Pengelolaan Kawasan Konservasi Modren

8/18/2019 Pengelolaan Kawasan Konservasi Modren

1/34

AKADEMIK DRAFT

STRATEGI PEMBENTUKAN KESATUAN

PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI

(KPHK)


2/34

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..........................................................

B. Tujuan ......................................................................

C. Manfaat ....................................................................

1

2

2

II. LANDASAN HUKUM ..................................................... 3

III. KRITERIA DAN PROSEDUR PEMBENTUKAN KPHK

A.

Kriteria Pembentukan KPHK ........................................

B. Prosedur Pembentukan KPHK .....................................

5

6

IV. STRATEGI PEMBENTUKAN KPHK

A. Aspek Kawasan ........................................................

B. Aspek Pengelolaan

1. Penataan Kawasan dan Penyusunan RencanaPengelolaan ............................................................

2.

Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan ...................

3. Rehabilitasi dan Reklamasi Kawasan.................................................................

4 Perlindungan dan Konservasi Alam

8

11

16

19


3/34

I. PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Sesuai pasal 4 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan

bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya penguasaan

hutan oleh negara tersebut memberi wewenang kepada pemerintah

untuk:

1. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan

hutan, kawasan hutan dan hasil hutan,

2. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau

kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan,

3. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara

orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum

mengenai kehutanan.

Pengurusan hutan tersebut di atas bertujuan untuk

memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan

lestari untuk kemakmuran rakyat. Pengurusan tersebut meliputi

kegiatan penyelenggaraan: 1) Perencananaan kehutanan, 2)

Pengelolaan hutan, 3) Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan

latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan 4) Pengawasan.

Dalam menyelenggarakan pengelolaan hutan untuk mencapai

kelestarian hutan dibutuhkan 2 (dua) hal yang sangat mendasar

yakni: adanya unit-unit pengelolaan hutan atau Kesatuan Pengelolaan

Hutan (KPH) dan dibentuknya organisasi pengelolanya di tingkat tapak


4/34

efisien dan lestari. KPH terdiri dari KPH Konservasi (KPHK), KPH

Lindung (KPHL) dan KPH Produksi (KPHP). KPH Konservasi (KPHK)

adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya

atau didominasi oleh kawasan hutan konservasi

Pengelolaan hutan konservasi, yang meliputi Taman Nasional

(TN), Cagar Alam (CA), Suaka Margasatwa (SM), Taman Wisata Alam

(TWA), dan Taman Buru (TB) saat ini masih dikelola secara parsialoleh unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan

Konservasi Alam (PHKA). Kawasan TN dikelola oleh Balai Besar/ Balai

Taman Nasional, sedangkan kawasan CA, SM, TWA dan TB dikelola

oleh Balai Besar/ Balai Konservasi Sumberdaya Alam. Khusus Taman

Hutan Raya (TAHURA), sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun

1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan di Bidang Kehutanan

Kepada Daerah, TAHURA dikelola oleh pemerintah propinsi.

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan konservasi yang efisien

dan lestari sebagaimana diamanatkan oleh Permenhut No. 6 /Menhut-

II/ 2009 maka perlu dibangun Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi

(KPHK). Berkenaan dengan hal tersebut maka perlu dirumuskan suatu

strategi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan

pembentukan KPHK.

B. Tujuan

Merumuskan strategi pembentukan KPHK yang didasarkan atas

analisis terhadap ketentuan yang berkaitan dengan Kesatuan

Pengelolaan Hutan (KPH) dan kondisi pengelolaan kawasan konservasi

saat ini.


5/34

II.

LANDASAN HUKUM

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum dalam

analisis dan perumusan strategi pembangunan KPHK adalah :

1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

3) Paraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan

Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan

Raya, dan Taman Wisata Alam.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1998 tentang Penyerahan

Sebagian Urusan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah

5) Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka

Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

6) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan

dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaaatan Hutan

dan Penggunaan Kawasan Hutan.

7) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan

Kehutanan

8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo PP Nomor 3 tahun

2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,

serta Pemanfaatan Hutan

9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota


6/34

12) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 02 Tahun 2007 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi

Sumberdaya Alam.

13) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 03 Tahun 2007 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.

14) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P 6/ Menhut-II/2009 tentang

Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan


7/34

III. KRITERIA DAN PROSEDUR PEMBENTUKAN KPHK

A.

Kriteria Pembentukan KPHK

Berdasarkan Pasal 5 Permenhut No. 6 /Menhut-II/ 2009, kriteria

pembentukan wilayah KPH adalah :

1. Kepastian wilayah kelola, indikatornya adalah :

a. Berada dalam kawasan hutan tetap setelah tahap penunjukan atau

penataan batas, atau penetapan kawasan hutan

b. Mempunyai letak, luas dan batas yang jelas dan relatif permanen

c. Setiap areal unit pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan

wajib meregister arealnya dalam wilayah KPH

d. Batas wilayah KPH sejauh mungkin mengikuti batas-batas alam

2. Kelayakan ekologi, indikatornya adalah :

a. Posisi dan letak wilayah KPH mempertimbangkan kesesuaian

terhadap DAS atau Sub Das

b. Mempertimbangkan homogenitas geomorfologi dan tipe hutan

c. Bentuk areal mengarah ke ideal dari aspek ekologi (kompak,

memanjang)

3. Kelayakan pengembangan kelembagaan pengelolaan hutan,

indikatornya adalah :

a. Luas wilayah KPH dalam batas rentang kendali yang optimum

b. Mempertimbangkan keutuhan batas izin pemanfaatan hutan dan

penggunaan kawasan hutan.

4. Kelayakan pengembangan pemanfaatan hutan, indikatornya adalah:

a. Mempertimbangkan kemungkinan pemanfaatan potensi

sumberdaya hutan


8/34

Sampai saat ini Pemerintah telah menetapkan dan mengelola

kawasan konservasi sebanyak 521 unit dengan luas 27,206.729 hektar,

yang terdiri dari cagar alam (CA), suaka margasatwa (SM), taman nasional

(TN), taman hutan raya (Tahura), dan taman wisata alam (TWA).

Untuk membentuk KPHK perlu dibuat kriteria kawasan konservasi

yang akan diusulkan menjadi calon KPHK. Mempertimbangkan ketentuan

tentang kriteria pembentukan wilayah KPH sebagaimana diatur pada Pasal

5 Permenhut No. 6 /Menhut-II/ 2009 dan ketentuan pengelolaan KSA dan

KPA sebagaimana diatur pada PP No. 28 Tahun 2011, maka kriteria

pemilihan kawasan konservasi sebagai calon KPHK, sebagai berikut :

a. Telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai kawasan konservasi

(kejelasan status dan tujuan penetapan)

b. Mempunyai letak, luas dan batas yang jelas dan relatif permanen.

c. Zonasi sudah disusun dan ditetapkan

d. Rencana pengelolaan sudah disusun dan disyahkan

e. Sudah dibagi ke dalam wilayah kerja resort (implementasi sistem

pengelolaan berbasis resort)

f. Sistem perlindungan kawasan dan konservasi jenis relatif baik

(implementasi sistem pengelolaan berbasis resort)

g. Pemanfaatan potensi kawasan tinggi (wisata alam dan jasa

lingkungan)

h. Mengembangkan kegiatan pembinaan daerah penyangga

i. Kelembagaan relatif mantap (Organisasi, SDM, Sarpras, Anggaran)

j. Adanya dukungan dari mitra kerja (Pemda, pengusaha, dan/atau

masyarakat)

B Prosedur Pembentukan KPHK


9/34

dan 4) penetapan wilayah KPHK. Uraian masing-masing tahapan sebagai

berikut:

1. Rancang bangun KPHK disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a) mengidentifikasi kawasan hutan dengan mempelajari peta-peta,

b) mendeliniasi wilayah KPHK dalam bentuk peta dengan memberikan

batas luar dan nama KPHK,

c) peta deliniasi wilayah KPHK dideskripsikan secara lengkap dalam

bentuk buku,

d) peta deliniasi wilayah dan buku deskripsi KPHK merupakan

dokumen rancang bangun KPHK,

e) dalam hal hutan produksi dan hutan lindung akan dimasukkan ke

dalam wilayah KPHK perlu mendapat rekomendasi Gubernur.

Rancang bangun KPHK disusun oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis

Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) dengan dukungan data dan

informasi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan pemangku

kepentingan. Rancang bangun KPHK disampaikan oleh Kepala UPT

KSDA kepada Direktur Jenderal PHKA.

Direktur Jenderal PHKA menelaah dan menyampaikan Rancang

Bangun KPHK kepada Menteri Kehutanan untuk mendapatkan arahan

pencadangan dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal

Planologi Kehutanan.

2. Menteri menugaskan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk

menyusun arahan pencadangan KPHK. Direktur Jenderal PlanologiKehutanan menyusun arahan pencadangan KPHK dengan melibatkan

Eselon 1 terkait.

3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan menyampaikan arahan


10/34

IV. STRATEGI PEMBENTUKAN KPHK

Pada dasarnya suatu KPH terbangun atas 3 (tiga) unsur yakni;

adanya wilayah pengelolaan, adanya aktifitas pengelolaan, dan adanya

lembaga pengelola. Untuk itu maka strategi pembentukan KPHK dibagi

kedalam 3 (tiga) aspek, yakni: aspek kawasan, aspek pengelolaan , dan

aspek kelembagaan.

A. Aspek Kawasan

Ketentuan Mengenai Pengelolaan KPH

Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2007 dan Permenhut No. 6 /Menhut-II/

2009, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan

hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola

secara efisien dan lestari.

KPH terdiri dari KPH Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL) dan KPH

Produksi (KPHP). KPH Konservasi (KPHK) adalah kesatuan pengelolaan

hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan

hutan konservasi. KPH dietapkan dalam satu atau lebih fungsi pokok

hutan dan satu wilayah administrasi atau lintas wilayah administrasi

pemerintahan (Pasal 6 PP No. 6 Thaun 2007)

Sedangkan ditinjau dari status kawasannya, berdasarkan Permenhut No. 6

/Menhut-II/ 2009 tersebut terdapat tiga kemungkinan bentuk KPHK, yaitu:

1. KPHK yang wilayahnya terdiri dari satu unit kawasan konservasi,

2. KPHK yang wilayahnya terdiri dari beberapa unit kawasan konservasi,

3. KPHK yang wilayahnya terdiri dari kawasan konservasi dan hutan

dengan fungsi lain (hutan lindung dan hutan produksi) dimana


11/34

berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri.

Berdasarkan usulan tersebut Menteri menetapkan arahan pencadanganunit pengelolaan hutan konservasi (Pasal 29 PP. 4 Tahun 2004).

Ketentuan Mengenai Pengelolaan KK

Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2011, Kawasan Suaka Alam (KSA) yang

terdiri atas cagar alam (CA), suaka margasatwa (SM), dan Kawasan

Pelestarian Alam (KPA) yang terdiri atas taman nasional (TN), taman

hutan raya (Tahura), dan taman wisata alam (TWA) ditetapkan oleh

Menteri. Suatu wilayah ditetapkan sebagai KSA dan KPA apabila

memenuhi kriteria.

Pemerintah telah menetapkan 521 unit kawasan konservasi dengan luas

keseluruhan mencapai 27,206.729 hektar. Sebagian besar (lebih dari 57

persen) dari luasan kawasan konservasi tersebut adalah Taman Nasional

(TN). Secara geografis, kawasan konservasi tersebut menyebar di seluruh

wilayah nusantara dari Sabang sampai Meraoke, mulai dari dasar laut

sampai ke puncak gunung. Dengan demikian maka tidak semua kawasan

konservasi wilayahnya berupa hutan/ daratan. Sebagian kawasankonservasi seluruh wilayahnya berupa perairan/ lautan (seperti: TN.

Kepulauan Seribu, TN. Wakatobi, TN. Karimun Jawa dll.), dan sebagian

lagi merupakan gabungan antara daratan (hutan) dan perairan (seperti :

TN. Ujungkulon, TN. Alas Purwo, TN. Sembilang dll).

Selain itu, kawasan konservasi mempunyai luas yang sangat beragam

mulai dari puluhan hektar hingga lebih dari satu juta hektar. Demikian

pula, ditinjau dari batas administrasi pemerintahan, sebagian kawasan

konservasi berada pada suatu wilayah kabupaten saja, tetapi sebagian

kawasan konservasi lainnya berada pada lintas kabupaten dan lintas


12/34

telah ditetapkan sebagai KPHK tersebut adalah: TN Berbak; TN Ujung

Kulon; TN Halimun Salak; TN Tanjung Puting; TN Kutai; TN Meru Betiri;TN Alas Purwo; TN Bali Barat; TN Gunung Rinjani; TN Bunaken

(ditetapkan tahun 2010) , TN Way Kambas, TN Gunung Merapi, TN

Laiwangi Wanggameti, TN Danau Sentarum, TN Bogani Nani Wartabone,

TN Bantimurung Bulusaraung, TN Baluran, TN Manupeu Tana Daru, TN

Bukit Dua Belas, dan TN Gunung Palung.

S t r a t e g i

Strategi yang perlu dilakukan dalam pembentukan KPHK baru adalah

pemilihan calon KPHK yang memenuhi kriteria sebagaimana diuraikan

pada Sub Bab III A, dengan skala prioritas sebagai berikut:

Prioritas Pertama

adalah calon KPHK yang wilayahnya terdiri dari satu unit kawasan taman

nasional.

Prioritas Kedua

adalah calon KPHK yang wilayahnya terdiri dari dua atau lebih kawasan

taman nasional yang lokasinya berdekatan, misalnya TN Gunung GedePangrango dan TN. Gunung Halimun Salak. Diprioritaskannya kawasan

taman nasional sebagai KPHK karena relatif lebih siap dibandingkan

kawasan konservasi lainnya, baik ditinjau dari aspek kelembagaan,

kemantapan batas kawasan, luas- kekompakan, dan penataaan kawasan,

serta rencana pengelolaan.

Prioritas Ketiga

adalah calon KPHK yang wilayahnya terdiri dari satu unit kawasan taman

nasional dan satu/ beberapa unit kawasan konservasi non taman nasional,

seperti TN Siberut dan SM Laut Teluk Saibi Sarabua


13/34

Prioritas Kelima

adalah calon KPHK yang wilayahnya terdiri dari beberapa kawasankonservasi non taman nasional yang berada pada satu kesatuan wilayah

DAS atau kelompok hutan.

Prioritas Keenam

adalah calon KPHK yang wilayahnya terdiri dari kawasan konservasi dan

kawasan hutan dengan fungsi lain (hutan lindung dan hutan produksi).

Dalam hal hutan produksi dan hutan lindung akan dimasukkan ke dalam

wilayah KPHK perlu mendapat rekomendasi Gubernur (Pasal 8 Permenhut

No. P 6/Menhut-II/ 2009).

B. Aspek Pengelolaan

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadiUndang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

Semua hutan di wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Dalam rangka penguasaan tersebut negara memberi

wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala

sesuatu yang berkaitan dengan hutan (Pasal 4). Pengurusan hutan

bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta

serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat yang meliputi (Pasal


14/34

Berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, ruang

lingkup pengelolaan hutan meliputi kegiatan:1) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,

2) pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,

3) rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan

4) perlindungan hutan dan konservasi alam.

Mengingat kawasan konservasi wilayahnya tidak hanya

berupa kawasan hutan tetapi ada yang merupakan perpaduan antara

kawasan hutan dengan wilayah perairan, bahkan ada yang secara

keseluruhan berupa wilayah perairan, maka ruang lingkup pengelolaan

hutan dalam konsteks KPHK perlu disesuaikan menjadi pengelolaan

kawasan, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1) penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan,

2) pemanfaatan dan penggunaan kawasan,

3) rehabilitasi dan reklamasi kawasan, dan

4) perlindungan dan konservasi alam.

1.

Penataan Kawasan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan

a.

Penataan Kawasan


Tata hutan adalah suatu kegiatan untuk mengorganisasikan areal kerja

KPH sesuai dengan karakteristik KPH dan hak-hak masyarakat sehingga

perencanaan dan kegiatan pengelolaan KPH dapat dilaksanakan secaraefektif dan efisien (Penjelasan Pasal 11 PP No. 6 Tahun 2007). Tata hutan

dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif

untuk memperoleh manfaaat yang lebih optimal dan lestari.


15/34


Berdasarkan PP. No. 28 Tahun 2011, perencanaan KSA dan KPA meliputi;inventarisasi potensi kawasan, penataan kawasan, dan penyusunan

rencana pengelolaan (Pasal 14). Penataan KSA dan KPA meliputi:

penyusunan zonasi atau blok pengelolaan dan penataan wilayah

kerja. Zonasi pengelolaan dilakukan pada kawasan taman nasional,

sedangkan blok pengelolaan dilakukan pada KSA dan KPA selain taman

nasional (Pasal 16). Penetapan zonasi atau blok pengelolaan dilakukan

oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 17). Zonasi pengelolaan

taman nasional terdiri dari: zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan,

dan/atau zona lain sesuai dengan keperluan (Pasal 18). Sedangkan blok

pengelolaan pada KSA dan KPA selain TN terdiri dari: blok perlindungan,

blok pemaanfaatan, dan blok lainnya (Pasal 19).

Penataan wilayah kerja KSA dan KPA meliputi; 1) pembagian wilayah

kerja ke dalam unit pengelola dan seksi wilayah kerja, dan 2) pembagian

seksi wilayah kerja ke dalam unit yang lebih kecil (Pasal 20)

Sampai saat ini dari 521 unit kawasan konservasi sebagaian telah

ditatabatas temu gelang, sedangkan sebagian lainnya masih belum

ditatabatas temu gelang.

Berdasarkan Pasal 15 PP. No. 28 Tahun 2011, untuk memperoleh data

dan informasi potensi kawasan, unit pengelola KSA dan KPA melakukan

inventarisasi potensi kawasan. Sampai saat ini belum seluruh kawasan

konservasi telah dilakukan inventarisasi potensi.Dari 50 unit kawasan taman nasional, 27 unit telah ditetapkan zonasinya,

11 unit sedang disusun zonasinya, dan 12 unit belum disusun zonasinya.

Untuk efektifitas pengelolaan, seluruh kawasan taman nasional telah


16/34

Berdasarkan hasil tata batas, inventarisasi potensi, penataan zonasi dan

blok, dan pembagian wilayah kerja, selanjutnya dibuat peta tematiksesuai dengan keperluan, misalnya peta tata batas, peta zonasi/blok, peta

potensi flora dan penyebaran satwa, dll.

S t r a t e g i

Penataan kawasan KPHK perlu dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

1) Melakukan percepatan penataan batas kawasan taman nasional yang

telah ditetapkan sebagai KPHK (20 lokasi).

2) Melakukan percepatan penataan batas calon KPHK sesuai skala

prioritas yang telah ditetapkan. Dalam hal ini perlu adanya

dukungan dari BPKH untuk memprioritaskan penataan batas

kawasan hutan calon KPHK.

3) Melakukan percepatan penyusunan dan penetapan zonasi untuk

KPHK yang telah ditetapkan dan penyusunan dan penetapan zonasi/

blok untuk calon KPHK. Dalam hal ini UPT perlu terus didorong

untuk segera mempercepat proses penyusunannya.

4)

Melakukan pembagian wilayah KPHK ke dalam wilayah kerja resortsebagai unit pengelolaan terkecil (implementasi sistem pengelolaan

berbasis resort). Dalam hal ini wilayah kerja resort identik dengan

petak dan anak petak pada KPHP dan KPHL.

5) Melakukan inventarisasi hutan pada KPHK dan calon KPHK yang

belum pernah dilakukan inventarisasi atau untuk meng-up date hasil

inventarisasi yang pernah dilakukan sebelumnya.

6) Mengintensifkan pembuatan peta tematik, seperti peta tata batas

kawasan, peta zonasi/ blok, peta vegetasi, peta penyebaran satwa,

dan lain-lain sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas


17/34

b. Penyusunan Rencana Pengelolaan


Berdasarkan hasil inventarisasi penataan hutan maka disusun rencana

pengelolaan hutan KPH. Rencana pengelolaan hutan KPH terdiri dari

rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan rencana pengelolaan

hutan jangka pendek. Rencana pengelolaan hutan jangka panjang

disusun oleh Kepala KPH dan disyahkan oleh Menteri atau pejabat yangditunjuk, sedangkan rencana pengelolaan hutan jangka pendek disusun

oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala KPH dan disyahkan oleh Kepala

KPH (Pasal 13 dan 14 PP No. 3 Tahun 2008)


Berdasarkan PP 28 Tahun 2011 unit pengelola menyusun rencana

pengelolaan KSA dan KPA yang didasarkan atas hasil inventarisasi data

dan informasi (Pasal 21). Rencana pengelolaan KSA dan KPA terdiri dari

rencana jangka panjang untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan

rencana jangka pendek untuk jangka waktu 1 ( satu) tahun (Pasal 22).

Rencana jangka panjang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk

(Pasal 23).

Sampai saat ini dari 50 unit taman nasional, 40 unit telah disusun rencana

jangka panjangnya, 2 unit dalam proses review , dan 8 unit dalam proses

penyusunan.

S t r a t e g i

Penyusunan rencana pengelolaan KPHK perlu dilakukan dengan strategi

sebagai berikut :

• KPHK yang wilayahnya terdiri dari satu unit kawasan konservasi tidak


18/34

(hutan produksi dan hutan lindung), maka perlu dibuat Rencana

Pengelolaan baru. Hal tersebut karena adanya perbedaan tujuanpengelolaan, kondisi kelembagaan, dan kewenangan pengelola,

antara sebelum dan setelah ditetapkan sebagai KPHK.

2.

Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan

a. Pemanfaatan Kawasan


Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan,

memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan

bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara

optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga

kelestariannya (Pasal 1 PP. Nomor 6 Tahun 2007). Pada hutan

konservasi, pemberian ijin pemanfaatan harus sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan (Pasal 12 PP. Nomor 6 Tahun 2007).


Pemanfaatan KSA dan KPA dapat dilakukan pada semua KSA dan KPA.

Pemanfaatan KSA dan KPA dapat dilakukan dengan tidak merusak

bentang alam dan mengubah fungsi KSA dan KPA. Kegiatan pemanfaatan

KSA dan KPA terdiri atas: 1) Pemanfaatan kondisi lingkungan, 2)

Pemanfaaatan jenis tumbuhan dan satwa liar (Pasal 32 PP. Nomor 28

Tahun 2011).Jenis-jenis kegiatan pemanfaatan yang dapat dilakukan pada KSA dan KPA

diatur pada Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 PP. Nomor 28 Tahun 2011.

Pemanfaatan KSA dan KPA hanya dapat dilakukan setelah memperoleh


19/34

Setiap pemegang izin pemanfaatan KSA dan KPA wajib membayar iuran

izin usaha dan pungutan atas hasil pemanfaatan kondisi lingkungan. Iurandan pungutan pemanfaatan KSA dan KPA merupakan penerimaan negara

bukan pajak (Pasal 39 PP. Nomor 28 Tahun 2011).

S t r a t e g i

Pemanfaatan kawasan KPHK perlu dilakukan dengan strategi sebagai

berikut :

1) Perlu adanya terobosan untuk menciptakan peluang agar pengelola

taman nasional dan pemerintah daerah mendapatkan kontribusi

secara langsung dari hasil pemanfaatan kawasan konservasi. Dengan

adanya kontribusi langsung pengelolaan kawasan konservasi terhadap

penerimaan daerah, diharapkan pemerintah daerah akan semakin

memberikan dukungannya terhadap pengelolaan kawasan konservasi,

misalnya dalam bentuk pembangunan sarana-prasarana jalan,

transportasi, akomodasi, komunikasi dll. Untuk merealisasikan hal

tersebut maka perlu adanya penyempurnaan dan/atau pembuatan

peraturan perundangan baru yang membuka peluang bagi pengelola

kawasan konservasi dan pemerintah daerah mendapatkan kontribusi

langsung hasil pemanfaatan kawasan.

2) Mengusulkan KPHK yang mempunyai nilai PNBP tinngi dari hasil

pemanfaatan kawasan untuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

Penerapan sistem pengelolaan keuangan BLU pada kawasan

konservasi, secara jangka panjang akan mengarah pada perwujudan

pengelolaan kawasan konservasi mandiri.

b. Penggunaan Kawasan


20/34

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar

kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutanproduksi dan kawasan hutan lindung (Pasal 38 UU 41 tahun 1999)


Dengan mengacu pada Pasal 38 UU 41 tahun 1999, berarti pada kawasan

konservasi tidak dapat dilakukan penggunaan kawasan. Namun

mengingat pada beberapa lokasi kawasan konservasi terdapat adanya

kepentingan pembangunan strategis yang tidak dapat dielakan, maka

sebagai solusinya adalah dilakukannya kerjasama (MoU) kedua belah

pihak. Hal ini sesuai Pasal 43 PP 28 Tahun 2011 bahwa penyelenggaraan

KSA dan KPA dapat dikerjasamakan dengan badan usaha, lembaga

internasional, atau pihak lainnya.

Sedangkan berdasarkan Permenhut Nomor P 19/Menhut-II/2004

dinyatakan bahwa kolaborasi dalam rangka pengelolaan KSA dan KPA

adalah proses kerjasama yang dilakukan oleh para pihak yang bersepakat

atas dasar prinsip-prinsip saling menghormati, saling menghargai, saling

percaya, dan saling memberikan kemanfaatan.

S t r a t e g i

Penggunaan kawasan KPHK perlu dilakukan dengan strategi sebagai

berikut :

1) Mengacu pada surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 164/KMAIX/2007

tanggal 10 September 2007 bahwa terhadap persetujuan/perjanjian

penggunaan kawasan konservasi yang diterbitkan sebelum

ditetapkannya UU 41 tahun 1999 dan saat ini masih berjalan, dapat

dilakukan perpanjangan ijin.


21/34

3) Pemberian ijin terhadap permohonan dan/atau perpanjangan ijin

penggunaan kawasan dalam wilayah KPHK harus mempertimbangkanrencana pengelolaan KPHK

4) Kepala KPHK wajib melaksanakan pembinaan, pemantauan dan

evaluasi atas pelaksanaan izin penggunaan kawasan di wilayahnya.

5) Kepala KPHK bertanggung jawab atas pengamanan bekas areal kerja

pemegang izin penggunaan kawasan yang telah hapus atau berakhir.

3. Rehabilitasi dan Reklamasi Kawasan


Rehabilitasi kawasan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan,

dan meningkatkan fungsi kawasan sehingga daya dukung, produktifitas

dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap

terjaga. Rehabilitasi kawasan diselenggarakan melalui reboisasi,

penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, atau penerapan teknis

konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan

tidak produktif. Rehabilitasi kawasan dapat dilakukan pada semua hutan

kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional. Rehabilitasi kawasan

dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik dan melalui pendekatan

partisipatif.

Reklamasi kawasan adalah upaya untuk memperbaiki atau memulihkan

kembali kawasan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai

dengan peruntukannya. Kegiatan reklamasi kawasan meliputi inventarisasi

lokasi, penetapan lokasi, perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi.

Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di luar

kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan


22/34


Salah satu kegiatan dalam penyelenggaraan KSA dan KPA adalahpengawetan. Pemulihan ekosistem merupakan salah satu bentuk kegiatan

pengawetan. Pemulihan ekosistem dilakukan untuk memulihkan struktur,

fungsi, dinamika populasi, serta keanekaragaman hayati dan

ekosistemnya. Pemulihan ekosistem dilakukan melalui; 1) mekanisme

alam, 2) rehabilitasi, dan 3) restorasi.

Mekanisme alam dilakukan dengan menjaga dan melindungi ekosistem

agar proses pemulihan ekosistem berlangsung secara alami.

Rehabilitasi dilakukan melalui penanaman atau pengkayaan jenis

dengan jenis tanaman asli atau pernah tumbuh secara alami di lokasi

tersebut. Restorasi dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan,

perlindungan, penanaman, pengkayaan jenis tumbuhan dan satwa liar,

atau pelepasliaran satwa liar hasil penangkaran atau relokasi satwa liar

dari lokasi lain.

S t r a t e g i

Rehabilitasi dan reklamasi kawasan KPHK perlu dilakukan dengan strategi

sebagai berikut :

1) Rehabilitasi dan reklamasi kawasan KPHK harus tetap berorientasi

pada upaya pemulihan ekosistem, dengan tujuan memulihkan

struktur, fungsi, dinamika populasi, serta keanekaragaman hayati dan

ekosistemnya.2) Pengelola KPHK harus membuat skala prioritas areal yang akan

direhabilitasi berdasarkan tingkat urgensinya di lapangan, dan

melakukan rehabilitasi secara terintegrasi dengan kegiatan lainnya.


23/34

4. Perlindungan dan Konservasi Alam

a.

PerlindunganKetentuan Mengenai Pengelolaan KPH

Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi

kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh

perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan

penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara,

masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan,

investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.


Perlindungan KSA dan KPA dilakukan melalui:

1) Pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan yangdisebabkan oleh manusia, ternak, alam, spesies invasif, hama, dan

penyakit;

2) Melakukan penjagaan dan pengamanan kawasan secara efektif

S t r a t e g i

Pelaksanaan perlindungan KPHK dilakukan baik secara pre-emtif,

preventif, maupun represif. Pengamanan pre-emtif, dilakukan melalui

pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, Pengamanan preventif,

dilakukan melalui kegiatan penjagaan dan patroli (rutin dan mendadak),

sedangkan pengamanan represif, dilakukan melalui operasi: intelijen,

represif, rehabilitasi, dan operasi khusus.

Implementasi sistem pengelolaan berbasis resort merupakan strategi

untuk memperkuat upaya perlindungan KPHK pada tingkat tapak.

Dengan diimplementasikannya sistem pengelolaan berbasis resort


24/34

diimplementasikannya sistem pengelolaan berbasis resort maka

permasalahan kawasan akan diketahui secara lebih dini sehingga petugasdapat secara proaktif melakukan upaya pencegahan atau melakukan

tindakan represif ketika permasalahan belum terlanjur membesar.

b. Konservasi Alam


Konservasi sumberdaya alam hayati adalah pengelolaan sumberdaya alam

hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin

kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan

meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi

sumberdaya alam hayati dilaksanakan melalui: perlindungan ekosistem,

pengawetan jenis flora dan fauna, serta pemanfaatan sumberdaya alam

secara lestari.


Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya

Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

Pasal 3 menyebutkan bahwa, konservasi sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber

daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih

mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu

kehidupan manusia.

Selanjutnya pada Pasal 5 menyebutkan bahwa konservasi sumber daya

alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui:

1) Perlindungan sistem penyangga kehidupan;


25/34

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya

proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia

(Pasal 7). Sedangkan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa

beserta ekosistemnya, dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan

suaka alam agar tetap dalam keadaan asli (Pasal 12). Adapun

pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

sesuai dengan Pasal 26 dilakukan melalui kegiatan: 1) Pemanfaatan

kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam; dan 2) Pemanfaatan jenis

tumbuhan dan satwa liar.

S t r a t e g i

Pelaksanaan konservasi alam dalam pengelolaan KPHK perlu dilakukan

dengan strategi sebagai berikut :

1) Pembentukan KPHK harus mampu meningkatkan kemampuan

pengelola kawasan konservasi untuk menggali nilai penting ekosistem

bagi kehidupan masyarakat. Untuk itu valuasi sda kawasan

konservasi perlu terus diintensifkan dan hasilnya dipublikasikan ke

stakeholder.

2) Pembentukan KPHK harus dapat meningkatkan upaya penjagaan

keutuhan ekosistem kawasan konservasi. Untuk itu implementasi

sistem pengelolaan berbasis resort sangat berperan dalam

mewujudkan peningkatan penjagaan keutuhan ekosistem sampai

pada tingkat tapak.

3) Pembentukan KPHK harus mampu menumbuh-kembangkan iklim

usaha pemanfaatan kondisi lingkungan dan jenis tumbuhan/satwa liar


26/34

C. Aspek Kelembagaan


Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004

tentang Perencanaan Kehutanan, Unit Pengelolaan Hutan terdiri dari: 1)

Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), 2) Kesatuan Pengelolaan

Hutan Lindung (KPHL), dan 3) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

(KPHP).Pasal 32 ayat (1) Pada setiap Unit Pengelolaan Hutan dibentuk institusi

pengelola. Institusi Pengelola bertanggung jawab terhadap

penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi: perencanaan

pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, dan

pengendalian serta pengawasan.

Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 Jo Peraturan Pemerintah No. 3

tahun 2008, Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Menteri Menetapkan

Organisasi KPHK, KPHL dan KPHP. Dalam penjelasannya Organisasi KPH

mempunyai bentuk:

a. Sebuah organisasi pengelola hutan yang :

1) mampu menyelenggarakan pengelolaan yang dapat menghasilkan

nilai ekonomi dari pemanfaatan hutan dalam keseimbangan dengan

fungsi konservasi, perlindungan, dan sosial dari hutan;

2) mampu mengembangkan investasi dan menggerakkan lapangan

kerja;

3) mempunyai kompetensi menyusun perencanaan dan

monitoring/evaluasi berbasis spasial;

4) mempunyai kompetensi untuk melindungi kepentingan hutan

(termasuk kepentingan publik dari hutan);


27/34

a. Organisasi yang merupakan cerminan integrasi (kolaborasi /

sinergi) dari Pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

b. Pembentukan organisasi KPH tetap menghormati keberadaan

unit-unit (izin-izin) pemanfaatan hutan yang telah ada.

c. Struktur organisasi dan rincian tugas dan fungsinya

memberikan jaminan dapat memfasilitasi terselenggaranya

pengelolaan hutan secara lestari.

d. Organisasi yang memiliki kelenturan (fleksibel) untuk

menyesuaikan dengan kondisi/tipologi setempat serta

perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap

pengelolaan hutan.

Sedangkan sesuai pasal 9, Organisasi KPH mempunyai tugas dan

fungsi:

a. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi:

1). Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan

2). Pemanfaatan hutan dalam hal pemantauan dan

pengendalian terhadap pemegang ijin.

3). Penggunaan kawasan hutan dalam hal pemantauan dan

pengendalian terhadap pemegang ijin.

4). Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu.

5). Rehabilitasi hutan dan reklamasi.

6). Perlindungan hutan dan konservasi alam.

b. Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi, kab/kota

untuk diimplementasikan.

c. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai

dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan


28/34

dan Pemerintah Kab/Kota sesuai kewenangannya bertanggung jawab

terhadap pembangunan KPH dan infrastrukturnya. Selanjutnya ayat (2)

menyebutkan Dana Pembangunan KPH bersumber dari: APBN, APBD

dan/atau dana lain yang tidak mengikat sesuai peraturan perundangan

Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Terkait dengan KPH terdapat dalam Bidang AA Pembagian Urusan

Pemerintah Bidang Kehutanan Sub Bidang 8 Pembentukan Wilayah

Pengelolaan Hutan, dinyatakan bahwa pemerintah pusat bertanggung

jawab terhadap penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

, dan pelaksanaan penetapan pembentukan wilayah pengelolaan hutan,

penetapan wilayah pengelolaan dan institusi wilayah pengelolaan serta

arahan pencadangan.

Berdasarkan Pasal 8 PP 6 tahun 2007 Jo. PP 3 tahun 2008, Menteri

menetapkan organisasi KPHK, KPHL dan KPHP. Dalam penjelasan pasal

tersebut, dinyatakan bahwa organisasi KPH mempunyai bentuk :

a. Sebuah organisasi pengelola hutan yang :

1) mampu menyelenggarakan pengelolaan yang dapat menghasilkannilai ekonomi dari pemanfaatan hutan dalam keseimbangan

dengan fungsi konservasi, perlindungan, dan sosial dari hutan;

2) mampu mengembangkan investasi dan menggerakkan lapangan

kerja;

3) mempunyai kompetensi menyusun perencanaan dan

monitoring/evaluasi berbasis spasial;

4) mempunyai kompetensi untuk melindungi kepentingan hutan

(termasuk kepentingan publik dari hutan);


29/34

b. Organisasi yang merupakan cerminan integrasi (kolaborasi / sinergi)

dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

c. Pembentukan organisasi KPH tetap menghormati keberadaan unit-unit

(izin-izin) pemanfaatan hutan yang telah ada.

d. Struktur organisasi dan rincian tugas dan fungsinya memberikan

jaminan dapat memfasilitasi terselenggaranya pengelolaan hutan

secara lestari.

e. Organisasi yang memiliki kelenturan (fleksibel) untuk menyesuaikan

dengan kondisi/tipologi setempat serta perubahan lingkungan

strategis yang berpengaruh terhadap pengelolaan hutan.

Organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi (Pasal 9 PP 6 tahun 2007

Jo. PP 3 tahun 2008) :

1) menyelenggarakan pengelolaan hutan (mulai dari tata hutan dan

penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan,

penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi,

perlindungan hutan dan konservasi alam),

2) menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten /

kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan,3) melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya (mulai dari

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta

pengendalian),

4) melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan

pengelolaan hutan di wilayahnya,

5) membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan

pengelolaan hutan

Dana bagi pembangunan KPH bersumber dari: APBN, APBD, dan/atau


30/34


Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, kelembagaan

pengelolaan kawasan konservasi sebagai berikut:

• setiap unit TN dikelola oleh Balai Besar/ Balai Taman Nasional,

• jenis kawasan konservasi lain, yakni CA, SM, TWA, dan TB yang

berada pada suatu wilayah provinsi dikelola oleh Balai Besar/ Balai

Konservasi Sumberdaya Alam (KSDA)

• khusus TAHURA dikelola oleh pemerintah provinsi.

Dengan demikian kelembagaan pengelola kawasan konservasi saat ini

bersifat struktural atau didasarkan atas kesamaan status kawasan.

Artinya, Balai Besar/ Balai TN hanya mengelola kawasan TN saja,

walaupun misalnya pada lokasi yang berdekatan atau pada wilayah DAS

yang sama. terdapat kawasan konservasi lain (misal CA, SM, TWA, atau

TB) atau kawasan hutan dengan fungsi lain (HP dan/atau HL).

Dengan kondisi kelembagaaan yang ada saat ini pengelolaan taman

nasional relatif lebih intensif karena dikelola oleh lembaga /UPT tersendiri,

sedangkan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TWA dan TB) relatifkurang intensif karena kawasan-kawasan konservasi tersebut yang berada

dalam satu wilayah propinsi hanya dikelola oleh satu lembaga (Balai

Besar/Balai KSDA), sementara lembaga tersebut juga mengemban tugas

dibidang konservasi jenis flora/fauna di luar KK dan pengendalian

kebakaran hutan dan lahan di wilayah propinsi tersebut.

Secara umum pengelolaan kawasan konservasi yang ada saat ini baik

secara struktur organisasi , rincian tugas, maupun fungsinya belum

memberikan jaminan dapat memfasilitasi terselenggaranya pengelolaan


31/34

yang dapat menghasilkan nilai ekonomi yang secara langsung dapat

dijadikan sebagai sumber dana pengelolaan. Sesuai PP 59 Tahun 1998

Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku

pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan, seluruh pendapatan hasil

pemanfaatan hutan pada kawasan konservasi disetorkan ke kas negara

dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

S t r a t e g i

Dalam rangka pembangunan kelembagaan KPHK perlu dilakukan dengan

strategi sebagai berikut :

1) Untuk KPHK yang wilayahnya hanya terdiri dari satu unit taman

nasional maka Balai Besar/ Balai TN setempat dapat ditetapkan

sebagai lembaga pengelola KPHK taman nasional, Penetapan BalaiBesar/ Balai Taman Nasional sebagai KPHK Taman Nasional dengan

surat keputusan Menteri Kehutanan. Penetapan diprioritaskan pada

kawasan taman nasional yang telah ditetapkan sebagai KPHK (20

lokasi)

2) Untuk KPHK yang wilayahnya terdiri dari: taman nasional, jenis

kawasan konservasi lain (CA, SM, TWA, dan TB ), dan hutan dengan

fungsi lain (HP dan HL), maka Balai Besar/ Balai TN setempat dapat

ditetapkan sebagai lembaga pengelola KPHK tersebut. Perlu disusun

tata hubungan kerja (tahubja) bagi KPHK Taman Nasional yang

wilayahnya terdiri dari taman nasional dan hutan dengan fungsi lain

(seperti hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi lain)

3) Untuk KPHK yang wilayahnya terdiri dari beberapa kawasan

konservasi selain TN (CA, SM, TWA, dan TB ) dan hutan dengan

fungsi lain (HP dan HL) maka perlu adanya penetapan lembaga baru


32/34

b) penetapan standart prosedur kerja petugas resort

c) penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM)

d) peningkatan SDM resort

e) peningkatan sarana-prasarana resort

f) peningkatan pendanaan resort


33/34

V.

P E N U T U P

Strategi pembentukan KPHK ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan

dalam pelaksanaan pembentukan KPHK. Hal-hal yang secara teknis belum

cukup diatur dalam strategi ini agar disesuaikan dengan ketentuan dalam

peraturan perundangan yang terkait dengan pembentukan KPH dan

pengelolaan KSA dan KPA.


34/34

34

Pengelolaan Kawasan Konservasi Modren

Documents