PENGARUH KOMITE AUDIT, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL , …

PENGARUH KOMITE AUDIT, KEPEMILIKAN

INSTITUSIONAL , DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN

TERHADAP TAX AVOIDANCE DALAM PERUSAHAAN

MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK

INDONESIA PERIODE 2014 –2018

SKRIPSI

OLEH :

KEZIA

20160100154

JURUSAN AKUNTANSI

KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN

FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2020

PENGARUH KOMITE AUDIT, KEPEMILIKAN

INSTITUSIONAL , DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN

TERHADAP TAX AVOIDANCE DALAM PERUSAHAAN

MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK

INDONESIA PERIODE 2014 –2018

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar

Sarjana Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis

Universitas Buddhi Dharma Tangerang

Jenjang Pendidikan Strata 1

OLEH :

KEZIA

20160100154

FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2020

i

PENGARUH KOMITE AUDIT, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN

DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP TAX AVOIDANCE

(Studi Empiris Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang

Terdaftar di BEI Pada Tahun 2014-2018)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komite audit,

kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen terhadap tax

avoidandce. Variabel independen yang digunakan adalah komite audit

diproksikan dengan KA, kepemilikan institusional yang diproksikan dengan KI,

dan dewan komisaris independen yang diproksikan dengan DKI. Variabel

dependen yang digunakan adalah tax avoidance yang diproksikan dengan Cash

Effective Tax Rate (CETR).

Populasi penelitian ini menggunakan 25 perusahaan Makanan dan

Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-

2018. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive

sampling, sehingga memperoleh sampel sebanyak 11 perusahaan Makanan dan

Minuman, dengan 5 perusahaan yang menjadi outlier dalam penelitian ini. Maka,

jumlah sampel akhir yang layak di observasi yaitu 6 perusahaan. Metode analisis

data menggunakan regresi linier berganda, dan untuk pengolahan data

menggunakan SPSS versi 23.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit berpngaruh

terhadap tax avoidance, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax

avoidance, dan dewan komisairs independen berpengaruh terhadap tax

avoidance dan komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris

independen secara simultan berpengaruh terhadap tax avoidance.

Kata kunci : Tax Avoidance, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan

Komisaris Independen

ii

THE EFFECT OF AUDIT COMMITTEE, INSTITUTIONAL

OWNERSHIP,INDEPENDENT BOARD OF COMMISSIONERS

AGAINST TAX AVOIDANCE

(Empirical Study on Food and Beverages Producers Listed on the Indonesia

Stock Exchange Period 2014-2018)

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of audit committee,

institutional ownership, independent board of commissioners on tax

avoidance. The independent variable used is audit committee that is

proxied by KA, institutional ownership which is proxied by KI, and

independent board of commissioners that is proxied by DKI. The

dependent variable used is tax avoidance which is proxied by cash

effective tax rate (CETR).

The population used in this study were 25 food and beverage

r componies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during

period 2014-2018. The determination of the study sample used a

purposive sampling method, so that obtained a sample of 5 Food and

Beverage companies, with 5 companies being the outlier in this study.

So, the number of finar observable sample is 6 companies. Data

analysis method use multiple linier regression, and for processing data

using SPSS version 23.

The results of this study show that audit committee effect on

tax avoidance, institutional ownership effect on tax avoidance,

independent board of commissioners effect on tax avoidance and audit

committee, institutional ownership, and independent board of

commissioners simultaneously influence to tax avoidance.

Keywords : Tax Avoidance, Audit Committee, institutional ownership,

independent board of commissioners

iii

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan

karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

“Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris

Independen Terhadap Tax Avoidance dalam Perusahaan Manufaktur Sektor

Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018”. Skripsi

ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan

program Studi Akuntansi Strata 1 (S1), Fakultas Bisnis di Universitas Buddhi

Dharma Tangerang.

Banyak rintangan dan hambatan yang ditemui penulis selama menyusun dan

membuat skripsi ini.Namun penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak

mendapatkan dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah

menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini

penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Sofian Sugioko,M.M., CPMA. selaku Rektor Universitas Buddhi

Dharma Tangerang.

2. Ibu Rr Dian Anggraeni, SE.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis

Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

3. Bapak Susanto Wibowo, SE., M.Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi (S1)

Fakultas Bisnis Univeritas Buddhi Dharma Tangerang.

4. Ibu Etty Herijawati, SE.,MM selaku dosen Pembimbing skripsi yang

telah memberikan banyak perhatian, bimbingan dan waktu selama penulis

menyelesaikan skripsi.

5. Seluruh Dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi

penulis dan karyawan Universitas Buddhi Dharma Tangerang yang telah

memberikan bantuan.

iv

6. Seluruh Staff Perpustakaan di Universitas Buddhi Dharma yang telah saya

repotkan untuk membereskan tumpukan skripsi yang saya gunakan

sebagai panduan.

7. Kepada Orang Tua tercinta dan keluarga. Terima kasih atas doa dan

dukungan selama ini. Dan kepada mama yang sudah membiayai kuliah

saya dari awal sampai lulus.

8. Kepada teman-teman yang sudah mendukung, kepada Any Veronica yang

sudah mau membantu mengajarkan materi Akuntansi di awal-awal

semester, dan Renny Sadikin yang juga sudah membantu selama proses

belajar di kelas, kepada teman grup Boomgenk yang sudah memberikan

dukungan selama saya skripsi. Terima kasih banyak.

9. Kepada teman-teman yang mengerjakan skripsi Lidya Puspita terimakasih

sudah membantu dan menjadi teman bimbingan selama mengerjakan

skripsi, Sheren yang mau berbagi data, Novita, , Vicaya, Visakha, Elsa

Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi yang tidak

dapat disebutkan oleh penulis satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam membuat skripsi ini masih banyak

terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, dan dengan terbatasnya

kemampuan dan waktu yang ada, penulis telah berusaha secara maksimal

untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.Akhir kata,

penulis berharap semoga skripsi yang dibuat ini dapat berguna bagi pihak-

pihak yang memerlukan.

Tangerang, 6 Desember 2019

Kezia

20160100154

v

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN JUDUL DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

ABSTRAK ................................................................................................................ i

ABSTRACT ............................................................................................................... ii

KATA PENGANTAR ............................................................................................. iii

DAFTAR ISI ............................................................................................................ v

DAFTAR TABEL ................................................................................................. viii

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................... ix

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................. x

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................ 1

A. Latar Belakang ......................................................................................................... 1

B. Identifikasi Masalah ................................................................................................. 6

C. Rumusan Masalah .................................................................................................... 6

D. Tujuan Penelitian ...................................................................................................... 7

E. Manfaat Penelitian .................................................................................................... 8

F. Sistematika Penulisan Skripsi ................................................................................... 9

BAB II LANDASAN TEORI ................................................................................ 10

A. Gambaran Umum Teori .......................................................................................... 10

1. Perpajakan .......................................................................................................... 10

2. Corporate Governance ....................................................................................... 14

3. Komite Audit ...................................................................................................... 16

4. Kepemilikan Institusional ................................................................................... 20

vi

5. Dewan Komisaris Independen ............................................................................. 23

6. Tax Avoidance .................................................................................................... 25

B. Penelitian Terdahulu ............................................................................................... 33

C. Kerangka Pemikiran ............................................................................................... 36

D. Perumusan Hipotesa ............................................................................................... 37

BAB III METODE PENELITIAN ....................................................................... 41

A. Jenis Penelitian ....................................................................................................... 41

B. Objek Penelitian ..................................................................................................... 42

C. Jenis dan Sumber Data ............................................................................................ 42

D. Populasi dan Sampel ............................................................................................... 43

E. Teknik Pengumpulan Data ...................................................................................... 45

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian ....................................................................... 46

1. Variabel Independen ........................................................................................... 46

2. Variabel Dependen ............................................................................................. 47

G. Teknik Analisis Data .............................................................................................. 48

1. Uji Statistik Deskriptif ........................................................................................ 48

2. Uji Asumsi Klasik............................................................................................... 49

3. Uji Regresi Berganda .......................................................................................... 53

4. Uji Hipotesis ....................................................................................................... 55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................................... 57

A. Deskripsi Hasil Penelitian ....................................................................................... 57

1. Tax Avoidance .................................................................................................... 57

2. Komite Audit ...................................................................................................... 61

3. Kepemilikan Institusional ................................................................................... 64

4. Dewan Komisaris Independen ............................................................................. 67

B. Analisis Statistik Deskriptif .................................................................................... 70

1. Uji Asumsi Klasik............................................................................................... 73

C. Pengujian Hipotesis ................................................................................................ 80

1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda ............................................................... 80

2. Uji Parsial (Uji T) .............................................................................................. 82

vii

3. Uji Simultan (Uji F) ............................................................................................ 84

4. Uji Koefesien Determinasi (R2) .......................................................................... 85

D. Pembahasan Hasil Penelitian .................................................................................. 87

1. Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Avoidance ............................................... 87

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance ............................. 88

3. Pengaruh Dewan Komisaris Independen (DKI) Terhadap Tax Avoidance ............ 89

4. Pengaruh Komite Audit (KA), Kepemilikan Institusional (KI), Dewan

Komisaris Independen (DKI)Terhadap Tax Avoidance. ....................................... 90

BAB V PENUTUP................................................................................................ 91

A. Kesimpulan ............................................................................................................ 91

B. Implikasi ................................................................................................................ 92

C. Saran ...................................................................................................................... 94

DAFTAR PUSAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

SURAT KETERANGAN RISET

LAMPIRAN

viii

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Pengukuran Penghindaran Pajak .......................................................... 30

Tabel II.2 Hasil Penelitian Terdahulu ................................................................... 33

Tabel III.1 Proses Pemilihan Sampel ....................................................................... 44

Tabel III.2 Daftar Sampel Perusahaan ..................................................................... 45

Tabel IV.1 Data Untuk Menghitung CETR ............................................................. 58

Tabel IV.2 Hasil Perhitungan CETR ....................................................................... 59

Tabel IV.3 Cara Menghitung KA ............................................................................ 61

Tabel IV.4 Hasil Perhitungan KA ........................................................................... 62

Tabel IV.5 Cara Menghitung KI.............................................................................. 64

Tabel IV.6 Hasil Perhitungan KI ............................................................................. 65

Tabel IV.7 Cara Menghitung DKI ........................................................................... 67

Tabel IV.8 Hasil Perhitungan DKI .......................................................................... 68

Tabel IV.9 Hasil Uji Statistik Deskriptif................................................................. 71

Tabel IV.10 Hasil Uji Normalitas ............................................................................ 74

Tabel IV.11 Hasil Uji Kolmogorav Smirnov ............................................................ 75

Tabel IV.12 Hasil Uji Multikolonieritas .................................................................. 76

Tabel IV.13 Hasil Uji Autokorelasi ......................................................................... 77

Tabel IV.14 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda ............................................... 80

Tabel IV.15 Hasil Uji Statistik T ............................................................................. 82

Tabel IV.16 Hasil Uji Statistik F ............................................................................. 85

Tabel IV.17 Hasil Uji Uji Koefisien Determinasi (R2) ............................................ 86

ix

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran ........................................................................ 36

Gamabr IV.1 Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot ...................................... 79

x

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Sampel Perusahaan

Lampiran 2 : Perhitungan Variabel Komite Audit (KA)

Lampiran 3 : Perhitungan Variabel Kepemilikan Institusional (KI)

Lampiran 4 : Perhitungan Variabel Dewan Komisaris Independen (DKI)

Lampiran 5 : Perhitungan Tax Avoidance (CETR)

Lampiran 6 : Hasil Output SPSS Versi 23

Lampiran 7 : Laporan Keuangan Sampel

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari segi ekonomi pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor

privat ke sektor publik. bagi negara, pajak merupakan sumber penerimaan penting

dan terbesar yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik

pengeluaran rutin pembangunan. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa

pajak menurut Pasal 1 UU No 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada

negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Berdasarkan

pengertian pajak dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pungutan yang

sifatnya wajib yang dilakukan oleh pemerintah, karena menjadi sumber

penerimaan terbesar bagi negara dan akan digunakan untuk kepentingan

masyarakat, sehingga wajib pajak harus mentaati peraturan perpajakan yang

berlaku. Manfaat pajak dapat dirasakan masyarakat secara langsung maupun tidak

langsung. Fasilitas yang diberikan pemerintah dari pungutan pajak diantaranya

fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi maupun sarana dan prasarana umum

seperti perbaikan jalan raya dan lain sebagainya.

2

Di Indonesia penerimaan dari sektor pajak menempati persentase paling

tinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan yang lain. Oleh sebab itu pajak

merupakan tulang punggung penerimaan negara. Salah satu kendala dalam rangka

optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (tax

avoindance), bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran

pajak. Penghindaran pajak (tax avoidance) selalu diartikan sebagai kegiatan legal.

Penghindaran pajak dapat saja dikategorikan sebagai kegiatan legal dan dapat juga

dikategorikan kegiatan illegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk

tujuan penghindaran pajak atau transaksi tersebut tidak mempunyai usaha yang

baik. Dilakukannya tax avoidance. Sebagai suatu kesalahan alokasi yang terjadi di

dunia nyata, kemerosotan etika bisnis, hilangnya indepensasi auditor dan

interferensi dengan suatu sistem kendali.

Beberapa permasalahan penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan

adalah pada kasus Google dan Lotte Group (Sindonews, 2016). Perusahaan

Google sendiri melakukan penghindaran sebesar Rp. 5,5 triliun dalam kurun

waktu 5 tahun, penghindaran pajak tersebut dilakukan oleh perusahaan Google

dengan menggunakan skema perencanaan pajak (tax planning) internasional.

Skema tersebut dilakukan perusahaan Google dengan cara mendirikan perusahaan

di negara-negara yang dengan tarif pajak rendah dan banyak memberikan fasilitas

pajak (tax havens). Negara-negara seperti Irlandia, Belanda, lalu Singapura.

Sebagai contoh Google mendirikan perusahaan di Irlandia,namun manajemennya

di negara Irlandia untuk menghindari pajak alasannya berdasarkan hukum pajak di

Irlandia, penetapan status subjek pajak bagi perusahaan jika manajemen subjek

3

pajak berada di Irlandia. Aturan perpajakan negara inilah yang dimanfaatkan

Google.

Selain perusahaan Google, perusahaan multinasional makanan dan belanja

yang aktif di Jepang dan Korsel yaitu Lotte Group juga pernah terlibat kasus

penghindaran pajak. Kasus ini melibatkan 22 orang petinggi Lotte Group yang

telah melakukan penghindaran pajak sebesar total USD76 juta atau setara dengan

Rp988.38 miliar dan menggelapkan dana perusahaan sebesar USD46 juta. Hal

tersebut dilakukan dengan cara menggunakan pengaruh mereka untuk menguasai

dana perusahaan dan membuat keputusan dalam kepentingan sendiri

dibandingkan pemegang saham serta dianggap sebagai salah satu keluarga yang

memiliki struktur kepemilikan yang kompleks. Hal tersebut yang menyebabkan

Lotte Group dapat melakukan penggelapan dan penghindaran pajak

(Sindonews,2016).

Hal ini memunculkan anggapan luasnya literatur terkait dengan efek good

corporate governance terkait penghindaran pajak ini terhadap pengambilan

keputusan keuangan. Isu mengenai good corporate governance mulai

mengemukan, ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. corporate

governance sendiri merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan

hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahan yang menentukan arah

kinerja perusahaan . Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak

membuktikan bahwa corporate governance belum sepenuhnya dilakukan oleh

perusahaan-perusahaan publik.

4

Mekanisme dalam pengawasan corporate governance (CG) ada dua yaitu

internal dan eksternal. Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan

perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum

pemegang saham, komposisi dewan direksi, proporsi dewan komisaris

independen, dan pertemuan dengan board of director. Sedangkan mekanisme

eksternal adalah seperti pengendalian oleh perusahaan, struktur kepemilikan, dan

pengendalian pasar. Pada penelitian ini akan lebih difokuskan pada komite audit,

kepemilikan institusional, dewan komisaris independen.

Komite audit sebagai indikator corporate governance yang juga memiliki

pengaruh terhadap tindakan tax avoidance didefinisikan sebagai komite yang

dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu

melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Semakin banyak jumlah

komite audit dalam perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan akan

semakin ketat sehingga sulit untuk perusahaan dalam melakukan tindakan tax

avoidance. Dengan terbentuknya komite audit menjadikan performa auditor

menjadi lebih independen dikarenakan praktek kolusi antara manajemen dengan

auditor menjadi lebih sulit untuk dilakukan.

Tanggung jawab Komite Audit dalam bidang corporate governance

adalah untuk memastikan, bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-

undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika,

melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan

kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Pada umumnya komite ini

berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang

5

berhubungan dengan kebijakan keuangan dan pengendalian intern. Kebijakan

keuangan yang baik akan meningkatkan pertumbuhan laba yang baik bagi

perusahaan, ini akan cenderung membuat perusahaan melakukan penekanan

terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan terutama pajak.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki

oleh pemerintah, perusahaan asuransi,investor luar negeri atau bank . Kepemilikan

institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance. Semakin

tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak

yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Karena ada tanggung jawab perusahaan

kepada pemegang saham, maka pemilik instisusional memiliki intensif untuk

memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan

memaksimalkan kesehjahteraan pemegang saham. Pada pengungkapan suka rela

menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilkan institusional yang lebih besar

lebih memungkinkan untuk mengeluarkan, meramalkan dan memperkirakan

sesuatu lebih spesifik, akurat dan optimis.

Dewan Komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam

menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi. Dewan

Komisaris sendiri dibagi menjadi dua yaitu Komisaris Independen dan Komisaris

non-independen. Komisaris Independen merupakan Komisaris yang tidak berasal

dari pihak terafiliasi, sedangkan Komisaris non-independen merupakan komisaris

yang terafiliasi. Pengertian terafiliasi sendiri adalah pihak yang mempunyai

hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota

Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri .

6

Keberadaan Dewan Komisaris Independen di dalam perusahaan diharapkan dapat

meningkatkan pengawasaan kepada manajemen perusahaan sehingga dapat

mencegah agresifitas pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen

perpajakan dan cenderung melakukan penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian

dengan judul ” Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan

Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, peneliti

dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Masih tingginya tingkat penghindaran pajak yang dilakukan pihak manajemen

perusahaaan,dalam rangka mengurangi besarnya pajak terutang.

2. Perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik suatu perusahaan berkaitan

dengan baik-buruknya tata kelola suatu perusahaan dengan tindakan

pengambilan keputusan perpajakannya.

3. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak dewan komisarias terhadap

manajemen perusahaan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan idenfikasi masalah diatas maka

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

7

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun

2014-2018?

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun

2014-2018?

3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun

2014-2018?

4. Apakah komite audit, kepemilikan instusional, dewan komisaris

independen secara simultan berpengaruh terhadap tax avoidance pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun

2014-2018?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka tujuan yang ingin dicapai

dalam penelitian ini antara lain:

a) Untuk menganalisi pengaruh komite audit terhadap tax avoidance pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-

2018.

b) Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional berpengaruh terhadap

tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia tahun 2014-2018.

8

c) Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris independen berpengaruh

terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia tahun 2014-2018.

d) Untuk menguji pengaruh komite audit, kepemilikan instusional, dewan

komisaris independen secara simultan berpengaruh terhadap tax avoidance

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun

2014-2018.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan penelitian sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Bagi akademis

Mampu memberikan sumbangan pada ilmu ekonomi umumnya dan

akuntansi pada khususnya terutama yang berkaitan dengan pengaruh

komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen

terhadap tax avoidance.

Bagi peneliti lain

Penelitian ini juga dapat menjadi masukan selanjutnya yang dapat

digunakan sebagai dasar memperluas penelitian dan dapat memberikan

bahan tambahan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

9

b. Manfaat praktis

Bagi investor

Memberikan pertimbangan dalam menilai kinerja perusahaan sehingga

yang dapat membantu pengambilan keputusan untuk menanamkan

modalnya pada perusahaan.

Bagi Perusahaan

Bagi pihak perusahaan, penelitian ini dapat menjadi masukan bahwa

betapa pentingnya pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi

penghindaran pajak, sehingga manajemen perusahaan dapat mengambil

kebijakan yang tepat dan tidak melanggar hukum dalam menentukan

besarnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan

masalah,tujuan penelitian, manfaat penelitian dana sistematika

penulisan skripsi.

BAB II LANDADASAN TEORI

10

Berisi Gambaran umum teori terkait variable independen dan

dependen, hasil penelitian dahulu, kerangka pemikiran dan perumusan

hipotesa.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data,

populasi dan sampe, teknik pengumupulan dat, operasionalisasi

variabel penelitian dan teknik analisi data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi data hasil penelitian variabel independen dan

dependen, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan

pembahasan.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan implikasi dan saran.

11

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang

KetentuanUmum dan Tatacara Perpajakan: “Pajak adalah kontribusi

wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Abas (2016, 26) dalam bukunya Dasar-dasar perpajakan

mengemukan beberapa definisi pajak menurut para ahli, sebagai berikut :

a. P.J.A.Andriani

pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang

terutang oleh wajib pajak membayarnya peraturan-peraturan, dengan

tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan

yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

umum

12

berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan

pemerintahan.

b. Rochmat Soemitro

pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan

untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian pajak secara umum adalah pungutan yang sifatnya

wajib dan bersifat memaksa yang dilakukan oleh pemerintah kepada wajib

pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang bersifat

memaksa untuk kepentingan masyarakat.

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta

aturan pelaksanaannya.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya

kontraprestasi individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang

bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, surplus tersebut

dipergunakan untuk membiayai public investment.

5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu fungsi

mengatur.

13

b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya

pembangunan suatu negara. Menurut Hasibuan Fari (2018,2), pajak antara

lain memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi

pembiayaan pengeluaran pemerintah. Dalam APBN pajak merupapakan

sumber penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (Regulatior)

pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya PPn BM untuk

minuman keras dan barang-barang mewah lainnya.

c. Fungsi Demokrasi

pajak fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi

ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat

membayar pajak.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang

digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib

pajak ke negara.

14

Menurut Mardiasmo (2018,9) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi

tiga macam, sebagai berikut :

a. Official Assessment System

adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang

oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada

fiskus.

2) Wajib pajak bersifat pasif

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh

fiskus.

b. Self Assessment System

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang

kepada Wajib Pajak. Untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang

terutang .

Ciri-cirinya:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada Wajib

Pajak sendiri .

15

2) Wajib pajak aktif mulai menghitung,menyetor,dan melaporkan

sendiri pajak yang terutang.

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

c. Withholding System

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang

kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak

terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya : wewenang memotong atau memungut pajak yang

terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib

Pajak.

Di Indonesia menganut sistem Self Assessment sehingga melapor,

menyetor, menghitung nya oleh Wajib Pajak sendiri.

2. Corporate Governance

Corporate Governance pada dasarnya merupakan suatu sistem (input,

proses,output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara

berbagai pihak yang kepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit

hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi

tercapainya tujuan perusahaan (Annisa dikutip dalam Hidayana, 2017).

Menurut The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG), konsep

good corporate governance (GCG) dapat di definisikan sebagai serangkaian

mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar

16

operasional perusahaan berjalan sesuai harapan para pemangku kepentingan

(shareholders). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa corporate

governance pada intinya adalah suatu sistem dan seperangkat peraturan yang

mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris,dan dewan

direksi agar kinerja perusahaan dijalankan dengan efektif,efisien,transparan

dan akuntabel demi tercapainya tujuan organisasi dan menghindari

kecurangan-kecurangan dalam manajemen perusahaan , selain itu juga dapat

menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel yang berguna bagi para

penggunanya untuk mengambil keputusan.

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari corporate governance yaitu

yang pertama transparency (transparansi) adalah keterbukaan informasi yang

cukup, akurat, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan

(stakeholder). Kedua adalah accountability (akuntabilitas) yaitu kejelasan

fungsi , pelaksanaan, dan pertanggung jawaban perusahaan sehingga

pengelolaan terlaksana dengan efektif. Ketiga adalah responsibility

(pertanggungjawaban) yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap

peraturan dan prinsip korporasi yang sehat. Keempat adalah independency

(kemandirian) yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan

kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan

undang – undang serta prinsip korporasi yang sehat. Dan yang kelima adalah

fairness (kewajaran) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak

pemangku kepentingan (stakeholder) yang timbul berdasar perjanjian dan

peraturan undang – undang.

17

Ketika prinsip corporate governance yaitu transparency, accountability,

responbilitity, independency, fairness dijalankan dengan pengawasan yang

dilakukan sedemikian rupa baik dalam sebuah perusahaan, maka perusahaan

tersebut bisa dikatakan memiliki tata kelola perusahaan yang baik termasuk

salah satunya dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya.

3. Komite Audit

Komite audit sesuai dengan Kep. 29/PM/2004 adalah komite yang

dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan

diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite audit juga penghubung antara

dewan komisaris dan pemegang saham dengan pihak manajemen perusahaan

untuk memecahkan masalah.

Komite audit merupakan komite tambahan yang bertujuan untuk

melakukan pengawasan dalam proses penyusunan laporan keuangan

perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. Komite audit

juga berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan

dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan

(Diantari dan Ulupui, 2016).

Menurut tunggal (2013,169), menjelaskan bahwa komite audit juga

merupakan salah satu kode mekanisme penting yang diatur dalam Code for

Good Corporate Governance yang ditetapkan oleh komite nasional kebijakan

18

GCG pada maret 2000. Beberapa hal penting ditetapkan dalam kode tersebut

yaitu hak pemegang saham dan prosedur RUPS, dewan komisaris, direksi,

sistem audit, sekretaris korporasi, stakeholders, pengungkapan, kerahasiaan,

dan insider information.

Menurut Hanggeraeni (2015:81) dalam bukunya yang berjudul

Manajemen Risiko Perusahaan terintegrasi (Enterprise Risk Manajemen) dan

Good Corporate Governance menjelaskan komite audit sebagai :

“Komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris dan anggotanya

terdiri dari komisaris serta pihak luar yang independen dan memiliki

keahlian, pengalaman,dan kualitas lain yang diperlukan. Komite audit

bertanggung jawab dalam mengawasi dan memeriksa laporan

keuangan, pengendalian internal, dan proses audit.”

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor

55/POJK.O4/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja

Komite Audit, tugas komite audit sebagai berikut:

a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan

Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara

lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan

informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan

Publik.

c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat

antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.

19

d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan

Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan

imbalan jasa.

e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal

dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor

internal.

Komite audit yang memiliki keahlian memadai, pengawasan

terhadap kegiatan perusahaan akan lebih baik dan konflik keagenan yang

terjadi akibat keinginan manajemen untuk melakukan kecurangan dapat

diminimalisasi. Komite audit dapat diproksikan dengan jumlah rapat yang

dilakukan komite audit dan jumlah anggota komite audit dalam perusahaan.

Namun dalam penelitian ini, proksi komite audit yang digunakan diukur

dengan jumlah anggota komite audit dalam perusahaan, pengukuran ini sama

dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014).

Tanggung jawab komite audit dalam corporate governance adalah

untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-

undang yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan

pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan

yang dilakukan karyawan perusahaan. Didalam perusahaan komite audit

berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pihak

manajemen dalam menyusun laporan keuangan (Fatimah,2016).

20

Menurut Indriawati (2017), menjelaskan pada umumnya komite audit

mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang , yaitu :

a. Laporan Keuangan

Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan yang

dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang

kondisi keuangan, hasil usaha, rencana, dan komitmen perusahaan jangka

panjang.

b. Pengawasan Perusahaan

Komite Audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan termasuk

di dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem

pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan

auditor internal.

c. Tata Kelola Perusahaan

Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan

telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan

etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan

kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan.

Tugas dan fungsi Komite Audit adalah mengawasi tata kelola

perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan

perusahaan. Komite Audit dibentuk oleh dewan komisaris sehingga Komite

Audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite Audit juga

digambarkan sebagai mekanisme monitoring yang dapat meningkatkan

fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan. Para dewan perusahaan

21

sering memberikan tanggung jawab kepada Komite Audit terhadap

kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya

(relevant dan realialible). Oleh karena itu Komite Audit dapat

memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi

pemilik perusahaan atau Shareholders dan manajemen perusahaan, karena

kedua belah pihak tersebut memiliki level informasi yang berbeda (Susanto,

2015).

4. Kepemilikan Institusional

Dhypalonika (2018) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional

adalah Kepemilikan institusional adalah kepemilikan jumlah saham yang

dimiliki oleh beberapa lembaga yang non-bank diantaranya seperti perusahaan

reksadana, perusahaan asuransi dan perusahan nonbank lainnya.

Menurut Robertus dan Bambang Gunawan (2016:78) dalam bukunya

Good Governance, Risk Management, And Compliance menjelaskan bahwa :

”Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh sebuah

lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang

dilakukannya. Kepentingan institusi memberikan keuntungan yang lebih

besar, karena dengan kepemilikan yang lebih besar sehingga mempunyai

kekuasaan melakukan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan.”

Pujiati (2015,42) menjelaskan bahwa kepemilkan instusional dapat

mengurangi keagaenan dengan cara meningkatkan pengawasan dari investor-

22

inverstor institusional. Hal ini dimungkinkan karena institusi pemegang saham

perusahaan sering merupakan pemegang saham mayoritas sehingga memiliki

pengendalian atas perusahaan. Pengawasan dilakukan untuk menjamin

implementasi good corporate governance oleh perusahaan, yang salah satunya

ditandai dengan tranparasi pengungkapan perusahaan, sebagai jaminan atas

investasi yang mereka lakukan.

Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam memantau

manajemen karena adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan

pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap

keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif. Dengan tingginya

tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke

manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen

sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang

terjadinya penghindaran pajak (Winata ,2014).

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan

institusional adalah pemegang saham perusahaan oleh institusi esternal dan

bukan atas nama perseorangan, yang biasanya kepemilkan saham ini dalam

jumlah besar atau mayoritas dalam perusahaan publik tersebut.

Beberapa kelebihan dari struktur kepemilikan institusional adalah

sebagai berikut :

1. Professionalisme dalam analisa informasi yang berdampak pada

keterandalan informasi.

23

2. Motivasi yang kuat untuk melakukan pengawasan lebih ketat atas

aktivitas perusahaan.

Kepemilikan institusional memperlihatkan adanya kepemilikan yang

bersifat komperatif. Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan

akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja

manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan

yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap manajemen.

Semakin banyak nilai investasi yang diberikan kedalam sebuah organisasi,

akan membuat sistem monitoring dalam organisasi lebih tinggi (Diantari dan

ulupui,2016).

Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula

jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. karena ada

tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, dengan menunjukkan

bahwa perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik maka perusahaan

cenderung tidak melakukan tax avoidance.

Pemilik institusional pada dasarnya mempunyai kendali yang cukup

besar dalam berlangsungnya kegiatan operasional perusahaan dan

menginginkan laba setinggi-tingginya. Dalam pencapaian tersebut, terkadang

pemegang saham institusi yang merupakan pemegang saham mayoritas

mengorbankan kepentingan pemegang saham lainnya. Namun bagi

manajemen, laba yang tinggi ada pengaruhnya dengan jumlah pajak yang

harus dibayakan oleh perusahaan (Hidayah, 2015). Keberadaan investor

24

institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada

manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak yang agresif dalam

rangka memperoleh laba yang maksimal untuk investor institusional (Dewi

dan Jati, 2014).

Variabel kepemilikan instusional ini dapat diukur melalui jumlah

kepemilikan saham oleh investor dalam suatu perusahaan dibandingkan

dengan seluruh jumlah saham yang beredar perusahaan tersebut. Kepemilikan

dapat dirumuskan sebagai berikut:

KI= 𝐽umlah lembar saham yang dimiliki oleh investor institusional

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟

5. Dewan Komisaris Independen

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK 04/2014

tentang Direksi dan Dewan komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

mengatakan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang

berasal dari luar perusahaan dan harus memenuhi persyaratan sebagai

komisaris independen.

Menurut Hanggraeni (2015:79) dari buku yang berjudul Manajemen

Risiko Perusahaan (Enterprise Risk Management) dan Good Corporate

Governance, menjelaskan pengertian dari Dewan Komisaris adalah

25

“ Dewan komisaris, secara hokum dewan komisaris bertugas melakukan

pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan komisaris

dituntut untuk dapat mengawasi seluruh pemenuhan kepentingan semua

stakeholders dengan berasaskan kesetaraan .”

Komisaris independen memiliki peran penting dalam perusahaan yaitu

sebagai pengawas dan memberi nasihat kepada direksi secara efektif agar

perusahaan beroperasi sesuai peraturan yang ada. Komisaris independen

menjadi penengah antara komisaris dalam dan pihak pemegang saham apabila

terjadi konflik ( Ardyansyah,2014).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK 04/2014 menetapkan

bahwa komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali

perusahaan tercatat yang bersangkutan.

b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur dan/atau komisaris

lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan.

c. Tidak bekerja rangkap sebagai direkur di perusahaan lainnya yang terafiliasi

dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.

d. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak

terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak

memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak

26

menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan

perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikelurkan oleh BEI, jumlah

komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh

pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan

jumlah komisaris independen sekurang - kurangnya tiga puluh persen (30%)

dari seluruh anggota komisaris, disamping undang dan peraturan tentang pasar

modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang

saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham Cahayo, Andini,

Raharjo (2016).

Komisaris independen akan mampu meningkatkan peran

pengawasan terhadap manajemen berkaitan dengan pelaporan keuangan

khususnya berkaitan dengan pembayaran pajak Aris dan Rejeki (2018). Dalam

penelitian ini pengukuran dewan komisaris independen sama dengan penelitian

yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016) dihitung dengan rumus:

KDKI=Jumlah anggota komisaris independen

Total anggota dewan komisaris

6. Tax Avoidance

Menurut Pohan (2014:23) dalam Manajemen Perpajakan, menyatakan

bahwa :

“Tax Avoidance adalah upaya penghindaran yang dilakukan secara legal

dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan

27

perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung

memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang

dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang

terutang”.

Menurut (Halim,Bawono,dan Dara 2016, 6) dalam buku perpajakan

menjelaskan bahwa :

“Tax Avoidance adalah perencanaan pajak yang dilalukan secara legal

dengan cara mengecilkan objek pajak menjadi dasar pengenaan pajak yang

masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku”.

Menurut Pohan (2013) definisi dari penyelundupan pajak dan

penghindaran pajak adalah:

1. Penyeludupan pajak adalah upaya wajib pajak menghindari pajak terutang

secara illegal dengan cara menyembunyikan dengan keadaan yang

sebenarnya.

2. Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan

secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan

ketentuan perpajakan dimana metode dan teknik yang digunakan

memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-

undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil pajak

yang terutang.

28

Definisi penghindaran pajak di atas menunjukan bahwa penghindaran

pajak merupakan upaya pengurangan atau pengehematan pajak sepanjang hal

ini dimungkinkan oleh peraturan yang ada.

Menurut komite fiscal dari Organization for Economic Cooperation

(OECD) dalam Simarmata (2014) terdapat tiga karakter dari penghindaran

pajak, yaitu :

a. Adanya unsur astifical arrangement, dimana berbagai peraturan seolah-

olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena

ketiadaan factor pajak.

b. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes (celah) dari undnag-

undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan,

padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-

undang.

C. Kerahasiaan juga berbagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para

konsultan menunjukan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak

dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Menurut (Sumarsan 2015,9) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan

Indonesia menyatakan bahwa penghindaran pajak dapat dilakukan dengan 2

cara, yaitu :

a. Menahan diri, yang dimaksud menhan idri yaitu wajib pajak tidak

melakukan sesuatu yang bisa dikenakan pajak.

29

b. Lokasi Terpencil, memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi

yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.

Penghindaran pajak merupakan usaha untuk meminimalisasi beban pajak

yang sering dilakukan dalam perusahaan secara legal (lawful) yang terdapat

dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak,

sedangkan penggelapan pajak usaha meminimalisasi beban pajak secara tidak

legal (unlawful).

Penghindaran pajak berkaitan dengan perencanaan pajak (Tax Planning),

dimana antara keduanya sama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan

dengan benar dan menimalisasi beban pembayaran pajak untuk

memaksimalkan keuntungan. Perencanaan perpajakan tidak maksudkan

untuk mengelak dari kewajiban perpajakan (Tax Evasion) melalui cara-cara

yang melanggar peraturan perpajakan. Namun demikian, dalam praktik sulit

dibedakan antara cara-cara yang tidak melanggar dan yang melanggar aturan

karena banyaknya peraturan perpajakan yang bisa ditafsirkan berbeda.

Pelaksanaan pemungutan pajak tidak selalu mendapat tanggapan yang

baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha membayar pajak serendah

mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih yang di

dapat oleh perusahaan, sedangkan bagi pemerintah mengharapkan pajak yang

tinggi untuk dipergunakan membiayai pembangunan dan pengeluaran negara.

Perbedaan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk

30

mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal

(Darmawan dan Sukartha, 2014).

Rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak merupakan

salah satu penyebab terjadinya kasus-kasus penghindaran pajak. Selain itu

bisa juga disebabkan karena lemahnya sistem perpajakn di Indonesia dan

adanya kolusi dengan aparat negara.

Beberapa akibat dari penghindaran wajib pajak adalah

a. Hilangnya potensi pendapatan negara.

b. Membuat sistem perpajakan menjadi kurang prospektif.

c. Membuat pajak tidak bisa diandalkan sebagai sumber pendapatan

Puspita (2014) menjelaskan beberapa cara perusahaan untuk melakukan

penghindaran pajak :

1. Menampakan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari

modal sehingga mengurangi laba bersih dan hutang pajak

perusahaan.

2. Mengukur pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional,

dan memberikan yang sama terhadap laba bersih sehingga

mengurangi hutang pajak perusahaan.

31

3. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga

mengurangi laba bersih.

4. Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan dibawah nilai

penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.

5. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam

industry manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat diukur

dengan banyak cara. Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) dalam Simarmarta

(2014) membuat daftar 12 cara pengukuran penghindaran pajak yang biasanya

digunakan di berbagai literature, yaitu:

Tabel II.1

Pengukuran penghindaran pajak

Metode

pengukuran

Cara Perhitungan Keterangan

GAAP

ETR

𝑊𝑜𝑟𝑙𝑑 𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

𝑊𝑜𝑟𝑙𝑑 𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

Total I tax espenser

dollar of pre-tax

book income

Current 𝑊𝑜𝑟𝑙𝑑 𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

𝑊𝑜𝑟𝑙𝑑 𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

Current tax expense

32

ETR per dollar of pre-tax

book income

Long-Run

ETR

𝑊𝑜𝑟𝑙𝑑 𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑡𝑎𝑥𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑖𝑑

𝑊𝑜𝑟𝑙𝑑 𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

Sum of cash taxes

paid over and years

devided by the sum

of pre-tax earning

over and years

ETR

differensial

Staturory ETR- GAAP ETR The difference of

between the

staturory ETR and

firm’s GAAP ETR

DTAX Error term form following regression : ETR

diffrensial × 𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 =

𝛼 + 𝑏𝑥 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 + 𝑒

Current tax expense

per dollar of pre-tax

book income

Total BTD Pre-tax book income−(( 𝑈. 𝑆 𝐶𝑇𝐸 +

𝐹𝑔𝑛 𝐶𝑇𝐸/𝑈.ST) – (𝑁𝑂𝐿𝑡 − 𝑁𝑜𝑙𝑡 − 𝐼))

The total difference

of between book and

taxable income

Temporary Differed tax expense / U.S STR The total difference

of between book and

33

BTD taxable income

Abnormal

Total BTD

Residual from BTD/Tait = 𝛽𝑇𝑎𝑖𝑡 + 𝛽𝑚𝑖 A measure of

unexplained total

book-tax diffrences

Unrecogniz

ed tax

Benefit

Discolsed amount post= FIN 48 Tax liability accrued

for taxes not yet paid

on uncertain

positions

Tax Shelter

Actovity

Indicator variable for firms accused of

enganging in a tax shelter

Firm identified via

firm disclousure,the

pres, or IRS

confidential data

Marginal Tax

Rate

Simulated marginal tax rate Present value of

taxes on an

additional of income

34

Dalam penelitian ini menggunakan pengukuran CETR ( Cash EffectiveTax

Rate). CETR merupakan tarif pajak efektif yang dihitung dengan pembayaran

pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak.

Tax Avoidance yang diproksikan dengan CETR ini mengindentigikasikan

bahwa semakin tinggi tingat presentase CETR maka semakin rendah tingkat

penghindaran pajak, sebaliknya semakin rendah tingkat presentase CETR maka

semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan. CETR dapat dirumuskan

sebagai berikut :

CETR it = Cash Tax Period it

Per Tax income it

Sumber : Budiman 2012

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang menganalisi pengaruh dilakukannya

tax avoidance, beberapa di antaranya sebagai berikut

Tabel II.2

Penelitian Terdahulu

Tahun Nama

peneliti

Judul Penelitian Variabel

Penelitian

Hasil penelitian

2018 Wulandari Pengaruh

Profitabilitas,

Komite Audit,

Variabel

independen

1. Profitabilitas

Profitabilitas

berpengaruh

positif dan

35

Kualitas Audit,

Komisaris

Independen,

Kepemilikan

Institusional,

Dewan Direksi

dan Financial

Distress terhadap

Penghindaran

Pajak

2. Komite

Audit

3. Kualitas

Audit

4. Komisaris

Independen

5. Kepemilikan

Instusional

6. Dewan

Direksi

7. Financial

Distress

Variabel

dependen

1. Penghindaran

Pajak

signifikan

terhadap

penghindaran

pajak, Komite

audit berpengaruh

negatif dan

signifikan

terhadap

penghindaran

pajak, Kualitas

audit berpengaruh

positif dan

signifikan

terhadap

penghindaran

pajak, Komisaris

independen dan

Kepemilikan

institusional tidak

berpengaruh

terhadap

penghindaran

pajak, Financial

distress tidak

berpengaruh

signifikan

terhadap

penghindaran

pajak

2016 Diantari dan

Ulupui

Pengaruh Komite

Audit, Proporsi

Komisaris

Independen, dan

Proporsi

Kepemilikan

Institusional

Terhadap Tax

Avoidance

Variabel

independen

1. Komite

Audit

2. Proporsi

Komisaris

Independen

3. Proporsi

Kepemilikan

Institusional

Variabel

Komite audit

berpengaruh

negatif terhadap

tax avoidance,

Proporsi

komisaris

independen

berpengaruh

negatif terhadap

tax avoidance,

Proporsi

36

dependen

1. Tax

Avoidance

Kepemilikan

Institusional tidak

berpengaruh

secara signifikan

terhadap tax

avoidance.

2019 Munawaroh,

Sari

Pengaruh Komite

Audit,

Kepemilikan

Institusional,

Profitabilitas,

dan Kompensasi

Rugi Fiskal

Terhadap

Penghindaran

Pajak

Variabel

independen

1.Komite Audit

2. Kepemlikan

Institusional

3. Profitabilitas

4. Kompensansi

Rugi Fiskal

Variabel

Dependen

1. Penghindaran

Pajak

Komite audit

berpengaruh

terhadap

penghindaran

pajak,

kepemilikan

institusional dan

Profitabilitas tidak

berpengaruh

terhadap

penghindaran

pajak,Kompensasi

rugi fiskal

berpengaruh

terhadap

penghindaran

pajak

2017 Oktamawati Pengaruh

Karakter

Eksekutif,Komite

Audit, Ukuran

Perusahaan,

Leverage, dan

Pertumbuhan

Penjualan

Terhadap Tax

Avoidance

Variabel

independen

1.Karakter

Eksekutif

2.Komite Audit

3.Ukuran

Perusahaan

4. Leverage

5. Pertumbuhan

Penjualan

Variabel

dependen

1. Tax

Avoidance

Karakter eksekutif

berpengaruh

positif terhadap

tax avoidance,

Komite audit

tidak berpengaruh

terhadap tax

avoidance, ukuran

perusahaan

berpengaruh

negatif terhadap

tax avoidance,

leverage

berpengaruh

positif terhadap

tax avoidance,

pertumbuhan

37

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarakan uraian sebelumnya, maka kerangka pemikiran yang diajukan

dalam penelitian ini, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

H1

H2

H3

H4

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran

penjualan

berpengaruh

negatif terhadap

tax avoidance.

Komite Audit,

Kepemilikan

Instusional,

Dewan Komisaris

Independen

(X4)

(X3)

Komite Audit

(X1)

Kepemilikan

Institusional

(X2)

Dewan

Komisaris

Independen

(X3)

(X3)

Tax Avoidance

(Y)

38

D. Perumusan Hipotesa

Hipotesa merupakan gambaran yang menjelaskan hubungan antara dua

variabel atau lebih . Hipotesa menyampaikan pernyataan peneliti tentang

hubungan anatara variabel- variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan

yang paling spesifik. Hipotesa yang akan diuji dalam penelitian ini terkait

pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen yaitu pengaruh

komite audit, kepemilikan instusional, dewan komisaris indenpenden terhadapa

tax avoidance.

D.1 Pengaruh komite audit terhadap tax avoidance

Tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang mengawasi

perusahaan agar terhindar dari konflik keagenan. Dengan adanya mekanisme tata

kelola perusahaan yang baik, kinerja perusahaan dapat terkontrol.

Dalam menerapkan corporate governance, komite audit memainkan

peran penting karena membantu dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas

laporan keuangan dan efektifitas audit internal maupun eksternal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2019) menunjukan bahwa

banyak sedikitnya jumlah anggota komite audit memberikan jaminan dapat

melakukan intervensi dalam peran penentuan kebijakan besaran tarif pajak efektif

perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit

akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan

39

karena komite audit akan memonitor segala kegiatan yang berlangsung di dalam

perusahaan.

Semakin banyak jumlah anggota komite audit mka pengawasan terhadap

manajemen perusahaan menjadi semakin ketat , sehingga akan memperkecil

kemungkinan dilakukannya tax avoidance.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesa kesatu sebagai

berikut :

H1 : Komite Audit berpengaruh terhadap tax avoidance

D.2 Pengaruh kepemilikan Institusional terhadap tax avoidance

Kepemilikan Institusional merupakan lembaga yang memiliki

kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham

(Cahyono, Andini, dan Raharjo :2016). Hasil penelitian yang dilakukan oleh

Diantari dan Ulupui (2016) menunjukan bahwa kepemilikan institusional yang

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance. Mekanisme

pemegang saham institusional dalam tata kelola perusahaan berfungsi sebagai

penghambat keputusan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan pemegang saham

Institusional cenderung kurang agresif dalam strategi perusahaan dan

mengharapkan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan dalam pembayaran

pajak.

40

H2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap tax avoidance

D.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance

Menurut peraturan Otoritas jasa keuangan Nomor 33/PJOK/04/2014

tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan public menyatakan

jumlah komisaris independen wajib kurang lebih 33% dari jumlah seluruh anggota

dewan komisaris.

Hasil penelitian Fauziyah (2019) dewan komisaris independen

berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini berarti proporsi dewan komisaris

independen perusahaan manufaktur selama periode penelitian akan mempengaruhi

secara negatif kegiatan tax avoidance yang dilakukan perusahaan.

Berdasarkan para dewan komisaris independen sebagai pihak yang dapat

melakukan pengawasan dengan baik terhadap manajemen maka diprediksi bahwa

semakin besar proporsi dewan komisaris independen semakin bisa manejekan

manajemen untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Serta berdasarkan hasil

beberapa penelitian terdahulu yang belum memberikan hasil yang konsisten maka

penelitian ini mengajukan hipotesis ketiga sebagai berikut :

H3 : Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance

41

D.4 Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional dan Dewan

Komisaris Independen secara bersamaan terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2019) menunjukan bahwa

banyak sedikitnya jumlah anggota komite audit memberikan jaminan dapat

melakukan intervensi dalam peran penentuan kebijakan besaran tarif pajak efektif

perusahaan. Wulandari (2018) berarti besar kecilnya kepemilikan saham

institusional belum mampu menurunkan perusahaan akan melakukan

penghindaran pajak. Hasil penelitian oleh Hidayah (2017) membuktikan bahwa

semakin banyak komisaris independen dalam perusahaan belum berhasil

mengurangi praktik penghindaran pajak.

Berdasarka uraian tersebut dapat disumpulkan bahwa komite audit,

kepemilikan institusional, dewan komisaris independen memiliki pengaruh

terhadap tax avoidance, maka hipotesa yang diajukan sebagai berikut :

H4 : Komite Audit, Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris

Independen berpengaruh simultan terhadap tax avoidance

42

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan

data numerik dan menekankan proses penelitian pada pengukuran hasil yang

objektif menggungakan analisis statistik. Jenis penelitian sangat efektif untuk

mengukur variabel, serta untuk menemukan fakta dan teori-teori yang timbul.

Menurut (Sujarweni 2015,39) dalam bukunya “Metode Penelitian

Bisnis & Ekonomi” menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif merupakan :

“ jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat

dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau cara-

cara lain dari kuantifikasi”.

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian ini yaitu untuk

mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, dewan

komisaris indepeden terhadap tax avoidance yang bersumber dari laporan

keuangan perusahaan.

43

B. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang

digunakan untuk pengukuran penghindaran pajak (tax avoidance) dan

corporate governance yang di proksi dengan kepemilikan institusional, komite

audit, dewan komisaris indepeden. Peneliti ini mengambil sampel pada

perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) periode 2014 sampai dengan 2018.

C. Jenis dan Sumber Data

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk

kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data

penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan

menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu

data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan

dipublikasikan ke masyarakat sebagai informasi atau untuk bahan penelitian.

Data yang digunakan berupa laporan keuangan selama 5 tahun yaitu dari tahun

2014- 2018 yang dipublikasikan seperti annual report dan laporan laba rugi

perusahaan-perusahaan Manufaktur sektor makanan dan minuman yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek

Indonesia yaitu www.idx.co.id.

44

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah kesuluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek

yang mempunyai karekteristik dan kualitas tertentu yang diterapkan oleh

peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sejarweni

2015,80). Populasi penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan

manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia periode 2014-2018 dengan jumlah populasi sebanyak 25

perusahaan dan tidak semua populasi ini akan menjadi objek penelitian,

sehingga perlu dilakukan pengambilan sampel lebih lanjut.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari elemen-elemen populasi yang hendak

diteliti. Pada penelitian ini menggunakan purposive sampling,yaitu

peengambilan sample dengan krtiteria tertentu. Adapun kriterian penelitian

adalah sebagai berikut :

1. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2014-2018

2. Perusahaan yang mengalami pindah sektor

3. Perusahaan yang menghasilkan laba negatif.

4. Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan yang berakhir 31

Desember selama periode pengamatan 2014-2018.

5. Perusahaan yang memiliki data outlier.

45

Proses pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan

(purposive sampling) sebagai berikut :

Tabel III.1

Proses Pemilihan Sampel

No Kriteria Perusahaan

1 Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun

2014-2018 25

2 Perusahaan yang mengalami pindah sektor (1)

3 Perusahaan yang menghasilkan laba negatif. (4)

4 Perusahaan yang laporan keuangan nya tidak lengkap

selama periode pengamatan 2014-2018. (9)

5 Perusahaan memiliki data outlier (5)

JUMLAH SAMPEL PER TAHUN 6

JUMLAH DATA OBSERVASI SELAMA PERIODE

PENGAMATAN (5 TAHUN) 30

Sumber : BEI, data diolah (2019)

46

Berikut adalah nama perusahaan yang telah memenuhi kriteria dan

menjadi sampel dalam penelitian ini :

Tabel III.2

Daftar Sampel Perusahaan

NO Kode Perusahaan Nama Perusahaan

1 DLTA Delta Djakarta Tbk

2 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

3 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk

4 SKBM Sekar Bumi Tbk

5 STTP Siantar Top Tbk

6 UTLJ Ultra Jaya Milk Industry Tbk

Sumber : BEI, data diolah (2019)

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

studi pusaka dan dokumentasi. Studi pusaka yang digunakan dengan

memahami penelitian dahulu,membaca buku dan jurnal, mengolah data, dan

melalui internet sebagai acuan yang berhubungan dengan penelitian.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data

sekunder yang berhubungan dengan variabel yang diteliti seperti laporan

tahunan perusahaan yang telah di publikasikan oleh BEI.

47

F. Operasional Variabel Penelitian

1. Variabel bebas (independen)

Variabel bebas adalah variabel-variabel yang mempengaruhi variabel

tersebut yang dapat diukur dan diamati. Variabel bebas dalam penelitian

ini adalah :

1.1 Komite Audit

Pengukuran yang digunakan untuk variabel komite audit yang dilihat dari

jumalah anggota komite audit, sesuai dengan peraturan yang telah di

keluarkan di Bursa Efek Indonesia bahwa jumlah komite audit yang

beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang. Pada penelitian ini variabel

Komite Audit diukur menggunakan perhitungan KA diukur dengan model

dalam penelitian ini yaitu:

KA= 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 𝐿𝑢𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡

1.2 Kepemilikan Institusional

Besar kecilnya pengaruh variabel kepemilikan institusional maka akan

mempengaruhi kebijakan agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam

penelitian ini kepemilikan institusional diukur menggunakan presentase.

kepemilikan institusional dapat diukur dengan menggunakan rasio sebagai

berikut (Fadhilah, 2014) :

48

Kepemilikan Institusional = Proporsi Saham yang dimiliki Intitusi

Jumlah Saham yang diterbitkan

Kepemilikan institusional dilambangkan dengan INST.

1.3 Dewan Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota komisaris yang tidak mempunyai

hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan

direksi dan pemegang saham pengendali (Samsul,2015:119). Dalam

penelitian ini dewan komisaris independen dapat dihitunmg dengan

menggunakan rumus:

Dewan Komisaris Independen = Jumlah Komisaris Independen

Total Komisaris

2. Variabel Terikat (Dependen)

Variabel dependen dalam peneitian ini adalah tax avoidance. Pengukuran

tax avoidance dalam penelitian ini yakni menggunak CETR perusahaan,

Dimana semakin besar CETR ini mengidenfikasikan semakin rendah tingkat

penghindaran pajak. Adapun rumus untuk menghitung CETR adalah sebagai

berikut :

CETR = Pembayaran Pajak

Laba Sebelum Pajak

49

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan regresi liner berganda untuk menganalisis

pengaruh tiap variabel independen dan dependen. Pengujian hipotesis

dilakukan dengan program SPSS versi 23. Adapun pengujian yang dilakukan

dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data

sehingga menjadikan sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk

dipahami. Menurut Ghozali (2016 : 19) dalam buku Aplikasi Analisis

Multivariete dengan program IBM SPSS 23 menyatakan bahwa, Statistik

Deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suaru data yang dilihat dari

nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, makmimum, minimum,

sum,range, kurstosis, dan swekness (kemenangan distribusi).

Sweknes dan kurtosis merupakan ukuran untuk melihat apakah data

EARNS terdistribusi secara normal atau tidak. Swekness mengukur

kemencengan dari data dan kurtosis mengukur puncak dari distribusi data.

Data yang terdistribusi secara normal mempunyai nilai swekness dan

kurtosis mendekati nol.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan suatu uji kualitas data yang dilakukan

sebelum dilakukannya pengujian regresi linier berganda. Pengujian asumsi

50

klasik bertujuan untuk menguji dan mengetahui kelayakan model regresi

yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016:154) dalam buku Aplikasi Analisi

Multivariate dengan program IBM SPSS 23 menyatakan bahwa:

”Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.”

Dalam uji normalitas dasar analisisnya adalah sebagai berikut:

Jika nilai signifikan dari uji K-S >0.05 maka data residual

berdistribusi normal.

Jika nilai signifikan dari uji K-S <0,05 maka data residual

tidak berdistribusi normal.

Dalam pengujian normalitas juga dapat melihat penyebaran data

yang ditunjukan dalam grafik normal probality plot dan dinyatakan

dengan titik. Jika model regresi memenuhi syarat normalitas apabila

penyebaran titik-titik bereda disekitar garis diagonal dalam grafik normal

probality plot. Jika model regresi tidak memenuhi syarat normalitas

apabila penyeberan titik-titik tidak disekitar garis diagonal dalam grafik

normal probality plot.

b. Uji Multikolinearitas

51

Menurut Ghozali (2016:103) dalam buku Aplikasi Analisis

Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 menyatakan bahwa:

“Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas

(independen)”.

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara

variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka

variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel

independen yang nilai korelasi antar sesame variabel independen sama

dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas

didalam regresi adalah sebagai berikut:

Jika nilai tolenrance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka tidak

terjadi multikolinearitas.

Jika nilai tolenrance < 0,10 dan nilai VIF > 10, maka terjadi

multikolinearitas.

c. Uji Autokolerasi

Uji autokoleransi ini bertujuan untuk meguji apakah dalam sebuah

model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggangu pada

periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dianamakan ada

masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas

dari autokoleransi (Ghozali 2016,107).

52

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:177) dalam buku metedologi

penelitian menyatakan bahwa :

“Menguji autokolerasi dalam suatu model bertujuan untuk

mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada

periode tertentu dengan variabel sebelumnya”.

Untuk mendeteksi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW

test). Pengambilan keputusan dengan menggunakan angka Durbin

Watson dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokolerasi positif.

b. Angka D-w dianatara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokoleransi

c. Angka D-W diatas -2 berarti ada autokolerasi negatif.

d. Uji Heterosdatistitas

Menurut (Ghozali 2016, 139) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari

residual satu pengamatan ke satu pengamatan lain. Jika variance dari

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau jika tidak terjadi

heteroskedastisitas.

Pengujian ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian

ini yaitu dengan cara melihat scatter plot. Model regresi yang tidak

terjadi heteroskedastisitas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

53

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka

mengindikasikan terjadi heteroskedastisitas.

2. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar diatas dan

dibawah angka 0 pada sumbu y, makan tidak terjadi heteroskeadastisitas.

3. Uji Regresi Berganda

a. Uji Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (2016,8) dalam buku Aplikasi Analisis Multivariete

dengan program IBM SPSS 23 menyatakan bahwa :

“Regresi adalah metode statistik untuk menguji hubungan antara satu

variabel terikat dan satu atau lebih variabel bebas”.

Regresi ini diukur diukur membentuk persamaan yang melibatkan

hubungan dari dua atau lebih variabel bebas. Model penelitian ini dapat

dirumuskan sebagai berikut:

CETR = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ∈

Keterangan :

CETR = Cash Effective Tax Rate

54

α = Konstanta

β1,2,3 = Koefisien regresi untuk setiap variabel x

X1 = Komite Audit

X2 = Kepemilikan Instusional

X3 = Dewan Komisaris Independen

∈ = Standar Error

b. Koefisien Determinasi (R2)

Menurut (Ghozali 2016, 95), koefisien derminasi (R2) pada intinya

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam

menjelaskan variabel-variabel independen memberikan hamper semua

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Kelemahan mendasar penggunakan koefisiensi determinasi adalah bias

terhadap jumlah variabel bebas yang dimasuka kedalam model. Setiap

tambahan satu variabel bebas maka R2 pasti akan meningkat tidak peduli

apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel

terkait. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan

nilai Adjusted R2 pada saat mengevaluasi mana model regeresi terbaik.

55

Tidak seperti R2 , nilai Adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu

variabel independen ditambahkan ke dalam model.

4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan analisis

regresi liner berganda yaitu analisi yang untuk mengetahui sejuah mana

pengaruh komite audit, kepemilikan instusional, dan dewan komisaris

independen sebagai variabel independen dan tax avoidande sebagai variabel

dependen. Untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh komite audit,

kepemilikan instusional, dan dewan komisaris independen secara simultan dan

parsial berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance , digunakan pengujian

hipotesis secara simultah secara dengan uji F dan secara parsial dengan uji t.

a. Uji F

Uji statistic F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel

independen yang dimasukkan dalam model penelitian memiliki pengaruh

secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Ghozali 2016 :97). Dasar

pengambilan keputusan yang digunakan dengan cara membandingkan nilai

F hitung dengan nilai F tabel, sebagai berikut:

1. Apabila F hitung < F tabel, maka H4 ditolak.

2. Apabila F dihitung > F tabel, maka H4 diterima.

56

b. Uji T

Uji statistic t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu

variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel

dependen (Ghozali 2016, 97). Pengujian hipotesis penelitian didasarkan

pada kriteria pengambilan keputusan, sebagai berikut:

1. Jika nilai sig. < 0,05, maka Ha ditolak

2. Jika nilai sig. > 0,05, maka Ha ditolak.

57

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini melakukan pengujian tentang pengaruh komite audit,

kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen terhadap tax

avoidance. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor

makanan dan minuman selama tahun 2014-2018 yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia. Pemilihan sampel dari penelitian ini menggunakan metode

purposive sampling, yang memperoleh sampel sebanyak 25 perusahaan.

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel jumlah sampel yang diperoleh 6

perusahaan selama 5 tahun periode penelitian dari 2014-2018, Sehingga

jumlah data yang digunakan 30 data. Penelitian ini menggunakan variabel

independen komite audit (KA), kepemilikan institusional (KI) , dewan

komisaris independen (DKI), dan variabel dependen menggunakan tax

avoidance yang diolah dari laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor

makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.

Berikut ini nilai dari masing-masing variabel penelitian.

1. Tax Avoidance

Tax avoidance adalah usaha wajib pajak untuk meminimumkan,

mengurangi, menghindari, atau meringankan beban pajak dengan cara sesuai

dengan Undang-Undang Pajak bukan pelanggaran Undang-Undang perpajakan.

58

Tax Avoidance diukur dengan menggunakan proksi CETR (cash

effective tax rate). CETR memperlihatkan seberapa besar tingkat penghindaran

pajak yang dilakukan dalam suatu perusahaan. Dari perhitungan yang didapat

maka dapat disimpulkan bahwa semakin rendah nilai CETR maka

memperlihatkan semakin tinggi praktik tax avoidance dilakukan. Berikut tabel

data cara perhitungan CETR :

Tabel IV.1

Data Untuk Menghitung CETR

NO EMITEN TAHUN PEMBAYARAN

PAJAK

LABA SEBELUM

PAJAK

CETR

1

DLTA

2014 Rp 82,105,863,000 Rp 379,518,812,000 0.21634

2015 Rp 69,234,006,000 Rp 285,564,550,000 0.24244

2016 Rp 77,889,052,000 Rp 327,047,654,000 0.23816

2017 Rp 95,717,980,000 Rp 369,012,853,000 0.23816

2018 Rp 62,615,003,000 Rp 300,973,248,000 0.20804

2 ICBP

2014 Rp 1,106,699,000,000 Rp 3,388,725,000,000 0.32658

2015 Rp 1,189,923,000,000 Rp 4,009,634,000,000 0.29677

2016 Rp 1,530,642,000,000 Rp 4,989,254,000,000 0.30679

2017 Rp 1,862,383,000,000 Rp 5,206,561,000,000 0.35770

2018 Rp 2,005,525,000,000 Rp 6,446,785,000,000 0.31109

3

INDF

2014 Rp 2,398,644,000,000 Rp 6,340,185,000,000 0.37832

2015 Rp 2,333,641,000,000 Rp 6,340,185,000,000 0.36807

2016 Rp 2,678,358,000,000 Rp 7,385,228,000,000 0.36266

2017 Rp 3,422,799,000,000 Rp 7,594,822,000,000 0.45068

2018 Rp 3,460,973,000,000 Rp 7,446,966,000,000 0.46475

4

SKBM

2014 Rp 33,848,984,710 Rp 109,761,131,334 0.30839

2015 Rp 24,432,811,781 Rp 60,842,705,614 0.40157

2016 Rp 12,702,356,112 Rp 30,809,950,308 0.41228

2017 Rp 13,706,785,039 Rp 31,761,022,154 0.43156

2018 Rp 10,858,232,331 Rp 20,887,453,647 0.51984

5

STTP

2014 Rp 53,340,816,264 Rp 167,977,695,749 0.31755

2015 Rp 51,222,193,820 Rp 232,005,398,773 0.22078

2016 Rp 45,345,049,181 Rp 217,746,308,540 0.20825

2017 Rp 60,687,733,168 Rp 288,545,819,603 0.21032

2018 Rp 89,810,904,314 Rp 324,694,650,175 0.27660

59

Sumber : www.idx.co.id

Dengan demikian, hasil perhitungan CETR dapat dilihat dari tabel IV.2 dibawah ini:

Tabel IV.2

Hasil Perhitungan CETR

NO EMITEN

TAHUN

2014 2015 2016 2017 2018

1 DLTA 0.21634 0.24244 0.23816 0.23816 0.20804

2 ICBP 0.32658 0.29677 0.30679 0.35770 0.31109

3 INDF 0.37832 0.36807 0.36266 0.45068 0.46475

4 SKBM 0.30839 0.40157 0.41228 0.43156 0.51984

5 STTP 0.31755 0.22078 0.20825 0.21032 0.27660

6 UTLJ 0.33487 0.15945 0.27135 0.33813 0.30760

Sumber : data yang diolah

Berdasarkan data hasil perhitungan CETR pada tabel IV.2 diatas, nilai

tertinggi untuk CETR pada tahun 2014 dimiliki oleh PT. Indofood Sukses

Makmur Tbk (INDF) dengan nilai 0.37832 (37,832 %), sedangkan nilai

terendah dimiliki oleh PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) dengan nilai 0.21634

(21,634%). Pada tahun 2015 untuk CETR dimiliki oleh PT Sekar Bumi Tbk

6

UTLJ

2014 Rp 125,695,094,342 Rp 375,356,927,774 0.33487

2015 Rp 111,720,131,452 Rp 700,675,250,229 0.15945

2016 Rp 253,029,785,147 Rp 932,482,782,655 0.27135

2017 Rp 347,000,000,000 Rp 1,026,231,000,000 0.33813

2018 Rp 291,922,000,000 Rp 949,018,000,000 0.30760

60

(SKBM) dengan nilai 0.40157 ( 40,157%), sedangkan untuk nilai terendah

dimiliki oleh PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk (ULTJ). Pada tahun 2016 nilai

tertinggi untuk CETR dimiliki oleh PT Sekar bumi Tbk (SKBM) dengan nilai

0.41228 (41,228 %), sedangkan untuk nilai terendah dimiliki oleh PT Siantar

Top Tbk (STTP). Pada tahun 2017 nilai tertinggi untuk CETR dimiliki oleh PT

Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) dengan nilai 0.45068 ( 45,068%),

sedangkan untuk nilai terendah dimiliki oleh PT Siantar Top Tbk (STTP)

dengan nilai 0.21032 (21,032%). Pada tahun 2018 nilai tertinggi untuk CETR

dimiliki oleh PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) dengan nilai 0.51984 ( 51,984 %) ,

sedangkan untuk nilai terendah dimiliki oleh PT Delta Djakarta Tbk (DLTA)

dengan nilai 0.20804 (20,804 %).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, perusahaan yang

memiliki nilai CETR tertinggi adalah PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) sebesar

0.51984 ( 51,984 %). Semakin tinggi nilai CETR maka memperlihatkan

semakin rendah tax avoidance dilakukan. Hal ini mengindikasikan bahwa

perusahaan tersebut baik. Sedangkan perusahaan yang memiliki CETR

terendah adalah PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) sebesar 0.20804 (20,804 %).

Hal ini memperlihatkan bahwa tax avoidance yang dilakukan PT Delta

Djaktarta Tbk (DLTA) sangat tingi.

61

2. Komite Audit

Data diperoleh dari laporan annual report pada laporan keuangan tahunan

perusahaan (struktur dewan komite audit) selama periode penelitian. Dalam

penelitian ini komite audit diukur dengan cara membagi jumlah komite audit

luar dengan total komite audit. Sebagian besar jumlah komite audit hanya

memenuhi ketentuan yang ditetapkan BAPEPAM yaitu minmal 3 (tiga) orang.

Dengan semakin kecil nya jumlah komite audit yang ada diperusahaan, maka

tingkat pengawasan kurang efektif, sehingga kemungkinan pihak manajemen

melakukan tax avoidance cukup tinggi. Berikut cara menghitung komite audit

(KA) :

Tabel IV.3

Cara Menghitung KA

NO EMITEN TAHUN

Jumlah komite

audit luar

Total komite

audit KA

1 DLTA

2014 2 3 0.66667

2015 2 3 0.66667

2016 2 3 0.66667

2017 2 3 0.66667

2018 2 3 0.66667

2 ICBP

2014 1 2 0.50000

2015 1 2 0.50000

2016 1 2 0.50000

2017 1 2 0.50000

2018 1 2 0.50000

3 INDF

2014 1 3 0.33333

2015 1 3 0.33333

2016 1 3 0.33333

2017 1 3 0.33333

2018 1 3 0.33333

4 SKBM 2014 2 3 0.66667

2015 2 3 0.66667

62

2016 2 3 0.66667

2017 2 3 0.66667

2018 2 3 0.66667

5 STTP

2014 2 3 0.66667

2015 2 3 0.66667

2016 2 3 0.66667

2017 2 3 0.66667

2018 2 3 0.66667

6 UTLJ

2014 2 3 0.66667

2015 2 3 0.66667

2016 2 3 0.66667

2017 2 3 0.66667

2018 2 3 0.66667

Sumber : www.idx.co.id

Dengan demikian, hasil perhitungan KA dapat dilihat dari tabel IV.4 dibawah ini:

Tabel IV.4

Hasil perhitungan KA

NO EMITEN

TAHUN

2014 2015 2016 2017 2018

1 DLTA 0.66667 0.66667 0.66667 0.66667 0.66667

2 ICBP 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000

3 INDF 0.33333 0.33333 0.33333 0.33333 0.33333

4 SKBM 0.66667 0.66667 0.66667 0.66667 0.66667

5 STTP 0.66667 0.66667 0.66667 0.66667 0.66667

6 ULTJ 0.66667 0.66667 0.66667 0.66667 0.66667

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan data hasil perhitungan KA pada tabel IV.4 diatas, nilai tertinggi

untuk KA pada tahun 2014 dimiliki oleh PT Delta Djakarta Tbk (DLTA), PT

63

Sekar Bumi Tbk, PT Siantar Top Tbk (STTP), PT Ultra Jaya Milk Industry

Tbk (ULTJ) dengan nilai 0.66667 (66,667%) , sedangkan nilai terendah

dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) dengan nilai 0.33333

(33,333%). Pada tahun 2015 nilai tertinggi untuk KA dimiliki oleh PT Delta

Djakarta Tbk (DLTA), PT Sekar Bumi Tbk, PT Siantar Top Tbk (STTP), PT

Ultra Jaya Milk Industry Tbk (ULTJ) dengan nilai 0.66667 (66,667%) ,

sedangkan nilai terendah dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk

(INDF) dengan nilai 0.33333 (33,333%). Pada tahun 2016 nilai tertinggi untuk

KA dimiliki oleh PT Delta Djakarta Tbk (DLTA), PT Sekar Bumi Tbk, PT

Siantar Top Tbk (STTP), PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk (ULTJ) dengan nilai

0.66667 (66,667%) , sedangkan nilai terendah dimiliki oleh PT Indofood

Sukses Makmur Tbk (INDF) dengan nilai 0.33333 (33,333%). Pada tahun 2017

nilai tertinggi untuk KA dimiliki oleh PT Delta Djakarta Tbk (DLTA), PT

Sekar Bumi Tbk, PT Siantar Top Tbk (STTP), PT Ultra Jaya Milk Industry

Tbk (ULTJ) dengan nilai 0.66667 (66,667%) , sedangkan nilai terendah

dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) dengan nilai 0.33333

(33,333%). Pada tahun 2018 nilai tertinggi untuk KA dimiliki oleh PT Delta

Djakarta Tbk (DLTA), PT Sekar Bumi Tbk, PT Siantar Top Tbk (STTP), PT

Ultra Jaya Milk Industry Tbk (ULTJ) dengan nilai 0.66667 (66,667%) ,

sedangkan nilai terendah dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk

(INDF) dengan nilai 0.33333 (33,333%).

Dari pernjelasan tersebut, semua perusahaan memiliki jumlah komite audit

yang cukup pada periode 2014-2018, sehingga dapat disimpulkan perusahaan

64

yang memliki jumlah KA yang paling sedikit 33,333% dari jumlah seluruh

komite audit. Semakin banyak proporsi komite audit, maka semakin efektif

tingkat pengawasan terhadap manajemen, sehingga semakin rendah tax

avoidance yang dilakukan perusahaan.

3. Kepemilkan Intitusional

Data kepemilkan saham institusional diperoleh dari laporan annual report

pada laporan keuangan tahunan perusahaan. Kepemilikan institusional diukur

dengar cara membagi jumlah saham institusional dengan jumlah saham yang

beredar. Berikut cara menghitung Kepemilikan Institusional (KI) :

Tabel IV.5

Cara Menghitung KI

NO EMITEN TAHUN Saham Institusi Saham Beredar KI

1 DLTA

2014 9,341,223 16,013,181 0.58335

2015 467,061,150 800,659,050 0.58335

2016 467,061,150 800,659,050 0.58335

2017 467,061,150 800,659,050 0.58335

2018 467,061,150 800,659,050 0.58335

2 ICBP

2014 4,695,839,000 5,830,954,000 0.80533

2015 4,695,839,000 5,830,954,000 0.80533

2016 9,391,678,000 11,661,908,000 0.80533

2017 9,391,678,000 11,661,908,000 0.80533

2018 9,391,678,000 11,661,908,000 0.80533

3 INDF

2014 4,396,103,450 8,780,426,500 0.50067

2015 4,396,103,450 8,780,426,500 0.50067

2016 4,396,103,450 8,780,426,500 0.50067

2017 4,396,103,450 8,780,426,500 0.50067

2018 4,396,103,450 8,780,426,500 0.50067

4 SKBM

2014 762,561,509 936,530,894 0.81424

2015 753,778,709 936,530,894 0.80486

2016 755,074,606 936,530,894 0.80625

2017 755,074,606 936,530,894 0.80625

2018 1,323,097,448 1,726,003,217 0.76657

65

5 STTP

2014 743,600,500 1,310,000,000 0.56763

2015 743,600,500 1,310,000,000 0.56763

2016 743,600,500 1,310,000,000 0.56763

2017 743,600,500 1,310,000,000 0.56763

2018 743,600,500 1,310,000,000 0.56763

6 UTLJ

2014 1,345,697,026 2,888,382,000 0.46590

2015 1,285,697,026 2,888,382,000 0.44513

2016 1,071,348,565 2,888,382,000 0.37092

2017 4,258,588,260 11,553,528,000 0.36860

2018 4,193,338,260 11,553,528,000 0.36295

Sumber : www.idx.co.id

Dengan demikian, hasil perhitungan KA dapat dilihat dari tabel IV.6 dibawah ini:

Tabel IV.6

Hasil Perhitungan KI

NO EMITEN

TAHUN

2014 2015 2016 2017 2018

1 DLTA 0.58335 0.58335 0.58335 0.58335 0.58335

2 ICBP 0.80533 0.80533 0.80533 0.80533 0.80533

3 INDF 0.50067 0.50067 0.50067 0.50067 0.50067

4 SKBM 0.81424 0.80486 0.80625 0.80625 0.76657

5 STTP 0.56763 0.56763 0.56763 0.56763 0.56763

6 ULTJ 0.46590 0.44513 0.37092 0.36860 0.36295

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan data hasil perhitungan KI pada tabel IV.6 diatas, nilai

tertinggi untuk KI pada tahun 2014 dimiliki oleh PT Sekar Bumi Tbk (SKBM)

dengan nilai 0.81424 (81,424%) , sedangkan untuk nilai terendah dimiliki oleh

PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk (ULTJ) dengan nilai 0,46590 (46,590%).

Pada tahun 2015 nilai tertinggi untuk KI dimiliki oleh PT Indofood CBP

66

Sukses Makmur Tbk (ICBP) dengan nilai 0.80533 (80,533%) , sedangkan

untuk nilai terendah dimiliki PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk (ULTJ) dengan

nilai 0.44513 (44,153%). Pada tahun 2016 nilai tertinggi untuk KI dimiliki

oleh PT Sekar Bumi Tbk dengan nilai 0.80625 (80,625%) , sedangkan nilai

terendah dimiliki oleh PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk (ULTJ) dengan nilai

0.37092 (37,092%). Pada tahun 2017 nilai tertinggi dimiliki PT Sekar Bumi

Tbk dengan nilai 0.80625 (80,625%) , sedangkan nilai terendah dimiliki oleh

PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk (ULTJ) dengan nilai 0.36860 (36,860%).

Pada tahun 2018 nilai tertinggi dimiliki oleh PT Indofood CBP Sukses

Makmur Tbk (ICBP) dengan nilai 0.80533 (80,533%), sedangkan untuk nilai

terendah dimiliki oleh PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk (ULTJ) dengan nilai

0.36295 (36,295%).

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat perusahaan dengan nilai KM

tertinggi dimiliki oleh PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) sebesar 0.81424

(81,424%). Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi nilai kepemilikan

institusional semakin ketat pula pengawasan institusi dalam perusahaan yang

berdampak pada semakin kecilnya dilakukan praktik tax avoidance.

Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai KI terendah adalah PT Ultra Jaya

Milk Industry Tbk (ULTJ) dengan nilai 0.36295 (36,295%). Hal ini

memperlihatkan pengawasan institusi dalam perusahaan tidak ketat yang

berdampak pada tingginya dilakukan tax avoidance.

67

4. Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen diukur dengan menggunakan persentase komisaris

independen terhadap total komisaris dalam perusahaan. Semakin besar proporsi

dewan komisaris independen maka semakin tinggi dalam pengawasan terhadap

manajemen dan berakibat semakin rendah tax avoidance. Namun sebaliknya

semakin kecil proporsi dewan komisaris semakin tinggi melakukan tax

avoidance. Berikut cara perhitungan dewan komisaris independen :

Tabel IV.7

Cara menghitung DKI

NO EMITEN TAHUN

JUMLAH

KOMISARIS

INDEPENDEN

TOTAL

KOMISARIS DKI

1 DLTA

2014 2 5 0,40000

2015 2 5 0,40000

2016 2 5 0,40000

2017 2 5 0,40000

2018 2 5 0,40000

2 ICBP

2014 3 6 0.50000

2015 3 6 0.50000

2016 3 6 0.50000

2017 3 6 0.50000

2018 3 6 0.50000

3 INDF

2014 3 8 0.37500

2015 3 8 0.37500

2016 3 8 0.37500

2017 3 8 0.37500

2018 3 8 0.37500

4 SKBM

2014 1 3 0.33333

2015 1 3 0.33333

2016 1 3 0.33333

2017 1 3 0.33333

2018 1 3 0.33333

68

Sumber : www.idx.co.id

Dengan demikian, hasil perhitungan DKI dapat dilihat dari tabel IV.8

dibawah ini:

Tabel IV.8

Hasil Perhitungan DKI

NO EMITEN

TAHUN

2014 2015 2016 2017 2018

1 DLTA 0.40000 0.40000 0.40000 0.40000 0.40000

2 ICBP 0.42857 0.33333 0.50000 0.50000 0.50000

3 INDF 0.37500 0.37500 0.37500 0.37500 0.37500

4 SKBM 0.33333 0.33333 0.33333 0.33333 0.33333

5 STTP 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000

6 UTLJ 0.33333 0.33333 0.33333 0.33333 0.33333

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan data hasil perhitungan variabel dewan komisaris independen

pada tabel IV.8 diatas, nilai tertinggi untuk proporsi dewan komisaris

5 STTP

2014 1 2 0.50000

2015 1 2 0.50000

2016 1 2 0.50000

2017 1 2 0.50000

2018 1 2 0.50000

6 UTLJ

2014 1 3 0.33333

2015 1 3 0.33333

2016 1 3 0.33333

2017 1 3 0.33333

2018 1 3 0.33333

69

independen pada tahun 2014 dimiliki oleh PT Siantar Top Tbk (STTP) dengan

nilai 0.50000 (5%), nilai terendah dimiliki oleh PT. Sekar Bumi Tbk (SKBM),

dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk (UTLJ) dengan nilai 0.33333 (33,333%).

Pada tahun 2015 nilai tertinggi untuk proposi DKI dimiliki oleh PT Siantar

Top Tbk dengan nilai 0.50000 (5%), sedangkan nilai terendah dimiliki oleh

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), PT Sekar Bumi Tbk (SKBM),

dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk (UTLJ) dengan nilai 0.33333

(33,333%). Pada tahun 2016 nilai tertinggi untuk proporsi DKI dimiliki oleh

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), PT Siantar Top Tbk (STTP)

dengan nilai 0.50000 (5%), sedangkan nilai terendah dimiliki oleh PT Sekar

Bumi Tbk (SKBM), dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk (UTLJ) dengan

nilai 0.33333 (33,333%). Pada tahun 2017 nilai tertinggi untuk proporsi DKI

dimiliki oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), PT Siantar Top

Tbk (STTP) dengan nilai 0.50000 (5%), sedangkan nilai terendah dimiliki

oleh PT Sekar Bumi Tbk (SKBM), dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk

(UTLJ) dengan nilai 0.33333 (33,333%). Pada tahun 2018 nilai tertinggi untuk

proporsi DKI dimiliki oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP),

PT Siantar Top Tbk (STTP) dengan nilai 0.50000 (5%), %), sedangkan nilai

terendah dimiliki oleh PT Sekar Bumi Tbk (SKBM), PT Ultra Jaya Milk

Industry Tbk (UTLJ) dengan nilai 0.33333 (33,333%).

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat perusahaan dengan nilai KM

tertinggi dimiliki oleh PT Siantar Top Tbk (STTP) dengan nilai 0.50000

(5%). Hal ini berarti dengan semakin besarnya proporsi dewan komisaris

70

independen yang ada di perusahaan, maka tingkat pengawasa yang dilakukan

terhadap pihak manajemen akan lebih efektif, sehingga semakin efektifnya

pengawasan yang dilakukan dewan komisaris independen dapat menekan

pihak manajemen untuk tidak melakukan tax avoidance. Sedangkan

perusahaan yang memiliki nilai DKI terendah adalah PT. Sekar Bumi Tbk

(SKBM), dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk (UTLJ) dengan nilai 0.33333

(33,333%). Hal menunjukkan kurang efektifnya manajemen dalam

perusahaan, sehingga semakin kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan

dewan komisaris independen dapat berdampak pada tingginya dilakukan tax

avoidance.

B. Analisis Statistik Dekriftif

Analisis statistic deskriftif dilakukan agar memberikan gambaran terhadap

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Informasi mengenai

statistic deskriptif tersebut meliputi : nilai minimum, nilai maksimum, rata-

rata (mean), dan standar deviasi. Penelitian ini menggunakan tiga variabel

independen yaitu komite audit (KA), kepemilikan institusional (KI), dewan

komisaris independen (DKI) serta variabel dependen dalam penelitian ini

adalah tax avoidance (CETR). Hasil uji deskriptif tabel IV.9 dibawah ini :

71

Tabel IV.9

Hasil Uji Deskriptif

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

CETR 30 .15945 .51984 .3195773 .09164495

KA 30 .33333 .66667 .5833350 .12947248

KI 30 .36295 .81424 .6098857 .15185084

DKI 30 .33333 .50000 .4045623 .06892417

Valid N (listwise) 30

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Pada tabel IV.10 diatas menunjukkan deskriptif statistika bahwa kolom N

adalah data yang valid dan digunakan dalam penelitian ini sebanyak 30 sampel

data. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

Variabel dependen (Y) yaitu tax avoidance yang diproksikan dengan

CETR menunujukkan nilai rata-rata 0,3195773 dengan standar deviasi

0,09164495. Praktik tax avoidance nilai terendah (minimum) 0,15945 dan

nilai tertinggi (maksimum) 0, .51984 artinya bahwa semakin rendah CETR

maka semakin tinggi tax avoidance, dilihat dari hasil CETR menunjukkan

nilai yang tinggi sehingga menandakan bahwa sebagian besar perusahaan

sampe yang diteliti tidak melakukan praktik tax avoidance. Dilihat dari jarak

tersebut mengidenfikasikan bahwa data pada variabel praktik tax avoidance

memiliki sebaran data yang kecil. Hal ini dapat dilihat dari nilai standar

deviasi yang lebih kecil disbanding nilai rata-ratanya ini menunjukkan bahwa

data yang digunakan baik.

72

Variabel independen (X1) yaitu komite audit yang diproksikan dengan KA

menunujukkan nilai rata-rata 0,5833350 dengan standar deviasi 0,12947248.

Komite audit dengan nilai terendah (minimum) 0,33333 dan nilai tertinggi

(maksimum) 0,66667. Hal ini menunjukkan bahwa data pada variabel komite

audit memiliki sebaran data kecil karena memiliki standar deviasi yang lebih

kecil disbanding dengan nilai rata-rata yaitu 0,12947248 < 0,5833350. Secara

umum dapat disimpulkan bahwa sebagian kecil perusahaan sampel yang

diteliti mampu mendapatkan komite audit dari luar peruahaan sesuai dengan

rata-rata diatas, hal ini menunjukkan penyebaran data baik.

Variabel independen (X2) yaitu kepemilikan institusional yang diproksikan

dengan KI menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,6098857 dan standar deviasi

0,15185084. Kepemilikan institusional dengan nilai terendah (minimum)

0,36295 dan nilai tertinggi (maksimum) 0,81424. Hal ini menunjukkan bahwa

data pada variabel kepemilikan institusional memiliki sebaran data kecil

karena memiliki standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-

rata yaitu 0,15185084 < 0,6098857.

Variabel independen (X3) yaitu dewan komisaris independen yang

diproksikan dengan DKI menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,4045623 dan

standar deviasi 0,06892417. Dewan komisaris independen dengan nilai

terendah (minimum) 0,33333 dan nilai tertinggi (maksimum) 0,50000. Hal ini

menunjukkan bahwa data pada variabel dewan komisaris independen memiliki

sebaran data yang baik, karena nilai standar deviasi lebih kecil dibanding

dengan nilai rata-ratanya yaitu 0,06892417 < 0,4045623. Dari hasil diatas,

73

nilai DKI menunjukkan nilai yang tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

sebagian perusahaan sampel memiliki persentase dewan komisaris yang cukup

baik dan pelaksanaan corporate governance telah berjalan dengan baik.

1. Uji Asumsi Klasik

Disajikan hasil pengujian asumsi klasik terhadap model regresi,

yang meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, uji

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

a. Hasil Uji Normalitas

dilakukan uji normalitas memiliki tujuan apakah dalam sebuah

model regresi, variabel independen, variabel dependen atau keduanya

mempunyai distribusi data normal atau tidak. Karena model regresi

yang baik mempunyai data normal agar penelitian yang dilakukan valid.

Uji yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji One Sampel

Kolmogorov-Smirnov(K-S). Pengujian normalitas ini akan melihat

penyebaran data yang ditunjukkan dalam grafik dan dinyatakan dengan

titik. Model regresi yang memenuhi uji normalitas, apabila penyebaran

titik-titiknya berada disekitar garis diagonal dalam grafik normal

probability plot, sedangkan model regresi yang tidak memenuhi uji

normalitas, apabila titik menyebar jauh dari garis diagonal dalam grafik

normal probability plot. Hasil uji normalitas ditunjukkan dalam tabel

IV.10 sebagai berikut :

74

Tabel IV.10

Hasil Uji Normalitas

Sumber : Hasil pengolahaan data SPSS

Dari gambar diatas grafik normal probability plot diatas dapat

diketahui bahwa sebaran data (titik) menyebar sekitar garis diagonal

dan cenderung dapat membentuk garis lurus, sehingga asumsi

kenormalan tidak dilanggar dan berarti lulus uji normalitas. Jadi model

regresi layak digunakan untuk memprediksi pengaruh komite audit,

kepemilikan institusional, dewan komisaris independen terhadapa tax

avoidance.

Pada penjelasan sebelumnya, dalam pengujian terhadap

normalitas data dapat juga dilakukan dengan uji One Sampel

Kolmogorov-Smirnov dengan α = 0,05. Jika nilai asymp.sig. (2-tailed)>

α, maka data residual terdistribusi normal, tetapi jika nilai asymp.sig.

(2-tailed)< α, maka data residual tidak terdistribusi normal. Hasil uji

normalitas ditunjukkan dalam tabel IV.11 sebagai berikut :

75

Tabel IV.11

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N 30

Normal Parametersa,b Mean .0000000

Std. Deviation .06006691

Most Extreme Differences Absolute .085

Positive .085

Negative -.071

Test Statistic .085

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai asymp.sig. (2-

tailed) sebesar 0,200. Nilai asymp.sig. (2-tailed)> 0,05 sehingga dapat

disimpulkan bahwa data residual terdistribusi secara normal dan model

penelitian memenuhi kriteria asumsi klasik.

b. Hasil Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas memiliki tujuan untuk menguji apakah model

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel

independen. Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance

76

dan varianceinflantor factor (VIF). Nilai cut off yang umum digunakan

untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤

0,10 atau nilai VIF ≥ 10. Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada

tabel IV.12 sebagai berikut

Tabel IV.12

Hasil Uji Multikolonieritas

S

umber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui hasil pengujian

multikolonieritas, variabel komite audit menunjukkan nilai VIF 1,008 <

10 dan tolerance 0,992 > 0,1 , variabel kepemilikan institusional

menunjukkan nilai VIF 1,082 < 10 dan tolerance 0,924 > 0.1 , variabel

dewan komisaris independen menunjukkan nilai VIF 1,086 < 10 dan

tolerance 0,920 > 0,1. Berdasarkan hasil tersebut diketahui semua variabel

independen, baik variabel komite audit, kepemilikan institusional, dewan

komisaris independen tidak memiliki nilai VIF lebih dari 10 dan nilai

Coefficientsa

Model

Collinearity Statistics

Tolerance VIF

1 (Constant)

KA .992 1.008

KI .924 1.082

DKI .920 1.086

a. Dependent Variable: CETR

77

tolerance kurang dari 0,1. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi

multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi sehingga

persamaan regresi ini layak untuk digunakan analisis selanjutnya.

c. Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu periode t dengan

kesalahan pengganggu periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik

adalah regresi yang bebas dari autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin-

Watson, yaitu dengan membandingkan nilai Durbin-Watson hitung (d)

dengan nilai batas tinggi (upper bond atau du). Model regresi dikatakan

bebas dari autokorelasi jika dl du < DW < 4-dl. Tingkat signifikan yang

digunakan dalam uji Durbin – Watson ini adalah 0,005. Uji autokorelasi

penelitian ini disajikan dalam tabel IV.13:

Tabel IV.13

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 .755a .570 .521 .06343772 1.319

a. Predictors: (Constant), DKI, KA, KI

b. Dependent Variable: CETR

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

78

Dari tabel IV.13 diketahui bahwa nilai Durbin-Watson dalam

model regresi ini adalah 1,319 dengan n = 30, k = 3 diperoleh nilai

du1,6498. Karena ketentuan nilai uji Durbin-Watson terpenuhi yaitu dl ≤

d≤ du sama dengan 1,1010 < 1,319 < 1,6498. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak ada

autokorelasi positif.

d. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu

pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah

homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat

titik pola pada scatterplot antara SRESID (studentized residual) dan

ZPRED (standardized predicted value). Jika ada pola tertentu, seperti

titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan, jika tidak

ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0

pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil dari uji

heteroskedastisitas disajikan dalam gamabar IV.1 dibawah ini :

79

Gambar IV.1

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan gambar IV.1 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara

acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada

model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi

CETR berdasarkan masukan variabel independen KA,KI,DKI.

80

C. Pengujian Hipotesis

1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Uji analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk

menganalisis pengaruh dari variabel independen terhadap variabel

dependen. Dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda digunakan

untuk menunjukkan arah hubungan antara komite audit, kepemilikan

institusional, dewan komisaris independen terhadap tax avoidance. Hasil

dari analisis regresi linier berganda pada tabel IV.14 sebagai berikut :

Tabel IV.14

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) .692 .095 7.295 .000

KA -.398 .091 -.563 -4.359 .000

KI .230 .081 .381 2.853 .008

DKI -.694 .178 -.522 -3.893 .001

a. Dependent Variable: CETR

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan tabel IV.14 dapat dibentuk persamaan regresi linier

berganda untuk penelitian ini, yaitu :

CETR = 0,692 - 0,398 KA + 0,230 KI - 0,694 DKI + 𝜺

81

Persamaan regresi diatas, dapat diinterprestasikan sebagai berikut :

1. Konstanta (α)

Nilai koefesien konstanta sebesar 0,692 nilai konstanta ini

menunjukkan bahwa apabila variabel komite audit, kepemilikan

institusional, dewan komisaris independen bernilai 0 maka nilai

variabel dependen ( tax avoidance) bernilai 0,692.

2. Komite Audit

Nilai koefesien X1 komite audit sebesar – 0,398. Hal ini dapat di

interprestasikan bahwa apabila komite audit (KA) sebesar 1 satuan,

maka akan mengakibatkan penurunan tingkat tax avoidance sebesar

0,398 satuan, sedangkan sisanya sebesar 0,602 dipengaruhi oleh

variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

3. Kepemilikan Institusional

Nilai koefesien X2 kepemilikan institusional sebesar 0,230. Hal ini

dapat di interprestasikan bahwa apabila kepemilikan institusional (KI)

sebesar 1 satuan, maka akan mengakibatkan peningkatan tingkat tax

avoidance sebesar 0,230 satuan, maka kenaikkan nya sebesar 1,230

dipengaruhi oleh variabel lain secara teliti dalam penelitian ini.

82

4. Dewan Komisaris Independen

Nilai keofesien X3 dewan komisaris independen sebesar – 0,694.

Hal ini dapat di interprestasikan bahwa dewan komisaris independen

penurunan tingkat tax avoidance sebesar 0,694 satuan, sedangkan

sisanya 0,306 dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam

penelitian ini.

2. Uji Parsial (T)

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel

independen secara individu terhadap variabel dependen. Jika taraf

signifikan < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sebaliknya, jika

taraf signifikan > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Variabel

dikatakan berpengaruh signifikan secara statistic apabila nilai uji

statistic berada di daerah dimana H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil

pengujian ini dapat dilihat pada tabel IV.15 :

Tabel IV.15

Hasil Uji Statistik T

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant)

.692 .095 7.295 .000

KA -.398 .091 -.563 -4.359 .000

KI .230 .081 .381 2.853 .008

DKI -.694 .178 -.522 -3.893 .001

a. Dependent Variable: CETR

Sumber : Hasil pengolahaan data SPSS

83

Berdasarkan hasil pengujian tabel IV.15 berikut ini adalah hasil

uraian yang dapat digunakan untuk menjawab hipotesis yang telah

diajukan sebagai berikut :

a) Pengaruh Komite Audit (KA) terhadap Tax Avoidance.

Berdasarkan hasil uji tabel IV.15 , diperoleh nilai signifikan 0,000

< 0,05 dengan nilai koefisien X1 sebesar – 0,398. Hal ini menunjukkan

bahwa secara parsial KA berpengaruh terhadap tax avoidance. Dengan

demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian H1 diterima,

sehingga dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap

tax avoidande

b) Pengaruh Kepemililkan Institusional (KI) terhadap Tax

Avoidance

Berdasarkan hasil uji tabel IV.15 , diperoleh nilai signifikan 0,008

< 0,05 dengan nilai koefisien X2 sebesar 0,230. Hal ini menunjukan

bahwa kepemilikan institusional secara parsial KI berpengaruh terhadap

tax avoidance. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam

penelitian H2 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan

institusional terhadap tax avoidance.

84

c) Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Tax

Avoidance

Berdasarkan hasil uji tabel IV.15 , diperoleh nilai signifikan 0,001

< 0,05 dengan nilai koefisien X3 sebesar -0,694. Hal ini menunjukan

dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance.

Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian H3 diterima,

sehingga dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen

berpengaruh terhadap tax avoidance.

3. Uji Simultan ( uji F)

Uji statistic F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel

independen yang dimasukkan dalam model penelitian memiliki

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Ghozali 2016

:97).

Rumus mencari nilai F tabel adalah (k; n-k), dimana k merupakan

jumlah variabel independen dan n merupakan jumlah sampel yang

digunakan. Dalam penelitian ini, diperoleh nilai F tabel untuk probabilitas

0,05 yaitu (3; 30-3) = 2,96. Jika F hitung > 2,96 atau nilai signifikan <

0,05 , maka semua variabel independen secara simultan berpengaruh

terhadap variabel dependennya. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada

tabel IV.16 :

85

Tabel IV.16

Hasil Uji Simultan F

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1. Regression .139 3 .046 11.508 .000b

Residual .105 26 .004

Total .244 29

a. Dependent Variable: CETR

b. Predictors: (Constant), DKI, KA, KI

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPPS

Hasil uji simultan F pada tabel IV.16 menunjukkan nilai F 11,508

> 2,96 dan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini

menggambarkan bahwa ketiga variabel independen yaitu komite audit,

kepemilikan institusional , dewan komisaris independen , berpengaruh

signifikan secara simultan terhadap variabel dependen yaitu tax

avoidance.

4. Uji Koefesien Determinasi (R2)

Uji koefesien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui

seberapa besar presentasi pengaruh variabel independen (X) secara

bersama-sama dapat mempengaruhi atau menjelaskan variabel

dependen (Y). Hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel IV.17

86

Tabel IV.17

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .755a .570 .521 .06343772

a. Predictors: (Constant), DKI, KA, KI

b. Dependent Variable: CETR

Sumber : Hasil pengolahaan data SPSS

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R2) pada tabel IV.17

diatas , diketahui bahwa nilai koefesien determinasi (R2) sebesar 0,521

dan sangat mendekati 0 yang berarti menunjukkan lemahnya pengaruh

variabel independen (Komite audit, kepemilikan institusional, dewan

komisaris independen) terhadap variabel dependen (tax avoidance).

Kesimpulan yang diperoleh adalah adanya indikasi bahwa variabel

independen mempunyai pengaruh yang tidak cukup baik terhadap

variabel dependen. Jika nilai R2 semakin mendekati 1 yang berarti

menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen (Komite

audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen) terhadap

variabel dependen (tax avoidance).

87

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komite audit,

kepemilikan institusional, dewan komisaris independen. Berikut ini adalah

pembahasan mengenai pengaruh tiga variabel independen tersebut secara

parsial terhadap variabel dependennya.

1. Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji T pada tabel IV.15 , variabel komite audit

(KA) memiliki nilai signifikan 0,000 < 0,05 dengan nilai koefisien X1

sebesar – 0,398. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial KA

berpengaruh terhadap tax avoidance. Dengan demikian hipotesis yang

diajukan dalam penelitian H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan

bahwa komite audit berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus

mengikuti standar yang diberikan. Salah satu nya komite audit. Komite

audit bertugas untuk mengawasi operasional perusahaan. Menurut standar

BEI minimal anggota komite audit dalam perusahaan minimal 3 orang

anggota komite audit.

Tax avoidance merupakan meminimalkan laba yang yang

bertujuan agar pajak yang dibayarkan lebih kecil. Hal ini dapat terjadi

bahwa komite audit bertanggung jawab dan keterbukaan dalam

menyajikan laporan keuangan karena pengawasan dan saran-saran yang

88

diberikan komite audit sudah cukup baik, sehingga memberikan pengaruh

terhadap jumlah pajak terhutang yang akan dibayarkan perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Fadhilah

(2014), yang membuktikan terdapat pengaruh positif terhadap Tax

Avoidance.

2. Pengaruh Kepemilikan Instituional terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan uji tabel IV.15 , variabel kepemilikan institusional (KI)

memiliki nilai signifikan 0,008 < 0,05 dengan nilai koefisien X2 sebesar

0,230. Hal ini menunjukan bahwa kepemilikan institusional secara parsial

KI berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Dengan demikian hipotesis yang

diajukan dalam penelitian H2 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa

kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah

kepemilikan institusional kecenderungan untuk melakukan Tax Avoidance

akan semakin rendah. Semakin tinggi kepemilikan saham yang dimiliki

institusional maka semakin besar tingkat pengawasan terhadap manajer

lebih efektif dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen

sehingga institusi tidak ingin perusahaan terkena kasus perpajakan dan

sadar untuk melakukan kewajiban perusahaan dengan membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil Devi dan Sari (2018), yang

menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Tax

Avoidance.

89

3. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan uji tabel IV.15 , variabel dewan komisaris independen

memiliki nilai signifikan 0,001 < 0,05 dengan nilai koefisien X3 sebesar -

0,694. Hal ini menunjukan dewan komisaris independen berpengaruh

terhadap Tax Avoidance. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam

penelitian H3 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa dewan

komisaris independen berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Semakin banyak jumlah komisaris independen, maka semakin

besar pengawasan terhadap kinerja manajemen. Dengan pengawasan

cukup efektif dilakukan komisaris independen ini dapat mengurangi

konflik, sehingga manajemen yang berkepentingan untuk mengurangi

pembayaran pajak untuk memaksimalkan bonus yang diterima

transparan dalam menjalankan operasional perusahaan sehingga tax

avoidance dapat diminimalkan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK

No.33/POJK.04/2014 dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) anggota

dewan komisaris, jumlah dewan komisaris independen paling sedikit

33% (tiga puluh tiga persen) dari jumlah anggota dewan komisaris serta

1 (satu) diantara anggota dewan komisaris diangkat menjadi komisaris

utama atau presiden komisaris.

90

Hasil penelitian ini sejalan dengan Eksandy (2017) yang

menyatakan bahwa dewan komisaris independen terhadap Tax

Avoidance.

4. Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris

Independen terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan uji simultan F pada tabel IV.16 menunjukkan nilai F

11,508 > 2,96 dan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini

menggambarkan bahwa ketiga variabel independen yaitu komite audit,

kepemilikan institusional , dewan komisaris independen , berpengaruh

signifikan secara simultan terhadap variabel dependen yaitu Tax

Avoidance.

91

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh komite audit, kepemilikan

institusional, dewan komisaris independen terhadap tax avoidance pada

perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia periode 2014-2018.

Dari hasil pengujian hipotesis dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut :

1. Komite audit secara parsial berpengaruh terhadap tax avoidance dengan

nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Hasil penelitian ini menyimpulkan

bahwa H1 yang diajukan dalam penelitian ini diterima dan terbukti.

2. Kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh terhadap tax

avoidance dengan nilai signifikan 0,008 < 0,05. Hasil penelitian ini

menyimpulkan bahwa H2 yang diajukan dalam penelitian ini diterima dan

terbukti.

3. Dewan komisaris independen secara parsial berpengaruh terhadap tax

avoidance dengan nilai signifikan 0,008 < 0,05 Hasil penelitian ini

menyimpulkan bahwa H3 yang diajukan dalam penelitian ini diterima dan

terbukti.

4. Komite audit, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen

yang diproksikan denga cash effective tax rate (CETR) secara simultan

92

berpengaruh terhadap tax avoidance dengan nilai siginifikan sebesar 11,508

> 2,96.

B. Implikasi

Implikasi penelitian adalah sebuah metode untuk membandingkan

suatu penelitian terlebih dahulu dengan hasil penelitian sekarang. Implikasi

dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) jenis implikasi, yaitu:

a. Implikasi Teoritis

1. Variabel Komite Audit dihitung dengan cara jumlah komite audit luar

dibagi dengan total komite audit, terhadap tax avoidance. Diproksikan

dengan menggunakan CETR (cash effective tax rate). Penelitian ini

menunjukkan hasil bahwa komite audit berpengaruh terhadap tax

avoidance. Penelitian ini juga didukung oleh Wardani (2019) yang

menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance.

2. Varibel Kepemilikan Institusional dihitung dengan cara membagi

jumlah saham institusional dibagi jumlah saham yang beredar,

terhadap tax avoidance yang dihitung menggunakan proksi CETR

(cash effective tax rate). Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa

kepemilikan berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini

juga didukung oleh Mahulae,Pratomo, dan Nurbaiti (2016)

menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap

tax avoidance.

93

3. Variabel Dewan Komisaris Independen dihitung dengan cara membagi

jumlah komisaris independen dengan total seluruh dewan komisaris,

terhadap tax avoidance yang dihitung menggunakan proksi CETR

(cash effective tax rate). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Diantari dan

Ulupui (2016) menunjukkan bahwan dewan komisaris independen

berpengaruh terhadap tax avoidance.

b. Implikasi Manajerial

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan infomasi bagi pemerintah,

perusahaan, mahasiswa untuk menyelesaikan penelitian atau pemecahan

masalah yang berkaitan dengan komite audit, kepemilikan institusional,

dewan komisaris independen terhadap tax avoidance pada peusahaan

manufaktur sub sektor makananan minuman yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia.

c. Implikasi Metodelogi

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder untuk mengolah data

melalui bantuan SPSS 23. Peneliti juga menggunakan studi pusaka dan

dokumentasi. Studi pusaka yang digunakan adalah situs internet, buku,

penelitian sebelumnya atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian dan

94

dijadikan sebagai referensi. Sedangkan dokumentasi dengan

mengumpulkan, memilih, mencatat yang berkaitan dengan variabel yang

akan diteliti. Penelitian ini mengambil data laporan keuangan perusahaan

manufaktur sektor makanan dan minuman periode 2014-2018 yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia di situs web www.idx.co.id.

C. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa

rekomendasi agar penelitian semakin baik kedepannya.

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

a. Peneliti selanjutnya menambah variabel yang dapat mempengaruhi

tax avoidance.

b. Penelitian selanjutnya diharapkan meggunakan objek penelitian pada

perusahaan sektor selainnya yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia seperti sektor pertambangan, keuangan.

c. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengukur tax

avoidance mengunakan pengukuran lain seperti ETR.

2. Bagi Perusahaan

a. Manajemen Perusahaan lebih berhati-hati lagi dalam

mengambil keputusan mengenai keputusan perpajakan.

95

b. Bagi perusahaan diharapkan dapat menambah wawasan dan

pengetahuan tentang tax avoidance, agar manajemen perusahaan

bisa lebih teliti dalam melalakukan tax avoidance.

c. Bagi Perusahaan diharapkan melakukan tindakan tax avoidance

sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku di

Indonesia agar terhindar dari sanksi administrasi pajak.

3. Bagi Investor

Investor yang ingin berinvestasi diperusahaan diharapkan untuk

mengetahui terlebih dahulu kinerja perusahaan dan menganalisis laporan

keuangan untuk memahami tindakan tax avoidance yang dilakukan

perusahaan.

DAFTAR PUSAKA

Abas. Dasa-Dasar Perpajakan. Bandung : Mega Rancage

Press.2016

Amin Widjaja Tunggal. The Fraud Audit: Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan

Akuntansi. Jakarta: Harvarindo. 2013

Ardyansah, Danis dan Zulaikha. Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital

Intensity Ratio dan Komisaris Independen terhadap Effective Tax Rate (ETR).

Skripsi. Semarang : Universitas Diponegoro, 2014.

Aris, dan Rejeki. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Tax

Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang, 2018.

Budiman, Judi dan Setiyono. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Simposium Nasional Akuntansi XV,

2012.

Cahyono, Andini, dan Raharjo. Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional,

Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitablitas terhadap Penghindaran Pajak.

E-Jurnal Akuntansi Universitas Pandanaran Semarang. Vol. 2, No, 2, 2016.

Cahyani,Ad. Pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris

independen,komite audit dan kualitas audit terhadap tax avoidance. (Studi

Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia).

Skripsi. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.

Darmawan , IG.H & Sukartha .IM. Pengaruh Penerapan Corporate Governance,

Leverage, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran

Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol 9.1, halaman 143-161,

ISSN: 2302-855. Universitas udayana, 2014.

Devi dan Sari. Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Tax

Avoidance. Jurnal Akuntansi Universitas PGRI Madiun., Vol.2, No.2.

Universitas PGRI Madiun, 2018.

Dewi, K. Dan I Ketut Jati. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik

Perusahaan, dan Corporate Governance Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek

Indonesia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 14 (3): 1584-1613,

2014.

Diantari, P. R. & Ulupui. IGK. A. Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris

Independen dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance.

E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol 16, Halaman 702-732, ISSN:

2302-8556. Universitas Udayana, 2016.

Dhypalonika. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, ,

Profitabilitas, Leverage dan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance

Pada Industri Perbankan. Surabaya : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas

Surabaya, 2018.

Eksandy. Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit

Terhadap Penghindaran Pajak (TAX AVOIDANCE). E-Jurnal : Jurnal

Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang, Vol.1 no.1. Universitas

Muhammadiyah Tangerang, 2017.

Fadhilah Rahmi. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance.

E-Jurnal Akuntansi : Universitas Negeri Padang, 2014.

Fatimah. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit,Ukuran Perusahaan,

Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax

Avoidance. Skripsi. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

Fauziyah. Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Dewan Komisaris Independen

dan Corporate Social Responbility terhadap Tax Avoidance. E-Jurnal

Akuntansi Sekolah Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya. Sekolah Ilmu Ekonomi

Perbanas Surabaya,2019.

Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS

23. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro,2016.

Hanggeraini. Manajemen Risiko Perusahaan teintegrasi ( Enterprise Risk

Manajemen) dan Good Corporate Governance.

Hasibuan, Fahri. Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu. Tangerang :

AOKlandz Publishing, 2018.

Hidayah, N. Perusahaan Keluarga, Multinational Company dan Kepemilikan

Institusional terhadap Tax Avoidance. E-jurnal : Jurnal Akuntansi Universitas

Riau, Vol 2 no.2. Universitas Riau, 2015.

Halim, Bawono dan Dara. Perpajakan. Jakarta : Salemba Empat. 2016.

Mahulae, Pratomo, dan Nurbaiti. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan

Manajerial, dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance. E-Proceeding :

manajemen Universitas Telkom, Vol.3, No.2, Halaman 1626, ISSN : 2355-

9357.

Mardiasmo. Perpajakan. Yogyakarta: Andi ,2018.

Munawaroh, Sari. Pengaruh Komite audit, Proporsi Kepemilikan Institusional,

Profitabilitas,dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak. E-

Jurnal Akuntansi: Universitas Muhammdiyah Surakarta, ISSN : 2685-1474.

Oktamawati . Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan,

Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance.

Jurnal Akuntansi : Universitas Katolik Soegijapranata, Vol. 15, no.1.

Universitas Katolik Soegijapranata,2017.

Pohan, Chairil Anwar . Manajemen Perpajakan. Jakarta : Mitra Wacana

Media,2014.

Pujiati. Pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan

kesempatan investasi terhadap kebijakan dividen dengan likuiditas

sebagai variabel pemoderasi (studi empiris pada perusahaan sektor

industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode

(2008-2013). Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta,2015.

Rosalia, Y., & Sapari. Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Corporate

Governance Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Ilmu dan Riset

Akuntansi,Vol6, No. 3, Maret 2017 ISSN : 2460-0585.

Robertus & Bambang Gunawan. Good Corporate Governance, Risk Management,

and Compliance. Jakarta : Rajawali Press, 2016.

Simarmata, Ari Putra Permata. Pengaruh Penghindaran Pajak Jangka

Panjang pada Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional sebagai

Variabel Pemoderasi. Skripsi. Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Diponegoro.2014

Sumarsan. Perpajakan Indonesia. Medan : PT Indeks, 2015.

Susanto Tridahus, Fitri Damayanti. Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit,

Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return On Assets Terhadap

Tax Avoidance. Jurnal Bisnis dan Manajemen: Universitas Negeri Islam

Jakarta, Vol 5 (No. II), hal 187-206. Universitas Negeri Islam Jakarta, 2015.

Wardani, Dyah Ayu. Pengaruh Komite Audit , Leverage, Return of Asetts, Ukuran

Perusahaan , dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. Skripsi. Program

sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019

Winata, Fenny.. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada

Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tax & Accounting

Review, Vol.4, No.1. Universitas Kristen Petra, 2014.

Wulandari. Pengaruh Profitabilaitas, Komite Audit, Kualitas Audit, Komisaris

Independen, Kepemilikan Instusional,Dewan Direksi, Financial Distress

terhadap Tax Avoidance. Skripsi. Program Sarjana Fakultas Ekonomi

Univerisitas Islam Yogyakarta. Yogyakarta : Univerisitas Islam

Yogyakarta,2018.

www.Sindonews.com www.idx.co.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Kezia

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 22 Juni 199

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen Protestan

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Villa Tangerang Indah Jl.Gunung Sundoro 4

GB 8/3, RT 003 RW 013 Kec. Periuk, Kel.

Gebang Raya

Nomor Telepon : 087882591159

Email : [email protected]

IPK Terakhir : 3,25

Riwayat Pendidikan

SD : SD Penerus Bangsa (2004-2010)

SMP : SMP Penerus Bangsa (2010-2013)

SMA : SMA Tarsisius Vireta (2010-2016)

Perguruan Tinggi : Universitas Buddhi Dharma (2016-2020)

Tangerang, 6 Desember 2019

Kezia

SURAT IZIN SURVEI & RISET

No.SISR-11011/ICaMEL/02-2020

Menunjuk surat nomor 094/FB-III/KP-KM.10/01/2020 tanggal 02 Januari 2020

perihal permohonan izin penelitian bagi Mahasiswa Universitas Buddhi Dharma

bersama ini kami memberikan izin mengakses dan menggunakan data-data pasar

modal yang tersimpan di perusahaan kami untuk keperluan riset dan penyusunan

Skripsi kepada peneliti di bawah ini:

Demikian surat izin ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Februari 2020

PT Indonesian Capital Market Electronic

Library

Hery Mulyawan

Head of Data Services

Nama Pemohon : Kezia

Nomor Pokok : 20160100154

Jurusan/Prog.Studi : S1 Akuntansi

Judul Skripsi : Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris

Indepeden Terdahap Tax Avoidance dalam Perusahaan Manufaktur

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Sampel Perusahaan

NO Kode Perusahaan Nama Perusahaan

1 DLTA Delta Djakarta Tbk

2 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

3 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk

4 SKBM Sekar Bumi Tbk

5 STTP Siantar Top Tbk

6 UTLJ Ultra Jaya Milk Industry Tbk

Sumber : data diperoleh dari www.idx.co.id

Lampiran 2

Perhitungan Variabel Komite Audit (KA)

NO EMITEN TAHUN Jumlah komite

audit luar

Total komite

audit KA

1 DLTA

2014 2 3 0.66667

2015 1 3 0.66667

2016 2 3 0.66667

2017 2 3 0.66667

2018 2 3 0.66667

2 ICBP

2014 1 2 0.50000

2015 1 2 0.50000

2016 1 2 0.50000

2017 1 2 0.50000

2018 1 2 0.50000

3 INDF

2014 1 3 0.33333

2015 1 3 0.33333

2016 1 3 0.33333

2017 1 3 0.33333

2018 1 3 0.33333

4 SKBM

2014 2 3 0.66667

2015 2 3 0.66667

2016 2 3 0.66667

2017 2 3 0.66667

2018 2 3 0.66667

5 STTP

2014 2 3 0.66667

2015 2 3 0.66667

2016 2 3 0.66667

2017 2 3 0.66667

2018 2 3 0.66667

6 UTLJ

2014 2 3 0.66667

2015 2 3 0.66667

2016 2 3 0.66667

2017 2 3 0.66667

2018 2 3 0.66667

Sumber : Laporan Keuangan Audited diolah, 2019

Lampiran 3

Perhitungan Variabel Kepemilikan Institusional (KI)

NO EMITEN TAHUN Saham Institusi Saham Beredar KI

1 DLTA

2014 9,341,223 16,013,181 0.58335

2015 467,061,150 800,659,050 0.58335

2016 467,061,150 800,659,050 0.58335

2017 467,061,150 800,659,050 0.58335

2018 467,061,150 800,659,050 0.58335

2 ICBP

2014 4,695,839,000 5,830,954,000 0.80533

2015 4,695,839,000 5,830,954,000 0.80533

2016 9,391,678,000 11,661,908,000 0.80533

2017 9,391,678,000 11,661,908,000 0.80533

2018 9,391,678,000 11,661,908,000 0.80533

3 INDF

2014 4,396,103,450 8,780,426,500 0.50067

2015 4,396,103,450 8,780,426,500 0.50067

2016 4,396,103,450 8,780,426,500 0.50067

2017 4,396,103,450 8,780,426,500 0.50067

2018 4,396,103,450 8,780,426,500 0.50067

4 SKBM

2014 762,561,509 936,530,894 0.81424

2015 753,778,709 936,530,894 0.80486

2016 755,074,606 936,530,894 0.80625

2017 755,074,606 936,530,894 0.80625

2018 1,323,097,448 1,726,003,217 0.76657

5 STTP

2014 743,600,500 1,310,000,000 0.56763

2015 743,600,500 1,310,000,000 0.56763

2016 743,600,500 1,310,000,000 0.56763

2017 743,600,500 1,310,000,000 0.56763

2018 743,600,500 1,310,000,000 0.56763

6 UTLJ

2014 1,345,697,026 2,888,382,000 0.46590

2015 1,285,697,026 2,888,382,000 0.44513

2016 1,071,348,565 2,888,382,000 0.37092

2017 4,258,588,260 11,553,528,000 0.36860

2018 4,193,338,260 11,553,528,000 0.36295

Sumber : Laporan Keuangan Audited diolah, 2019

Lampiran 4

Perhitungan Variabel Dewan Komisaris Independen (DKI)

Sumber : Laporan Keuangan Audited diolah, 2019

NO EMITEN TAHUN

JUMLAH

KOMISARIS

INDEPENDEN

TOTAL

KOMISARIS DKI

1 DLTA

2014 2 5 0,40000

2015 2 5 0,40000

2016 2 5 0,40000

2017 2 5 0,40000

2018 2 5 0,40000

2 ICBP

2014 3 6 0.50000

2015 3 6 0.50000

2016 3 6 0.50000

2017 3 6 0.50000

2018 3 6 0.50000

3 INDF

2014 3 8 0.37500

2015 3 8 0.37500

2016 3 8 0.37500

2017 3 8 0.37500

2018 3 8 0.37500

4 SKBM

2014 1 3 0.33333

2015 1 3 0.33333

2016 1 3 0.33333

2017 1 3 0.33333

2018 1 3 0.33333

5 STTP

2014 1 2 0.50000

2015 1 2 0.50000

2016 1 2 0.50000

2017 1 2 0.50000

2018 1 2 0.50000

6 UTLJ

2014 1 3 0.33333

2015 1 3 0.33333

2016 1 3 0.33333

2017 1 3 0.33333

2018 1 3 0.33333

Lampiran 5

Data Perhitungan Tax Avoidance (CETR) Tahun 2014-2018

Sumber : Data Sekunder diolah,2019

NO EMITEN TAHUN PEMBAYARAN

PAJAK

LABA SEBELUM

PAJAK

CETR

1

DLTA

2014 Rp 82,105,863,000 Rp 379,518,812,000 0.21634

2015 Rp 69,234,006,000 Rp 285,564,550,000 0.24244

2016 Rp 77,889,052,000 Rp 327,047,654,000 0.23816

2017 Rp 95,717,980,000 Rp 369,012,853,000 0.23816

2018 Rp 62,615,003,000 Rp 300,973,248,000 0.20804

2 ICBP

2014 Rp 1,106,699,000,000 Rp 3,388,725,000,000 0.32658

2015 Rp 1,189,923,000,000 Rp 4,009,634,000,000 0.29677

2016 Rp 1,530,642,000,000 Rp 4,989,254,000,000 0.30679

2017 Rp 1,862,383,000,000 Rp 5,206,561,000,000 0.35770

2018 Rp 2,005,525,000,000 Rp 6,446,785,000,000 0.31109

3

INDF

2014 Rp 2,398,644,000,000 Rp 6,340,185,000,000 0.37832

2015 Rp 2,333,641,000,000 Rp 6,340,185,000,000 0.36807

2016 Rp 2,678,358,000,000 Rp 7,385,228,000,000 0.36266

2017 Rp 3,422,799,000,000 Rp 7,594,822,000,000 0.45068

2018 Rp 3,460,973,000,000 Rp 7,446,966,000,000 0.46475

4

SKBM

2014 Rp 33,848,984,710 Rp 109,761,131,334 0.30839

2015 Rp 24,432,811,781 Rp 60,842,705,614 0.40157

2016 Rp 12,702,356,112 Rp 30,809,950,308 0.41228

2017 Rp 13,706,785,039 Rp 31,761,022,154 0.43156

2018 Rp 10,858,232,331 Rp 20,887,453,647 0.51984

5

STTP

2014 Rp 53,340,816,264 Rp 167,977,695,749 0.31755

2015 Rp 51,222,193,820 Rp 232,005,398,773 0.22078

2016 Rp 45,345,049,181 Rp 217,746,308,540 0.20825

2017 Rp 60,687,733,168 Rp 288,545,819,603 0.21032

2018 Rp 89,810,904,314 Rp 324,694,650,175 0.27660

6

UTLJ

2014 Rp 125,695,094,342 Rp 375,356,927,774 0.33487

2015 Rp 111,720,131,452 Rp 700,675,250,229 0.15945

2016 Rp 253,029,785,147 Rp 932,482,782,655 0.27135

2017 Rp 347,000,000,000 Rp 1,026,231,000,000 0.33813

2018 Rp 291,922,000,000 Rp 949,018,000,000 0.30760

Lampiran 6

Hasil Output SPSS Versi 23

ANALISIS DATA DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

CETR 30 .15945 .51984 .3195773 .09164495

KA 30 .33333 .66667 .5833350 .12947248

KI 30 .36295 .81424 .6098857 .15185084

DKI 30 .33333 .50000 .4045623 .06892417

Valid N (listwise) 30

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

UJI NORMALITAS

Sumber : Hasil pengolahaan data SPSS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N 30

Normal Parametersa,b Mean .0000000

Std. Deviation .06006691

Most Extreme Differences Absolute .085

Positive .085

Negative -.071

Test Statistic .085

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

UJI MULTIKOLONIERITAS

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

UJI AUTOKORELASI

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 .755a .570 .521 .06343772 1.319

a. Predictors: (Constant), DKI, KA, KI

b. Dependent Variable: CETR

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Coefficientsa

Model

Collinearity Statistics

Tolerance VIF

1 (Constant)

KA .992 1.008

KI .924 1.082

DKI .920 1.086

a. Dependent Variable: CETR

UJI HETEROSKEDASTISITAS

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

UJI REGRESI LINIER BERGANDA

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) .692 .095 7.295 .000

KA -.398 .091 -.563 -4.359 .000

KI .230 .081 .381 2.853 .008

DKI -.694 .178 -.522 -3.893 .001

a. Dependent Variable: CETR

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

UJI PARSIAL (UJI t)

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) .692 .095 7.295 .000

KA -.398 .091 -.563 -4.359 .000

KI .230 .081 .381 2.853 .008

DKI -.694 .178 -.522 -3.893 .001

a. Dependent Variable: CETR

Sumber : Hasil pengolahaan data SPSS

UJI SIMULTAN (UJI F)

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1. Regression .139 3 .046 11.508 .000b

Residual .105 26 .004

Total .244 29

a. Dependent Variable: CETR

b. Predictors: (Constant), DKI, KA, KI

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPPS

UJI KOEFESIEN DETERMINASI (R2)

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .755a .570 .521 .06343772

a. Predictors: (Constant), DKI, KA, KI

b. Dependent Variable: CETR

Sumber : Hasil pengolahaan data SPSS

Lampiran 7

Laporan Keuangan Sampel