PENGARUH PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DAN ...

PENGARUH PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DAN

PEMBINAAN TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA

(Studi terhadap Mustahik Program Agam Makmur)

TESIS Diajukan untuk memenuhi syarat guna meraih gelar

Magister Ekonomi pada Program Studi Pasca Sarjana (S2)

Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukitinggi

Oleh

Putri Nilam Sari

NIM/ BP. 30116006/ 2016

PROGRAM STUDI PASCA SARJANA (S2)

EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BUKITTINGGI

2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi

merupakan tujuan negara Indonesia sebagai upaya dalam rangka

mencapai Indonesia maju. Pembangunan adalah suatu kegiatan

berkelanjutan menuju kemajuan perekonomian, dimana pembangunan

akan menjadi salah satu ukuran dalam peningkatan perekonomian

suatu negara. Ukuran ini dapat dilihat melalui pembangunan Sumber

Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Modal1.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah proses yang melibatkan

seluruh penduduk Indonesia dalam rangka mencapai kesejahteraan

yang diukur melalui pendapatan per kapita penduduk dalam jangka

waktu tertentu2. Antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan

ekonomi adalah dua hal yang saling berkaitan karena pembangunan

ekonomi merupakan suatu usaha untuk dapat mengembangkan

kegiatan ekonomi sehingga mampu mempercepat pertumbuhan

ekonomi.

15 tahun terakhir pembangunan dan pertumbuhan ekonomi

mengalami penguatan, namum secara hasil, penguatan

perekonomian Indonesia ini baru dinikmati oleh kalangan elit atau

masyarakat terkaya. Kondisi ini disebabkan karena pembangunan

1 A.Erani Yustika, Ekonomi Pembangunan dalam Konsep, (Jakarta: Jendela Ilmu

Indie,2002),h. 49 2 Sadono, Sukirno, Ekonomi Pembangunan, (Jakarta: Kencana, 1985), h. 13

yang belum merata diseluruh wilayah dan pendapatan penduduk

Indonesia yang masih dalam ukuran ketimpangan3. Usaha-usaha

mencapai kesetaraan pendapatan untuk merealisasikan rencana

pembangunan jangka menengah pemerintah dalam menurunkan

tingkat ketimpangan pendapatan penduduk dari 41 menjadi 36 pada

tahun 2019 dirasa belum maksimal4. Belum maksimalnya usaha-

usaha tersebut menurut survei persepsi masyarakat mengenai

kesetaraan pendapatan pada tahun 2014 oleh Word Bank karena

penekanan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia

masih pada level ekonomi makro sedangkan pada level ekonomi

mikro masih terabaikan. Sedangkan kegiatan ekonomi pada level

mikrolah yang mendominasi perekonomian di Indonesia.

Sektor usaha mikro atau kecil seperti usaha rumah tangga

memiliki peran strategis secara ekonomi. Fungsi sektor usaha

rumah tangga sangat penting dalam membangkitkan ekonomi

kerakyatan. Usaha rumah tangga tergolong jenis usaha yang relatif

sederhana, tingkat modal rendah, dan cenderung berorientasi pada

pasar lokal. Selama ini sudah banyak strategi untuk

memberdayakan usaha skala kecil ini antara lain dilakukan melalui

peningkatan produktivitas usahanya, namun demikian strategi

3 Word Bank Gruop, Meluasnya Ketimpangan di Indonesia, Diakses dari

http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/08/indonesia-rising-divide, pada

tanggal 12 Januari 2018 pukul 10.00 WIB. 4Word Bank Gruop, Meluasnya Ketimpangan di Indonesia, Diakses dari

http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/08/indonesia-rising-divide, pada

tanggal 12 Januari 2018 pukul 10.00 WIB.

pemberdayaan usaha kecil ini umumnya sering kali tidak berhasil

antara lain disebabkan karena5:

a. Kurang kesadaran dan motivasi dari pelaku usaha sendiri untuk

mengembangkan usaha lebih profesional. Mereka sudah merasa

cukup jika produknya terjual.

b. Kurang inovasi dalam manajemen usaha baik di bidang

pemasaran, produksi maupun strategi penjualan.

c. Terbatasnya waktu untuk terjun secara total dalam usaha

sehingga mereka tidak punya waktu untuk kegiatan pelatihan

usaha.

d. Akses kepada pendanaan dan permodalan rendah.

e. Kelompok usaha tidak solid ataupun usaha tidak tergabung

dalam kelompok, dimana usaha rumah tangga cenderung

bergerak sendiri-sendiri sehingga tidak ada imbas hasil dari

pemberdayaan dan tidak ada proses pembelajaran bersama

menuju kearah yang lebih baik.

Selain permasalahan tersebut, belum adanya pembinaan

yang terintegrasi baik dari sisi permodalan, manajerial, maupun

pengembangan sumber daya manusia, sehingga diperlukan

pembinaan terhadap pelaku usaha dan usaha itu sendiri6. Oleh

karena itu perlu metode dan alat yang bisa memberdayakan

5 Ida, Susi Dewanti, 2010, “Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro: Permasalahan

dan solusinya”, Jurnal Administrasi dan Bisnis, Volume 6. No. 2 Januari 2010)h.1 6 I Ida, Susi Dewanti, .... h.3

masyarakat pelaku usaha kecil, salah satu alat tersebut adalah

zakat7.

Pengertian zakat dari segi bahasa adalah sesuatu yang bisa

bertambah, bernilai suci, dapat tumbuh, dan memberi serta

membawa keberkahan. Zakat dalam Syara’ berarti sebagian tertentu

dari harta yang dimiliki yang telah Allah wajibkan untuk diberikan

kepada Mustahik zakat yaitu orang-orang yang diatur dalam Islam

berhak menerima zakat8.

Seiring dengan perkembangan ekonomi maka sumber-

sumber penghasilan masyarakatpun ikut berkembang. Dari

perkembangan sumber penghasilan masyarakat ini terutama

masyarakat muslim berdampak pada peningkatan jumlah Muzakki

yang memiliki kewajiban dalam membayarkan zakatnya. Terjadinya

peningkatan jumlah penerimaan zakat tentu akan berdampak pula

pada peningkatan penyaluran dana zakat kepada kelompok Mustahik

zakat.

Pada kondisi umumnya, zakat yang selama ini diberikan

kepada Mustahik adalah zakat yang bersifat konsumtif sebagai

bentuk bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Zakat

konsumtif ini cenderung untk dihabiskan dalam jangka pendek

sehingga setelah habis, untuk jangka panjang Mustahik kembali

tidak memiliki pegangan hidup. Kondisi ini akan terus terjadi jika

7. Saifudin Zuhri, Zakat Kontekstual, (Semarang:CV.Bima Sejati,2000),h. 81

8 Ahmad, Sarwat, Fiqih Zakat Kontemporer, (Surabaya: Jendela Ilmu, 2000), h. 7

tidak ada perbaikan dalam penyaluran zakat. Mustahik akan selalu

merasa memperoleh bantuan hidup tanpa berfikir untuk merubah

kondisi penghidupan mereka. Kemudian para ulama kontemporer

mengemukakan bahwa dari sejarah masa Rasulullah SAW zakat

yang diberikan kepada Mustahik tidak hanya untuk zakat

pemenuhan konsumtif Mustahik itu saja akan tetapi penyaluran

zakat juga dapat bersifat produktif yaitu zakat dapat diberikan

dalam bentuk penyaluran modal untuk memulai usaha atau

mengembangkan usaha, supaya zakat yang diberikan ada nilai

manfaat berkelanjutan. Diharapkan perputaran harta Muzakki

melalui penyaluran zakat produktif akan ikut andil dalam

membangun berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu masyarakat

sehingga dapat mengembangkan harta zakat tersebut untuk berbagai

hasil usaha, keterampilan, atau usaha kecil dan pada akhirnya

membantu peningkatan pendapatan masyarakat9.

Hal ini juga merujuk kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia

tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif

dimana Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memutuskan zakat

bisa diberikan dalam bentuk zakat produktif10

.

9Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, (Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada, 2008). 10

Fatwa MUI, Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif, 1982,

Lembaran. 9-15

Bagi Muzakki zakat merupakan rukun Islam yang wajib

ditunaikan oleh golongan Muzakki dalam rangka menghindari

Muzakki dari sifat kikir dan tamak. Zakat menggambarkan

hubungan yang vertikal dengan Allah SWT karena semua yang ada

didunia dan dimiliki semata-mata adalah dari Allah SWT.

Sedangkan untuk Mustahik zakat dapat membantu mereka dalam

mengatasi kesulitan-kesulitan terutama kesulitan ekonomi. Zakat

diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi

di Indonesia terutama dalam hal ketimpangan ekonomi masyarakat.

Pada dasarnya zakat tidak hanya menyantuni orang miskin secara

konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih produktif yang dapat

mendongkrak perekonomian lebih baik lagi11

. Karena dalam

pemberdayaannya, zakat yang diterima oleh Mustahik dapat dapat

berkembang secara konkret dengan menjadikan zakat yang

disalurkan dan diterima menjadi modal untuk diusahakan,

diperdagangkan, dan sejenisnya12

.

Zakat dapat dioptimalkan dalam hal pemberdayaannya dan

dijadikan instrumen yang diajarkan Islam untuk mengurangi

ketimpangan perekonomian masyarakat atau bahkan bisa membuat

pemerataan pendapatan. Jika dilihat dari sisi ekonomi, zakat

merupakan suatu tindakan penyerahan harta kekayaan dari golongan

11

Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern. (Jakarta: Gema Insani,

2002), h 19. 12

Yusuf, Achmad Qardawy, Hukum Zakat, (Jakarta: PT. Pustaka Litera

Antarnusa,1998), h 45-49.

kaya kepada golongan miskin, dalam kondisi ini terjadi distribusi

kekayaan dan distribusi sumber-sumber ekonomi lainnya. Dengan

demikian melalui pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang

menjadi konsep kemasyarakatan atau bermuamalah dalam

melaksanakan kehidupan bermasyarakat13

.

Zakat membangun ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi

masyarakat dalam bentuk peningkatan pendapatan bagi yang

menerimanya (Income Economic Growth With Equity). Zakat dari

Muzakki dan diterima oleh Mustahik mampu membangun struktur

ekonomi secara bersama-sama sehingga menciptakan Muzakki baru

dari Mustahik yang menggunakan zakat produktif14

.

Zakat produktif adalah dana zakat yang dapat digunakan

sebagai modal atau dana berputar (Revolving Fund) dalam usaha

produktif, sehingga usaha yang dijalankan dalam sektor ekonomi

rakyat kecil dapat terjamin untuk membantu permodalan usaha

mereka15

. Usaha produktif yang dapat menerima zakat produktif

adalah usaha milik orang perorangan dan/ atau kelompok usaha

berskala kecil, bersifat tradisional dan informal, serta usaha

13

Ahmad Nashiruddin Savid, Efektifitas Zakat Produktif dalam Pemberdayaan

Ekonomi Mustahik, FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1, Februari 2017 14

Nasrullah, Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang

Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ekonomi. Vol. 9, No. 1, Juni 2015. Hal 9. 15

Suroso, Zadjuli, Berbagai Aspek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT Tiara

Wacana,1992) Yogya bekerjasama dengan P3EI UII Yogyakarta. h. 9.

mengalami keterbatasan modal individu dan usaha yang terbatas

dalam perolehan modal tambahan16

.

Imam Syafi’i dan ulama lainnya menyatakan bahwa jika

Mustahik zakat sudah mampu memenuhi kebutuhan konsumsinya

dan memiliki kemampuan untuk berusaha, selayaknya ia diberi

modal usaha yang memungkinkannya membangun sebuah usaha

yang memberikan pendapatan dan keuntungan maka dengan hal

tersebut Mustahik dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Selain itu

Mustahik yang memiliki keterampilan tertentu, kepadanya bisa

diberikan peralatan produksi yang sesuai dengan pekerjaannya,

sehingga Mustahik tersebut memiliki penghasilan dari

pekerjaannya17

.

Kegiatan usaha produktif seperti yang dijelaskan di atas,

tentunya akan memberikan dampak perubahan kepada Mustahik.

Dimana akan terjadi penambahan modal usaha bagi Mustahik

produktif, penambahan modal usaha akan meningkatkan produksi

Mustahik produktif, dan akan berdampak pula pada perkembangan

usaha produktif, Hal ini akan memberikan imbas untuk pemerataan

pendapatan dalam masyarakat. Hal ini dapat pula dijelaskan bahwa

penambahan modal yang masuk ke suatu usaha akan menambah

produksi suatu barang dan ini sangat penting dan yang mendasar

16

Zulkarnain,Kewirausahaan Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan

Penduduk Miskin, (Jakarta: Adi Cita, 2006). h. 69. 17

Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani,

2002), h 29.

karena akan berdampak pada permintaan. Hal inilah yang

menyebabkan terus-menerusnya produktivitas usaha18

. Zakat sebagai

salah satu tambahan pemasukan baru sebagai modal usaha bagi

pelaku usaha.

Hasil penelitian terkait zakat produktif Mila Sartika (2008)

menyimpulkan adanya pengaruh yang positif antara zakat produktif

yang disalurkan terhadap pemberdayaan usaha Mustahik penerima

zakat produktif.

Mengurangi ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat

hingga kebatas yang seminimal mungkin menjadi salah satu tujuan

zakat. Secara sosial ekonomi masyarakat, zakat merupakan soko

guru konsep Islam tentang keadilan sosial. Islam telah menetapkan

lembaga zakat. Selain itu mengutip konsep yang dijelaskan oleh Dr.

Dalton dalam buku Principle of Public Finance yang menyatakan

bahwa perbaikan kualitas kesejateraan ekonomi masyarakat melalui

perbaikan dalam distribusi kekayaan dan penigkatan produksi. Hal

ini bisa dilakukan melalui lembaga zakat dan penerima zakat19

.

Potensi pengumpulan zakat yang besar dalam

pemanfaatannya oleh para Mustahik menemui berbagai persoalan,

salah satunya adalah zakat yang didistribusikan untuk modal usaha

dan kemudian diterima oleh Mustahik untuk kegiatan produktif

18

Al-Ba’ly, A. A.-H, Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan

Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) h. 43-46. 19

Harafah.L.M, Zakat sebagai Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Ummat. Jurnal

AL’Adl. Vol. 3 No.2 Juli 2010. Hal. 11.

menjalankan usaha, belum memperlihatkan hasil yang diharapkan

terhadap Mustahik maupun terhadap usaha yang dijalankan

Mustahik melalui zakat produktif.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farid (2012)

dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa penyaluran zakat

produktif tidak berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha

Mustahik. Hal ini disebabkan karena tidak harmonisnya faktor

pembinaan dan penyaluran modal usaha produktif itu sendiri20

.

Kemudian penelitian oleh Hesi Eka Puteri dan Rahmi (2013)

menyimpulkan bahwa kecilnya efek Multiplier yang dihasilkan dari

penyaluran zakat produktif terhadap pengembangan usaha mikro

salah satu penyebabnya adalah gagalnya pembinaan yang dilakukan

oleh PKPU kepada penerima zakat produktif.21

.

Berdasarkan hal tesebut maka diperlukan evaluasi terhadap

pembinaan kepada Mustahik penerima dana zakat produktif. Jika

modal usaha adalah faktor internal dalam mengembangkan usaha

maka pembinaan adalah faktor eksternal penentu keberhasilan suatu

usaha. Perkembangan usaha akan tercapai jika adanya kesesuaian

antara faktor internal dengan faktor eksternal melalui penerapan cara

yang tepat22

.

20

M. Farid, Analisis Dampak Penyaluran Zakat Produktif terhadap Keuntungan

Usaha, Jurnal Bisnis Manajemen, (Vol. 2 No 5 Agustus 2012) Hal 1-18. 21

Puteri, Hesi Eka& Rahmi., Efek Multiplier Zakat terhadap Pengembangan

Usaha Mikro. Islam dan Realitas Sosial, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2013. 22

Said, Zainal Abidin, Kebijakan Publik. Jakarta: (Yayasan Pancur Siwah,2004).

Hal. 34.

Pembinaan adalah kegiatan mendidik dan mengarahkan

orang lain agar memiliki pegangan dan arah untuk menuju yang

lebih baik. Dalam pembinaan terdapat pendampingan yang diberikan

kepada orang atau badan tertentu dalam menjalankan kegiatannya

tidak terkecuali pembinaan dalam menjalankan usaha sehingga

kegiatan usaha tersebut dapat berjalan dengan baik23

. Kelemahan

utama pelaku usaha adalah sesungguhnya tidak semata-mata pada

kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan

menjalankan usaha24

. Untuk itu melalui zakat produktif pada tahap

awal dimulai dengan mendidik Mustahik. Karena tidak mungkin

perubahan kondisi hidup dan penghidupan dapat berubah tanpa

dimulai dari perubahan mental Mustahik itu sendiri dan dapat

memberdayakan Mustahik sampai pada pengembangan usaha. Inilah

yang disebut peran pembinaan.

Dalam kegiatan penyaluran zakat produktif kepada Mustahik

perlu memperhatikan bahwa zakat yang didistribusikan hendaknya

memiliki potensi pengembangan usaha walaupun zakat tersebut

tergolong dana Qardhul Hasan yang tidak perlu dikembalikan oleh

Mustahik. Dana zakat yang diberikan kepada Mustahik sebagai

modal usaha perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan penyaluran

23

Hafidhuddin, Didin, Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta : Gema Insani.

Hal. 86. 24

Muhammad dan Ridwan Mas’ud. 2005. Zakat dan Kemiskinan Instrumen

Pemberdayaan Ekonomi Umat. (Yogyakarta: UII Press,2002), Hal. 127.

zakat. Dengan adanya pembinaan artinya memberi kesempatan bagi

Mustahik untuk menjadi Muzakki.

Permasalahan yang perlu dicermati oleh lembaga penyalur

zakat adalah bagaimana pihak yang membuat perencanaan dan

pengkoordinasian penyaluran zakat bagi para Mustahik yang

memiliki usaha produktif, juga memberikan pembinaan kepada

Mustahik, sehingga Mustahik memiliki harapan untuk juga menjadi

Muzakki baru masa yang akan datang25

.

Di Indonesia penghimpunan zakat mengalami perkembangan

karena sudah mulai tingginya kesadaran masyarakat muslim

Indonesia yang tergolong sebagai Muzakki. Selain itu untuk

menghimpun zakat dari masyarakat sudah ada lembaga dan program

yang mendukung penerimaan zakat yaitunya Badan Amil Zakat

(BAZ). Selain BAZ Pusat, di tingkat Provinsi, di tingkat Kabupaten/

Kota juga terdapat LAZ sehingga memberikan kemudahan

masyarakat untuk menyalurkan zakat mereka kepada yang berhak

menerima zakat. Potensi dana yang dihimpun oleh BAZ dan LAZ di

Indonesia baik ditingkat pusat, propinsi, maupun ditingkat Kab/

Kota dan LAZ cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari data yang

disajikan oleh Statistik Zakat Nasional berikut26

:

25

Syafii. Inu. Filsafat Pemerintahan, Mencari Bentuk Good Governance yang

Sebanarnya Secara Universal. Jakarta: (PT Perco,2001). Hal. 47-56 26

BAZNAS, Statistik Zakat Nasional, (Jakarta: Bagian SIM dan Pelaporan) h. 3

Tabel 1.1

PenghimpunanDana Zakat Instansi Pengelola Pengumpulan

BAZNAS Pusat 111,690,914,428

BAZNAS Provinsi 192,609,000,494

BAZNAS Kab/ Kota 3,311,745,042,024

LAZ 1,401,248,170,005

Total 5,017,293,126,950

Sumber: Publikasi Statistik Zakat Nasional, Mei 2017

Dana yang dihimpun oleh BAZ dan LAZ tersebut angka

terbesar dihimpun dari dana zakat. Hal ini dapat dilihat dalam tabel

berikut:

Tabel 1.2

Jenis Dana yang Dihimpun

Jenis Dana Terhimpun

Zakat

3,738,216,792,496

Infak/Sedekah

1,001,498,305,006

Dana Sosial Keagamaan Lainnya

277,336,514,452

Dana Lainnya

241,514,997

Total 5,017,293,126,950

Sumber: Publikasi Statistik Zakat Nasional, Mei 2017

Setiap tahunnya zakat yang dihimpun dan disalurkan

mengalami peningkatan akan tetapi tidak adanya tren penurunan

angka Mustahik zakat setiap tahunnya. Mustahik zakat yang

diharapkan mengalami penurunan dengan adanya bantuan dari

BAZNAS tidak memenuhi harapan. Hal ini dapat dibuktikan melalui

data statistik BAZNAS dimana pada tahun 2016 penyaluran zakat

untuk kegiatan ekonomi masyarakat pada wilayah kabupaten/ kota

sebesar 18,30% dan pada 2017 naik menjadi 20,33%. Hal ini

menandakan bahwa belum adanya perbaikan ekonomi bagi

Mustahik27.

Kewenangan kabupaten dan kota menjadi lebih besar sejak

dikeluarkannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah

daerah, UU Nomor 32 tahun 2004, dan UU Nomor 23 tahun 2014.

Dengan adanya UU ini diharapkan daerah mampu ikut berpartisipasi

dalam membuat dan menjalankan perencanaan yang berhubungan

dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah termasuk

didalamnya ikut dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat

masing-masing daerah.

Pemberlakuan UU ini merupakan sebuah tantangan, dimana

daerah lebih dituntut untuk mengembangkan kreatifitas lokal untuk

mewujudkan masyarakat mandiri sosial dan ekonomi, untuk

mencapai hal ini maka daerah harus melibatkan seluruh Stakeholder

sebagai langkah awal dan salah satu Stakeholder yang bisa

dilibatkan adalah lembaga Amil Zakat. Dengan adanya UU otonomi

daerah ini akan membantu lembaga Amil Zakat yang bergerak

terpusat untuk mendesentralisasikan segala kegiatan lembaga kepada

Amil di daerah kabupaten dan kota, oleh karena itu kabupaten Agam

27

BAZNAS, ......, SIMBA

menjadi salah satu kabupaten yang ikut dalam mewujudkan tujuan

nasional negara yaitunya menghapuskan kesenjangan sosial dan

ekonomi28

.

Kesenjangan sosial dan ekonomi merupakan masalah bagi

seluruh daerah di Indonesia termasuk di kabupaten Agam. Dimana

kabupaten Agam adalah salah satu daerah yang padat penduduk

dengan sumber daya melimpah akan tetapi belum dimanfaatkan

secara maksimal. Pemerintah kabupaten Agam memandang perlu

adanya program untuk mengatasi dan mengurangi kesenjangan

sosial dan ekonomi ini. Diperlukannya kebijakan yang spesifik untuk

menyentuh masyarakat ekonomi rentan miskin yang bersifat

kebijakan mikro, karena kebijakan makro pemerintah selama ini

hanya bisa dirasakan bagi masyarakat ekonomi menengah ke atas.

Melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten

Agam tahun 2005-2025 dalam mewujudkan visi misi jangka panjang

daerah kabupaten Agam melibatkan Badan Amil Zakat kabupaten

Agam untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan

pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan salah satu program

andalannya adalah program Agam makmur yang direalisasikan oleh

BAZ kabupaten Agam.

28

Singgalang, Berita Utama Daerah “ Aristo Munandar dalam Kepemimpinan

Agam” di akses 25 Juni 2016 jam 21.00, http//www.Kumpulan Koran.com

Tinjauan tentang potensi zakat di Kabupaten Agam Sumatera

Barat dari BAZNAS Agam pada tahun 2016 menghimpun zakat

sebesar Rp8,28 miliar. Dana zakat ini berasal dari aparatur sipil

negara (ASN), pegawai swasta, masyarakat, bagi hasil dari Bank

Pembangunan Daerah (BPBD) Syariah dan lainnya. Zakat ini telah

disalurkan sebesar Rp 8.267.242.100 untuk 6.188 Mustahik atau

orang yang berhak menerima zakat yang tersebar di 16 kecamatan.

Dana ini disalurkan untuk lima program dan berdasarkan kategori

Mustahik, salah satu program tersebut adalah program Agam

Makmur sebesar Rp1.604.132.000 untuk 835 orang Mustahik

produktif29

.

Tabel 1.3

Pendistribusian Zakat untuk Program Agam Makmur

Bulan Dana zakat yang

didistribusikan

Jumlah Mustahik penerima

Januari 51.190.000 30

Februari 53.525.000 23

Maret 170.405.000 93

April 148.745.000 82

Mei 185.150.000 98

Juni 98.495.000 57

Juli 87.270.000 47

Agustus 189.697.000 88

September 165.600.000 84

Oktober 118.500.000 67

November 185.035.000 93

Desember 150.520.000 73

Total 1.604.132.000 835

Sumber: BKU Baznas Kabupaten Agam Semester I dan II

29

http//www/Republika.co.id. diakses 26Januari 2018. 09.14 WIB.

Dari 835 Mustahik produktif sebanyak 679 Mustahik adalah

penerima zakat produktif kreatif dan 156 Mustahik adalah penerima

zakat produktif tradisional. 679 Mustahik penerima zakat produktif

kreatif adalah Mustahik yang dibentuk dalam kelompok-kelompok

usaha, Mustahik yang diberikan bantuan dalam jumlah besar karena

digunakan untuk membangun tempat usaha, dan Mustahik

diharuskan menggulirkan dana yang diberikan oleh BAZ dari satu

kelompok kepada kelompok lain. Sehingga Mustahik produktif

kreatif ini lebih bertanggung jawab dalam memanfaatkan bantuan

dari BAZ karena pembinaan dilakukan oleh pihak dari Amil Zakat

sendiri dan dari pihak swasta. Mustahik produktif kreatif ini oleh

BAZ kabupaten Agam direalisasikan di regional I wilayah Agam

barat. Berbeda dengan Mustahik produktif tradisional, dimana

Mustahik adalah orang perorang mandiri, Mustahik yang diberikan

bantuan dalam jumlah kecil dan digunakan untuk usaha produktif,

dan Mustahik tidak diwajibkan mengembalikan ataupun

mennggulirkan bantuan itu kembali kepada pihak lain, sehingga

dalam hal ini Mustahik produktif tradisional harus diberikan

pembinaan dari BAZ agar bantuan yang diberikan tepat sasaran

karena dana yang disalurkan bersifat Qardhul Hasan yang

menyebabkab Mustahik lepas tanggung jawab terhadap pemanfaatan

dana yang mereka terima. Mustahik produktif tradisional ini oleh

BAZ kabupaten Agam direalisasikan di regional II wilayah Agam

timur. Penyaluran zakat produktif tradisional ini dan kegiatan

pembinaaanya kepada Mustahik belum ada evaluasi terhadap

dampak yang dirasakan oleh Mustahik.

Berangkat dari paparan di atas, dengan melihat besarnya

angka zakat yang sudah dihimpun dan kemudian disalurkan maka

peneliti mencoba melakukan analisis lebih lanjut tentang pengaruh

zakat produktif tradisional dan pembinaan terhadap perkembangan

usaha. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang

berjudul “Pengaruh Penyaluran Zakat Produktif dan Pembinaan

terhadap Perkembangan Usaha”(Studi terhadap Mustahik

Program Agam Makmur).

1.2. Identifikasi Masalah

Di dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah yaitu

potensi pengumpulan zakat yang besar tersebut dalam

pemanfaatannya oleh para Mustahik menemui berbagai persoalan,

salah satunya adalah zakat yang didistribusikan untuk modal usaha

dan kemudian diterima oleh Mustahik untuk kegiatan produktif

seperti untuk menjalankan usaha mikro, oleh lembaga pendistribusi

dalam hal ini adalah BAZ belum ada evaluasi terhadap pembinaan

yang dilakukan kepada Mustahik. Sehingga belum terlihat dampak

zakat produktif yang disalurkan terhadap perkembangan usaha

Mustahik.

1.3. Pembatasan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini adalah melihat pengaruh

penyaluran zakat produktif tradisional terhadap perkembangan usaha

Mustahik program Agam Makmur dan bagaimana peran pembinaan

dalam mempengaruhi perkembangan usaha Mustahik program Agam

Makmur serta menguji seberapa besar pengaruh penyaluran zakat

produktif dan pemberian pembinaan secara bersama-sama

mempengaruhi perkembangan usaha.

1.4. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, ditarik rumusan

masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah zakat produktif berpengaruh terhadap perkembangan

usaha Mustahik penerima dana zakat produktif?.

2. Apakah pembinaan berpengaruh terhadap perkembangan usaha

Mustahik penerima zakat produktif?.

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui apakah zakat produktif berpengaruh terhadap

perkembangan usaha Mustahik penerima dana zakat produktif.

2. Mengetahui apakah pembinaan berpengaruh terhadap

perkembangan usaha Mustahik penerima dana zakat produktif.

1.6. Manfaat Hasil Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat,

baik berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1.6.1 Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan

bahwa zakat produktif dan pembinaan memberikan pengaruh

terhadap perkembangan usaha.

1.6.2 Manfaat Praktis:

1. Sebagai sumbangan pikiran bagi lembaga pengelola zakat

dalam hal penditribusian zakat.

2. Memberikan masukan kepada Mustahik agar tumbuh

pemahaman, kemauan, kesadaran, dan kemampuan

dalam menggunakan zakat untuk membiayai berbagai

jenis usaha produktif dalam rangka pengembangan usaha.

3. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

4. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis

terkait zakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Zakat

Zakat bermakna senang atau mewah, tumbuh atau

berkembang, bersih atau menjadikan baik, dan memuji terhadap zat

yang memberikan. Zakat pada hakikatnya mengandung pengertian

perubahan dari satu keadaan statis, pasif, dan negatif menjadi satu

keadaan dinamis, aktif, dan positif. Zakat dapat memberikan

kesenangan lahir dan batin, mejadikan harta yang dizakatkan itu

kembali bertambah, membersihkan harta dari yang bukan haknya,

dan zakat membantu memperbaiki manusia secara akhlak dan

moralnya baik kepada yang berzakat maupun kepada yang

menerima zakat30

.

Sebagian ulama mengatakan bahwa zakat ialah nama bagi

hak Allah SWT, yang dikeluarkan untuk yang berhak

menerimanya. Dinamakan zakat karena didalamnya terdapat

harapan untuk memperoleh ketenangan hati dalam menggunakan

harta, didalamnya bermanfaat untuk membersihkan diri dan jiwa

dari nafsu, dan didalamnya penuh dengan kebaikan yang bisa

dirasakan oleh semua manusia31

.

30

Fahruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia, Malang: UIN Malang

Press, 2008, cet-1, hlm. 13 31

Ahmad Nashiruddin Savid, Efektifitas Zakat Produktif dalam Pemberdayaan

Ekonomi Mustahik, FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1, Februari 2017, hlm.

92-108

Islam merupakan agama yang Rahmatan Lil „Alamiin, yaitu

Islam adalah agama rahmat bagi alam. Memberikan perhatian yang

lebih terhadap kehidupan umatnya, baik kehidupan sosial

kemasyarakatan maupun kehidupan perekonomian umat guna

untuk mencapai umat Islam yang sejahtera. Sebagai bentuk

kepedulian Islam ini, Islam menghadirkan lembaga zakat32

.

Menurut Yusuf Al-Qardawi zakat adalah suatu nama yang

diberikan pada bahagian tertentu dari harta benda yang dimiliki

seseorang yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk orang-

orang yang berhak menerimanya33

. Yang menjadi inti dari

pengertian ini adalah zakat merupakan sebutan bagi kebahagian

tertentu dari harta yang dikeluarkan, sebagai salah satu kewajiban

yang telah difardukan oleh Allah SWT yang diperuntukkan bagi

orang–orang yang berhak menerimanya.

Zakat diartikan sebagai sesuatu yang membawa kepada yang

bersih dan menghidari perbuatan keji dan munkar dalam hal rahmat

Allah SWT yang diberikan kepada orang-orang yang Islam dan

beriman. Jika bukan karena rahmat dari Allah SWT maka segala

karunia Allah SWT tidak akan didapatkan oleh seluruh makhluknya,

jikapun ada karunia dari Allah SWT maka tidak akan ada pada diri

32

Moh. Hidayat, An Introduction To The Sharia Economic, (Jakarta: Zikrul

Hakim, 2010) Hal. 221-225. 33

Moh Hidayat, .... hlm 221-225.

seorang beriman bersih dari perbuatan kikir dan tamak tanpa rahmat

dari Allah SWT34

.

Terdapat beberapa definisi terkait dengan zakat dari empat

madzhab sebagai berikut35

:

1. Menurut Imam Maliki bahwa zakat yaitu mengeluarkan

sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai

nishabnya harta kepada orang berhak menerima, jika

kepemilikan atau haul genap satu tahun telah sempurna,

selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.

2. Menurt Imam Hanafi memberikan definisi bahwa zakat

adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta

tertentu kepada orang tertentu.

3. Menurut Imam Syafi’i zakat yaitu nama untuk barang yang

dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu.

4. Menurut Imam Hambali zakat yaitu hak yang wajib

dikeluarkan pada harta tertentu kepada kelompok tertentu

yang dikeluarkan pada waktu tertentu.

34

WWW.Rumah zakat.ac.id. Mensejahterahkan Umat Dengan Zakat. Diakses 1

November 2017. 35

Ahmad Nashiruddin Savid,....., hlm. 92-108.

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu

kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi

mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S At-

Taubah ayat 103).

Definisi dari pemikiran ekonomi Islam terkait dengan zakat

di tuangkan dalam beberapa peraturan pemerintah antara lain36

:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Zakat.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

2014 tetang Pelaksanaan Undang undang Nomor 23 Tahun

2011 tentang Pengelolaan Zakat.

3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 114

Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat

Nasional Provinsi.

4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Ayat Alquran banyak menjelaskan tentang zakat, beberapa

diantaranya adalah Q.S At-Taubah ayat 103, Q.S Albaqarah ayat 43,

dan Q.S Albaqarah ayat 83 yang berbunyi:

36

Ahmad Nashiruddin Savid,....., hlm. 92-108.

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil

(yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat

kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim,

dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik

kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.

kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian

kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. (Q.S

Albaqarah ayat 83)

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat itu membersihkan diri

orang yang berzakat dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan

kepada harta benda dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan

dalam hati mereka yang berzakat dan memperkembangkan harta

benda mereka. Harta benda itu berkembang meskipun tidak lagi

berada ditangan pemiliknya. Islam tidak menginginkan harta itu

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta

orang-orang yang ruku'. (Q.S Albaqarah ayat 43)

bertumpu pada tangan tertentu saja, akan tetapi Islam menginginkan

harta itu juga beredar kepada tangan yang lain yang membutuhkan.

Jika harta hanya berada pada satu tangan maka akan terjadi

kepincangan dalam masyarakat dan akan menimbukan

ketidakstabilan ekonomi dan kecemburuan sosial masyarakat. Inilah

yang menjadi landasan fungsi eksternal zakat.

2.1.2 Tujuan Zakat

Adapun beberapa tujuan zakat, antara lain37

:

1. Kepada yang menerima zakat, zakat akan membantu

mengatasi kesulitan-kesulitan hidup terutama kesulitan sosial

dan ekonomi.

2. Membangun tali silaturrahmi antara yang berzakat dengan

yang menerima zakat.

3. Menghilangkan sifat kikir dan tamak harta bagi orang yang

bezakat dan menumbuhkan rasa syukur terhadap orang yang

menerima zakat.

4. Menghilangkan kecemburuan sosial dari hati orang- orang

miskin.

5. Menyamakan derajad kemanusiaan.

6. Menumbuhkan rasa kepedulian.

7. Mendidik manusia untuk berdisplin menunaikan kewajiban

dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

37

Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf , Pedoman Zakat (4), (Jakarta:

Departemen Agama, 1982), hlm. 27- 28.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

Tentang Pengelolaan Zakat pada BAB II Pasal 3 Tentang Tujuan

Zakat di jelaskan adalah38

:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam

pengelolaan zakat.

2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Kesenjangan penghasilan rezki dan mata pencaharian

diantara umat manusia adalah hal yang tidak bisa ditolak karena ini

merupakan sunnat Allah SWT agar kehidupan berjalan seimbang.

Untuk mengurangi kesenjangan tersebut harus ada campur tangan

Allah SWT, yaitu dengan mewajibkan zakat kepada orang yang

berharta untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya .

dengan zakat kesenjangan sosial dapat dikurangi dan sekaligus

menumbukan tenggang rasa dikalangan umat39

.

Zakat berperan positif dalam mendistribusikan pendapatan

dan kekayaan dalam masyarakat muslim. Zakat dapat meningkatkan

produktifitas. Dalam pemahaman ekonomi zakat bisa menjadi modal

berputar diantara masyarakat sehingga menjadi daya dorong untuk

pebaikan perputaran ekonomi dalam masyarakat. Alokasi dan

stabilisasi dana zakat dalam perekonomian dapat diekspresikan

dalam bentuk alat atau instrumen dimana dalam penditribusiannya

38

http//www. Kumpulan UU Kementerian Agama RI. Diakses Mei 2019. 39

S.B.Irfan, Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan. Jurnal

Pemikiran dan Gagasan, 2009, Vol II.

tidak hanya diberikan dalam bentuk barang konsumsi saja melainkan

juga dalam bentuk barang produksi untuk peningkatan kualitas kerja

masyarakat40

.

Zakat dapat juga membina Akhlaqul Karimah karena melalui

zakat tercipta sikap saling tolong-menolong. Artinya zakat

mempunyai nilai ekonomis yang dapat memperkecil jurang pemisah

antara sikaya dengan simiskin, meningkatkan taraf ekonomi lemah

dimana dana zakat dapat dijadikan sebagai modal perdagangan,

penanaman investasi, dan lain-lain41

.

Peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan

kemiskinan. Akan tetapi, juga bertujuan untuk mengatasi

permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya42

. Pada sejarah

pemerintahan khalifah Umar Ibn Khattab, zakat merupakan sumber

pemasukan Negara Islam selain Pajak, sehingga zakat mempunyai

peran yang sangat penting dalam ekonomi Islam43

.

Zakat dalam konsep syariat Islam adalah untuk membantu

tanpa memerlukan jaminan dalam bertransaksi. Hal ini diharapkan

akan terjadinya perubahan untuk berusaha mengubah kehidupannya

menjadi sejahtera, sehingga pada masa mendatang mereka menjadi

Muzakki dan tidak lagi menjadi Mustahik. Selain melalui produk-

40

Azyumardi, Azra, Kajian Tematik Alquran tentang Fiqih Ibadah, Bandung:

Angkasa. 2008, Hal 207. 41

Azyumardi, Azra, .... Hal 232. 42

Qardhawi, Y. A, Hukum Zakat. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa 2008, Hal.

89-92. 43

Ali, Ridho, Zakat dalam perspektif Islam, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 7 No. 1, Januari

2014

produk perbankan syariah maka zakat dapat menjadi salah satu

sarana dalam menerapkan produk ekonomi Islam secara murni.

Penyaluran modal dari dana zakat yang terkumpul dapat diberikan

kepada perorangan maupun kelompok dalam bentuk modal usaha.

Dengan cara ini, lembaga zakat tengah mendorong agar kegiatan

ekonomi masyarakat dapat berkembang dan menciptakan

kesejahteraan.

Sementara itu golongan yang memiliki hak untuk menerima

zakat adalah44

:

1. Orang fakir yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk

memenuhi penghidupannya.

2. Orang miskin yang tidak cukup penghidupannya dan dalam

keadaan kekurangan.

3. Pengurus zakat yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan

membagikan zakat.

4. Muallaf yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru

masuk Islam dan imannya masih lemah.

5. Memerdekakan budak, dalam konteks ini mencakup juga

untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang

kafir.

6. Orang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan

maksiat. dan untuk memelihara persatuan umat Islam.

44

Muhammad Ridwan Mas’ud, Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan

Ekonomi Umat, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 122-124.

7. Keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. mencakup

juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan

sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat,

dan mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

2.1.3 Prinsip zakat

Dalam penghimpunan maupun dalam penyalurannya zakat

memiliki prinsip-prinsip di antaranya ialah45

:

1. Zakat dihimpun dan disalurkan karena nilai-nilai keyakinan

dalam agama bahwa dengan membayar zakat seorang muslim

telah memenuhi nilai-nilai keimanannya dan sempurna

ibadahnya.

2. Zakat dihimpun dan disalurkan karena menciptakan

pemerataan dan keadilan dengan membagi kekayaan yang

telah diberikan Allah SWT kepada yang membutuhkan.

3. Zakat dihimpun dari harta benda yang telah mencapai masa

satu tahun karena masa satu tahun dianggap benda tersebut

telah menghasilkan.

4. Zakat dihimpun dari, oleh, dan kepada orang yang sehat

jasmani dan rohaninya.

5. Zakat dihimpun dipungut kepada orang yang bebas.

45

Azyumardi, Azra, .... Hal 232.

6. Zakat dihimpun dan disalurkan dengan etika dan kewajaran

dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan.

2.1.4 Hikmah Zakat

Banyak hikmah dan manfaat dibalik perintah berzakat di

antaranya ialah46

:

1. Zakat menumbuhkan sifat dermawan sehingga

menghilangkan sifat pelit dan kikir.

2. Zakat dapat menguatkan hubungan sesama manusia dan

menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.

3. Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi

kemiskinan.

4. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran karena zakat

dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.

5. Zakat dapat menghilangkan kesenjangan hidup dari orang-

orang miskin terhadap orang kaya.

6. Zakat dapat menumbuhkan perekonomian umat.

2.1.5 Zakat Produktif

Diperbolehkan melakukan ijtihad dalam pendistribusian

zakat berdasarkan kebutuhan Mustahik atau berdasarkan

kebermanfaatan zakat tersebut bagi Mustahik. Dalam pembagian dan

pendistrbusian zakat kepada para Mustahik dengan cara

mendahulukan satu kelompok dari yang lainnya berdasarkan

46

Azyumardi, Azra, .... Hal 232.

kebutuhan kemudian memberikan bagian yang lain pada waktu

berikutnya. Jika zakat masih tersisa maka boleh diproduktifkan agar

manfaatnya bisa dirasakan oleh para Mustahik secara luas47

.

Tujuan utama dari pembagian zakat adalah untuk

kemashlahatan Mustahik dan memproduktifkan zakat pada usaha

merupakan Mashlahah „Ammah maka memproduktifkan zakat

adalah mubah. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang

Penyaluran zakat, dijelaskan salah satunya zakat untuk usaha

produktif adalah48

:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam

rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas

umat.

2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana

dimaksud pada Undang-Undang dilakukan apabila kebutuhan

dasar Mustahik telah terpenuhi.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak

penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat dalam pendayagunaan

dana zakat. Hal tersebut tertuang di dalam keputusan Menteri Agama

RI No. 581 tahun 1999 tentang pengelolaan dana zakat.

Pendayagunaan dan pengelolaan dana zakat berbasis sosial dan

berbasis pengembangan ekonomi. Pendayagunaan dan pengelolaan

47

Ridwan, M, Manajemen BMT. Yogyakarta: UII Press, 2005, Hal 207-208 48

Wulansari.Sintha Dwi., Achma Hendra Setiawan, SE.,Msi. Analisis

Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Usaha Mikro. Diponegoro Jurnal Of Economics.

Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014, Halaman 1-15. http://ejournal-

s1.undip.ac.id/index.php/jme ISSN Online: Lembaran 2337-3814.

zakat dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada

Mustahik dengan melibatkan Mustahik sasaran dalam

pengembangan dana zakat. Pendayagunaan dan pengelolaan dana

zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif yang

diharapkan hasilnya dapat memperbaiki sosial ekonomi

masyarakat49

.

Inti dari penyaluran zakat produktif adalah untuk

memberikan manfaat yang lebih luas dan mensejahterakan umat dari

pada penditribusian konsumtif. Sejahtera bukan hanya terpenuhi

kebutuhan pokok saja tetapi membuat umat tidak bergantung hidup

kepada dana zakat dan berdaya. Untuk menjadikan masyarakat

berdaya maka zakat harus didistribusikan secara produktif. 50

.

Implikasi zakat produktif adalah memenuhi azas manfaat

bagi Msutahik. Dengan kata lain zakat produktif menjaga ekonomi

sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Zakat menjadikan

masyarakat tumbuh dengan baik dan zakat dapat mendorong

perekonomian.

Pendayagunaan zakat harus memberikan pengaruh positif

bagi Mustahik, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi

ekonomi, Mustahik sebisa mungkin dapat mandiri dan hidup secara

layak, sedangkan dari sisi sosial, Mustahik dapat hidup sejajar

49

keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 tentang pengelolaan dana

zakat. 50

Asnaini, S.Ag, M.ag, Zakat Produktif dalam Persfektif Hukum Islam,

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1, hal.64

dengan masyarakat lain. Oleh karena itu, zakat tidak hanya

didistribusikan untuk keperluan konsumtif semata dan hanya bersifat

Charity tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat

edukatif untuk membawa Mustahik menjadi Muzakki.51

.

Zakat produktif yang diterima Mustahik, Mustahik dapat

membuka dan menjalankan suatu usaha yang dapat memberikan

pendapatan bagi Mustahik. Zakat produktif adalah pemberian zakat

yang dapat membuat Mustahik menghasilkan sesuatu secara

berkelanjutan. Dengan kata lain zakat dimana harta atau dana zakat

yang diberikan kepada para Mustahik tidak dihabiskan akan tetapi

dikembangkan dan digunakan untuk membantu memenuhi

kebutuhan hidup secara terus menerus dan pada akhirnya tidak

menggantungkan diri kepada bentuk bantuan apapun52

.

Zakat produktif terbagi dua, yaitu:

a. Produktif tradisional, yaitu zakat barang-barang produktif

tradisional, seperti kambing, sapi, mesin jahit, dan barang modal

lainnya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat

mendorong menciptakan suatu usaha53.

b. Produktif kreatif dalam bentuk pemberian modal bergulir baik

untuk bantuan sosial seperti membangun sarana sekolah, sarana

kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha

51

Muhammad dan Ridwan Mas’ud, Zakat dan Kemiskinan Instrumen

Pemberdayaan Ekonomi Umat. (Yogyakarta: UII Press, 2005), Hal. 135. 52

Isnaini,Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta:Pustaka

Pelajar, 2008), hlm.63 53

Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf, hal. 63

untuk membantu bagi pengembangan usaha para pedagang atau

pengusaha kecil54.

Sistem penyaluran zakat di Indonesia dibagi menjadi tiga,

yaitu55

:

a. Penyaluran murni

Zakat disalurkan untuk hibah konsumtif dan santunan atau

kegiatan karitatif langsung. Pada sistem ini penyaluran zakat murni

dan berorientasi dana sampai kepada Mustahik.

b. Semi Pendayagunaan

Zakat digunakan untuk kegiatan kegiatan pengembangan

sumber daya manusia (SDM). Orientasi pada tahap semi

pendayagunaan ini selain sampainya dana ke Mustahik juga adalah

orientasi manfaat dana bagi Mustahik.

c. Pendayagunaan

Zakat disalurkan pada kegiatan ekonomi produktif. Orientasi

dari tahap pendayagunaan adalah perkembangan usaha produktif

Mustahik.

Model sistem pengelolaan zakat secara produktif terbagi tiga

yaitu56

:

54

Hamka, Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat,

Kementrian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat 2012, hal. 68 55

Didin dan Juwaini, Membangun Peradaban Zakat, Jakarta:BAZNAS, 2006, hlm.

72 56

Muhammad Ridwan Mas’ud,...., hlm. 22-124.

1. Surplus Zakat Budget.

Merupakan zakat yang pendistribusiannya digunakan dalam

pembiayaan usaha-usaha produktif. Dimana dalam pelaksanaannya,

zakat diserahkan oleh Muzakki kepada Amil dan kemudian oleh

Amil dikelola menjadi dua bentuk yaitu bentuk sertifikat dan uang

tunai selanjutnya sertifikat diberikan kepada Mustahik. Uang tunai

yang diterima Mustahik tersebut selanjutnya digunakan dalam

menjalankan usaha. Model ini diharapkan dapat membantu usaha

berkembang dan menyerap tenaga kerja dari golongan Mustahik

lainnya.

2. In Kind

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana alokasi dana

zakat yang akan didistribusikan dalam bentuk alat-alat produksi

seperti mesin ataupun hewan ternak yang dibutuhkan untuk berusaha

atau berproduksi.

3. Revolving Fund

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana Amil

memberikan pinjaman dana zakat kepada Mustahik. Tugas Mustahik

adalah menggunakan dana pinjaman tersebut untuk usaha dan dapat

mengembalikan sebagian atau seluruh dana yang dipinjam tersebut

dalam kurun waktu tertentu. Setelah dana tersebut di kembalikan

kepada Amil, kemudian Amil menggulirkan dana tersebut kepada

mustahik lainnya.

Dasar hukum zakat produktif dalam hadits yang diriwayatkan

oleh Muslim:

Artinya: „‟Ambilah dahulu, setelah itu milikilah

(berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang

datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak

membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan

mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan

nafsumu‟‟. HR Muslim.

2.1.6 Pembinaan

Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan

secara efektif dan efisien terhadap suatu kegiatan untuk memperoleh

hasil yang diharapkan. Pembinaan merupakan proses, cara membina,

dan tindakan yang dilakukan untuk merubah suatu kondisi kepada

kondisi yang lain dan lebih baik. Pembinaan pada dasarnya adalah

aktivitas yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur

secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan, dan

mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk

mencapai tujuan57.

Pembinaan usaha berdasarkan Peraturan Menteri Badan

Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 adalah kegiatan

57

http://www.artikata.com/arti-360090-pembinaan.html, diakses 18 Januari 2018.

memberikan bimbingan dan bantuan perkuatan untuk

menumbuhkan, meningkatkan, dan memberdayakan kemampuan

usaha menjadi tangguh dan mandiri58

.

Pembinaan usaha lebih lanjut dijelaskan dalam bentuk

pelatihan dan pengawasan terhadap jalannya usaha terutama dalam

pengelolaan modal usaha. Hal ini dilakukan untuk memberikan

pemahaman kepada pelaku usaha tentang pentingnya meningkatkan

kemampuan usaha sehingga sedapat mungkin mampu

mengembangkan usaha kearah yang lebih baik.

Pembinaan berarti arahan untuk memperbaharui usaha,

tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan

berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik59

. Pembinaan

adalah berbagai macam upaya peningkatan kemampuan pengusaha

atau pengrajin industri kecil dalam aspek usaha sehingga mampu

mandiri60

.

Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan

oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian

bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan

meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang

58

Simanjuntak. Payaman, Menanggulangi pengangguran melalui pengembangan

Usaha Mandiri Dan Usaha Kecil. Jakarta: Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI, 2003. 59

Gouzali Saydam. 1996. Manajemendan Bawahan. Jakarta : Djambatan, hlm.

408 60

Suryana. 2003. Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju

Sukses. Jakarta: Salemba Empat,hlm.4

tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha

menengah61

.

Perkembangan usaha Mustahik tidak bisa diharapkan hanya

dari dalam diri Mustahik, akan tetapi perlu pembinaan-pembinaan

dari pihak yang ahli dalam bidang usaha baik dari segi keuangan

maupun dalam pelaksanaan usaha, sehingga diharapkan Mustahik

zakat bisa meningkatkan produktifitasnya dalam mengelola dana

zakat yang diterimanya.

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina.

Pembinaan adalah proses, pembuatan, pembaharuan, usaha dan

tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan

berhasil guna baik. Segala usaha, ikhtar, dan kegiatan tersebut

berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta

pengendalian segala sesuatu secara terarah62

.

Dalam pembinaan terdapat unsur tujuan materi, proses, cara,

pembaharuan, dan tidakan. Selain itu untuk melaksanakan kegiatan

pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian

(pelaksanaan), dan pengendalian (monitoring dan evaluasi). Secara

operasional yang dimaksud kegiatan pembinaan dalam tulisan ini

meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian

(monitoring dan evaluasi).

61

Undang-undang Republik Indonesia, No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Jakarta: Lembaran Negara 62

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:

Balai Pustaka, 2001).

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1998 dijelaskan

pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha

dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan penyuluhan untuk

menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi

usaha yangtangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha

menengah63.

Zakat bukan pemberian yang bersifat ala kadarnya yang

berakses pada sikap ketergantungan. Yang dibutuhkan masyarakat

kurang mampu bukan hanya bantuan dalam bentuk uang saja namun

mereka butuh pembinaan secara materil, moral, rohani, dan

pengetahuan64

. Tujuan dari pembinaan dan juga dapat dirumuskan

pendidikan nasional, yang juga terkait dengan upaya meningkatkan

kualitas manusia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kapada

Tuhan yang Maha Esa (YME), berbudi pekerti luhur,

berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil,

berdisiplin, ber etos kerja, profesional, bertanggung jawab dan

proaktif serta sehat jasmani dan rohani65

.

63

Sentot, Harman Glendoh,Pembinaan dan Pengembangan Usaha

Kecil.http://puslit.petra.ac.id/journals/management/Jurnal Manajemen & Kewirausahaan

Vol. 3, No. 1, Maret 2001: 1 - 13 64

Azyumardi, Azra, hal 234. 65

Soesarsono Wijandi.1988. PengantarKewiraswataan. Bandung: Sinar Baru.

Hal. 23, 24, 33.

Pembinaan terdiri dari sub variabel yaitu: pengetahuan,

keterampilan, kemampuan, dan motivasi. Dari sub variabel ini

dikembangkan lagi menjadi indikator dari setiap sub-sub tersebut

dapat diuraikan sebagai berikut66

:

1. Pengetahuan.

Pengetahuan diartikan sebagaidasar yang harusdiketahui dan

diterapkan dalam menjalankan usahadan meningkatkan usaha yang

ada.Indikator yang mempengaruhi pengetahuanyaitu:

a. Knowing your business, mengetahui usaha apa yang

akandilakukan.

b. Knowing the basic business management, mengetahui dasar-

dasar pengelolaan bisnis.

c. Knowing how to compete, mengetahui strategi atau cara

bersaing.

2. Keterampilan.

a. Keterampilan berarti kemampuan untuk

mengoperasikansuatu pekerjaan secara mudahdan cermat.

Indikator yang mempengaruhi keterampilan yaitu:

b. Conceptual Skill, kemampuan untuk merumuskan tujuan,

kebijakan, dan strategi usaha.

c. Human Skill, keterampilan memahami, mengerti,

berkomunikasi, dan berelasi.

66

Suryana. 2003. Kewirausahaan. Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju

Sukses. Jakarta: Salemba Empat. Hal 46.

3. Kemampuan.

Kemampuan adalah kapasitas seseorang dalam melakukan berbagai

macam pekerjaan. Indikator yang mempengaruhi kemampuan yaitu:

a. Kemampuan merumuskan tujuan usaha.

b. Kemampuan untuk mengatur waktu dan membiasakan diri

untuk selalu tepat waktu dalam segala tindakan melalui

kebiasaan yang selalu tidak menunda pekerjaan.

4. Motivasi.

Seseorang memiliki minat berwirausaha karena suatu motif tertentu

yaitu motif berprestasi (achievementmotive). Indikator Motivasi

yaitu:

a. Kebutuhan berprestasi wirausaha.

b. Kebutuhan untuk ingin mengetahui sesuatu yang belum

pernah diketahui sebelumnya.

c. Kebutuhan untuk berafiliasi.

2.1.7 Perkembangan Usaha

Perkembangan usaha adalah suatu kondisi yang

menggambarkan perubahan keadaan usaha tersebut67

. Tolak ukur

perkembangan usaha haruslah merupakan parameter yang dapat

diukur sehingga dapat di evaluasi. Semakin konkret tolak ukur itu

67

Purdi E Chandara, Trik Sukses Menuju Sukses, Gafika Indah, Yogyakarta, 2000,

hlm,121

semakin mudah bagi semua pihak untuk memahaminya dan

memberikan kebijakan68

.

Pekembangan usaha merupakan gambaran dari kemampuan

suatu usaha dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya.

Karena zakat produktif merupakan bentuk pemberian bantuan jangka

pendek kepada Mustahik untuk menjalankan usahanya, maka perlu

dilakukan penilaian terhadap kinerja usaha yang dijalankan Mustahik

agar tercapai tujuan pemberian zakat produktif tersebut. Penilaian

kinerja ini menjadi salah satu penentu perkembangan usaha yang

dijalankan Mustahik.

Perkembangan usaha merupakan kondisi yang diharapkan

dalam berjalannya sebuah usaha69

. Perkembangan ekonomi

Mustahik berbasis zakat produktif yakni kondisi yang diharapkan

dengan jalan memperkuat atau meningkatkan keberdayaan Mustahik

dalam bidang ekonomi yakni dalam rangka memenuhi kebutuhan

sehari-hari, baik sandang, pangan, maupun papan70

.

Economically Active Poor atau usaha mikro oleh World

Bank memiliki peran strategis dalam mengurangi tingkat

ketimpangan ekonomi. Masyarakat yang bergerak pada kegiatan

ekonomi rumah tangga dianggap tidak memiliki potensi dana oleh

68

Moh. Sholeh, Analisi Strategi Inovasi dan Dampaknya terhadap Kinerja

Perusahaan, UNDIP, Semarang, 2008, hlm. 25 69

Umroatun Khasanah, Menejemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan

Ekonomi umat, Malang UIN maliki press, 2010, h. 198 70

Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis

Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, PT Refika Aditama, Bandung,

2005, h.56

lembaga keuangan formal, sehingga menyebabkan laju

perkembangan ekonominya terhambat pada tingkat lokal saja.

Kelompok usaha ini dinilai tidak layak bank (Not Bankable) karena

tidak memiliki agunan, serta diasumsikan kemampuan

mengembalikan pinjamannya rendah, kebiasaan menabung yang

rendah, dan mahalnya biaya transaksi. Akibat asumsi tersebut, maka

akses dan fasilitas dari para pelaku usaha ini terhadap sumber

keuangan formal rendah, sehingga kebanyakan mereka

mengandalkan modal apa yang mereka miliki71

. Disinilah peran

zakat produktif untuk perkembangan usaha Mustahik. Zakat

produktif memiliki potensi untuk pemberdayaan ekonomi

masyarakat dengan mengembangkan usaha yang dijalani oleh

Mustahik penerima zakat produktif. Zakat produktif mendorong

Mustahik untuk mendayagunakan sumber dayanya bagi

pengembangan usahanya.

Dalam penyaluran zakat harus diarahkan kepada hal-hal yang

bersifat peningkatan kualitas hidup jangka panjang, seperti

penyaluran pada kegiatan produktif inovatif untuk mendidik

Mustahik menjadi pencipta lapangan kerja, bukan pencari kerja72

.

Melalui perkembangan suatu usaha menjadi cara untuk

menentukan pilihan dan memberikan keputusan untuk mengkaji

71

Wulansari. Sintha Dwi., Achma Hendra Setiawan, SE.,Msi. Analisis Peranan

Dana Zakat Produktif Terhadap Usaha Mikro. Diponegoro Jurnal Of Economics. Volume

3, Nomor 1, Tahun 2014, Halaman 1-15. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme ISSN

Online: 2337-3814. 72

Azyumardi, Azra, hal 236.

kinerja usaha tersebut karena kinerja merupakan hasil yang dicapai

setelah dilakukan tindakan terhadap usaha tersebut. Diketahuinya

kinerja usaha yang dijalankan membantu untuk memprediksi masa

depan dan yang lebih penting menjadi titik awal untuk

merencanakan tindakan yang akan mempengaruhi peristiwa dimasa

depan73

.

Kinerja adalah proses untuk menetapkan apa yang harus

dicapai dan bagaimana cara mencapai tujuan usaha. Mengelola dan

menyusun strategi pengembangan usaha melalui suatu strategi yang

dapat sampai kepada sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu

tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang74

.

Kinerja (performance )adalah tentang bagaimana mengelola

usaha untuk mencapai tujuan usaha. Keberlangungan hidup suatu

usaha ditentukan oleh kinerja usaha. Dengan demikian kinerja

berorientasi kepada proses dan hasil kerja75

. Kinerja juga diartikan

sebagai hasil kerja dan prestasi kerja yang mempunyai hubungan

kuat dengan tujuan strategis usaha, kepuasan, dan memberikan

dampak ekonomi76

73

Al-Masyiqah. Khalid Bin Ali. 200. Fiqih Zakat Kontemporer. Cet. 1.

Terjemahan oleh Aan Wahyudin. Yogyakarta. Samudra Ilmu. 74

Wibowo, Manajemen Kinerja, (Jakarta: PT. R aja Grapindo Persda, 2013), hlm.

56 75

Wibowo .... , hlm. 1 76

Wibowo..., hlm. 2

Kinerja merupakan hasil dari pelaksanaan suatu pekerjaan,

baik yang bersifat fisik atau non fisik. Hubungan kinerja dengan

usaha adalah membantu usaha dalam mencapai target usaha yaitu

usaha tersebut dapat berkembang dan memiliki keunggulan

kompetitif ditengah persaingan usaha. Kinerja merupakan suatu

kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak

tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil usaha serta

mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan

operasional. Kinerja merupakan cerminan kemampuan dari suatu

usaha dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya, selain itu

kinerja dapat menjadi motivasi pelaku ekonomi untuk berkembang77

.

Dari beberapa pengetian di atas maka penulis dapat menarik

satu kesimpulan bahwa kinerja merupakan gambaran mengenai

tingkat pencapaian suatu usaha yang dilaksanakan, dimana usaha

tersebut diberikan perlakuan yang sesuai, mempunyai tolak ukur,

dan menjadi penentu perkembangan usaha. Dengan adanya penilaian

kinerja maka akan membantu pelaku ekonomi bersama pihak terkait

lainnya untuk memperbaiki strategi kedepannya.

77

Wibowo,.... hlm. 10

Penilaian kinerja merupakan proses, cara menilai, dan sistem

pengukuran pelaksanaan suatu usaha kemudian dilakukan evaluasi

mengenai pelaksanaan kerja dan mengevaluasi kebijakan yang

dijalankan78

. Sistem pengukuran kinerja merupakan sebuah tatanan

pengukuran berdasarkan aturan dan prosedur tertentu untuk

mencakup, mengkompilasi, mempresentasikan, dan

mengkomunikasikan data dalam sebuah kombinasi yang

mencerminkan kunci kinerja dan karakteristik dari proses yang

cukup efektif memungkinkan analisis intelektual sebagai panduan

untuk mengambil tindakan yang diperlukan79

.

Pengukuran kinerja merupakan hal penting dalam proses

evaluasi dan pengendalian usaha. Suatu usaha yang tidak dilakukan

penilaian kinerja maka usaha tersebut akan sulit menentukan

langkah kedepannya terutama dalam menetapkan keputusan dalam

menjalankan usaha. Suatu kebijakan yang tidak mempunyai nilai

akan cenderung menyimpang keluar dari tujuan yang diharapkan.

Pengukuran kinerja merupakan perbandingan hasil yang telah

dicapai dengan hasil yang diharapkan80

.

78

KBBI, 2006, Istilah Lengkap Bahasa Indonesia,Jakarta: Gramedia. Hlm. 213 79

Dermawan, Wibisono, Manajemen Kinerja (Konsep, desain, dan teknik

meningkatkan daya saing perusahaan), Jakarta: Erlangga, 2006, hlm. 5 80

Sudarto, 2011, Meningkatkan Kinerja Perusahaan Jasa Konstruksidi Indonesia

(Aplikasi KBMS), Jakarta: Ghassan Cipta Media, hlm. 17

Tolak ukur perkembangan usaha dapat dilihat dari perubahan

kondisi materil yaitu kondisi keuangan usaha dan non materil yaitu

kondisi sosial pelaku usaha. Tolak ukur perkembangan usaha dilihat

dari perubahan kondisi keuangan usaha salah satunya melalui

pendapatan, laba usaha, dan kenaikan laba usaha dari waktu ke

waktu dalam periode tertentu. Meningkatkan kondisi keuangan

adalah tantangan besar bagi para pelaku usaha terutama bagi usaha

skala kecil yang dijalankan oleh Mustahik zakat81

.

Suatu usaha dikatakan dapat berkembang dengan melihat

beberapa perubahan kondisi sosial usaha yang terjadi diantaranya82:

a. Adanya inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah

terjadi pengembangan produk.

b. Adanya hubungan kemanusiaan yang akrab dalam usaha

kecil.

c. Adanya kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup

banyak.

d. Adanya fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri

terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat.

e. Adanya peranan kewirausahaan.

81

Moh. Sholeh, hlm. 31 82

Partono, Titik Sartika & Soejodono, Abd. Rachman, Ekonomi Skala Kecil/

Menengah & Koperasi. Ghalia Indonesia, 2002.

Perubahan kondisi keuangan suatu usaha mengiringi kinerja

suatu usaha yang dijalankan. Kinerja berpengaruh besar untuk

menunjang perkembangan usaha. Jika kinerja usaha baik maka dapat

dikatakan usaha tersebut berkembang, namun jika suatu usaha

berkinerja buruk maka dapat disimpulkan bahwa usaha tersebut tidak

mengalami perubahan dari waktu kewaktu83

.

Indikator untuk mengukur kinerja usaha dapat dilakukan

dengan menggunakan pendekatan kinerja keuangan (financial

performance)84

. Kinerja keuangan adalah gambaran pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan dalam suatu usaha berdasarkan aktivitas

keuangan yang telah dilaksanakan85

.

Kinerja keuangan merupakan hasil penilaian terhadap analisa

dampak keuangan kumulatif dengan menggunakan ukuran

komparatif. Kinerja keuangan menyangkut efektivitas pemanfaatan

modal, efisiensi, dan rentabilitas dari kegiatan usaha86

.

Keuangan suatu usaha dapat diwakili dengan menghitung

rasio profitabilitas. Rasio adalah indeks yang menghubungkan dua

angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan

yang lainnya87

. Rasio profitabilitas adalah kemampuan suatu usaha

83

Musran, munizu. Faktor internal dan eksternal Kinerja Usaha,

(Jakarta:Kencana), hal. 39 84

Irham, Fahmi, Menilai kinerja keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada),

hal. 68 85

Rudianto, Akuntansi Manajemen: Informasi untuk Pengambilan Keputusan

Strategis. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama2013). 86

Sucipto, 2003, Penilaian Kinerja Keuangan, (USU: Akuntansi FE USU), hlm. 1 87

Kasmir, 2004, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Rajawali Press,

hlm. 104

untuk menghasilkan laba dibandingkan dengan modal yang

digunakan dalam bentuk persentase88

. Analisis rasio profitabilitas

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan

usaha dalam menghasilkan laba yang dihasilkan dari penjualan89

.

Daya tarik utama bagi pemilik usaha adalah profitabilitas.

Dalam konteks ini profitabilitas berarti hasil yang diperoleh melalui

usaha atas dana yang menjadi modal usaha. Profitabilitas suatu usaha

akan mempengaruhi kebijakan yang akan mendukung perkembangan

usaha tersebut. Kemampuan suatu usaha menghasilkan laba usahanya

akan menjadi daya tarik bagi penyedia dana baik pemerintah maupun

swasta untuk memberikan bantuan modal kerja.

Rasio profitabilitas adalah alat mengukur kemampuan

perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat

penjualan, aset, dan modal. Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk

menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba

dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat

efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba

yang dihasilkan dari penjualan. Profitabilitas merupakan rasio yang

mengukur kemampuan perusahan untuk menghasilkan laba baik dalam

hubungannya dengan penjualan, aset, dan laba bagi modal sendiri.

Penilaian profitabilitas yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja

adalah kemampuan dalam memperoleh laba dibandingkan terhadap

88

Dedi, Takdir, S. (2008). Manajemen Keuangan: Teori dan aplikasi. Sulawesi:

Unhalu Press 89

Natalia, Pontoh.Analisis Profitabilitas, Jurnal Administrasi Bisnis,hlm. 10

pendapatan. Penilaian ini biasanya dilakukan dengan cara Operating

Margin Asessment90

.

Operating Margin Asessment diperlukan untuk melihat

kemampuan perolehan laba terhadap terhadap penambahan modal

yang telah dilakukan. Untuk menghitung ini menggunanakan Net

Profit Margin (NPM), Return On Asset (ROA), dan Return On

Equity (ROE)91.

Net Profit Margin (NPM) merupakan perbandingan antara

laba dan penjualan. NPM menggambarkan tentang seberapa besar

laba yang diperoleh perusahaan atas penjualan selama periode

tertentu.

𝑁𝑃𝑀 =laba bersih

penjualan………………………………………………… (1)

Return On Asset (ROA) digunakan untuk mengetahui seberapa

besar tingkat harta yang ditanamkan atau bisa dimanfaatkan dapat

menghasilkan laba.

𝑅𝑂𝐴 =laba bersih

total aktiva………………………………………………… (2)

Return On Equity (ROE) mengetahui tingkat pengembalian

modal dengan cara membagi laba bersih dengan modal yang dimiliki.

𝑅𝑂𝐸laba bersih

modal……………………………………………………… (3)92

90

Sudarto,....hlm. 120 91

Kasmir, Studi Kelayakan Bisnis, Alfabeta, 2015,hlm. 114 92

Suhadjono, 2005, Manajemen Perkreditan, Yogyakarta: UPP AMPYKPN, hlm.

417

Suatu usaha dapat menggunakan rasio profitabilitas secara

keseluruhan atau hanya sebagian saja dari jenis rasio profitabilitas yang

ada. Penggunaan rasio secara sebagian berarti bahwa usaha tersebut

hanya menggunakan beberapa jenis rasio saja yang memang di anggap

perlu di ketahui93. Karena zakat produktif merupakan bantuan yang

diberikan kepada Mustahik maka dapat digunakan penilaian rasio ini

untuk melihat sejauh mana zakat produktif yang diberikan memberikan

pengaruh kepada usaha si Mustahik.

2.2 Penelitian Relevan

Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian

yang akan peneliti lakukan:

Penelitian Mila Sartika (2008) yang meneliti Pengaruh

Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik

menyimpulkan pendayagunaan zakat produktif berpengaruh

signifikan terhadap pemberdayaan Mustahik.

Penelitian Muhammad Farid (2012) yang meneliti Analisis

Dampak Penyaluran Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha

Mustahik menyimpulkan bahwa dana zakat produktif tidak

berpengaruh signifikan terhadap keuntungan usaha Mustahik.

Penelitian Hesi Eka Puteri (2013) yang meneliti Efek

Multiplier Zakat terhadap Pengembangan Usaha Mikro

menyimpulkan pengaruh penditribusian zakat terhadap

perkembangan sektor mikro sangat kecil.

93

Hery, Manajemen Keuangan, Alfabeta, 2016, hlm. 116

Penelitian Irsyad Lubis (2014) yang meneliti Pengaruh

Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik

menyimpulkan terdapat permbedaan pendapatan yang diterima

Mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif namun

perbedaan ini sangat kecil karena belum adanya pembinaan dari

lembaga Ami Zakat.

Miftahul Khairani yang meneliti zakat pruduktif dan

perannya terhadap perkembangan usaha menyimpulkan Zakat

Produktif memberikan pengaruh terhadap perkembangan usaha

namun perlakuan pembinaan belum memberikan dampak positif

terhadap ukhrawi Mustahik.

Penelitian Sintha Dwi Wulansari (2017) yang meneliti

Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan

Usaha Mikro Mustahik Penerima Zakat menyimpulkan zakat

produktif berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha

mikro Mustahik penerima zakat produktif.

Penelitian yang akan peneliti laksanakan ini adalah melihat

pengaruh penyaluran zakat produktif dan pembinaan terhadap

perkembangan usaha Mustahik. Penelitian ini ditujukan untuk

Mustahik produktif tradisional yang masuk dalam program Agam

Makmur pada tahun 2016. Yang membedakan penelitian ini

dengan penelitian sebelumnya adalah menjadikan pembinaan

masuk dalam variabel yang akan diteliti apakah berpengaruh

terhadap perkembangan usaha atau tidak. Selain itu pada penelitian

ini lebih memfokuskan penelitian terhadap Mustahik produktif

tradisional.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 1: Kerangka Pemikiran

Sejalan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu

melihat pengaruh zakat produktif dan pembinaan terhadap

perkembangan usaha Mustahik. Hal ini peneliti gambarkan dalam

bentuk gambar 1. Dari beberapa penelitian terdahulu peneliti

menyimpulkan bahwa untuk melihat perkembangan usaha

Mustahik zakat produktif perlu dilihat hasil pembinaan dari Amil

zakat terhadap perkembangan usaha Mustahik, agar tujuan dari

penyaluran zakat produktif tersebut dapat tercapai.

2.4 Keterkaitan Antar Variabel

2.4.1 Pengaruh Zakat Produktif terhadap Perkembangan

Usaha

Perkembangan Usaha

Mustahik Penerima Zakat

Produtif

(Variabel Y)

Pembinaan

(Variabel X2)

Zakat Produktif

(Varibel X1)

Pola penyaluran zakat secara produktif adalah terget

mengubah keadaan Mustahik menjadi kategori Muzakki94

. Zakat

produktif adalah zakat yang diberikan kepada para Mustahik tidak

dihabiskan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu

usaha mereka untuk berkembang95

. Zakat produktif maksudnya

dana zakatyang diberikan kepada para Mustahik tidak dihabiskan

akan tetapi dikembangkan dandigunakan untuk membantu usaha

mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapatmemenuhi

kebutuhan hidup secara terus menerus96

.Zakat juga merupakan

institusi ekonomiyang sangat potensial untuk membantu ekonomi

rakyat guna mengembangkan usaha yangbersifat produktif,

misalnya berupa bantuan modal untuk membuka usaha mandiri97

.

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa pengelolaan zakat

produktif adalah mengelola kegiatan perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan

terhadap pengumpulan dan penditribusian serta pendayagunaan

zaka agar mampu menghasilkan manfaat secara terus menerus dan

berdayaguna bagi Mustahik untuk mengembangkan usaha

Mustahik.

94

Bariadi, Zakat dan Wirausaha, Jakarta: CV Pustaka Amri, hlm. 32 95 Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta, Pustaka

Pelajar, hlm. 45 96

UU RI No 38 Tahun 1999, Kitab Undang-Undang Ekonomi Syariah, Bandung

:fokus media, 2011, hlm. 375 97

Masdar dkk, Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS, Menuju Efektifitas

Pemanfaatan ZIS, Jakarta:Piramedia, 2004, hlm. 116

2.4.2 Pengaruh Pembinaan terhadap Perkembangan Usaha

Kegiatan pembinaan terhadap usaha yang dijalankan oleh

masyarakat telah banyak dilakukan baik yang dilakukan oleh

pemerintah maupun swasta. Pembinaan penting untuk dilakukan

karena diharapkan mendukung usaha untuk berkembang,

berinovasi,dan mampu bersaing. Oleh karena itu pada setiap suatu

program atau kebijakan perlu untuk dilakukan pembinaan98

.

Apabila pembinaan terhadap usaha masyarakat berhasil

dilakukan pemerintah, dunia usaha, dan lembaga terkait, baik

secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan dilakukan secara

terarah dan terpadu serta berkesinambungan, itu berarti amanat di

dalan UU No. 9 Tahun 1995 telah dilaksanakan. UU No. 9 Tahun

1995 tentang usaha kecil secara tegas menyatakan tujuan

pembinaan dan adalah: (1) menumbuhkan dan meningkatkan

kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri

serta dapat berkembang dan (2) meningkatkan peranan usaha dalam

pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan

berusaha, serta peningkatan pemerataan pendapatan untuk

mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkukuh

struktur perekonomian nasional.

98

Sentot, Harman Glendoh, Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.

http://puslit.petra.ac.id/journals/management/Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Vol. 3,

No. 1, Maret 2001: 1 - 13

2.5 Hipotesis Penelitian

2.5.1 Zakat produktif terhadap perkembangan usaha

Zakat dapat didefinisikan sebagai harta yang wajib

dikeluarkan bagi umat Islam setelah memenuhi batas minimum

penghasilan dibutuhkan untuk zakat. Secara langsung, zakat dapat

menghasilkan kesejahteraan di masyarakat. Hal ini dikarenakan

adanya distribusi bantuan dari mereka yang mampu untuk

mengeluarkan zakat kepada mereka yang membutuhkan, seperti

kaum miskin sehingga, kaum yang membutuhkan dapat

meningkatkan kemampuan ekonomi untuk keberlangsungan

hidup99

.

Zakat yang diberikan kepada Mustahik sebagai pendukung

peningkatan pendayagunaan zakat produktif. Pengembangan zakat

produktif ini dalam bentuk sebagai modal usaha. Konsep ini

dikembangkan karena usaha Mustahik tidak mampu untuk

mengakses modal ke lembaga keuangan formal seperti bank,

perbankan dan lain-lain. Padahal usaha Mustahik tersebut memiliki

potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Usaha Mustahik

tersebut bersifat feasible but non bankable100

Hasil penelitian Miftahul Khairani menyimpulkan bahwa

zakat produktif yang diterima Mustahik berpengaruh signifikan

99

Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS, 2017, Zakat untuk

Kemandirian Umat, PKS BZNAS, hlm. 8 100

Shinta, Dwi Wulansari, 2014, Analisis Peranan Zakat Produktif terhadap

Perkembangan Usaha Mikro Mustahik, Diponegoro Journal of Economics, Volume 3,

Nomor 1, Tahun 2014, Halaman 1-15

terhadap perkembangan usaha Mustahik101

. Penyaluran zakat

produktif dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada

Mustahik secara langsung maupun tidak langusng, yang

pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan

Mustahik sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha

ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat

mengembangkan usaha Mustahik.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik satu hipotesis

yaitu:

H1: Penyaluran zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan

terhadap perkembangan usaha.

2.5.2 Pembinaan terhadap perkembangan usaha

Pembinaan adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan

yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta

pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah102

.

Pembinaan juga dapat diartikan bantuan dari seseorang atau

sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok

orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat

mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang

diharapkan103

.

101

Miftahul, Kairani, 2017, Zakat Produktif dan Perannya terhadap

Perkembangan Usaha, Call for Paper, hlm. 1-18 102

Masdar Helmi, Dakwah dalam Alam Pembangunan I, (Semarang Toha Putra,

1973). 103

Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta : Teras, 2009), hal.

144

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1998 tentang

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil mendefinisikan bahwa

Pembinaan usaha adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah,

dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan

bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan

kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan

mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah104

.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik satu hipotesis

yaitu:

H2: Pembinaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

perkembangan usaha.

104

Yully Christiana, Pengaruh Kompetensi, Pembinaan, dan Inovasi Poduk

terhadap perkembangan usaha, Diponegoro of Journal Social and Politics, hlm. 1-10

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Penelitian

kuantitatif adalah penelitian berdasarkan filsafat positivisme,

digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu,

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data

bersifat kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis

yang telah ditetapkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini

berbentuk assosiatif kausal. Maksudnya rumusan masalah

penelitian yang melihat hubungan antara variabel atau beberapa

variabel dengan variabel lainnya yang bersifat sebab-akibat.105

Variabel untuk memprediksi disebut dengan variabel bebas

(independent variabel) dan variabel yang diperediksi disebut

variabel terikat (dependent variabel)106

.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Agam regional II.

Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2019.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder dan data primer. Data sekunder data yang diambil dari

BAZNAS Agam berupa data Mustahik yang masuk dalam program

105

Riyanto Yatim, Metodologi Penelitian. Surabaya: SR. Hal..34 106

Nana, Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, Bandung: Sinar Baru

Algesindo, Hal. 52

Agam Makmur dan jumlah dana produktif yang diterima Mustahik.

Data primer data yang dikumpulkan peneliti sendiri melalui

kuisioner yang akan dibagikan kepada Mustahik penerima zakat

produktif yang masuk menjadi sampel penelitian.

3.4 Variabel Penelitian

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya107

.

Di dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu:

1. Variabel independen (variabel bebas)

Variabel yang mempengaruhi variabel dependen (varibel

terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas

adalah zakat produktif dan pembinaan.

2. Variabel dependen (variabel terikat)

Variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen (variabel

bebas). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat

adalah perkembangan usaha.

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Mustahik penerima

zakat produktif tradisional dalam program Agam Makmur

BAZNAS Kabupaten Agam.

107

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Jakarta:

CV. Alvabeta. Hal. 36.

Tabel 3.5.1

Mustahik produktif tradisional Agam Makmur regional II

No. Bulan Banyak Mustahik

1. Januari 5

2. Februari 3

3. Maret 8

4. April 11

5. Mei 17

6. Juni 10

7. Juli 8

8. Agustus 28

9. September 12

10. Oktober 4

11 November 31

12. Desember 19

Jumlah populasi 156

Sampel diambil dari populasi dengan menggunakan teknik

Probability Sampling menggunakan Simple Random Sampling.

Maksudnya sampel diambil secara acak108

. Sampel ditentukan

dengan menggunakan pendekatan rumus Slovin karena dianggap

berdistribusi normal yaitu sebagai berikut109

:

𝑛 =𝑁

1 + 𝑁𝑒2

n= Ukuran Sampel.

N= Ukuran Populasi.

e= persen kelonggaran/ ketidak telitian yang masih dapat ditolerir

(5%).

Maka diperoleh sampel penelitian ini sebagai berikut:

108

Ibid. Hal. 81. 109

Surwono. J, Riset Akuntansi Menggunakan SPSS, (Yogyakarta:Graha Ilmu,

2010), h. 55-102.

𝑛 =156

1 + 156 ∗ 0.052

𝑛 = 60,93 dibulatkan menjadi 61 sampel

Karakeristik pengambilan populasi dan sampel:

1. Mustahik yang masuk menjadi populasi dan sampel adalah

Mustahik yang menerima zakat produktif tradisional dalam

bentuk modal uang tunai dan alat wirausaha yang bersifat

qardhul hasan (tidak diwajibkan kepada Mustahik untuk

menggulirkan atau mengembalikan seperti zakat produktif

kreatif).

2. Mustahik dalam menggunakan zakat produktif secara individual.

3. Mustahik menerima pembinaan yang diberikan oleh BAZ.

4. Mustahik produktif tradisonal tersebar di daerah kabupaten

Agam regional II kerena pada regional I penyaluran dana untuk

zakat produktif kreatif, penggunaannya secara bergulir,

pembinaan tidak hanya dilakukan oleh BAZ saja akan tetapi

juga dibina oleh pihak swasta, dan pada regional I zakat

produktif juga disalurkan untuk kegiatan pembangunan.

3.6 Defenisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam mengartikan

variabel-variabel yang ada, maka variabel-variabel dalam

penelitian ini didefenisikan sebagai berikut:

Tabel 3.6.1

Defenisi Operasional

No Variabel Definisi

Operasional

Indikator Ukuran

1 2 3 4 5

1. Zakat

produktif

(X1)

Zakat dimana harta

atau dana zakat yang

diberikan kepada

para Mustahik tidak

dihabiskan, akan

tetapi dikembangkan

dan digunakan untuk

membantu usaha

mereka, sehingga

dengan usaha

tersebut mereka

dapat memenuhi

kebutuhan hidup

secara terus

menerus110

.

zakat yang

diterima.

Skala

Guttman

2. Pembinaan

(X2)

Sarana dalam

mengubah persepsi,

sikap dan

menambah

keterampilan,

peningkatan

kemampuan untuk

kepentingan

penilaian dan

mengetahui

kinerja111

.

1. Pengetahuan

2. Keterampilan

3. Kemampuan

4. Motivasi112

.

Skala

Guttman

3.

Perkemban

gan Usaha

Mustahik

(Y)

Kondisi yang

menggambarkan

perubahan usaha113

.

Kondisi sosial

usaha

Skala

Guttman

Kondisi

keuangan usaha

Rasio

profitabilitas

110

Fahruddin. 2008. Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia, Malang: UIN Malang

Press, Hal. 13. 111

Simamora, Henry. 2001. Manajemen Sumberdaya Manusia, EdisiKedua

bagian Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta.hal. 33. 112

Suryana. 2003. Kewirausahaan. Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju

Sukses. Jakarta: Salemba Empat. Hal 46. 113

Asnaini, S.Ag, M.ag. 2008 Zakat Produktif dalam Persfektif Hukum Islam,

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 64.

3.7 Instrument Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa

angket (kuesioner). Angket atau kuesioner merupakan suatu alat

pengumpulan data yang berisi sejumlah pertanyaan tertulis yang

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti

laporan tentang pribadinya atau hal-hal tentang yang ingin

diketahui.

Jadi dalam penelitian ini akan menggunakan instrumen

(angket) kuisioner untuk mengumpukan data tentang bagaimana

tanggapan Mustahik terhadap perkembangan usaha mereka dilihat

dari zakat produktif yang mereka terima dan pembinaan yang

mereka terima dari BAZNAS. Kisi-kisi kuisioner penelitian dapat

dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.7.1

Instrumen Penelitian

No Variabel Indikator No.item

instrumen

1. Zakat produktif (X1) zakat yang

diterima. 1-13

2. Pembinaan (X2)

-Pengetahuan

-Keterampilan

-Kemampuan

-Motivasi114

.

1-15

3. Perkembangan usaha

(Y)

Kondisi sosial

usaha

Kondisi

keuangan usaha 1-5

114

Suryana. 2003. Kewirausahaan. Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju

Sukses. Jakarta: Salemba Empat. Hal 46.

3.8 Teknik Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan melalui penyebaran ( angket)

kuisioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari BAZNAS

Kabupaten Agam Regional I dan II.

3.9 Teknik Pengolahan Data.

1. Editing

Memeriksa data terlebih dahulu dengan mencek kelengkapan

data koresponden dan kelengkapan kuisioner.

2. Coding

Memberi kode pada jawaban dalam kuisioner.

3. Scoring

Memberi skala terhadap jawaban dalam kuisioner untuk

mengetahui kondisi sosial usaha. Skor skala yang digunakan

adalah skala Guttman, jawaban dari kuisioner terdiri atas dua

yaitu jawaban ya diberi skor 1 dan jawaban tidak diberi skor

0. Alasan pemilihan skala Gutman ini adalah untuk

memperoleh jawaban yang tegas,jelas, dan konsisten

terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Skala

Guttman sangat baik untuk meyakinkan penelti tentang

kesatuan dimensi dan sikap atau sifat yang diteliti, yang

sering disebut dengan atribut universal. Skala guttman juga

disebut dengan skala scalogram yang sangat baik untuk

meyakinkan hasil penelitian mengenai kesatuan dimensi dan

sikap atau sifat yang diteliti115

.

4. Tabulating

Mengelompokkan data dalam bentuk tabel untuk data

keuangan.

3.10 Uji Validitas dan Reliabilitas Data Skala Guttman

1. Uji validitas

Uji validitas data dimaksudkan untuk memperlihatkan

bahwa pertanyaan pada kuisioner sudah relevan.

2. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas data dimaksudkan untuk memperlihatkan

bahwa pertanyaan pada kuisioner bisa digunakan lebih dari satu

kali.

3.11 Teknik Analisis Data

1. Uji Hipotesis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian

ini menggunakan dua pendekatan yaitu:

1.1 Teknik analisis statistik untuk data kuisioner yang

mneggunakan skala guttman guna melihat besarnya pengaruh

zakat produktif dan pengaruh pembinaan terhadap perubahan

kondisi sosial usaha.

1.2 Teknik analisis rasio keuangan dengan menggunakan analisis

rasio profitabilitas guna melihat pengaruh zakat produktif

115

Sugiyono.... hal. 96

terhadap perubahan kondisi keuangan usaha. Dalam hal ini

yang akan dicari adalah Net Profit Margin (NPM), Return On

Aset (ROA), dan Return ON Equity (ROE) usaha.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum wilayah penelitian Kabupaten Agam

Secara geografis, kabupaten Agam merupakan salah satu

dari 19 kabupaten/kota yang ada di Propinsi Sumatera Barat yang

terletak antara 00001’34” – 00

028’43” Lintang Selatan dan

99046’39” – 100

032’50” Bujur Timur. Luas Wiayah Kabupaten

Agam adalah ± 2.232,30 Km2 atau hanya sekitar 5,29% dari luas

wilayah Propinsi Sumatera Barat (42.229,04 Km2) dengan

Ketinggian 0 – 2891 Mdpl. Luas Kabupaten Agam adalah 2.232,30

KM2 atau 5,29% dari luas wilayah Propinsi Sumatera Barat.

Wilayah administrasi pemerintahan kabupaten Agam meliputi 16

Kecamatan dan 82 Nagari, serta 467 Jorong.

Beberapa nilai lebih yang merupakan potensi untuk

meningkatkan aspek daya saing Kabupaten Agam diantaranya :

1. Posisi Kabupaten Agam yang terletak pada kawasan yang

sangat strategis yang dilalui jalur Lintas Tengah Sumatera

dan Jalur Lintas Barat Sumatera dan dilalui oleh Fider Road

yang menghubungkan Lintas Barat, Lintas Tengah dan

Lintas Timur Sumatera yang berpeluang meningkatkan

daya saing perekonomian. Disamping itu Kabupaten Agam

terletak pada Pantai Barat Sumatera dengan panjang garis

pantai ± 43 Km yang memiliki potensi sumber daya laut

seperti perikanan dan terumbu karang.

2. Kabupaten Agam mempunyai beragam potensi ekonomi

sebagai basis pengembangan kegiatan produk pertanian,

peternakan, perkebunan dan perikanan yang mendorong

tumbuhnya industri pengolahan (agroindustri), serta industri

kerajinan sulaman tradisional yang bernilai tinggi,

konveksi, industri logam dan berbagai jenis makanan ringan

yang spesifik yang mendukung berkembangnya industri

pariwisata.

3. Dilihat dari struktur perekonomian Provinsi Sumatera Barat

kontribusi PDRB Kabupaten Agam menempati posisi ke

dua setelah kota Padang, Hal ini menunjukkan bahwa

peningkatan perekonomian Kabupaten Agam akan

berpengaruh cukup signifikan kepada peningkatan

perekonomian Sumatera Barat.

4. Beberapa Kecamatan di Kabupaten Agam yaitu Kecamatan

Banuhampu, Baso, Tilatang Kamang, Sungai Pua, IV

Angkek, Canduang dan IV Koto yang berbatasan langsung

dengan Kota Bukittinggi lebih berpeluang untuk

berkembang berkaitan dengan dekatnya akses pemasaran.

5. Potensi sumber daya alam seperti Kawasan Danau

Maninjau, pantai dan pegunungan sebagai potensi wisata,

sumber-sumber energi terbarukan dan sumber daya air

baku, secara sinergis meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan daya saing daerah.

6. Kabupaten Agam juga mempunyai keragaman budaya khas

dan even–even internasional, yang apabila keduanya

dipadukan akan meningkatkan daya tarik dan daya saing

daerah.

Visi Kabupaten Agam yaitu terwujudnya Kabupaten Agam

yang ALAMI (Agamis, Lestari, Adil, Mandiri, dan Indah).

Sementara itu dilihat dari salah satu misi Kabupaten Agam

adalah mewujudkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi,

kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Misi untuk

mewujudkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, kesempatan

kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan unsur

penting untuk mewujudkan kemandirian daerah dengan mendorong

peningkatan produktifitas masyarakat dan daya saing daerah

melalui pengembangan ekonomi agribisnis dan agroindustri serta

industri jasa. Usaha ekonomi yang demikian akan dapat

diwujudkan dengan penciptaan persaingan yang sehat dalam dunia

usaha, mencegah timbulnya monopoli dan monopsoni serta

ketidakadilan dalam berusaha, mengembangkan kewirausahaan

daerah, menyediakan prasarana dan sarana pembangunan yang

berkualitas secara merata ke seluruh pelosok daerah116

.

116

PemdaKabAgam, 2015 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Agam, BabII.

4.2 Badan Amil Zakat Kabupaten Agam

Isu yang berkembang bagi bangsa Indonesia ialah

kemiskinan. Keadaan umat Islam sebagai mayoritas penduduk

Indonesia masih tergerus oleh kemiskinan dan keterpinggiran

ekonomi. harus ada kebijakan yang afirmatif dari pemerintah untuk

warga miskin agar tidak terjadi kerusuhan atau revolusi sosial.

Tantangan yang tidak bisa ditutup-tutupi, di antaranya

mengentaskan kemiskinan, menciptakan pemerataan kesejahteraan,

dan mempersempit jurang kemiskinan. Yang penting sesungguhnya

bukan pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan ekonomi dan

pemerataannya. Dalam melihat masalah kemiskinan, pemerintah

dan seluruh elemen masyarakat, terutama umat Islam sebagai

mayoritas dan bersama umat beragama lain, haruslah secara

konsisten menjadikan Indonesia benar-benar sebagai Welfare-State

(negara kesejahteraan) dengan menguatkan prinsip-prinsip

ekonomi Islam sebagai ekonomi yang berkeadilan117

.

Dalam upaya mengatasi kesenjangan ekonomi dibutuhkan

implementasi kebijakan yang memiliki komitmen kuat untuk

mengangkat derajat rakyat miskin (dhuafa). Kebijakan dan

keputusan yang diambil dalam skala makro maupun mikro

membuktikan empati dan keberpihakan terhadap rakyat kecil.

Belumlah makmur dan belum menjalankan keadilan sosial, apabila

117

Joko Widodo, 2018, Pidato Kenegaraan dalam Kongres Umat Islam Indonesia,

Breaking News Baznas Kabupaten Agam.

fakir miskin masih berkeliaran di tengah jalan. Dalam Islam, ada

kewajiban untuk membayar zakat dan memberi zakat kepada

umat membutuhkan. Setiap membicarakan masalah kemiskinan

dan kesenjangan ekonomi, tergambar pentingnya zakat dan

peran lembaga pengelola zakat. Islam bahkan menempatkan zakat

sebagai salah satu instrumen keuangan negara dan prinsip terdepan

pembangunan masyarakat dan negara. Dengan sistem zakat, Islam

mendekatkan jurang pemisah antara yang kaya dan miskin118

.

Peran zakat yang menjadi dasar kewajiban negara untuk

mencampuri pendistribusian harta. Mengutip uraian Zainal Abidin

Ahmad, negara dapat menggunakan kekuasaannya untuk memaksa

golongan yang berpunya supaya memberikan iuran kemanusiaan

yang dinamakan zakat itu untuk meringankan penderitaan hidup

golongan yang tidak berpunya atau menyokong kepentingan

masyarakat dan negara. Di samping zakat yang wajib, Islam

memberi pula kekuasaan kepada negara untuk meletakkan

kewajiban keuangan lainnya atas nama negara terhadap orang-

orang yang mampu. Pedoman yang harus dipegang teguh oleh

negara, ialah kemakmuran seluruh rakyat, menghilangkan batas-

batas antara kaya dan miskin119

.

BAZNAS Kabupaten Agam, dalan visinya yaitu Menjadi

Badan Amil Zakat Kabupaten Agam yang Amanah,

118

Mohammad, Hatta,1979, Ekonomi Terpimpin, hal.43 119

Zainal, Abidin Ahmad, 1979, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, hal. 26

Bertanggungjawab, Transparan dan Profesional. Visi ini kemudian

dijabarkan dalam beberapa poin misi yaitu120

:

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui

BAZNAS Agam.

2. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat

sesuai dengan ketentuan syariah.

3. Menumbuhkembangkan pengelola/ amil zakat yang amanah,

Bertanggungjawab, transparan dan profesional.

4. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi

kemiskinan di Kabupaten Agam.

Sebagai lembaga yang memiliki sertifikasi ISO 9001:2008,

BAZNAS telah menetapkan Kebijakan Mutu dan Tujuan Mutu

sebagai berikut:

Kebijakan mutu:

1. Pembinaan, pengembangan dan penyadaran kewajiban

berzakat demi meningkatkan kesejahteraan serta kualitas

kehidupan masyarakat.

2. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzaki dan

Mustahik BAZNAS.

3. Membuat program pemberdayaan yang terencana dan

berkesinambungan dalam meningkatkan taraf hidup Mustahik

menjadi muzaki.

120

www.BAZNASKABAGAM.go.id, diakses pada tanggal 1 Juni 2019

4. Menyajikan data penerimaan dan pendayagunaan zakat yang

akurat karena didukung oleh amil yang bekerja secara

profesional.

5. Manajemen yang fokus terhadap pembinaan dan

pengembangan sumber daya manusia sebagai amil yang

menjalankan amanah.

6. Selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja bagi

seluruh amil BAZNAS.

Tujuan Mutu:

1. Menjadikan program unggulan BAZNAS sebagai mainstream

(arus utama) program pendayagunaan Organisasi Pengelola

Zakat (OPZ) seluruh Indonesia.

2. Memaksimalkan partisipasi organisasi pengelola zakat dalam

mendukung program bersama pendayagunaan zakat nasional.

3. Fokus kepada instansi pemerintah, BUMN dan Luar Negeri

melalui penguatan regulasi.

4. Penguatan sentralisasi data nasional baik muzaki maupun

jumlah penghimpunan.

5. Melakukan sosialisasi dan edukasi bersama.

6. Optimalisasi KKI (Koordinasi, Konsultasi, Informasi)

melalui penyusunan mekanisme dan sistem koordinasi,

penguatan lembaga serta SDM OPZ.

7. Meningkatkan kerjasama antar lembaga nasional dan

internasional.

8. Intensifikasi dan ekstensifikasi hubungan kemitraan dan

koordinasi dengan instansi pemerintah, BUMN, perbankan

syariah, dan organisasi sosial/ keagamaan di dalam dan luar

negeri

9. Penyempurnaan Regulasi dan SOP.

10. Peningkatan sumber dana dan sumber daya.

11. Reorganisasi dan konsolidasi organisasi.

Program Agam Makmur adalah Pendistribusian Zakat untuk

modal usaha produktif guna menunjang perekonomian Mustahik,

(Tergolong dalam kategori Asnaf Miskin), yang terdiri dari:

1. Pengembangan Usaha Dagang (Modal untuk Usaha).

2. Pengembangan Usaha Ternak (Ternak Sapi, Kambing, Itik,

Ayam, Kelinci dll).

3. Peremajaan Alat Usaha (Becak Motor, Gerobak, Mesin Jahit,

Perahu, Mesin Kompressor dll).

Masyarakat yang memperoleh bantuan zakat produktif

tradisional dari BAZNAS memiliki beberapa persyaratan dan

karakterisitik diantaranya:

1. usaha yang akan dan telah dijalankan oleh Mustahik adalah

usaha mandiri dan bukan usaha yang berada dibawah

naungan usaha menengah dan besar.

2. Pemilik usaha belum pernah menerima bantuan usaha selain

dari bantuan yang diberikan BAZNAS.

3. Bersedia untuk diberikan pembinaan sebelum dan setelah

menerima bantuan dari BAZNAS.

4. Bantuan digunakan untuk memulai usaha atau untuk

menambah bahan dan alat usaha yang sudah berjalan.

5. Umur usaha mulai dari usaha pertama dijalankan dan usaha

yang sudah berjalan dibawah 5 tahun.

6. Jenis usaha seperti peternakan kambing, konveksi, pedagang

kaki lima, dan jasa.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Agam merupakan salah

satu bentuk dari organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia.

Menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,

pada Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa, organisasi pengelolaan zakat

adalah lembaga yang melakukan kegiatan perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Organisasi

pengelola zakat mempunyai dua fungsi yaitu:

1. Sebagai perantara keuangan antara pihak muzzaki dan

mustahik.

2. Fungsi pemberdayaan merupakan upaya untuk mewujudkan

misi amil, yaitu bagaimana masyarakat Muzakki menjadi

lebih berkah rezekinya dan ketenteraman kehidupannya

menjadi terjamin. Di sisi lain, masyarakat Mustahik tidak

selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam

jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi Muzakki

baru.

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat

yang dibentuk pemerintah. BAZ terdiri atas unsur pemerintah dan

masyarakat. Saat ini BAZ Kabupaten Agam telah memberikan

pelatihan keterampilan (skill) kerja dan bantuan modal usaha dengan

cara hibah seperti; memberikan hewan ternak secara individu

maupun kolektif dan modal bergulir bagi pedagang kecil, pedagang

keliling, maupun usaha berskala mikro.

4.3 Program Agam Makmur dari BAZNAS Kabupaten Agam

Keberpihakan Ekonomi Islam pada ekonomi rakyat

dapat dilakukan dengan memberdayakan ekonomi rakyat,

melalui instrumen distribusi dan mendukung ekonomi rakyat

untuk berkembang, karena pada dasarnya permasalahan yang

ada pada ekonomi rakyat ialah adanya keterbatasan modal dan

skill yang tidak memadai serta kurangnya kesempatan untuk

dapat berusaha dan bersaing secara sehat.

BAZNAS Kabupaten Agam melakukan pemberdayaan

zakat produktif dalam bentuk pemberian bantuan modal kepada

Mustahik. Dalam pemberian bantuan modal ada yang diberikan

langsung dalam bentuk uang tunai dan tidak langsung dalam

bentuk barang modal. Proses pemilihan Mustahik yang berhak

menerima bantuan modal dilakukan analisa oleh pihak

BAZNAS. Alur pemberian bantuan modal pada awalnya

Mustahik mengajukan permohonan bantuan kepada pihak

BAZNAS, kemudian pihak BAZNAS melakukan penyeleksian

dan melakukan analisa Mustahik mana saja yang berhak

menerima bantuan modal. Mustahik terpilih diwajibkan mengisi

formulir. Ada beberapa persyaratan dan prosedur yang harus

Mustahik lengkapi yaitu:

1. Mengisi formulir.

2. Mengisi keterangan sudah memiliki usaha atau belum.

3. Jenis usaha.

4. Kendala usaha.

5. Surat Keterangan Tidak Mampu

6. Pernyataan komitmen.

Setelah memenuhi semua kriteria pihak BAZNAS akan

melakukan survey ke lokasi usaha. Setelah ditetapkan Mustahik

yang berhak menerima bantuan modal maka dilakukan

pembinaan usaha, agar Mustahik dapat dilihat perkembangan

usahanya. Pembinaan dilakukan dengan adanya kunjungan dari

pihak BAZNAS kepada Musahik penerima modal yang

dilakukan 1x dalam 1 bulan. Mustahik diwajibkan membuat

buku pencatatan usaha, dari buku tersebut dapat dilihat

perkembangan usaha Mustahik yang akan dilaporkan kepada

kantor pusat.

BAZNAS juga mengadakan berbagai pelatihan seperti

pelatihan manajerial usaha, pembukuan, pelatihan

pengembangan skill dan juga diadakannya trainning motivasi.

Indikator keberhasilan dari program agam makmur salah

satunya dilihat dari pendapatan Mustahik, dari jangka satu tahun

bantuan yang sudah diberikan adakah peningkatan pendapatan.

Indikator lain dilihat dari peningkatan managerial usaha maupun

kelengkapan usaha.

4.4 Hasil Analisis Data

4.5.1 Karakteristik Responden

Penelitian ini membahas tentang pengaruh penyaluran

zakat produktif dan pembinaan terhadap perkembangan usaha

Mustahik pada Mustahik yang masuk dalam program Agam

Makmur. Penelitian ini dilakukan kepada 61 Mustahik sebagai

sampel yang terpilih melalui pengambilan sampel secara acak.

Penyebaran kuisioner dilakukan selama 1 bulan sejak

tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019.

Lembaran kuisioner terdiri atas tiga lembar. Lembaran pertama

memuat pernyataan peneliti, lembaran kedua dan ketiga memuat

pertanyaan kepada responden yang berhubungan dengan data

penelitian. Proses penyebaran kuisioner dapat digambarkan

seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5.1.1

Proses penyebaran kuisioner

No Keterangan Jumlah

kuisioner Persentase

1. Kuisioner tersebar 61 100%

2. Kuisioner terisi 61 100%

3. Kuisioner layak olah 61 100%

4. Total 100%

Sumber: data primer,diolah 2019.

Dari kuisioner yang terisi oleh responden maka, dalam

penelitian ini peneliti melakukan pembagian responden dalam

beberapa karakteristik yaitu: keberadaan usaha sebelum

menerima zakat produktif, berapa kali penerimaan bantuan zakat

produktif dari BAZNAS, dan keberlangsungan usaha.

Berdasarkan kuisioner yang diolah maka dapat

diketahui bahwa dari 61 responden yang terkategori Mustahik

program Agam Makmur tidak semua Mustahik yang sudah

memiliki usaha sebelum memperoleh zakat produktif. Sebanyak

22 Mustahik baru akan memulai usahanya karena bantuan yang

diterima adalah dalam bentuk modal barang hidup. Sedangkan

39 Mustahik sudah memiliki usaha sebelum menerima bantuan

zakat produktif.

Berdasarkan kuisioner yang diolah maka dapat

diketahui bahwa 61 responden yang terkategori Mustahik

program Agam Makmur baru pertama kali menerima bantuan

dari BAZNAS dan hanya mendapatkan satu kali kesempatan.

Hal ini dkarenakan pendistribusian zakat dilakukan oleh

BAZNAS secara bertahap setiap bulannya dan didistribusikan

secara adil dan merata kepada orang-orang yang membutuhkan,

sehingga tidak dibagikan hanya kepada satu atau beberapa orang

saja.

Berdasarkan kuisioner yang diolah maka dapat

diketahui bahwa 61 responden yang terkategori Mustahik

program Agam Makmur tidak semua Mustahik yang masih

melanjutkan usahanya sesuai dengan bantuan yang diberikan

BAZNAS. 38 usaha Mustahik setelah diberikan bantuan tidak

lagi ada dan tidak jalan. Banyak faktor penyebab kenapa

bantuan tersebut tidak bisa dilanjutkan, seperti pindah domisili,

faktor alam terhadap barang modal hidup, dan faktor

kesengajaan menghilangkan atau menjual kembali bantuan

tersebut. Sedangkan 23 usaha Mustahik masih ada dan masih

jalan namun belum ada terlihat perkembangan usahanya. Hal ini

dilatar belakangi beberapa faktor seperti: faktor usaha yang

diberikan bantuan adalah usaha yang baru pertama kali

menerima modal usaha dan belum ada usaha tersebut sebelum

adanya bantuan zakat produktif, faktor alam, faktor nilai zakat

produktif yang diterima masih kecil, dan tidak mengikuti

pembinaan dari Amil.

4.5.2 Uji validitas dan reliabilitas data skala Guttman

Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang

dipergunakan untuk mengukur apa yang diukur. Pengujian

validitas dilakukan dengan bantuan komputer menggunakan

program SPSS for Windows Versi 16.0. Dalam penelitian ini

pengujian validitas dilakukan terhadap 61 responden.

Pengambilan keputusan berdasarkan pada nilai rhitung > rtabel

sebesar 0,250 untuk df = 61–2 = 59 α = 0,05 maka item atau

pertanyaan tersebut valid dan sebaliknya. Berdasarkan hasil

perhitungan uji validitas variabel zakat produktif dengan 13 item

pertanyaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5.2.1

Hasil uji validitas variabel zakat produktif (X1)

No item

soal r hitung r tabel (5%) Keterangan

1. - 0,250 Tidak valid

2. - 0,250 Tidak valid

3. 0,544 0,250 Valid

4. 0,551 0,250 Valid

5. 0,535 0,250 Valid

6. 0,832 0,250 Valid

7. 0,819 0,250 Valid

8. 0,748 0,250 Valid

9. 0,560 0,250 Valid

10. 0,755 0,250 Valid

11. 0,684 0,250 Valid

12. 0,764 0,250 Valid

13. 0,153 0,250 Tidak valid

Sumber: data primer, diolah 2019

Pada uji validitas kontruk kuisioner dalam penelitian ini

menggunakan perbandingan dengan r tabel. Apabila nilai r hitung

> r tabel maka butir kuisioner dinyatakan valid. Nilai r tabel

diperoleh dari tabel korelasi r pearson dengan α=5% (0,05) dan

N=61. Dilihat dari tabel maka diperoleh r tabel=0,250

menyatakan dari 13 butir pertanyaan penyaluran zakat produktif

terdapat 3 pertanyaan yang tidak valid pada butir 1, butir 2, dan

butir 13 karena jawaban responden keseluruhan adalah ya. Maka

3 pertanyaan ini tidak dipakai dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas variabel

pembinaan dengan 15 item pertanyaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5.2.2

Hasil uji validitas variabel pembinaan (X2)

No item

soal r hitung r tabel (5%) Keterangan

1. 0,538 0,250 Valid

2. 0,737 0,250 Valid

3. 0,774 0,250 Valid

4. 0,745 0,250 Valid

5. 0,766 0,250 Valid

6. 0,747 0,250 Valid

7. 0,643 0,250 Valid

8. 0,623 0,250 Valid

9. 0,543 0,250 Valid

10. 0,747 0,250 Valid

11. 0,680 0,250 Valid

12. 0,544 0,250 Valid

13. 0,613 0,250 Valid

14. 0,705 0,250 Valid

15. 0,553 0,250 Valid

Sumber: data primer, diolah 2019

Pada uji validitas kontruk kuisioner dalam penelitian ini

menggunakan perbandingan dengan r tabel. Apabila nilai r hitung

> r tabel maka butir kuisioner dinyatakan valid. Nilai r tabel

diperoleh dari tabel korelasi r pearson dengan α=5% (0,05) dan

N=61. Dilihat dari tabel maka diperoleh r tabel=0,250

menyatakan dari 15 butir pertanyaan pembinaan dinyatakan

valid.

Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas variabel

zakat produktif dan pembinaan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5.2.4

Hasi uji reliabilitas

No Variabel r

alpha r kritis Keterangan

1. Zakat produktif 0,788 0,254 Reliabel

2. Pembinaan 0,814 0,254 Reliabel

Sumber: data primer, diolah 2019

Diketahui bahwa nilai reliabilitas instrumen sebesar

0,788 dan indeks korelasi antara dua belahan instrumen 0,650

dibandingkan korelasi product moment pada tabel r untuk N=61

dan α 5% (0,05) didapat nilai 0,254. Karena nilai reliabilitas

intrumen > dari nilai r tabel maka kuisioner reliabel dan dapat

dipercaya untuk digunakan dalam penelitian ini.

Diketahui bahwa nilai reliabilitas instrumen sebesar

0,814 dan indeks korelasi antara dua belahan instrumen 0,736

dibandingkan korelasi product moment pada tabel r untuk N=61

dan α 5% (0,05) didapat nilai 0,254. Karena nilai reliabilitas

intrumen > dari nilai r tabel maka kuisioner reliabel dan dapat

dipercaya untuk digunakan dalam penelitian ini.

4.5.3 Analisis statistik

Adapun tanggapan responden terhadap zakat produktif

yang diberikan oleh BAZ dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5.3.1

Frekuensi variabel zakat produktif (X1)

item

pertanyaan

bobot/skor jumlah rata-

rata ya tidak

skor*frekuensi 1 0

3 21 40 21 0,34

4 27 34 27 0,44

5 28 33 28 0,46

6 33 28 33 0,54

7 30 31 30 0,49

8 29 32 29 0,48

9 29 32 29 0,48

10 35 26 35 0,57

11 27 34 27 0,44

12 32 29 32 0,52

jumlah 36 25 291 4,77

rata-rata 0,48

Sumber: data primer,diolah 2019

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata menunjukkan angka

0,48. Hal ini dapat dijelaskan bahwa sebesar 48% responden

menyatakan bahwa penyaluran zakat produktif memberikan

pengaruh terhadap perkembangan usaha mereka, sedangkan

sisanya 52% responden menyatakan bahwa usaha mereka belum

mengalami perkembangan dengan bantuan zakat produktif.

Adapun tanggapan responden terhadap pembinaan yang

diberikan oleh BAZ dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5.3.2

Frekuensi variabel pembinaan (X2)

item

pertanyaan

bobot/skor Jumlah rata-

rata ya tidak

skor*frekuensi 1 0

1 26 35 26 0,43

2 22 39 22 0,36

3 22 39 22 0,36

4 40 21 40 0,66

5 28 33 28 0,46

6 25 36 25 0,41

7 27 34 27 0,44

8 25 36 25 0,41

9 43 18 43 0,70

10 24 37 24 0,39

11 29 32 29 0,48

12 33 28 33 0,54

13 36 25 36 0,59

14 38 23 38 0,62

15 30 31 30 0,49

Jumlah 448 7,34

rata-rata 0,49

Sumber: data primer,diolah 2019

Berdasarkan tabel di atas, skor rata-rata menunjukkan

angka 0,49. Hal ini dapat dijelaskan bahwa sebesar 49%

responden menyatakan bahwa pembinaan yang Mustahik dapat

dari BAZ memberikan pengaruh terhadap perkembangan usaha

mereka, sedangkan sisanya 51% responden menyatakan bahwa

pembinaan belum berdampak pada perkembangan usaha.

4.5.4 Analisis Rasio Keuangan

Bantuan modal dari dana zakat produktif ini memberikan

peranan penting bagi usaha Mustahik. Mustahik yang

mengalami kendala modal dapat dibantu dengan dana zakat

produktif. Karena mayoritas Mustahik tidak berani meminjam

modal kepada lembaga formal seperti bank ataupun koperasi

karena adanya jaminan atau anggunan.

Diagram 4.5.4.1

Rata-rata perubahan rasio profitabilitas

Sumber: Data primer, diolah 2019

Pada diagram di atas, pemberian bantuan modal yang

diberikan oleh pihak BAZ memberikan pengaruh terhadap

perubahan laba usaha yang diperoleh oleh usaha Mustahik

namun nilai perubahannya sangat kecil. Rata-rata kenaikan

0,200,33

0,10

0,59

0,15

0,46

rasio profitabilitas

Perubahan NPM, ROA, dan ROE dalam

%

NPM sebelum NPM sesudah

ROA sebelum ROA sesudah

ROE sebelum ROE sesudah

laba usaha setelah diberikan bantuan modal oleh BAZ

kepada 61 Mustahik hanya sebesar 0,13%. Hal ini

dikarenakan dalam menjalankan usaha selain dipengaruhi

oleh faktor modal juga dipengaruhi faktor lainnya seperti

situasi dan kondisi dalam menjalankan usaha.

Adanya bantuan dana zakat produktif berupa modal

dapat meningkatkan modal usaha Mustahik, dengan

meningkatnya modal usaha dapat meningkatkan produksi

dan dapat berdampak pada peningkatakan harta Mustahik

yang bisa digunakan untuk mengembangkan usaha. Namun

hal ini belum tercapai dikarenakan tidak semua Mustahik

sudah memiliki usaha yang berjalan sebelum menerima zakat

produktif. Masih ada Mustahik yang baru akan memulai

usaha setelah adanya bantuan zakat produktif. Rata-rata

kenaikan kepemilikan harta setelah diberikan bantuan modal

oleh BAZ kepada 61 Mustahik hanya sebesar 0,48%.

Demikian juga terhadap perubahan modal. Rata-rata

kenaikan modal setelah diberikan bantuan oleh BAZ kepada

61 Mustahik hanya sebesar 0,31%. Hal ini bisa terjadi karena

dalam pelaksanaannya, masih adanya penyalahgunaan

bantuan yang diberikan oleh BAZ. Beberapa Mustahik masih

menggunakan bantuan tersebut sebagai pemenuhan

kebutuhan konsumtif.

4.5 Pembahasan

Di dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah zakat

produktif yang disalurkan oleh BAZ Kabupaten Agam jenis zakat

produktif tradisional, yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-

barang produktif tradisional, seperti kambing, sapi, mesin jahit, dan

sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong

menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru

bagi fakir miskin.

Bentuk penyalurannya adalah penyaluran pendayagunaan yaitu

Dana yang ada digunakan untuk kegiatan hibah, baik untuk kegiatan

karitas langsung maupun tidak langsung, pengembangan SDM, dan

ekonomi. Karena melakukan kegiatan ekonomi produkif maka pada

umumnya dana yang dibagikan tidak langsung habis, baik karena

terus berputar diantara para Mustahik, maupun dana tersebut

mengalir mengikuti kegiatan ekonomi produktif. Sedangkan

orientasi dari tahap pendayagunaan adalah perkembangan usaha

Mustahik. Oleh karena itu, pada konteks ini yang perlu diperhatikan

adalah sejauh mana perkembangan usaha Mustahik setelah

mendapatkan bantuan atau mengikuti program dari lembaga zakat.

Sedangkan sistem pengelolaannya termasuk sistem

pengelolaan In Kind yaitu sistem pengelolaan zakat dimana alokasi

dana zakat yang akan didistribusikan kepada mustahik tidak

dibagikan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk alat-alat

produksi seperti mesin ataupun hewan ternak yang dibutuhkan oleh

kaum ekonomi lemah yang memiliki keinginan untuk berusaha atau

berproduksi.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi terhadap

BAZ Kabupaten Agam diperoleh bahwa penyaluran zakat sudah

tepat sasaran sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya BAZ Kabupaten

Agam belum maksimal dalam menjalankan sosialisasi mengenai

program BAZ kepada masyarakat. Untuk pencapaian tujuan belum

tercapai secara keseluruhan terutama pada program-program

pemberdayaan umat. Dan yang terakhir kegiatan pemantauan yang

belum maksimal dilakukan oleh BAZ terhadap Mustahik.

Adapun permasalahan yang terjadi dalam penyaluran zakat

produktif adalah:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang menjadi pelaksana

kegiatan di BAZ. Sehingga hal ini menyebabkan kegiatan

pembinaan sulit untuk dilakukan dalam jangka panjang.

2. Keterbatasan dana yang disetujui menjadi penghalang bagi

Mustahik untuk bergerak dalam mengembangkan usahanya.

Sehingga juga berimbas kepada laba usaha yang dihasilkan.

3. Budaya Mustahik yang masih belum bisa untuk dirubah.

Misalnya Mustahik yang sudah diberikan pembinaan belum

sepenuhnya mengerti bahwa zakat yang ia terima adalah

untuk mengangkat ekonomi mereka sehingga mereka juga

bisa membantu orang lain. Akan tetapi yang ditemui

dilapangan jika pada tahun sebelummya salah satu anggota

keluarga memperoleh zakat maka untuk tahun berikutnya

masih anggota keluarga tersebut yang memperoleh zakat

namun berbeda nama.

4. Tidak semua Mustahik yang diberikan zakat produktif sudah

mempunyai usaha yang berjalan sebelum zakat produktif

diberikan. Beberapa Mustahik baru akan memulai usaha

dengan adanya bantuan zakat produktif. Hal ini juga menjadi

faktor belum berpengaruhnya zakat produktif dan pembinaan

tersebut kepada Mustahik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat

membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus

menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dana zakat

yang diberikan kepada para Mustahik tidak dihabiskan akan tetapi

dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka,

sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi

kebutuhan hidup secara terus menerus.

Namun dalam penelitian ini ditemukan zakat produktif yang

diberikan oleh BAZ kepada Mustahik belum sepenuhnya

membantu Mustahik untuk mengembangkan usaha mereka.

Setiap pembagian zakat produktif yang bersifat Qardhul Hasan,

sering terjadi kesalahan perspektif dan dikalangan Mustahik yang

mengakibatkan tujuan zakat produktif untuk membantu

mengembangkan usaha Mustahik tidak tercapai. Modal usaha

yang diberikan kepada Mustahik sebagian besar Mustahik tidak

memanfaatkannya secara baik. Akibat dari kesalahan perspektif

yang dilakukan oleh Mustahik akan menghambat pengentasan

kemiskinan dan pengangguran yang dimana menjadi salah satu

tujuan utama BAZ. Tidak hanya itu, melainkan menambah tingkat

kemiskinan dan pengangguran dikarenakan adanya unsur

melanggar yang dilakukan oleh Mustahik.

Apabila terjadi penyalahgunaan terhadap dana yang

diberikan oleh pihak BAZ maka pengurus BAZ tidak bisa

menindak lanjutinya dikarenakan belum ada payung hukum dan

kekuatan undang-undang yang masih lemah dalam pengaturan

Mustahik zakat. Dimana didalam Undang-undang dan didalam

Alquran dijelaskan bahwa orang-orang yang tergolong Fakir-

Miskin harus diberi bantuan kehidupan mereka namun sering hal

ini yang menjadi dasar bagi masyarakat untuk bergantung kepada

bantuan. Tindakan yang bisa dilakukan pengurus BAZ adalah

dengan memberhentikannya sebagai Mustahik.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya

penyalahgunaan dikalangan Mustahik yaitu kurangnya

pemahaman Mustahik tentang zakat produktif. Pemahaman yang

timbul dikalangan Mustahik adalah menganggap zakat yang telah

diberikan kepadanya adalah zakat untuk fakir miskin yang tidak

dikembalikan lagi.

Usaha-usaha yang dirintis oleh Badan Amil Zakat memang

masih perlu ditingkatkan lagi. Para pengurus BAZ masih perlu

berusaha menyadarkan masyarakat yang menjadi kelompok

Mustahik terutama yang menerima zakat produktif. Dengan

memberikan pejelasan-penjelasan secara terperinci agar tidak

terjadi penyalahgunaan. Kebijakan BAZ seharusnya mengarah

pada pemberdayaan zakat. Artinya, pemerintah harus bertindak

lebih memanfaatkan zakat bagi kepentingan umat sesuai dengan

tujuan zakat yang dikehendaki oleh syari’ah. Dalam hal

pendayagunaan zakat, maka BAZ harus lebih bersifat edukatif,

produktif, dan ekonomis. Sehingga pada akhirnya penerima zakat

menjadi tidak memerlukan zakat lagi bahkan menjadi wajib zakat.

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa implikasi zakat

produktif adalah memenuhi azas manfaat bagi Msutahik belum

terpenuhi. Dengan kata lain zakat produktif menjaga ekonomi

sehingga perekonomian dapat terus berjalan dan menjadikan

masyarakat tumbuh dengan baik dan zakat dapat mendorong

perekonomian belum tercapai.

5.3 Keterbatasan penelitian

1. Penelitian ini baru berada pada level penelitian regresi

berganda dengan dua variabel bebas ( zakat produktif dan

pembinaan) dan satu variabel terikat (perkembangan

usaha).

2. Penelitian ini dilakukan pada wilayah yang terbatas.

3. Penelitian ini memfokuskan pada Mustahik yang

menerima bantuan program Agam Makmur jenis zakat

produktif tradisional.

5.4 Saran

Berdasarkan penelitian tentang pengaruh penyaluran zakat

produktif dan pembinaan terhadap perkembangan usaha, studi

kasus terhadap Mustahik yang menerima program Agam Makmur

maka peneliti dapat mengemukakan beberapa saran sebagai

berikut:

1. BAZNAS diharapkan dapat meningkatkan jumlah zakat

produktif yang diberikan terutama untuk nilai zakat

produktif tradisional yang sangat terbatas nilainya.

2. Dibuatkan kembali regulasi mengenai peran BAZ selaku

lembaga amil zakat. Sebaiknya mulai dari pemerintahan

terkecil diadakan Amil zakat. Kemudian zakat yang

diterima oleh Amil ini disalurkan terlebih dahulu untuk

masyarakat dalam pemerintahan itu terlebih dahulu.

3. Proses pembinaan sebaiknya diiringi dengan monitoring

berkelanjutan dari BAZNAS agar tujuan awal program

dapat tercapai dan penggunaan bantuan modal agar dapat

dimanfaatkan secara efektif, sehingga indikator-indikator

keberhasilan dapat dicapai dimana menjadikan Mustahik

sebagai seorang Muzakki. Pengadaan monitoring dan

pertemuan rutin dalam program sebaiknya dilakukan

secara intesif lagi oleh pihak pendamping. Hal ini

dibutuhkan karena masih banyak Mustahik yang belum

memanfaatkan bantuan modal dari BAZNAS untuk

menjalankan usaha.

4. Kepada Mustahik zakat, timbulkan kesaran diri bahwa

zakat yang diterima bukan untuk menjadikan Mustahik

sebagai manusia yang selalu akan bergantung kepada

zakat tersebut, Oleh karena itu perlu ditanamkan kejujuran

dalam menggunakan dana tersebut.