Pengelolaan Sumber Daya Air dan Otonomi Daerah€¦ · UU No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah: Pendelegasian dari pemerintah pusat ke pemda untuk pemecahan masalah dan pendanaan

Pengelolaan Sumber Daya Air dan Otonomi Daerah

MKP PERENCANAAN DAS

DR. Johannes Parlindungan Siregar

Perencanaan Wilayah dan Kota - UB

1

PENAWARAN DAN PERMINTAAN SUMBER DAYA AIR

2

Ketersediaan air

Ketersediaan air terbatas, terutama karena dipengaruhi oleh SIKLUS HIDROLOGI

Penyebaran hujan tidak merata karena dipengaruhi: •  Keadaan geologi •  Kelembaban •  Evapotranspirasi dan evaporasi •  Kerusakan lingkungan

Kodoatie et al. Pengelolaan SDA dalam otonomi daerah

3

Ketersediaan air

Indeks Ketersediaan Air (IKA): Ketersediaan air alami dalam ribuan meter kubik per orang per tahun

Wilayah / Benua IKA

Asia 4

Indonesia 16.8

Australia dan Oceania 84

Kodoatie et al. Pengelolaan SDA dalam otonomi daerah Radhika et al. 2013. Neraca ketersediaan air permukaan dan kebutuhan air pada wilayah sungai di Indonesia

Ketersediaan air permukaan terdiri dari: •  Air yang mengalir di

permukaan berupa sungai •  Air yang tertampung di kolam,

waduk dan rawa •  Air tanah

Kondisi tidak merata sepanjang tahun

4

Kebutuhan air

Kebutuhan domestik

Irigasi pertanian

Industri

Neraca Air dan Indeks Pemakaian Air

5

6

Permasalahan terkait AIR 1)  Darisegikuan*tas,apabilakeberadaanairterlaluberlebihansehingga

melampauidayadukung/kapasitastampungyangada,makayangterjadiadalahbanjirdanmasalahnya.

2)  Sementarabilakeberadaanairterlalusedikitatausangatkurangdaribatasminimumkeberadaannya/keandalannya,makayangterjadiadalahmasalahkekeringan.

3)  Darisegikualitas,keberadaanairdansumberair=dakakanmemberikanmasalahbilabatasambang=dakterlampauiolehbebanpencemaranyangterjadi.

4)  Namunke=kapengaruhperubahanlingkunganmenyebabkanpenurunankualitasdanmeningkatnyabebanpencemaran,baiksecarafisik(sedimentasi,sampah,limbah,bendapadat)maupunsecarabiologis,kimiawi(BOD,kandunganlogamberat,kandunganunsurkimiawi),makayangterjadiadalahmasalahpencemaranlingkunganyangmenyebabkanair=daklagilayakuntukdimanfaatkanmaupundidayagunakan.

7

SUMBER DAYA AIR DALAM OTONOMI DAERAH

8

OTODA UU No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah: Pendelegasian dari pemerintah pusat ke pemda untuk pemecahan masalah dan pendanaan kegiatan pembangunan Tugas Pokok Pemda dalam rangka Otoda: •  Menggali dan memanfaatkan sumber daya (manusia, alam, ruang, industri

dan ekonomi) untuk optimalisasi pembangunan (sektor dan wilayah) •  Mengembangkan dan mengoptimalkan lembaga (institusi) untuk kegiatan

pembangunan

SUSTAINABLE DEVELOPMENT dan DESETRALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Perlu ada keterpaduan kelembagaan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan SDA

Kodoatie et al. Pengelolaan SDA dalam otonomi daerah

9

Klasifikasi DAS menurut wilayahnya

Suprayogi et al. 2013. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai p

Klasifikasi menurut batas administrasi. DAS tidak pernah memiliki batas yang bertepatan dengan batas-batas wilayah admin, sehingga perlu diklasifikasikan menurut hamparan wilayah dan fungsi strategisnya (KepMenHut No.52/Kpts-II/2001): •  DAS Lokal: secara utuh berada di kota/kabupaten yang hanya

dimanfaatkan oleh kab/kota tersebut •  DAS Regional: melewati lebih dari satu kab/kota atau diusulkan kab/kota

untuk dikelola Provinsi dan/atau bersifat strategis bagi pembangunan regional

•  DAS Nasional: melewati lebih dari satu provinsi dan/atau bersifat strategis bagi pembangunan nasional

Klasifikasi menurut wilayah pengelolaan (Satuan Wilayah Sungai): seberapa luas DAS dikelola dan disesuaikan dengan keterkaitan antar komposisi DAS

10

Role sharing pemerintah daerah

•  Dalam institusi koordinasi: pada SWS Nasional, pimpinan daerah sebagai anggota; pada SWS Provinsi, gubernur sebagai ketua dan bupati/walikota sebagai anggota; pada SWS Kabupaten, bupati sebagai ketua

•  Dalam institusi pengelola (Perum):pada SWS Nasional, gubernur sebagai anggota dewan pengawas (Dewas); pada SWS Provinsi, gubernur sebagai ketua Dewas dan bupati sebagai anggota Dewas

•  Sesuai aturan perusahan, bila pemda belum memiliki investasi maka sudah mendapatt income dari retribusi air dan bahan galian C; bila sudah memiliki investasi maka pemda sebagai share-holder dan menerima divident

•  Pemda dapat membentuk joint dengan perum yang bersangkutan.

11

Kendala

Hanya sebagian kecil SWS yang telah memiliki master plan dengan cakupan yang bervariasi. Umumnya mencakup unsur irigasi dan pengendalian banjir; tanpa mencakup penyediaan air baku, pembangkit tenaga listrik, pengendalian kualitas air, pengelolaan DAS, drainase, dll. Faktor-faktor yang menjadi masalah:

•  Luasnya wiayah NKRI, dengan kepadatan penduduk yang beragam dan ekonomi yang rendah

•  Keterbatasan sistem pendanaan

•  Kelembagaan: master plan disusun berdasarkan sektor instansi terkait dan tidak terpadu

•  Kendala sosial: masalah pembebasan lahan.

12

13

DAS brantas

KepmenPU no268/KPTS/M/2010: Pola pengelolaan SDA wilayah Sungai Brantas

14

Penggunaan Lahan di DAS BRANTAS


Good governance dalam pengelolaan SDA

Juwono dan Subagiyo. 2017. Ruang Air dan Tata Ruang

Mengimplementasikan Integrated Water Resource Management (IWRM) yang menyangkut 4 hal: •  Lahan dan air •  Air permukaan dan bawah

permukaan •  DAS dan kawasan pesisir

yang berbatasan •  Keterpaduan pengelolaan

dari hulu ke hilir

Good governance

Accountable

Transparent

Responsive

Equitable and inclusive

Effective and efficient

Follows the rule of law

Participatory

Consensus oriented

15

Integrated water resource management

Global Water Partnership. 2005. Integrated water resources management plans

Integrated water resources management is a systematic process for the sustainable development, allocation and monitoring of water resource use in the context of social, economic and environmental objectives

PRINCIPLES:

•  Fresh water is a finite and vulnerable resource, essential to sustain life, development and the environment

•  Water development and management should be based on a participatory approach, involving users, planners and policymakers at all levels

•  Women play a central part in the provision, management and safeguarding of water

•  Water has an economic value in all its competing uses and should be recognised as an economic good as well as a social good

16

Integrated water resource management

Global Water Partnership. 2005. Integrated water resources management plans

17

Good governance dalam pengelolaan SDA


Desentralisasi dalam pengelolaan SDA perlu memperhatikan beberapa hal: •  Hindari konflik kepentingan antar daerah •  Integrasi antar wilayah •  Keseimbangan pembangunan antar daerah •  Pendekatan satu kesatuan sistem yang berkelanjutan,

misalnya mempergunakan batas Satuan Wilayah Sungai, one river one plan - one management system

18

PENGELOLAAN DAS BERKELANJUTAN

Strategi pembangunan berkelanjutan

•  Menjamin pemerataan dan keadilan sosial

•  Menghargai keanegaragaman hayati

•  Menggunakan pendekatan integratif

•  Perspektif jangka panjang

Suprayogi et al. 2013. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Pengelolaan DAS secara terpadu: Pendekatan holistik dalam mengelola sumberdaya alam yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam secara berkesinambungan

20

Pengelolaan DAS terpadu

Tujuan: •  Terselenggaranya koordinasi, keterpaduan dan keserasian dalam

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi DAS •  Terkendalinya hubungan timbal balik SD Alam dan lingkungan DAS dengan

kegiatan manusia SASARAN: •  Terciptanya kondisi hidrologis DAS yang optimal •  Meningkatnya produktivitas lahan yang diikuti oleh perbaikan kesejahteraan

masyarakat •  Tertatanya dan berkembangnya kelembagaan formal dan informal

masyarakat dalam pengelolaan DAS dan konservasi tanah •  Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat •  Terwujudnya pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan

berkeadilan


21

Beberapa hal yang perlu diperhatikan

•  Terdapat keterkaitan antara berbagai kegiatan dalam pengelolaam sumberdaya alam dan pembinaan aktivitas manusia

•  Melibatkan berbagai disiplin ilmu •  Meliputi hulu, tengah dan hilir

•  Hulu: daerah dengan fungsi konservasi dengan kerapatan drainase tinggi, kelerengan besar (15%), bukan daerah banjir, jenis vegetasi biasanya hutan

•  Tengah: daerah transisi beruwujud bendungan / waduk berfungsi untuk mengatur air ke daerah hilir

•  Hilir: daerah dengan kerapatan drainase lebih kecil dengan kelerengan sampai sangat kecil (8%), daerah genangan / banjir vegetasi didominasi tanaman pertanian kecuali di daerah estuaria (tanaman gambut / bakau)


22

Komponen pengelolaan

•  Penduduk yang tinggal dalam DAS meruakan komponen penting program pengelolaan. Meningkatkan kesadaran dan komitmen penduduk

•  Pengendalian untuk meminimalkan laju degradasi dan memperbaiki sumberdaya alam: pengendalian lahan yang dapat ditanami, lahan tidur, aliran air dan kelembagaan sosial,juga meliputi perbaikan pepohonan,hutan, dsb

•  Pengembangan dan pengelolaan sumberdaya alam: lahan, hutan dan air

•  Diversifikasi mata pencaharian


23

Konsep pengelolaan DAS terpadu

24

KONSEP PEMANFAATAN KONSEP PEMANFAATAN RUANG KONSERVASIRUANG KONSERVASI

25

Kriteria dan indikator kinerja DAS KRITERIA INDIKATOR

Lahan dan penggunaan lahan

•  Ketimpangan penggunaan lahan •  Penutupan vegetasi •  Pengelolaan dan produktivitas lahan •  Erosi dan longsor lahan

Tata air dan kualitas air

•  Fluktuasi debit air •  Hasil air setahun •  Muatan sedimen •  Kualitas air •  Respon DAS terhadap hujan

Sosial, ekonomi dan budaya

•  Tingkat kepedulian masyarakat •  Partisipasi masyarakat •  Tekanan penduduk •  Tingkat kesehatan masyarakat •  Tingkat pendapatan masyarakat •  Beban tanggungan keluarga

Kelembagaan •  Pemberdayaan lembagan lokal/adat •  Ketergantungan masyarakat •  Kegiatan usaha bersama •  Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi

Suprayogi et al. 2013. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 26

MODEL ALOKASI AIR

27

28

Mekanisme

Marginal Cost Pricing

Harga air sama dengan marginal cost yang harus dikeluarkan.

Kelebihan Kekurangan

Secara teori lebih efisien karena: •  Marginal cost = benefit •  Menghindari “under price” •  Dapat digabungkan dengan

biaya polusi dan pajak eksternalitas

•  Marginal cost bersifat multidimensi •  Marginal cost bervariasi menurut waktu

(short term atau long term) •  Marginal cost akan bervariasi juga

tergantung peningkatan demand terjadi sementara atau tetap

Dinar et al. 1997. Water allocation mechanism principles and examples

29

Public (Administrative) Water Allocation


Dapat mendorong keadilan dalam pemanfaatan air (equity) dan konservasi

•  Terutama untuk daerah yang kekurangan air, subsidi membuat harga tidak lagi mencerminkan biaya pengadaan air dan nilai air bagi pengguna

•  Cenderung top-down, kurang partisipasi •  Kegagalan public allocation untuk

memberi insentif bagi pengguna air untuk melakukan konservasi air

Pemerintah harus berperan dalam alokasi air karena: sulit memperlakukan air sebagai barang pasar, air adalah barang publik (public good) dan pengelolaan air dalam skala besar terlalu mahal bagi sektor swasta.


30

Water Markets


•  Penjual dan pembeli sama-sama mendapat keuntungan

•  Keamanan dalam penyediaan air

•  Pengguna air terlibat dalam membayar eksternalitas

•  Kesulitan dalam mengukur penggunaan air

•  Penyediaan air bagi warga miskin •  Perubahan guna lahan dari pertanian ke

perkotaan dapat mengakibatkan degradasi lingungan. Kondisi ini tidak dapat dihindari oleh model water markets

•  Pasar harus memiliki penjual dan pembeli yang identik dengan pengetahuan yang sama mengenai peraturan pasar dan transaksi harga yang sama

•  Penjual dan pembeli bebas dalam membuat keputusan dalam bertransaksi

•  Keputusan yang diambil seseorang tidak berdampak pada orang lainnya •  Deman dan supply menentukan jumlah air yang diperdagangkan dan

harganya


31

User-Based Allocation


•  Fleksibilitas dalam memenuhi pola kebutuhan pengguna

•  Secara sosial dan politis dapat diterima oleh masyarakat dan pemerintah

•  Sulit mencapai transparansi kelembagaan

•  Biasanya pengelolaan dan pemanfaatan tidak bersifat lintas sektoral

•  Membutuhkan lembaga yang mampu mendorong partisipasi pengguna air dalam pengelolaan sumber daya. Misalnya: kelompok tani pengelola irigasi

•  Air dipandang sebagai “common pool” resource


32

IMPACTS OF WATERSHED MANAGEMENT

Components of Watershed Management

34

Human resource development

Water management and utilisation

Soil and land management

Crop yield management

Reforestation, area closure, silviculture, agroforestry

Pasture management, fodder crop production

Livestock management

Rural energy management

Farm and off-farm activities to create and enhance value

Forch and Schutt. 2004. Watershed management – an intrduction

35

Human capital management

36

Participation

•  The establishment of appropriate organisations and associations within the community of water users and farmers

•  Bringing attention and awareness of the role of women to the personnel; •  Identifying the needs and entitlements of the poorest parts of the

population; •  Investigating local, indigenous watershed management techniques and

initiatives;

Woman as a decision makers

Perempuan paling banyak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan air, seperti aktivitas membersihkan dan menyiapkan makanan (faktor budaya)

Integrated urban water system

37

Grigg. 2016. Integrated water resource management

•  Reduce risk by diversifying water sources •  Protect water quality and match it with water use •  Integrate water storage, distribution, treatment, recycling, and disposal

infrastructure •  Protect water sources •  Serve public purposes and account for nonurban users •  Promote equity and participation by aligning formal and informal

institutions •  Coordinate sector actions and recognize links among water, land use,

and energy •  Promote efficiency and sustainability and use best management

practices

Principles


39

•  Governance and management: are systems under one management structure, and is water aligned with urban plans to harmonize decisions across sectors?

•  Resource use: is recycling used for effective resource management?

•  Service delivery: are services efficient by coordination of water supply, sanitation, wastewater, and stormwater?

•  Natural systems: is sustainability promoted by low-impact development, and is pollution prevented and ecology sustained?

•  Social: is harmony and goodwill promoted among formal and informal sectors, and is security enhanced?

Integrated urban water system

Tolok ukur:


Water uses, services and infrastructure

40


41


Pemanfaatan DAS Brantas

42


Pengembangan pertanian di WS Brantas:

•  Mengidentifikasi potensi lahan yang sesuai untuk pengembangan komoditas padi, jagung, kedelai, tebu dan sapi potong (Padi dan Palawija di Nganjuk, Jombang, Blitar, Mojokerto; Sapi potong di Batu, Malang dan Kediri).

•  Meningkatkan kemampuan infrastruktur fisik dengan merehabilitasi jaringan irigasi lama dan membangun jaringan irigasi baru untuk pengembangan lahan sawah di WS Brantas yang masih mungkin untuk dikembangkan (DAS Tengah, Ringin Bandulan, Kondang Merak). Dalam jangka pendek, strategi perluasan areal pertanian dapat diprioritaskan untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur.

•  Lahan sawah irigasi yang ada sekarang di WS Brantas saat ini seluas 305.120 ha, perlu dipertahankan keberadaannya karena sawah tersebut telah menghabiskan investasi yang besar dalam pencetakan dan pembangunan jaringan irigasinya, dengan mengupayakan memperketat proses alih fungsi lahan berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan atau bila mungkin dengan menetapkan lahan sawah abadi.

43

Kaw Pengambangan Utama

Potensi Unggulan Prioritas Pengembangan

Surabaya dan sekitarnya

•  Perdagangan jasa •  Industri •  Perikanan •  Pariwisata

•  Kawasan industri •  Aglomerasi permukimankota •  Potensi wisata •  Perikanan tambak

Kediri-Tulungagung- Blitar dan sekitarnya

•  Perkebunan •  Pertanian •  Tanaman pangan •  Industri tambang

•  Pertanian teknis dan peternakan •  Sentra kerajinan home industry •  Agro industri •  Potensi perikanan

Malang dan sekitarnya

•  Industri •  Pertanian tanaman

pangan •  Perkebunan •  Pariwisata

•  Pertahankan budaya tanaman holtikultura di Batu, Poncokusumo dan Nongkojajar, konsep Agropolitan

•  Potensi wisata Malang Timur •  Wisata alam di Batu dan Malang


Kawasan Andalan pada WS Brantas dalam RTRW Jatim:

44


45


46


Pengelolaan Sumber Daya Air dan Otonomi Daerah€¦ · UU No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah: Pendelegasian dari pemerintah pusat ke pemda untuk pemecahan masalah dan pendanaan

Documents