Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi ...akuntansi.polinema.ac.id/contents/15 PROSIDING SNA MK, Butet Wulan... · porkan kewajiban perpajakan, serta pe-ngetahuan tentang

129

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi

Perpajakan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, dan Keadilan

Perpajakan, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Butet Wulan Trifina1), dan Elvira Wijayanti2)

1,2)Universitas Balikpapan

1)[email protected]

Abstract

The purpose of this study was to determine whether the tax knowledge, firmness tax

penalties, quality of service tax officials and tax fairness has a significant influence on tax

compliance SMEs. The sample in this study was 50 SMEs in the Village Margasari

Balikpapan City. Methods of data collection using questionnaire. Method sampling used

is simple random sampling and analysis model data used is multiple linear regression

analysis. The results showed that partial tax knowledge, quality of service tax officials, and

the fairness of tax effect on tax compliance SMEs, while firmness tax penalty has no effect

on tax compliance SMEs. Simultaneously variable tax knowledge, firmness tax penalties,

the tax officer service quality and fairness of tax effect on tax compliance SMEs.

Keywords : Knowledge Taxation, Assertiveness Sanctions Taxation, Tax Service

Quality Officer, Justice Taxation, Taxpayer Compliance SMEs

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan, ketegasan

sanksi perpajakan, kualitas pelayanan petugas pajak,dan keadilan perpajakan mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sampel dalam

penelitian ini adalah 50 UMKM di Kelurahan Margasari Kota Balikpapan. Metode

pengumpulan data menggunakan kuesioner.Metode pengambilan sampel yang digunakan

adalah simple random sampling dan model analisis data yang digunakan adalah analisis

regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan

perpajakan, kualitas pelayanan petugas pajak, dan keadilan perpajakan berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan ketegasan sanksi perpajakan tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara simultan variabel

pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, kualitas pelayanan petugas pajak,

dan keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Kualitas

Pelayanan Petugas Pajak, Keadilan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

UMKM

Pendahuluan

Pajak merupakan pengetahuan yang

harus dimiliki oleh setiap wajib pajak.

Penguasaan terhadap pengetahuan per-

pajakan bagi wajib pajak akan me-

ningkatkan kepatuhan kewajiban perpa-

jakan agar dapat melakukan tindakan

pajak seperti menghitung, memperhi-

tungkan, membayar, dan melaporkan

jumlah pajak yang disetorkan.

Suatu kebijakan berupa pengenaan

sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua)

maksud, yang pertama adalah untuk

mendidik dan yang kedua adalah meng-

hukum. Dengan mendidik dimaksudkan

agar mereka yang dikenakan sanksi akan

menjadi lebih baik dan lebih mengetahui

hak dan kewajibannya sehingga tidak la-

mailto:[email protected]

130 Prosiding SNA MK, 28 September 2016, hlm.129-138

gi melakukan hal yang sama. Meng-

hukum yang dimaksud adalah pengena-

an sanksi, sehingga pihak yang terhukum

akan menjadi jera (Mulyodiwarno, 2007

: 22).

Keadilan perpajakan dalam pemu-

ngutan pajak dengan mengenakan pa-

jak secara merata terhadap wajib pajak

dan setiap sumbangan wajib pajak un-

tuk pemerintah sebanding dengan kepen-

tingan dan manfaat yang diminta. Keadi-

lan perpajakan Dilakukan pemerintah

dalam tujuan pengelolaan uang pajak

dapat mempengaruhi kepatuhan wajib

pajak dalam membayar pajak.

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah (UMKM) di Indonesia

dari tahun ke tahun mengalami pening-

katan yang sangat pesat. Hal ini ter-

bukti dengan meningkatnya jumlah

UMKM di Indonesia dari tahun 2012-

2013 yaitu mencapai 1.361.227 unit

dan memiliki kontribusi mencapai

99,9% terhadap struktur usaha di Indo-

nesia (Dikutip dari depkop.go.id). Pe-

ningkatan jumlah UMKM dari tahun ke

tahun juga dialami di Kota Balikpapan.

Jumlah UMKM di Kota Balikpapan

hingga tahun 2015 sudah terdaftar se-

banyak 18.255 unit (Sumber: Dinas Per-

dagangan dan Koperasi Kota Balikpa-

pan). Namun, peningkatan jumlah

UMKM tersebut tidak diimbangi de-

ngan peningkatan kepatuhan dan kontri-

busi para pemilik UMKM dalam meme-

nuhi kewajiban perpajakan-nya. Bagi pe-

laku UMKM, pajak masih dilihat seba-

gai beban, yang sebisa mungkin harus

dihindari.

Tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui Pengaruh Pengetahuan Per-

pajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan,

Kualitas Pelayanan Petugas Pajak dan

Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatu-

han Wajib Pajak UMKM Di Kota Balik-

papan.

Kajian Literatur

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indo-

nesia tahun 2015, pengetahuan berarti

segala sesuatu yang diketahui, kepandai-

an, atau segala sesuatu yang diketahui

berkenaan dengan hal (mata pelajaran)

(http://kbbi.web.id/tahu). Terkait dengan

perpajakan, pengetahuan adalah segala

sesuatu yang diketahui mengenai keten-

tuan umum perpajakan. Pengetahuan ter-

sebut berupa pengetahuan mengenai per-

aturan perpajakan, pengetahuan menge-

nai tata cara menghitung maupun mela-

porkan kewajiban perpajakan, serta pe-

ngetahuan tentang fungsi dan peranan

pajak.

Ketegasan Sanksi Perpajakan

Ketegasan sanksi perpajakan meru-

pakan ketegasan atas jaminan bahwa ke-

tentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan (norma perpajakan) akan di-

turuti atau dipatuhi, atau bisa dengan ka-

ta lain sanksi perpajakan yang tegas me-

rupakan alat pencegah (preventif) agar

wajib pajak tidak melanggar norma per-

pajakan (Mardiasmo, 2011:59).

Kualitas Pelayanan Petugas Pajak

Kualitas adalah tingkat baik buruk-

nya atau taraf atau derajat sesuatu (Wiki-

pedia Bahasa Indonesia, 2013). Masdar,

dkk (2009:36), menyatakan pelayanan

adalah suatu aktivitas atau serangkaian

aktivitas yang bersifat tidak kasat mata

(tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai

akibat adanya interaksi antara konsumen

dengan karyawan atau hal-hal lain yang

disediakan oleh perusahaan pemberi pe-

layanan yang dimaksudkan untuk meme-

cahkan permasalahan konsumen.

Pelayanan pada sektor perpajakan

dapat diartikan sebagai pelayanan yang

diberikan kepada wajib pajak oleh Di-

rektorat Jenderal Pajak untuk membantu

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Pelayanan pajak terma-

http://kbbi.web.id/tahu

Trivina, Wijayanti, Pengaruh Pengetahuan…131

suk dalam pelayanan publik karena se-

tiap kegiatan dilakukan oleh instansi pe-

merintah yang bertujuan untuk meme-

nuhi kebutuhan masyarakat dan tidak

untuk mengambil keuntungan atau la-

ba (Masdar, dkk, 2009:42).

Keadilan Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indo-

nesia tahun 2015, adil adalah (1) sama

berat, tidak berat sebelah, tidak me-

mihak; (2) berpihak kepada yang be-

nar, berpegang pada kebenaran; dan (3)

sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Se-

dangkan keadilan adalah sifat (perbua-

tan, perlakuan, dan sebagainya) yang

adil (http://kbbi.web.id/adil). Jadi dapat

disimpulkan bahwa keadilan pajak ada-

lah sifat (perbuatan, perlakuan, dan seba-

gainya) yang tidak sewenang-wenang

atas sistem perundang-undangan perpa-

jakan yang berlaku.

Mardiasmo (2011:2), mengutara-

kan bahwa sesuai dengan tujuan hu-

kum yakni mencapai keadilan, undang-

undang dan pelaksanaan pemungutan ha-

rus adil. Adil dalam perundang-unda-

ngan diantaranya mengenakan pajak se-

cara umum dan merata, serta disesuaikan

dengan kemampuan masing-masing. Se-

dangkan adil dalam pelaksanaannya yai-

tu dengan memberikan hak kepada wajib

pajak untuk mengajukan keberatan, pe-

nundaan dalam pembayaran dan menga-

jukan banding kepada Majelis Pertimba-

ngan Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berasal dari kata dasar

patuh, yang menurut Kamus Besar Ba-

hasa Indonesia tahun 2015, patuh berarti

suka menurut perintah, taat pada perin-

tah atau aturan, berdisiplin (http://kbbi.

web.id/patuh). Sedangkan kepatuhan

berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk,

atau patuh pada ajaran atau aturan. Wa-

jib pajak adalah orang pribadi atau ba-

dan, meliputi pembayaran pajak, pemo-

tong pajak, dan pemungut pajak, yang

mempunyai hak dan kewajiban perpa-

jakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Menurut Undang-undang No. 20

tahun 2008 tentang UMKM, terdapat

beberapa definisi yang dapat mengklasi-

fikasikan suatu entitas ke dalam 3 jenis

yaitu :

1. Usaha Mikro adalah usaha produk-

tif milik orang perorangan atau ba-

dan usaha perorangan yang memenu-

hi kriteria usaha mikro sebagaimana

diatur dalam undang-undang.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi

produktif yang berdiri sendiri,

yang dilakukan oleh orang perora-

ngan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau ca-

bang perusahaan yang dimiliki, di-

kuasai, atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung da-

ri usaha menengah atau usaha besar

yang memenuhi kriteria usaha kecil

sebagaimana diatur dalam undang-

undang.

3. Usaha Menengah adalah usaha

ekonomi produktif yang berdiri

sendiri, yang dilakukan oleh orang

perorangan atau badan usaha yang

bukan merupakan anak perusahaan

atau cabang perusahaan yang di-

miliki, dikuasai, atau menjadi ba-

gian baik langsung maupun tidak

langsung dengan usaha kecil atau

usaha besar dengan jumlah kekayaan

bersih atau hasil penjualan tahunan

sebagaimana diatur dalam undang-

undang.

Metode Penelitian

Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan dua variabel yaitu:

1. Variabel Bebas (Independent Vari-

http://kbbi.web.id/adil

http://kbbi.web.id/patuh

http://kbbi.web.id/patuh


able)

a. Pengetahuan Perpajakan (X1) :

Perpajakan adalah pengetahuan

mengenai peraturan perpajakan, pe-

ngetahuan mengenai tata cara meng-

hitung maupun melaporkan kewajiban

perpajakan, serta pengetahuan tentang

fungsi dan peranan pajak.

b. Ketegasan Sanksi Perpajakan (X2):

Ketegasan sanksi perpajakan me-

rupakan ketegasan atas jaminan bahwa

ketentuan peraturan perpajakan akan

dituruti atau dipatuhi, dengan kata lain

sanksi perpajakan yang tegas merupa-

kan alat pencegah agar wajib pajak ti-

dak melanggar norma perpajakan.

c. Kualitas Pelayanan Petugas Pajak

(X3) :

Kualitas pelayanan dapat diketa-

hui dengan cara membandingkan per-

sepsi para konsumen atas layanan

yang akan konsumen terima dengan

layanan yang sesungguhnya konsumen

harapkan.

d. Keadilan Perpajakan (X4) :

Keadilan perpajakan adalah sifat

(perbuatan atau perlakuan) yang tidak

sewenang-wenang atas sistem perpaja-

kan yang berlaku. Adil dalam pelaksa-

naannya yaitu harus adil dalam mem-

berikan hak kepada wajib pajak.

2. Variabel Terikat (Dependent Variable)

a. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Kepatuhan wajib pajak UMKM

merupakan adanya kesediaan wajib

pajak orang pribadi yang memiliki

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM) untuk melaksanakan hak

perpajakan dan memenuhi semua ke-

wajiban perpajakannya secara disi-

plin sesuai dengan peraturan perun-

dang-undangan perpajakan serta tata

cara perpajakan yang berlaku tanpa

perlu diadakan pemeriksaan, peringa-

tan maupun ancaman dan penerapan

sanksi baik sanksi hukuman maupun

sanksi administrasi.

Populasi dan Sampel 1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini ada-

lah wajib pajak orang pribadi yang me-

miliki usaha UMKM di kelurahan

Margasari Kota Balikpapan. Jumlah po-

pulasi sekitar 100 wajib pajak.

2. Sampel

Sampel diambil dengan mengguna-

kan rumus slovin, maka penelitian ini

mengambil minimal sampel dari popu-

lasi yaitu 50 wajib pajak orang pribadi

yang memiliki usaha UMKM di kelura-

han Margasari Kota Balikpapan. Teknik

pengambilan sampel menggunakan Sim-

ple Random Sampling.

Metode Analisis Data

Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis regresi linier ber-

ganda digunakan untuk mengukur pe-

ngaruh hubungan variabel independen

dengan variabel dependen. Analisis li-

nier berganda dalam penelitian ini digu-

nakan untuk mengetahui pengaruh pe-

ngetahuan perpajakan, ketegasan sanksi

perpajakan, kualitas pelayanan petugas

pajak, dan keadilan perpajakan terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM. Rumus

dalam analisis regresi linier berganda

adalah (Ghozali, 2011:96) :

Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +

b4X4 + e

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

a = Nilai Konstanta

b = Koefisien Regresi

X1 = Pengetahuan Perpajakan

X2 = Ketegasan Sanksi Perpajakan

X3 = Kualitas Pelayanan Petugas Pajak

X4 = Keadilan Perpajakan

e = Error


Hasil dan Pembahasan

Analisis indeks jawaban per variabel

ini bertujuan mengetahui gambaran des-

kriptif mengenai responden dan variabel

yang digunakan dalam penelitian ini.

Jumlah pertanyaan dalam penelitian

sesuai dengan jumlah pertanyaan pada

setiap variabel, untuk jumlah pertanyaan

5 (lima) dan 1 (satu) pada setiap variabel

maka teknik skoring yang digunakan

adalah dengan skor maksimal 5 dan

minimal 1. Hasil penelitian di dapat dari

kuesioner yang disebarkan pada pengu-

saha UMKM di Kelurahan Margasari

Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balik-

papan dengan judul pengaruh pengeta-

huan perpajakan, ketegasan sanksi perpa-

jakan, kualitas pelayanan petugas pajak,

dan keadilan perpajakan terhadap kepa-

tuhan wajib pajak UMKM.

Uji Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil perhitungan re-

gresi linier berganda, hasil analisis me-

ngenai koefisien model regresi dengan

menggunakan program SPSS adalah

sebagai berikut :

Tabel 1

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Berdasarkan tabel 1 di atas, maka

persamaan regresi linier berganda yang

diperoleh adalah sebagai berikut :

Y = 3,909 + 0,539 X1 – 0,127X2 +

0,198X3 + 0,188X4 + e

Pada persamaan regresi linier ber-

ganda di atas menunjukkan bahwa nilai

konstanta kepatuhan wajib pajak

UMKM adalah sebesar 3,909, yang arti-

nya semua variabel bebas yang terdiri

dari pengetahuan perpajakan (X1), kete-

gasan sanksi perpajakan (X2), kualitas

pelayanan petugas pajak (X3), dan ke-

adilan perpajakan (X4) adalah konstan

atau tetap, maka besarnya pengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

adalah sebesar 3,909 Nilai koefisien re-

gresi pengetahuan perpajakan (X1) sebe-

sar 0,539, artinya apabila pengetahuan

perpajakan mengalami peningkatan se-

besar satu satuan (semakin baik), maka

akan meningkatkan keptuhan wajib pa-

jak UMKM sebesar 0,539, dengan asum-

si ketegasan sanksi perpajakan, kualitas

pelayanan petugas pajak, dan keadilan

perpajakan dalam keadaan konstan atau

tetap.Nilai koefisien regresi ketegasan

sanksi perpajakan (X2) sebesar -0,127,

artinya apabila ketegasan sanksi perpa-

jakan mengalami peningkatan sebesar

satu satuan (semakin tinggi), maka akan

menurunkan kepatuhan wajib pajak

UMKM sebesar 0,127, dengan asumsi

pengetahuan perpajakan, kualitas pelaya-

nan petugas pajak, dan keadilan perpaja-

kan dalam keadaan konstan atau tetap.

Nilai koefisien regresi kualitas pela-

yanan petugas pajak (X3) sebesar 0,198,

artinya apabila kualitas pelayanan petu-

gas pajak mengalami peningkatan sebe-

sar satu satuan (semakin baik), maka

akan meningkatkan kepatuhan wajib pa-

jak UMKM sebesar 0,198, dengan asum-

si pengetahuan perpajakan, ketegasan

sanksi perpajakan, dan keadilan perpaja-


kan dalam keadaan konstan atau tetap.

Nilai koefisien regresi keadilan perpa-

jakan (X4) sebesar 0,188, artinya apa-

bila keadilan perpajakan mengalami pe-

ningkatan sebesar satu satuan (semakin

baik), maka akan meningkatkan kepatu-

han wajib pajak UMKM sebesar 0,188,

dengan asumsi pengetahuan perpajakan,

ketegasan sanksi perpajakan, dan kua-

litas pelayanan petugas pajak dalam

keadaan konstan atau tetap.

Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil perhitungan

dengan bantuan program SPSS 20,0

dapat diketahui bahwa nilai R Square

yang diperoleh sebesar 0,461 atau

46,1% sedangkan nilai Adjusted R

Square yang diperoleh adalah sebesar

0,413 atau 41,3%. Karena dalam

penelitian ini digunakan empat variabel

bebas maka koefisien determinasi yang

digunakan adalah angka dari nilai R

Square sebesar 46,1%. Angka tersebut

memberikan bukti bahwa kepatuhan

wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh

pengetahuan perpajakan, ketegasan

sanksi perpajakan, kualitas pelayanan

petugas pajak, dan keadilan perpajakan

sebesar 46,1% sedangkan sisanya sebe-

sar 53,9% dipengaruhi oleh variabel lain

di luar penelitian ini.

Pengujian Hipotesis Regresi Linier

Berganda

1. Uji F

Hasil perhitungan statistik me-

nunjukkan nilai F hitung = 9.610

dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Hal

ini berarti bahwa secara bersama- sa-

ma pengetahuan perpajakan, ketega-

san sanksi perpajakan, kualitas pela-

yanan petugas pajak, dan keadilan

perpajakan mempunyai pengaruh

yang signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak UMKM.

2. Uji T

Variabel Pengetahuan Perpaja-

kan terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak UMKM. Dari tabel terlihat bah-

wa nilai koefisien regresi pengeta-

huan perpajakan memiliki tingkat

signifikansi 0,000 nilai ini lebih

kecil dari 0,05 atau nilai signifikan

Sig < α. Selain itu diperoleh nilai t

hitung 3.846 lebih besar dari t tabel

2.014. Hal ini berarti hipotesis pene-

litian yang menyatakan pengetahuan

perpa-jakan memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak UMKM diterima.

Variabel Ketegasan Sanksi Per-

pajakan terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak UMKM. Dari tabel terlihat

bahwa nilai koefisien regresi ketega-

san sanksi perpajakan memiliki nilai

tingkat signifikansi 0,328 nilai ini le-

bih besar dari 0,05 atau nilai signifi-

kan Sig > α. Selain itu diperoleh nilai

t hitung -0,989 lebih kecil dari t tabel

2.014. Hal ini berarti hipotesis peneli-

tian yang menyatakan ketegasan

sanksi perpajakan memiliki pengaruh


wajib pajak UMKM ditolak.

Variabel Kualitas Pelayanan Pe-

tugas Pajak terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak UMKM. Dari tabel ter-

lihat bahwa nilai koefisien regresi

kualitas pelayanan petugas pajak

memiliki nilai tingkat signifikansi

0,020 nilai ini lebih kecil dari 0,05

atau nilai signifikan Sig < α. Selain

itu diperoleh nilai t hitung 2.422 lebih

besar dari t tabel 2.014. Hal ini berarti

hipotesis penelitian yang menyatakan

kualitas pelayanan petugas pajak

memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak

UMKM diterima.

Variabel Keadilan Perpajakan

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

UMKM Dari tabel terlihat bahwa ni-

lai koefisien regresi keadilan perpaja-

kan memiliki nilai tingkat signifi-

kansi 0,035 nilai ini lebih kecil dari


0,05 atau nilai signifikan Sig < α.

Selain itu diperoleh nilai t hitung

2.178 > dari t tabel 2.014. Hal ini

berarti hipotesis penelitian yang me-

nyatakan keadilan perpajakan memili-

ki pengaruh yang signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM dite-

rima.

Berdasarkan analisis secara si-

multan atau keseluruhan menunjuk-

kan bahwa pengetahuan perpajakan

(X1), ketegasan sanksi perpajakan

(X2), kualitas pelayanan petugas pa-

jak (X3), dan keadilan perpajakan

(X4) bersama-sama berpe-ngaruh se-

cara signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak UMKM (Y). Hasil pene-

litian ini sama dengan penelitian Sus-

miatun (2014), dan Surliani (2011).

Berdasarkan hasil uji parsial

yang telah dilakukan antara penge-

tahuan perpajakan (X1) terhadap ke-

patuhan wajib pajak UMKM (Y)

membuktikan bahwa pengetahuan

perpajakan memiliki pengaruh yang


pajak UMKM. Hal ini dikarenakan

pengetahuan perpajakan dan pengeta-

huan tentang peraturan perpajakan

yang dimiliki oleh wajib pajak

UMKM dapat menumbuhkan kesa-

daran dalam diri wajib pajak UMKM

untuk memenuhi kewajiban perpaja-

kannya sesuai dengan self assess-

ment system, yaitu mendaftarkan di-

ri ketika membuka usaha untuk

memperoleh NPWP, menghitung sen-

diri besarnya pajak terutang, mem-

bayar pajak sesuai dengan jumlah

yang harus dibayarkan dan melapor-

kan SPT tepat waktu. Hasil penelitian

ini sama dengan penelitian yang di-

lakukan oleh Susmiatun (2014), Roh-

mawati (2013), dan Sara (2013) yang

menyatakan pengetahuan perpajakan

merupakan faktor dominan terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan uji parsial yang te-

lah dilakukan antara ketegasan sanksi

perpajakan (X2) terhadap kepatuhan

wajib pajak UMKM (Y) menunjuk-

kan bahwa ketegasan sanksi perpaja-

kan tidak memiliki pengaruh yang


pajak UMKM. Hal ini disebabkan

karena banyak wajib pajak UMKM

yang tidak dikenakan sanksi, selain

itu banyak wajib pajak UMKM yang

belum mengetahui sanksi pajak yang

akan diterima apabila wajib pajak

melakukan pelanggaran. Hasil peneli-

tian ini sama dengan penelitian yang

dilakukan oleh Susmiatun (2014)

yang menyatakan bahwa ketegasan

sanksi perpajakan tidak berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak

UMKM. Hasil penelitian ini berbeda

dengan Surliani (2011) yang me-

nyatakan ketegasan sanksi perpaja-

kan berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak.


lah dilakukan antara kualitas pelaya-

nan petugas pajak (X3) terhadap ke-

patuhan wajib pajak UMKM (Y) me-

nunjukkan bahwa kualitas pelayanan

petugas pajak memiliki pengaruh


wajib pajak UMKM. Hal ini dikare-

nakan baik buruknya kualitas pelaya-

nan yang diberikan oleh petugas

pajak kepada wajib pajak dalam hal

pengadaan fasilitas yang menunjang

kenyamanan para wajib pajak, pe-

nampilan gedung yang lebih mo-

dern dan rapi serta pelayanan yang

lebih cepat dan baik dari petugas pa-

jak dapat meningkatkan kepuasan wa-

jib pajak sehingga berdampak terha-

dap kepatuhan wajib pajak. Hasil

penelitian ini sejalan dengan peneli-

tian yang dilakukan oleh Fuadi

(2013), dan Surliani (2011) yang

menyatakan kualitas pelayanan petu-

gas pajak berpengaruh signifikan ter-


hadap kepatuhan wajib pajak.


lah dilakukan antara keadilan perpaja-

kan (X4) terhadap kepatuhan wajib

pajak UMKM (Y) menunjukkan bah-

wa keadilan perpajakan memiliki pe-

ngaruh yang signifikan terhadap ke-

patuhan wajib pajak UMKM. Hal ini

dikarenakan semakin tinggi tingkat

keadilan yang dirasakan oleh wajib

pajak terhadap pajak maka akan me-

ningkatkan kesukarelaan wajib pajak

UMKM untuk membayar pajak. Hasil

penelitian ini sejalan dengan peneli-

tian yang dilakukan oleh Asbar

(2014) yang menyatakan keadilan

perpajakan berpengaruh terhadap ke-

patuhan wajib pajak. Hasil penelitian

ini berbeda dengan penelitian yang

dilakukan oleh Susmiatun (2014)

yang menyatakan keadilan perpajakan

tidak berpengaruh terhadap kepatu-

han wajib pajak.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil uji penelitian

mengenai pengaruh pengetahuan perpa-

jakan, ketegasan sanksi perpajakan, kua-

litas pelayanan petugas pajak, dan kea-

dilan perpajakan terhadap kepatuhan wa-

jib pajak UMKM di Kota Balikpapan

Studi Kasus Pada Kelurahan Margasari

Kota Balikpapan, dapat diambil kesim-

pulan bahwa :

1. Secara parsial variabel pengetahuan



pajak UMKM di Kota Balikpapan.

2. Secara parsial variabel ketegasan

sanksi perpajakan tidak memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM di

Kota Balikpapan.

3. Secara parsial variabel kualitas

pelayanan petugas pajak memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM di

Kota Balikpapan.

4. Secara parsial variabel keadilan




5. Secara simultan variabel indepen-

dent yaitu pengaruh pengetahuan

perpajakan, ketegasan sanksi perpa-

jakan, kualitas pelayanan petugas pa-

jak, dan keadilan perpajakan memili-

ki pengaruh yang signifikan terhadap

variabel dependent kepatuhan wajib


Saran

Berdasarkan pada analisis dan

kesimpulan yang berkaitan dengan

penelitian ini, maka saran-saran yang

diberikan oleh penulis adalah :

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak,

diharapkan penelitian ini dapat

memberikan pandangan kepada pihak

terkait. Hendaknya pihak-pihak ter-

kait tersebut dapat memper-

timbangkan faktor-faktor yang

mempengaruhi wajib pajak dalam

pelaporan kewajiban perpajakannya

terutama mengenai faktor penge-

tahuan wajib pajak mengenai

perpajakan dan peraturan perpajakan.

2. Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah (UMKM), diha-

rapkan agar dapat memahami tentang

pengetahuan perpajakan dan sanksi

perpajakan sehingga dapat mematuhi

peraturan perpajakan yang telah di

tetapkan oleh pemerintah.

Daftar Rujukan

Asbar, Akromi Khairina, Fitros, Ruhul,

dan Rusli. 2014. Pengaruh Tingkat

Kepuasan Pelayanan, Pemahaman

Perpajakan, Keadilan Perpajakan,

Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran

Perpajakan Terhadap Tingkat

Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi Pada KPP Pratama


Senapelan Pekanbaru. Jurnal

Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Riau. JOM FEKOM

Vol. 1 No. 2 Oktober 2014 Tahun

2014, Hal 1-15.

Fuadi, Arabella Oentari dan Mangoting,

Yenni. 2013. Pengaruh Kualitas

Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi

Perpajakan dan Biaya Kepatuhan

pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak UMKM. Jurnal Akuntansi

Pajak Universitas Kristen Petra.

Tax & Accounting Review Vol.1

No.1Tahun 2013, Hal 1-10.

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis

Multivariate Dengan Program IBM

SPSS 19. Edisi 5. Semarang: Badan

Penerbit Universitas Diponegoro.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2015.

Adil, Kepatuhan, Pengetahuan.

http://kbbi.web.id/. Diakses pada

tanggal 23 November 2015. Pukul

21.27 WITA.

Kementerian Koperasi dan UKM

Republik Indonesia, 2015. Data dan

Informasi.

http://www.depkop.go.id/index.php

?option=com_phocadownload&vie

w=s ections&Itemid=93. Diakses

pada tanggal 21 Oktober 2015.

Pukul 19.58 WITA.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi

Revisi. Yogyakarta: Andi.

Masdar, Sjahrazad, Asmorowati, Sulikah,

dan Irianto, Jusuf. 2009.

Manajemen Sumber Daya Manusia

Berbasis Kompetensi untuk

Pelayanan Publik. Surabaya:

Airlangga University Press.

Mulyodiwarno, Nuryadi. 2007.

“Catatan Tentang Kebijakan

Sanksi Perpajakan Sejak Undang-

Undang KUP 1983 Hingga

Undang- Undang KUP 2007”.

Jakarta: Inside Tax.

Rohmawati, Lusia, Prasetyono, dan

Rimawati, Yuni. 2013. Pengaruh

Sosialisasi dan Pengetahuan

Perpajakan Terhadap Tingkat

Kesadaran dan Kepatuhan Wajib

Pajak (Studi pada Wajib Pajak

Orang Pribadi yang Melakukan

Kegiatan Usaha dan Pekerjaan

Bebas pada KPP Pratama Gresik

Utara). Prosiding Simposium

Nasional Perpajakan 4. Hal 1-16.

Sara, Lusiana Jayati, dan Rahmat, Ery.

2013. Pengaruh Pengetahuan Pajak

dan Sistem Administrasi

Perpajakan Modern Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak (Survey

Wajib Pajak Orang Pribadi Pada

KPP Pratama Bandung Karees).

Jurnal Riset Akuntansi Fakultas

Ekonomi Universitas Komputer

Indonesia. Vol 5 No. 2 Oktober

2013. ISSN: 2086-0447.

Supramono, dan Damayanti, Theresia

Woro. 2010. Perpajakan Indonesia:

Mekanisme dan Perhitungan. Edisi

1.Yogyakarta: Andi.

Susmiatun, dan Kusmuriyanto. 2014.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,

Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan

Keadilan Perpajakan Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di

Kota Semarang. Accounting

Analysis Journal ISSN: 2252-6765 Tahun

2014, hal 1-9.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009,

tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008,

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah.

http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=sections&Itemid=93

http://kbbi.web.id/




http://kbbi.web.id/



Wikipedia Bahasa Indonesia. 2013.

Kualitas. www. id.wikipedia.org.

Diakses pada tanggal 20 November

2015. Pukul 17.56 WITA.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi ...akuntansi.polinema.ac.id/contents/15 PROSIDING SNA MK, Butet Wulan... · porkan kewajiban perpajakan, serta pe-ngetahuan tentang

Documents