PENGARUH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN DAN PENERAPAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Disusun Oleh: Nama : Ika Caya Putri NIM : 206082003988 JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H/2010 M i
127
Embed
PENGARUH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN DAN ... · manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko tersebut akan memberikan manfaat, baik kepada perbankan maupun otoritas pengawasan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENGARUH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
PERBANKAN DAN PENERAPAN AUDIT INTERNAL
TERHADAP KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Disusun Oleh:
Nama : Ika Caya Putri
NIM : 206082003988
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1431 H/2010 M
i
PENGARUH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN DAN
PENERAPAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KEBIJAKAN
PEMBERIAN KREDIT
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh:
Ika Caya Putri NIM: 206082003988
Di Bawah Bimbingan
Pembimbing I Pembimbing II
Dr. Amilin., SE., Ak., M.Si Yessi Fitri., SE., Ak., M.Si
PEMBERIAN KREDIT”. Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut
selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 17 Mei 2010
Tim Penguji Ujian Komprehensif
Rahmawati, SE., MM Yusro Rahma, SE., Msi Ketua Sekretaris
Prof. Dr. Ahmad Rodoni Penguji Ahli
iii
Hari ini Selasa Tanggal 15 Juni Tahun Dua Ribu Sepuluh telah dilakukan Ujian
Skripsi atas nama Ika Caya Putri NIM: 206082003988 dengan judul Skripsi
“PENGARUH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN DAN
PENERAPAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KEBIJAKAN
PEMBERIAN KREDIT”. Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut
selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 15 Juni 2010
Tim Penguji Ujian Skripsi
Dr. Amilin, SE., Ak., M.Si Yessi Fitri, SE., Ak., M.Si Penguji I Penguji II
Prof. Dr. Ahmad Rodoni Rini, SE., Ak., M.Si Penguji Ahli I Penguji Ahli II
iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. IDENTITAS PRIBADI
1. Nama : Ika Caya Putri
2. Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Maret 1988
3. Alamat : Reni Jaya, Jl. Kenari XV Blok AE
12 No. 19 Pamulang
Tangerang Selatan 15417
4. Telepon : (021) 93660655/085691033687
II. PENDIDIKAN
1. SD Muhammadiyah 12 Pamulang Tahun 1994-2000
2. SMP Muhammadiyah 22 Pamulang Tahun 2000-2003
3. SMA Muhammadiyah 25 Pamulang Tahun 2003-2006
4. S1 Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2006-2010
III. LATAR BELAKANG KELUARGA
1. Ayah : M. Zuhri Padusung
2. Ibu : Puji Rahayu
3. Alamat : Reni Jaya, Jl. Kenari XV Blok AE
12 No. 19 Pamulang
Tangerang Selatan 15417
4. Telepon : (021) 7416304
v
EFFECT OF APPLICATION OF RISK MANAGEMENT BANKING AND IMPLEMENTATION OF INTERNAL AUDIT POLICY ON LENDING
ABSTRACT
This study aims to examine the effect of banking risk management application and implementation of internal audit of credit policy. In this study, primary data in the form of dissemination of the questionnaire conducted in Tangerang and Jakarta to the respondent directors, managers and staff who work in the credit department of a banking enterprise. Determination of the samples was done using convenience sampling method. Questionnaire distributed amounted to 62 but again only 44 and that can be processed 44. Analyzing the data for hypothesis testing was done by multiple regression. The results of this study indicate that the application of risk management, internal audit implementation significantly influence the lending policies. Keywords: Risk management, internal audit, Policy Lending
vi
PENGARUH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN DAN PENERAPAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KEBIJAKAN
PEMBERIAN KREDIT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh penerapan manajemen risiko perbankan dan penerapan audit internal terhadap kebijakan pemberian kredit. Pada penelitian ini digunakan data primer dalam bentuk penyebaran kuesioner yang dilakukan di Tangerang dan Jakarta dengan responden direktur, manajer dan staf bagian kredit yang bekerja pada perusahaan perbankan. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode convenience sampling. Kuesioner yang disebarkan berjumlah 62 tetapi kembali hanya 44 dan yang bisa diolah 44. Penganalisisan data untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi berganda. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan manajemen risiko, penerapan audit internal berpengaruh signifikan terhadap kebijakan pemberian kredit. Kata kunci: Manajemen Risiko, Audit internal, Kebijakan Pemberian Kredit.
vii
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan karunia-
Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang
berjudul Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Dan Penerapan
Audit Internal Terhadap Kebijakan Pemberian Kredit.
Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-
syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih
dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah
membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:
1. Allah S.W.T atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis
sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua yang penulis cintai dan hormati sepanjang hidup, yang
dengan rasa cinta dan kasih sayangnya secara tulus telah mengurus,
membesarkan, mendidik penulis hingga sekarang ini serta memberikan
semangat dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
3. Adinda, Oktaria Adekayanti, Nejakasih Yuriantri, Andhini Listiawati, dan
5) Mark to market pada transaksi risiko kredit tertentu yang
mencakup:
a) Untuk mengukur risiko kredit yang disebabkan Transaksi
Over the Counter (OTC) atau pada pasar tertentu, khususnya
pasar transaksi derivatif, bank harus mengguanakan metode
penelitian mark to market.
13
b) Eksposur risiko kredit harus diukur dan dikinikan sekurang-
kurangnya setiap bulan atau lebih intensif khususnya apabila
portofolio debitur sangat signifikan dan atau volatilitas
parameter pasar yang digunakan untuk menilai mark to
market mengalami perubahan/fluktuasi.
c) Limit kredit yang dialokasikan untuk satu debitur atau
kelompok debitur harus diuji berdasarkan mark to market
sedangkan faktor risiko harus digunakan untuk
mempertimbangkan perubahan kondisi pasar dan pengaruh
replacement cost.
6) Penggunaan Credit Scoring Tools
a) Bank dapat menggunakan sistem dan metodologi
statistik/probabilistic.
b) Dalam penggunaan sistem tersebut, bank harus:
• Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap akurasi
model dan asuransi yang digunakan untuk
memproyeksikan kegagalan (defaults).
• Menyesuaikan asumsi dengan perubahan yang terjadi pada
kondisi internal dan eksternal.
c) Apabila terdapat eksposur risiko yang besar atau transaksi
yang relatif kompleks, proses pengambilan keputusan
transaksi risiko kredit tidak hanya didasarkan pada sistem
14
tersebut sehingga harus didukung sarana pengukuran risiko
kredit lainnya.
d) Bank harus mendokumentasikan kredit seperti asumsi, data
dan informasi yang digunakan pada sistem tersebut, termasuk
perubahannya serta dokumentasi tersebut selanjutnya
dikinikan secara berkala.
e) Penerapan system ini harus:
• Mendukung proses pengambilan keputusan dan
memastikan kepatuhan terhadap kepatuhan pendelegasian
wewenang.
• Independen terhadap kemungkinan rekayasa yang akan
mempengaruhi hasil (score-output) melalui prosedur
pengamanan yang layak dan efektif.
• Dilakukan kajian ulang oleh satuan kerja oleh pihak yang
independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan
system tersebut.
c. Pemantauan Risiko Kredit
1) Bank harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi
dan prosedur untuk memantau kondisi setiap debitur dan
counterparty pada seluruh portofolio kredit bank.
2) Sistem pemantauan risiko kredit sekurang-kurangnya memuat
ukuran-ukuran dalam rangka:
15
a) Memastikan bahwa bank mengetahui kondisi keuangan
terakhir dari debitur atau counterparty.
b) Memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian
kredit atau kontrak transaksiresiko kredit.
c) Menilai kecukupan anggunan dibandingkan dengan kewajiban
debitur atau counterparty.
d) Mengidentifikasi ketidakpastian pembayaran dan
mengklasifikasikan kredit bermasalah secara tepat waktu.
e) Menangani dengan cepat kredit bermasalah.
3) Bank juga harus melakukan pemantauan eksposur resiko kredit
dibandingkan dengan limit resiko kredit yang telah ditetapkan,
antara lain dengan menggunakan kolektibilitas atau internal risk
rating.
4) Pemantauan eksposur risiko kredit tersebut harus dilakukan secara
berkala atau terus menerus oleh satuan kerja manajemen resiko
dengan cara membandingkan resiko kredit aktual dengan limit
risiko kredit yang ditetapkan.
5) Untuk keperluan pemantauan eksposur resiko kredit, satuan kerja
manajemen resiko harus menyususn laporan mengenai
perkembangan resiko kredit secara berkala, termasuk faktor-faktor
penyebabnya, yang disampaikan kepada komite manajemen resiko
kredit dan direksi.
16
6) Prinsip pokok dalam penggunaan internal risk rating adalah
sebagai berikut:
a) Prosedur penggunaan sistem internal risk rating harus
diformulakan dan didokumentasikan.
b) Sistem ini harus dapat mengindentifikasi secara dini
perubahan profil resiko yang disebabkan oleh penurunan
potensial maupun actual dari potensi kredit.
c) Sistem internal risk rating harus dievaluasi secara berkala
oleh pihak yang independen terhadap satuan kerja yang
mengaplikasikan internal risk rating tersebut.
d) Apabila bamk menetapknan internal risk rating untuk
menentukan kualitas asset dan besarnya provisi, harus terdapat
prosedur formal yang memastikan bahwa penerapana kualitas
asset dan provisi dengan internal ris rating adalah lebih
prudent atau sama dengan ketentuan terkait yang berlaku.
e) Laporan yang dihasilkan oleh internal risk rating, seperti
laporan kondisi portofolio kredit disampaikan secara berkala
kepada direksi.
Direktorat penelitian dan pengaturan perbankan (2003) juga
menjelaskan bahwa sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian
dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan
sesuai dengan kebutuhan bank, dalam rangka penerapan manajemen risiko
yang efektif. Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, bank harus
17
memiliki sistem informasi manajemen risiko yang dapat memastikan
beberapa hal berikut:
a. Dalam rangka meningkatkan efektivitas proses pengukuran risiko
kredit, bank harus memiliki sistem informasi manajemen yang
menyediakan data dan laporan secara akurat dan tepat waktu untuk
mendukung pengambilan keputusan oleh direksi dan pejabat lainnya.
b. Sistem informasi manajemen juga harus menghasilkan laporan atau
informasi dalam rangka pemantauan eksposur aktual terhadap limit
yang ditetapkan dalam pelampauan eksposur limit risiko yang perlu
mendapatkan perhatian dari direksi.
c. Sistem informasi manajemen juga harus menyediakan data secara
akurat dan tepat waktu mengenai jumlah eksposur kredit peminjaman
individual dan counterpartys, portofolio kredit serta laporan
pengecualian limit risiko kredit.
d. Bank harus memiliki sistem informasi yang memungkinkan direksi
untuk mengidentifikasi adanya konsentrasi dalam portofolio kreditnya
e. Bank harus memiliki pengendalian risiko kredit yang meliputi:
1) Menetapkan suatu sistem penilaian yang independen dan
berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses manajemen
risiko kredit.
2) Pelaksanaan kaji ulang tersebut harus dilaksanakan oleh satuan
kerja atau petugas yang independen terhadap satuan kerja yang
melakukan transaksi risiko kredit.
18
3) Bank harus memastikan bahwa satuan kerja perkreditan dan
transaksi risiko kredit lainnya telah dikelola secara memadai dan
eksposur risiko kredit tetap konsisten dengan limit yang
ditetapkan dan memenuhi standar kehati-hatian.
4) Bank harus menetapkan dan menerapkan pengendalian internal
untuk memestikan bahwa penyimpangan terhadap kebijakan
prosedur, dan limit telah dilaporkan tepat waktu pada direksi atau
pejabat terkait untuk keperluan tindakan terbaik.
5) Pada saat melakukan audit intern, SKAI harus melakukan
pengujuian terhadap efektifitas pengendalian internal untuk
memastikan bahwa sistem pengendalian tersebut telah efektif,
aman, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kebijakan,
pedoman dan prosedur internal bank.
6) Bank harus memiliki prosedur pengolahan penanganan kredit
bermasalah termasuk sistem deteksi kredit bermasalah secara
tertulis dan menetapkan secara efektif.
Sebagai salah satu output sistem informasi manajemen risiko,
laporan eksposur risiko disusun secara berkala oleh satuan kerja
manajemen risiko atau sekelompok petugas yang diberikan wewenang dan
bersifat independen terhadap unit kerja yang melakukan kegiatan
operasional. Frekuensi penyampaian laporan kepada direksi terkait dan
komite manajemen risiko harus ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah
dengan cepat. Laporan ke tingkat manajemen di luar direksi terkait dan
19
komite manajemen risiko dapat disampaikan dengan frekuensi yang lebih
lama, namun tetap harus mampu memberikan informasi yang memadai
bagi pihak-pihak tersebut untuk dapat melakukan penilaian terhadap
perubahan profil risiko bank.
Pelaksanaan proses pengendalian risiko harus digunakan bank
untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan
kelangsungan usaha bank. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank,
antara lain dengan cara hedging, dan metode mitigasi risiko lainnya seperti
penerbitan garansi, sekuritisasi aset dan credit derivatives, serta
penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.
2. Penerapan Audit Internal
Definisi audit yang sangat terkenal adalah definisi yang berasal dari
A Statement of Basic Auditing Concept (ASOBAC) yang dalam Halim
(2001:1) adalah:
“Suatu proses sistematik untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi-asersi tentang tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat asersi—asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan”.
Menurut Boynton (2004:5), berdasarkan pengertian auditing di atas
maka audit mengandung unsur-unsur:
a. Suatu proses sistematis, artinya audit merupakan suatu langkah atau
prosedur yang logis, berkerangka dan terorganisasi. Auditing
20
dilakukan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan,
terorganisasi dan bertujuan.
b. Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, artinya
proses sistematik ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari
pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha serta untuk
mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti
tersebut.
c. Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, artinya
pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi merupakan hasil
proses akuntansi.
d. Menetapkan tingkat kesesuaian, artinya pengumpulan bukti mengenai
pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut
dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian pernyataan tersebut
dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tingkat kesesuaian antara
pernyataan dengan kriteria tersebut kemungkinan dapat
dikuantifikasikan, kemungkinan pula bersifat kualitatif.
e. Kriteria yang telah ditetapkan, artinya kriteria atau standar yang
dipakai sebagai dasar untuk menilai pernyataan (berupa hasil
akuntansi) dapat berupa spesifik yang dibuat legislatif, anggaran atau
ukuran kinerja lainnya yang ditetapkan manajemen.
f. Penyampaian hasil (atestasi), dimana penyampaian hasil dilakukan
secara tertulis dalam bentuk laporan audit (audit report).
21
g. Pemakai yang berkepentingan, pemakai yang berkepentingan terhadap
laporan audit adalah para pemakai informasi keuangan, misalnya
pemegang saham, manajemen, kreditur, calon investor, organisasi
buruh dan kantor pelayanan pajak.
Tujuan menyeluruh dari audit laporan keuangan adalah untuk
menyatakan pendapat secara wajar dalam semua hal yang material sesuai
dengan standar aturan yang berlaku secara umum untuk mencapai tujuan
tersebut. Hal yang lazim dilakukan dalam audit adalah menidentifikasi
sejumlah tujuan audit yang spesifik bagi setiap akun yang dilaporkan
dalam laporan keuangan.
Laporan keuangan terdiri dari asersi manajemen yang merupakan
hal penting sebagai pedoman auditor lain dalam pengumpulan bukti audit.
Auditing Standard Boards (ASB) dalam Fitria (2009), telah mengakui 5
kategori asersi laporan keuangan sebagai berikut:
a. Keberadaan/Keterjadian
Berkaitan dengan apakah aktiva atau kewajiban entitas benar-benar
ada pada tanggal tertentu dan transaksi yang dicatat benar-benar telah
terjadi selama periode tertentu.
b. Kelengkapan (Completeness)
Berkaitan dengan apakah semua transaksi dan akun yang harus
diajukan dalam laporan keuangan benar-benar telah dicantumkan.
22
c. Hak dan Kewajiban (Right and Obligation)
Berkaitan dengan apakah komponen aktiva, kewajiban, pendapatan
dan beban telah dicantumkan dalam laporan keuangan dengan jumlah
yang semestinya.
d. Penilaian/Alokasi (Valuation or Allocation)
Berkaitan dengan apakah komponen aktiva, kewajiban, pendapatan
dan beban telah dicantumkan dalam laporan keuangan dengan jumlah
yang semestinya.
e. Penyajian dan Pengungkapan (Presentation and Disclosure)
Berkaitan dengan apakah komponen tertentu laporan keuangan telah
digolongkan, diuraikan dan diungkapkan dengan sebagaimana
mestinya.
Menurut Boynton, et,al (2003:6) bahwa audit dapat
diklasifikasikan berdasar tujuan dilaksanakannya audit. Dalam hal ini tipe
audit terbagi dalam tiga kategori.
a. Financial Statement Audit
Audit laporan keuangan mencakup penghimpunan dan pengevaluasian
bukti mengenai laporan keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk
memberikan pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara
wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan berupa prinsip
akuntansi yang berlaku umum. Sehingga standar inti ukuran
kesesuaian audit laporan keuangan adalah kewajaran.
23
b. Compliance Audit
Audit kepatuhan mencangkup menghimpun dan mengevaluasi bukti
dengan tujuan untuk menentukan apakah kegiatan financial maupun
operasi tertentu dari suatu entitas sesuai dengan kondisi, aturan, dan
regulasi yang telah ditentukan.
c. Operational Audit
Audit operasional meliputi penghimpunan dan pengevaluasian bukti
mengenai kegiatan operasional organisasi dalam hubungannya dengan
tujuan pencapaian efisiensi, efektivitas, maupun kehematan
(ekonomis) operasional.
Dalam melaksanakan suatu audit, pada umumnya jenis auditor
diklasifikasikan menjadi tiga jenis (Boynton,et,al 2003: 8) yaitu:
a. Auditor Independen
Biasanya terdapat pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang pada
umumnya mengambil peran sebagai auditor eksternal atas
perusahaannya yang menyediakan laporan guna kebutuhan tertentu
dari klien untuk menjalankan bisnisnya. Klien para auditor independen
dapat berasal dari perusahaan bisnis yang berorientasi laba, organisasi
laba, kantor pemerintah dan perorangan.
b. Auditor Internal
Merupakan pegawai dari organisasi yang diaudit. Tugas auditor
internal beragam sesuai dengan kebutuhan dan permintaan manajemen
perusahaan. Auditor internal wajib memberikan informasi yang
24
berguna bagi manajemen untuk pengambilan keputusan yang berkaitan
dengan operasional perusahaan.
c. Auditor Pemerintah
Di Indonesia terdapat beberapa lembaga ataupun badan yang
bertanggung jawab secara fingsional atas pengawasan terhadap
kekayaan/keuangan negara. Diantaranya, Badan Pengawas Keuangan
dan Pengembangan (BPKP) dan Inspektorat Jendral (Itjen) pada
Departemen Pemerintah. Sebagian tugas BPKP, disamping itu audit
atas laporan keuangan pada saat ini sering kali dilakukan evaluasi atas
efisiensi dan efektivitas operasi program pemerintah dan BUMN.
Pengawasan intern mempunyai peranan yang sangat penting bagi
suatu organisasi perusahaan. Pengawasan intern merupakan alat yang baik
untuk membantu manajemen dalam menilai operasi perusahaan guna dapat
mencapai tujuan usaha. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas
mengenai audit internal, penulis mengutip beberapa pendapat yang
berhubungan dengan audit internal sebagai berikut:
AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) dalam
Nasution (2007) memberikan pengertian internal control sebagai berikut:
“Pengawasan Intern meliputi susunan organisasi dan semua metode serta
ketentuan yang terkoordinir dan dianut dalam perusahaan untuk
melindungi harta benda miliknya, memeriksa kecermatan dan seberapa
jauh data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha dan
mendorong ditaatinya kebijaksanaan perusahaan yang telah digariskan”.
25
Menurut Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:5)
dalam Firdaus (2006:11):
“Audit Internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi, audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian, dan proses governance”.
Dari definisi diatas, dapat dikemukakan internal audit adalah:
a. Suatu pemeriksaan yang independen objektif.
b. Aktivitas pemberian jaminan kelayakan dan konsultasi.
c. Dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan
kegiatan operasi perusahaan.
d. Membantu organisasi dalam mencapai usahanya.
e. Memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk
mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan risiko manajemen,
pengendalian, pengaturan dan pengelolaan organisasi.
Secara umum tujuan audit internal adalah membantu manajemen
menjalankan tugasnya, yaitu menyediakan informasi tentang kelayakan
dan keefektifan dari pengendalian intern perusahaan dan kualitas
pelaksanaan aktivitas perusahaan, dengan demikian auditor internal akan
melakukan analisis, penilaian, rekomendasi, petunjuk, dan informasi
sehubungan dengan kegiatan yang diperiksa.
Menurut Tugiman (2002), tujuan dari audit internal adalah sebagai
berikut:
26
“Membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawab secara efektif. Untuk itu audit internal akan melakukan analisis, penilaian dan mengajukan saran-saran. Tujuan dari pemeriksaan mencakup pula pengembangan, pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar”.
Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (SPAI 2004:81)
dalam Susanto (2007), menyatakan bahwa:
“Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam charter audit internal, konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal dan mendapat persetujuan dari Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi”.
Untuk mencapai tujuan tersebut, audit internal harus mekalukan
kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. Menelaah dan menilai penerapan pengendalian internal dan
pengendalian operasional memadai atau tidak serta mengembangkan
pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal.
b. Memastikan ketaatan terhadap rencana-rencana dan prosedur-prosedur
yang telah ditetapkan oleh manajemen.
c. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan
dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk
kecurangan, pencurian, dan penyalahgunaan yang dapat merugikan
perusahaan.
d. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam
organisasi dapat dipercaya.
e. Menilai suatu pekerjaan di setiap bagian dalam melaksanakan tugas-
tugas yang diberikan oleh manajemen.
27
f. Memberikan saran perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka
efisiensi dan efektivitas.
Bintoro (2008), menyatakan bahwa Standar Profesi Internal
Auditor merupakan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjaga kualitas
kinerja Internal Auditor dan hasil audit. Standar audit sangat menekankan
kualitas profesional auditor serta cara auditor mengambil pertimbangan
dan keputusan sewaktu melakukan pemeriksaan dan pelaporan. Hasil audit
yang memenuhi standar akan sangat membantu pelaksanaan tugas Board
of directions (BOD, Board of Commissioner dan Unit Bisnis serta Unit
kerja yang diaudit. Hasil kerja Internal Auditor sangat bermanfaat bagi
Pimpinan dan Unit Kerja untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara
keseluruhan. Hasil audit akan dapat dipakai dengan penuh keyakinan, jika
pemakai jasa mengetahui dan mengakui tingkat profesionalisme Internal
Auditor, sehingga diperlukan syarat yang diberlakukan dan dipatuhi oleh
Internal Auditor sebagai standar perilaku yang menuntut disiplin diri
Internal Auditor. Ikatan Akuntan Indonesia dalam Halim (2001), telah
menetapkan dan mengesahkan standar auditing sebagai berikut:
a. Standar Umum Internal Auditor
1) Internal auditor harus memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang
cukup sebagai auditor sehingga hasil kerjanya handal dan dapat
dipercaya.
2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan,
independensi dalam sikap mental harus dipertahankan auditor.
28
3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, audit wajib
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan
seksama.
b. Standar Pelaksanaan Penugasan
4) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan
asisten harus disupervisi yang semestinya.
5) Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian internal
harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat,
saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
6) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui
inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi
sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas
laporan keuangan.
c. Standar Pelaporan
7) Laporan audit harus menyatakan bahwa laporan keuangan yang
disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
8) Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalamnya
prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam
penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam
hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
periode sebelumnya.
9) Pengungkapan informatif dalam laporan kauangan harus
dipandang memadai.
29
10) Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai
laporan keuangan secara keseluruhan.
Menurut Asikin (2006), manfaat dan peran auditor internal
membantu manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan sangat
tergantung dari sikap pimpinan, persepsi manajemen terhadap fungsi
internal audit dan sikap auditor itu sendiri. Sikap pimpinan sangat penting
karena keberadaan dan fungsi internal audit akan ditentukan oleh sikap
tersebut. Bila pimpinan tersebut memberi dukungan terhadap internal
audit, maka internal auditor akan mempu melaksanakan fungsinya.
Ruang lingkup audit internal menilai keefektifan sistem
pengendalian internal serta pengevaluasian terhadap kelengkapan dan
keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta
kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Audit internal harus
mengimplementasikan hal-hal sebagai berikut:
a. Mereview keandalan (realibilitas dan intergritas) informasi financial
dan operasional serta cara yang digunakan untuk mengidentifikasi,
mengukur, mengklasifikasi dan melaporkan hal tersebut.
b. Mereview berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan
kesesuaiannya dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur
hukum, dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan
organisasi serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai
kesesuaian dengan hal-hal tersebut.
c. Mereview berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta.
30
d. Menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai sumber
daya.
e. Mereview berbagai operasi atau program untuk menilai apakah
hasilnya akan konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan apakah kegiatan atau program tersebut dilaksanakan sesuai
dengan yang direncanakan.
Untuk melaksanakan tugasnya audit internal mempunyai batasan
ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan, oleh sebab itu menurut
Cashin (1997) dalam Firdaus (2006) mengemukakan ruang lingkup audit
internal sebagai berikut: “Other than for special assignment, the elemen of
internal auditing may be grouped under (1) compliance, (2) verification,
(3) evaluation”
1. Kepatuhan (compliance)
Merupakan salah satu unsur audit internal yang bertujuan untuk
menentukan dan mengawasi apakah pelaksanaan aktivitas-aktivitas
dalam perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan
prosedur yang telah ditetapkan perusahaan.
2. Verifikasi (verification)
Verifikasi merupakan aktivitas pemeriksaan terhadap dokumen,
catatan dan laporan, apakah hal-hal tersebut telah mencerminkan
keadaan yang sebenarnya. Umumnya verifikasi dilakukan atas:
a. Catatan dan laporan akuntansi, dan
b. Aktiva, hutang serta modal dan hasil operasi perusahaan
31
3. Evaluasi (evaluation)
Kegiatan ini merupakan tanggung jawab internal auditor yang paling
penting dan paling sulit diukur hasilnya. Evaluasi mencakup dua
fungsi, yaitu penilaian terhadap pelaksanaan dari berbagai tingkat
manajemen dan penilaian terhadap pengendalian internal yang
berjalan dalam perusahaannya.
3. Kebijakan Pemberian Kredit
Dalam kehidupan sehari-hari sering didengar adanya istilah kredit,
yang diartikan penundaan pembayaran oleh pihak yang menerima barang
atau uang kepada pihak yang memberikannya dengan perjanjian tertentu.
Istilah kredit sebenarnya berasal dari bahasa latin “credere” yang
berarti kepercayaan atau “credo” yang artinya percaya, karena itu dasar
pemikiran pemberian kredit oleh sebuah lembaga keuangan atau bank
kepada seseorang atau badan usaha, landasannya adalah kepercayaan. Bila
dikaitkan arti kredit tersebut dengan kegiatan usaha, maka berarti
memberikan nilai ekonomi kepada seseorang atau badan usaha atas dasar
kepercayaan saat pemberian kredit tersebut, bahwa nilai ekonomi yang
sama akan dikembalikan kepada kreditur (bank) setelah jangka waktu
tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui antara bank
dengan debitur. Beberapa pendapat tentang pengertian kredit antara lain:
32
Pengertian kredit menurut UU No. 10/1998 Pasal 1 ayat 11 adalah:
”Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.
Menurut Hasibuan (2001:87) pengertian kredit adalah: “Semua
jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh
peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”. Suyatno
(2007:13) mengemukakan bahwa kredit adalah: “Hak untuk menerima
pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu
diminta, atau pada waktu yang akan dating karena penyerahan barang-
barang sekarang”.
Pengertian-pengertian tersebut diatas, secara garis besar kredit
mengandung unsur-unsur:
a. Unsur waktu, yaitu petunjuk jarak saat pemberian dan pelunasan.
b. Unsur risiko, yaitu akibat yang mungkin timbul selama penggunaan
kredit oleh user.
c. Unsur penyerahan, yaitu menyerahkan nilai ekonomi kepada pihak
lain, yang harus dikembalikan setelah jangka waktu tertentu.
d. Unsur kepercayaan, yaitu pemberian kredit mempunyai keyakinan
bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang dan
atau jasa akan benar-benar menerima kontra prestasi yang akan
diterima kembali pada jangka waktu tertentu dimasa yang akan
datang.
33
e. Unsur persetujuan, yaitu adanya kesepakatan antara pihak kreditur
sebagai pemberi prestasi dengan pihak yang menerima prestasi.
Menurut Anggraini (2008:28), sasaran kredit pada dasarnya dapat
dicerminkan oleh proses kegiatan perkreditan itu sendiri dan sasaran-
sasaran kredit tersebut dapat dikaji melelui proses kegiatan perkreditan.
Mengacu pada proses kegiatan perkreditan maka sasaran perkreditan dapat
dijabarkan sebagai berikut:
a. Kredit tersebut harus terarah, maksudnya penggunaan kredit tersebut
harus sesuai dengan perencanaan dan kredit yang digunakan untuk
meningkatkan kegiatan usaha (objek kredit).
b. Kredit tersebut harus menghasilkan, dalam hal ini kredit tersebut
setidaknya dapat memberikan manfaat kepada bank, perusahaan, dan
masyarakat baik dalam bentuk materil maupun goodwill (citra).
c. Kredit harus aman agar bank dapat menerima kembali nilai-nilai
ekonomi tersebut.
Proses kegiatan perkreditan wajib mewujudkan tujuan kredit itu
sendiri yaitu untuk:
a. Bank
1) Bagi bank merupakan asset produktif yang merupakan sumber
utama untuk pendapatannya dan menjamin kelangsungan
kehidupan bank tersebut.
2) Merupakan faktor pendukung pendorong peningkatan pemasaran
bagi produk-produk bank yang lain.
34
3) Instrumen untuk memelihara kondisi keuangan bank seperti
likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas.
b. Perusahaan
1) Setelah memperoleh kredit, kegiatan usaha semakin lancar dan
performance usaha akan lebih baik dari sebelumnya.
2) Akan meningkatkan minat berusaha dan keuntungan sebagai
jaminan kelanjutan kehidupan perusahaan.
c. Masyarakat/negara
1) Kredit mempunyai fungsi sebagai instrument moneter.
2) Peningkatan kegiatan usaha mempunyai pengaruh akan
kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
3) Mengarahkan penggunaan sunber daya alam secara efisien.
Untuk mencapai suatu portofolio kredit yang sehat, maka harus ada
suatu jaminan pemberian kredit, yaitu keyakinan bank atas kesanggupan
debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.
Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada siapapun
tanpa jaminan pemberian kredit diperoleh bank melalui penilaian yang
seksama terhadap watak, kemampuan, agunan, modal, dan prospek usaha
debitur. Prinsip-prinsip pemberian kredit yang dikenal oleh dunia
perbankan dengan 5C’s principles menurut Firdaus (1986) dalam
Anggraini (2008:33) yaitu:
35
a. Character
Untuk mengetahui sifat-sifat positif dari pengurus
perusahaan/perorangan, yang tercermin dari kemauan kuat
(willingness) dan bertanggung jawab atas setiap yang menjadi
kewajibannya. Sifat-sifat ini adalah integrasi dari keterbukaan, jujur,
kemauan yang keras, rasa tanggung jawab, bermoral, tekun, tidak
berjudi, hemat/efisien, sabar, konsultatif dan lain sebagainya.
Untuk mengetahui sifat-sifat tersebut diatas tidak begitu mudah,
namun dapat dilacak melalui CV, riwayat hidup, family information,
lurah, asosiasi usaha dan lain-lain.
b. Capacity
Pihak bank harus mengetahui sampai dimana capacity atau
kemampuan menjalankan usaha dari calon peminjam. Kemampuan ini
cukup penting artinya karena turut menentukan berhasil tidaknya
suatu perusahaan dimasa yang akan datang. Andaikata perusahaan
dijalankan oleh orang-orang yang mampu maka perusahaan tersebut
diperkirakan akan meningkat sehingga pembayaran kredit kepada
bank akan berjalan lancar, tetapi apabila sebaliknya maka perusahaan
akan menurun bahkan menderita kerugian sehingga pembayaran
kredit akan terganggu.
c. Capital
Analisis modal untuk dapat menggambarkan capital structure,
sehingga bank dapat melihat besar/kecilnya rasa tanggung jawab
36
debitur. Modal dapat terdiri dari modal saham, pinjaman bank,
pinjaman pihak ketiga lainnya. Hal ini dapt dilihat dari neraca dan
bukti-bukti accounting lainnya.
d. Collateral
Jaminan kredit merupakan keyakinan bank atas kesanggupan debitur
untuk melunasi kreditnya (kegiatan usaha sebagai objek kredit) serta
agunan sebagai tambahan, bila keyakinan bank atas kemampuan
debitur masih lemah.
e. Condition of Economic
Bank harus mengetahui keadaan ekonomi yang cukup yang
berpengaruh dan berkaitan dengan usaha calon debitur serta
bagaimana kemungkinan pertumbuhan usaha dimasa yang akan
datang. Suatu keadaan yang dapat diantisipasi dampaknya atas
jalannya kegiatan usaha debitur, oleh sebab-sebab perkembangan
ekonomi, moneter keuangan/perbankan dan berbagai kebijaksanaan
baik nasional maupun internasional.
Selain konsep atau prinsip 5C tersebut diatas, dalam prakteknya
bank juga seringkali menerapkan dasar penilaian lain yang sering disebut
dengan prinsip 5P, menurut Wahyuningtyas (2007:47) yaitu:
a. Personality
Bank mencari data tentang kepribadian calon debitur seperti riwayat
hidupnya, hobi, keadaan keluarga, social standing, serta hal-hal lain
yang erat hubungannya dengan kepribadian sipeminjam.
37
b. Purpose
Bank mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit.
c. Prospect
Bank mencari data tentang harapan masa depan dari bidang usaha atau
kegiatan usaha si peminjam.
d. Payment
Bank mencari data tentang bagaimana perkiraan pembayaran kembali
pinjaman yang akan diberikan.
e. Party
Party (golongan) dari calon-calon peminjam bank perlu
menggolongkan calon debiturnya menjadi beberapa golongan menurut
caracter, capacity dan capital. Penggolongan ini akan memberi arah
analisis bank bagaimana ia harus bersikap.
Menurut Firdaus (1986) dalam Anggraini (2008:34), Selain konsep
atau prinsip 5C dan 5P bank juga menerapkan dasar penilaian lain yang
sering disebut dengan prinsip 3R yaitu:
a. Returns
Yaitu penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur
setelah mendapatkan kredit, apakah hasil tersebut cukup memadai
untuk menutupi pinjaman serta sekaligus memungkinkan pula
usahanya untuk berkembang.
38
b. Repayment
Suatu perhitungan terhadap kemampuan dan jadwal serta jangka
waktu pengembalian kredit.
c. Risk Bearing Activity
Adalah sampai sejauh mana ketahanan perusahaan pemohon kredit
untuk untuk menanggung resiko kegagalan, apalagi menanggung
suatu hal yang tidak diinginkan. Dalam pengertian risk bearing ability
juga termasuk kemampuan menanggung resiko bank sebagai kreditur,
apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada perusahaan debitur
yaitu dengan cara bank meninta collateral dari debitur.
Kebijakan perkreditan (loan policy) menurut Hampel dan Simpson
(1991) dalam Anggraini (2008:35) adalah:
“The policy should in turn reflect the bank’s lending philosophy and culture, indicating priorities, specifying prosedurs and means of monitoring lending activity. Loan policy should obtain three result: a. Produce sound and collectible loan b. Provide profutable investment of bank funds c. Encourage extention of credit that meet the legimate needs of the
bank’s”
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa definisi dari kebijakan
kredit merupakan kemampuan perusahaan dalam menyalurkan kredit ke
debitur yang menguntungkan dan aman bagi bank. Pelaksanaan
perkreditan mempunyai permasalahan yang cukup rumit sehingga untuk
mengatasi berbagai kerumitan serta dalam upaya agar perkreditan berjalan
lancar maka diperlukan suatu peraturan-peraturan yang ditetapkan terlebih
dahulu baik secara tertulis maupun tidak tertulis sebelum pelaksanaan
39
perkreditan itu berlangsung, dalam penetapan kebijakan kredit yang harus
diperhatikan tiga azas pokok yaitu:
a. Azas Likuiditas
Yaitu suatu azas yang mengharuskan bank untuk tetap dapat menjaga
likuiditasnya, karena suatu bank yang likuid akibatnya akan sangat
parah yaitu hilangnya kepercayaan nasabahnya atau dari masyarakat
luas.
b. Azas Solvabilitas
Usaha pokok perbankan yaitu menerima simpanan dana dari
masyarakat dan disalurkan dalam berbentuk kredit. Masalah inilah
yang mendorong top management suatu bank untuk dapat
mengarahkan sasaran kredit secara tepat.
c. Azas Rentabilitas
Sebagaimana halnya pada setiap kegiatan usaha akan selalu
mengharapkan untuk memperoleh laba, baik untuk mempertahankan
eksistensinya maupun untuk keperluan mengembangkan dirinya. Laba
yang diperoleh dari perkreditan selisih antara pendapatan dana dengan
biaya dana.
Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari penetapan kebijakan kredit
menurut Mujono (2001:20) yaitu:
a. Untuk penyediaan sarana penjagaan atau pengamatan terhadap aset
bank dan dana yang disimpan oleh para deposan secara memadai,
40
maksudnya agar dana yang telah ditanamkan ke dalam bank tersebut
dapat dikembangkan hingga dapat memperoleh return yang optimal.
b. Sebagai dasar pedoman kerja dalam menghadapi perkembangan
perekonomian khususnya yang menyangkut kegiatan perbankan,
maksudnya seagai unit perekonomian sudah tentu tidak dapat
melepaskan diri dari setiap perkembangan yang terjadi pada kegiatan
perekonomian yang mengelilinginya.
c. Sebagai pedoman bagi para pejabat kredit bank yang bersangkutan
dalam menyelesaikan tugasnya.
d. Sebagai dasar untuk melaksanakan pengawasan, karena policy
merupakan decision made in advance yaitu sebagai tolak ukur dari
apa-apa yang harus dilaksanakan oleh para petugas di lapangan.
Penilaian kredit merupakan suatu kegiatan yang sangat kompleks
dimana dalam pemberian kredit kepada perusahaan/debitur harus
dipertimbangkan aspek-aspek yang merupakan informasi yang
menyangkut calon debitur, aspek-aspek tersebut adalah:
a. Aspek Hukum (Yudiris)
Aspek hukum bersisi tentang uraian informasi-informasi calon debitur
mengenai akta pendirian sampai dengan akta-akta perubahan
perusahaan, surat izin dan spesifikasi diperlukan oleh calon debitur
dalam melaksanakan kegiatannya, bukti-bukti kepemilikan barang-
barang yang akan dijadikan jaminan kepada bank sebagai jaminan
kebendaan, sedangkan untuk jaminan bukan kebendaan dapat berupa
41
surat-surat rekomendasi, letter of comport, letter of guarantee, surat
kesanggupan menjadi avalist, surat persetujuan dari komesaris
perseroan kepada direktur perusahaan yang sesuai dengan isi akta
pendirian perusahaan. Data yudiris ini merupakan suatu informasi
yang harus diminta dari nasabah sebagai calon debitur, karena
informasi tersebut merupakan permanent file dari suatu perusahaan
yang jarang dipublikasikan.
b. Aspek Pemasaran
Penilaian mengenai aspek pemasaran yaitu berupa data yang
merupakan informasi-informasi calon debitur mengenai: daerah
pemasaran, produk yang dihasilkan, tipe konsumen yang dituju,
analisa permintaan dan penawaran, faktor persaingan yang akan
dihadapi, rencana penjualan, dan lain-lain.
c. Aspek Teknis
Penilaian mengenai keteknisan meliputi segi teknik fisik dari
perusahaan calon debitur dimana sasarannya adalah untuk
mendapatkan hasil produk yang dikehendaki sesuai dengan rencana,
baik itu kualitas, jumlah kapasitas, ukuran maupun untuk kepentingan
kalkulasi, jumlah kapasitas, ukuran maupun untuk kepentingan
kalkulasi biaya atau kebutuhan model kerja perusahaan.
d. Aspek Keuangan
Aspek keuangan pada perusahaan pemohon kredit akan menentukan
jumlah kebutuhan modal usaha dan kemampuan usaha pada masa
42
yang akan datang serta kemampuan perusahaan dalam membayar
pengembalian kredit. Beberapa tujuan mengadakan penelitian
terhadap aspek keuangan calon debitur menurut Muljono (2001:223),
adalah untuk memenuhi:
1) Struktur kebutuhan permodalan calon debitur untuk disamakan
dengan struktur perkreditan yang tersedia dipihak perbankan.
2) Kebutuhan dana atau permodalan yang diperlukan oleh calon
debitur tersebut seberapa besar baik dalam rangka untuk
memenuhi kebutuhan modal kerja.
3) Posisi keuangan calon debitur yang telah ada dan berapa
besarnya.
4) Rentabilitas, solvabilitas, likuiditas serta prospek posisi keuangan
di waktu yang akan datang setelah calon debitur yang
bersangkutan menerima kredit dari bank.
5) Prospek keuangan nasabah dimasa yang akan datang terutama
volume pendapatan sampai dengan laba bersih dengan
melaksanakan kegiatan usaha yang dibiayai dengan kredit
perbankan, untuk beberapa periode yang akan datang.
6) Besarnya usaha yang diperlukan baik untuk keperluan investasi,
keperluan modal kerja untuk keseluruhan maupun tiap-tiap
periode yang akan datang.
43
7) Estimasi sources and use of fund (arus yang masuk dan yang
keluar) serta untuk mengetahui berapa besarnya saldo dana untuk
tiap-tiap periode yang akan datang.
8) Estimasi cash flow (arus uang tunai yang masuk dan yang keluar)
dan berapa besarnya saldo uang tunai yang akan datang dari
waktu ke waktu.
9) Rencana pelunasan utang pokok yang diterima oleh bank maupun
pembayaran bunga atau kewajiban-kewajiban lainnya.
e. Aspek Jaminan
Jaminan kredit (collateral) merupakan posisi yang penting dalam
perkreditan karena fungsinya sebagai pengaman apabila kredit yang
diberikan mengalami kegagalan. Penilaian jaminan mempunyai
sasaran pokok, yaitu:
1) Menilai nilai ekonomis dari barang jaminan.
2) Menilai nilai yudiris dari barang jaminan.
Kedua sasaran tersebut harus dipenuhi secara lengkap apabila jaminan
yang akan diikat merupakan alat pengaman atas kredit.
f. Aspek Sosial Ekonomi
Hal untuk menilai dalam analisa ini antara lain adalah penyerapan
tenaga kerja yang diserap baik secara langsung maupun tidak
langsung oleh perusahaan yang menerima kredit dari bank. Pengaruh
proyek terhadap keadaan masyarakat sekitarnya, maksudnya pengaruh
proyek yang dibiayai tidak menyebabkan gangguan terhadap
44
keserasian lingkungan, dan untuk proyek yang relatif besar bagaimana
dampak ekonomi terhadap masyarakat sekitar apakah proyek tersebut
mempunyai nilai perkembangan (development value) yang tinggi atau
tidak.
Menurut Anggraini (2008:41), ketentuan-ketentuan batas
maksimum pemberian kredit atau legal lending limit adalah jumlah batas
maksimum fasilitas kredit yang diperkenankan diberikan kepada satu
debitur atau debitur grup. Adapun ketentuan tersebut adalah sebagai
berikut:
a. Batas maksimum pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya
adalah:
1) 20% dari modal sendiri bagi satu debitur
2) 50% dari modal sendiri bank bagi debitur grup dengan
prinsipnya bahwa kredit yang diberikan kepada satu anggota
grup tidak boleh lebih dari 20% dan untuk anggota grup tidak
boleh 50%.
3) Ketentuan ini berlaku pula bagi cabang bank yang bersangkutan
yang beroperasi di luar negeri.
b. Pemberian fasilitas kredit kepada perusahaan yang sebagian
kepemilikannya dimiliki oleh bank berlaku ketentuan:
1) Perusahaan yang kepemilikannya 50% atau lebih dimiliki bank,
batas maksimum kredit adalah 10% dari penyertaan bank pada
perusahaan yang bersangkutan.
45
2) Perusahaan yang kepemilikannya kurang dari 50% dimiliki oleh
bank batas maksimum kredit adalah 20% dari modal sendiri
bank.
3) Batas maksimum kredit untuk seluruh perusahaan sebagaimana
dimaksud diatas adalah 50% dari modal sendiri bank.
c. Bank diperkenankan pula memberikan kredit kepada:
1) Anggota direksi dan pegawai dengan maksimum sebesar
kemampuan pengembalian dari pendapatan yang berasal dari
bank yang bersangkutan.
2) Anggota komisaris yang bukan pemegang saham dengan
maksimal:
a) 5% dari modal sendiri bank bagi individu atau perusahaan
yang dimilikinya.
b) 15% dari modal sendiri bank bagi komesaris yang
bersangkutan beserta grup perusahaan yang dimilikinya.
3) Pemegang saham dengan maksimal:
a) 10% dari jumlah penyertaannya bagi bank pemegang saham
atau bagi perusahaan yang dimilikinya.
b) 25% dari penyertaannya pada bank dalam hal kredit kepada
pemegang saham beserta grup perusahaan yang dimilikinya.
46
B. Keterkaitan Antara Variabel
1. Penerapan Manajemen Risiko dengan Kebijakan Pemberian Kredit
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2009) mengenai
analisis penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan risiko kredit dan
risiko operasional pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia
Medan, hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan dan prosedur serta strategi
yang diterapkan bank di dalam penerapan manajemen risiko sebagai upaya
pengelolaan risiko kredit dan operasional dalam bidang perkreditan telah
mengikuti standar-standar minimal yang ditetapkan Bank Indonesia yang
tentunya disesuaikan dengan lingkup usaha bank tersebut.
Dalam penelitian yang dilakukan Cahyanto dan Sussanto (2007)
mengenai efektifitas penerapan profil risiko kredit terhadap budaya
perusahaan dan budaya manajemen risiko kaitannya dengan penerapan
Good Corporate Governance (studi pada PT. Bank Niaga. Tbk)
menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara profil risiko kredit terhadap
nilai budaya manajemen risiko, budaya perusahaan dan GCG untuk
meningkatkan nilai utama perusahaan khususnya action dan influence.
Dengan demikian maka manajemen risiko dapat mempengaruhi kebijakan
pemberian kredit.
Ha1: Penerapan manajemen risiko perbankan berpengaruh secara
signifikan terhadap kebijakan pemberian kredit.
47
2. Penerapan Audit Internal dengan Kebijakan Pemberian Kredit
Penelitian yang dilakukan oleh Habiburrochman (2006) tentang
pengujian evaluasi peran auditor intern dalam menilai risiko bisnis
perbankan di BPR Syariah, menyatakan bahwa auditor internal memiliki
peran untuk memberikan kepastian yang memadai dalam mengamati
dan mengendalikan risiko dalam operasional bank.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Hidzriadi
(2008) tentang manfaat audit operasional dalam efektivitas pemberian
kredit pada PT. Bank Jabar Cabang Utama Bandung menyatakan bahwa
audit operasional berpengaruh terhadap atas pemberian kredit didasarkan
keadaan bahwa sebagian besar asset yang tertanam dalam pemberian
kredit. Berdasarkan beberapa penelitian diatas maka terdapat pengaruh
yang signifikan antara penerapan audit internal dengan kebijakan
pemberian kredit.
Ha2: Penerapan audit internal berpengaruh secara signifikan terhadap
kebijakan pemberian kredit.
Ha3: Penerapan manajemen risiko perbankan dan penerapan audit
internal berpengaruh secara simultan terhadap kebijakan pemberian
kredit.
C. Kerangka Pemikiran
Berdasarkan kerangka teori yang telah dikemukakan sebelumnya,
penulis menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:
• Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern.
• Bukti audit kompeten yang cukup.
• Pernyataan tentang kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
• Pernyataan mengenai ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
• Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan.
• Pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.
Skala Interval
Tabel ini berlanjut ke halaman berikut:
64
Tabel 3.2 (Lanjutan)
Variabel Subvariabel Indikator Ukuran (Variabel Y) Kebijakan Pemberian Kredit Anggraini (2008:35).
1. Standar dan Penilaian Kelayakan Kredit
• Melihat reputasi dan sifat-sifat positif dari nasabah.
• Pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank.
• Kemampuan nasabah membayar kewajibannya.
• Analisis modal untuk menggambarkan capital structure nasabah.
• Sejumlah aktiva yang dijadikan jaminan oleh debitur.
• Pemahaman dan penyebarluasan pedoman kredit.
• Pemberian kredit sesuai dan seirama dengan kebijakan moneter dan ekonomi.
• Pemberian kredit selektif dan diarahkan kepada sektor-sektor yang di prioritaskan
• Penetapan limit pemberian kredit.
Skala Interval
65
BAB IV
PENEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada beberapa perusahaan perbankan yang
berada di wilayah Tangerang dan DKI Jakarta. Pengumpulan data
dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner, pengiriman kuesioner dilakukan
secara langsung dengan mendatangi beberapa bank yang ada di wilayah
Tangerang dan DKI jakarta serta melalui perantara teman yang bekerja
sebagai pegawai pada bank tersebut. Proses pengiriman kuesioner dimulai
pada tanggal 5 mei 2010 sampai 26 mei 2010.
Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 62 kuesioner yang dikirim
kepada 13 perusahaan perbankan di wilayah Tangerang dan DKI Jakarta.
Jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 44 kuesioner dengan tingkat
pengembalian 70,90%, sedangkan sisanya 29,03% atau sebanyak 18
kuesioner tidak dikembalikan. Sehingga jumlah kuesioner yang dapat
digunakan sebagai data penelitian untuk dianalisis lebih lanjut adalah
sebanyak 70,90% kuesioner. Pengiriman dan pengembalian kuesioner
ditampilkan dalam tabel 4.1 berikut ini:
66
Tabel 4.1 Total Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner
Keterangan Frekuensi Presentase
Jumlah kuesioner yang dikirim Jumlah kuesioner yang tidak kembali Jumlah kuesioner yang kembali Jumlah kuesioner yang tidak dapat digunakan Jumlah kuesioner yang digunakan
62 18 44 0 44
100% 29,03% 70,97%
0 70,97%
Sumber: Data Primer yang diolah 2010
Nama-nama dari 13 perusahaan perbankan yang dijadikan tempat
penelitian dapatdilihat pada tabel 4.2
Tabel 4.2
Data Distribusi Sampel Penelitian
No. Nama Bank Kuesioner dikirim
Kuesioner dikembalikan
1. BPR Mulya Artha 8 7 2. BPR Artha Mitra Usaha 7 7 3. CIMB Niaga 2 2 4. Bank Negara Indonesia 1 1 5. BPR Pesona Leteris Pratama 2 2 6. Bank Bukopin 1 1 7. Bank Rakyat Indonesia 1 1 8. Bank Mandiri 1 1 9. Bank Central Asia 2 2
10. BPR Muara Sumber Dana 7 7 11 BPR Daya Artha 2 1 12 Bank Mega 16 5 13 Standard Charter Bank 12 5
Sumber: Data Primer yang diolah 2010
67
B. Penemuan dan Pembahasan
1. Deskriptif Demografi Responden
Deskriptif demografi responden memberikan gambaran mengenai
karakteristik responden yang diukur dengan skala nominal yang
menunjukkan besarnya frekuensi absolut dan persentase jabatan, jenis
kelamin, pendidikan, dan lamanya bekerja pada perusahaan.
Tabel 4.3. Jabatan Responden
Jabatan Absolut Persentase Direktur 3 6,8% Manajer 9 20,45% Asisten Manajer 1 2,27% Staf Kredit 31 70,45% Jumlah 44 100 %
Sumber: Data Primer yang diolah 2010
Pada tabel 4.3. dapat dilihat bahwa jabatan yang dimiliki oleh
responden pada data yang telah diolah. Responden yang menjabat
sebagai Direktur sebanyak 3 orang atau sebesar 6,8% dari 50
responden. Sebanyak 9 orang jabatannya sebagai Manajer dengan
persentase 20,45%, sebanyak 1 orang sebagai Asisten Manajer dengan
persentase 2,27%, sebanyak 31 orang sebagai Staf Kredit.
Tabel 4.4. Jenis Kelamin Responden
Jenis Kelamin Absolut Persentase Laki-laki 28 63,64 % Perempuan 16 36,36% Jumlah 44 100 %
Sumber: Data Primer yang diolah 2010
68
Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa jumlah responden
berdasarkan jenis kelamin terbanyak adalah laki-laki yaitu sebanyak 28
atau sebesar 63,64%, sedangkan sisanya sebanyak 16 orang atau
sebesar 36,36% dipenuhi oleh jenis kelamin perempuan. Artinya,
sebagian besar responden yang mengisi kuisioner adalah laki-laki.
Tabel 4.5. Pendidikan Responden
Pendidikan Absolut Persentase D3 7 15,90 % S1 36 81,81% S2 1 2,27 % S3 0 0 % Jumlah 44 100 % Sumber: Data Primer yang diolah 2010
Pada tabel 4.5. dapat dilihat bahwa jumlah responden
berdasarkan jenjang pendidikan terakhir tersebar pada pendidikan D3
sebanyak 7 orang atau sebesar 15,90%. Responden yang berpendidikan
terakhir dengan kategori Sarjana Strata Satu (S1) sebanyak 36 orang
atau sebesar 81,81%, dan Strata Dua (S2) sebanyak 1 orang atau
sebesar 2,27% serta tidak ada satu orang responden pun yang
berpendidikan selain D3, S1, dan S2.
Tabel 4.6. Lama Berprofesi
Lama Bekerja Absolut Persentase ≤ 5 tahun 35 79,55 % > 5 tahun 9 20,45 %
Jumlah 44 100 % Sumber: Data Primer yang diolah 2010
69
Pada tabel 4.6. dapat dilihat bahwa jumlah responden
berdasarkan lama berprofesi adalah diatas 5 tahun yaitu sebanyak 15
orang atau sebesar 20,45% sedangkan sisanya sebanyak 35 orang atau
sebesar 79,55% telah berprofesi tidak lebih dari 5 tahun.
2. Uji Kualitas Data
a. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas ini dilakukan untuk menguji konsistensi
jawaban dari responden melalui pertanyaan yang diberikan. Hasil
dari pengujian reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah
instrumen penelitian yang dipakai dapat digunakan berkali-kali pada
waktu yang berbeda. Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk
mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel
atau konstruk. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliable atau handal
jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau
stabil dari waktu ke waktu.
Dalam pengujian reliabilitas ini, peneliti menggunakan
metode statistik Cronbach Alpha dengan signifikansi yang
digunakan sebesar 0,6 dimana jika nilai Cronbach Alpha dari suatu
variabel lebih besar dari 0,6 maka butir pertanyaan yang diajukan
dalam pengukuran instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang
memadai. Sebaliknya, jika nilai Cronbach Alpha dari suatu variabel
lebih kecil dari 0,6 maka butir pertanyaan tersebut tidak realible.
terhadap kebijakan pemberian kredit. Hal ini menunjukkan bahwa
manajemen risiko yang diterapkan oleh bank sangat berperan penting
dalam pembuatan kebijakan dalam pemberian kredit. Semakin baik
perusahaan perbankan menerapkan manajemen risiko kredit, maka
semakin baik pula perusahaan menetapkan kebijakan pemberian kredit
untuk meminimalisir risiko yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan
dan kelangsungan bank.
2. Penerapan audit internal berpengaruh negatif signifikan terhadap
kebijakan dalam pemberian kredit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin
baik suatu bank menerapkan audit internal maka kebijakan pemberian
kreditnya akan berkurang karena bank akan lebih selektif dalam
pemberian kredit sehingga volume kredit yang diberikan akan semakin
berkurang.
88
DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni, Ryza, “Pengaruh Kebijakan Kredit dan Kebijakan Perpancaran Bunga (Speread) Terhadap Profitabilitas Bank” Tesis Universitas Widyatama, Bandung, 2005.
Aprianti, Syahida, “Analisis Pengaruh Faktor Fundamental Terhadap Return
Saham dan Risiko Pasar”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006.
Askin, Bachtiar, “Pengaruh Sikap Profesionalisme Internal Auditor terhadap
Peranan Internal Auditor dalam Pengungkapan Temuan Audit”. Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Ekonomi, Volume 7, Jakarta, 2006.
Bank Indonesia, “Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank
Umum” Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Lampiran SE No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003, diakses tanggal 17 Januari 2010 dari http://www.bpkp.go.id/unit/dan/lamp-se-52103.pdf.
Basyaib, Fachmi, “Manajemen Risiko” Cetakan 1, PT. Grasindo, Jakarta, 2007. Bintoro, Pujono, “Standar Profesi Internal Auditor” diakses tanggal 19 Januari
2010 dari http://pudjo88.wordpress.com/2008/07/03/standar-profesi-internal-auditor/
Boynton, C., William. Jhonson, N., Raymond. Kell. G., Walter “Modern
Auditing” Edisi 7 Jilid 1, Edisi Bahasa Indonesia, Erlangga, Jakarta, 2003. Cahyanto, Eko dan Herry Sussanto, “E fektifitas Penerapan Profil Risiko Kredit
terhadap Budaya Perusahaan dan Budaya Manajemen Risiko Kaitannya dengan Penerapan Good Corporate Governance (GCG, ) Studi Kasus di PT Bank Niaga Tbk” Tesis Manajemen Perbankan Universitas Gunadarma, Jakarta, 2007.
Danfar, “Definisi /Pengertian Efektifitas” diakses tanggal 16 Desember 2009 dari
Fitria, Atika, “Pengaruh Penilaian Kinerja dan Penerapan Audit Internal Terhadap Sistem Pengendalian Intern Perusahaan (Studi Kasus pada Bank Negara Indonesia)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.
Ghozali, Imam, “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS”, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.
Ginting, Ramlan, “Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum”, Disampaikan
dalam Diskusi Hukum, Bandung, 2005. Habiburrochman, “Evaluasi Peran Auditor Intern dalam Menilai Risiko Bisnis
Perbankan di Bpr Syariah (Studi Kasus Pada Bprs Baktimakmur Indah Dan Bprs Baktisumekar)”, Skripsi Universitas Airlangga Surabaya, 2007, Diakses Tanggal 1 April 2010 dari http://www.stitiv.ac.id/library/modul/EVALUASI%20PERAN%20AUDITOR%20INTERN%20DALAM%20MENILAI.pdf
AMP YKPN, Yogyakarta, 2001. Hall, James A dan Tommie Singleton “Information Technology Auditing and
Assurance”, Edisi 2 Buku 2, Edisi Bahasa Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, 2007.
Hamid, Abdul, “ Panduan Penulisan Skripsi”, FEIS UIN press, Jakarta, 2007. Hasibuan, Malayu S.P.. “Dasar-dasar Perbankan”, Rineka Cipta, Jakarta, 2001. Harharah, Samlah, “Persepsi analisis kredit atau Pembiayaan tentang Risiko
Kredit pada Bank Konvensional dan Bank syariah (Studi Kasus Pada Bank Central Asia dan Bank Syariah Mandiri)”, Skripsi Universitas Trisakti, Jakarta, 2008.
Hidzriadi, Sugandi, ”Manfaat Audit Operasional Dalam Efektivitas Pemberian
Kredit (Studi Kasus pada PT Bank Jabar Cabang Utama Bandung)”, Skripsi Universitas Widyatama, 2008.
Husnan, Suad dan Pudjiastuti, Enny, “Dasar-dasar Manajemen Keuangan”
UPPAMYKPN, Yogyakarta, 2002. Indrianto, Nur dan Bambang Supomo, ”Manajemen Perbankan Untuk Akuntansi
dan Manajemen”, BPFE, Yogyakarta, 2002. Khan Tariqullah dan Habib Ahmed, “Manajenen Risiko Lembaga Keuangan
Syariah” Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
90
Lestari, Putri Adinda, “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan” Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2009, Diakses Tanggal 11 Februari 2010 dari http://74.125.153.132/search?q=cache:q_g1np8VIPsJ:library.usu.ac.id/index.php/component/journals/index.php%3Foption%3Dcom_journal_review%26id%3D14880%26task%3Dview+manajemen+resiko+bank+keywords&cd=10&hl=id&ct=clnk&gl=id.
Muljono, Teguh Pudjo, “Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil”, Edisi
Keempat, BPFE, Yogyakarta. 2001. Nasution, Manahan, “Sekilas Tentang Internal Auditor”, Universitas Sumatera
Utara, diakses tanggal 11 Desember 2009 dari http://library.usu.ac.id/download/fe/akuntansi-manahan2.pdf.
Nugroho, Bhuono Agung, “Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian
dengan SPSS”. ANDI, Yogyakarta, 2005. Raharjo, Dwi Sihono, “Manajemen Risiko Kredit Perbankan”, Jurnal Manajemen
Universitas Tarumanegara, Jakarta, 2005. Rajagukguk, Rini Phinta Marito, “Pengaruh Kebijakan Moneter dan Risiko
Perbankan terhadap Kinerja Fungsi Intermediasi” Skripsi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008, Diakses Tanggal 3 Februari 2010 dari http://lib.feb.ugm.ac.id/ebdl/gdl42/gdl.php?mod=browse&op=read&id=pfeugm--rajagukguk-712.
Rukmini, Reni, “Analisis Pengaruh Pelaksanaan Electronic Data Processing
Audit dan Resiko Audit Terhadap Kinerja Audit”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.
Santoso, Singgih, “Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik”, PT. Elex Media
Komputindo, Jakarta, 2000. Sugiyono, “Statistik Untuk Penelitian”, Alfabeta, Bandung, 2005. Susanto, Daniel, “Peranan Audit Internal Terhadap kepatuhan Manajemen
Perusahaan (Studi Kasus pada PT. Otto Parameceutical Industries)” Skripsi Universitas Widyatama, Bandung, 2007.
Suyatno, Thomas, HA Chalik, Made Sukada, Tinon Yunianti Ananda, dan
Djuhaepah T Marala, “Dasar-dasar Perkreditan”Cetakan ke 11, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.
Tugiman, Hiro, “Pandangan Baru Internal Auditing” Kanisius, Jakarta, 2002.
Wahyuningtyas, Tri Endah, “Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern Kredit Terhadap Rentabilitas Pd. Bpr Bkk Di Kabupaten Purbalingga”, Skripsi Universitas Negri Semarang, Semarang, 2007.
Lampiran 1: Kuesioner Penelitian
PENGARUH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN DAN
PENERAPAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KEBIJAKAN
PEMBERIAN KREDIT
Disusun Oleh:
Nama : Ika Caya Putri
NIM : 206082003988
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1431 H/2010 M
92
KUESIONER PENGARUH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN DAN
PENERAPAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KEBIJAKAN PEMBERIAN
KREDIT
Dalam rangka penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, saya: Nama : Ika Caya Putri NIM : 206082003988 Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Ilmu Sosial/Akuntansi Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Dan Penerapan Audit Internal Terhadap Kebijakan Pemberian Kredit". Sehubungan dengan hal tersebut saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk meluangkan waktunya sejenak untuk mengisi beberapa pertanyaan pada kuesioner ini. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak untuk digunakan sebagai penilaian kinerja di tempat Bapak/Ibu/Saudara bekerja, sehingga saya akan menjaga kerahasiaan sesuai dengan etika penelitian. Peneliti sangat mengharapkan kepada semua pihak yang terpilih sebagai responden dalam penelitian ini dapat bekerjasama dalam memberikan informasi serta jawaban atas pertanyaan secara benar, jujur, dan objektif. Tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam pilihan anda, karena tujuan kuesioner ini adalah untuk meminta persepsi/pendapat anda. Terima kasih atas kesediaan Bapak/ibu/Saudara meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner guna membantu kelancaran penelitian ini. Jakarta, 17 April 2010
Pembimbing I, Pembimbing II, Peneliti,
Dr. Amilin, SE, Ak., MSi Yessi Fitri, SE, Ak., MSi Ika Caya Putri NIP.19730615 200501 1 009 NIP. 19730615 200501 1 009
93
IDENTITAS RESPONDEN
1. Nama Bank : ……………………………
2. Jenis kelamin : Laki-Laki
Perempuan
3. Usia Responden : 20 - 30 Tahun
31 – 40 Tahun
> 40 Tahun
4. Latar Belakang Pendidikan : Akuntansi dan Audit Manajemen
Perbankan Lain-lain
5. Jenjang pendidikan : D3 S2
S1 S3
6. Jabatan : ............................................
7. Lama Bekerja : < 5 Tahun > 5 tahun
3 - 5 Tahun
8. Tanggal Pengisian : .............................................
9. Tanda Tangan : .............................................
94
PERTANYAAN/ PERNYATAAN PENELITIAN
Pada bagian ini akan digunakan untuk keperluan analisis. Berilah tanda silang (X) pada
kotak yang disediakan.
Keterangan SS = Sangat Setuju
S = Setuju
TP = Ragu-ragu
TS = Tidak Setuju
STS = Sangat Tidak Setuju
Penerapan Manajemen Risiko NO Pertanyaan SS S TP TS STS
1. Sistem informasi dan prosedur kredit harus diterapkan oleh bank untuk memantau kondisi dan setiap debitur.
2. System credit scoring yang diterapkan oleh bank Indonesia merupakan sistem yang sangat menentukan untuk kelayakan kredit modal kerja.
3. Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum merupakan pedoman yang mengatur pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali (manageable) pada batas/limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas proses pengukuran resiko kredit bank harus memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan oleh direksi dan pejabat lainnya.
5. Bank harus melaksanakan fungsi remedial secara independen untuk menjamin pelaksanaan monitoring risiko kredit lebih intensif.
95
NO Pertanyaan SS S TP TS STS
6.
Jangka waktu kredit (maturity profile) dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar, merupakan sistem pengukuran kredit yang harus dipertimbangkan dalam risiko kredit.
7. Penerapan manajemen risiko oleh perbankan harus diikuti pula oleh pengembangan sistem pengawasan berbasis risiko oleh bank Indonesia.
8. Harus ada orang dari pihak bank yang selalu memantau bisnis penerima kredit (debitur).
9. Bank dapat menggunakan sistem dan metodologi statistik/probabilistik untuk mengukur risiko yang berkaitan dengan jenis tertentu dari transaksi risiko kredit, seperti credit scoring tools.
10. Bank harus memiliki sistem informasi yang memungkinkan direksi untuk mengidentifikasi adanya konsentrasi dalam portofolio kreditnya
11. Pada pengendalian risiko kredit bank harus menetapkan suatu sistem penilaian (internal credit reviews) yang independen dan berkelanjutan terhadap efektifitas penerapan proses manajemen resiko kredit.
Penerapan Audit Internal NO Pertanyaan SS S TP TS STS
1. Seorang auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan sudah semestinya memiliki keahlian yang cukup dan pengalaman yang memadai serta pelatihan teknis yang cukup agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
2. Independensi atau sikap objektif dalam melakukan pemeriksaan harus dimiliki oleh setiap auditor dalam menjalankan tugasnya.
3.
Auditor dituntut untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan memiliki sikap yang mencakup pemikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti audit yang diperoleh
96
NO Pertanyaan SS S TP TS STS 4. Setiap kegiatan pemeriksaan yang akan dilakukan
oleh seorang auditor sebaiknya direncanakan dengan matang dan asisten yang mendampingi harus memiliki pengalaman yang cukup.
5. Memahami pengendlian intern perusahaan akan membantu dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan.
6. Bukti-bukti audit yang kompeten adalah dengan melakukan inspeksi, pengamatan dan permintaan keterangan langsung kepada pihak yang berkepentingan.
7. Auditor harus menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang telah diaudit telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
8. Penyajian hasil laporan audit oleh auditor harus mencakup pengungkapan yang informatif atau memadai atas setiap hal-hal yang material.
9. Setiap pendapat auditor atas temuan-temuan yang diperoleh adalah pendapat yang harus diterima oleh pihak manajemen perusahaan.
10. Setiap auditor setelah melakukan proses pengauditan seharusnya memberikan pernyataan pendapat terhadap hasil atau bukti-bukti yang diperoleh.
Kebijakan Pemberian Kredit NO Pertanyaan SS S TP TS STS
1. Bank melihat reputasi dan sifat-sifat positif nasabah melalui CV, riwayat hidup, family information, dan asosiasi usaha.
2. Pihak bank harus mengetahui sampai dimana kemampuan debitur dalam membayar kewajibannya, salah satu caranya dengan melihat slip gaji atau bukti pendapatan lainnya.
3.
Bank melakukan analisis modal untuk menggambarkan capital structure calon debitur sehingga dapat melihat besar/kecilnya rasa tanggung jawab debitur.
97
NO Pertanyaan SS S TP TS STS 4.
Bank meminta jaminan dari debitur sebagai keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kreditnya.
5. Pedoman kredit harus disebarluaskan dan dipahami secara jelas oleh pegawai terkait.
6. Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank, harus sesuai dan seirama dengan kebijakan moneter dan ekonomi saat ini.
7. Pemberian kredit harus selektif dan diarahkan kepada sektor-sektor yang di prioritaskan
8. Penetapan limit pemberian kredit terhadap debitur salah satunya dapat diukur dari pendapatan debitur
Residuals Statistics(a) Minimum Maximum Mean Std. Deviation N Predicted Value 28.3724 37.0106 33.7955 1.95355 44 Std. Predicted Value -2.776 1.646 .000 1.000 44 Standard Error of Predicted Value .483 1.585 .738 .239 44