PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI Anggota Badan Pelaksana A5 (Perencanaan dan Manajemen Risiko) Badan Pengelola Keuangan Haji Disampaikan dalam Kuliah Tamu pada FEB UI Depok, 13 Desember 2019 STRICTLY CONFIDENTIAL BPKH RI @BPKHRI BPKHRI BPKH RI www .bpkh.go.id
33
Embed
PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI · 2019-12-13 · PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI Anggota Badan Pelaksana A5 (Perencanaan dan Manajemen Risiko) Badan Pengelola Keuangan Haji Disampaikan dalam
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI
Anggota Badan Pelaksana A5(Perencanaan dan Manajemen Risiko)Badan Pengelola Keuangan Haji
Disampaikan dalam Kuliah Tamu pada FEB UIDepok, 13 Desember 2019
Negara menjamin kemerdekaanpenduduk untuk beragama danberibadah menurut agamanya dan kepercayaannya.
KEMERDEKAAN BERIBADAH
Jumlah Jemaah yang mendaftaribadah haji terus meningkatsedangkan kuota haji terbatassehingga jumlah Jemaah haji tunggu meningkat.
JUMLAH WAITING LIST MENINGKAT
Peningkatan jumlah Jemaah haji tunggu mengakibatkan terjadinya
penumpukan akumulasi dana haji.
AKUMULASI DANA HAJI
Akumulasi dana haji berpotensiditingkatkan nilai manfaatnya
guna mendukungpenyelenggaraan ibadah haji yang
lebih berkualitas.
POTENSI PENINGKATAN NILAI MANFAAT
3
FRDasar Hukum
PERATURAN PRESIDENUNDANG-UNDANG PERATURAN PEMERINTAH
Perpres No.110 Tahun2017 tentang Badan Pengelola Keuangan
Haji
UU No.34 Tahun 2014tentang Pengelolaan
Keuangan Haji
PP No.5 Tahun 2018 tentang PelaksanaanUU No.34 tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Haji
4
LATAR BELAKANG DAN DASAR HUKUM
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
KONSEP PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI
PENCAPAIAN BPKH S.D. 2019
RENCANA BPKH 2020
OUTLINE
5
FRBPKH dan Keuangan Haji
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah lembagayang melakukan Pengelolaan Keuangan Haji.
Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajibanPemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait denganpenyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalambentuk uang atau barang yang dapat dinilai uang sebagaiakibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baikyang bersumber dari Jemaah Haji maupun sumber lainyang sah dan tidak mengikat.
6
FRVisi dan Misi
Visi:“Menjadi Lembaga pengelola keuangan haji terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi Jemaah
Haji dan Kemaslahatan Umat”
Dasar hukum: UU No.34 Tahun 2014,Perpres No.110 Tahun 2017, PP No.5 Tahun 2018.
Misi:1. Membangun kepercayaan BPKH melalui sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan modern.2. Meningkatkan efisiensi dan rasionalitas pengelolaan keuangan haji melalui kerjasama strategis.3. Melakukan investasi pada imbal hasil yang optimal sesuai dengan prinsip Syariah dan mempertimbangkan
aspek keamanan, kehati-hatian dan likuiditas.4. Menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan sumber
daya manusia yang berintegritas dan profesional.5. Memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dibentuk pada bulan Juni 2017 berdasarkan Keputusan Presiden No.74/P Tahun2017 dalam rangka mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7
FROrganisasi BPKH
Dewan Pengawas
Badan Pelaksana8
FRTransisi Kantor BPKH
Lt. 20 Kementerian Agama Lt. 1, 5, 12 Graha MR 21 Menara Bidakara
2017 - 2018 2018 - 2019 AUG 2019 -Sekarang
9
FRStakeholders BPKH
Mitra InvestasiBPKH
Mitra KemaslahatanBPKH
KEMENTERIAN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KBIH
MEDIA Masyarakat10
FRBank Penerima Setoran Dana Haji
32 BPS-BPIH
Saat ini
Periode Sebelumnya
15 BPS-BPIH
2x
11
FRPegawai BPKH
14.000 Profesional Muda
Deputi Kepala Divisi Staf Senior Staf Junior
120 Profesional Muda
Hanya < 1% terpilihKompetitif tanpa Intervensi
12
LATAR BELAKANG DAN DASAR HUKUM
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
KONSEP PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI
PENCAPAIAN BPKH S.D. 2019
RENCANA BPKH 2020
OUTLINE
13
FRAsas dan Tujuan Pengelolaan Keuangan Haji
Asas-asas dalam pengelolaankeuangan haji:
a) Prinsip Syariah
b) Prinsip kehati-hatian
c) Manfaat
d) Nirlaba
e) Transparan
f) Akuntabel
Tujuan pengelolaan keuangan haji adalah:
a) Meningkatkan kualitaspenyelenggaraan ibadah haji
b) Meningkatkan rasionalitasdan efisiensi penggunaanBPIH
c) Meningkatkan manfaat bagikemaslahatan umat Islam
14
Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan secara Korporatif dan Nirlaba.
Keuangan Haji wajib dikelola di Bank Umum Syariah dan/atauUnit Usaha Syariah.
FRKonsep Dasar Pengelolaan Keuangan Haji
Sumber Penerimaan Item-item Pengeluaran
Setoran awal
Setoran lunas
Efisiensi dana operasionalhaji
Dana Abadi Umat (DAU)
Sumber lain (sah tidakmengikat)
Nilai Manfaat dariPenempatan Dana Haji
Nilai Manfaat dari InvestasiDana Haji
Nilai Manfaat dariPenempatan DAU
Nilai Manfaat dari InvestasiDAU
Penyelenggaraan Ibadah Haji
Biaya operasional BPKH
Pengembalian kepada Jemaah batal berangkat Haji
Program Kemaslahatan
Virtual account Jemaah Haji tunggu
15
FRPenempatan dan Investasi untuk Dana Haji dan DAU
16
Penempatan:
a) Tabungan
b) Giro
c) Deposito
Investasi:
a) Surat Berharga Syariah Negara
b) Surat Berharga Syariah Bank Indonesia
c) Efek Syariah yang diawasi oleh OJK:
i. Saham Syariah
ii. Sukuk
iii. Reksadana Syariah
iv. Efek beragun asset Syariah
v. Dana investasi real estat Syariah
vi. Efek Syariah lainnya
d) Emas
e) Investasi langsung
f) Investasi lainnya
FRPeningkatan Dana Haji dan Nilai ManfaatNilai Dana Haji meningkat sekitar Rp10 Triliun setiap tahun yang berasal dari pendaftar baru dan kenaikan nilaimanfaat, dimana pendapatan Nilai Manfaat yang didapatkan BPKH dari pengelolaan Dana Haji tersebut meningkatsekitar Rp1 Triliun per tahun.
2019
2020
112
122
132
100 105 110 115 120 125 130 135
2018
Peningkatan Dana Haji (dalam Triliun Rupiah)(Tahun 2020 proyeksi)
2019
2020
5.7
7.2
8.0
0 2 4 6 8 10
2018
Peningkatan Nilai Manfaat (dalam Triliun Rupiah)(Tahun 2020 proyeksi)
17
FRGambaran Biaya Haji Reguler Indonesia
18
Jemaah Haji Reguler Indonesia, 2019
Kontribusi/”subsidi” biaya haji dalam BPIH = 50%
Biaya Haji Per Jemaah (BPIH) Rp. 67-76 Juta• Setoran Awal Rp. 25 juta• Pelunasan Rp. 8-15 juta• Nilai Manfaat BPKH Rp. 35 juta
Jumlah Hari: 42 Kuota Haji: 214 Ribu Jemaah
Jemaah Tunggu: 4,2 JutaPendaftar: 650 ribu
Waktu Tunggu: Rata-rata 20 tahun
Bipih
FRGambaran Biaya Haji Khusus dan Furoda Indonesia
19
Haji Khusus dikelola oleh PIHK
US$ 10.00-20.000
Haji Khusus Non Kuota (Furoda)dikelola oleh PIHK
US$ >US$ 20.000
• Setoran Awal US$ 4.000• Total Paket US$ 10.00-20.000
Jemaah Tunggu: 100 ribu (10 ribu/tahun)
Kuota Haji: 17 Ribu
Waktu Tunggu: 6 tahun
Total Paket US$ >US$ 20.000
Waktu Tunggu: --
Kuota Haji: Tidak ada quota (<1% Kuota)
FRPerbandingan BPIH, Nilai Manfaat, dan Bipih secara Umum
Gedung Perkuliahan UIN ManadoInstitut Teknologi Sumatera
Tahun 2019, seluruh pengelolaan Sukuk Negara beralih ke BPKH
125,02%
Pembangunan KUA Subah Batang
FRKegiatan Kemaslahatan BPKH
24
Bantuan Korban Bencana Alam di Palu, Sulawesi Tengah
FRPencapaian Kinerja BPKH
25
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikanopini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atasLaporan Keuangan tahun 2018.
FRPencapaian Kinerja BPKH
26
Memperoleh sertifikat ISO 9001:2015• Proses penempatan dana• Proses investasi di surat berharga• Kegiatan Kemaslahatan• Proses pengembalian dana pembatalan• Proses audit internal
FRPencapaian Kinerja BPKH
27
BPKH menggunakan prinsipFour Eyes dalam proses pengambilan keputusan pada:1. Penempatan Dana2. Investasi3. Kegiatan Kemaslahatan
BPKH menggunakan Balanced Scorecard dalam melakukan penilaian Kinerja Unit dan Individu