PENGAWASAN OPERASIONAL PERBANKAN OTORITAS JASA KEUANGAN
Feb 23, 2016
PENGAWASAN OPERASIONAL PERBANKAN OTORITAS JASA KEUANGAN
AGENDA 2
2
1 Latar Belakang Pembentuan Otoritas Jasa Keuangan
2
5
6
3
4
Tujuan Otoritas Jasa Keuangan
Tugas Otoritas Jasa Keuangan
Operasionalisasi Wewenang OJK di Sektor Perbankan
Strategi & Prinsip Dasar Pengalihan Tugas Pengawasan Bank dari BI ke OJK
Tantangan Ke Depan
Wewenang Otoritas Jasa Keuangan
7
3
Latar BelakangPembentukan OJK
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 mengamanatkan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
4
Tujuan OJK (Psl 4 UU No.21 Tahun 2011):
Tujuan OJK
5
Tugas OJK (Psl 6 UU No.21 tahun 2011):
Tugas OJK
PERBANKAN
PASAR MODAL
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIYAAN, & LEMBAGA JASA
KEUANGAN LAINNYA
PENGATURAN
PENGAWASAN
Wewenang OJK
Wewenang Pengaturan
• Menetapkan peraturan pelaksanaan UU OJK;• Menetapkan peraturan perundang-undangan
di sektor jasa keuangan;• Menetapkan peraturan mengenai
pengawasan;• Menetapkan peraturan mengenai tata cara
penetapan perintah tertulis• Menetapkan peraturan mengenai tata cara
penetapan pengelolaan statuter pada Lembaga Jasa Keuangan
• Menetapkan peraturan mengenai sanksi
Wewenang Pengawasan
• Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan.
• Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu.
• Melakukan penunjukan dan penggunaan pengelola statuter
• Menetapkan Sanksi Administratif• Memberikan dan/atau mencabut izin usaha,
izin perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan keigatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran, dan penetapan lain
(Pasal 9 UU No 21 tentang OJK)
7
Operasionalisasi Wewenang Pengaturan &Pengawasan Perbankan
Holistic Individual + System
Balance(Regulation + Professional Judgment)
Risk-based & Forward Looking
Risk-based Supervision + Risk
Management
8
Operasionalisasi Wewenang - Antar Sektor Keuangan
PERBANKAN SEKURITAS IKNB
Interaksi Interaksi
Memahami interaksi antara sektor keuangan untuk memahami bentuk & transmisi risiko antar masing-masing sektor Potensi Risiko Contagion
Memastikan buffer di sistem keuangan memadai untuk mengantisipasi disrupsi di sektor keuangan
Meminimalisir regulatory dan supervisory gap antar sektor
9
Strategi Persiapan Pengalihan TugasPengawasan Bank Dari BI ke OJK
• Pembentukan Tim Transisi di OJK dan Task Force OJK di BI• OJK & BI menyusun struktur organisasi sektor
perbankan yg akan diterapkan di OJK pada awal pengalihan (termasuk didaerah)• Penyesuaian Struktur Organisasi Sektor
Pengawasan di BI• Implementasi Mirrorring BI – OJK• Monitoring Efektifitas Struktur Baru• Strategi Implementasi Pengalihan fungsi
Pengawasan dengan mempertimbangkanEfisiensi & Efektifitas Pemanfaatan Sistem Teknologi
InformasPengembangan Sistem Informasi Yang Terintegrasi Tidak Menambah Beban Baru/Tambahan Bagi Lembaga
Jasa Keuangan• Ojk & BI Mematangkan Strategi Pemenuhan SDM
10
Tahapan Pengalihan Tugas Dari BI ke OJK
11
Implementasi Pengaturan dan Pengawasan Bank di OJK – Prinsip Dasar
I. Bidang Pengaturan Seluruh Peraturan Bank Indonesia secara otomatis tetap
berlaku pada awal masa beralihnya fungsi pengawasan ke OJK.
Sedapat mungkin pada tahap awal, perubahan peraturan diminimalisir, namun efektifitas dari Peraturan yang berlaku akan terus dievaluasi
Dilakukan program harmonisasi peraturan antar sekor keuangan
Mengikuti prinsip rule making rules dalam penyusunan peraturan
12
II. BIDANG PENGAWASAN Pola konsolidasi Pengawasan tetap mengikuti pendekatan yang
ada (downstream) namun akan dikembangkan pola pengawasan terintegrasi dengan mengacu pada international best practices.
Dalam konteks diatas maka perlu dipastikan ketersediaan data yang lebih lengkap, akurat, dan up to date, dengan dukungan infrastruktur TSI yang efektif dan efisien.
Capacity Building SDM terus dilanjutkan Pola komunkasi yang lebih terbuka dengan industri jasa keuangan
dan stakeholders lainnya Melanjutkan kesinambungan kerjasama dan koordinasi dengan
otoritas/lembaga lain, baik didalam maupun di luar negeri Mengoptimalkan wewenang penyidikan guna memastikan
penegakan hukum di sektor jasa keuangan
Implementasi Pengaturan dan Pengawasan Bank di OJK – Prinsip Dasar
13
Tantangan KedepanDalam Pengawasan Sektor Keuangan
• Aspek pengawasan akan semakin kompleks, mencakup aspek micro-prudential yang mengedepankan faktor kesehatan institusi keuangan secara spesifik (soundness of financial institutions) dan aspek macroprudential yaitu aspek pengawasan stabilitas sistem keuangan.
• Pola koordinasi antar lembaga perlu disusun sehingga dapat diminimalisir overlap antar institusi dan loophole pengaturan dan pengawasan
14
TERIMA KASIH