PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2015-2018) (Skripsi) Oleh Ni Kadek Dwi Luh Febriani FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2019
74
Embed
PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE ...digilib.unila.ac.id/60118/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdfNi Kadek Dwi Luh Febriani Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh good corporate
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2015-2018)
(Skripsi)
Oleh
Ni Kadek Dwi Luh Febriani
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019
ii
ABSTRACT
THE EFFECT OF IMPLEMENTING GOOD CORPORATE GOVERNANCE
ON COMPANY VALUE (empirical studies in manufacturing
companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2018)
By
Ni Kadek Dwi Luh Febriani
This study aims to determine the effect of good corporate governance on firm
value with profitability and leverage as control variables. The mechanism of good
corporate governance uses five variables, namely managerial ownership,
institutional ownership, the proportion of independent commissioners, the audit
committee and the board of directors. This study used 25 manufacturing
companies in 2015-2018 and the total sample are 100. The research method that
used are Multiple Linear Regression Analysis. Research Results that variables
that affect the value of the company are the board of directors. Other variables,
namely managerial ownership and institutional ownership, independent board of
commissioners and audit committee do not affect the value of the company. The
adjusted R2 value for the effect of the GCG mechanism on company value is 0.477
or 47.7%, while the rest, which is 52.3% is explained by other variables not
included in this study.
Keywords: Managerial ownership, institutional ownership, independent board of
commissioners, audit board, board of directors, profitability, leverage, company
value.
iii
ABSTRAK
PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNACE
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (studi empiris di perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI tahu 2015-2018)
Oleh
Ni Kadek Dwi Luh Febriani
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh good corporate governance
terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas dan leverage sebagai variabel
kontrol. Mekanisme good corporate governance menggunakan lima variabel yaitu
E. Pengertian Nilai Perusahaan ......................................................... 23
F. Penelitian Terdahulu ....................................................................... 24
G. Kerangka Pemikiran ...................................................................... 27
H. Hipotesis Penelitian ...................................................................... 28
III. METODE PENELITIAN .................................................................... 32 A. Jenis data dan sumber data .............................................................. 32
B. Populasi danSampel ....................................................................... 32
1. Populasi .................................................................................... 32
Lampiran 10 : Hasil Uji Asumsi Klasik dan Hipotesis
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tujuan didirikannya suatu perusahaan umumnya adalah untuk
memaksimumkan nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan
menggambarkan semakin sejahtera pemiliknya. Nilai perusahaan merupakan
persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga saham.
Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi (Moniaga, 2013).
Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting bagi suatu perusahaan. Hal ini
karena dapat meningkatkan kemakmuran pemilik dan para pemegang saham
sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan
sebelumnya. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat investor tertarik untuk
berinvestasi pada perusahaan tersebut. Sebelum investor melakukan investasi
saham pada sebuah perusahaan, mereka akan membuat penilaian saham terlebih
dahulu berdasarkan informasi yang mereka dapatkan dari pasar modal.
Kusumajaya (2011) mengatakan bahwa terdapat tiga jenis penilaian yang
berhubungan dengan saham, yaitu nilai buku (book value), nilai pasar (market
value) dan nilai intrinsik (intrinsic value). Nilai buku merupakan nilai saham
menurut pembukuan emiten.
2
Nilai pasar merupakan pembukuan nilai saham di pasar saham dan nilai
intrinsik merupakan nilai sebenarnya dari saham. Penilaian saham perusahaan ini
bertujuan agar investor mengetahui dan memahami ketiga nilai tersebut sebagai
informasi penting dalam pengambilan keputusan investasi saham karena dapat
membantu investor untuk mengetahui saham mana yang bisa menguntungkan dan
yang tidak menguntungkan.
Nilai perusahaan pada dasarnya dapat diukur melalui beberapa aspek,
salah satu ukuran atau proksi yang digunakan adalah price book value (PBV) atau
membandingkan harga pasar per lembar saham dengan nilai buku per lembar
saham. Penetapan price book value sebagai proksi adalah mengikuti penelitian
tentang nilai perusahaan yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu
diantaranya Moniaga (2013), Price Book Value mencerminkan penilaian investor
atas setiap ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Alasan mengukur kinerja
perusahaan dengan pengukuran PBV karena menurut saya PBV itu lebih efisien
dan efektif untuk membandinggkan rasio keuangan dengan harga saham.
Disamping itu investor juga akan menilai prospek perusahaan di masa yang akan
datang. Industri manufaktur merupakan salah satu industri yang memiliki prospek
bagus dan menjanjikan untuk masa yang akan datang. Dengan adanya prospek
bisnis yang menjanjikan maka akan menjadi daya tarik bagi para investor untuk
menanamkan modalnya.
Perkembangan perspektif corporate governance berawal dari adanya
agency model atau agency theory. Agency theory mengidentifikasi potensi
konflik kepentingan antara pihakΒpihak (prinsipal dan agen) dalam perusahaan
yang mempengaruhi perilaku perusahaan dalam berbagai cara yang berbeda
3
(Sulistyanto dan Prapti, 2003). The Cadbury Committee (1992) menyatakan
bahwa adanya perbedaan kepentingan dalam perusahaan menimbulkan corporate
governance yang dinyatakan sebagai sistem pengelolaan dan pengendalian
perusahaan. Sistem corporate governance terdiri dari (1) berbagai peraturan yang
menjelaskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah
dan stakeholders yang lain; dan (2) berbagai mekanisme yang secara langsung
ataupun tidak langsung menegakkan aturan tersebut atau disebut dengan
mekanisme corporate governance internal dan eksternal (husnan, 2000).
Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang
menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang
menentukan arah kinerja perusahaan. Wolfhenson, 1999 menyatakan bahwa
corporate governance yang buruk juga disebutkan sebagai salah satu penyebab
dari krisis ekonomi yang terjadidi Asia Timur pada tahun 1997-1998,termasuk di
Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan
perhatian yang cukup signifikan dalam praktek corporate governance.Perusahaan
cenderung bergantung pada modal dari pihak eksternal untuk membiayai kegiatan
operasionalnya. Perusahaan perlu meyakinkan pihak penyandang dana eksternal
bahwa investasi mereka digunakan secara tepat dan efisien. Manajemen juga
memastikan bahwa manajemen bertindak terbaik untuk kepentingan perusahaan.
Kepastian seperti itu diberikan oleh sistem tata kelola perusahaan (corporate
governance). Sistem corporate governance yang baik memberikan perlindungan
efektif kepada pemegang saham dan kreditor sehingga mereka yakin akan
memperoleh kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi.
4
Ciri utama dari lemahnya corporate governance adalah adanya tindakan
mementingkan diri sendiri di pihak para manajer perusahaan dengan mengabaikan
kepentingan investor. Dengan demikian, hal tersebut akan mengakibatkan aliran
masuk modal (capital inflows) ke suatu negara mengalami penurunan sedangkan
aliran keluar (capital outflows) dari suatu negara mengalami kenaikan. Akibat
selanjutnya adalah menurunnya harga-harga saham di negara tersebut, sehingga
pasar modalnya menjadi tidak berkembang dan menurunnya nilai pertukaran mata
uang negara tersebut.(Darmawati dan Rika,2004).
Corporate governance merupakan pedoman bagi manajer untuk mengelola
perusahaan secara best practice. Manajer akan membuat keputusan keuangan
yang dapat menguntungkan semua pihak (stakeholder). Di era globalisasi ini,
Good Corporate Governance (GCG) sudah diterapkan oleh banyak perusahaan di
Indonesia. Good Corporate Governance (GCG) secara definitive adalah sistem
yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah
(value added) untuk semua stakeholders (Monks, 2003). Manajer bekerja secara
efektif dan efisien sehingga dapat menurunkan biaya modal dan mampu
meminimalkan risiko. Usaha tersebut diharapkan menghasilkan profitabilitas yang
tinggi. Investor akan memperoleh pendapatan (return) sesuai dengan harapan.
Laba persaham meningkat sehingga saham perusahaan banyak diminati oleh
investor. Kinerja perusahaan akan baik jika perusahaan mampu mengendalikan
perilaku para eksekutif puncak perusahaan untuk melindungi kepentingan pemilik
perusahaan (pemegang saham), salah satunya dengan keberadaan komite audit.
Komite audit diharapkan mampu mengawasi laporan keuangan,mengawasi audit
5
eksternal dan mengawasi sistem pengendalian internal sesuai dengan Keputusan
Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: 117/MMBU/2002.
Struktur corporate governance di Indonesia sesuai dengan UU No. 1 tahun
1995 tentang Perseroan Terbatas, dimana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
adalah badan tertinggi yang terdiri atas pemegang saham yang memiliki hak
memilih anggota dewan komisaris dan dewan direksi. Jumlah anggota dewan
komisaris dan dewan direksi masingΒmasing minimal 2 orang untuk perusahaan
yang telah go publik. Sedangkan Badan Pengawa Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan dengan Surat Edaran No. SEΒ03/PM/2000 mensyaratkan bahwa setiap
perusahaan publik di Indonesia wajib membentuk komite audit dengan anggota
minimal 3 orang yang diketuai oleh satu orang komisaris independen perusahaan
dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta
menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Surat Edaran
dari Bapepam tersebut hampir sama dengan Keputusan Menteri Badan Usaha
Milik Negara Nomor:117/MΒMBU/2002 yang mengatur kewajiban bagi BUMN
dengann aset di atas 1 triliun dango public, diwajibkan membentuk komite audit
(yang d ketuai oleh komisaris independen) dan sekretaris perusahaan.
Di Indonesia, terbukanya skandal keuangan Lippo dan Kimia Farma pada
tahun 2001 memunculkan corporate governance sebagai salah satu isu sentral
dalam perekonomian Indonesia. Skandal ini adalah imbas dari krisis keuangan
Indonesia pada tahun 1998 dan krisis ekonomi Asia satu tahun sebelumnya. Krisis
ekonomi Asia pada tahun 1997, yang sebagian disebabkan oleh krisis ekonomi
panjang yang melanda Jepang pada tahun 1990-an, memberikan dampak negatif
terhadap kinerja ekonomi negara-negara di Asia Timur (Kah Marn dan Romuald,
6
2012). Krisis ekonomi yang terjadi di Asia Timur dan negara lain terjadi bukan
hanya faktor ekonomi makro, akan tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya
corporate governance yang ada di negara tersebut, seperti lemahnya hukum,
standar akuntansi dan pemeriksaan keuangan (auditing) yang belum mapan,
lemahnya pengawasan komisaris, pasar modal yang masih underregulated dan
terabaikannya hak minoritas (Iskander dan Chamlou, 2000). Ini menunjukan
bahwa penerapan good corporate governance tidak hanya berakibat positif bagi
pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat. Serta kasus yang belum lama ini
terjadi yaitu kasus rekayasa laporan keuangan yang dilakukan oleh PT.Waskita
Karya yang dimana ditemukan kelebihan pencatatan atas laporan keuanagan
perusahaan dengan jumlah Rp 400 miliar, beberapa kasus ini merupakan beberapa
bukti nyata lemahnya pengawasan internal dan lemahnya corporate governace
sehingga menyebabkan terjadinya kecurangan dan kerugian yang luar biasa.
Kasus ini memberikan beberapa pelajaran berharga.Bahwa lemahnya
implementasi good corpotate governance menyebabkan terjadinya kecurangan
dan kerugian yang luar biasa (Retnadi, 2008).
Adapun penelitian terdahulu mengenai pengaruh good corporate
governance terhadap kinerja perusahaan yang telah dilakukan oleh beberapa
peneliti sebelumnya menunjukkan hasil yaitu, penelitian yang dilakukan oleh
Herawaty (2008) hasil penelitian menunjukan earnings management berpengaruh
secara signifikan terhadap nilai perusahaan.variabel corporate governance yang
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan bervariasi
tergantung model regresinya. Veno (2015) Hasil penelitian menunjukkan bahwa
good corporate governance berpengaruh signifikan terhadap nilai Return on
7
Equity (ROE). Rossi (2012) corporate governance mempengaruhi kinerja operasi
(ROE) perusahaan.
Penelitian ini merupaka replikasi dari penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh
Nurfaza (2017) yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance terhadap
Nilai Perusahaan. (Studi Pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015) dengan mengubah sempel perusahaan, dan
penelitian ini hanya menggunakan, kepemilikan manajerial, kepemilikan
institusional dan dewan komisaris independent, sedangkan penelitian saya
menambah variabel indepent yaitu dewan direksi dan komite audit.
Penelitian ini ingin mengungkap apakah komposisi mekanisme good
corporate governance yang terdiri dari komposisi dewan direksi, dewan komisaris
independen dan komite audit serta struktur kepemilikan yang terdiri dari
kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial ini berpengaruh terhadap
kinerja perusahaan. Oleh karena itu penelitian ini mengankat judul βPengaruh
Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi
Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada Tahun
2015-2018) β
B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang
dapat diambil adalah sebagai berikut:
1. Apakah ukuran kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai
perusahaan?
2. Apakah kepemilikan institutional berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
8
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
5. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah yang di telah diajukan dalam penelitian
ini, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
1. Untuk menguji apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai
perusahaan
2. Untuk menguji apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai
perusahaan
3. Untuk menguji apakah komisaris independen berpengaruh terhadap nilai
perusahaan
4. Untuk menguji apakah komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan
5. Untuk menguji apakah dewan direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat bagi akademik
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi teman-teman mahasiswa
dan pihak-pihak lain yang akan menyusun skripsi atau yang akan melakukan
penelitian mengenai pengaruh gorporate governance terhadap nilai
perusahaan pada perusahaan manufaktur.
9
2. Manfaat bagi peneliti
Hasil peneltian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan
pengetahuan kepada penulis mengenai pelaksanaan corporate governance di
Indonesia, Kususnya pengaruh terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan
manufaktur.
3. Manfaat bagi perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan
dan para pemegang saham yang ingin menerapkan konsep corporate
governance terhadap peningkatan nilai perusahaan, khususnya bagi
perusahaan manufaktur. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat dan masukan kepada para pemakai laporan keuangan dalam
pengambilan keputusan.
10
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Teori Keagenan (Agency Teory)
Dalam teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang
saling bertentangan yaitu prinsipal dan agen. Hubungan keagenan merupakan
suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (principal) memerintah orang lain
(agent) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang
kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Ichsan, 2013). Jika
prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama maka agen akan mendukung dan
melaksanakan semua yang diperintahkan oleh prinsipal.
Teori keagenan (agency theory) berusaha untuk menjawab masalah
keagenan yang disebabkan karena pihak-pihak yang menjalin kerja sama dalam
suatu perusahaan mempunyai tujuan yang berbeda, dalam menjalankan tanggung
jawabnya dalam mengelola suatu perusahaan.Teori keagenan ini muncul ketika
terjadi sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan pemilik (principal). Seorang
manajer (agent) akan lebih mengetahui mengenai keadaan perusahaannya
dibandingkan dengan pemilik (principal) (Addiyah dan Chariri, 2014).
Berkaitan dengan masalah keagenan, good corporate governance yang
merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa
berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa
11
mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Menurut
(Eisenhardt, 1989) teori keagenan oleh beberapa asumsi yang dibedakan menjadi
tiga jenis, yaitu asumsi sifat manusia, asumsi keorganisasian dan asumsi
informasi. Asumsi sifat manusa menekankan bahwa manusia memiliki sifat
mementingkan diri sendiri (selfinterest), memiliki keterbatasan rasionalitas
(bounded rationality), dan tidak menyukai risiko (risk aversion). Asumsi
keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai
kriteria efektivitas, dan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen.
Asumsi informasi adalah informasi sebagai barang komoditi yang bisa diperjual
belikan. Berkaitan dengan masalah keagenan, corporate governance yang
merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan diharapkan bisa
berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa
mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. (Shleifet
dan Vishny, 1997) . Corporate governance berkaitan dengan bagaimana para
investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin
bahwa manajer tidak akan mencuri/ menggelapkan atau menginvestasikan ke
dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/capital
yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para
investor mengontrol para manajer.
Konflik kepentingan yang dikarenakan oleh kemungkinan agen tidak
bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal akan memicu terjadinya biaya yang
disebut biaya keagenan. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan biaya
keagenan dalam tiga jenis, yaitu:
a. Biaya monitoring (monitoring cost), pengeluaran biaya yang dirancang
12
untuk mengawasi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh agen.
b. Biaya bonding (bonding cost), untuk menjamin bahwa agen tidak akan
bertindak yang dapat merugikan principal, atau untuk meyakinkan bahwa
principal akan memberikan kompensasi jika dia benar-benar melakukan
tindakan yang tepat.
c. Kerugian residual (Residual Loss), merupakan nilai uang yang ekuivalen
dengan pengurangan kemakmuran yang dialami oleh principal sebagai
akibat dari perbedaan kepentingan.
B. Good Corporate Governance (GCG)
Veno (2015) istilah Good corporate governance secara umum dikenal
sebagai suatu sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan
tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak
yang berkepentingan dengan perusahaan stakeholders, seperti kreditur, pemasok,
asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah, dan masyarakat luas. Prinsip
Good corporate governanceini dapat digunakan untuk melindungi pihak - pihak
minoritas dari pengambil alih yang dilakukan oleh para manajer dan pemegang
saham dengan mekanisme legal.
Corporate governance menurut Forum For Corporate governancein
Indonesia (FCGI) didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur
hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur,
pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal
lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata
lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tujuan
13
corporate governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak
yang berkepentingan (stakeholders).
Corporate governance menurut The Indonesian Institude for Corporate
Governance (IICG) sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam
menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang
saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan
stakeholders yang lain
Corporate governance adalah suatu konsep yang menyangkut struktur
perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban
tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan,
dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari perseroan
tersebut, serta hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan itu
mulai dari rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, komisaris, juga
mengatur hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan dengan
unsur-unsur di luar perseroan yang pada hakekatnya merupakan stakeholders dari
perseroan, yaitu negara yang sangat berkepentingan akan perolehan pajak dari
perseroan yang bersangkutan, dan masyarakat luas yang meliputi para investor
publik dari perseroan itu (dalam hal perseroan merupakan perusahaan publik),
calon investor, kreditor dan calon kreditor perseroan.
Corporate governance adalah suatu konsep yang luas (Sjahdeini, 1999).
Berdasarkan uraian mengenai corporate governance tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa Good corporate governance adalah suatu sistem pengelolaan
perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi
kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap
14
peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum.
C. Prinsip-Prinsip Corporate governance
Dalam Hardikasari (2011), secara umum, penerapan Corporate Governance
secara konkret, memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut:
a. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
b. Mendapatkan cost of capital yang lebih murah.
c. Memberikan kepuasan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja
ekonomi perusahaan.
d. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan diri stakeholder terhadap
perusahaan.
e. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.
Dari berbagai tujuan tersebut pemenuhan kepentingan seluruh stakeholder
secara seimbang berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing dalam suatu
perusahaan merupakan tujuan utama yang hendak dicapai. Prinsip-prinsip dari
Corporate governance yang menjadi indikator, sebagaimana dijelaskan oleh
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), adalah:
1. Transparancy (Transparansi)
Transparansi adalah adanya pengungkapan suatu informasi yang terbuka,
tepat waktu, serta jelas dan dapat dibandingkan dengan keadaan yang
menyangkut tentang keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan
perusahaan. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis,
perusahaan harus menyediakan informasi yang materiil dan relevan dengan
cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemakai kepentingan.
15
2. Accountability (Akuntabilitas)
Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan sistem
pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris,
direksi, dan pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi, dan
pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen
bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak
berkepentingan lainnya.
3. Responsibility (Pertanggunjawaban)
Responsibility (Pertanggungjawaban) adalah adanya tanggung jawab
pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban
kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini mewujudkan
dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari
adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial,
menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi profesional dan
menjunjung etika dan memelihara bisnis yang kuat.
4. Independensi (independen)
Untuk melancarkan asas Corporate Governance, perusahaan harus
dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak
saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independen
diperlukan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yang
mungkin timbul oleh para pemegang saham mayoritas. Mekanisme ini
menuntut adanya rentang kekuasaan antara komposisi komite dalam
komisaris, dan pihak luar seperti auditor. Keputusan yang dibuat dan proses
yang terjadi harus obyektif tidak dipengaruhi oleh kekuatan pihak-pihak tertentu.
16
5. Fairness (Keadilan)
Prinsip keadilan (fairness) merupakan prinsip perlakuan yang adil bagi
seluruh pemegang saham. Keadilan disini diartikan sebagai perlakuan yang
sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham. .
D. Indikator Mekanisme Corporate Governance
1. Dewan Direksi
Adanya pemisahan peran dikarenakan Indonesia mengadopsi two-tier
board maka pemisahan peran antara pemegang saham sebagai prinsipal dengan
manajer sebagai agennya, menyebabkan manajer pada akhirnya akan memiliki
hak pengendalian yang signifikan dalam hal mereka mengalokasikan dana
investor (Shleifer & Vishny, 1997). Selain itu dalam Midiastuty dan Machfoedz
(2003) juga menjelaskan bahwa dewan merupakan pusat dari pengendalian dalam
perusahaan, dan dewan ini merupakan penanggung jawab utama dalam tingkat
kesehatan dan keberhasilan perusahaan.
Perusahaan Indonesia tidak diberi batasan berapa banyak seharusnya
jumlah dewan direksi. Peraturan hanya menyebutkan bahwa untuk sebuah
perusahaan perseroan terbuka yang menerbitkan surat pengakuan hutang wajib
mempunyai paling sedikit dua orang anggota direktur.
2. Dewan Komisaris Independen
Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan angaran dasar serta memberi
nasihat kepada direksi. Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi jalanya
perusahan berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance. Selain itu
17
dewan komisaris memilki kewajiban untuk mengawasi kinerja dewan direksi dan
mengawasi pelaksanan kebijakan dari dewan direksi. Dalam Peraturan Bank
Indonesia No. 8/4/PBI/2006 disebutkan bahwa jumlah angota dewan komisaris
minimal 3 orang atau paling banyak sama dengan jumlah angota direksi. Dewan
komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris independen, dan minimal 50%
darijumlah angota dewan komisaris adalah komisaris independen.
Dewan Komisaris Independen adalah angota dewan komisaris yang tidak
terafilasi dengan direksi, angota dewan komisaris lainya dan pemegang saham
pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainya yang dapat
mempengaruhi kemampuanya untuk bertindak independen atau bertindak semata-
mata untuk kepentingan perseroan. Dewan komisaris independen berperan
sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan dewan komisaris.
3. Komite Audit
Menurut Keputusan Direksi BEI (2000). Dalam Samβani (2008) komite
audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat yang
anggotanya diangkat dan dihentikan oleh dewan komisaris perusahaan tercatat
untuk membantu melakukan pemeriksaan yang dianggap perlu terhadap
pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat. Sedangkan
pengertian komite adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang
besar, untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas
khusus. Sedangkan keanggotaan komite audit sesuai dengan peraturan BEI adalah
sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota. Seorang diantaranya adalah
komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai
ketua komite audit.
18
a. Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit
Komite audit memiliki tugas terpisah dalam menjalankan tugasnya dan
wajib menyampaikan laporan atas aktivitasnya kepada seluruh anggota dewan
komisaris tercatat secara berkala. Sesuai dengan peraturan BEI tugas komite audit
adalah memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan
komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada
dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian
dewan komisaris. Seperti diatur dalam Kep-29/PM/2004 yang merupakan
peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite
audit antara lain:
1 Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan
perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan
lainnya.
2 Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan
perundang- undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan
lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3 Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal,
4 Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan
dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
5 Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas
pengaduan yang berkaitan dengan emiten,
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.
Adapun selain tugas dari komite audit yang telah diuraikan diatas, komite
audit juga memiliki tanggung jawab, antara lain adalah:
19
1. Memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah
memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil
usahanya, dan rencana jangka panjang.
2. Memastikan perusahaan dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan
yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, dan melaksanakan
pengawasan secara efektif terhadap kecurangan yang dilakukan oleh
karyawan perusahaan.
3. Mengawasi perusahaan termasuk didalamnya pemahaman tentang
masalah yang berpotensi mengandung resiko dan sistem pengandalian
inhern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor
internal.
b. Manfaat dan Tujuan Pembentukan Komite Audit
Manfaat komite audit yang dibentuk sebagai komite khusus diperusahaan
untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan yang sebelumnya merupakan tanggung
jawab penuh dari dewan komisaris serta bermanfaat untuk memberdayakan fungsi
komisaris dalam melakukan pengawasan. ISICOM (Alijoyo dan Zaini 2004)
mengatakan komite audit yang efektif akan membantu terciptanya keterbukaan
serta laporan keuangan yang berkualitas, ketaatan pada peraturan-peraturan yang
berlaku, dan pengawasan internal yang memadai.
Tujuan dari pembentukan komite audit adalah:
1. Memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan
sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU).
20
2. Memastikan bahwa pengendalian internalnya memadai.
3. Menindaklanjuti terhadap dugaan adanya penyimpangan yang material
dibidang keuangan dan implikasi hukumnya.
4. Merekomendasi seleksi auditor internal dan memberikan pengawasan
5. menyeluruh.
4. Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institusional didefinisikan sebagai besarnya persentase saham
yang dimiliki oleh investor institusional (Midiastuty & Machfoedz, 2003 dalam
Arief & Bambang, 2007). Menurut Chen & Zhang (2006) menyatakan
kepemilikan institusional sebagai persentase suatu perusahaan yang memiliki
mutual funds, investment banking, asuransi, dana pensiun, reksadana dan bank
Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar mempunyai kekuatan yang besar dalam
mempengaruhi perusahaan melalui media massa berupa kritikan atau komentar
yang semuanya dianggap publik atau masyarakat. Adanya konsentrasi
kepemilikan pihak luar menimbulkan pengaruh dari pihak luar sehingga
mengubah pengelolaan perusahaan yang semula berjalan sesuai keinginan
perusahaan itu sendiri menjadi memiliki keterbatasan. Keberadaan investor
institusional dapat menunjukkan mekanisme Corporate Governance yang kuat
yang bisa digunakan untuk memonitor manajemen perusahaan. Kepemilikan
institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan pada
umumnya dan manajer sebagai pengelola perusahaan pada khususnya.
(Jama'an, 2008) menyatakan bahwa pengaruh investor institusional terhadap
manajemen perusahaan dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk
menyelaraskan kepentingan manajemen dengan para pemegang saham. (Jama'an
21
2008) menemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa tindakan pengawasan
yang dilakuk an oleh sebuah perusahaan dan pihak investor institusional dapat
membatasi perilaku para manajer. Cornet, et al. (2006) menyimpulkan bahwa
tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat
mendorong manajer untuk lebih memfokuskan
perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku
opportunistic atau mementingkan diri sendiri.
Menurut Kozlov (2000) menyatakan kepemilikan asing diharapkan
menjadi salah satu cara meningkatkan perusahaan di negara berkembang melalui
modal dan teknologi baru. Kepemilikan asing meningkatkan persaingan pasar
sehingga memaksa perusahaan domestik restrukturisasi lebih cepat.
Restrukturisasi melalui perbaikan teknologi dan perbaikan corporate governance
serta perubahan jangkauan dan kualitas barang yang diproduksi.
Hasil para peneliti, terdapat hubungan antara kepemilikan institusional
dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan (Harnida, 2005 dalam Kadir, 2008).
Menurut Keperaturan Kementerian Keuangan (Kepmenkeu) Nomor
179/KMK.010/2003 tentang kepemilikan saham dan permodalan perusahaan efek.
Benchmark kepemilikan institusional paling rendah
sekitar 25 % (dua puluh lima perseratus) saham dari perusahaan.
5. Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan perusahaan yang
berkaitan langsung dengan pengendalian operasional perusahaan. Gideon (2005)
menyatakan bahwa dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat
22
ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan
menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang
sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang
saham. Dua hal tersebut akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan
seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan
terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola.
Secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh
pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba.
Menurut Shleifer dan Vishny (1986) kepemilikan saham yang besar dari segi nilai
ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor. Secara teoritis ketika
kepemilikan manajemen rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya
perilaku opurtunistik manajer akan meningkat. Kepemilikan manajer terhadap
saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan
antara pemegang saham luar dengan manajemen (Jensen dan Meckling, 1976).
Sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang
manajer adalah juga sekaligus sebagai seorang pemilik.
Penelitian yang dilakukan oleh Rosma (2007) menemukan bukti bahwa
kepemilikan manajerial memiliki hubungan negatif dengan earning management.
Hasil penelitian ini mendukung bukti bahwa kepemilikan manajerial mengurangi
dorongan perilaku oportunistik manajer sehingga akan mengurangi earning
management dan meningkatkan kualitas laba serta konsekuensinya tentu terhadap
kinerja keuangan perusahaan.
Berdasarkan penelitian tersebut dapat diartikan bahwa semakin besar kepemilikan
manajerial pada perusahaan maka akan semakin mengurangi kecenderungan
23
manajer melakukan earning management.
E. Pengertian Nilai Perusahaan
Pengertian Nilai perusahaan menurut Husnan (2000) adalah βharga
yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijualβ.
Moniaga (2013) menyebutkan bahwa nilai perusahaan merupakan persepsi
investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga
saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Harga saham
merupakan harga yang terjadi pada saat saham di perdagangkan di pasar
modal. Sedangkan Sukirni (2012) menjelaskan bahwa nilai perusahaan
merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai
gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui
suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut
didirikan sampai dengan saat ini.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nilai perusahaan merupakan
persepsi investor terhadap perusahaan, nilai perusahaan yang tinggi akan
membuat pelaku pasar percaya pada kinerja perusahaan dan kinerja manajemen
dalam mengelola perusahaan sehingga akan menyebabkan perusahaan memiliki
nilai jual yang tinggi. Disamping itu, perusahaan harus memiliki prospek yang
bagus untuk ke depannya sehingga akan meningkatkan kemakmuran para
pemegang saham. Meningkatnya nilai perusahaan merupakan sebuah pencapaian
hasil kinerja perusahaan yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya karena
dengan meningkatnya nilai perusahaan maka kesejahteraan para pemilik juga
akan meningkat sehingga memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting bagi
suatu perusahaan.
24
Dalam penelitian ini kinerja perusahaan diukur dengan Price Book Value.
PBV digunakan sebagai proksi karena keberadaan PBV sangat penting bagi
investor untuk menentukan strategi investasi di pasar modal. PBV dapat
menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan menciptakan nilai relatif
terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. PBV merupakan rasio antara harga
saham terhadap nilai bukunya dan PBV dapat memberikan gambaran potensi
pergerakan harga saham, dan juga dapat memberikan pengaruh terhadap harga
saham.Semakin tinggi PBV, semakin tinggi tingkat kepercayaan pasar terhadap
prospek perusahaan, maka akan menjadi daya tarik bagi investor untuk
membelinya, sehingga permintaan saham tersebut akan naik dan meningkatkan
harga saham.
F. Penelitian Terdahulu
Peneliti Judul Variabel Hasil
Belia
Dinar
Nurfaza
(2017)
PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015)
Variabel dependen :
Nilai Perusahaan
Variabel independen :
kepemilikan
manajerial,
kepemilikan
institusional dan
dewan komisaris
independent
1) Kepemilikan
manajerial tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
nilai perusahaan.
2) Kepemilikan
institusional tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
nilai perusahaan.
3) Komisaris
independen tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
nilai perusahaan.
4) Kepemilikan
manajerial,
kepemilikan
institusional, dan
komisaris
independen tidak
25
berpengaruh
signifikan secara
simultan terhadap
nilai perusahaan.
Ramadhan
Sukma
Perdana,
Raharja
ANALISIS
PENGARUH
CORPORATE
GOVERNANCE
TERHADAP
NILAI
PERUSAHAAN
Variabel dependen :
nilai perusahaan
Variabel independen :
Good corporate
governance
.1.Kepemilikan
Manajerial
berpengaruh positif
signifikan terhadap
nilai perusahaan.
2. Kepemilikan
Institusional
berpengaruh postif
dan tidak
signifikan terhadap
nilai
perusahaan.
3. Komite Audit
berpengaruh positif
dan tidak
signifikan terhadap
nilai perusahaan.
4. Proporsi
komisaris
independen
berpengaruh positif
signifikan terhadap
nilai perusahaan.
5. Eksternal auditor
berpengaruh positif
dan tidak
signifikan terhadap
nilai perusahaan.
6. Variabel kontrol
ukuran perusahaan
berpengaruh positif
signifikan terhadap
nilai perusahaan
Rio
Novianto
Rossi
(2012)
Pengaruh good
corporate
governance dan
kinerja perusahaa
nterhadap nilai
perusahaan(Studi
Pada Badan
Variabel dependen:
Kinjeerja perusahaan
Variabel independen:
good corporate
governance (GCG),
1. Good corporate
governance
tidakberpengaruh
terhadap
nilai perusahaan2.
2. Kinerja
perusahaan
26
Usaha Milik
Negara Yang
Terdaftar Di
Bursa Efek
IndonesiaTahun
2010-2013)
berpengaruh
terhadapnilai
perusahaan
3.Good corporate
governance
dan
kinerjaperusahaan
berpengaruh
terhadap
nilaiperusahaan
Adrie
Putra
(2014)
The Impact of
Implementation
Good Corporate
Governance to
Firm Value
(Evidence from
Indonesia Public
Banking Sector)
Variabel dependen:
Firm Value
Variabel independen:
good corporate
governance (GCG),
Good corporate
governance
berpengaruh positif
terhadap nilai
perusahaan
Bauer, R.
M. M. J.,
GΓΌnster,
N. K., &
Otten, R.
R. A. E.
(2004)
Empirical
Evidence on
Corporate
Governance in
Europe: The
Effect on Stock
Returns, Firm
Value and
Performance
Variabel dependen :
Firm Value and
Performance
Variabel independen :
Corporate Governance
Good corporate
governance
berpengaruh positif
terhadap nilai
perusahaan
Priyanka
Aggarwal
(2013)
Impact of
Corporate
Governanve on
Corporate
financial
Performance
Variabel dependen :
financial performance
Variabel independen:
good corporate
governance
Good corporate
berpengaruh positif
dan signifikan
terhadap kinerja
keuangan.
Mohamma
d I Azim
Corporate
Governance
Mechanisme and
their impact on
company
perfomance: A
structural
Variabel dependen :
company perfomance
Variabel independen:
Corporate Governance
Mechanisme
Hasil menunjukan
konsistensi yang
lebih besar di
semua model
ketika memeriksa
substitusi atau efek
komplomenter
27
equation model
analysis
antara kombinasi
(A) pemegang
saham dan
dewandireksi
toring (b)
pengawasan dewan
direksi dan auditor,
(C) pemantauan
pemegang saham
dan auditor
Sumber: jurnal-jurnal terdahulu
G. Kerangka Pemikiran
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
2.11 Pengmbangan Hipotesi
Komite audit
Kepemilikan manajerial
Kepemilikan institusinal
Dewan Direksi
Dewan Komisaris
Independen
Nilai
Perusahaan(PBV)
Variabel kontrol
1. Profitabilitas
2. Leverage
28
H. Hipotesis Penelitian
1. Pengaruh dewan direksi terhadap Nilai perusahaan.
Dewan direksi yaitu dewan yang dipilih oleh pemegang saham, bertugas
mengawasi pekerjaan yang dilakukan manajemen dalam mengelola perusahaan,
dengan tujuan kepentingan para pemeganng saham (Iqbal, 2007). Dewan direksi
pada perusahaan bertindak sebagai agen dalam perusahaan.direksi menjalankan
kegiatan operasional perusahaan dan juga berdasarkan atas kewenangan yang
diterima dari pemilik perusahaan. Dewan ini juga bertanggung jawab langsung
terhadap jalannya kegiatan operasional perusahaan (Hapsoro, 2006).
Dewan direksi dapat memberikan kontribusi terhadap nilai perusahaan melalui
evaluasi dan keputusan secara strategi serta pengurangan inefisiensi dan kinerja
yang rendah (Hartono & Nugrahanti,2014).
Berdasarkan uraian tersebut penulis mengambil hipotesis sebagai berikut:
H1 : ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
2. Pengaruh Komite Audit Terhadap Nilai perushaan.
Komite audit bertugas menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan
yang memadai serta dilaksanakannya Good Corporate Governance (GCG).
Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka kontrol terhadap
perusahaan akan lebih baik sehingga konflik atau masalah keagenan yang terjadi
akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat
diminimalisasi. Menurut Prinsip-prinsip OECD dan penelitian (Niinimaki, 2001),
Komite audit yang berasal dari luar mampu melindungi kepentingan pemegang
saham dari tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen (Samβani,
29
2008). Dengan adanya independensi dari komite audit maka diharapkan akan
adanya transparansi pertanggungjawaban manajemen perusahaan yang dapat
dipercaya, sehingga akan meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar
modal.Selain itu, komite audit bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan
para pemegang saham minoritas sehingga dapat meyakinkan para pemegang
saham tersebut untuk mempercayakan investasinya pada perusahaan. Hal ini
membuktikan keberadaan komite audit secara positif dan signifikan
mempengaruhi nilai perusahaan (Sukandar dan Raharja, 2014).
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat mengambil hipotesisbahwa:
H2:Komite Audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
3. Perngaruh Dewan Komisaris Independen terhadap nilai perusahaan.
Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan
fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang good corporate governance
(Suyanti et al., 2010). Semakin tinggi proporsi komisaris independen dalam
perusahaan, maka diharapkan pemberdayaan dewan komisaris ini dapat
melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi secara lebih
efektif dan lebih efisien sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi
perusahaan. Selain itu keberadaan komisaris independen diharapkan mampu
meningkatkan peran dewan komisaris sehingga tercipta good corporate
governance yang di harapkan perusahaan.
Berdasarkan uraian di atas, bahwa penulis dapat mengambil hipotesis bahwa:
H3: Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai
Perusahaan.
30
4. Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan.
Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai persentase saham yang
dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan
perusahaan yang meliputi komisaris dan direksi (Midiastuty & Machfoedz, 2003)
Gunarsih & Bambang (2008) menyatakan bahwa kepemilikan perusahaan
merupakan mekanisme yang dapat digunakan agar pengelola melakukan aktivitas
sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan.
Dalam kepemilikan saham yang rendah, maka insentif terhadap kemungkinan
terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat (Shleifer & Vishny,
1997). Kepemilikan manajerial akan membantu penyatuan kepentingan antara
manajer dan pemegang saham, sehingga manajer ikut merasakan secara langsung
manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung sebagai
konsekuensi dari pengambil keputusan yang salah. Kepemilikan pihak dalam
tinggi menyebabkan transparansi terbatas dan kompleksitas operasi (Bushman,
2004 dalam Hasan, Rahman, & Mahenthiran, 2008).
Dari pengembangan di atas dapat di ambil hipotesis yaitu :
H4: kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
5. Kepemilikan Institusional Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan
Kepemilikan institusional didefinisikan sebagai besarnya persentase saham
yang dimiliki oleh investor institusional (Midiastuty & Machfoedz, 2003).
Menurut Chen & Zhang (2006) menyatakan kepemilikan institusional sebagai
persentase suatu perusahaan yang memiliki mutual funds, investment banking,
asuransi, dana pensiun, reksadana dan bank. Keberadaan investor institusional
31
dapat menunjukkan mekanisme Corporate Governance yang kuat yang bisa
digunakan untuk memonitor manajemen perusahaan. Kepemilikan institusional
umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan pada umumnya
dan manajer sebagai pengelola perusahaan pada khususnya. Menurut (Jama'an,
2008) menyatakan bahwa pengaruh investor institusional terhadap manajemen
perusahaan dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk
menyelaraskan kepentingan manajemen dengan para pemegang saham.
Dari pengembangan di atas dapat di ambil hipotesis yaitu
H5 : kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai
perusahaan.
32
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Data dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitan ini adalah data sekunder yaitu,
berupa laporan keuangan yang dipublikasikan pada periode 2015-2018. Sumber
data dalam penelitan ini adalah laporan keuangan perusahan, sampel yang
diperoleh dari situs resmi BEI: www.idx.co.id dan sumber data lainya yang
berasal dari sumber bacaan seperti jurnal, dan data dari internet.
B. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Menurut Sugiyono (2009), adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas
objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI). Populasi dalam penelitian ini berjumlah 162 perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI
2. Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam