POLITIK HUKUM

POLITIK HUKUMPOLITIK HUKUM

DEFINISI POLITIK DEFINISI POLITIK HUKUMHUKUM

T.M.RADHIE :T.M.RADHIE :

POLITIK HUKUM : SUATU PERNYATAAN POLITIK HUKUM : SUATU PERNYATAAN

KEHENDAK PENGUASA NEGARA MENGENAI KEHENDAK PENGUASA NEGARA MENGENAI

HUKUM YANG BERLAKU DI WILAYAHNYA HUKUM YANG BERLAKU DI WILAYAHNYA

DAN MENGENAI ARAH PEREKEMBANGAN DAN MENGENAI ARAH PEREKEMBANGAN

HUKUM YANG DIBANGUNHUKUM YANG DIBANGUN

PADMO WAHYONO:PADMO WAHYONO:

POLITIK HUKUM: KEBIJAKAN DASAR YANG POLITIK HUKUM: KEBIJAKAN DASAR YANG

MENENTUKAN ARAH, BENTUK, MAUPUN ISI MENENTUKAN ARAH, BENTUK, MAUPUN ISI

DARI HUKUM YANG AKAN DIBENTUKDARI HUKUM YANG AKAN DIBENTUK

KEBIJAKAN PENYELENGGARA NEGARA KEBIJAKAN PENYELENGGARA NEGARA

TENTANG APA YNG DIJADIKAN KRITERIA TENTANG APA YNG DIJADIKAN KRITERIA

UNTUK MENGHUKUMKAN SESUATU YANG DI UNTUK MENGHUKUMKAN SESUATU YANG DI

DALAMNYA MENCAKUP PEMBENTUKAN, DALAMNYA MENCAKUP PEMBENTUKAN,

PENERAPAN, DAN PENEGAKAN HUKUMPENERAPAN, DAN PENEGAKAN HUKUM

KRISTALISASI DARI KEHENDAK-KEHENDAK KRISTALISASI DARI KEHENDAK-KEHENDAK

POLITIK YANG SALING BERSAINGAN DALAM POLITIK YANG SALING BERSAINGAN DALAM

PEMBERLAKUAN HUKUM SEHINGGA LATAR PEMBERLAKUAN HUKUM SEHINGGA LATAR

BELAKANG POLITIK TERTENTU DAPAT BELAKANG POLITIK TERTENTU DAPAT

MELAHIRKAN HUKUM DNG KARAKTER MELAHIRKAN HUKUM DNG KARAKTER

TERTENTUTERTENTU

SOEDARTO:SOEDARTO:

POLITIK HUKUM: KEBIJAKAN NEGARA MELALUI POLITIK HUKUM: KEBIJAKAN NEGARA MELALUI

BADAN-BADAN NEGARA YANG BERWENANG BADAN-BADAN NEGARA YANG BERWENANG

UNTUK MENENTAPKAN PERATURAN-UNTUK MENENTAPKAN PERATURAN-

PERATURAN YANG DIKEHENDAKI YANG PERATURAN YANG DIKEHENDAKI YANG

DIPERKIRAKAN AKAN DIPERGUNAKAN UNTUK DIPERKIRAKAN AKAN DIPERGUNAKAN UNTUK

MENGEKSPRESIKAN APA YANG TERKANDUNG MENGEKSPRESIKAN APA YANG TERKANDUNG

DALAM MASYARAKAT DAN UNTUK MENCAPAI DALAM MASYARAKAT DAN UNTUK MENCAPAI

APA YANG DICITA-CITAKANAPA YANG DICITA-CITAKAN

USAHA UNTUK MEWUJUDKAN PERATURAN-USAHA UNTUK MEWUJUDKAN PERATURAN-

PERATURAN YANG BAIK SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BAIK SESUAI DENGAN

KEADAAN DAN SITUASI PADA SUATU WAKTUKEADAAN DAN SITUASI PADA SUATU WAKTU

SATJIPTO RAHARDJOSATJIPTO RAHARDJO

POLITIK HUKUM: AKTIVITAS MEMILIH DAN POLITIK HUKUM: AKTIVITAS MEMILIH DAN

CARA YANG HENDAK DIPAKAI UNTUK CARA YANG HENDAK DIPAKAI UNTUK

MENCAPAI SUATU TUJUAN SOSIAL DAN MENCAPAI SUATU TUJUAN SOSIAL DAN

HUKUM TERTENTU DALAM MASYARAKATHUKUM TERTENTU DALAM MASYARAKAT

SUNARYATI HARTONOSUNARYATI HARTONO

POLITIK HUKUM: MERUPAKANALAT ATAU POLITIK HUKUM: MERUPAKANALAT ATAU

SARANA DAN LANGKAH YANG DAPAT SARANA DAN LANGKAH YANG DAPAT

DIGUNAKAN OLEH PEMERINTAH UNTUK DIGUNAKAN OLEH PEMERINTAH UNTUK

MENCIPTAKAN SISTEM HUKUM NASIONAL MENCIPTAKAN SISTEM HUKUM NASIONAL

UNTUK MENCAPAI CITA-CITA BANGSAUNTUK MENCAPAI CITA-CITA BANGSA

ABDUL HAKIM GARUDAABDUL HAKIM GARUDA

POLITIK HUKUM : LEGAL POLICY /KEBIJAKAN POLITIK HUKUM : LEGAL POLICY /KEBIJAKAN

HUKUM YANG HENDAK DITERAPKAN ATAU HUKUM YANG HENDAK DITERAPKAN ATAU

DILAKSANAKAN SECARA NASIONAL OLEH DILAKSANAKAN SECARA NASIONAL OLEH

SUATU PEMERINTAHAN NEGARA TERTENTU SUATU PEMERINTAHAN NEGARA TERTENTU

YANG DAPAT MELIPUTI:YANG DAPAT MELIPUTI:

1.1. PELAKSANAAN SECARA KONSISTEN PELAKSANAAN SECARA KONSISTEN

KETENTUAN HUKUM YANG TELAH ADAKETENTUAN HUKUM YANG TELAH ADA

2.2. PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERINTIKAN PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERINTIKAN

PEMBAHARUAN ATAS HUKUM YANG TELAH PEMBAHARUAN ATAS HUKUM YANG TELAH

ADA DAN PEMBUATAN HUKUM - HUKUM ADA DAN PEMBUATAN HUKUM - HUKUM

BARUBARU

3.3. PENEGASAN FUNGSI LEMBAGA PENEGAK PENEGASAN FUNGSI LEMBAGA PENEGAK

HUKUM SERTA PEMBINAAN PARA HUKUM SERTA PEMBINAAN PARA

ANGGOTANYAANGGOTANYA

4.4. PENINGKATAN KESADARAN HUKUM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM

MASYARAKAT MENURUT PERSEPSI ELITE MASYARAKAT MENURUT PERSEPSI ELITE

PENGAMBIL KEBIJAKANPENGAMBIL KEBIJAKAN

MOH. MAHFUDMOH. MAHFUD

POLITIK HUKUM : ARAHAN ATAU GARIS RESMI POLITIK HUKUM : ARAHAN ATAU GARIS RESMI

YANG DIJADIKAN DASAR PIJAK DAN CARA YANG DIJADIKAN DASAR PIJAK DAN CARA

UNTUK MEMBUAT DAN MELAKSANAKAN UNTUK MEMBUAT DAN MELAKSANAKAN

HUKUM DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN HUKUM DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN

BANGSA DAN NEGARABANGSA DAN NEGARA

1.1. PHN MENGARAH PADA CITA-CITA BANGSA PHN MENGARAH PADA CITA-CITA BANGSA

YAKNI MASYARAKAT YANG ADIL DAN YAKNI MASYARAKAT YANG ADIL DAN

MAKMUR BERDASARKAN PANCASILAMAKMUR BERDASARKAN PANCASILA

2.2. PHN DITUJUKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN PHN DITUJUKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

NEGARA, YAKNI:NEGARA, YAKNI:

A.A. MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN

SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIASELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA

B.B. MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUMMEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM

C.C. MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSAMENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA

KERANGKA DASAR KERANGKA DASAR POLITIK HUKUM NASIONAL POLITIK HUKUM NASIONAL

(PHN)(PHN)

D.D. MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA

BERDASARKAN KEMERDEKAAN, BERDASARKAN KEMERDEKAAN,

PERDAMAIAN ABADI, DAN KEADILAN SOSIALPERDAMAIAN ABADI, DAN KEADILAN SOSIAL

3.3. POLITIK HUKUM NASIONAL HARUS DIPANDU POLITIK HUKUM NASIONAL HARUS DIPANDU

OLEH NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI OLEH NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI

DASAR NEGARA YAKNI:DASAR NEGARA YAKNI:

A.A. BERBASIS MORAL AGAMABERBASIS MORAL AGAMA

B.B. MENGHARGAI DAN MELINDUNGI HAK-HAK MENGHARGAI DAN MELINDUNGI HAK-HAK

ASASI MANUSIA TANPA DISKRIMINASI ASASI MANUSIA TANPA DISKRIMINASI

C.C. MEMPERSATUKAN SELURUH UNSUR MEMPERSATUKAN SELURUH UNSUR

BANGSA DENGAN SEMUA IKATAN BANGSA DENGAN SEMUA IKATAN

PRIMORDIALNYAPRIMORDIALNYA

D.D. MELETAKKAN KEKUASAAN DI BAWAH MELETAKKAN KEKUASAAN DI BAWAH

KEKUASAAN RAKYAT KEKUASAAN RAKYAT

E.E. MEMBANGUN KEADILAN SOSIALMEMBANGUN KEADILAN SOSIAL

4.4. PHN DIPANDU OLEH KEHARUSAN UNTUK: PHN DIPANDU OLEH KEHARUSAN UNTUK:

A.A. MELINDUNGI SEMUA UNSUR BANGSA DEMI MELINDUNGI SEMUA UNSUR BANGSA DEMI

INTEGRASI ATAU KEUTUHAN BANGSA YG INTEGRASI ATAU KEUTUHAN BANGSA YG

MENCAKUP IDEOLOGI DAN TERITORI.MENCAKUP IDEOLOGI DAN TERITORI.

B.B. MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DALAM

EKONOMI DAN KEMASYARAKATANEKONOMI DAN KEMASYARAKATAN

C.C. MEWUJUDKAN DEMOKRASI (KEADILAN MEWUJUDKAN DEMOKRASI (KEADILAN

SOSIAL) DAN NOMOKRASI (KEDAULATAN SOSIAL) DAN NOMOKRASI (KEDAULATAN

HUKUM)HUKUM)

D.D. MENCIPTAKAN TOLERANSI HIDUP MENCIPTAKAN TOLERANSI HIDUP

BERAGAMA BERDASAR KEADABAN DAN BERAGAMA BERDASAR KEADABAN DAN

KEMANUSIAANKEMANUSIAAN

5.5. SISTEM HUKUM NASIONAL YG HARUS SISTEM HUKUM NASIONAL YG HARUS

DIBANGUN ADALAH SISTEM HUKUM DIBANGUN ADALAH SISTEM HUKUM

PANCASILA YAKNI SISTEM HUKUM YG PANCASILA YAKNI SISTEM HUKUM YG

MENGAMBIL ATAU MEMADUKAN BERBAGAI MENGAMBIL ATAU MEMADUKAN BERBAGAI

NILAI KEPENTINGAN, NILAI SOSIAL, DAN NILAI KEPENTINGAN, NILAI SOSIAL, DAN

KONSEP KEADILAN KE DALAM SATU KONSEP KEADILAN KE DALAM SATU

IKATAN HUKUM PRISMATIK DENGAN IKATAN HUKUM PRISMATIK DENGAN

MENGAMBIL UNSUR-UNSUR BAIKNYAMENGAMBIL UNSUR-UNSUR BAIKNYA

MEMPERTEMUKAN 3 SISTEM NILAI DAN MEMPERTEMUKAN 3 SISTEM NILAI DAN MELETAKKAN DALAM HUBUNGAN MELETAKKAN DALAM HUBUNGAN

KESEIMBANGAN:KESEIMBANGAN:

A.A. KESEIMBANGAN ANTARA INDIVIDUALISME KESEIMBANGAN ANTARA INDIVIDUALISME

DAN KOLEKTIVISMEDAN KOLEKTIVISME

B.B. KESEIMBANGAN ANTARA RECHTSTAAT DAN KESEIMBANGAN ANTARA RECHTSTAAT DAN

THE RULE OF LAWTHE RULE OF LAW

C.C. KESEIMBANGAN ANTARA HUKUM SEBAGAI KESEIMBANGAN ANTARA HUKUM SEBAGAI

ALAT UNTUK MEMAJUKAN DAN HUKUM ALAT UNTUK MEMAJUKAN DAN HUKUM

SEBAGAI CERMIN NILAI-NILAI YG HIDUP DI SEBAGAI CERMIN NILAI-NILAI YG HIDUP DI

DALAM MASYARAKATDALAM MASYARAKAT

D.D. KESEIMBANGAN ANTARA NEGARA AGAMA KESEIMBANGAN ANTARA NEGARA AGAMA

DAN NEGARA SEKULER (THEO-DEMOKRATIS) DAN NEGARA SEKULER (THEO-DEMOKRATIS)

ATAU RELIGIOUS NATION STATEATAU RELIGIOUS NATION STATE

PROLEGNASPROLEGNAS

POLITIK HUKUM YANG MENYANGKUT POLITIK HUKUM YANG MENYANGKUT

RENCANA PEMBANGUNAN MATERI HUKUM DI RENCANA PEMBANGUNAN MATERI HUKUM DI

INDONESIA, PADA SAAT INI TERMUAT DI INDONESIA, PADA SAAT INI TERMUAT DI

DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL

(PROLEGNAS)(PROLEGNAS)

PEMETAAN ATAU POTRET RENCANA TENTANG PEMETAAN ATAU POTRET RENCANA TENTANG

HUKUM -HUKUM APA YANG AKAN DIBUAT HUKUM -HUKUM APA YANG AKAN DIBUAT

DALAM PERIODE TERTENTU SEBAGAI POLITIK DALAM PERIODE TERTENTU SEBAGAI POLITIK

HUKUM DAPAT DILIHAT PADA PROLEGNASHUKUM DAPAT DILIHAT PADA PROLEGNAS

PROLEGNAS DISUSUN OLEH DPR BERSAMA PROLEGNAS DISUSUN OLEH DPR BERSAMA

PEMERINTAH YANG DALAM PEMERINTAH YANG DALAM

PENYUSUNANNYA DIKOORDINASIKAN OLEH PENYUSUNANNYA DIKOORDINASIKAN OLEH

DPR (PSL 20 (1) UUD 1945)DPR (PSL 20 (1) UUD 1945)

KEDUDUKAN PROLEGNAS SEBAGAI WADAH KEDUDUKAN PROLEGNAS SEBAGAI WADAH

POLITIK HUKUM (PSL 15(1) UU NO 10 THN POLITIK HUKUM (PSL 15(1) UU NO 10 THN

2004)2004)

PROLEGNAS ADALAH INSTRUMEN PROLEGNAS ADALAH INSTRUMEN

PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN

UU YG DISUSUN SECARA BERENCANA, UU YG DISUSUN SECARA BERENCANA,

TERPADU DAN SISTEMATISTERPADU DAN SISTEMATIS

REFERENSIREFERENSI

MAHFUD, MOH MAHFUD, MOH MEMBANGUN POLITIK HUKUM, MEMBANGUN POLITIK HUKUM,

MENEGAKKAN KONSTITUSI, MENEGAKKAN KONSTITUSI, JAKARTA : JAKARTA :

PUSTAKA LP3ES INDONESIA, 2006.PUSTAKA LP3ES INDONESIA, 2006.