1 PENGARUH KESADARAN, SANKSI, PEMERIKSAAN DAN KEADILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK KOTA TANJUNGPINANG HESTI NATALIA 100462201356 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengaruh dari kesadaran, sanksi, pemeriksaan, dan keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang. Penelitina ini menggunakan kuesioner sebagai data primer dalam pengambilan data dilapangan dan 100 orang responden sebagai sampel yang merupakan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pajak Pratama Tanjugnpinang serta teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Dari penelitian ini didapat hasil penelitian yang membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak, Sanksi yang akan diterima wajib pajak, Pemeriksaan terhadap wajib pajak dan Keadilanyang didapat oleh wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan juga membuktikan bahwa jika Kesadaran, Sanksi, Pemeriksaan dan Keadilan semakin meningkat maka Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di pada wilayah Kantor Pajak Pratama Tajungpinang akan semakin meningkat. Kata kunci : Kesadaran, Sanksi, Pemeriksaan, Keadilan, Kepatuhan PENDAHULUAN Pajak merupakan suatu kewajiban yang sudah ditentukan oleh suatu negara menurut ketentuan yang berlaku, dimana pajak sudah dikenalkan dan dilakukan atau dipraktekkan sejak jaman kerajaan-kerajaan dengan mewajibkan masyarakat atau rakyatnya untuk memberikan hadiah dengan kata lain memberikan upeti pada rajanya pada masa itu menurut ketentuan yang sudah ditentukan.
31
Embed
PENGARUH KESADARAN, SANKSI, PEMERIKSAAN DAN …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · pajak, Sanksi yang akan diterima wajib pajak, Pemeriksaan terhadap
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
PENGARUH KESADARAN, SANKSI, PEMERIKSAAN DAN KEADILAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK KOTA TANJUNGPINANG
HESTI NATALIA
100462201356
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji,
Tanjungpinang
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengaruh dari kesadaran,
sanksi, pemeriksaan, dan keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang. Penelitina ini menggunakan kuesioner
sebagai data primer dalam pengambilan data dilapangan dan 100 orang responden
sebagai sampel yang merupakan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pajak Pratama
Tanjugnpinang serta teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda.
Dari penelitian ini didapat hasil penelitian yang membuktikan bahwa kesadaran wajib
pajak, Sanksi yang akan diterima wajib pajak, Pemeriksaan terhadap wajib pajak dan
Keadilanyang didapat oleh wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan juga membuktikan bahwa jika
Kesadaran, Sanksi, Pemeriksaan dan Keadilan semakin meningkat maka Kepatuhan
wajib pajak orang pribadi di pada wilayah Kantor Pajak Pratama Tajungpinang akan
semakin meningkat.
Kata kunci : Kesadaran, Sanksi, Pemeriksaan, Keadilan, Kepatuhan
PENDAHULUAN
Pajak merupakan suatu kewajiban yang sudah ditentukan oleh suatu negara
menurut ketentuan yang berlaku, dimana pajak sudah dikenalkan dan dilakukan atau
dipraktekkan sejak jaman kerajaan-kerajaan dengan mewajibkan masyarakat atau
rakyatnya untuk memberikan hadiah dengan kata lain memberikan upeti pada rajanya
pada masa itu menurut ketentuan yang sudah ditentukan.
2
Pajak pada umumnya mempunyai peran yang cukup berpenggaruh dan cukup
besar dalam suatu Negara dimana pajak mempengaruhi APBN negaranya. Untuk
meningkatkan penerimaan pajak dalam suatu negara maka banyak hal yang harus di
upayakan oleh pemerintah untuk memperoleh penerimaan pajak negaranya tersebut.
Yang berwenang untuk melakukan usaha dalam meningkatkan penerimaan pajak
dengan memperluas subjek dan objek pajak merupakan tugas dari pada Direktorat
Jenderal Pajak.
Dalam hal ini untuk memaksimalkan penerimaan pajak di negara kita
Indonesia, penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan Direktorat Jenderal Pajak
saja akan tetapi melibatkan peran wajib pajak yang efektif untuk memperoleh
penerimaan pajak yang baik. Sehingga pemerintahan dan pembangunan negara
Indonesia dapat berjalan dengan baik.
Kita tahu bahwasannya peran pajak sangat membantu, bisa di katakan pajak
yang diberikan oleh wajib pajak (masyarakat) akan kembali lagi pada wajib pajak
(masyarakat) namun dalam bentuk yang berbeda seperti pembangunan rumah sakit di
daerah-daerah, pembangunan sekolah, jalan raya dan lain sebagainya. Namun perlu
kita ketahui, tidak sedikit wajib pajak yang melakukan kesenjangan untuk tidak
memenuhi kewajiban pajaknya sehingga dapat mempengaruhi penerimaan pajak
penghasilan. Seperti kita ketahui bahwasannya yang bertangung jawab atas
pemungutan pajak ialah pemerintah dimana menurut Ichwanul (2010) Dalam official
assessment system tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa
pemerintah, sedangkan dalam self assessment system Wajib Pajak diberi kepercayaan
penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar atau menyetor dan
melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Tampak jelas disini
bahwa dalam self assessment system Wajib Pajak lebih dipandang sebagai subjek
bukan sebagai objek pajak.
Dengan demikian setiap pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penerimaan pajak. Maka dari itu
3
pengawasan, pembinaan dan sanksi terhadap wajib pajak harus dilakukan dan
ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi
kewajibannya sebagai wajib pajak, salah satu cara yaitu dengan meningkatkan
kesadaran untuk membayar pajak, sanksi terhadap wajib pajak dan lain sebagainya,
namun dalam pengawasan dan pembinaan yang berlandaskan peraturan perpajakan.
Dengan melakukan pemeriksaan wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan
pemeriksaan, maka dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi tanggung
jawabnya selaku wajib pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajaknyadan
dengan melakukan kegiatan pemeriksaanini pemerintah juga dapat memaksimalkan
penerimaan pajak. Khususnya kantor pelayanan pajak kota Tanjungpinang. Maka
penelitian ini diberi judul “Pengaruh Kesadaran, Sanksi, Pemeriksaan, dan
Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajakdi Kantor Pelayanan Pajak Prtama
Kota Tanjungpinang”.
TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Pajak
Pengertian pajak adalah kewajiban wajib yang harus dipenuhi oleh individu
atau badan untuk membiayai setiap pengeluaran umum terhadap negara dengan
ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga meningkatkan kemakmuran.
Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1903 yang telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan nagara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Fungsi Pajak
Fungsi pajak seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo, (2008;1) yaitu :
1. Fungsi budgetair (penerimaan), Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah
untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya .
4
2. Fungsi regularend (mengatur) Pajak sebagai alat untuk mengukur atau
melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
3. Fungsi redistribusi pendapatan berarti pajak digunakan sebagai alat
untukmengalihkan kekayaan dari sebagian masyarakat ke golongan
masyarakat lainyang berpenghasilan rendah.
4. Fungsi Demokrasi dimaksudkan bahwa pajak merupakan salah
satuperwujudan dari sistem kekeluargaan dan kegotong-royongan rakyat yang
sadarakan baktinya kepadanegara.
Jenis-Jenis Pajak
MenurutSonny & Isnianto (2009) pembagian jenis pajak dapat dibedakan
menurut golongan, sifat dan pemungutannya antara lain sebagai berikut :
1) Menurut Golongan
a. Pajak langsung : pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkankepada
pihak lain tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.
Contohnya pajak penghasilan
b. Pajak tidak langsung : pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak
lain. Contohnya pajak pertambahan nilai.
2) Menurut Sifat
a. Pajak subjektif : pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang
selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti meperhatikan keadaan dari
wajib pajak. Contoh pajak penghasilan.
b. Pajak objektif : pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa
memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak pertambahan nilai dan
pajak penjualan atas barang mewah.
3) Menurut Pemungutan
a. Pajak pusat : pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk
membiayai rumah tangga negara.
b. Pajak daerah : pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan
untuk membiayai rumah tangga daerah.
5
Asas Pemungutan Pajak
Dalam pencapaian tujuan pemungutan pajak harus berlandaskan atas asas
pemungutan pajak dimana ada tiga asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh
Mardiasmo (2006) yaitu :
a. Asas domisili
b. Asas sumber
c. Asas kebangsaan
Syarat Pemungutan Pajak
Supaya pemungutan pajak tidak menimbulkan hal-hal yang dapat menghalangi
pemungutan pajak maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut,
yaitu menurut Mardiasmo (2008;2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat
sebagai berikut :
a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) sesuai dengan tujuan
hukum,yakni memcapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan
pemungutan harus adil. Adil dalam undang-undang diantaranya mengenakan
pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-
masing.sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi
wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan
mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat Yuridis) Di
Indonesia, pajak diatur dalam undang-undang dasar 1945 pasal 23 ayat 2. Hal
ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara
maupun warganya.
c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) Pemungutan tidak boleh
menganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak
menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
d. Pemungutan pajak harus efesien (Syarat Finansial) Sesuai fungsi budgetair,
biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil
pemungutannya.
6
e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana sistem pemungutan yang sederhana
akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang
baru.
Pengertian PPh Pasal 21
Menurut peraturan, Direktur Jendral Pajak Pasal 1(2), pajak penghasilan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak
orang pribadi dalan negeri, yang selanjutnya disebut PPh 21, adalah pajak atau
penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan
nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan
kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana
dimaksud dalam pasal 21 UU Pajak Penghasilan.
Wajib Pajak Orang Pribadi
Menurut Mardiasmo (2011:23), wajib pajak adalah sekumpulan orang pribadi
atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
Kepatuhan Pajak
Menurut Ichwanul,(2010) Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok
atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu denganaturan yang telah
ditetapkan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh
pada ajaran atau aturan. Maka kepatuhan pajak dapat disimpulkan sebagai bentuk
keinginan individu atau badan untuk berperilaku atau melakukan sesuatu sesuai
dengan aturan yang di arahkan berdasarkan undang-undang yang berlaku.
Kesadaran Wajib Pajak
Muliari dan Setiawan (2010), Kesadaran pajak adalah suatu kondisi dimana
wajib pajak mengetahui, dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan
sukarela. Apabila pemahaman dan pelaksanaan kewajiban semakin baik maka tingkat
7
kesadaran wajib pajak tinggi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan
perpajakannya.
Sanksi Pajak
Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata
lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar
norma perpajakan Mardiasmo (2011).
Pemeriksaan
Pengertian pemeriksaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan baik untuk
mencari, mengumpulkan, mengolah data untuk menguji kepatuhan dalam memenuhi
syarat kewajiban pelaksanaan perpajakan dan untuk memperoleh tujuan lain dalam
hal menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keadilan Pajak
Pengertian dari pada keadilan merupakan pengertian yang cukup luas menurut
Puspita (2014) keadilan adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-
wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku. Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia keadilan dapat diartikan dalam tiga pemahaman yaitu sama
berat, menurut istilah kedua adil juga berarti tidak memihak atau berpihak kepada
yang benar sepatutnya, Tidak sewenang-wenang. Sedangkan keadilan adalah sifat
(perbuatan atau perlakuan) yang adil.
Pengembangan Hipotesis Penelitian
Berdasarkan dengan kerangka teoritis yang diatas, maka dapat di buat
hipotesis penelitian sebagai berikut :
H1 = Kesadaran berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada
yang menyetorkan SPT Pajak di KPP Pratama Tanjungpinang.
H2 = Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
H3 = Pemeriksaan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
yang menyetorkan SPT Pajak di KPP Pratama Tanjungpinang.
8
78.146 78.146 78.146
1 + (78.146).(0,1)2 1 + (78.146).(0,01) 782,46
H4 = Keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
yang menyetorkan SPT pajak di KPP Pratama Tanjungpinang.
H5 = Kesadaran, sanksi, Pemeriksaan, dan Keadilan secara simultan berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menyetorkan SPT pajak di
KPP Pratama Tanjungpinang.
METODOLOGI PENELITIAN
Populasi dan Sampel
Populasi adalah sekelompok yang mempunyai karakteristik searah dengan
tujuan dari penelitian dan diambil oleh peneliti untuk diteliti dan dipelajari dengan
seksama dan dapat mengambil atau menarik kesimpulan akhir. Adapun populasi
dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang ikut serta atau yang memenuhi
kewajibannya dalam membayar pajak di kantor pajak Tanjungpinang.
Menurut Siregar (2014; 126) pengambilan sampel perlu di cek saat
pengambilan sampel sudah memenuhi kaidah-kaidah pengambilan sampel atau
belum. Kegiatan berupa pengecekan kategori sampel, jenis sampel yang digunakan,
dan penentuan jumlah sampel.
Adapun jumlah populasi atau wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP
Tanjungpinang priode 31 Desember 2016 adalah 78.146 jiwa, maka dengan besar
jumlah tersebut dan demi menghemat biaya, tenaga, dan waktu maka penulis
mengambil semple dengan tarif kesalahan 10% (0,01) dari populasi yang berjumlah
78.146 jiwa terdapat sample sebanyak :
n = = = = 99,87 = 100 Responden
9
Jenis dan Sumber Data
1. Data Primer :Data yang diperoleh langsung dari responden dilapangan.
Responden penelitian ini yaitu wajib pajak yang mempunyai penghasilan
di atas PTKP yang menjadi subjek pajak dimana data tersebut iyalah :
a. data tentang responden
b. data tentang pembayaran atau kesediaan membayar pajak
2. Data skunder : Data skunder adalah data yang berhubungan dengan
penelitian yang diperoleh dari kantor pelayanaan pajak yang dapat
melengkapi data-data yang dibutuhkan yaitu :
a. Lokasi penelitian
b. Data wajib pajak terdaftar
c. Keadaan wilayah, penduduk dan tingkat pendidikan masyarakat
d. Jumlah penduduk
e. Keadaan sarana dan prasarana
f. Data sekunder lainnya yang dianggap perlu dan bermanfaat bagi
penelitian ini.
Metode Pengumpulan Data
Data dikumpulkan dengan menggunakan metode angket, yaitu dengan
menyebarkan daftar yang berisikan pernyataan-pernyataan (kuesioner) mengenai
kesadaran, sanksi, pemeriksaan, keadilan dan kepatuhan wajib pajak.
Dikatakan Siregar (2014;44) Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan
informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku,
dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi, yang bisa berpengaruh
oleh sistem yang diajukan atau sistem yang sudah ada. Dalam penelitian ini kuesioner
diberikan kepada responden langsung dan meminta agar mengisi setiap pernyataan-
pernyataan pada kuesioner dengan lengkap. Kemudian setelah menunggu pengisian
pernyataan-pernyataan oleh responden, kuesioner yang telah diisi oleh pemeriksa
keuangan tersebut langsung diambil untuk dilakukan pengolahan pada data.
10
Dalam pengukurannya, peneliti menggunakan skala likert dari 1 s/d 5.
Dimana setiap responden diminta untuk memberikan pendapatnya sesuai dengan
pernyataannya, yang dimulai dengan jawaban sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2),
netral (3), setuju (4), dan sangat setuju (5).
Metode Analisis
Analisis Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang
demografi responden penelitian menurut Simon James et al dalam Santoso (2008)
dimana data demografi ini terdiri dari : kesediaan wajib pajak untuk memenuhi
kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya
pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi
baik hukum maupun administratif. Alat analisis data ini disajikan dengan
mengundang tabel distribusi frekuensi yang menerapkan kisaran teoritis, kisaran
aktual, rata-rata dari standar deviasi (Indah, 2010).
Uji Validitas dan Reliabilitas
Uji validitas dimaksudkan untuk melakukan pengukuran sejauh mana
ketepatan alat ukur penelitian tentang isu arti kebenar yang diukur. Priyatno, (2011)
mengatakan bahwa Uji Validitas item digunakan untuk mengukur ketepatan suatu
item dalam kuesioner atau skala, apakah item-item pada kuesioner tersebut telah tepat
dalam mengukur apa yang diukur, atau biasa melakukan penelitian langsung dengan
metode korelasi pearson atau metode correct item- total correlation.
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Uji normalitas dapat dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model
regresi, variabel dependen dan variabel idependen keduannya mempunyai distribusi
normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini delakukan melalui metode
grafik dan statistik (Indah, 2010). Uji normalitas juga dapat di uji dengan
menggunakan metode One- Sample Kolmogorov- Smirnov Test, metode grafik
Normal P-P Plot (Normal Probability Plot) dan metode Grafik Histogram.
11
Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam modal regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas, Modal regresi yang baik seharusnya
tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya
multikolinearitas didalam regresi dapat dilihat dari nilai toleransi dan nilai Variance
Inflasing Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas
manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Toleransi mengukur
variabilitas bebas yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Model
regresi yang bebas multikolinearitas adalah yang mempunyai VIF= 10 dan nilai
tolerance = 0,1. Untuk melihat variabel bebas dimana saja saling berkolerasi adalah
dengan menggunakan metode menganalisis matriks korelasi antar variabel bebas.
Korelasi yang kurang dari 0,05 menandakan bahwa variabel bebas tidak terdapat
multilinearitas yang serius Ghozali (2006)
Uji Heteroskedastisitas
Priyatno, 2011 memaparkan bahwasannya Uji Heteroskedstisitas digunakan
untuk menguji apakah dalam model regresi tidak terjadi kesamaan varians dari
residual pada satu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi
heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat diuji dengan metode korelasi
spearman, menjelaskan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan
melakukan analisis korelasi spearman antara residual dengan masing-masing variabel
independen. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan residual lebih
dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, dan metode scatterplot, dengan pola
titik-titik pada scatterplot regresi.Jika titik-titik menyebar dengan pola yang tidak
jelas diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi masalah
heteroskedastisitas. (Priyatno, 2011)
Metode Regresi Berganda
Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua
atau lebih variabel independen dengan menampilkan bentuk persamaan regresi
(Priyatno, 2011).
12
Pengujian Hipotesis
Uji F
Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan secara
simultan antara variabel independen terhadap dependen. Kriteria pengujian yang
digunakan dalam halini yaitu jika probabilitas value 9 (p value) < 0, 05, maka Ha
diterima dan jika p value >0,05, maka Ha ditolak. Uji F dapat pula dilakukan dengan
membandingkan nilai Fhitung dan Ftabel. Jika Fhitung > F tabel (n-k-1), maka Ha diterima.
Artinya, secara statistik data yang ada dapat membuktikan bahwa semua variabel
independen (X1, X2, X3, X4) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Jika
Fhitung< Ftabel (n-k-1), maka Ha ditolak. Artinya, secara statistik data yang ada dapat
membuktikan bahwa semua variabel independen (X1, X2, X3, X4) tidak berpengaruh
terhadap variabel dependen (Y)
Uji t
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel
independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian yang digunakan adalah
jika p value < 0,05, maka Ha diterima dan jika p value > 0,05, maka Ha ditolak (
Efendy, 2010).
Koefisien Determinasi (R2)
Priyatno, (2011) menjelaskan, analisis determinasi digunakan untuk
mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara besama-
sama terhadap variabel dependen Koefisien Diterminasi (R2) dapat dilihat pada
Model summary.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Objek Penelitian
Penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berada di wilayah Kota
Tanjungpinang.Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah Wajib
Pajak Orang Pribadi.Dalam melakukan pengumpulan data ada beberapa tahap yang
dilaksanakan yaitu tahap pertama dilakukan penyebaran kuesioner penelitian
13
sebanyak 100 secara langsung kepada responden yang berada di KPP Pratama
Tanjungpinang. Namun setelah pengisian kuesioner selesai dengan batas waktu yang
sudah ditentukan, kuesioner yang dapat diolah hanya 50 kuesioner dikarenakan 15
kuesioner tidak lengkap dan 35 kuesioner tidak kembali. Untuk itu demi kelengkapan
data dilakukan tahap kedua dengan menyebarkan kembali kuesioner sebanyak 50
kuesioner terhadap responden yang berbeda Maka setelah melakukan dua tahap
tersebut terkumpulah kuesioner yang dapat diolah berjumlah 100. Gambaran
mengenai data distributsi Kuesioner ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini,
Data Distribusi Kuesioner
NO Keterangan WajibPajak
1 Jumlah kuesioner yang disebar 100
2 Jumlah kuesioner yang tidak kembali (35)
3 Jumlah kuesioner yang tidak lengkap (15)
4 Jumlsh Kuesioner yang disebarkan kembali 50
6 Data siap olah 100
Sumber: Data primer diolah, 2017.
Hasil Uji Validitas danReliabilitas
Uji Validitas
Hasil uji validitas terhadap variabel penelitian menunjukkan koefisien
korelasi antara skor pernyataan dengan skor total (item total corelation) semua
pernyataan memiliki rhitung lebih dari rtabel (0,197), maka dapat dikatakan bahwa
semua pernyataan untuk mengukur variabel tersebut dinyatakanvalid. Oleh Karena
itu untuk selanjutnya dalam pengujian yang lain tidak ada pernyataan yang akan di
hapus.
Uji Reliabilitas
Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap semua variabel dengan menggunakan
cronbach alpha bahwa semua variabel memiliki nilai alpha >0.60 maka dapat
disimpulkan bahwa semua variabel penelitian ini dikatakan reliabel.
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas Data
14
Diketahui bahwa nilai signifikan atau probability dalam uji One Kolmogorov-
Smirnov Test sebesar 0,066. Dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka data
penelitian berdistribusi normal. Dan dalam metode grafik normal P-P Plot (Normal
Probability Plot) menunjutkan Bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal,
jadi model regresi berdistribusi adalah normal.
UjiMultikolinearitas
Hasil uji multikolinearitas pada model penelitian di atas menunjukkan bahwa
seluruh variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10 da nilai tolerance
> 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak terjadi multikolinearitas.
UjiHeteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode uji korelasi
Spearman dan metode Scatterplot.
Pada metode uji korelasi Spearman bahwa korelasi keempat variabel dengan
Unstandarized Residual nilai signifikasinya lebih dari 0,05 sehingga dapat
disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ada gangguan heteroskedastisitas. Dan
pada uji scatterplot dapat dilihat bahwa pola titik- titik menyebar dengan pola tidak
jelas diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak
terjadi masalah heteroskedastisitas.
Analisis Regresi Berganda
Uji Hipotesis
Uji F
Nilai Fhitung adalah 588,681 dengan tingkat signifikansi 0,000. Sedangkan Ftabel
pada tingkat kepercayaan 95 % (α=0,05) adalah 2,460. Oleh karena pada kedua
perhitungan Fhitung>Ftabel (588,681> 2,460). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat
pengaruh Variabel Kesadaran, Sanksi, Pemeriksaan dan Keadilan secara bersama-
sama atau simultan berpengaruh terhadap Variabel Kepatuhan ( Ha diterima Ho
ditolak ).
Uji t
coefficient model persamaan regresinya yang disajikan sebagai berikut :
15
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3+b4X4
Y = -0,339+ 0,689X1 + 0,090X2 + 0,356X3+0,054X4
Perbandingkan dengan ttabel sebesar 1,984 adalah sebagai berikut :
1. Pada Variabel Kesadaran, thitung sebesar 11,158 dan memiliki nilai signifikansi
sebesar 0,000, berarti thitung lebih besar daripada ttabel (11,158>1,984) dan nilai
signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05), maka Ha diterima Ho ditolak, dapat
disimpulkan Kesadaran berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan.
2. Pada Variabel Sanksi, thitungsebesar 2,990 dan memiliki nilai signifikansi sebesar
0,004, berarti thitung lebih besar daripada ttabel(2,990>1,984) dan nilai signifikan
lebih kecil dari 0,05 (0,004<0,05), maka maka Ha diterima Ho ditolak, dapat
disimpulkan Sanksi secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan.
3. Pada variabel Pemeriksaan, thitung sebesar 7,033 dan memiliki nilai signifikansi
sebesar 0,000, berarti thitung lebih besar dari ttabel (7,033>1,984), dan nilai
signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05), maka maka Ha diterima Ho ditolak,
dapat disimpulkan Pemeriksaan secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan.
4. Pada variabel Independensi, thitung sebesar 2,069 dan memiliki nilai signifikansi
sebesar 0,041, berarti thitung lebih besar dari ttabel (2,069>1,984), dan nilai
signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,041<0,05), maka maka Ha diterima Ho ditolak,
dapat disimpulkan Indepensi secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan.
Koefisien Determinasi (R2)
Nilai adjusted R Square sebesar 0,960. Hal ini menunjukkan bahwa variabel
menyatakan Kesadaran, Sanksi, Pemeriksaan dan Keadilan berpengaruh secara
simultan dan secara parsial terhadap kepatuhan sebesar 0,960 atau 96 %.sedangkan
sisanya sebesar 4 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan oleh model
penelitian ini.
Pembahasan
Hasil pengujian hipotesis dari analisis data untuk mengetahui pengaruh dari
variabel Kesadaran, Sanksi, Pemeriksaan dan Keadilan terhadap Kepatuhan dengan
menggunakan regresi berganda dapat dilihat sebagai berikut ini.
16
Kesadaran Berpengaruh Terhadap Kepatuhan
Hipotesis H1 menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Kepatuhan. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien
regresi variabel kesadaran adalah 0,689. Nilai ini signifikan pada tingkatsignifikansi
0,05 dengan p value 0,000. Hasil ini didukung oleh hasil perhitungan nilai thitung
11,158> ttabel 1,984. Dengan begitu menunjukkan bahwa kesadaran berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Kepatuhan.
Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian dari Septarini (2015),
Arum(2012), Mori (2016) dan Puspita (2014) yang menyatakan bahwa variabel
kesadaran sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan.
Sanksi Berpengaruh Terhadap Kepatuhan
Hipotesis H2 menyatakan bahwa sanksi berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Kepatuhan. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien
regresi variabel sanksi adalah 0,090. Nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05
dengan p value 0,004. Hasil ini didukung oleh hasil perhitungan nilai thitung 2,990>
ttabel 1,984. Dengan begitu menunjukkan bahwa sanksi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Kepatuhan.
Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian dari Septarini (2015), Arum
(2012) dan Jatmiko (2006) yang menyatakan bahwa variabel sanksi berpengaruh
positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan
Pemeriksaan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan
Hipotesis H3 menyatakan bahwa pemeriksaan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Kepatuhan. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai
koefisien regresi variabel pemeriksaan adalah 0,356. Nilai ini signifikan pada tingkat
signifikansi 0,05 dengan p value 0,000. Hasil ini didukung oleh hasil perhitungan
nilai thitung 7,033> ttabel 1,984. Dengan begitu menunjukkan bahwa pemeriksaan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan.
17
Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Melindasari (2014) yang
menyatakan bahwa variabel pemeriksaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
variabek kepatuhan.
Keadilan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan
Hipotesis H4 menyatakan bahwa keadilan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Kepatuhan.Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien
regresi variabel keadilan adalah 0,054. Nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi
0,05 dengan p value 0,041. Hasil ini didukung oleh hasil perhitungan nilai thitung
2,069> ttabel1,984. Dengan begitu menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap Kepatuhan.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Nila (2014), yang menyatakan
bahwa variabel Keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabek
kepatuhan.dan tidak mendukung penelitian dari Melidasari (2014)
Kesadaran, Sanksi, Pemeriksaan Dan Keadilan Berpengaruh Terhadap
Kepatuhan
Hipotesis H5 menyatakan bahwa Kesadaran, Sanksi, Pemeriksaan dan
Keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan.Hasil ini didukung
oleh hasil perhitungan nilai Fhitung 588.681 > Ftabel 2.460. Nilai ini signifikan pada
tingkat signifikansi 0,05 dengan p value 0,000. Dengan begitu menunjukkan bahwa
Kesadaran, Sanksi, Pemeriksaan dan Keadilanbersama-sama berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepatuhan dan juga membuktikan bahwa jika Kesadaran, Sanksi,
Pemeriksaan dan Keadilan semakin meningkat maka Kepatuhan akan semakin
meningkat.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan kepada analisis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis maka
didapat beberapa kesimpulan penting yang merupakan inti dari pemecahan masalah
yang dibahas didalam model penelitian ini yaitu:
18
1. Pengaruh yang positif dan signifikan kesadaran wajib pajak terhadap
keptuhan tersebut di atas tidak terlepas dari bagaimana pembangunan yang
merata dan tepat sasaran yang dilakukan pemerintah dan tersentuh sampai
ke elemen masyarakat terkecil, serta segala macam bentuk sosialisasi
pemerintah tentang betapa pentingnya membayar pajak seperti
sebagaimana kita lihat banyak sekali baliho dan spanduk anjuran
membayar pajak yang semuanya bertujua nmenjadikan masyarakat sadar
akan pentingnya pajak bagi pembangunan Negara dan kesejahteraan
masyarakat.
2. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak atas kelalaiannya terhadap
kewajiban pajaknya secara sengaja maupun tidak sengaja berpengaruh
positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.
3. Dengan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak akan membuat
wajib pajak merasa diawasi dan diperhatikan sehingga wajib pajakakan
memenuhi pembayaran pajaknya karena tidak mau diperiksa dan
mendapatakan sanksi berupa denda setelah dilakukan pemeriksaan
terdapat indikasi pelanggaran.
4. Perlakuan yang sama didapat oleh wajip pajak dalam mendapatkan hak
dan melakukan kewajiban perpajakannya yang tidak memandang dari
segiapapun memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak, jika tidak ada rasa
kesenjangan antara wajib pajak dengan begitu kemampuan perpajakannya
akansejalan dengan penghasilannya yang dengan sendirinya akan
meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.
5. Kesadaran, Sanksi, Pemeriksaan dan Keadilan bersama-sama berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepatuhan dan juga membuktikan bahwa
jika Kesadaran, Sanksi, Pemeriksaan dan Keadilan semakin meningkat
maka Kepatuhan akan semakin meningkat.
19
SARAN
Berdasarkan kepada analisis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis maka
didapat beberapa saran penting yang merupakan inti dari pemecahan masalah yang
dibahas didalam model penelitian ini yaitu:
1. Mengingat dari besarnya pengaruh dari kesadaran, sanksi, pemeriksaan dan
keadilan terhadap kepatuhan pajak diperlukan adanya kualitas pelayanan
pajak yang baik sehingga dengan begitu sasaran dari perpajakan tersebut
betul-betul tercapai dan tepat sasaran.
2. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pemerintah di Provinsi Kepri
khususnya Kota Tanjungpiang harus lebih meningkatkan keadilan dan
pemerataan dalam pemungutan pajak.
3. Untuk penelitian selanjutnya peneliti dapat menggunakan variabel penelitian
diluar model yang diteliti dalam penelitian ini seperti kondisisistem
administrasi pajak suatu negara, pemeriksaan pajak, tarif pajak, tingkat
pemahaman, pengalaman, penghasilan.
DAFTAR PUSTAKA
Alm, J., Vazque, J. m., danTorgler, B., 2006. Russian Attitudes Toward Paying
Taxes-Before, During, and After Transition. International Journal Of Social
Economics.
Agustinus, Sony dan Isnianto Kurniawan. 2009. Panduan Praktis Perpajakan.
Jakarta: CV. Andi Offset.
Arum, Harjanti Puspa.(2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus,
dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang
Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. Universitas Diponegoro
Semarang.
Cahyonowati, Nur. (2012). Pengaruh Etika, Pemeriksaan, dan Denda Pajak untuk
Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Skipsi Universitas
Diponegoro.
20
Diana, dan Lilis Setiawati.(2009). Perpajakan Teoridan Peraturan
Terkini.Yogyakarta :Salemba Empat.
Efendy, Muhammad Taufik. 2010. Pengaruh Kopetensi, Independensi, dan Motivasi
Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawaan Keuangan
Daerah. Skripsi Universitas Diponegoro
Effendi, Sopian, Tukiran. 2012. Metode Penelitian Survei. Jakarta. LP3ES.
Ghozali, Imam. (2006). Aplikasi Analisis Multivarlate dengan Program SPSS,
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gunawan, Andi. 2014. Pengaruh Tingkat Penghasilan, Persepsi, Pelaksanaan Sensus
Pajak Nasional, Pengetahuan Perpajakan Tingkat Pendidikan Lingkungan
Sosial Dan Sanksi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
dalam MembayarPajak. Skripsi
Gunawan, Iman. 2013. Metode Penelitian Kualitatif :Teori dan Pratilik. Jakarta
:Bumi Aksara.
Ichwanul, Kamila. (2010). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Pemeriksaan Pajak,
Perubahan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak
Orang Pribadi; Stusi Kasus KPP Pratama Surakarta. Skripsi Universitas
Sebela Maret Surakarta.
Indah, Siti Nurmawar. 2010. Pengaruh Kopetensi dan Independensi Auditor Terhadap
Kualitas Audit (Studi Empiris pada Auditor KAP di Semarang), Skripsi
Universitas Diponegoro.
Jatmiko, Agus Nugroho .2006. Pengaruhsikap WP pada pelaksanaan sanksi denda,
pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
pada WPOP di kota Semarang .
Mardiasmo. 2006. Perpajakan. Yogyakarta : ANDI
Muljono, Djoko. 2010. Hukum Pajak Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis,
Yogyakarta: ANDI.
21
Mutia, Sri Putri Tita. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan,
Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi, Jurnal Ilmiah Akuntansi. Universitas Negeri Padang.