-
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
TANGERANG SELATAN
MAKALAH
PENGARUH SIKLUS PERGANTIAN PEMERINTAHAN BARU DAN SIKLUS APBN
TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKI DJBC
Diajukan oleh:
ABDULLOH NURUL ZAMAN AL HABIB
NPM. 144060005764
Februari 2015
-
1
ABSTRAK
Tidak sinkronnya Jadwal pelaksanaan APBN baru (Januari) dengan
dimulainya pemerintahan baru (Oktober),
menyebabkan kesulitan di banyak unit kerja pada akhir tahun,
akibat perubahan yang kerap dilakukan di
kementerian, baik itu program terobosan baru, maupun tidak
dilaksanakannya program yang disusun oleh
pemerintahan sebelumnya. Perencanaan kegiatan dengan
penganggaran memang penting dilakukan sebagai
alat kontrol agar organisasi dalam menjalakan kegiatannya tetap
pada rencana yang telah disusun sebelumnya.
Namun, perlu diingat bahwa tidak semua unit kerja dapat
merencakan kegiatan yang akan dilakukannya pada
tahun berikutnya. Hal itu karena tugas dan fungsi suatu unit
kerja yang memang banyak melakukan kegiatan
mendadak seperti pada PUSKI DJBC. Untuk mengantisipasi hal
tersebut, pos-pos anggaran kegiatan sebaiknya
dipermudah untuk dialihkan dananya antar pos anggaran, khususnya
pos biaya perjalanan dinas pegawai.
Kata Kunci: penganggaran, perencanaan, PUSKI DJBC
ABSTRACT
No synchronization between the new budget implementation
schedule (January) with the start of a new
government (October), causing difficulty in many units of work
at the end of the year, due to the frequent changes
made in the ministry, be it a new breakthrough program, whether
or not the implementation of the program drawn
up by the previous government . Planning activities with
budgeting is important as a means of control in order to
run the organization in its activities remain in the plan that
had been developed previously. However, keep in
mind that not all units can plan the activities to be done in
the next year. It was because of the duties and
functions of a unit of work that is much like the sudden
activity, such as on PUSKI DGCE. To anticipate this, the
budget by activity should be easy for diverted funds between
budget items, particularly items employee travel
expenses.
Keywords: budgeting, planning, PUSKI DGCE
-
2
BAGIAN I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
A. Siklus APBN
Terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam
proses penyusunan
RAPBN, antara lain siklus APBN, kondisi ekonomi domestik dan
internasional yang
tercermin dalam asumsi dasar ekonomi makro, berbagai kebijakan
APBN pembangunan,
paameter konsumsi komoditas bersubsidi, kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan
negara, resiko fiskal dan kinerja pelaksanaan APBN dari tahun ke
tahun.
Siklus adalah putaran waktu yang berisi rangkaian kegiatan
secara berulang dengan tetap
dan teratur. Oleh karena itu, Siklus APBN dapat diartikan
sebagai rangkaian kegiatan yang
berawal dari perencanaan dan penganggaran sampai dengan
pertanggungjawaban
APBN yang berulang dengan tetap dan teratur setiap tahun
anggaran. Secara ringkas,
penggambaran siklus APBC disajikan pada gambar berikut
Gambar 1 Siklus APBN
Siklus APBN diawali dengan tahapan kegiatan perencanaan dan
penganggaran APBN.
Dalam tahapan ini terdapat dua kegiatan penting yaitu:
Perencanaan (perencanaan
kegiatan) dan Penganggaran (perencanaan anggaran). Dalam
Perencanaan,
Kementerian Negara/Lembaga (K/L) menjalankan perannya
mempersiapkan
RKP/RKAKL yang mencerminkan prioritas pembangunan yang telah
ditetapkan oleh
Presiden dan mendapat persetujuan DPR. Setelah melalui
pembahasan antara K/L
dengan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan. Dihasilkan
Rancangan Undang
Undang APBN yang kemudian disampaikan kepada DPR.
Setelah dilakukan pembahasan antara pemerintah dan DPR, DPR
memberikan
persetujuan dan pengesahan sehingga menjadi Undang Undang PBN,
dimana tahapan
kegiatan ini disebut penetapan APBN. Pada tahapan selanjutnya,
pelaksanaan APBN
dilakukan oleh K/L dan Bendahara Umum Negara (BUN) dengan
mengacu pada Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai alat pelaksaaan APBN.
Bersamaan dengan
tahapan pelaksanaan APBN, K/L dan BUN melakukan pelaporan dan
pencatatan sesuai
-
3
dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sehingga menghasilkan
Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) . Atas LKPP tersebut, Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK)
melakukan pemeriksaan, dan LKPP yang diaudit oleh BPK tersebut
disampaikan oleh
Presiden kepada DPR dalam bentuk rancangan undang-undang
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN untuk dibahas dan disetujui.
B. Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai (PUSKI KC)
Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai (PUSKI KC) adalah
sebuah unit eselon
II di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang
dibentuk pada tahun 2010
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010
tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. PUSKI KC dibentuk dalam
rangka reformasi
birokrasi yang digalakkan oleh Kementerian Keuangan, dengan
tujuan untuk mewujudkan kondisi yang mendukung efektivitas dan
efisiensi serta kelancaran dan ketertiban proses
pelaksanaan tugas pelayanan, tugas pengawasan, dan tugas
administrasi di lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugasnya,
PUSKI mempunyai sasaran:
a. menekan hingga sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang dalam
pelaksanaan
tugas yang merugikan orang lain, masyarakat, dan/atau
negara;
b. menekan hingga sekecil mungkin segala bentuk pungutan liar,
pemerasan,
penyuapan, korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pelaksanaan
tugas;
c. meningkatkan kelancaran, ketepatan, ketertiban, kepastian,
keterbukaan,
transparansi, dan akuntabilitas proses pelaksanaan tugas
pelayanan dan pengawasan
di bidang kepabeanan dan cukai, dan tugas administrasi sesuai
dengan tata kerja dan
prosedur yang berlaku;
d. mendorong, meningkatkan, dan menjaga kesesuaian sikap,
perilaku, dan perbuatan
pegawai dalam melaksanakan tugas dan dalam pergaulan hidup
sehari-hari dengan
kode etik pegawai dan/atau peraturan disiplin pegawai.
Untuk menjalankan sasaran-sasaran tersebut, diperlukan biaya
yang tidak sedikit.
Ditengah-tengah anggaran yang terbatas, segala jenis kegiatan
harus disusun rincian
biayanya secara efektif, berdasarkan Standar Biaya Umum yang
ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.
Namun, sebagaimana isu yang sering terjadi di lingkup
Kementerian Keuangan, pola
mutasi sering kali mengakibatkan pelaksanaan rencana kegiatan
sering tidak maksimal.
Pejabat yang baru menempati jabatannya di PUSKI kadang kurang
setuju atau memahami
apa rencana kegiatan yang telah disusun pada tahun berjalan.
Sehingga berimbas pada
penyerapan anggaran yang tidak maksimal. Di satu pos terdapat
biaya yang kurang
sementara di pos lain terdapat biaya yang tidak terserap karena
kegiatan tidak jadi
dilaksanakan. Padahal pos-pos biaya kegiatan tidak dapat begitu
saja dipindahkan untuk
membiayai kegiatan lain, contohnya pos biaya perjalanan dinas.
Pos biaya perjalanan
dinas adalah contoh pos anggaran yang untuk mengubahnya
memerlukan otorisasi yang
cukup rumit.
Dalam menjalankan tugasnya, PUSKI tidak jarang harus
melaksanakan tugas mendadak
yang tidak terencana karena terjadi tindakan pelanggaran
disiplin pegawai. Tindakan
pelanggaran disiplin pegawai adalah hal yang tidak dapat
diprediksi. Ketika media mem
blow-up, maka PUSKI harus turun langsung ke unit kerja terkait
guna melakukan tindakan
yang diperlukan. Kegiatan-kegiatan semacam itu sering terjadi,
dan menghabiskan biaya
-
4
perjalanan dinas yang tidak sedikit. Sehingga jika biaya
perjalanan dinas tidak dapat
dipindah pos kan dengan mudah, akan menyulitkan ruang gerak
PUSKI dalam
melaksanakan tugasnya. Kegiatan PUSKI tidak hanya terkait
penindakan atas
pelanggaran disiplin pegawai. Untuk dapat melaksanakan semua
tugas kegiatan PUSKI
dengan anggaran terbatas, melebihkan anggaran untuk perjalanan
dinas pegawai adalah
hal yang tidak mungkin untuk dilakukan.
C. Siklus Pergantian Pemerintahan Baru
Setiap lima tahun sekali Indonesia mengalami pergantian
pemerintahan lama ke
pemerintahan baru, dengan cara pelaksanaan pemilihan umum
presiden baru. Setiap tiba
tahun pemilu, pemerintah lama melakukan pemilu dengan tahapan
sebagai berikut:
Tabel 1 Tahapan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
3 s/d 23 Mar 2014 Permintaan data WNI yang berumur 17 tahun pada
tanggal 10 April s/d 9 Juli 2014 kepada Kemendagri
Dilaksanakan oleh KPU
PENCALONAN
18 s/d 20 Mei 2014 Pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden
Dilaksanakan oleh partai politik atau gabungan partai
politik
KAMPANYE
2 Juni - 5 Juli 2014 Pertemuan antar peserta Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden/tim kampanye tentang pelaksanaan kampanye hingga
pelaksanaan kampanye
Dikoordinasikan oleh KPU dan Dilaksanakan oleh pasangan calon
dan tim kampanye
PEMUNGUTAN SUARA
9 Juli 2014 Pemungutan dan penghitungan suara di TPS
Dilaksanakan oleh KPPS
PENETAPAN HASIL PEMILU
21 s/d 22 Juli 2014 Penetapan dan pengumuman hasil Pemilu secara
nasional
Dilaksanakan pemungutan suara putaran II jika tidak memenuhi
ketentuan undang-undang
PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI
20 Okt 2014 Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan
Wakil Presiden terpilih dan pemberitahuan kepada para pihak
MPR
Dengan kata lain, pergantian antara pemerintahan lama dengan
pemerintahan baru terjadi
pada bulan Oktober 2014, dimana masih berada di tangah-tengah
tahun anggaran berjalan
(2014). Pemerintahan baru sering kali membuat kebijakan baru
yang mempengaruhi realisasi
anggaran tahun berjalan. Salah satunya adalah kebijakan larangan
bagi institusi pemerintah
untuk mengadakan rapat di hotel. Padahal, tidak sedikit unit
kerja yang sebelumnya sudah
menganggarkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut pada tahun
itu, dan PUSKI DJBC
adalah salah satunya. Jika demikian, maka penggunaan anggaran
untuk kegiatan rapat di
hotel yang sudah diklasifikasikan ke dalam pos-pos tertentu di
dalam DIPA akan berubah
-
5
demi realisasi anggaran. Sehingga dapat diangkat pertanyaan,
apakah siklus pergantian
pemerintahan baru dan siklus APBN mempengaruhi pelaksanaan
kegiatan PUSKI DJBC?
Tujuan
Mengetahui pengaruh siklus pergantian pemerintahan baru dan
siklus APBN terhadap
pelaksanaan kegiatan PUSKI DJBC
Rumusan Masalah
Apakah siklus pergantian pemerintahan baru dan siklus APBN
mempengaruhi pelaksanaan
kegiatan PUSKI DJBC?
-
6
BAGIAN II
LANDASAN TEORI
Semua bisnis seharusnya menyiapkan anggaran. Setiap entitas
pencari laba ataupun nirlaba
bisa mendapatkan manfaat dari perencanaan dan pengendalian yang
diberikan anggaran.
Anggaran, perencanaan, dan Pengendalian
Perencanaan dan pengendalian benar-benar saling berhubungan.
Perencanaan adalah
pandangan kedepan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya
dilakukan agar
mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Pengendalian adalah melihat
ke belakang, menentukan
apakah yang sebenarnya telah terjadi, dan membandingkannya
dengan hasil yang
direncanakan sebelumnya. Kemudian perbandingan itu dapat
digunakan untuk menyesuaikan
anggaran, yaitu melihat ke masa depan sekalilagi.
Berikut adalah siklus perencanaan, anggaran, dan
pengendaian.
Komponen kunci dari perencanaan adalah anggaran, yaitu rencana
keuangan untuk masa
depan.Sebelum anggaran disiapkan, organisasi mengembangkan
rencana strategis.
Rencana strategis mengidentifikasi strategi-strategi untuk
aktivitas dan operasi di masa
depan, setifaknya lima tahun ke depan. Strategi umum
diterjemahkan ke dalam tujuan jangka
panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan-tujuan tersebut
membentuk dasar anggaran.
Seharusnya terdapat hubungan yang erat antara anggaran dan
rencana strategis. Hubungan
tersebut membantu manajemen untuk memastikan semua perhatian
tidak terfokus pada
jangka pendek. Hal ini penting karena anggaran memiliki sifat
untuk jangka pendek.
-
7
Manfaat Anggaran
Sebuah sistem penganggaran memberikan beberapa manfaat untuk
suatu organisasi.
1. Memaksa para pimpinan untuk melakukan perencanaan;
2. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki
pengambilan
keputusan;
3. Menyediakan standar evaluasi kinerja;
4. Memperbaiki komunikasi dan koordinasi
Anggaran memaksa para pimpinan untuk merencanakan masa depan.
Anggaran
mendorong para pimpinan untuk mengembangkan arah organisasi
secara menyeluruh,
mengantisipasi masalah, dan mengembangkan kebijakan untuk masa
depan.
Anggaran memperbaiki pengambilan keputusan. Jika pimpinan
organisasi telah
mengetahui perkiraan pendapatan dan biaya perlengkapan,
utilitas, gaji, dan lain lain, dia
mungkin telah menurunkan tingkat kenaikan gaji, membatasi
pembelian peralatan yang
tidak penting. Pada akhirnya, keptusan-keputusan yang lebih baik
ini bisa mencegah
timbulnya masalah dan menghasilkan status keuangan yang lebih
baik lagi bagi
organisasi.
Anggaran memberikan standar yang dapat mengendalikan penggunaan
berbagai sumber
daya perusahaan dan memotivasi karyawan. Sebagai bagian
terpenting dari sistem
penganggaran, pengendalian dicapai dari membandingkan antara
hasil aktual yang
dicapai dengan yang sebelumnya dianggarkan. Perbedaan yang besar
antara hasil aktual
yang dicapai dengan yang sebelumnya dianggarkan adalah umpan
balik yang
menunjukkan bahwa sistem berjalan diluar kendali. Jika seperti
itu, seharusnya berbagai
langkah dilakukan untuk mengetahui penyebabnya, kemudian
memperbaikinya.
Anggaran juga membantu komunikasi dan koordinasi. Secara formal,
anggaran
mengkomunikasikan antara rencana organisasi pada tiap pegawai.
Jadi semua pegawai
dapat menyadari perannya dalam pencapaian tujjuan-tujuan
tersebut. Penyusunan
anggaran mengharuskan kerja sama antara berbagai area dan
aktivitas dalam organisasi
sehingga koordinasi sangat dianjurkan agar anggaran sesuai
dengan tujuan organisasi.
Menyiapkan Anggaran Induk
Anggaran induk adalah rencana keuangan komprehensif bagi
organisasi secara
keseluruhan. Anggaran induk biasanya untuk periode satu tahun
sesuai dengan tahu fiskal
organisasi. Anggaran tahunan dipecah dalam anggaran kuartal dan
bulanan.
Komponen Utama Anggaran Induk
Anggaran induk dapat dibagi dalam anggaran operasional dan
keuangan. Anggaran
operasional mendeskripsikan aktivitas yang menghasilkan
pendapatan bagi sautu
organisasi. Anggaran keuangan memperinci posisi keuangan secara
umum. Posisi
keuangan yang diharapkan pada akhir periode anggaran ditunjukkan
dalam perkiraan
atau performa neraca. Karena banyak aktivitas keuangan yang
tidak dapat diketahui
sampai anggaran operasionalnya diketahui, anggaran operasional
disiapkan terlebih
dahulu.
-
8
BAGIAN III
PEMBAHASAN
Dalam menjalankan tugas mendadak dan tidak terencana, PUSKI
menghabiskan biaya
perjalanan dinas yang tidak sedikit. Sehingga jika biaya
perjalanan dinas tidak dapat dipindah
pos kan dengan mudah, akan menyulitkan ruang gerak PUSKI dalam
melaksanakan
tugasnya. Kegiatan PUSKI tidak hanya terkait penindakan atas
pelanggaran disiplin pegawai.
Untuk dapat melaksanakan semua tugas kegiatan PUSKI dengan
anggaran terbatas,
melebihkan anggaran untuk perjalanan dinas pegawai adalah hal
yang tidak mungkin untuk
dilakukan.
Mengapa tidak dianggarkan lebih untuk biaya perjalanan dinas
pegawai? Jawabannya adalah
karena anggaran untuk PUSKI tidak cukup banyak. Dari Rincian
Anggaran dan Biaya (RAB,
terlampir) sebesar Rp 3.324.428.000 yang diajukan oleh PUSKI
untuk tahun 2014, hanya Rp
3.004.428.000 yang disetujui untuk menjadi anggaran PUSKI di
tahun 2014.
Pada akhir tahun 2014, dengan adanya larangan untuk melakukan
kegiatan rapat di hotel,
berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK, terlampir)
PUSKI, terdapat anggaran
sebesar Rp 440.670.000 untuk melaksanakan konsinyering atas
Laporan Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Jenderal Kementerian
Keuangan. Biaya
tersebut terbagi ke dalam 2 biaya yaitu biaya rapat di hotel dan
biaya uang saku peserta rapat.
Biaya uang saku sifatnya fix berdasarkan Standar Biaya Umum 2014
yaitu Rp 150.000 per
orang/hari. Dikalikan 3 kali kegiatan, dengan jumlah peserta 60
orang, dan lama kegiatan 5
hari. Sehingga uang saku pegawai totalnya sebesar Rp
135.000.000. Sementara biaya rapat
di hotel digantikan denga biaya konsumsi rapat di kantor yaitu 3
kegiatan dikali jumlah peserta
60 orang, selama 5 hari, dengan biaya makan & snack Rp
60.000. Sehingga biaya makan
totalnya Rp 54.000.000. Dengan demikian, sisa dana kegiatan
rapat adalah Rp 440.670.000
Rp135.000.000 Rp 54.000.000 yaitu sebesar Rp 251.670.000.
Pada tahun-tahun sebelumnya, konsinyering selaku dilaksanakan di
hotel, karena kegiatan
tersebut dihadiri oleh banyak kantor bea dan cukai dari seluruh
daerah. Pelaksanaan di hotel
adalah untuk alasan ketertiban kehadiran dan efisiensi waktu,
sehingga lokasi penginapan
dijadikan satu tempat, dengan biaya penginapan ditanggung oleh
PUSKI sebagai unit
penyelenggara kegiatan. Selain itu efisiensi waktu dapat dicapai
karena para peserta kegiatan
tidak perlu menempuh perjalanan dari tempat penginapan ke lokasi
konsinyering.
Apabila kegiatan seperti itu dibatalkan di tengah-tengah atau
bahkan akhir tahun anggaran,
sementara di pos perjalanan dinas pegawai membutuhkan tambahan
dana untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan tidak terduga yang mendesak dan
dana sisa tidak dapat
dialihkan peruntukannya untuk dengan cepat, maka penyerapan
anggaran akan tidak
maksimal serta pelaksanaan kegiatan akan terhambat.
-
9
BAB IV
SIMPULAN
1. APBN adalah anggaran yang dilaksanakan setiap awal tahun,
dimana penyerapannya
berdasarkan program kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya
secara detail dan
terperinci oleh seluruh unit kerja di Kementerian dan Lembaga
(K/L). Tidak sinkronnya
Jadwal pelaksanaan APBN baru (Januari) dengan dimulainya
pemerintahan baru
(Oktober), menyebabkan kesulitan di banyak unit kerja pada akhir
tahun, akibat
perubahan yang kerap dilakukan oleh para pemimpin di K/L, baik
itu program
terobosan baru, maupun tidak dilaksanakannya program yang
disusun oleh
pemerintahan sebelumnya. Untuk itu perlu dilakukan sinkronisasi
jadwal antara
dimulainya pelaksanaan anggaran baru dengan dimulainya
pemerintahan baru.
2. Perencanaan kegiatan dengan penganggaran memang penting
dilakukan sebagai alat
kontrol agar organisasi dalam menjalakan kegiatannya tetap pada
rencana yang telah
disusun sebelumnya. Standar biaya juga sangat penting agar
penetapan biaya pada
tiap kegiatan tidak dianggarkan secara berlebihan atau
kekurangan. Namun demikian,
perlu diingat bahwa tidak semua unit kerja dapat merencakan
kegiatan yang akan
dilakukannya pada tahun berikutnya. Hal itu karena tugas dan
fungsi suatu unit kerja
yang memang banyak melakukan kegiatan mendadak seperti pada
PUSKI KC. Untuk
mengantisipasi hal tersebut, pos-pos anggaran kegiatan sebaiknya
dipermudah untuk
dialihkan dananya antar pos anggaran, khususnya pos biaya
perjalanan dinas
pegawai. Hal ini perlu dilakukan semata mata untuk memudahkan
pelaksanaan
kegiatan, bukan untuk memudahkan penyalahgunaan anggaran.
-
10
DAFTAR PUSTAKA
Hansen, Don R dan Mowen, Maryanne M. 2009. Akuntansi Manajerial.
Jakarta: Salemba
Empat
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal
Anggaran. 2014. Buku
Manual Pokok-Pokok Siklus APBN di Indonesia. Jakarta
Nugraha, Kunta Wibawa Dasa, Yonathan Setianto Hadi, dll. 2014.
Buku Manual Dasar-Dasar
Praktek Penyusunan APBN di Indonesia. Jakarta: Direktorat
Jenderal Anggaran
Republik Indonesia. Nota Keuangan dan Anggaran Belanja Negara
(beberapa tahun)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar
Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2014
www.anggaran.depkeu.go.id
http://pantaupemilu.org/tahapan-pilpres-2014
http://www.anggaran.depkeu.go.id/
-
11
LAMPIRAN
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK) PUSKI TAHUN 2014
-
12
-
13
RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB) PUSKI 2014