PENGELOLAAAN DALAM PELAKSANAAN RTR PULAU PAPUA & RTR KEPULAUAN MALUKU OLEH : EDI SUGIHARTO DIREKTORAT FASILITAS PENATAAN RUANG & LINGKUNGAN HIDUP DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI DISAMPAIKAN PADA ACARA SOSIALISASI RPP TENTANG RTR PULAU PAPUA & KEP MALUKU TGL 1 OKTOBER 2013 DI AMBON 1 [email protected]
21
Embed
Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Pulau Papua dan Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku
disampaikan oleh Edy Soegiharto (Direktur Fasilitasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Kemendagri) pada Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang RTR Kepulauan Maluku dan Pulau Papua di Ambon 1 Oktober 2013
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
PENGELOLAAAN DALAM PELAKSANAAN RTR PULAU PAPUA & RTR KEPULAUAN MALUKU
OLEH : EDI SUGIHARTO
DIREKTORAT FASILITAS PENATAAN RUANG & LINGKUNGAN HIDUP DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI
DISAMPAIKAN PADA ACARA SOSIALISASI RPP TENTANG
RTR PULAU PAPUA & KEP MALUKU TGL 1 OKTOBER 2013 DI AMBON
Dalam menjalankan pemerintahan, diperlukan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan
mengurusnya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat
Pemerintahan NKRI
TUJUAN NASIONAL (Preambule UUD ‘45)
PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI, KAB/KOTA)
Penyerahan sebagian urusan disertai NSPK (guidance)
PUSAT
DAERAH
Pemerintahan daerah merupakan subsistem pemerintahan secara nasional untuk mencapai tujuan nasional
fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus-nya dalam rangka melindungi,
melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
PEMERINTAHAN DAERAH
Kepala Daerah DPRD
WAJIB/OBLIGATORY(Pelayanan Dasar)
PILIHAN/OPTIONAL(Sektor Unggulan)
31 urusan
NSPKMerupakan salah satu kebijakan nasional yg mengatur pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan yg bersifat umum & mengikat
PERAN KEMENDAGRI Pasal 217, Pasal 218 dan Pasal 222 UU No. 32 Tahun 2004 & DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH mempunyai tugas merumuskan kebijakan di bidang pembangunan daerah dan
melakukan pembinaan serta fasilitasi kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menjalankan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat.
(PERMENDAGRI No 4I/2010 Ps 526 )
Termasuk memperhitungkan Target capaian, pembiayaan , Mekanisme
Penyelenggaraan penataan ruang harus dilakukan secara koordinatif baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. (PP No 15/2010)
Penyelenggaraan penataan ruang harus didukung oleh kelembagaan pada masing-masing tingkat pemerintahan secara serasi, selaras, terpadu dan berkelanjutan (UU No 26/2007)
Tataran Kewenangan Dalam Penataan Ruang
Sinkronisasi Kelembagaan
PEMIKIRAN :
1.Apakah kita membuat badan/lembaga baru atau menyatukan seluruh lembaga terkait penataan ruang yang ada (KEK, KSN, RTR, dsb) ?
2. Bagaimana bentuk dan mekanisme kerja lembaga pengelola RTR Pulau dengan melibatkan peran pusat dan daerah ?
3.Membuat RENDUK PULAU(POLA KSM PULAU)
Pengelolaan Tata Ruang Pulau ?
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.(UU No 32/2004, Psl 195 ayat 1) PP 50/2007 Ttg TCPKSM
Kerjasama antar Daerah
Tujuan RTR Pulau Papua
Tujuan RTR Pulau Maluku (Psl 5)
Mewujudkan :Lumbung Ikan Nasional, Konservasi KarangEkonomi PariwisataJaringan Sarpras berbasis kepulauanPerlindungan Kawasan Perbatasan
Mewujudkan :Pengembangan Wilayah berbasis Masyarakat Adat70 % Kawasan LindungPertumbuhan ekonomi sektoral berkelanjutanPenlindungan wilayah Perbatasan
Perlu disepakati bersama “GRAND INSTITUTION” yang bertugas mengkoordinasikan Penataan Kawasan di Pulau Maluku dan Pulau PapuaPerlu disepakati bersama “GRAND INSTITUTION” yang bertugas
mengkoordinasikan Penataan Kawasan di Pulau Maluku dan Pulau Papua
Apakah setiap Program terkait Penataan Ruang
perlu membuat lembaga tersendiri ?
KSN di Pulau Maluku
(4 KSN) Dan
Pulau Papua(10 KSN)
KEK Maluku
dan Papua
RTRPulau Maluku
Dan Pulau Papua
KawasanLainnya?
“Pemikiran” Terkait Lembaga Penataan Ruang Pulau Maluku dan Pulau Papua
TATA KELOLA KERJASAMA TATA RUANG PULAU MALUKU DAN PULAU PAPUA
ISU STRATEGIS :1. Idealnya RTR Kepulauan Maluku dan Pulau Papua menjadi Arahan Umum (“Grand Concept”) Perencanaan bagi
Provinsi dan Kabupaten di Maluku dan Papua Isu Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Ruang Daerah
2. Apakah Dalam RTRW Kab dan Prov yg telah Perda, memberikan gambaran terkait Pola Kerjasama antar Wilayah?--> Isu Interaksi Keberlanjutan Pembangunan Antar Daerah (“Semangat” terbentuknya RTR
Kepulauan)
KELEMBAGAAN (INSTITUSI DAN TATA LAKSANA)
UU No.32 Tahun 2004 ttng
PP No.20 Tahun 2000 ttng
Perencanaan Tata Ruang Kab /Kota
Pemanfaatan Ruang Kab/Kota (keterpa -duan pelaksanaan pembangunan)
Mekanisme Perijinan (investasi)
Pengawasan (Moni -toring & Evaluasi)
Penertiban (melalui Sanksi
Perencanaan pada tingkat Provinsi
Operasionalisasi Pemanfaatan Lintas Kabupaten dan penge-lolaan Kawasan Tertentu
Pengendalian dalam bentuk pengawasan dan penertiban pemanfa-atan ruang
BKPRDSebagai wadah koordinasi penataan ruang di daerah
Menjamin terselenggaranya penataan ruang di daerah
Menserasikan dan Mensinergikan Penyelenggaraan Penataan Ruang Nasional dengan Daerah.
Koordinasi Pemanf. Ruang Lintas Sektor
Bappenas
Pemanfaatan Ruang Sektoral KLH : Pengelolaan
Kualitas Lingkungan Kemendagri: Fasilitasi
Penataan Ruang PU : Penyelenggaraan
Penataan Ruang Kehutanan : Pemanfaatan
Ruang sektor kehutanan DKP : Pemanfaatan ruang
sektor kelautan ESDM : Pemanfaatan
Ruang sektor ESDM Perindustrian :
Pemanfaatan Ruang sektor perindustrian
BPN : Penatagunaan Tanah
Dephan : Pemanfaatan ruang pertahanan
Deptan : Pemanaatan ruang sektor pertanian
Mengkoordinasikan PR secara Nasional
Menyiapkan kebija-kan dan strategi PR Nasional
Kab/kotaPropinsiBKPRDInstansi LainBKPRN
DaerahPusat
UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(UU 25/2004)
Permendagri No 50 Tahun 2009 ttng
Efektifitas Pengelolaan RTR Pulau ditentukan oleh Komitmen dan Intensitas Kerjasama Antar