KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Menuju Industri Perikanan Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Disampaikan dalam acara: Sosialisasi Menuju Industri Perikanan Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan Bali, 10 Desember 2012
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
Menuju Industri Perikanan Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan
Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Disampaikan dalam acara: Sosialisasi Menuju Industri Perikanan Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan
Bali, 10 Desember 2012
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
I. PERIKANAN DAN KELAUTAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
II. INDUSTRI PERIKANAN RAMAH LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN
III. ARAH MEMBANGUN INDUSTRI PERIKANAN RAMAH LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN
2
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
I. PERIKANAN DAN KELAUTAN DALAM RENCANA
PEMBANGUNAN NASIONAL
3
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
ALUR PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM RPJMN 2010-2014
4
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
PERANAN PERIKANAN DAN KELAUTAN
5
PERIKANAN DAN KELAUTAN
FUNGSI EKONOMI
Menyumbang PDB nasional 3,34 persen terhadap pertumbuhan PDB
non migas (2011)
Penghasil pangan sebagai sumber protein hewani Produksi perikanan
12,38 juta ton (2011)
Menyumbang penyerapan tenaga kerja 2,73 juta nelayan dan 3,35 juta
pembudidaya (2011)
Menyumbang devisa negara melalui ekspor hasil perikanan USD 3,21
miliar
FUNGSI LINGKUNGAN
Berperan dalam hal konservasi luasan kawasan konservasi laut dan perairan yang dikelola 2,54 juta ha
(2011)
Pengelolaan SD kelautan perikanan pengawasan terhadap illegal fishing
dan kegiatan yang merusak SD Kelautan dan Perikanan
BELUM TERHITUNG: 1. DAMPAK 2. CAUSAL LOOP 3. NILAI KEHATI
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
6
PERIKANAN
PERAIRAN BERSIH
KEHATI PERAIRAN DAN
LAUT
DAMPAK PENCEMARAN
PENCEMARAN KEBERLANJUTAN
MENJAGA CAUSAL LOOP - KETERGANTUNGAN
1. Apa saja, siapa penghasil
2. Bagaimana mengukur dan membagi
3. Siapa yang melakukan
1. Apa/siapa yang terkena
2. Pengukuran dan seberapa besar?
3. Pihak penyebab dan terkena dampak?
4. Bagaimana/dg cara apa menegakkan aturan?
1. Apa saja yg harus diamankan, dimana
2. Cara pengamanan dan penegakan aturan
Pengelolaan limbah dan monitoringnya
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
II. INDUSTRI PERIKANAN
RAMAH LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN
7
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS UU 32/2011
PENGENDALIAN LH
PENCEGAHAN:
1. KLHS (PP)
2. Tata Ruang
3. Baku Mutu LH (Permen)
4. Kriteria Baku Kerusakan LH (PP)
5. Amdal (PP dan Permen)
6. UKL-UPL (Permen)
7. Perizinan (PP)
8. Instrumen ekonomi LH (PP)
9. Peraturan PerUU berbasis LH
10. Anggaran Berbasis LH
11. Analisis Resiko LH (PP)
12. Audit LH (Permen)
PENANGGULANGAN:
a. Pemberian informasi peringatan
b. Pengisolasian pencemaran
c. Penghentian sumber pencemaran
PEMULIHAN:
a. Penghentian sumber dan pembersihan unsur pencemar
b. Remediasi
c. Rehabilitasi
d. Restorasi
8 PP PP
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS RESPONSIBLE FISHERY-FAO
Fishery Management
Fishing operations
Aquaculture development
Integration of fisheries into coastal area
management
Post harvest and trade practices
Fishery research
9
FISHERIES MANAGEMENT 1. Policy, kerangka legal dan
kelembagaan dan menga-dopsi ketentuan konservasi dan pemanfaatan perikanan berkelanjutan dalam jangka panjang.