Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

Slide 1

Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALDirektur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan SwastaKementerian PPN / Bappenas

Rapat Kerja Reguler Bappeda se-Sumatera SelatanPalembang, 8 April 2015Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.Slide - 2

Definisi:Tujuan menggunakan skema KPBU meliputi:

Menciptakan iklim investasi yang mendorong partisipasi Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur.Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha melalui pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu.Mencukupi kebutuhan pendanaan penyediaan infrastruktur secara berkelanjutan melalui pengerahan dana swasta.Mendorong prinsip pakai-bayar oleh pengguna, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna.Mengapa KPBU?KEMITRAANBERSAINGEFEKTIFKEMANFAATANPENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN RISIKOEFISIENPRINSIP KPSSlide - 33Investasi swasta bukan sumbangan gratis kepada pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik;KPBU bukan merupakan privatisasi barang publik;KPBU bukan merupakan sumber pendapatan pemerintah yang akan membebani masyarakat dalam pemberian pelayanan umum;KPBU bukan merupakan pinjaman (utang) pemerintah kepada swasta.Kesalahpahaman Terhadap KPBUKPS bukan pengalihan kewajiban pemerintah dalam penyediaan layanan kepada masyarakat, tetapi KPS merupakan pembiayaan untuk merancang, membangun, dan mengoperasikan proyek-proyek infrastruktur kepada swasta;

KPBURp

Slide - 44Perpres No. 38 / 2015 tentang KPBUPeraturan Presiden No. 38 / 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur telah ditanda-tangani oleh Presiden pada 20 Maret 2015 yang menggantikan Perpres No. 67 / 2005 beserta perubahannya.Saat ini, rancangan OGM mengenai KPBU berdasarkan peraturan yang baru masih dalam proses penyusunan. Berikut merupakan poin-poin perubahan pada Perpres No. 38 / 2015:Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)Jenis InfrastrukturHybrid FinancingProyek KPBU prakarsa Badan UsahaPenganggaran Penyiapan Proyek oleh PJPKSuccess Fee MechanismPengadaan TanahDukungan PemerintahPengadaan Badan UsahaFinancial CloseBentuk Pengembalian InvestasiSimpul KPBUSlide - 5Subjek dalam KPBUberdasarkan Perpres 38/2005Pemerintah yang dalam hal ini akan berperan sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Menteri/Kepala Lembaga atau pihak yang didelegasikan untuk bertindak mewakili Kementerian/Lembaga / Kepala Daerah / BUMN/BUMD.Proyek KPBU dapat dilakukan dengan penggabungan (bundling) 2 atau lebih jenis infrastruktur dimana Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah bertindak bersama-sama sebagai PJPK dengan menandatangai nota kesepahaman mengenai PJPK dan menunjuk pihak yang menjadi koordinator PJPK.BUMN/D dapat bertindak sebagai PJPK sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor.Badan UsahaBadan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan hukum asing, Koperasi.

Slide - 66Jenis Infrastruktur pada Perpres No. 38 / 2015 tentang KPBUSlide - 7TransportasiSumber Daya Air dan IrigasiSistem Pengelolaan Air Limbah TerpusatSistem Pengelolaan PersampahanKetenagalistrikkanPendidikanLembaga PemasyarakatanPerumahan RakyatJalanAir MinumSistem Pengelolaan Air Limbah SetempatTelekomunikasi dan InformatikaMinyak dan Gas Bumi dan Energi TerbarukanPerkotaanSarana dan Prasarana Olahraga serta KesenianPariwisataKesehatanKawasanKonservasi Energi7Operasi dan PemeliharaanHYBRID FINANCINGPelaksanaan sebagian proyek KPBU yang dibiayai oleh PJPK dilakukan oleh badan usaha pelaksana pemenang pengadaan usaha sebagaimana diatur dalam Perpres.KonstruksiPemerintah (PJPK)SwastaPJPK dapat membiayai sebagian penyediaan infrastruktur KPBU.Penyediaan Infrastuktur yang sebagian dibiayai oleh PJPK dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelaksana yang pemilihannya dilakukan melalui pengadaan badan usaha sebagaimana diatur dalam Perpres KPBU. SwastaSlide - 8

8Proyek UnsolicitedJenis Kompensasi: (1) Pemberian tambahan nilai sebesar 10%; (2) Right to match; dan (3) Pembelian prakarsa.Proyek Unsolicited dapat mendapatkan Jaminan Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undanganKriteria Proyek Unsolicited:Terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;Layak secara ekonomi dan finansial; danBadan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur.Slide - 9Perubahan pada Perpres 38/2015 adalah menghapus salah satu kriteria yang tercantum pada Perpres sebelumnya: Tidak termasuk dalam rencana induk pada sektor yang bersangkutan

Anggaran Penyiapan Proyek KPBU & Success Fee MechanismAnggaran Penyiapan Proyek KPBUBiaya penyiapan dapat dibebankan kepada pemenang lelang baik sebagian atau seluruhnya, yang meliputi:Biaya Transaksi;Imbalan terhadap Badan Usaha dan lembaga/institusi/organisasi internasional pelaksana penyiapan yang dibayarkan berdasarkan keberhasilan transaksi KPBU (success fee);Biaya lainya yang sahSuccess Fee MechanismMenteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD menganggarkan dana perencanaan, penyiapan, transaksi, dan manajemen KPBU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.Slide - 10Pengadaan TanahPengadaan tanah untuk KPBU diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.Pendanaan pengadaan tanah untuk KPBU bersumber dari APBN dan APBD.Apabila PJPK adalah BUMN, pendanaan pengadaan tanah bersumber dari anggaran BUMN atau dari Badan Usaha melalui kerjasama dengan BUMN yang bersangkutan.Pengadaan Badan Usaha dalam rangka KPBU dilaksanakan setelah diperolehnya penetapan lokasi atas tanah yang diperlukan untuk pelaksanaan KPBU.Apabila KPBU layak secara finansial, Badan Usaha Pelaksana dapat membayar kembali sebagian / seluruh biaya pengadaan tanah.Slide - 11

11Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat memberikan Dukungan Pemerintah terhadap KPBU sesuai dengan lingkup kegiatan KPBU.Dukungan PemerintahSlide - 12Pengadaan Badan UsahaSlide - 13Mekanisme pengadaan badan usaha:Pelelangan; atauPenunjukan langsungPelelangan atau penunjukan dilakukan melalui prakualifikasi.Penunjukkan langsung dilakukan dengan kondisi tertentu, yaitu:Pengembangan atas infrastruktur yang telah dibangun dan/atau dioperasikan sebelumnya oleh Badan Usaha Pelaksana yang sama;Pekerjaan yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya hanya satu-satunya; atauBadan Usaha telah menguasai sebagian besar atau seluruh lahan yang diperlukan untuk melaksanakan KPBU.

Perolehan Pembiayaan danPengembalian InvestasiSlide - 14Perolehan Pembiayaan (Financial Close)Pembayaran oleh pengguna (user charge); dan/atauPembayaran oleh PJPK melalui skema pembayaran ketersediaan layanan (availability payment).Pengembalian InvestasiPerolehan pembiayaan paling lama dalam12 bulan dan dapat diperpanjang dari waktu ke waktu dalam hal kegagalan bukan karena kelalaian badan usaha pelaksanan.Perolehan pembiayaan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan proyek.Setiap perpanjangan waktu perolehan pembiayaan diberikan paling lama 6 (enam) bulan.Simpul KPBUSlide - 15Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menunjuk unit kerja di lingkungan K/L/D sebagai Simpul KPBU

Sebagai unit yang akan melaksanakan tugas berkaitan dengan KPBU dalam Kementerian/Lembaga/Daerah tersebut.Menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pembangunan KPBUFUNGSITUGASDIREKTORAT PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH SWASTAKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENASJL. TAMAN SUROPATI NO. 2JAKARTA 10310TELP/FAX: 021 31934175 / 021 31923813WEBSITE: pkps.bappenas.go.idEMAIL: [email protected]

TERIMA KASIHLAMPIRANKegiatan lain:Clean Water Summit (21-23 April 2015)Konferensi Asia Afrika (23-24 April 2015)AGENDA TAHAPAN RANGKAIAN MUSRENBANG 2015 (TENTATIF)PEMBAHASAN RKP 2016 DI DPRTINDAK LANJUTMusrenbangprov(2 Maret 13 April 2015 )Rakorbangpus I dan Forum Konsultasi Bappeda (26 Maret 2015) Rakor Khusus Papua & Papua Barat oleh Pemda(14 April 2015) Trilateral Meeting (15 - 24 April)Rakorbangpus II(15 April)Perpres RKP 2016(18 Mei 2015)Sidang Kabinet Rancangan Akhir RKP 2016(13 Mei 2015)Forum Konsultasi Publik(6 April 2015)Forum Ratek/Rakernis KL( Maret - April)Pendalaman Dimensi Pembangunan (26-30 Maret)Pra Musrenbangnas, (16-24 April), Penutupan Pramusrenbangnas (28 April)Musrenbangnas, (29 April)Buka Warung (9-10 Mei)Sidkab Pagu Indikatif(9 April)Pembahasan Angka Dasar Persiapan Pagu Indikatif (Lanjutan )(31 Maret 2 April)Pembahasan Angka Dasar Persiapan Pagu Indikatif (23-25 Maret)Slide - 1818VISI MISI PEMBANGUNAN 2015 2019VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015-2019 adalah:"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu:Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.Slide - 199 AGENDA PRIORITAS NAWA CITASlide - 20Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WNMembangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercayaMembangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara KesatuanMemperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat IndonesiaMeningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasionalMewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestikMelakukan revolusi karakter bangsaMemperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosialNORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA3 DIMENSI PEMBANGUNANQUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYADIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIADIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULANDIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHANKONDISI PERLUKepastian dan Penegakan HukumKeamanan dan KetertibanPolitik & DemokrasiTata Kelola & RBPendidikanKesehatanPerumahanAntarkelompok PendapatanAntarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan TimurKedaulatan PanganKedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kemaritiman dan KelautanPariwisata dan IndustriMembangun untuk manusia dan masyarakat;Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan; Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistemMental / KarakterSTRATEGI PEMBANGUNAN NASIONALSlide - 21RKP 2015MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILANRKP 2016MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MELETAKKAN FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITASRKP 2017

Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2017RKP 2018

Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2018RKP 2019

Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019Salah satu permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi investasi saat ini adalah adanya keterbatasan infrastruktur, termasuk pasokan listrik.Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas.Pembangunan berkualitas adalah:Membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas, dan tidak boleh memperlebar ketimpangan antar golongan dan antar wilayah. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Menghasilkan pertumbuhan, dan kesejahteraan yang berkelanjutanInfrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang memperhatikan pemerataan

RANCANGAN TEMA RKP 2016Mempercepat Pembangunan Infrastrukturuntuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang BerkualitasSlide - 22SUBJEK PEMBAHASAN DALAM PRA-MUSRENBANG NASIONALBAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN KEDAULATAN PANGANPembukaan 1 juta lahan sawah baruReforma agraria9 juta HaPerbaikan dan pemb. Jaringan irigasi, bendungan, pasar, dan sarpras transportasiStop konversi lahan produktifPemulihan kualitas kesuburan lahan; 1000 Desa Mandiri BenihGudang dgn fasilitas pengolahan pasca panendi sentra produksi;Pendirian bank pertanian & UMKMPeningkatan kemampuan petaniPemb. Agribisnis kerakyatan

Pengendalian impor panganKemen Pertanian; Kemen Kehutanan & LH; Kemen Agraria & TTR; Kemen PU; Pemda Kemendag;Kemen PertanianKemen Pertanian;Kemen Perindustrian;PemdaBank Indonesia; Kemen KoperasiKemen Pertanian;Kemen BUMN; Pemda Kemen Pertanian;KLH/BPLHPemda (BUMDes- Dana Desa)Pemda; Kemen Agraria & TTRKemen PU;Kementan Kemendag; Pemda KEDAULATAN PANGANSlide - 24Pembukaan 1 juta ha lahan sawah baruPembukaan pertanian lahan kering 1 juta ha di luar JawaPerbaikan/pembangunan irigasi untuk 3 juta lahan sawahPembangunan pasarPembangunan sarana prasarana transportasiStop konversi lahan produktifPemulihan kesubuhan lahan (1000 Desa mandiri benih)Gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panenBank Pertanian dan UMKMPeningkatan kemampuan petaniPembangunan agribisnis kerakyataPengendalian impor panganReforma agraria 9 juta ha

KEDAULATAN PANGANSlide - 25BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN KEDAULATAN ENERGIPembangunan kilang migasTata kelola yg efektif & efisien industri migas dan energi (a.l kontrak pembelian minyak jangka menengah)Percepatan Pembangunan Pembangkit listrik dan peningkatan Penggunaan Batu bara dan Gas utk produksi ListrikRealokasi subsidi BBM ke biofuelPengembangan energi baru & terbarukanIklim investasi migas yg kondusifPengalihan Transportasi berbasis BBM ke gas (percepatan Pembangunan SPBG)Sistem fiskal yg flexibelPeningkatan produksi minyak bumi memperpanjangusia sumur2 tua dan Pengendalian impor minyakKemen ESDM;Kemen PerhubunganKemen PerindustrianKemen ESDM;Kemen BUMN Kemen ESDM; Kemen BUMN;SKK MigasPertamina, PLN, PGNKemen ESDM; Kemen BUMN;PLN; PGNKemen ESDM; Kemen KeuanganKemen BUMNKementanKemen ESDM;Kemen BUMN; Kemen RistekKemen Keuangan;Kemen ESDM;Kemen BUMNKemen ESDM;Kemen BUMN;Kemendag;PertaminaKemen ESDM;Kemen Keuangan;PemdaPeningkatan kapasitas tangki/minyak mentah, BBM, dan LPGKemen ESDM; PertaminaKEDAULATAN ENERGISlide - 26Tata kelola industri migas dan energiPercepatan pembangunan pembangkit listrikPeningkatan penggunaan batu bara dan gasRealokasi subsidi BBM ke biofuelPeningkatan kapasitas tangkiPembangunan energi baru dan terbarukanIklim investasi migas yang kondusifPengalihan transportasi berbasis BBM ke gasSistem fiskal yang fleksibelPeningkatan produksi minyak bumi, memperpanjang sumur tuaPengendalian impor minyakPembangunan kilang minyakKEDAULATAN ENERGISlide - 27BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN KEMARITIMANPeningkatan kapasitas dan pemberian akses terhadap sumber modal, sarana produksi, infrastruktur, teknologi dan pasarPembangunan 100 sentra perikanan sbg tempat pelelangan ikan terpadu dan pembangunan 24 pelabuhan strategisPemberantasan illegal, unregulated dan unreported fishing (IIU)Mengurangi intensitas penangkapan di kawasan overfishing sesuai batas kelestarianPenguatan keamanan laut, daerah perbatasan dan pengamanan SDA dan ZEEPeningkatan luas kawasan konservasi perairan berkelanjutan (17 juta ha) dan penambahan kawasan konservasi 700 ha danrehab. Kerusakan lingkungan pesisir & lautPenerapan best aqua-culture practices untuk komoditas-komoditas unggulanMendesain tata ruang wilayah pesisir dan lautan yg mendukung kinerja pembangunan maritim dan perikanan Peningkatan produksi perikanan dua kali lipat (40-50 juta ton per tahun pada thn 2019Kemen KP;Kemen Ristek DIKTIKemen KP; Kemen Koperasi UKM; Kemen PU; Kemen Hub; Kemen Ristek DIKTI; Kemen Perdagangan; Perbankan; PemdaKemen KP; Kemen HubKemen BUMN;PemdaKemen KP; POLRI;Kemen Hukum HAM;PemdaKemen KP; PemdaKemen HanKemen KP;Kemen Dagri;KemenLu.Kemen KP;Kemen Agraria & TTR; PemdaKemen KPKemen KP; Kemen LH & Hut; PemdaPEMBANGUNAN KEMARITIMANSlide - 28Pemberian akses modal, sarpro, infrastruktur, teknologi dan pasarPembangunan 100 sentra perikananPembangunan 24 pelabuhan strategisPemberantasan illegal, unregulated, unreported fishingPenurunan peningkatan di kawasan overfishingKeamanan laut, daerah perbatasanPengamanan SDA dan ZEEKawasan konservasi perairan berkelanjutan 17 juta haPenambahan kawasan konservasi 700 haRehabilitasi kerusakan lingkungan pesisirBest aqua-culture practices untuk komoditas unggulanMendesain tata ruang wilayah pesisir dan lautPeningkatan produksi perikanan (40-50 juta ton pertahun di 2019)PEMBANGUNAN KEMARITIMANSlide - 29MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESAKemen Keuangan;Kemendagri;Kementerian Sektor & LembagaPemdaKemen Keuangan;Kemendagri;DPR & DPRD;PemdaKemen Keuangan;Kemendagri;PemdaKemen Desa, PDT & Transmigrasi;Kemen Keuangan;Kemendagri;Pemda; DesaKemen Desa, PDT & Transmigrasi;Kemendagri;Kemen PU & Pera;BNPPPemdaKemen Desa, PDT & Transmigrasi;Kemendagri;Kemen PU & Pera;PemdaSlide - 30Pembangunan Kawasan PerbatasanPembangunan Desa dan Kawasan PerdesaanPembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Otonomi DaerahPenataan Daerah Otonomi BaruPengurangan overhead cost Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pulau-pulau kecilDAERAH PINGGIRANSlide - 31PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI LUAR JAWAKemen Dik-NasKemen Tenaga KerjaBKPMBKPD PemdaKemendagriKemen KeuanganKemen PerindustrianKemen PU/PeraKemen PerhubunganKemen ESDMKemen PerindustrianKemen Agraria dan TTRPemerintah DaerahKemen Ristek-DiktiKemen PertanianKemen PerikananBPPTPemdaSlide - 32Penyediaan lahan kawasan industriKetersedian SDAKonektivitas: jalan, pelabuhan laut, bandaraKetersediaan energi, airInsentif fiskal dan non fiskalIklim investasi (PTSP)Perda-perda bermasalahPenyediaan TK terampilSosialisasi mental kewirausahaanScience dan Techno ParkINDUSTRIALISASISlide - 33BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN KARAKTER DAN POTENSI PARIWISATAPercepatan Pembangunan Akses TransportasiPercepatan Pembangunan Akses Informasi dan KomunikasiPeningkatan Infrastruktur Pengembangan Budaya LokalPercepatan Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pariwisata (intersullar tourism)Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Lokal /Sekitar Objek WisataPengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis pada Eco-tourismKeterlibatan Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Lokasi Pariwisata Kebijakan Anggaran Pembangunan PariwisataPeningkatan Jumlah Investor NasionalKemen Pariwisata;PemdaKemen Pariwisata; Kemen PU;Kemen Perhubungan; Kemen BUMN; PemdaKemen Pariwisata; Kemen Kominfo;PemdaKemen Pariwisata; Kemen BUMN;PemdaKemen Pariwisata;Kemen Budaya Dikdasmen;PemdaKemen Pariwisata;Kemen Keuangan;PemdaKemen Pariwisata;PemdaKemen Koperasi &UKM;Kemen Pariwisata;Badan Pengembangan Ekonomi Kreatif; Pemda; Kemen Pariwisata; Kemen Budaya Dikdasmen;PemdaPEMBANGUNAN KARAKTER DAN POTENSI PARIWISATASlide - 34Akses transportasiAkses informasi dan komunikasiPengembangan budaya lokalPengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisataKualitas SDM masyarakat lokalEkonomi kreatif berbasis eco-tourismKeterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lokasi pariwisataKebijakan anggaran pembangunan pariwisataPeningkatan jumlah investor nasionalPARIWISATASlide - 35