan output yang dikehendaki. Pendekatan ini menganggap
bahwa apabila input pendidikan seperti pelatihan guru, pengadaan
buku dan alat pelajaran, dan perbaikan sarana serta prasarana
pendidikan lainnya dipenuhi, maka mutu pendidikan (output) secara
otomatis akan terjadi. Dalam kenyataannya, mutu pendidikan yang
diharapkan tidak terjadi, Mengapa? Karena selama ini dalam
menerapkan pendekatan education production function terlalu
memusatkan pada input pendidikan dan kurang memperhatikan pada
proses pendidikan. Padahal proses pendidikan sangat menentukan
output pendidikan.
Faktor kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan
secara birokratik sentralistik sehingga menempatkan sekolah sebagai
penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi
yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang
kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah
setempat. Dengan demikian, sekolah kehilangan kemandirian, motivasi
dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya
2
termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan
pendidikan nasional.
Faktor ketiga adalah peran serta masyarakat, khususnya orang
tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim.
Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya lebih bersifat
dukungan financial (keuangan) dan bukan pada proses pendidikan
mulai dari pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi dan
akuntabilitas. Berkaitan dengan akuntabilitas, sekolah tidak
mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan
pendidikan kepada masyarakat, khususnya orang tua siswa, sebagai
salah satu unsur utama yang berkepentingan dengan pendidikan.
Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut
diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan
menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip prinsip
tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada proses dan
manajemen sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut
pembaharuan sistem pendidikan, diantaranya pembaharuan kurikulum,
yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi
daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan
secara profesional. Penyusunan standar kompetensi tamatan yang
berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi
setempat, penyusunan standar pembaharuan pendidikan untuk setiap
3
satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan
pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah.
Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas
diperlukan adanya sistem pendidikan dan kurikulum yang bersifat
fleksibel dan dinamis serta mampu mengakomodasi keanekaragaman
kemampuan siswa, potensi daerah, kualitas sumber daya manusia,
sarana pembelajaran dan kondisi sosial budaya. Kurikulum tahun
1994, masih bersifat nasional, sarat materi, sebagian materi tumpang
tindih pada tingkat pendidikan yang berbeda, sehingga sebagian
kegiatan pembelajaran kurang bermakna bagi siswa.
Berdasarkan permasalahan diatas, Ketetapan MPR No. IV/1999
bidang pendidikan menyatakan perlunya dilakukan pembaharuan
sistem pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000
tentang Otonomi Daerah, perlu pembenahan kurikulum yang dapat
mengakomodasi diversifikasi potensi sumber daya di masing-masing
daerah. Untuk itu disusunlah kurikulum yang berbasis kompetensi yang
lebih fleksibel dan dinamis.
Dalam kurikulum ini pemerintah pusat menentukan standar
kompetensi umum secara nasional yang berlaku di seluruh daerah,
sedangkan daerah diberi kekuasaan untuk mengembangkan kurikulum
sesuai dengan potensi dan karakteristik masing masing.
Melihat begitu kompleks dan rumitnya persoalan pendidikan
yang ada dibalik rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia,
4
maka diperlukan upaya yang sungguh sungguh untuk mengurangi dan
menyelesaikan persoalan pendidikan secara menyeluruh
(komprehensif) dengan melihat seluruh komponen masyarakat
(stakeholder). Untuk itu dibutuhkan visi dan misi yang jelas.sehingga
mampu memberi arah kebijakan secara menyeluruh tentang apa yang
hendak dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya
manusia.
Upaya mewujudkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan
perkembangan IPTEK dan globalisasi, berdasarkan Ketetapan MPR
No IV/1999 Bidang Pendidikan menyatakan perlunya dilakukan
pembaharuan sistem pendidikan dan peraturan pemerintah No. 22
tahun 2000 tentang otonomi daerah. Dalam kerangka otonomi
pendidikan Depdiknas mengembangkan suatu pola Manajemen
Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) sebagai entry point
menuju pengelolaan pendidikan yang berorientasi pada mutu dengan
mendasarkan kepada empat aspek yaitu demokrasi, transformasi,
berkelanjutan dan akuntabilitas.
Disamping itu perlu pembenahan kurikulum yang dapat
mengakomodasi potensi sumber daya di masing masing daerah, maka
disusunlah kurikulum yang berbasis kompetensi yang lebih fleksibel
dan dinamis. Dalam kurikulum ini pemerintah pusat menentukan
standar kompetensi umum secara nasional yang berlaku di seluruh
daerah, sedangkan daerah diberi kekuasaan untuk mengembangkan
5
kerikulum sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-
masing.
Penilaian dikembangkan dengan sistem penilaian yang berbasis
portofolio (portofolio based assessment) yaitu usaha untuk
memperoleh berbagai informasi secara berkala, pengembangan
wawasan pengetahuan, sikap dan ketrampilan peserta didik yang
bersumber dari catatan dan dokumentasi pengalaman belajarnya.
Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul : Strategi Pengembangan
Kurikulum Berbasis Kompetensi Ditinjau Dari Prespektif Sumber Daya
Manusia Di SMP Negeri 1 Amanatun Selatan Kecamatan Amanatun
Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
1.2. Rumusan Masalah.
Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut diatas, maka
dapatlah dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :
1. Apakah Sumber daya manusia secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap strtaegi pengembangan kurikulum berbasis
kompetensi di SMP Negeri 1 Amanatun Selatan ?
2. Apakah Sumber daya manusia secara Parsial berpengaruh
signifikan terhadap strtaegi pengembangan kurikulum berbasis
kompetensi di SMP Negeri 1 Amanatun Selatan
3. Manakah faktor-faktor sumber daya manusia yang paling
dominan berpengaruh terhadap strtaegi pengembangan
6
kurikulum berbasis kompetensi di SMP Negeri 1 Amanatun
Selatan
1.3. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan latar belakang dan pokok permasalahan yang
telah diutarakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah;
1. Untuk mengetahui apakah Sumber daya manusia secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap strtaegi pengembangan
kurikulum berbasis kompetensi di SMP Negeri 1 Amanatun
Selatan ?
4. Untuk mengetahui apakah Sumber daya manusia secara Parsial
berpengaruh signifikan terhadap strtaegi pengembangan
kurikulum berbasis kompetensi di SMP Negeri 1 Amanatun
Selatan
5. Untuk mengetahui manakah faktor-faktor sumber daya manusia
yang paling dominan berpengaruh terhadap strtaegi
pengembangan kurikulum berbasis kompetensi di SMP Negeri 1
Amanatun Selatan
1.3. Manfaat Penelitian
1.4.1. Manfaat Praktis.
1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan media latihan
yang sangat baik untuk menambah wawasan.
7
2. Bagi dunia pendidikan, hasil penelitian dapat
digunakan untuk menyusun kerangka pengembangan
dan peningkatan mutu pendidikan di daerah khususnya
di Kabupaten Timor Tengah Selatan
1.4.2. Manfaat Teoritis.
Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian
ini memberi sumbangan pemikiran konseptual dalam
mengantisipasi tuntutan masyarakat terhadap peningkatan
mutu pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
8
BAB II
TINJAUAN KEPUSTAKAAN
2.1.Landasan Teori
2.1.1. Pengertian Strategi
Strategi adalah “rencana yang disatukan, luas dan
berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis organisasi
dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan
bahwa tujuan utama organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan
yang tepat oleh organisasi (G & Jauch, 2006).
Pengertian strategi secara umum dan khusus sebagai berikut:
a) Pengertian umum
Strategi adalah proses penentuan para pemimpin puncak yang
berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai
penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan
tersebut dapat dicapai.
b) Pengertian khusus
Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental
(senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan
berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh
para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi
hamper selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan
dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar
yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan
9
kompetensi inti (core competencies). Organisasi perlu mencari
kompetensi inti dalam usaha yang dilakukan.
Selanjutnya bahwa perumusan strategi merupakan proses
penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk
membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis
organisasi, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut
dalam rangka menyediakan customer value terbaik.
Adapun beberapa langkah yang perlu dilakukan organisasi
dalam merumuskan strategi yaitu:
1. Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh organisasi di
masa depan dan menentukan misi organisasi untuk mencapai visi
yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut.
2. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk
mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman
yang akan dihadapi oleh organisasi dalam menjalankan misinya.
3. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success
factors) dari strategi yang dirancang berdasarkan analisis
sebelumnya.
4. Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi sebagai
alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang
dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.
5. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka
pendek dan panjang.
10
Demikian beberapa kajian mengenai strategi, dalam penulisan
ini peneliti mencoba melihat definisi dan uraian strategi tersebut di
atas, guna melakukan pengkajian terhadap strategi pengembangan
kurikulum berbasis kompetensi (KBK) pada SMP Negeri 1 Amanatun
Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2.1.2. Pengertian Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) adalah kurikulum yang
seperti namanya didasari oleh kompetensi. Kompetensi sendiri adalah
pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan
dalam kebiasaan berfikir dan bertindak secara terus-menerus dan
konsisten (Dr. Nurhadi. 2007).
Kurikulum berbasis kompetensi sendiri adalah seperangkat
rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang
harus dicapai siswa. Bisa dikatakan bahwa kurikulum ini
mengharapkan hasil dimana para siswa dapat melakukan sesuatu
dalam konteks tertentu dengan tindakan yang sesuai dengan konteks
yang terjadi. Bisa dikatakan juga siswa dapat menyesuaikan diri pada