PENGARUH KONFIGURASI POLITIK TERHADAP POLITIK HUKUM …library.upnvj.ac.id/pdf/artikel/artikel_ji_nasional/... · 2017. 3. 14. · pengaruh konfigurasi politik terhadap politik hukum

PENGARUH KONFIGURASI POLITIKTERHADAP POLITIK HUKUM KETENAGAKERJAAN

INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN MODEL-MODELHUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SISTEM OUTSOURCINGMENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

Zolfadli Baros, SH,MH, MMDosen Tetap Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta

Abstract

Political configuration of political system of the state could be influenced to the political oflaw and positive law. There are three kinds of political configuration: Democratic,authoritarian and combination both of them. There are also three kinds of the industrialrelation s models: Liberal, conflict and coalition. These models as the implementation of thepolitical of law in labour law, have influenced by the political configurations, like theliberal s model of the industrial relation (democratic system), the conflict s model of theindustrial relation (authoritarian system) and the coalition's model of the industrial relation(combination system). The industrial relation model of Pancasila is a part of the coalitionmodel.

Keywords: Political, system, configuration, industrial, relation, model, liberal, conflict,coalition.

A. PENDAHULUANSebagai mahluk ciptaan Tuhan,

manusia (baik pengusaha dan pekerja)dianugrahi akal pikiran untuk dapatmengarungi kehidupannya yang denganitu mereka menjadi makhluk yangberbudaya (civilized), karena dapatmembedakan antara benar dan salah(melalui logika), baikladil atauburukltidak adil (melalui etika) danantara indah serta tidak indah (lewatestetika). Segala sesuatu yang menjadiindah (estetis) bila pada setiap perilakumanusia didasarkan pada pertirobanganyang benar (logis) dan baik (etis). Bilaitu diterapkan pada hubungan kerja,maka hubungan kerja antaraburuhlpekerja denganmajikan/perusahaan menjadi indahkarena wujudnya hubungan kemitraanyang harmonis antara keduanya.

Dengan kemampuan akalnya,manusia berupaya untuk dapatmemenuhi kebutuhan hidupnya denganbekerja untuk mendapatkan: makanan,pakaian, .perumahan dan aktualisasidiri. Melalui upaya-upaya pemenuhankebutuhan inilah yang menjadikanmanusia sebagai penyandangkepentingan dan memaksanya untuksaling berinteraksi dalam masyarakatkarena adanya kesadaran bahwamereka saling membutuhkan karenaketerbatasan masing-masing,

Dapatlah dikatakan bahwa tidakada seorang manusia yang hidupseorang diri terpencil jauh danlepas dari kehidupan bersama.Manusia tidak mungkin berdiridiluar atau tanpa masyarakatsebaliknya masyarakat tidak ada

Jumal Hukum Supremasi, Vol. IV No.2, April- September 2011 842

c

bagi setiap tingkah laku. Peraturan-peraturan itu mengharuskan orangbertindak di dalam masyarakatsedemikian rupa, sehinggakepentingan-kepentingan orang lainsedapat mungkin terjaga danterlindungi serta kepentingan-kepentingan bersama dapatdikembangkan. Aturan-aturan ini biasadisebut dengan kaidah-kaidah ataunorma-norma (J. van Kan da J. H.Beekhuis, 1977: 7).

Tanpa hukum tidak ada mekanismepenyelesaian konflik dan sengketa yangberorientasi kepada ketertiban dankeadilan. Tanpa terjadinya kehidupanbersama yang tertib dan adil,masyarakat akan kacau karena merekatidak tahu kemana akan pergi dan tidaktahu pula apa yang harus dikeIjakan.Suatu sistem hubungan yang tertibadalah kondisi utama bagi kehidupanmanusia pada setiap tingkat (Me. Iver,1980: 71).

Dengan menjadikan hukum sebagaiukuran tingkah laku setiap orang dalammasyarakat di suatu negara, makanegara tersebut memiliki eiri negarahukum karena menegakkan prinsiplegalitas (Kusnardi dan Bintan R.Saragih, 1983: 30). Artinya seseorangitu dikategorikan melanggar hukumatau tidak, kita terlebih dahulu harusmengetahui bagaimana peraturanperundang-undangan yang mengaturmasalah itu (Zulfadli Barus, 2009: 15).Tanpa hukum, masyarakat akanmenjadi chaos karena ukuran benar danadil hanya didasarkan padapowerlkekuatan.

Penyelesaian konflik yangdidasarkan hanya pada power danbukan pada prinsip kebenaran dankeadilan dapat menjerumuskan

ZULFADLI BARUS: PENGARUH KONFIGURASI POLlTIK ...

tanpa manusia (SudiknoMertokusumo, 1996: 2).Ketika Manusia dalam kehidupan

sosialnya masing-masing berupayamemenuhi kebutuhan hidupnyasementara benda-benda sebagai pemuaskebutuhan terse but terbatas jumlahnya,maka lahirlah kepentingan berbedayang memungkinkan terjadi konflikbila berbeda kepentingan dankerjasama bila punya kepentingan sarna(Zulfadli Barns, 2004: 16). Dalamkonflik antar penyandang kepentingantersebut, terkadang ada yang merasadirugikan bilamana haknya telahdiambil oleh pihak lain seeara tidaksah. Untuk mengatasi itulah makadiperlukan norma-norma hukum yangdapat berfungsi sebagai instrumenpengatur tingkah laku individu dalamrnasyarakat agar di satu sisimenghindari konflik dan di sisi lainmengembangkan kerjasama. Dengankata lain melalui hukum, konflik dapatditransformasikan menjadi kerjasama.

Jadi manusia didalam masyarakatmemerlukan perlindungankepentingan, perlindungankepentingan itu tereapai dengantereiptanya pedoman atau peraturanhidup yang menentukan bagaimanamanusia harus bertingkah lakudalam bermasyarakat agar tidakmerugikan orang lain dan dirinyasendiri. Pedoman, patokan atauukuran untuk berperilaku ataubersikap dalam kehidupan bersamaini disebut norma atau kaedah(Sudikno Mertokusumo, 1996: 3).Usaha melindungi kepentingan

individu dan mengembangkankerjasama tersebut dapat dieapai karenasebelumnya telah diadakan peraturan-peraturan yang dapat menjadi ukuran

Jurnal Hukum Supremasi, Vol. IV No.2, April - September 201 1 843


kelompok sosial tersebut menjadiuncivilized society (masyarakat tidakberadab), karena ukuran benar dan adilditentukan seeara sepihak oleh pihakyang kuat, sementara itu pihak yanglemah tidak akan pernah memperolehkeadilan karena selalu dianggapsebagai pihak yang salah (ZulfadliBarus,2005: IS). Kalau begitu tak adabedanya lagi antara manusia denganhewan karena di hutan yang menjadiraja adalah hewan yang paling kuat.Perintahnya adalah merupakan hukumdi hutan itu. Jadi, tanpa hukum yangberdasarkan nilai-nilai kebenaran dankeadilan, maka yang akan muneuladalah "hukum rimba". Denganditerapkannya hukum rimba dalammasyarakat manusia maka terbukalahpeluang terjadinya dehumanisasi(proses perendahan martabatkemanusiaan).

Bila hukum rimba telah menjadidasar penyelesaian konflik dansengketa dalam masyarakat makabenarlah pendapat Thomas Robes yangmengatakan bahwa manusia yang satumerupakan serigala bagi yang lainnya(homo homini lupus). Untukmenghindari itu, diperlukan perjanjiansosial (social contract) diantaraanggota-anggota masyarakat Hasilkesepakatan inilah yang kemudianmenjelma menjadi hukum yangdidasarkan atas nilai-nilai kebenarandan keadilan. Dengan begitu meskipunseseorang itu lemah, bodoh dan miskintetap akan memperoleh keadilan bilaorang tersebut benar. Sebaliknya meskiseseorang itu kaya, kuat dan pintar tapisalah maka orang tersebut tidak akanmendapatkan keadilan (Zulfadli Barus,2004: 1).

Salah satu kepentingan dasarmanusia untuk dapat memenuhikebutuhan hidupnya adalahmendapatkan pekerjaan denganimbalan (upah) yang layak sehinggadengan itu terpenuhilah kebutuhanhidupnya. Terkait dengan upah, terlihatjelas adanya konflik kepentingan antarapekerjalburuh denganmajikanlpengusaha, karena denganalasan efisiensi, pengusaha eenderungtidak menaikkan upah, sedangkanpekerja eenderung meminta kenaikanupah untuk alasan kesejahteraannya.

Disinilah arti pentingnya kitamemahami kaitan antara konsep-konsep konfigurasi politik, politikhukum, ketenagakerjaan (model-modelhubungan industrial) dan sistemoutsourcing, sehingga tulisan IDl

mengambil judul "PengarubKonfigurasi Politik Terbadap PolitikHukum Ketenagakerjaan IndonesiaDibubungkan Dengan Model-modelHubungan Industrial dan SistemOutsourcing Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tabun 2003",karena Kehadiran sistem outsourcingseperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan tidak dapat dilepaskandari pengaruh konfigurasi politik yangterjadi di Era Reformasi (1998-sekarang). Konfigurasi politik inilahyang mengakibatkan muneulnya politikhukum ketenagakerjaan yangmelahirkan produk hukum (sistemoutsourcing) yang tidak ada di erasebelumnya: Demokrasi LiberalParlementer/1945-1959, DemokrasiTerpimpin/1959-1966, DemokrasiPancasila/1966-1998 (Moh. Mahfud,MD., 1988: 20-30).

844 Jumal Hukum Supremasi, Vol. IV No.2, April- September 201 I


Bila Benny K. Harmanmendasarkan hipotesisnya bahwasistem politik atau konfigurasi politikmempengaruhi karakter atau sifatkekuasaan kehakiman (Benny K.Harman, 1997: 5), maka tulisan iniingin melihat pengaruh konfigurasipolitik di era reformasi temyataberpengaruh terhadap politik hukum .ketenagakerjaan yang melahirkansistem outsourcing.

B. PEMBAHASAN1. Pengertian Buruh dan Swa

PekerjaKetika seseorang melakukan

pekerjaan pada orang lain, terbukalahpeluang terjadinya hubungan kerja danswa pekerja. Seseorang yang bekerjapada orang lain yang termasuk dalarnkategori hubungan kerja disebut buruh.Sedangkan seseorang yang bekerjapada orang lain tetapi masuk dalarnkategori diluar hubungan kerja disebutswa-pekerja (!man Soepomo, 1974: 4).Hubungan kerja diatur dalam hukumperburuhan, sedangkan swa pekerjatidak diatur dalam hukum perburuhantetapi diatur dalarn hukum perdata.

Perbedaan mendasar antarakeduanya adalah : Pada hubungankerja, seseorang itu bekerja untukkepentingan pemberi kerjabukan untukdirinya sendiri. Pekerjaan dilakukanatas dasar perintah pemberi kerjasehingga pekerja berhak menerimaupah setelah perintah dilaksanakandengan benar. Bila buruh telah bekerjasesuai dengan perintah pemberi kerjadan timbul resiko, maka resiko yangtimbul ditanggung oleh pemberi kerja.Sebaliknya, bila timbulnya resikoakibat dari buruh bekerja tidak atasdasar perintah atau bertentangan

dengan perintah pemberi kerja, makaresiko tersebut ditanggung oleh buruh.

Berbeda dengan swa pekerja, iabekerja tidak atas dasar perintahpemberi kerja dan karenanya resikoyang timbul ditanggung oleh pekerjaitu sendiri (Iman Soepomo, 1974: 4).Misalnya dokter. Meski pasien(pemberi kerja) tidak mau disuntik olehdokter; tetap saja dokter tersebutmenyuntiknya agar si pasien cepatsembuh. Disini dokter tidak tundukpada perintah pasien, melainkanprinsip-prinsip ilmu kedokteran yangmenjadi pedoman kerjanya sebagaidokter.

Meski antara keduanya (buruh danswa pekerja) sama-sama bekerjamelaksanakan pekerjaan, tetapikeduanya berbeda pada aspekindependensinya. Buruh tidakindependen karena ketika bekerja iatunduk pada perintah pemberi kerja(majikan/pengusaha), sedangkan padaswa pekerja, pekerja tidak tunduk padaperintah .pemberi kerja tetapi padadisiplin ilmunya. Karena itulahkelompok swa pekerja disebutprofesional Dengan kata lain, adakelompok pekerja yang tidakindependen disebut buruh tetapi adapekerja yang independen disebutkelompok profesional. Pengawasanterhadap kelompok profesionaldilakukan oleh Asosiasi Profesi denganinstrumen kode etik profesi, sedangkanpengawasan terhadap buruh dilakukanmelalui instrumen hukumketenagakerjaan.

Mengapa aspek keadilan menjadisangat penting dalam hubungan kerjaantara pekerja dan pengusaha? Karenameski secara yuridis posisi buruh danmajikan adalah sama-sama sebagai

Jumal Hukum Supremasi, Vol. IV No.2, April - September 2011 845


subyek hukum, tetapi secara sosiologismereka memiliki posisi berbeda.Dengan memiliki modal dan alat-alatproduksi, majikan menjadi superior biladibandingkan dengan buruh yang hanyamemiliki tenaga. Tenaga secaraalamiah akan menurun seiring denganpeningkatan usia (produktivitas pekerjamenurun), sementara modal yangdikelola dengan benar akan meningkat(kapitalisasi). Faktor-faktor inilah yangmengakibatkan posisi tawar(bargaining position) buruh relatiflemah terhadap majikan (A. Ridwandan Ny. Sri Subandini Gultom, 1987:1-2). Karenanya spirit keadilan sangatdibutuhkan untuk menyeimbangkanhak dan kewajiban antara keduanyadalam hubungan kerja.

Bila menggunakan metafora buruhdengan "domba" dan majikan adalah"serigala" serta keduanya dilepas padapadang rumput yang sarna tanpa adapagar pembatas, maka cepat ataularnbat domba akan dimangsa serigala.Guna menghindari musnahnya dombamaka diperlukan "pagar pemisah"sehingga masing-masing memilikiwilayah untuk berkembangbiak.Dengan "pagar" tersebut domba dapatberkembangbiak karena terlindung darikeganasan serigala dan serigala pundapat berkembangbiak tanpa hamsmemangsa domba. "Pagar" inilahsimbolisasi dari hukumperburuhan/ketenagakerjaan yang adilkarena memberikan perlindunganhukum terhadap keduanya terutamaterhadap pihak yang lemah (buruh) daridominasi pihak yang kuat (pengusaha).J~ dengan spirit keadilan untukmenyeimbangkan hak dan kewajiban,maka hukum dapat berfungsi merubahketidakseimbangan menjadi

keseimbangan baru, merubah konflikmenjadi kerjasarna antara pekerjadengan pengusaha dalam hubungankerja pada umumnya dan sistemoutsourcing pada khususnya. Jadi,kunci hubungan industrial yangdinamis dan aman adalah komunikasi(Sri Kusumastuti Rahayu (et.al), 2002:19).

Ketidakseimbangan posisi tawarantara buruh dan pengusaha terlihatjelas pada sistem outsourcing karenaburuh memiliki 2 (dua) "bos", yaitu bosyuridis dan bos sosiologis.

Dikatakan "bos yuridis" karenaantara buruh dan Perusahaan PengerahJasa Tenaga Kerja (PPJTK) adahubungan hukum dalarn bentukperjanjian kerja sehingga timbul hakdan kewajiban diantara keduanya.Dikatakan "bos sosiologis" karenaantara buruh dan Perusahaan PemberiKerja (PPK) tidak ada hubunganhukum meski buruh bekerja di PPK,karena antara buruh dan PPK tidak adaperjanjian kerja, meski buruh hamsmematuhi Peraturan Perusahaan yangada di PPK tersebut.

Mengingat posisinya yang lemahterutama berhadapan dengan "bossosiologis" (PPK) maka harus adaperlindungan hukum terhadap buruh.Karena memang, lahirnya konsepperlindungan hukum adalah akibat darimunculnya ketidakseimbangan antarapara pihak, dimana ada yang memilikiposisi kuat dan ada yang memilikiposisi lemah, sehingga hukumperburuhan berpihak pada yang lemahtetapi benar, bukan yang lemah tetapisalah. Hukum juga memihak padapihak yang kuat dan benar, bukan pihakyang kuat tetapi salah. Tentu bagi pihakyang kuat dan benar, tanpa mendapat

846 Jurnal Hukum Supremasi, Vol. IV No.2, April- September 2011


perlindungan hukum pun mereka sudahdapat melindungi kepentingannyasendiri. Itulah sebabnya istilah yangdipakai adalah Hukum Perburuhanbukan Hukum Majikan.

Berdasarkan posisi tawar yangberbeda tersebut, diperlukan kehadiranpihak ketiga yang lebih "kuat" daripekerja dan pengusaha yaitupemerintah untuk membuat kebijakanpublik dalam bentuk peraturanperundang-undangan sebagaiperwujudan negara hukum dan negarakesejahteraan (Edi Wibowo (etal),2004: i) untuk menata hubungan kerjaantara pengusaha dan pekerja sehinggatidak terjadi saling mengeksploitasiterutama oleh pengusaha terhadappekerja.2. Model-model Konfigurasi Politik

Model konfigurasi politik tertentuyang berlaku dalam suatu negara akanberpengaruh pada sifat atau karakterpolitik hukum dan produk hukum darinegara tersebut sehingga perubahankonfigurasi politik akan mempengaruhipolitik hukum dan produk hukumpositif yang diberlakukan dalambidang-bidang tertentu termasuk dalamHukum Ketenagakerjaan Indonesia.

Berbicara tentang konfigurasipolitik, secara umum dapat dibedakankedalam dua konsep yang dikotomisyaitu antara konfigurasi politikdemokratis dan konfigurasi politikotoriter (Zulfadli Barus, 2003: 26).

Konfigurasi politik suatu negaradikatakan demokratis apabila dalamnegara tersebut terdapat pembagiankekuasaan yang ditujukan untukmencegah terjadinya pemusatankekuasaan dalam satu tangan. Intiterpenting dari prinsip pembagiankekuasaan dalam suatu negara ada

check and balances antara legislatif,yudikatif dan eksekutif dimanakekuasaan kehakiman memilikiotonomi dalam menjatuhkanputusannya tanpa campur-tangan darieksekutif dan legislatif

Sebaliknya konfigurasi politikdikatakan otoriter apabila sistempembagian kekuasaan dalam suatunegara tidak diatur secara jelas bahkankekuasaan negara terpusat pada satutangan. Kekuasaan legislatif, eksekutifdan yudikatif tidak dibagi-bagikankepada beberapa pihak tetapi semuaterpusat di tangan eksekutif

Disamping konfigurasi politik yangotoriter dan demokratis juga dikenalkonfigurasi politik model ketiga yangpada dasarnya merupakan kombinasidari keduanya. Dalam konfigurasipolitik model kombinasi ini,konfigurasi politik yang otoriterberjalan seiring dan silih bergantidengan konfigurasi politik yangdemokratis. Pada saat tertentu yangditonjolkan adalah konfigurasi politikyang otoriter dengan citra represif danpada saat yang lain ditonjolkanlahkonfigurasi politik yang demokratis.

Menurut Mahfud MD.,mendasarkan hipotesisnya bahwakonfigurasi politik suatu negara akanmelahirkan karakter produk hukumtertentu di negara tersebut Di negarayang konfigurasinya demokratis, makaproduk hukumnya berkarakterresponsif/populistik, sedangkan dinegara yang konfigurasi politiknyaotoriter, maka produk hukumnyaberkarakter ortodokslkonservatiflelitis.Perubahan konfigurasi politik dariotoriter ke demokratis atau sebaliknya,berimplikasi pada perubahan karakter

Jurnal Hukum Supremasi, Vol. IV No.2, April - September 2011 847


produk hukum (Moh. Mahfud, MD.,1988: 23).3. Tinjauan Historis Hukum

Ketenagakerjaan: DialektikaKontrol Negara DalamHubungan Kerja Antara Pekerjadan Pengusaha .Kebijakan perburuhan di Indonesia

dari awal kemerdekaan hinggasekarang melibatkan pola hubungandinamis antara pihak-pihak terkait,yaitu pengusaha, pekerja danpemerintah yang dialektis: Kepentinganburuh (tesis), kepentingan pengusaha(antitesis) dan peranan pemerintah(sintesis) dalam menata hubungankerja.

Pada masa awal kemerdekaan,serikat buruh menikmati kebebasanpolitik seiring dengan liberalisasi dibidang politik saat itu (Suri Suroto,1985: 29). Sementara peran negara jugadominan dalam melakukan intervensibagi kepentingan buruh. Namun polaini berubah pada masa Orde Barn(Demokrasi Pancasila) yang ditandaioleh kontrol yang ketat dan diikuti aksirepresif negara terhadap buruh.Gerakan buruh didepolitisasi seiringdengan konteks strategi politik OrdeBarn.

Depolitisasi dilakukan denganmengenalkan konsep HubunganPerburuhan Pancasila (HPP) pada tahun1974. Asas ini mengandung tiga prinsipdalam hubungan perburuhan: (1)prinsip "rumongso handarbeni", yaitumerasa ikut memiliki, mitra dalamproduksi dan mitra dalam pembagiankeuntungan (2) prinsip "meluhangrungkebi", yaitu ikutmempertahankan dan memajukanperusahaan (3) prinsip "mulat sarirohangroso wani", yaitu keberanian untuk

mawas diri (Majalah Monitor NO.1 Mei1979, tentang "Hubungan PerburuhanPancasila")

Dominannya peran negara jugaberlangsung dalam dimensi hubungankerja, Karena Orde Barn banyakmelakukan intervensi dalam penentuanupah, kondisi kerja, kontrak kerja dansebagainya.

Intervensi pemerintah dilanjutkandengan melegalkan konsep upahminimum yang dinyatakan sebagaijarring pengaman kelompok buruh.Kebijakan ini sebenarnya telah munculdi tahun 1950-an sebagai perluasanupaya perlindungan buruh pada masaitu.

Runtuhnya kekuasaan Orde Barnmengubah pola hubungan dalam duniaperburuhan. Pada era reformasi,gerakan buruh kembali dibebaskansejalan dengan liberalisasi politik disemua bidang. Serikat-serikat buruhkembali bermunculan. Kondisi inimirip dengan periode DemokrasiParlementer (1945-1959). Pada erareformasi inilah, hubungan kerja mulai"difleksibelkan", dari yang sebelumnyabersifat kaku. Intervensi negara yangpada dua periode sebelumnya terasabegitu kental, pada pasca Orde Baruperlahan-Iahan mulai dikurangi denganmenyerahkannya kepada mekanismepasar.

Perubahan pola hubunganindustrial ini tidak dapat dilepaskandari konteks konfigurasi politik(ekonomi dan politik) pada masapilihan kebijakan itu diambil. Artinya,pertimbangan ekonomi dan politikselalu menjadi faktor yang berperanpenting dalam perubahan polahubungan industrial dalam dua dimensikonfigurasi politik tadi. Pada masa


(Vedi R. Hadiz, 1996). Karena itu,kontrol terhadap buruh merupakanjawaban terhadap motif ekonomi danpolitik pemerintah Orde Barn.

Perubahan konfigurasi politikkembali terjadi ketika Orde Barnruntuh. Krisis ekonomi yang. sangatakut telah menyebabkan perekonomianyang dibangun semasa Orde Barnporak-poranda. Nilai rupiah jatuhsangat dalam, terjadi pelarian modalkeluar negeri secara besar-besaranmengakibatkan pertumbuhan ekonomidi tahun 1998 menurun drastis,mencapai minus 13 persen.Pemberhentian massal pekerja terjadidimana-mana disebabkan banyakpabrik tutup karena tidak sanggupmenanggung biaya produksi. Hal inidiperparah dengan laju angkatan kerjayang justru bertambah. Akibatnya,pengangguran meluas sangatsignifikan, Jika pengangguranterselubung dianggap pengangguran,maka pada tahun 1998, hampir separuhpenduduk Indonesia menganggur.

Kondisi ekonomi yang demikianparah mendorong pemerintah untukmeminta asistensi InternationalMonetary Fund (IMF) dan lembagainternasional lain untuk membantumenangani krisis ekonomi di Indonesia.Lembaga-lembaga internasionaltersebut kemudian menyarankan untukmerombak sistem ketenagakerjaan yang"kaku" agar diubah menjadi lebih"fleksibel" _Fleksibilitas ini dibutuhkanuntuk menarik investasi, yang padagilirannya mendorong pertumbuhanekonomi, menciptakan lapangan kerja,serta mengurangi pengangguran.Dengan pertimbangan ekonomitersebut, pemerintah akhimya"mengintrodusir" sistem outsourcing


kekuasaan Soekarno, perjuangankelompok buruh dalam merebutkemerdekaan sertamempertahankannya dari agresiBelanda, menjadi motif politikpemerintah untuk mengakomodirkepentingan buruh. Buruh dianggapsebagai mitra perjuangan pemerintah.Motif ekonomi saat itu tampak tidakterlalu dominan, karena memang padamasa awal kemerdekaan, fokuspemerintah masih pada bagaimanamempertahankan kemerdekaan sertame1akukan konsolidasi kekuatan politikdomestik.

Perubahan konfigurasi politikpolitik yang terjadi pada masa OrdeBarn (Demokrasi Pancasila) telahmerubah pola hubungan industrial.Kondisi perekonomian yang porak-poranda pada awal Orde Barnmendorong pemerintah fokus padapembenahan masalah ekonomi.Ekonomi berubah menjadi tujuanpembangunan yang utama, sehinggasemua dikorbankan demi pertumbuhanekonomi. Konsekuensi logis darikebijakan ini, maka buruh hams"dikondisikan" dalam suasana yangkondusif bagi berjalannyaIndustrialisasi (Dwight Y King, dalamMarsen S. Naga, 2002: 12-24). Motifekonomi yang berdampak padapengorbanan kaum buruh ini jugadibarengi dengan motif politik, OrdeBarn yang lahir dari kemenanganAngkatan Darat (AD) melawan PartaiKomunis Indonesia (PKl) denganberupaya mencegah kehadiran kembalielemen-elemen gerakan yang dianggapradikal. Buruh kemudian selaludiasosiasikan sebagai kelompok radikalyang paling dekat dengan PKl danpaling berpotensi melawan pemerintah


ZULFADU BARUS: PENGARUH KONFIGURASI POUTIK ...

dan sistem kontrak pada HukumKetenagakerjaan (Muhtar Habibi, 2009:43), seperti diatur dalam Pasal 64 sId66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan.4. Model-model Hubungan

Industrial.Ada beberapa model hubungan

industrial yang eksis di dunia (LaluHusni, 2004: 30):a. Hubungan industrial

berdasarkan demokrasi liberalHubungan industrial uuberdasarkan pada falsafahindividual isme dan liberalismeyang dianut oleh negara-negaraBarat umumnya. Ciri-ciri hubunganindustrial berdasarkan demokrasiliberal ini adalah:

1) Pekerja dan pengusaha mempunyaikepentingan yang berbeda, yaknikepentingan pekerja untukmendapatkan upah yang sebesar-besarnya, sedangkan pengusahauntuk memperoleh keuntungansebesar-besarnya.

2) Menempatkan kebebasan individupada tempat yang tertinggi karenaitu perbedaan pendapat yang terjadidiselesaikan dengan mengadukekuatan. Pihak pekerja melaluisenjata pemogokan, sedangkanpihak pengusaha dengan penutupanperusahaan/lock out (Bandingkandengan Aloysius Uwiyono, 2001:221).

3) Paham liberal pada dasarnyamempelopori kebebasan, toleransi,bak individu, demokrasi dansupremasi hukum. Manusia padadasarnya memiliki kebebasan untukmencapai tujuannya sendiri.

4) Dari konsep kebebasan uumenimbulkan paham kapitalisme di

bidang ekonomi yang memberikankebebasan kepada anggotamasyarakat untuk berusaha danbersaing dengan sedikit sekalicampur tangan pemerintah.

b. Hubungan Industrialberdasarkan perjuangan kelas(class struggle)Hubungan industrialberlandaskan perjuanganMarxismelKomunisme,ciri-ciri sebagai berikut:

1) Berdasarkan pada teori "nilai lebih"dari Karl Marx dan Lenin, yaknipengusaha selalu berupaya agarmendapat nilai lebih meskipundengan mengambil sebagian upahpekerja.

2) Perjuangan kelas diperlukan untukmencapai dictator proletariat yangmerupakan masa transisi ke tahappenghapusan semua kelas menujumasyarakat tanpa kelas (classlesssociety).

3) Untuk mencapai masyarakat tanpakelas, kelas tertindas (proletar)harus dipertentangkan dengan kelaspenindas (kapitalis).

4) Pekerja (proletar) dan pengusaha(kapitaiis) adalah dua pihak yangbertentangan kepentingan, karenaitu perbedaan pendapatdiselesaikan dengan salingmenjatuhkan.

c. Hubungan Industrial yangdidasarkan pada ajaran sosialRerun Novarum;Model ini berpandangan bahwa

pertentangan kelas dalam masyarakattidak bersifat abadi, karena itu perludiupayakan kerja sarna. Masalah sosialhendaknya tidak diselesaikan dengancara permusuhan atau perjuangan kelasmelawan kelas.

irufalsafahdengan

850 Jurnal Hukum Supremasi, Vol. IV No.2, April - September 2011

5. Pengertian Hubungan IndustrialPancasilaHubungan industrial adalah suatu

sistem hubungan yang terbentuk antarapara pelaku dalam proses produksibarang dan jasa yang terdiri dari unsurpengusaha, . pekerja/buruh danpemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (pasal 1ayat 16 Undang-undang Nomor 13Tahun 2002).

Pasal 102 Undang-undang Nomor13 Tahun 2003 menyebutkan dalamhubungan industrial, pemerintah,pengusaha dan buruh memiliki fungsisebagai berikut :a. Pemerintah: Menetapkan

kebijakan, memberikan pelayanan,melaksanakan pengawasan danpenindakan bila terjadipelanggaran.

b. Pengusaha: Menciptakankemitraan, mengembangkan usaha,memperluas lapangan kerja,memberi kesejahteraan buruhsecara terbuka, demokratis danberkeadilan.

c. Buruh : Menjalankan pekerjaansesuai dengan kewajibannya,menjaga ketertiban demikelangsungan produksi,menyalurkan aspirasi secarademokratis, mengembangkanketerampilan dan keahlian, ikutmemajukan perusahaan danmemperjuangkan kesejahteraananggotalkeluarganya.Berdasarkan pengertian, tujuan dan

landasan serta fungsinya, HubunganIndustrial Pancasila memiliki beberapaciri-ciri khusus (Yunus Shamad, 1995:12-13):a. Mengakui dan meyakini bahwa

pekerja bukan hanya bertujuan

ZULFADLI BARUS: PENGARUH KONFIGURASI POLlTIK ...I

Berdasarkan pandangan fit,

masalah kaum buruh dapat diselesaikanapabila masing-masing pihakmenjalankan kewajiban yang telahdisepakati. Para pengusaha tidak bolehmemperlakukan buruh sebagai budak,pengusaha harns memberikan upahyang cukup kepada buruh agar dapathidup secara layak. Untuk itu negarayang bertanggung jawab dalammasalah kepentingan umum, wajibcampur tangan dalam melindungi kaumburuh. Konflik yang terjadi dalamhubungan antara buruh denganpengusaha tidak boleh diselesaikandengan pennusuhan dan pertentangankelas untuk menghasilkan masyarakattunggal kelas. Konflik yang terjadiharus dihadapi agar dicapaikeseimbangan kepentingan, karenamasyarakat harus dibangun denganmenghargai keanekaragamankepentingan (Cosmas Batubara, 2008:13).d. Hubungan Industrial Atas Dasar

Komitmen Seumur Hidup (lifelong employment)Model ini dipraktekkan di Jepang

yang mencerminkan hubunganindustrial yang bersifat desentralistikdan patemalistik yang menekankanbahwa kewajiban kesejahteraan pekerjamenjadi tanggung jawab pihakperusahaan.

Uraian diatas menunjukkan padakita bahwa setiap bangsa memilikicorak tersendiri dari hubunganindustrialnya, tergantung dari ideologi,politik dan sosial budaya dari negarayang bersangkutan. Dengan kata lain,corak hubungan industrial dipengaruhioleh konfigurasi politik yang berlaku disuatu negara.

Jumal Hukum Supremasi, Vol. IV No.2, April - September 2011 851


mencari nafkah saja, melainkanjuga sebagai pengabdian manusiakepada Tuhannya, kepada sesamamanusia, kepada masyarakat,bangsa dan negara.

b. Menganggap bekerja bukan hanyasekedar faktor produksi belakamelainkan sebagai manusia pribadidengan segala harkat danmartabatnya.

c. Melihat antara pekerja danpengusaha bukan memilikikepentingan yang bertentangan,tetapi kepentingan yang sarna yaitukemajuan perusahaan.

d. Setiap perbedaan pendapat antarapekerja dan pengusaha harusdiselesaikan dengan jalanmusyawarah untuk mencapaimufakat yang dilakukan secarakekeluargaan.

e. Adanya keseimbangan antara hakdan kewajiban untuk kedua belahpihak atas dasar rasa keadilan dankepatutan.Uraian tentang landasan, tujuan dan

fungsi hubungan industrial diatas tidakhanya terbatas pada hubungan antarapekerja dan pengusaha serta peraturan-peraturan ketenagakerjaan, tetapi jugatidak dapat dipisahkan dari lingkungansosial, ekonomi dan politik, termasukkonsep keadilan dan kekuasaan, makahal ini menunjukkan bahwa produkHukum Ketenagakerjaan tidak terlepasdari pengaruh konfigurasi politik danpolitik hukum yang berlaku saat itu disuatu negara, seperti yang dimaksudoleh Michael Saloman "Industrialrelation covers a range of concepts,including the concept of justice andequality, power and authority,individualism and collectivism, right

and responsibilities, as well as integrityand trust' (Lalu Husni, 2004: 18).

Hubungan Industrial Pancasilamementingkan hubungan kemitraan(collaborative relation) antarapekerja/buruh dan pengusaha. Ia akanterganggu jika salah satu pihakmemaksakan kehendaknya kepadapihak yang lain, sehingga pemenuhankebutuhan atau kepentingan salah satupihak dirugikan. Semakin kolaboratifhubungan antara pekerja/buruh danpengusaha, rnaka semakin rendahfrekuensi pernogokan, sebaliknya jikahubungan antara pekerja dan pengusaharnendasarkan pada hubungan konflikdapat berakibat pada semakin tinggifrekuensi perselisihan perburuhan yangdiikuti dengan pemogokan. Dernikianpula hubungan perburuhan harmonisyang dipaksakan tidak dapat dijadikansarana untuk rnenekan frekuensipernogokan (T. Hanami and Blainpain,1987: 22).

Dengan landasan ideal Pancasiladan landasan konstitusional UndangUndang Dasar 1945 serta landasanoperasionalnya adalah GBHN (AbdulKhakim, 2009: 89), maka HubunganIndustrial Pancasila rnenganut prinsipkernitraan (pola hubungan harmonis)antara pekerja dan pengusaha yakni:a. Pekerja dan pengusaha rnerupakan

ternan seperjuangan dalam prosesproduksi, yang berarti keduanyawajib bekerjasama serta salingbantu dalam kelancaran usahadengan meningkatkankesejahteraan dan menaikkanproduksi.

b. Pekerja dan pengusaha rnerupakanternan seperjuangan dalammembagi keuntungan yang berartikeuntungan yang diterima

852 Jumal Hukum Supremasi, Vol. IV No.2, April- September 2011


perusahaan hams juga dapatdinikmati oleh pekerja, denganmeningkatkan kesejahteraannya.

c. Pekerja dan pengusaha merupakanternan seperjuangan dalambertanggung jawab kepada: TuhanYang Maha Esa, Bangsa dan·Negara, masyarakat, keluarga,perusahaan.

6. Sistem Outsourcing TermasukModel Hubungan IndustrialApa?

a. Pengertian outsourcingOutsourcing adalah pendelegasian

operasi dan managemen harian darisuatu proses bisnis kepada pihak luar(perusahaan penyedia jasaoutsourcing). Melalui pendelegasianoperasi ini, maka pengelolaan urusanperusahaan tidak lagi dilaksanakan olehperusahaan yang bersangkutan,melainkan dilimpahkan kepadaperusahaan jasa outsourcing (SehatDamanik, 2006: 2). Operasi perusahaandengan cara ini dilakukan untukmemberikan respons atasperkembangan ekonomi secara globaldan perkembangan teknologi yangdemikian cepat sehingga berkembangpersaingan yang bersifat global danberlangsung sangat ketat (Sonhaji,2007: 112).

UU No. 13 Tahun 2003 tidakmenyebutkan istilah outsorcing, tetapiberdasarkan Pasal 64 undang-undangini menyatakan bahwa pemsahaandapat menyerahkan sebagianpelaksanaan pekerjaan kepadaperusahaan lainnya melalui perjanjianpemborongan pekerjaan ataupenyediaan jasa pekerjalburuh yangdibuat secara tertulis.

Menurut Pasal 1601b KUHPerdata, outsourcing disamakan dengan

perjanjian pemborongan, dengandemikian pengertian outsourcingadalah suatu perjanjian dimanapemborong mengikat diri untukmembuat suatu kerja tertentu bagipihak lain dan yang memborongkanmengikatkan diri untuk memborongkanpekerjaan kepada pihak pemborongandengan bayaran tertentu (I WayanNedeng, 2004: 2).

Outsourcing dalam pengertianumum disebut dengan istilah "alihdaya, yang diartikan sebagai contract(work) out seperti yang tercantumdalam Concise Oxford Dictionary,sementara mengenai kontrak itu sendiridiartikan sebagai berikut: "contract toenter into or make a contract. From thelatin contractus, the past participle ofcontrahere, to draw together, bringabout or enter into an agreement."(Pan Mohd Faiz,http://zulfikarmmunri.blogspot.com.diakses tanggal 4 Oktober 201 0)

Pengertian outsourcing secarakhusus didefmisikan oleh Maurice FGreaver, yaitu "Strategic use of outsideparties to perform activities,traditionally handled by internal staffand respurees." Menurut definisi ini,outsourcing dipandang sebagaitindakan mengalihkan beberapaaktivitas perusahaan dan hakpengambilan keputusannya kepadapihak lain (outside provider), tindakanini terikat dalam suatu kontrakkerjasama (Pan Mohd Faiz,http://zulfikarmmunri.blogspot.com.diakses tanggal 4 Oktober 2010).Beberapa pakar serta praktisioutsourcing di Indonesia jugamemberikan definisi outsourcingadalah pendelegasian operasi danmanajemen harian dari suatu proses



bisnis kepada pihak luar atauperusahaan jasa outsourcing (ChandraSuwondo, 2003: 2).

Berdasarkan ketentuan Pasal 64UU No. 13 Tahun 2003, makaperusahaan dapat menyerahkansebagian pelaksanaan pekerjaan kepadaperusahaan lainnya melalui perjanjianpemborongan pekerjaan ataupenyediaan jasa pekerjalburuh yangdibuat secara tertulis (outsourcing).Dengan demikian, ada 2 (dua) bentukoutsourcing yaitu: outsourcingmengenai pekerjaan yang dilakukanoleh pemborong pekerjaan danoutsourcing mengenai pekerjaan yangdilakukan oleh perusahaanjasa pekerja.

Outsourcing pertama mengenaipekerjaan yang konstruksi hukumnyaada main contractor yang mensubkanpekerjaan pada sub kontraktor. Subkontraktor untuk melakukan pekerjaanyang disubkan oleh main contractoryang membutuhkan pekerja. Subkontraktor merekrut pekerja untukmengerjakan pekerjaan yang disubkanmain contractor, sehingga adahubungan kerja antara sub kontraktordengan pekerjaannya;

Outsourcing kedua adalahpenyediaan jasa pekerjalburuh yangharus memenuhi syarat sebagaimanadalam ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu:Dilakukan secara terpisah dari kegiatanutama; Dilakukan dengan perintahlangsung atau tidak langsung daripemberi pekerjaan; Merupakankegiatan penunjang perusahaan secarakeseluruhan; dan tidak menghambatproses produksi secara langsung.

Konstruksi hukum sistemoutsourcing yang kedua ini diawalioleh suatu hubungan hukum atau suatu

perjanjian antara perusahaan penyediajasa pekerja dengan perusahaanpengguna jasa pekerja. Perusahaanpenyedia jasa pekerja mengikatkandirinya untuk menempatkan pekerja diperusahaan pengguna dan perusahaanpengguna mengikatkan dirinya untukmenggunakan pekerja.

Berdasarkan perjanjian penempatantenaga kerja, perusahaan penyedia jasapekerja akan mendapatkan sejumlahuang dari pengguna. Misalnya untukpenempatan . 100 orang pekerja,perusahaan pengguna membayarRp.l 0.000.000,00, dan kemudianperusahaan penyedia jasa pekerja akanmengambil sekian persen, sisanyadibayarkan kepada pekerja yangbekerja di perusahaan pengguna.Konstruksi hukum seperti ini tidak jauhberbeda dengan sistem perbudakan,karena pekerja-pekerja tersebut dijualkepada pengguna dengan sejumlahuang dan hal ini merupakan bentukperbudakan modem.

Dikatakan perbudakan modern,karena di satu sisi praktek ini memilikilandasan hukum (Pasal 64 sId 66Undang-Undang Nomor 13 Tahun2003) namun dilain pihak, hak-hakpekerja kurang mendapat perlindunganhukum yang memadai. Berbeda denganperbudakan tradisional yang pekerjanyasarna sekali tidak punya hak tetapihanya punya kewajiban terhadaptuannya sehingga tidak adaperlindungan hukum berbentukundang-undang yang melindungikepentingan budak.

Pada sisi lain, outsourcing denganmenggunakan perjanjian kerja waktutertentu, tidak menjamin adanya jobsecurity dan tidak adanya kelangsunganpekerjaan seorang pekerja, karena


kedudukan hukum majikan sebagailayaknya pihak-pihak yang mengikatdiri pada suatu perjanjian timbal balik.Subyek hukum dalam perjanjian kerjapada hakekatnya adalah subyek hukumdalam hubungan kerja (RetnoKusumayanti .http://s2.hukwn.uniypancasila.ac.id,diakses tanggal12 Oktober 2010).

Dapat disimpulkan bahwakebijakan outsourcing yang tercantumdalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66UU No. 13 Tahun 2003, telahmengganggu ketenangan kerja bagiburuh/pekerja yang sewaktu-waktudapat terancam pemutusan hubungankerja (PHK) dan hanya memposisikanmereka sebagai sebuah komoditas. UUNo. 13 Tahun 2003 khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang hubungankerja kontrak (outsourcing) tidak sesuaidengan Pembukaan UUD 1945 danbertentangan dengan Pasal 27 ayat (2)UUD 1945. Bila peraturan yang lebihrendah bertentangan dengan peraturanyang lebih tinggi, maka peraturan yanglebih rendah tersebut batal demihukum.


seorang pekerja dengan perjanjian kerjawaktu tertentu pasti pada suatu saathubungan kerjanya akan putus dantidak akan bekerja lagi pada perusahaanpengguna, akibatnya pekerja akanmencari pekerjaan lain lagi.

Kontinuitas pekerjaan menjadipersoalan bagi pekerja yang dioutsource dengan perjanjian kerjawaktu tertentu. Berbeda misalnyadengan pekerja tetap, yang akan tetapbekerja pada perusahaan, selama tidakdiberhentikan karena adanya kesalahanyang dibuat atau karena telahmelampaui batas usia bekerja. Dapatdikatakan bahwa perjanjian kerjaoutsourcing bertentangan dengan Pasal27 ayat (2) UUD 1945, bahwa tiap-tiapwarga negara berhak atas pekerjaan danpenghidupan yang layak bagikemanusiaan.

Wijayanto Setiawan dalam RetnoKusumayanti, (Retno Kusumayantihttp://s2.hukum.uniypancasila.ac.id,diakses tanggal 12 Oktober 2010)menjelaskan bahwa unsur perintahdalam hubungan kerja antara buruh danmajikan harus kita tinggalkan, sebagainegara hukum yang berdasarkanPancasila kita wajib dan mampumenempatkan buruh pada kedudukanyang terhormat (sederajat denganmajikanlpengusaha). Hubungan antaraburuh dengan majikanlpengusahabukan atas dasar perintah tetapimerupakan partner atau mitra kerjauntuk menghasilkan barang atau jasa.

Pendapat tersebut didukung olehLaica Marzuki, yang menyatakanbahwa buruh selaku subyek hukumpenerima kerja (werknemer) adalahtidak berada di bawah perintahmajikan, tetapi justru berkedudukanhukum sarna dan sederajat dengan

C. PENUTUP1. Kesimpufan

Berdasarkan uraian diatas, makasistem outsourcing seperti yang diaturdalam Undang-Undang Nomor 13Tahun 2003 adalah relevan denganhubungan industrial berdasarkankonfigurasi politik Demokrasi Liberal,karena hubungan kerja tersebutdiserahkan sepenuhnya padamekanisme pasar. Liberalisme ekonomiinilah yang menyebabkan munculnyasistem outsourcing, sehingga sebagaipihak yang lemah, pekerja kurang

Jurnal Hukum Supremasi, Vol. IV No.2, April - September 201 I 855


mendapatkan perlindungan hukumterhadap hak-haknya.

Dalam sistem outsourcing tidakterdapat hubungan hukum antara tenagakerja outsourcing dengan perusahaanpengguna jasa outsourcing, hubunganhukum tersebut banyalah antaraperusahaan pengguna jasa outsourcingdengan perusahaan penyedia jasaoutsourcing, dengan demikian tenagakerja outsourcing tidak dapat menuntutperusahaan pengguna jasa outsourcinguntuk memenuhi hak-hak yang sarnadengan tenaga kerja kontrak yang telahada sebelumnya di perusahaanpengguna jasa outsourcing sesuaidengan peraturan perusahaan. ltulahsebabnya sistem outsourcingmerupakan bentuk perbudakan modernkarena pekerja mempunyai kewajibankepada perusahaan pemberi kerja,tetapi tidak mempunyai hak terhadapperusahaan tersebut dikarenakan tidakada landasan hukum (perjanjian kerja)yang menjadi landasan munculnya hakdan kewajiban antara pekerja danperusahaan pemberi kerja.2. Sarana. Karena hubungan kerja kontrak dan

outsourcing adalah produk politikhukum ketenagakerjaan yang lahirdari konfigurasi politik DemokrasiLiberal dan je1as bertentangandengan konsep hubungan industrialpancasila, sehingga ketentuan-ketentuan tentang hubungan kerjakontrak dan outsourcing sepertiyang diatur dalarn Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003 perluditiojau kembali agar disesuaikankembali agar konsisten denganhubungan industrial Pancasila yangmelihat hubungan kerja antarapengusaha dan pekerja dengan

bentuk kemitraan sehinggaterwujud hubungan kerja yangharroonis.

b. Untuk melakukan perubahanterhadap ketentuan-ketentuanmengenai sistem outsourcing, makaperlu ada upaya menyeimbangkanhak dan kewajiban antara pekerjadan perusahaan dengan tujuanuntuk menjadikan sistemoutsourcing tidak lagi memberipeluang yang merugikan pihakyang lemah (pekerja) danmenguntungkan pihak yang kuat(pengusaha) melainkan menjadisaling menguntungkan sehinggaUndang-Undang Nomor 13 Tahun2003 yang mengatur tentang SistemOutsourcing menjadi living lawkarena dirasakan adil oleh pekerjauntuk mendapatkan kehidupanyang layak serta efisien bagiperusahaan karena memberikankeuntungan. Untuk itu sebagaipengganti Pasal 64 sId 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003perlu dicari dan ditemukan nilai-nilai barn sebagai hukumketenagakerjaan yang hidupditengah-tengah masyarakatIndonesia, baik itu bersumber datiHukum Adat dan/atau HukumIslam.

D. DAFTARPUSTAKA

1. Buku

Abdul Hakim., Pengantar HukumKetenagakerjaan Indonesia,Citra Aditya Bakti, Jakarta,2003.

Abdul Khakim, Dasar-dasarHukum Ketenagakerjaan



Indonesia, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2009

Aloysius Umiyono, Hak Mogok diIndonesia, UniversitasIndonesia, Jakarta, 2001

A. Ridwan dan Ny. Sri SubandiniGultom, Sari HukumPerburuhan Aktual, PT.Pradnya Paramita, Jakarta,1987.

Benny K. Harman, KonfigurasiPolitik dan KekuasaanKehakiman di Indonesia, ed.1, ELSAM, Jakarta, 1997

Chandra Suwondo, Outsourcing.Implementasi di Indonesia,Elex Media Computindo,Jakarta, 2003.

Cosmas Batubara, HubunganIndustrial, Sekolah TinggiManajemen PPm, Jakarta,2008

Edi Wibowo (et.al), Hukum danKebijakan Publik, yPAPI,Yogyakarta, 2004

F.X. Djumadi, Hukum PerburuhanPerjanjian Kerja,RajaGrafindo Persada,Jakarta, 2004.

Iman Soepomo, HukumPerburuhan BidangHubungan Kerja, Cet. 6,Djambatan, Jakarta, 1974.

I Wayan Nedeng, Outsourcing danPKWI', Lembangtek, Jakarta,2004

J. van Kan da J. H. Beekhuis,Pengantar Ilmu Hukum,

Ghalia Indonesia, Jakarta,1977.

Kusnardi dan Bintan R. Saragih,Susunan PembangianKekuasaan Menurut SistemUUD 1945, Gramedia,Jakarta, 1983.

Lalu Husni, PenyelesaianPerselisihan HubunganIndustrial MelaluiPengadilan & DiluarPengadilan, PT. RajaGrafmdo Persada, Jakarta,2004

Me. Iver, Jaring-jaringPemerintahan, ed. 1, AksaraBaru, Jakarta, 1980.

Moehtar Kusumaatmadja dan B.Arief Sidharta, PengantarIlmu Hukum, SuatuPengenalan Pertama RuangLingkup Berlakunya IlmuHukum, Alumni, Bandung,2000.

Moh. Mahfud, MD., Politik Hukumdi Indonesia, ed. 1, LP3ES,Jakarta, 1988.

Muhtar Habibi, Gemuruh BuruhDitengah PusaranNeoliberalisme:Pengadopsian KebijakanPerburuhan NeoliberalPasca Orde Baru, GavaMedia, Yogyakarta, 2009.

Sehat Damanik, Outsourcing danPerjanjian Kerja MenurutUU Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan,DSS Publishing, Jakarta,2006


ZULFADU BARUS: PENGARUH KONFIGURASI POUTIK ...

Sri Kusumastuti Rahayu dkk,Industrial Relation inJabotabek, Bandung andSurabaya during the freedomto Organize Era, SMERUresearch report USAIDIPEG,Jakarta,2002

Sudikno Mertokusumo, MengenalHukum, Cet. 1, Liberty,Yogyakarta, 1996

Suri Suroto, Gerakan Buruh donPermasalahannya, MajalahPrismaNo.l1, Tahun 1985

T. Hanami and Blainpain,Industrial ConflictResolution in MarketEconomics Kluwer Lawand Taxation Publishers,1987

Vedi R Hadiz, Workers and Statein New Order Indonesia,Routledge, London, 1997.

Wayan Nedeng, Outsourcing donPKWT, Lembangtek, Jakarta

Yunus Shamad, PengupahanPedoman Bagi PengelolaSumberdaya Manusia diPerusahaan, PT. BinaSumber : Daya Manusia,Jakarta, 1992.

_____ ...•, HubunganIndustrial di Indonesia, PT.Bina Sumberdaya Manusia,Jakarta, 1995

Zulfadli Baros, Akar KonseptualLegal Reasoning DalamFilsafat Hukum, CELS,Depok, 2009.

2. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Kitab Undang-undangHukum Perdata

___ -', Undang-Undang Nomor33 Tahun 1947 tentangKecelakaan Kerja.

___ -', Undang-Undang Nomor12 Tahun 1948 tentangKerja

___ -', Undang-Undang Nomor23 Tahun 1948 tentangPengawasan Perburuhan.

____ , Undang-Undang Nomor21 Tahun 1954

___ -', Undang-Undang Nomor22 Tahun 1957

___ -', Undang-Undang Nomor12 Tahun 1964

___ -', Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan.

Keputusan MenteriTenaga Kerja clanTransmigrasi RI Nomor:KEP.I011MENNII2004tentang Syarat-syaratPenyerahan SebagianPelaksanaan PekerjaKepada Perusahaan Lain

Keputusan MenteriTenaga Kerja clanTransmigrasi RI Nomor:KEP.2201MEN1XI2004tentang Syarat-syaratPenyerahan SebagianPelaksanaan PekerjaKepada Perusahaan Lain


Perbandingan, No. 1 TahunVII, Jurnal Widya Yustisia,Jakarta, Januari-Juni 2005.

____ --', Pengaruh LegalReasoning Terhadap PosisiDialektis Antara Ahli HukumDengan Ilmuwan NonHukum Dalam MelihatHubungan Timbal BalikAntara Hukum danMasyarakat, Vol. VIII No.3,Law Review, Jakarta,Februari 2008.

ZULFADLI BARUS: PENGARUH KONFIGURASI POll ...

3. Jurnal I1miah Hukum

Dwight Y King, dalam Marsen S.Naga, Hukum SebagaiPerangkap (Jurnal Sedane,Jurnal Kajian Perburuhan,Indonesia House) Vol. 1No.1, Desember 2002

Sonhaji, "Aspek Hukum HubunganKerja Melalui MekanismeOutsourcing BerdasarkanUU No. 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan",Majalah Masalah-masalahHukum, Fakultas HukumUniversitas Diponegoro,Volume 36 No.2 April-Juni2007.

Zulfadli Barns, PengaruhKonfigurasi PolitikTerhadap IndependensiKekuasaan Kehakiman diIndonesia, No.01/ra IfF ebruari-J uli 2003.

Fungsi HukumSebagai Alat KetertibanSosial dan Perubahan SosialMenurut Positivisme Hukumdan HistoricalJurisprudence, No. 1 TahunVI, Jurnal Widya Yustisia,Jakarta, Januari-Juni 2004.

_____ -', Causa SebagaiSalah Satu Syarat SahnyaPerjanjian, Vol. 1 No.2,Jurnal Yuridis, Jakarta,Februari 2004.

_____ -', MekanismePenyelesaian PerselisihanHubungan IndustrialMenurut UU No.22/1957dan UU No.2/2004 Suatu

4. Majalah

Majalah Monitor, No.1 Mei 1979

5. Internet

Pan Mohd Faiz, "Outsourcing (AlihDaya) dan PengelolaanTenaga Kerja padaPerusahaan: (TinjauanYuridis terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun2003 tentangKetenagakerjaan t'.http://zulfikarmmunri.blogspot.com. diakses tanggal 4Oktober 2010.

Pan Mohammad Faiz, Outsourcingdan Tenaga Kerja,http://jurnalhukum..blogspot.com."diakses tanggal 4 Oktober2010

Retno Kusumayanti, "PelaksanaanOutsourc~ dalamKaitannya denganPerlindungan Hak Pekerja",http://s2.hukum.uniypancasila.ac.id, diakses tanggal 12Oktober 2010.

Jurnal Hukum Supremasi, Vol. IV No.2, April- September 2011 859

PENGARUH KONFIGURASI POLITIK TERHADAP POLITIK HUKUM …library.upnvj.ac.id/pdf/artikel/artikel_ji_nasional/... · 2017. 3. 14. · pengaruh konfigurasi politik terhadap politik hukum

Documents