PENGAWASAN TERHADAP PROGRAM KELUARGA BERENCANA …digilib.unila.ac.id/47235/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · Riki Nopian Family Planning (KB) is a government program designed

PENGAWASAN TERHADAP PROGRAM KELUARGA BERENCANA

DI DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

SKRIPSI

Oleh :

RIKI NOPIAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

ABSTRACT

SUPERVISION OF FAMILY PLANNING PROGRAMS IN THE HEALTH

OFFICE OF LAMPUNG PROVINCE

By

Riki Nopian

Family Planning (KB) is a government program designed to balance needs and

population. Family planning program by the government is for the family as the

smallest unit of life of the nation is expected to accept Norma Keluarga Keluarga

Bahagia and Sejahtera (NKKBS) which is oriented to balanced growth. The

purpose of this research is to know the role of Health Office in Supervision about

family planning program in Lampung Province and to analyze health department

authority to Supervision of family planning program in Lampung Province.

The research method used in this research is normative juridical, by studying

norm or rule of law, review of role of Health Office in Supervision about family

planning program in Lampung Province. The method of analysis is qualitatively

and inferred by inductive thought.

The results showed the effectiveness of the implementation of family planning

programs in Lampung Province is quite effective. Where the implementor of the

Family Planning Program is sufficient to have a high level of compliance in

carrying out the assigned tasks and simply adhere to routine procedures

established in the implementation of family planning programs. Compliance of the

implementor is demonstrated by the ability to perform the tasks and functions

provided in an effort to realize the objectives and the implementation of the family

planning program.

Suggestion, for Lampung Provincial Health Office expected to socialization of

family planning program need to consider effectiveness of target. Leaders to

invite their staff can make socialization programs with various innovative

activities that can support talk shows, public service ads and counseling made

more interesting and creative so that the target is realized and targeted optimally.

Keywords: Role, Office of Health, Oversight, Family Planning

ABSTRAK

PENGAWASAN TERHADAP PROGRAM KELUARGA BERENCANA

DI DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

Oleh

Riki Nopian

Keluarga Berencana (KB)merupakan suatu program pemerintah yang dirancang

untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Program

keluarga berencana olehpemerintah adalah agar keluarga sebagai unit terkecil

kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan

Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi padapertumbuhan yang seimbang. Tujuan

penelitian adalah untuk mengetahui peran Dinas Kesehatan dalam Pengawasan

tentang program keluarga berencana di Provinsi Lampung dan

menganalisiskewenangan dinas kesehatan terhadap Pengawasan program keluarga

berencana di Provinsi Lampung.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif,

dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, tinjauan atas peran Dinas

Kesehatan dalam Pengawasan tentang program keluarga berencana di Provinsi

Lampung. Metode analisis secara kualitatif dan disimpulkan dengan cara pikir

induktif.

Hasil penelitian menunjukkanefektivitas pelaksanaan program KB di Provinsi

Lampung sudah cukup efektif. Dimana pihak implementor program KB sudah

cukup memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam melaksanakan tugas yang

dibebankan dan cukup mematuhi prosedur rutinitas yang ditetapkan dalam

pelaksanaan program KB. Kepatuhan implementor ditunjukkan dengan adanya

kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan dalam upaya

mewujudkan tujuan dan sasara pelaksanaan program KB yang ditetapkan.

Saran, bagi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung diharapkan pelaksanaan

sosialisasi program KB perlu untuk mempertimbangkan efektivitas sasaran.

Pimpinan untuk mengajak jajarannya bisa membuat program-program sosialisasi

dengan berbagai inovasi kegiatan yang mendukung bisa talk show, iklan layanan

masyarakat dan penyuluhan dibuat lebih menarik dan kreatif sehingga sasaran

menyadari dan tepat sasaran dengan optimal.

Kata Kunci:Peran, Dinas Kesehatan, Pengawasan, Keluarga Berencana

PENGAWASAN TERHADAP PROGRAM KELUARGA BERENCANA

DI DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

Oleh :

RIKI NOPIAN

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Sungkai Selataa pada Tanggal 06November 1994, sebagai

anak pertama dari duabersaudara dari pasangan Bapak Istiqomi dan Ibu

Dahlia.Jenjang pendidikan penulis diawali pada Sekolah Dasar (SD)PG Bunga

Mayang dan lulus pada tahun 2007.Pada tahun 2007, penulis kembali melanjutkan

pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)02 Bunga Mayang dan

lulus pada tahun 2010, lalu diteruskan pada Sekolah Menengah Atas (SMA)YP

Unila Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2013, penulis

terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dan memilih

Bagian Hukum Administrasi Negara sebagai pilihan minatnya.

MOTTO

„‟Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka merubah

keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.‟‟

(Q.S. Ar-Ra‟du: 11)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S.Al-Insyirah: 5-6)

“Kau tak akan pernah mampu menyebrangi lautan sampai kau berani berpisah dengan daratan.”

(Christoper Columbus)

“Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak.”

(Albert Einstein)

“Segala sesuatu yang bisa kau bayangkan adalah nyata.”

(Pablo Picaso)

“Ubahlah cara berpikir anda maka hidup anda akan berubah”

(Riki Nopian)

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya kecil berupa skripsiku ini kepada :

Ayahanda Istiqomidan Ibunda Dahliakalian berdua adalah sosok terhebat dalam

hidupku yang terus berjuang dan berkorban membesarkan, membimbing, dan

menafkahi aku dan kakakku dengan penuh kesabaran, ketulusan dan kasih sayang

serta keridhoan tiada henti.

Keluarga besarku tercinta,kalian merupakan sosok berharga yang ku miliki dan ku

sayangi selalu memberikan doa, semangat dan kebahagian serta keceriaan dalam

hidupku.mudah-mudahan kita dapat membahagiakan orang tua dunia dan akhirat.

Para Pendidikku

Para sahabatku tersayang, dan

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil’alamiin. Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadirat

Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan

penulisan skripsi yang berjudul ‘Pengawasan TerhadapProgram Keluarga

Berencana di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung’’ ini dengan baik dan tepat

pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu sebagai salah satu

syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas

Hukum Universitas Lampung.

Segala kemampuan, baik tenaga maupun pikiran telah penulis curahkan demi

penyelesaian skripsi ini, namun skripsi ini masih memiliki kekurangan atau jauh

dari kata sempurna, baik dari segi penulisan mupun isi. Untuk itu, segala kritik

dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi

kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini bukanlah berasal dari jerih payah

sendiri, namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga

penulisan skripsi dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini,

penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus datang dari

lubuk hati penulis kepada :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Lampung.

2. IbuSri Sulastuti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi

Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Syamsir Samsu, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum

Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. BapakCharles Jackson., S.H.,M.H., selaku Pembimbing 1 yang dengan penuh

kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada

penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.

5. Ibu Nurmyani, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang dengan penuh

kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada

penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.

6. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H., selaku pembahas 1 yang telah bersedia

meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran kepada penulis demi

penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.

7. BapakFathoni, S.H., M.H., selaku pembahas II yang telah bersedia

meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran kepada penulis demi

penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang tidak dapat

penulis sebutkan satu per satu dan telah memberikan ilmu pengetahuan yang

berguna bagi penulis.

9. SeluruhStaf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah

membantu kelancaran seluruh urusan akademik penulis.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan, kecuali hanya permohonan

kepada Allah SWT semoga apa yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan

balasan yang lebih baik.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, Oktober 2018

Penulis

Riki Nopian

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .......................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ..................................................................................... 5

C. Tujuan Penelitian ...................................................................................... 5

D. Kegunaan Penelitian.................................................................................. 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Program Keluarga Berencana (KB) ........................................ 7

B. Tujuan Program Keluarga Berencana (KB) .............................................. 9

C. Sasaran Program Keluarga Berencana (KB) ............................................. 10

D. Ruang Lingkup Program Keluarga Berencana (KB) ................................ 11

E. Strategi Pendekatan Program Keluarga Berencana (KB) .................. 11

F. Dampak Program Keluarga Berencana (KB) ............................................ 13

G. Pengaruh Program Keluarga Berencana (KB) .......................................... 14

H. Manfaat Program Keluarga Berencana (KB) ............................................ 15

I. Cara Operasional Program Keluarga Berencana (KB) ............................. 18

J. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana (KB) ........ 19

K. Optimalisasi Peran Program Keluarga Berencana (KB)…………………21

L. Landasan Yuridis Kelurga Berencana (KB)……………………………...22

M. Pengawasan………………………………………………………………26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .................................................................................. 30

B. Sumber Data .............................................................................................. 31

C. Prosedur Pengumpulan Data ..................................................................... 32

D. Prosedur Pengolahan Data ........................................................................ 33

E. Analisis Data ............................................................................................. 33

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Lampung ....................................................... 35

B. Kondisi Topografi ..................................................................................... 36

C. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Provinsi Lampung ........................... 37

D. Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Program Keluarga Berencana

Di Provinsi Lampung ................................................................................ 41

E. Pelaksanaan Program KB di Provinsi Lampung ....................................... 42

F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program KB ................ 48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................................... 54

B. Saran .......................................................................................................... 55

DAFTAR PUSTAKA

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga Berencana (KB)merupakan suatu program pemerintah yang dirancang

untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk.Program keluarga

berencana olehpemerintah adalah agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan

bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera

(NKKBS) yang berorientasi padapertumbuhan yang seimbang. Gerakan Keluarga

Berencana Nasional Indonesia telah berumur sangat lama yaitu pada tahun 70-an dan

masyarakat dunia menganggap berhasil menurunkan angka kelahiran yang

bermakna.Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan

dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti

kondom, spiral, IUD, dan sebagainya.1

Adapun beberapa jenis alat kontrasepsi, antara lain:

1. Pil (biasa dan menyusui) yang mempunyai manfaat tidak mengganggu hubungan

seksual dan mudah dihentikan setiap saat. Terhadap kesehatan risikonya sangat

kecil.

1Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan / Kepala BKKBN No.74/HK.010

/B5/2001 tahun 2001 tentang Tata Kerja BKKBN Provinsi dan kabupaten/Kota

2

2. Suntikan (1 Bulan dan 3 Bulan) sangat efektif (0,1-0,4 kehamilan per 100

perempuan) selama tahun pertama penggunaan. Alat kontrasepsi suntikan juga

mempunyai keuntungan seperti klien tidak perlu menyimpan obat suntik dan

jangka pemakaiannya bias dalam jangka panjang.

3. Implan (susuk) yang merupakan alat kontrasepsi yang digunakan dilengan atas

bawah kulit dan sering digunakan pada tangan kiri. Keuntungannya daya guna

tinggi, tidak mengganggu produksi ASI dan pengembalian tingkat kesuburan

yang cepat setelah pencabutan.

4. AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) merupakan alat kontrasepsi yang

digunakan dalam rahim. Efek sampingnya sangat kecil dan mempuyai

keuntungan efektivitas dengan proteksi jangka panjang 5 tahun dan kesuburan

segera kembali setelah AKDR diangkat.

5. Kondom, merupakan selubung/sarung karet yang dapat terbuat dari berbagai

bahan diantaranya lateks (karet), plastik (vinil) atau bahan alami (produksi

hewani) yang dipasang pada alat vital laki-laki saat berhubungan seksual.

Manfaatnya kondom sangat efektif bila digunakan dengan benar dan murah atau

dapat dibeli secara umum.

6. Tubektomi adalah prosedur bedah mini untuk memotong, mengikat atau

memasang cincin pada saluran tuba fallopi untuk menghentikan fertilisasi

(kesuburan) seorang perempuan. Manfaatnya sangat efektif, baik bagi klien

3

apabila kehamilan akan terjadi risiko kesehatan yang serius dan tidak ada efek

samping dalam jangka panjang.2

Pelaksanaan KB pria di Lampung dalam dua tahun terakhir dikategorikan berhasil

dibandingkan dengan pelaksanaan KB pria di provinsi lain di Indonesia. Angka

keikutsertaan KB pria di Lampung tercatat tertinggi di Indonesia.Kepala Seksi

Peningkatan Partisipasi Pria Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

(BKKBN) Lampung Putra Alam, Rabu (5/8), mengatakan, sebelum 2007, angka

partisipasi pria dalam ber-KB tetap atau disebut vasektomi sangat kurang, bahkan nol

persen. Akan tetapi, mulai 2007 sampai dengan 2009 angka keikutsertaan KB pria di

Lampung meningkat pesat.

Putra Alam menyebutkan, pada tahun 2007 angka keikutsertaan KB pria mencapai

298 orang, tahun 2008 dengan target pencapaian keikutsertaan sebanyak 380 orang

dan tercapai 633 orang. Adapun pada tahun 2009, dengan target pencapaian

keikutsertaan KB pria sebanyak 1.372 orang, sampai dengan Juni 2009 sudah

sebanyak 1.388 orang pria tercatat ikut KB pria. Pengaturan tentang program

keluarga berencana diatur dalam Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang

program keluarga berencana dimana Sebagaimana peraturan atau norma yang telah

disepakati oleh warga Negara Indonesia bahwa hak dan kewajiban setiap warga

Negara atau penduduk berhak mendapat pelayanan kesehatan dan keluarga yang

sejahtera dan mengikuti persyaratan yang telah ditentukan. Meski kelihatannya

sepele, kesehatan dan program Keluarga Berencana (KB) merupakan unsur penting

2 Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan / Kepala BKKBN No.10/HK.010

/B5/2001 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN Pusat

4

dalam perkembangan dan pertumbuhan penduduk, alasannya adalah karena

menyangkut legitimasi seseorang sebagai penduduk, dan sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu mengatur hak reproduksi

dan Keluarga Berencana (KB). Peranan dinas kesehatan dalam melakukan

pengawasan terhadap program keluarga berencana yang diatur dalam undang-undang

nomor 36 tahun 2009 pasal Pasal 3 tersebut menyatakan “Pembangunan kesehatan

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat

bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif

secara sosial dan ekonomis.” Karena undang-undang tersebut memuat ketentuan

yang menyatakan bahwa bidang kesehatan yang diserahkan kepada daerahnya

masing-masing yang setiap daerahnya diberi kewenangan mengelola dan

menyelengarakan seluruh aspek kesehatan yaitu oleh dinas kesehatan.

Kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam melakukan pengawasan

pelaksanaa program keluarga berencana diprovinsi lampung didasarkan pada standar

pelayanan minimum (SPM) yang merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelengaraan

program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga,serta perda provinsi lampung

Nomor 5 Tahun 1995 Tentang organisasi tata kerja dan dinas kesehatan provinsi

daerah Provinsi Tingkat I Lampung Pasal 23 yang menyatakan bahwa Sub Dinas

Bina Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melakukan pembinaan usaha-usaha

pemeriksaan, peningkatan kesehatan Ibu dan Anak, kegiatan Keluarga Berencana

5

serta peningkatan gizi keluarga. Sedangkan dalam teknis pelaksanaan lapangan

menjadi kewenangan BKKBN Provinsi Lampung.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakahpengawasan terhadap Program Keluarga Berencana di Dinas

Kesehatan Provinsi Lampung?

2. Bagaimanakah kewenangan Dinas Kesehatan dalam pengawasan terhadap

program keluarga berencana di Provinsi Lampung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengawasan terhadap Program Keluarga Berencana di Dinas

Kesehatan Provinsi Lampung

2. Untuk menganalisiskewenangan dinas kesehatan terhadap Pengawasan program

keluarga berencana di Provinsi Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan memberi sumbangan pemikiran dalam pengetahuan ilmu hukum,

khususnya berkaitan dengan peran dinas kesehatan dalam Pengawasan Tentang

program keluarga berencana, serta guna menambah literatur dan bahan-bahan

informasi ilmiah.

6

2. Kegunaan Praktis

a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi

Penulis khususnya mengenai peran dinas kesehatan dalam Pengawasan

Tentang program keluarga berencana.

b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi

mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas

Lampung.

c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum

Universitas Lampung.

7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Program Keluarga Berencana (KB)

Keluarga Berencana(Family Planning, Planned Parenthood) merupakan suatu usaha

untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarakkehamilandengan

memakaikontrasepsi.Diambil dari Dasar Undang-Undang Nomor 52 Tahun2009

tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga

Berencana itu adalah upaya untuk mengatur jarak kelahiran anak dan jumlah anak

melalui suatu cara promosi kepada masyarakat untuk mewujudkan suatu kondisi

keluarga yang sejahtera dan berkualitas. 3

Menurut World Health Organization (WHO) Expert Commite (1970) dalam Suratun

dkk adalah suatu tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk

mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kehamilan yang tidak

diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang sangat diinginkn, mengatur

interval diantara kehamilan, mengontrol waktu kelahiran dalam hubungan dengan

suami istri, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.4

3 Undang-undang No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

Keluarga Sejahtera 4 Suratun dkk, Pelayanan Keluarga Berencana & Pelayanan Kontrasepsi. Trans Info Media,

Jakarta, 2008, hlm, 45.

8

Keluarga Berencana (KB) juga dapat diartikan sebagai upaya peningkatan

kepedulian masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil yang bahagia

sejahtera.Keluarga Berencana ialah suatu usaha untuk menjarangkan atau

merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi.Dalam

sejarah peradaban manusia, keluarga dikenal sebagai suatu persekutuan (unit)

terkecil, pertama dan utama dalam masyarakat. Dari persekutuan inilah manusia

berkembang biak menjadi suatu komunitas masyarakat dalam wujud marga, puak,

kabilah dan suku yang seterusnya menjadi umat dan bangsa-bangsa yang bertebaran

dimuka bumi. Keluarga adalah inti dari jiwa dari suatu bangsa, kemajuan dan

keterbelakangan suatu bangsa menjadi cermin dari keadaan keluarga-keluarga yang

hidup pada bangsa tersebut.

KB (Keluarga Berencana) ialah membatasi jumlah anak, hanya dua, tiga dan

lainnya.Keluarga Berencana yang dibolehkan oleh syariat adalah suatu usaha

pengaturan/ penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas

kesepakatan suami istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan

keluarga, masyarakat maupun negara. Dengan demikian KB mempunyai arti yang

sama dengan pengaturan keturunan. Penggunaan istilah “Keluarga Berencana” juga

sama artinya dengan istilah yang umum yang dipakai didunia Internasional yakni

family planningatau plannedparenthood, seperti yang digunakan oleh international

planned parenthood federation (IPPF), nama sebuah organisasi KB Internasional

yang berkedudukan di London.5

5 Suratun dkk, Op Cit, hlm, 45.

9

KB juga berarti suatu tindakan perencanaan pasangan suami istri untuk mendapatkan

kelahiran yang diinginkan, mengatur interval kelahiran dan menentukan jumlah anak

sesuai dengan kemampuannya serta sesuai situasi masyarakat dan negara.Dengan

demikian, KB berbeda dengan birth control, yang artinya pembatasan/penghapusan

kelahiran (tahdid al-nasl), istilah birth control dapat berkonotasi negatif karena bisa

berarti aborsi dan strerilisasi (pemandulan).6

Perencanaan keluarga merujuk kepada penggunaan metode-metode kontrasepsi oleh

suami istri atas persetujuan bersama di antara mereka, untuk mengatur kesuburan

mereka dengan tujuan untuk menghindari kesulitan kesehatan, kemasyarakatan, dan

ekonomi, dan untuk memungkinkan mereka memikul tanggung jawab terhadap anak-

anaknya dan masyarakat

B. Tujuan Program Keluarga Berencana (KB)

Tujuan umum adalah membentukkeluargakecil sesuai dengan kekutan

sosialekonomisuatukeluarga dengan cara pengaturankelahirananak, agar diperoleh

suatukeluargabahagiadan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tujuan lain meliputi pengaturankelahiran, pendewasaan usia perkawinan,

peningkatan ketahanan dan kesejahteraankeluarga.

Kesimpulan dari tujuanprogramKBadalah:

a. Memperbaikikesehatandan kesejahteraan ibu,anak,keluargadan bangsa

b. Mengurangi angkakelahiranuntuk menaikkan taraf hidup rakyat dan bangsa

6 Ibid, hlm, 46.

10

c. Memenuhi permintaan masyarakat akanpelayananKBdan KR yang berkualitas,

termasuk upaya-upaya menurunkan angkakematian ibu,bayi, dananakserta

penanggulangan masalahkesehatan reproduksi.

TujuanKBberdasar RENSTRA 2005-2009 meliputi:

a. Keluargadengananakideal

b. Keluargasehat

c. Keluargaberpendidikan

d. Keluargasejahtera

e. Keluargaberketahanan

f. Keluargayang terpenuhi hak-hak reproduksinya

g. Penduduk tumbuhseimbang(PTS)

C. Sasaran Program Keluarga Berencana (KB)

SasaranprogramKBtertuang dalam RPJMN 2004-2009 yang meliputi:

a. Menurunnya rata-rata lajupertumbuhanpenduduk menjadi sekitar 1,14 persen per

tahun.

b. Menurunnya angkakelahirantotal (TFR) menjadi sekitar 2,2 per perempuan.

c. MenurunnyaPUS yang tidak ingin punyaanaklagi dan ingin

menjarangkankelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai

alat/carakontrasepsi(unmet need) menjadi 6%.

d. Meningkatnya peserta KBlaki-lakimenjadi 4,5 persen.

e. Meningkatnya penggunaan metodekontrasepsiyang rasional, efektif, dan efisien.

f. Meningkatnya rata-rata usia perkawinan pertama perempuan menjadi 21 tahun.

11

g. Meningkatnya partisipasikeluargadalam pembinaantumbuh kembanganak.

h. Meningkatnya jumlahkeluargaprasejahtera dankeluargasejahtera-1

yangaktifdalam usahaekonomiproduktif.

i. Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam

penyelenggaraanpelayananProgramKBNasional.

D. Ruang Lingkup Program Keluarga Berencana (KB)

Ruang lingkupKBantara lain:

a. Keluarga berencana

b. Kesehatan reproduksiremaja

c. Ketahanan dan pemberdayaankeluarga

d. Penguatan pelembagaankeluargakecil berkualitas

e. Keserasiankebijakankependudukan

f. Pengelolaan SDM aparatur

g. Penyelenggaran pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan

h. Peningkatanpengawasandan akuntabilitas aparaturnegara.

E. Strategi Pendekatan Program Keluarga Berencana (KB)

Strategi pendekatan dalam program keluarga berencana antara lain:

1. Pendekatan kemasyarakatan (community approach).

Diarahkan untuk meningkatkan dan menggalakkan peran serta masyarakat

(kepedulian) yang dibina dan dikembangkan secara berkelanjutan.

12

2. Pendekatan koordinasi aktif (active coordinative approach).

Mengkoordinasikan berbagai pelaksanaan program KB dan pembangunan

keluarga sejahtera sehingga dapat saling menunjang dan mempunyai kekuatan

yang sinergik dalam mencapai tujuan dengan menerapkan kemitraan sejajar.

3. Pendekatan integrative (integrative approach)

Memadukan pelaksanaan kegiatan pembangunan agar dapat mendorong dan

menggerakkan potensi yang dimiliki oleh semua masyarakat sehingga dapat

menguntungkan dan memberi manfaat pada semua pihak.

4. Pendekatan kualitas (quality approach).

Meningkatkan kualitas pelayanan baik dari segi pemberi pelayanan (provider)

dan penerima pelayanan (klien) sesuai dengan situasi dan kondisi.

5. Pendekatan kemandirian (self rellant approach)

Memberikan peluang kepada sektor pembangunan lainnya dan masyarakat yang

telah mampu untuk segera mengambil alih peran dan tanggung jawab dalam

pelaksanaan program KB nasional.

6. Pendekatan tiga dimensi (three dimension approach).

Strategi tiga dimensi program KB sebagai pendekatan program Kb nasional.

Strategi ini diterapkan atas dasar survei terhadap kecenderungan respon pasangan

usia subur (PUS) di Indonesia terhadap ajakan (KIE) untuk berKB. Berdasarkan

hasil survei tersebut respon pus terhadap KIE Kb terbagi dalam 3 kelompok

a. 15% PUS langsung merespon ya untuk ber Kb.

b. 15% - 55% PUS merespon ragu-ragu untuk ber Kb.

c. 30% PUS merespon tidak untuk ber KB.

13

Strategi 3 dimensi ini juga diterapkan untuk merespon kemendesakkannya untuk

scepatnya menurunkaj TFR dan membudayakan NKKBS sebagai normaprogram

KBN.Selain itu,StrategiprogramKBterbagi dalam dua hal yaitu:strategidasar dan

strategi operasional.

Strategi Dasar

a. Meneguhkan kembaliprogramdi daerah

b. Menjamin kesinambunganprogram

Strategi operasional

a. Peningkatan kapasitas sistempelayananProgramKBNasional

b. Peningkatankualitasdan prioritasprogram

c. Penggalangan dan pemantapan komitmen

d. Dukunganregulasi dankebijakan

e. Pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitaspelayanan

F. Dampak Program Keluarga Berencana (KB)

Programkeluarga berencanamemberikandampakyaitu:

a. Penurunan angkakematian ibudananak

b. Penanggulangan masalahkesehatan reproduksi

c. Peningkatan kesejahteraankeluarga

d. Peningkatan derajatkesehatan

e. Peningkatan mutu dan layananKB-KR

f. Peningkatan sistem pengelolaan dan kapasitas SDM

14

g. Pelaksanaan tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan

kenegaraan dan pemerintahan berjalan lancar.

G. Pengaruh Program Keluarga Berencana (KB)

Program Keluarga Berencana merupakan usaha langsung yang bertujuan untuk

mengurangi tingkat kelahiran melalui penggunaan alat kntrasepsi. Berhasil atau

tidaknya PelaksanaanProgram Keluarga Berencana akan menetukan pula berhasil

atau tidaknya usaha untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Pertambahan penduduk yang cepat, tidak seimbang dengan peningkatan produksi

akan mengakibatkan ketegangan-ketegangan sosial dengan segala akibat yang luas.

1. Pengaruh positif Program KB

Dengan adanya program KB maka laju pertumbuhan penduduk dapat ditekan

untuk menghindari terjadinya peledakan penduduk yang luar biasa, karena

diperkirakan jika angka persentase kesetaraan jumlah penduduk yang ber-KB

dapat dinaikkan 1 % per tahun, maka diprediksikan jmlah penduduk Indonesia

pada tahun 2015 sekitar 237,8 juta jiwa, ini masih di bawah dari angka proyeksi

penduduk tahun 2015 yang diperkirakan sekitar 248 juta jiwa.Dengan adanya

kebijakan pemerintah unutk pengaturan laju pertumbuhan penduduk dan

pengaturan jumlah kelahiran di Indonesia merupakan bagian dari kebijakan

kependudukan nasional, yang dalam hal ini pelaksanaan program KB di daerah

pada era otonomi perlu ditentukan sasaran kinerja program untuk mewujudkan

keserasian kependudukan di berbagai bidang pembangunan. Dengan

15

terkendalinya jumlah penduduk, maka akan tercipta generasi yang berkualitas,

sehingga dapat meneruskan pembangunan Indonesia yang berkualiatas.

2. Pengaruh negatif Program KB

Selain mendatangkan pengaruh yang positif, program KB juga memiliki pengruh

yang kurang menguntungkan, ini dilihat dari semakin meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam ber-KB, maka penggunaan metode KB berupa penggunaan

AKDR, implant, suntik KB, pil KB juga semakin meningkat, maka biaya yang

harus di keluarkan pemerintah untuk pengadaan alat-alat dan obat untuk

kontrasepsi di Indonesia dapat dikatakan cukup tinggi.

Menurut penelitian, dengan peggunaan metode untuk ber-KB maka dapat

mempercepat penuaan pada akseptornya, sehingga dapat dikatakan jumlah usia lanjut

akan semakin bertambah setiap tahunnya, sehingga biaya yang juga harus

dikeluarkan pemerintah untuk kesejahteraan para usila juga meningkat.

H. Manfaat Program Keluarga Berencana (KB).

Berikut ini merupakan manfaat dari adanya program Keluarga Berencana (KB),

yaitu:

1. Menurunkan angka kematian maternal dengan adanya perencanaan kehamilan

yang aman,sehat dan diinginkan.

2. Mencegah terjadinya kanker uterus dan ovarium dengan mengkonsumsi pil

kontrasepsi.

16

3. Memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

kependudukan.Proggram keluarga berencana nasional adalah program untuk

membantu keluarga termasuk individu anggota keluarga untuk merencanakan

kehidupan berkeluarga yang baik sehingga dapat mencapai keluarga berkualitas.

Dengan terbentuk keluarga berkualitas maka generasi mendatang sebagai sumber

daya manusia yang berkualitas akan dapat melanjutkan pembangunan.

Program keluarga berencana dalam pembangunan berkelanjutan yang

berwawasankependudukan dapat memberikan kontribusi dalam empat hal, yaitu:

a. Mengendalikan jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk juga dengan

peningkatan kualitas penduduk.

b. Peningkatan kualitas penduduk sebagai sumber daya yang handal dilakukan

dengan mengarahkan pembangunan pada penurunan kematian ibu dan bayi

dengan menurunkan kelahiran atau kehamilan melalui penggunaan kontrasepsi.

c. Berusaha dan menjunjung tinggi perwujudan hak-hak asasi manusia dalam hal

kesehatan reproduksi pasangan usia subur untuk merencanakan kehidupan

berkeluarga.

d. Mendukung upaya pemberdayaan perempuan dengan menyadari sepenuhnya

akan hak dan kewajiban perempuan serta sebagai sumber daya manusia yang

tangguh.

Dengan mengikuti program KB sesuai anjuran pemerintah, para akseptor akan

mendapatkan tiga manfaat utama optimal baik untuk ibu, anak dan keluarga, antara

lain:

17

a. Manfaat Untuk Ibu:

b. Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan

c. Mencegah setidaknya 1 dari 4 kematian ibu

d. Menjaga kesehatan ibu

e. Merencanakan kehamilan lebih terprogram

f. Perbaikan kesehatan badan karena tercegahnya kehamilan yang berulang kali

dalam jangka waktu yang terlalu pendek.

g. Peningkatan kesehatan mental dan sosial yang dimungkinkan oleh adanya waktu

yang cukup untuk mengasuh anak, beristirahat dan menikmati waktu luang serta

melakukan kegiatan lainnya.

1. Manfaat Untuk Anak:

a. Mengurangi risiko kematian bayi

b. Meningkatkan kesehatan bayi

c. Mencegah bayi kekurangan gizi

d. Tumbuh kembang bayi lebih terjamin

e. Kebutuhan ASI eksklusif selama 6 bulan relatif dapat terpenuhi

f. Mendapatkan kualitas kasih sayang yang lebih maksimal

2. Manfaat Untuk Keluarga:

a. Meningkatkan kesejahteraan keluarga

b. Harmonisasi keluarga lebih terjaga

18

I. Cara Operasional Program Keluarga Berencana (KB).

1. Pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).

Pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi dilakukan dengan memberikan

penerangan konseling, advokasi, penerangan kelompok (penyuluhan) dan

penerangan massa melalui media cetak dan elektronik. Dengan penerangan,

motivasi diharapkan meningkat sehingga terjadi peningkatan pengetahuan,

perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam berKB, melalui pendewasaan

usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga,

peningkatan kesejahteraan keluarga sehingga tercapai Norma Keluarga Kecil

Bahagia dan Sejahtera (NKKBS).

2. Pelayanan kontrasepsi dan pengayoman peserta KB.7

Dikembangkan program reproduksi keluarga sejahtera.Para wanita baik sebagai

calon ibu atau ibu, merupakan anggota keluarga yang paling rentan mempunyai

potensi yang besar untuk mendapatkan KIE dan pelayanan KB yang tepat dan

benar dalam mempertahankan fungsi reproduksi. Reproduksi sehat sejahtera

adalah suatu keadaan sehat baik fisik, mental dan kesejahteraan sosial secara utuh

pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses

reproduksi. Bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan serta

dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup

spiritual dan material, bertaqwa kepada Tuhan YME, memiliki hubungan yang

serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan

lingkungan.

7Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1994 tentang penyelenggaraan Pembangunan keluarga Sejahtera

19

Dalam mencapai sasaran reproduksi sehat, dikembangkan 2 gerakan yaitu:

pengembangan gerakan KB yang makin mandiri dan gerakan keluarga sehat

sejahtera dan gerakan keluarga sadar HIV/AIDS. Pengayoman, melalui program

ASKABI (Asuransi Keluarga Berencana Indonesia), tujuan agar merasa aman

dan terlindung apabila terjadi komplikasi dan kegagalan.

3. Peran serta masyarakat dan institusi pemerintah.

PSM ditonjolkan (pendekatan masyarakat) serta kerjasama institusi pemerintah

(Dinas Kesehatan, BKKBN, Depag, RS, Puskesmas).

4. Pendidikan KB.

Melalui jalur pendidikan (sekolah) dan pelatihan, baik petugas KB, bidan, dokter

berupa pelatihan konseling dan keterampilan.

J. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana (KB)

Partisipasi masyarakat dalam mendukung program KB masih terlihat rendah.Hal ini

terutama tampak pada partisipasi pria/suami.Hal ini salah satunya disebabkan

minimnya akses laki-laki terhadap perolehan informasi, pelayanan KB, dan

kesehatan reproduksi.Menurut Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan

(PSKK) UGM Issac Tri Oktaviatie, S.Ant, MSc, kurangnya promosi atau sosialiasi

tentang KB pria dikarenakan kebijakan KB di Indonesia yang masih berfokus pada

pencapaian target peserta KB perempuan. Perempuan masih tetap menjadi sasaran

utama sosialisasi program KB dengan harapan istri yang akan mengkomunikasikan

dan menegosiasikan pemakaian alat kontrasepsi (alkon) kepada suaminya.

20

Aspek sosial budaya masyarakat Indonesia, lanjutnya, juga menjadi faktor penyebab

rendahnya kesadaran pria untuk berperan menyukseskan program KB. Dari hasil

penelitian yang dilakukan di kabupaten Gunung Kidul, diketahui bahwa masyarakat

masih mempersepsikan KB merupakan tanggung jawab perempuan.Selain itu,

pemakaian alat kontrasepsi kondom mengurangi kenyamanan saat melakukan

hubungan seksual dengan pasangan dibanding jenis-jenis alat kontrasepsi perempuan

yang ada. Sementara metode vasektomi masih dipersepsikan sebagai bentuk

pengkebirian dan akan mengurangi kekuatan pria. Pandangan yang keliru tentang

vasektomi ini telah melahirkan stigma terhadap akseptor yang dianggap oleh

masyarakat sekitar sebagai pria takut isteri. Kekhawatiran juga muncul dari

perempuan yang beranggapan dengan vasektomi justuru akan meningkatkan peluang

suami untuk tidak setia pada pasangan karena tidak meninggalkan jejak.

Keterlibatan pria didefinisikan sebagai partisipasi dalam proses pengambilan

keputusan KB, pengetahuan pria tentang KB dan penggunaan kontrasepsi pria. Dari

defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi pria tidak hanya dalam hal

pemakaian alat kontrasepsi saja, tapi juga dalam hal pengambilan keputusan berKB

oleh istri ataupun dengan pengetahuan yang dimiliki oleh pria tentang KB digunakan

untuk membantu mensosialisasikan program-program KB.Keterlibatan pria dalam

KB diwujudkan melalui perannya berupa dukungan terhadap KB dan penggunaan

alat kontrasepsi serta merencanakan jumlah anak dalam keluarga. Untuk

merealisasikan tujuan terciptanya Keluarga Berkualitas 2015, Partisipasi pria dalam

Keluarga Berencana adalah tanggung jawab pria dalam kesertaan ber-KB, serta

berperilaku seksual yang sehat dan aman bagi dirinya, pasangan atau

21

keluarganya.Dalam hal ini dinyatakan bahwa keterlibatan pria dalam program KB

dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Penggunaan metode kontrasepsi

pria merupakan satu bentuk partisipasi pria secara langsung, sedangkan keterlibatan

pria secara tidak langsung misalnya pria memiliki sikap yang lebih positif dan

membuat keputusan yag lebih baik berdasarkan sikap dan persepsi, serta

pengetahuan yang dimilikinya.

K. Optimalisasi Peran Program Keluarga Berencana (KB).

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan berdampak pada kemiskinan dan

pengangguran. Karenanya, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan

lembaga-lembaga terkait lainnya secara bersama-sama menanggulangi ledakan

penduduk sekaligus memberikan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya

perencanaan keluarga agar kualitas hidupnya lebih baik.Di sinilah kehadiran KB

menjadi kebutuhan yang sangat mendesak ketika ancaman ledakan penduduk

menimpa bangsa ini.

Soerjono Soekanto dalam bukunya, Sosiologi Sebuah Pengantar (2010) mengatakan,

bahwa masalah angka kelahiran akan dapat di atasi dengan melaksanakan program

keluarga berencana yang bertujuan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu-

ibu dan anak-anak maupun meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat dengan

mengurangi angka kelahiran sehingga pertumbuhan penduduk tidak melebihi

kapasitas produksi.8

8Soerjono Soekanto, Sosiologi Sebuah Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 56

22

Dengan demikian, program KB menjadi pilihan yang sangat tepat guna membatasi

jumlah anak dalam suatu keluarga secara umum dan menunda masa perkawinan dini

agar dapat mengurangi jumlah angka kelahiran yang tinggi. Selain itu, cara lain yang

dapat dilakukan untuk mengimbangi ledakan jumlah penduduk adalah penambahan

dan penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kesadaran dan pendidikan

kependudukan, mengurangi kepadatan penduduk dengan program transmigrasi, dan

meningkatkan produksi.Dengan beberapa cara tersebut ancaman ledakan jumlah

penduduk bisa diminimalisir sehingga angka kemiskinan dan pengangguran dapat

ditekan seminimal mungkin. Jika angka kemiskinan dan pengangguran berkurang

otomatis kesempatan dan akses masyarakat terhadap kesehatan dan pendidikan

benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dan pada gilirannya

kesejahteraan yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini akan terwujud.

L. Landasan Yuridis Keluarga Berencana

Pada awalnya pelaksanaan program KB hanya sekedar untuk membentuk keluarga

kecil sesuai dengan kekuatan social ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan

kelahiran anak, agar diperoleh suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran

anak, agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi

kebutuhan hidupnya. Akan tetapi pelaksanaan program KB yang dilakukan hanya

sebagai membentuk keluarga kecil saja.Sampai akhirnya pemerintah mengeluarkan

Undang-Undang Nomor52 tahun 2009 Pasal 1 (8) dalam Arum dan Sujiantini

tentang perkembangan dan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera

adalah untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan mengatur

23

kehamilan, melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi

untuk m,mewujudkan keluarga berkualitas.9

Keluarga Berencana merupakan suatu tindakan yang membantu individu atau

pasangan suami untuk mendapatkan objektifobjektif tertentu, menghindari kehamilan

yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang sangat diinginkan,

mengatur interval diantara kehamilan, mengontrol waktu kelahiran dalam hubungan

denga suami istri, menentukan jumlah anak dalam keluarga. Menurut Undang-

Undang Nomor10 Tahun 1992 Keluarga Berencana (KB) merupakan upaya

peningktan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil yang bahagia

sejahtera.Keluarga Berencana juga merupakan suatu usaha untuk menjarangkan atau

merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi.

Maksud dari ketetapan pemerintah yang mencanangkan pelaksanaan program KB

adalah bertujuan untuk antara lain:

1. Untuk membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan social ekonomi suatu

keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak, agar diperoleh suatu keluarga

bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya pengaturan

kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningktana ketahanan dan

kesejahteraan keluarga.Memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak,

keluarga dan bangsa, mengurangi angka kelahiran untuk menaikkan taraf hidup

rakyat dan bangsa, memenuhi permnitaan masyarakat akan pelayanan KB dan

KR yang berkualitas, termasuk upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu,

9Arum dan Sujiantini, Perkembangan dan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera,

Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 79.

24

bayi, dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi.Diambil dari

Dasar Undang-Undang Nomor 52 tahun2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana itu adalah

upaya untuk mengatur jarak kelahiran anak dan jumlah anak melalui suatu cara

promosi kepada masyarakat untuk mewujudkan suatu kondisi keluarga yang

sejahtera dan berkualitas.

2. Tujuan Keluarga Berencana itu adalah, apabila kita lihat dari segi sosialnya itu

sangat bagus karena jumlah anak dibatasi sudah pasti kualitas pendidikan nya dan

kualitas si anak akan lebih terjamin. Jika dilihat dari segi ekonomi, pengeluaran

suatu keluarga itu akan berkurang dan tidak akan besar lagi dibandingkan dengan

yang punya anak banyak.

Selain itu landasan yuridis keluarga berencana lainya antara lain:

1. Tap MPR NomorIV/1999 tentang GBHN

2. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara

3. Undang-UndangNomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

pembangunan Nasional

4. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan

dan Pembangunan Keluarga

5. Peraturan Pemerintah Nomor87 tahun 2014tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan

SistemInformasi Keluarga

25

6. Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan, dan susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Departemen

7. Keputusan Presiden Nomor 09 tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan, dan susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Departemen

8. Keputusan Presiden Nomor 110 tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas

Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen.

9. Peraturan Presiden Nomor7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan jangka

Menengah Nasional (RPJM) 2004-2015

10. Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan / Kepala BKKBN

Nomor10/HK.010 /B5/2001 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja

BKKBN Pusat

11. Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan / Kepala BKKBN

Nomor74/HK.010 /B5/2001 tahun 2001 tentang Tata Kerja BKKBN Provinsi dan

kabupaten/Kota

12. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Kedudukan

Badan Kependudukan dan Keluaraga Berencana Nasional

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

14. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Jabatan

Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

15. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Hari Keluarga Nasional

26

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standart Tarif

Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

M. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengertian Pengawasan Menurut Para Pakar, sebagai berikut:Pengertian Pengawasan

menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir adalah setiap usaha dan tindakan

dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang

dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.10

Menurut Sondang P. Siagian, pengertian Pengawasan adalah proses pengamatan dari

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang

sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan

sebelumnya.11

Rahardjo Adisasmita mengemukakan pengertian Pengawasan yaitu

salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai

dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan.Dengan pengawasan dapat

diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan,

penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan

dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah

10

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat: Dalam Lingkungan

Aparatur Pemerintah, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 165 11

Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, PT Gunung Agung, Jakarta, 2012, hlm, 64

27

dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria,

norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai.12

Berdasarka pengertian pengawasan di atas, terdapat hubungan yang erat antara

pengawasan dan perencanaan, karena pengawasan dianggap sebagai aktivitas untuk

menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan dan hasil

yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Dalam hubungan ini, Harold

Koontz dan Cyriel P. Donel berpendapat bahwa perencanaan dan pengawasan

merupakan dua sisi mata uang yang sama.Dengan demikian jelas bahwa tanpa

rencana, maka pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan, karena tidak ada

pedoman atau petunjuk untuk melakukan pengawasan itu.Rencana tanpa pengawasan

akancenderung memberi peluang timbulnya penyimpangan-penyimpangan,

penyelewengan dan kebocoran tanpa ada alat untuk mencegah, oleh karena itu

diperlukan adanya pengawasan.Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen

yang sangat penting, sehingga berbagai ahli manajemen dalam memberikan

pendapatnya tentang fungsi manajemen selalu menempatkan unsur pengawasan

sebagai fungsi yang penting.Kasus-kasus yang terjadi dalam banyak organisasi

adalah tidak diselesaikannya suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu dalam

penyelesaian suatu anggaran yang berlebihan dan kegiatan-kegiatan lain yang

menyimpang dari rencana.Begitu pentingnya pengawasan dalam suatu organisasi

sehingga keberhasilan atau kinerja suatu organisasi menjadi ukuran, sampai dimana

pelaksanaan pengawasan terhadap organisasi tersebut.Bahkan dalam praktek

12

Rahardjo Adisasmita, 2011. Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah. Penerbit Graha Ilmu :

Yogyakarta, 2011, hlm. 46

28

manajemen modern pengawasan tidak dapat lagi dipisahkan dengan fungsi-fungsi

manajemen lainnya.

2. Tujuan Pengawasan

Tujuan Pengawasan yaitu, sebagai berikut:

a. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut,

kebijaksanaan dan perintah.

b. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan.

c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.

d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang

dihasilkan.

e. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi

(pemerintah).

3. Macam-Macam Pengawasan

Macam-Macam Pengawasan diantaranya adalah sebagai berikut:Pengawasan internal

dan eksternal: pengawasan internal merupakan suatu pengawasan yang dilaksanakan

oleh orang atau badan yang ada didalam lingkungan unit lembaga atau organisasinya.

Sedangkan pengawasan eksternal ialah pengawasan yang dilaksanakan oleh unit

pengawasan yang terdapat diluar unit lembaga atau organisasi yang diawasinya.

Pengawasan preventif represif: pengawasn preventif ialah suatu bentuk pengawasan

yang dilaksnakan pada kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilakukan, sehingga

mampu mencegah terjadinya kegiatan yang melenceng. Contohnya: pengawasan

yang dilakukan pemerintah untuk menangkal penyimpangan pelaksanaan keuangan

29

negara yang berpotensi akan merugikan negara. Sedangkan pengawasan represif

ialah suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan pada kegiatan setelah kegiatan itu

sudah selesai dilakukan. Conthonya: pengawasan pada anggaran akhir tahun, dimana

anggaran yang telah ditentukan disampaikan laporannya.

Pengawasan aktif dan pasif: pengawasan aktif ialah merupakan suatu bentuk

pengawasan yang dilaksanakan ditempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan

pengawasan pasif ialah merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan

melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat ataupun laporan

pertanggungjawab yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan

pengeluaran.Pengawasan kebenaran formil: merupakan suatu bentuk pengawasan

menurut hak dan (rechtimatigheid) dan pemeriksaan kebenaran materi ihwal maksud

dan tujuan pengeluaran (doelmatigheid).

30

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan masalah dengan cara normatif

empiris. Suatu penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan

berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal-hal yang bersifat teoritis yang

menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin

hukum, peraturan dan sistem hukum.13

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi

penelitian pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung serta untuk melihat secara

langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau antara hukum yang

berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa

responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan

penegakan hukum tersebut.Penggunaan kedua macam pendekatan masalah tersebut

dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar

terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian guna penulisan skripsi ini.

13

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.

135

31

B. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data

kepustakaan.Sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari hasil studi dan penelitian di lapangan. Data

primer ini akan diambil dari hasil wawancara kepada kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Lampung

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber

yang telah ada, dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan

permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer,

sekunder, dan tersier. 14

a. Bahan hukum primer yang ada antara lain meliputi:

1) Undang-Undang Dasar 1945.

2) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

3) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

5) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga

14

Satjipto, Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni: Bandung, 1996, hlm. 4.

32

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer

seperti buku hukum, makalah-makalah dan lain-lain yang berhubungan

dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu Bahan Hukum yang bersumber dari:

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia

2) Media Massa, pendapat sarjana dan ahli hukum, surat kabar, dan website.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk membantu dalam proses penelitian, maka peneliti menggunakan dua macam

teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara membaca,

mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen-

dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth

Interview).Wawancara mendalam adalah wawancara yang dilakukan dengan para

pihakyang terkait dengan pembahasan masalah penelitianuntuk mendapatkan

informasi.Wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah

disiapkan peneliti, namun tidak menutup kemungkinan peneliti mengajukan

33

pertanyaan diluar pedoman wawancara.Hal ini guna menggali informasi lebih

dalam mengenai pembahasan penelitian.

D. Prosedur Pengolahan Data

Langkah selanjutnya setelah data terkumpul baik melalui studi kepustakaan dan

studi lapangan kemudian data diolah dengan cara mengelompokkan kembali data,

setelah itu di identifikasi sesuai dengan pokok bahasan. Setelah data yang dicari telah

diperoleh, maka peneliti melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

a. Pemeriksaan data yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan

kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya dalam penelitian.

b. Klasifikasi data yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar

memudahkan dalam mendeskripsikannya.

c. Penyusunan data yaitu data disusun menurut aturan yang sistematis sebagai hasil

penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang diajukan

dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut.

E. Analisis Data

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka data tersebut

perlu dianalisis. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu

dengan mengangkat fakta keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi

selama penelitian dan menyajikan apa adanya. Analisis data yang dipergunakan

dalam penelitian yang bersifat sosial adalah analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu

proses pengorganisasian dan mengurutkan ke dalam pola, kategori, dan satu uraian

34

dasar sehingga dapat dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain

analisis deskriptif kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data dalam

bentuk uraian kalimat.

54

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan terhadap Program Keluarga Berencana di Dinas Kesehatan Provinsi

Lampungmemiliki peranan penting dalam melakukan pengawasan terhadapa

proses keberjalannya program keluaga berencana namun peran dinas kesehatan

hanya dalam pengawasan pembinaan selain dari teknis dilapangan yang menjadi

tangung jawab dari BKKBN, yang menjadi landasan Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung dalam melaksanakan pengawasan program keluarga berencana adalah

mengacu pada standar pelayanan minimal (SPM) yang diterbitkan keMenterian

kesehatan republik indonesia Nomor 43 tahun 2016 tentang pedoman standar

pelayanan minimum bidang kesehatan dan Peraturan Daerah

ProvinsiLampungNomor8Tahun2016TentangPembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah ProvinsiLampung.

2. Kewenangan Dinas Kesehatan dalam pengawasan terhadap program keluarga

berencana di Provinsi Lampung berdasarkan kementerian kesehatan republik

indonesia nomor 43 tahun 2016 tentang pedoman standar pelayanan minimum

bidang kesehatan. dan peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 5 tahun 1995

tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I

55

Lampung. tugas dan tangung jawab dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

dalam melakukan kewajiban pengawasan terhadap program kesehatan diProvinsi

Lampung khususnya masalah kesehatan keluarga yaitu program Keluarga

Berencana yang juga menjadi tangung jawab dari BKKBN dalam hal teknis

lapangan.

B. Saran

1. Bagi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung diharapkan pelaksanaan sosialisasi

program KB perlu untuk mempertimbangkan efektivitas sasaran. Pimpinan untuk

mengajak jajarannya bisa membuat program-program sosialisasi dengan berbagai

inovasi kegiatan yang mendukung bisa talk show, iklan layanan masyarakat dan

penyuluhan dibuat lebih menarik dan kreatif sehingga sasaran menyadari dan

tepat sasaran dengan optimal. Sebagai calon akseptor untuk partisipasinya dan

mendukung program pembangunan dan terlibat dalam kegiatan tersebut.

2. Pelaksanaan program keluarga berencana di Provinsi Lampung, harus

memperhatikan faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat

dari komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap) dan struktur birokrasi agar

palaksanaan program dapat berhasil.

56

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung:Citra Aditya

Bakti, 2004

Satjipto, Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni: Bandung, 1996

Rahardjo Adisasmita, 2011. Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah. Penerbit

Graha Ilmu: Yogyakarta.

Budiman, Nashir. 2001. Pengantar Kebijakan Publik. Penerbit Rajawali, Jakarta.

Dunn, N. William. 2003. Pengatar Analisis Kebijakan Publik. Gajah Mada

University, Yogyakarta.

Hassel, Nogi. 2003. Evaluasi Kebijakan Publik. Balairung & Co, Yogyakarta.

Nawawi, Hadari. 2003. Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi. Gadjah Mada

University Press, Yogyakarta.

Riant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. PT.

Alex Media Komputindo, Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga Sejahtera

Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 tentang penyelenggaraan Pembangunan

keluarga Sejahtera

57

Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan / Kepala BKKBN

Nomor10/HK.010 /B5/2001 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja

BKKBN Pusat

Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan / Kepala BKKBN

Nomor74/HK.010 /B5/2001 tahun 2001 tentang Tata Kerja BKKBN Provinsi

dan kabupaten/Kota

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Kedudukan Badan

Kependudukan dan Keluaraga Berencana Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional

Penyuluh Keluarga Berencana

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Hari Keluarga Nasional

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standart Tarif

Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

C. SUMBER LAIN

http://biz.kompas.com/read/2009/08/06/05092312/lampung.berhasil.galakkan.kb.pria