Produk Rencana Tata Ruang Berdasarkan Undang Undang no 26 Tahun
2007 Tentang Penataan Ruang
hirarki produk berdasarkan UU no 26 thn 2007Permendagri No. 8
Tahun 1998 tentang penyelenggaran penataan ruang di daerah
merupakan penjabaran dari undang undang no 24 tahun 1992. Produk
perencanaan berdasarkan peraturan ini masih merupakan produk
rencana umum, karena wilayah yang direncanakan mempunyai batas yang
jelas dan habis terbagi sampai pada rencana teknik ruang. Berikut
gambaran produk rencana umum seperti yang disebutkan Permendgri no
8 tahun 1998 tentang penyelenggaraan penataan ruang di daerah
:Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Dati IRTRW Kota / Kabupaten
Dati IIRDTRK kawasan dati IIRTRK (rencana teknik ruang kawasan)
hirarki produk berdasarkan permendagri no 8 tahun 1998Produk
Perencanaan Tata Ruang Berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman
Prasarana dan Sarana Wilayah No. 327/KPTS/M/2002 tentang Pedoman
penyusunan Rencana tata Ruang Kawasan PerkotaanKepmen Kimpraswil no
327/KPTS/M/2002 tentang penyusunan kawasan Perkotaan merupakan
salah satu dari enam lampiran yang disusun dan dikeluaran oleh
departemen Kimpraswil. Produk produk yang dimuat oleh aturan ini
mencakup :Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Metropolitan (RSTRKPM)Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan
(RUTRKP)Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRKP)Rencana
Teknik Ruang Kawasan Perkotaan (RTRKP)
produk hirarki berdasarkan kimpraswil 2002Dari beberapa studi
literatur permasalahan dari adanya perkembangan regulasi tata ruang
di Indonesia yang terjadi antara lain :a. Permasalahan Prosedur
antara lain, Apakah Peraturan Menteri mempunyai kekuatan hukum
mengikat publik? Karena hukum tata ruang operasionalnya adalah
setingkat menteri.b. Permasalahan substansi antara lain, substansi
peraturan daerah yang satu rawan menimbulkan friksi dengan daerah
lain.c. Kerancuan, salah satunya Permendagri mengkategorikan produk
rencana tata rung terdiri dari : RTRW Prop. Dati I; RTRW Kab/Kota
Dati II; RDTR Kota; dan RTR sedangkan KepMen. PU mengkategorikan
atas : RSTRKPM, RUTRKPM, RDTRKP, dan RTRKP. Adapun Undang undang
tata ruang yang sekarang terlihat lebih banyak dibagi dalam rencana
rinci.d. Peraturan yang lama dan masih dipakai belum mengakomodasi
perkembangan mutakhir, sehingga dilapangan muncul berbagai
penafsiran yang didasarkan pada kepentingan daerah masing
masing.Berikut kita mengkaji perbandingan dari hirarki rencana tata
ruang, hal ini diharapkan dapat menjawab salah satu permasalahan
yaitu kerancuan akan hukum hukum tata ruang, agar tidak terjadi
penafsiran yang tidak benar terhadap hirarki dan muatan dari hukum
tata ruang itu sendiri..lihat gambar :
klasifikasi produk perencanaan berdasarkan administrasi
berikut juga dapat kita lihat perbandingan hirarki produk
perencanaan berdasarkan rencana rinci dan umum
dapa terlihat jelas pada beberapa diagram di atas, produk
perencanaan di indonesia mempunyai hubungan antara satu dengan yang
lainnya. hubungan tersebut diharapkan dapat menjadi satu
pertimbangan dalam membuat produk perencanaan
selanjutnya.kesimpulan :Hukum yang mengikat tata ruang antara lain
terdapat Undang undang no 26 tahun 2007, Peraturan Menteri dalam
negeri no 8 tahun 1998 serta Keputusan Menteri Kimpraswil tahun 327
tahun 2002.Produk produk perencanaan berdasarkan ketiga hukum
tersebut masing masing mempunyai perbedaan berdasarkan hirarki
maupun substansi. Untuk Undang undang no 26 tahun 2007 sudah
terbagi atas rencana umum dan rencana rinci yang merupakan
penjabarannya. Undang undang ini juga sudah dilengkapi dengan
peraturan Zonasi. Akan tetapi belum dijelaskan secara terperinci
untuk kedalaman skala pada pemetaannya, sehingga undang undang
tersebut masih perlu adanya penjabaran lagi.Peraturan Permendagri
no 8 tahun 1998 yang merupakan penjabaran dari undang undang no 24
tahun 1992, sudah menjelaskan tantang hirarki produk perencanaan
mulai dari tingkat propinsi sampai rencana teknik ruang kawasan.
Akan tetapi produk rencana seperti yang dijelaskan pada peraturan
ini masih merupakan produk rencana yang bersifat umum, karena
wilayah yang direncanakan mempunyai batas yang saling melengkapi
(mempunyai pembagian kawasan yang saling melengkapi) sampai pada
rencana teknik ruang. Serta aturan mengenai jangka waktu berlakunya
rencana dan kedalaman skala peta tidak di jelaskan. Sehingga
peraturan ini di nilai memang sudah tidak layak dipakai.Pada
Keputusan Mentri Permukiman Prasarana dan Sarana Wilayah no 327
tahun 2002, produk perencanaan sudah menjabarkan kedalaman masing
masing produk perencanaan kawasan perkotaan yang terkandung
didalamnya. Akan tetapi belum mempunyai produk yang mengakomodasi
karakteristik perkotaan pada wilayah kabupaten. Sehingga perlu
dilengkapi lagi. ThanksPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang
Kawasan Pengertian Umum
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan,
dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan
mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara
kelangsungan hidupnya.Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola
pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.Penataan Ruang
adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang.Rencana Tata Ruang adalah hasil
perencanaan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang. Yang
dimaksud dengan wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan
unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial dan
lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural berhubungan
satu dengan lainnya membentuk tata ruang; diantaranya meliputi
hirarki pusat pelayanan seperti pusat kota, lingkungan; prasarana
jalan seperti jalan arteri, kolektor, lokal dan sebagainya.
Sementara pola pemanfaatan ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang
yang menggambarkan ukuran fungsi, serta karakter kegiatan manusia
dan atau kegiatan alam; diantaranya meliputi pola lokasi, sebaran
permukiman, tempat kerja, industri, dan pertanian, serta pola
penggunaan tanah perdesaan dan perkotaan.
Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.Berdasarkan
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
Kawasan Perkotaan dibedakan atas:
a. Kawasan Perkotaan yang berstatus administratif Daerah Kota;b.
Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari Daerah Kabupaten;c.
Kawasan Perkotaan Baru yang merupakan hasil pembangunan yang
mengubah Kawasan Perdesaan menjadi Kawasan Perkotaan;d. Kawasan
Perkotaan yang mempunyai bagian dari dua atau lebih daerah yang
berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi dan fisik
perkotaan.
Perencanaan tata ruang Kawasan Perkotaan, secara sederhana dapat
diartikan sebagai kegiatan merencanakan pemanfaatan potensi dan
ruang perkotaan serta pengembangan infrastruktur pendukung yang
dibutuhkan untuk mengakomodasikan kegiatan sosial ekonomi yang
diinginkan.Penanganan penataan ruang masing-masing Kawasan
Perkotaan tersebut perlu dibedakan antara satu dengan lainnya. Ada
3 klasifikasi Kawasan Perkotaan yang akan diuraikan dalam Pedoman
Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan ini:
a. Kawasan Perkotaan Metropolitan;b. Kawasan Perkotaan yang
berstatus Daerah Kota;c. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian
dari Daerah Kabupaten.
Sesuai dengan klasifikasi tersebut di atas, maka: untuk Kawasan
Perkotaan Metropolitan, pengaturan pemanfaatan ruang diarahkan bagi
keserasian pusat-pusat wilayah maupun kota, yang dipandang dalam
rangka keserasian administratif maupun fungsional, dan sifat
rencananya menyangkut hal-hal yang strategis; untuk Kawasan
Perkotaan yang merupakan Daerah Kota, kedalaman rencananya bersifat
umum; untuk Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari Daerah
Kabupaten, diakomodasikan perencanaannya dalam RTRW Kabupaten yang
bersifat umum.Selanjutnya kawasan perkotaan yang berstatus Daerah
Kota disebut Kota
Kedudukan dan Jenis Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan
lindung dan kawasan budi daya; Penataan ruang berdasarkan aspek
administratif meliputi ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi,
dan wilayah Kabupaten/Kotamadya; Penataan ruang berdasarkan fungsi
kawasan dan aspek kegiatan meliputi Kawasan Perdesaan, Kawasan
Perkotaan, dan Kawasan Tertentu; Penataan ruang Kawasan Perkotaan
diselenggarakan sebagai bagian dari penataan ruang wilayah
Kabupaten/Kota; Penataan ruang Kawasan Perkotaan meliputi proses
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang kawasan perkotaan.; Perencanaan tata ruang
Kawasan Perkotaan dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan
serta penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Rencana Tata
Ruang Kawasan Perkotaan perlu dibedakan dalam 3 jenis rencana
dengan tingkat kedalaman yang berbeda:1) Rencana Struktur, adalah
kebijakan yang menggambarkan arahan tata ruang untuk Kawasan
Perkotaan Metropolitan dalam jangka waktu sesuai dengan rencana
tata ruang;2) Rencana Umum, adalah kebijakan yang menetapkan lokasi
dari kawasan yang harus dilindungi dan dibudidayakan
sertadiprioritaskan pengembangannya dalam jangka waktu
perencanaan;3) Rencana Rinci, terdiri dari:a. Rencana Detail,
merupakan pengaturan yang memperlihatkan keterkaitan antara
blok-blok penggunaan kawasan untuk menjaga keserasian pemanfaatan
ruang dengan manajemen transportasi kota dan pelayanan utilitas
kota.b. Rencana Teknik, merupakan pengaturan geometris pemanfaatan
ruang yang menggambarkan keterkaitan antara satu bangunan dengan
bangunan lainnya, serta keterkaitannya dengan utilitas bangunan dan
utilitas kota/kawasan (saluran drainase, sanitasi dll).Sesuai
dengan tingkatan kedalaman perencanaan tata ruang tersebut, maka
produk perencanaan tata ruang kawasan perkotaan meliputi:a. Rencana
Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan;b. Rencana Umum
Tata Ruang Kawasan Perkotaan/Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;c.
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan;d. Rencana Teknik Ruang
Kawasan Perkotaan/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
Klasifikasi dan Kriteria Kawasan Perkotaan2.3.1 Kawasan
Perkotaan berdasarkan status pemerintahan dibedakan atas:a) Kawasan
Perkotaan yang merupakan Daerah Kota;b) Kawasan Perkotaan yang
merupakan bagian dari Daerah Kabupaten, yang terdiri dari ibukota
Kabupaten, Kawasan Perkotaan yang sesuai kriteria, termasuk Kawasan
Perkotaan Baru (yaitu kawasan yang merupakan hasil pembangunan yang
mengubah kawasan perdesaan menjadi kawasan perkotaan);c) Kawasan
Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih Daerah Otonom
yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi, dan fisik
perkotaan.a) Kriteria Kawasan Perkotaan yang merupakan Daerah Kota
Kemampuan ekonomi; merupakan cerminan hasil kegiatan usaha
perekonomian yang berlangsung di suatu Daerah Kota, yang dapat
diukur dari:- PDRB (produk domestik regional bruto);- Penerimaan
daerah sendiri. Potensi daerah; merupakan cerminan tersedianya
sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan memberikan sumbangan
terhadap penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang dapat
diukur dari:- Lembaga keuangan;- Sarana ekonomi;- Sarana
pendidikan;- Sarana kesehatan;- Sarana transportasi dan
komunikasi;- Sarana pariwisata;- Ketenagakerjaan. Sosial budaya;
merupakan cerminan yang berkaitan dengan struktur sosial dan pola
budaya masyarakat, yang dapat diukur dari:- Tempat peribadatan;-
Tempat/kegiatan institusi sosial dan budaya;- Sarana olahraga.
Sosial politik; merupakan cerminan kondisi sosial politik
masyarakat, yang dapat diukur dari:- Partisipasi masyarakat dalam
berpolitik;- Organisasi kemasyarakatan. Jumlah penduduk; merupakan
jumlah tertentu penduduk suatu daerah. Luas daerah; merupakan luas
tertentu suatu daerah. Pertimbangan lain yang memungkinkan
terselenggaranya otonomi daerah; dapat diukur dari:- Keamanan dan
ketertiban;- Ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan;-
Rentang kendali;- Kota yang akan dibentuk minimal telah terdiri
dari 3 (tiga) Kecamatan;Cara pengukuran kriteria tersebut di atas
dilakukan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran PP
No. 129 tahun 2000.b) Kriteria Umum Kawasan Perkotaan Memiliki
fungsi kegiatan utama budidaya bukan pertanian atau lebih dari 75%
mata pencaharian penduduknya di sektor perkotaan; Memiliki jumlah
penduduk sekurang-kurangnya 10.000 jiwa; Memiliki kepadatan
penduduk sekurang-kurangnya 50 jiwa per hektar; Memiliki fungsi
sebagai pusat koleksi dan distribusi pelayanan barang dan jasa
dalam bentuk sarana dan prasarana pergantian moda transportasi.c)
Kriteria Kawasan Perkotaan Metropolitan Kawasan-kawasan Perkotaan
yang terdapat di dua atau lebih daerah otonom yang saling
berbatasan; Kawasan Perkotaan yang terdiri atas satu kota inti
berstatus otonom dan Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang membentuk
suatu sistem fungsional; Kawasan Perkotaan dengan jumlah penduduk
secara keseluruhan melebihi 1.000.000 jiwa.d) Kriteria Kawasan
Perkotaan Baru Kawasan yang memiliki kemudahan untuk penyediaan
prasarana dan sarana perkotaan dengan membentuk satu kesatuan
sistem kawasan dengan kawasan perkotaan yang ada; Kawasan yang
memiliki daya dukung lingkungan yang memungkinkan untuk
pengembangan fungsi perkotaan;
Kawasan yang terletak di atas tanah yang bukan merupakan kawasan
pertanian beririgasi teknis dan bukan kawasan yang rawan bencana
alam; Kawasan yang tidak mengakibatkan terjadinya konurbasi dengan
kawasan perkotaan di sekitarnya; Kawasan yang sesuai dengan sistem
perkotaan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,
Propinsi, dan Kabupaten; Kawasan yang dapat mendorong aktivitas
ekonomi, sesuai dengan fungsi dan perannya; Kawasan yang mempunyai
luas kawasan budi daya sekurang-kurangnya 400 hektar dan merupakan
satu kesatuan kawasan yang bulat dan utuh, atau satu kesatuan
wilayah perencanaan perkotaan dalam satu daerah kabupaten; Kawasan
yang direncanakan berpenduduk sekurang-kurangnya 20.000 jiwa.2.3.2
Kawasan Perkotaan berdasarkan jumlah penduduk diklasifikasikan
menjadi :a) Kawasan Perkotaan Kecil, yaitu Kawasan Perkotaan dengan
jumlah penduduk yang dilayani sebesar 10.000 hingga 100.000 jiwa;b)
Kawasan Perkotaan Sedang, yaitu Kawasan Perkotaan dengan jumlah
penduduk yang dilayani sebesar 100.001 hingga 500.000 jiwa;c)
Kawasan Perkotaan Besar, yaitu Kawasan Perkotaan dengan jumlah
penduduk yang dilayani lebih besar dari 500.000 jiwa;d) Kawasan
Perkotaan Metropolitan, yaitu Kawasan Perkotaan dengan jumlah
penduduk yang dilayani lebih besar dari 1.000.000 jiwa.
ali afriandy, S.Si
Pengertian, Fungsi dan Hirarki Rencana Tata Ruang
Ruang merupakan sumber daya yang secara kuantitatif jumlahnya
terbatas dan memiliki karakteristik yang tidak seragam sehingga
tidak semua jenis fungsi dapat dikembangkan pada ruang yang
tersedia. Keterbatasan ruang tersebut merupakan dasar dibutuhkannya
kegiatan penataan ruang yang terdiri atas perencanaan ruang yang
menghasilkan dokumen rencana tata ruang, pemanfaatan ruang yang
mengacu pada dokumen tata ruang yang berlaku, serta pengendalian
pemanfaatan ruang yang dilakukan untuk memastikan bahwa fungsi yang
dikembangkan sesuai peruntukan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen
rencana tata ruang antara lain dengan menggunakan instrumen
perizinan pembangunan.
Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan
ruang, selain berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang dan
mencegah terjadinya konflik antar-fungsi dalam proses pemanfaatan
ruang, juga ditujukan untuk melindungi masyarakat sebagai pengguna
ruang dari bahaya-bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat
pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan.
Sebagai contoh, dokumen rencana tata ruang menetapkan ruang dengan
fungsi perlindungan bencana pada lahan rawan longsor dengan tujuan
agar masyarakat dan aktivitas yang mereka kembangkan tidak menjadi
korban apabila bencana longsor terjadi.
Dalam praktik penyusunan ruang di Indonesia, dokumen tata ruang
bersifat hirarkis. Mulai dari dokumen yang bersifat makro yang
berlaku pada level nasional hingga dokumen detil yang hanya berlaku
pada kawasan tertentu saja. Dokumen tata ruang tersebut adalah:
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); merupakan dokumen
rencana ruang yang mengatur peruntukan fungsi pada seluruh wilayah
negara Indonesia. Dokumen ini berlaku secara nasional dan menjadi
acuan dalam penyusunan rencana tata ruang pada level provinsi dan
kabupaten/kota.
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP); merupakan
penjabaran RTRWN pada masing-masing provinsi. Dokumen ini berlaku
pada masing-masing provinsi yang diaturnya, sebagai contoh RTRW
Provinsi Aceh hanya berlaku pada wilayah hukum Provinsi Aceh.
Selanjutnya dokumen ini dijabarkan dalam bentuk dokumen RTRW
Kabupaten/Kota dan dokumen detil lainnya.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK); merupakan
penjabaran dari dokumen RTRWN dan RTRWP pada level kabupaten/kota.
Dokumen ini berlaku pada masing-masing wilayah administratif
kabupaten/kota. Sebagai contoh, RTRW Kabupaten Aceh Utara hanya
berlaku pada wilayah hukum Kabupaten Aceh Utara. RTRWK selanjutnya
diterjemahkan dalam bentuk dokumen detil ruang untuk
kawasan-kawasan tertentu. Dalam pelaksanaan pembangunan, dokumen
RTRWK merupakan acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam
menerbitkan Izin Prinsip dan Izin Lokasi bagi investor/masyarakat
pengguna ruang.
Rencana Detil Ruang dalam bentuk Rencana Detil Tata Ruang (RDTR)
serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); merupakan
penjabaran detil dari dokumen RTRWK dan berfungsi sebagai acuan
bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menerbitkan Izin Mendirikan
Bangunan (IMB).
Konsep hirarkis dalam penyusunan dokumen rencana tata ruang
digunakan dengan tujuan agar fungsi yang ditetapkan antar-dokumen
tata ruang tetap sinergis dan tidak saling bertentangan karena
dokumen tata ruang yang berlaku pada lingkup mikro merupakan
penjabaran dan pendetilan dari rencana tata ruang yang berlaku pada
wilayah yang lebih makro. Sebagai contoh, RTRWN menetapkan kawasan
Lhokseumawe dan sekitarnya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
dengan fungsi utama untuk pengembangan kegiatan industri. Kebijakan
ini selanjutnya diterjemahkan secara detil melalui pengalokasian
fungsi ruang dan pengembangan infrastruktur pendukung kegiatan
industri di dalam dokumen RTRW Provinsi Aceh, RTRW Kabupaten Aceh
Utara, dan RDTR Kawasan Perkotaan Krueng Geukueh.