PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, LINGKUNGAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK ...ningtyas.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/88206/B... · PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK,

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, LINGKUNGAN

DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB

PAJAK PENGGUNA E-COMMERCE Muthia Jihan 1

Supiningtyas Purwaningrum 2 1,2 Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

ABSTRACT

E-Commerce is an electronic-based national and international trading system. There

are four independent variables in this study, namely tax knowledge, tax protection,

environment, and taxpayer awareness. The dependent variable is Taxpayer

Compliance.

The purpose of this study was to determine the effect of the independent variable on the

dependent variable. Respondents who were sampled in this study were entrepreneurs

online marketplace Taxpayers. Sampling using purposive sampling. The regression

model in this study is multiple linear regression analysis with the SPSS version 2.2

program.

The results showed that simultaneously the variables of tax knowledge, tax sanctions,

environment and taxpayer awareness of online marketplace taxpayer compliance.

whereas tax and environmental sanctions have no partial effect on taxpayer

compliance, and tax knowledge and taxpayer awareness have a partial effect on tax

compliance of online marketplace sellers.

Keywords: Tax knowledge, Tax Sanctions, Environment, Taxpayer awareness,

taxpayer compliance.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi, saat ini internet dapat memudahkan proses transaksi

jual beli dari transaksi penjualan konvensional terhadap penjualan secara online.

Electronic commerse atau biasa disingkat dengan e-commerce merupakan

pengembangan sistem perdagangan nasional maupun internasional berbasis elektronik.

Kegiatan perdagangan ini meliputi jasa dan barang yang dilakukan melalui jaringan

elektronik atau internet. Kemajuan teknologi dalam bidang perdagangan e-commerce

ini tumbuh sangat pesat di Indonesia, dan ekosistem yang menyertai nya juga akan

meningkat sangat pesat. Menjalankan usaha di internet saat ini dipercaya akan

memudahkan, dan tidak akan membutuhkan banyak biaya dibandingkan dengan

melakukan usaha secara konvensional. Karena kemajuan perkembangan teknologi

inilah yang membuat bisnis e-commerce ramai dilakukan di Indonesia, mulai dari

perdagangan menjual barang ataupun jasa.

Perkembangan e-commerce juga dipicu oleh inovatifnya produk dan jasa

layanan online, mudah dan menarik. Terdapat 7 intensif dari pemerintah yang

mendukung perkembangan nya e-commerce di Indonesia yakni menyangkut logistic,

2

perlindungan konsumen, pendanaan, infrastruktur komunikasi, keamanan, pendidikan

dan SDM, serta pajak.

Dilansir dari data Bank Indonesia yang menyebutkan, transaksi e-commerce

pada tahun 2018 mencapai angka Rp 77,766 triliun yang berarti mengalami kenaikan

151% dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka Rp 30,942 triliun. Sedangkan di

tahun 2019 nilai transaksi mencapai Rp. 8,204 triliun, meningkat tinggi 135,8% dari

tahun 2018 lalu. Hal ini membuktikan bahwasanya bisnis terhadap transaksi e-

commerce di Indonesia sangat berpotensial dalam pangsa pasarnya.

Dengan adanya bukti terhadap peningkatan dalam transaksi e-commerce, hal

ini memberi negara potensi untuk mendapat tambahan penerimaan dari bisnis e-

commerce tersebut. Menurut Surat Edaran SE-06/PJ/2015 tentang pemotongan atas

transaksi e-commerce yaitu online retail, daily deals, classified ads, dan online

marketplace. Menurut data eMarketer menunjukkan bahwa online marketplace adalah

model transaksi e-commerce yang paling banyak dikunjungi dan diminati para e-

merchant (pihak yang menawarkan jasa atau barang melalui internet) dan e-customer

(pihak yang membeli jasa atau barang lewat internet) yang terjadi di internet. Seperti

Tokopedia, Bukalapak, Shopee merupakan contoh online marketplace di Indonesia

Jumlah transaksi yang terjadi terhadap online marketplace sangatlah besar.

Setyowati pada katadata.co.id pun melansir bahwa transaksi tokopedia naik empat kali

lipat selama tahun 2018. Tokopedia telah memimpin nilai transasksi tertinggi sejak

2014. Transaksi Bukalapak pun naik tiga kali lipat pada tahun 2018. Dengan adanya

peningkatan transaksi penjjualan online, negara berhak untuk mendapatkan tambahan

penerimaan perpajakan dari bisnis online. Tetapi tingkat kepatuhan Wajib Pajak

penjual online marketplace dalam memenuhi kewajiban pajaknya masih sangat rendah,

karena tidak semua Wajib Pajak pelaku online marketplace mempunyai pengetahuan

yang cukup mengenai kesadaran untuk membayar pajak.

Pemerintah harus memberi ketegasan, agar semua para kalangan selaku bisnis

online baik besar maupun kecil akan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Seperti apa yang sudah pemerintah atur sebelumnya di dalam surat Direktur Jendral

Pajak nomor S-702/PJ.332/2006, tentang legalitas dokumen dari transaksi e-commerce

dan Surat Edaran No. 62 Tahun 2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas

Transaksi E-commerce, yang berisi menunjukkab bahwa tidak ada perbedaan

perlakuan perpajakan antara transaksi e-commerce dan tran transaksi perdagangan

barang dan/atau jasa lainnya. Dengan ketentuan tersebut, maka tidak akan ada alasan

apapun untuk para pelaku e-commerce untuk menghindari kewajiban perpajakannya

(Aprilia,2014).

Surat Edaran Direktur Jendrak Pajak ini disusun dalam rangka untuk

mewujudkan kesetaraan dan keseragaman dalam memahami maupun menjalani aspek

perpajakan atas transaksi e-commerce, yang tentunya hal ini bertujuan untuk

mengoptimalkan potensi dalam penerimaan pajak dari transaksi e-commerce sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangann perpajakan, yang dimana bahwa

bisnis online juga sama dengan perdagangan secara konvensional yang juga akan

berpotensi dikenakan Pajak Petambahan Nilai (PPN) sedangkan untuk barang yang

diperdagangkan dan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap penghasilan yang akan

diperoleh sebagai hasil dari perdagangan online itu sendiri. Sebagaimana diatur dalam

pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang dimana setiap tambahan

3

kemampuan ekonomis merupakan objek dari pajak penghasilan. Sehingga penghasilan

dari transaksi perdagangan online juga merupakan penghasilan yang jumlah

keuntungannya di batas wajar untuk dikenakan pajak penghasilan.

Menurut Bawazier (2011) hal yang sangat menjadi perhatian adalah usaha

untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak adalah inti dari

peraturan dan pengenaan pidana di bidang perpajakan. Jadi kesadaran wajib pajak

adalah suatu sikap yang mengerti arti, fungsi, dan tujuan dalam pembayaran pajak. Jika

masyarakat memiliki kesadaran tinggi dalam wajb pajak maka masyarakan akan

disiplin dalam membayar pajak nya tanpa paksaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak, sanksi pajak, lingkungan,

dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna E-Commerce.

II. KAJIAN PUSTAKA Teori Tindakan Beralasan

Teori tindakan beralasan atau juga Theory of Reasoned Action yang diusul oleh

Ajzen dan Fishbein (1980) dan kemudian diperbarui olej Ajzen (1991) menjadi teori

perilaku direncanakan (Theory of Planned Behavior) yang telah digunakan selama dua

dekade masa lalu untuk meneliti keinginan dan perilaku berbagi. Theory of Planned

Behavior telah dikembangkan dari Theory of Reasoned Action dengan memasukkan

tambahan mengenai membangun perilaku kontrol yang dirasakan. Theory of Reasoned

Action telah dirumuskan pada tahun 1967 dalam upaya untuk memberikan konsistensi

dalam studi hubungan antara perilaku dan sikap (Fishbein dan Ajzen 1975). Ajzen

(1991) Theory of Planned Behavior telah dianggap sebagai perluasan dari teori

tindakan beralasan (Werner 2004). Asumsi utama dari Theory of Reasoned Action dan

Theory of Planned Behavior adalah individu yang rasional dalam mempertimbangkan

tindakan dan implikasi dari tindakan mereka (pengambil keputusan).

Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 yaitu tentang

perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 ialah kontribusi wajib kepada

negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam buku Zain (2007:2) menyebutkan: “Pajak adalah suatu pengalihan

sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat dari pelanggaran hukum,

namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa

mendapatkan imbalan langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan

tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahannya.

Kemudian menurut Waluyo (2011:2) memaparkan kutipan pengertian pajak

yang dikemukakan Seligman dalam buku Essay In Taxation yang diterbitkan di

Amerika menyatakan “Tax is compulsory contribution from the person, to the

government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without

reference to special benefit conferred”. Dari pernyataan diatas didefinisikan terlihat

adanya kontribusi seseorang yang ditunjukan kepada negara tanpa adanya manfaat

yang ditunjukan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditunjukan secara khusus

4

pada seseorang. Seperti itulah memang halnya demikian bahwa bagaimanapun juga

pajak itu ditujukan manfaatnya kepada masyarakat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang

daoat dipaksakan) dengan teriak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang

langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

(Mardiasmo, 2011:3). Sedangkan, menurut Sumarsan (2017:3) pajak adalah iuran

masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib

membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak

mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk

menyelenggarakan pemerintah.

Sistem pemungutan pajak adalah sistem yang digunakan dalam mengenakan,

menghitung, memungut dan membayar pajak. Resmi (2011:11) membagi sistem

pemungutan pajak menjadi tiga yaitu :

1. Official Assessment System

Dalam sistem ini pemungutan pajak yang akan memberi suatu kewenangan adalah

aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap

tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya akan berada di

tangan para aparatur perpajakan. Maka, berhasil dan tidaknya pelaksanaan pemungutan

pajak bergantung pada paaratur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur

perpajakan)

2. Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan

sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. Inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut

pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak didalam sistem ini. Wajib Pajak

dianggap mampu menghitung pajak dan memahami Undang-Undang perpajakan yang

berlaku serta mempunyai tujuang yang tinggi untuk menyadari pentingnya membayar

pajak. Baik karena itu,

3. With Holding System

Ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga

nya untuk memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:189) dituliskan bahwa

kepatuhan berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah maupun aturan dan

berdisiplin. Kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang berusaha untuk

mematuhi segala peraturan perpajakan dengan tanpa dipaksa (Subekti,2016). Teori

kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu social khususnya dibidang sosialogi dan

psikologis yang menekankan lebih kepentingan proses sosialisasi dalam

mempengaruhi perilaku kepatuhan setiap individu seseorang. Menurut Saleh

(2008:23), dalam literatur sosiologi yang mengenai kepatuhan pada hukum terdapat

dua perspektif, yaitu iinstrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsi

bahwa individu secara utuh didorong kepentingan pribadi dan juga tanggapan terhadap

5

setiap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan

dengan setiap apa yang orang anggap sebagai moral dan tentunya berlawanan dengan

kepentingan pribadi mereka. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban

perpajakan yang akan dilakukan oleh pelaku pembayar pajak dalam rangka untuk

memberikan kontribusi kepada negara bagi pembangunan yan diharapkan didalam

pemenuhannya dan juga diberikan dengan secara sukarela (Saleh, 2008:24).

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek yang begitu penting dalam mengingat

sistem perpajakan Indonesia dengan menganut sistem self assessment. Mardiasmo

(2013:8) mengatakan self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang

telah memberikan wewenang kepada setiap wajib pajak untuk menentukan sendiri

besarnya pajak yang terutang. Pelaksanaan self assessment system sendiri pun secara

mutlak telah memberikan kepercayaan nya kepada setiap wajib pajak untuk

menghitung, membayar serta melaporkan kewajibannya sendiri. Penerapan sistem ini

pun diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para wajib pajak untuk mmenuhi

kewajiban para wajib pajak untuk membayar pajaknya. Selain itu, penerapan sistem

ini juga menyebabkan wajib pajak akan sangat terlibat dalam hal pemungutan pajak

karena setiap wajib pajak memiliki wewenangnya untuk melapor sendiri jumlah

nesarnya pajak yang terhutang, yang dimana wajib pajak akan aktif mulai dari

menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajak terutangnya, sedangkan fiskus hanya

akan berperan untuk mengawasi (Mardiasmo, 2013:12).

Menurut Nurmantu (2010:149) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak

terdiri dari dua macam, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan

formal adalah dimana suatu keadaan wajib pajak memenuhi wajib pajak nya secara

formal sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan kepatuhan

material adalah dimana suatu keadaaan wajib pajak untuk memenuhi semua ketentuan

material perpajakannya sesuai denga nisi dan jiwa perundang-undangan perpajakan.

Muliari dan Setiawan (2010) menjelaskan bahwa kriteria wajib pajak yang

patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 wajib pajak patuh

dengan sebagai berikut:

a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun

terakhir

b.. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah

memperoleh izin untuk mengangsur ataupun menunda pembayaran pajak.

c. Tidak dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

d. Pada dua tahun terakhir akan diselenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap

wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan. Koreksi pada pemeriksaan yang

terakhir untuk tiap jenis perpajakan yang terutang paling banyak lima persen.

e. Wajib pajak yang laporan keuanganya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh

akuntan public dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan

pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Pengetahuan Pajak

Penetahuan peraturan pajak adalah ilmu yang telah dimilki oleh wajib pajak

mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, lalu sudah memahami tentang NPWP

(Nomor Pokok Wajib Pajak), sanksi perpajakan, tarif pajak, PTKP (Penghasilan Tidak

6

Kena Pajak), lalu tahu bagaimana membayar dan melaporkan pajak (Ilhamsyah, dkk,

2016). Menurut Rahayu (2017) pengetahuan pajak merupakan kemampuan yang

dimiliki oleh Wajib Pajak mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak sehingga

wajib pajak mampu menghindari sanksi perpajakan. Sedangkan menurut Wati (2016),

pengetahuan pajak adallah hal yang sebelumnya tidak mengetahui tentang aturan

perpajakan dan sekarang menjadi tahu tentang peraturan erpajakan tersebut. Kemudian

Febriani dan Kusmuriyanto (2015) juga menyatakan bahwa pengetahuan peraturan

pajak merupakan seberapa besar ilmu yang diketahui dan dimiliki wajib pajak

mengenai manfaat pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada kas Negara.

Berdasarkan pengertian di atas disimpulkan bahwa pengetahuan peraturan pajak adalah

seberapa besar pengetahuan dan ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap peraturan

pajak dan juga mengerti dengan apa yang harus dilakukan serta apa yang tidak boleh

dilakukan para wajib pajak. Indikator pengetahuan pajak menurut Siti Kurnia (2010)

yaitu : (1) Penetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. (2)

Pengetahuan mengenai fungsi pajak. (3) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan.

Sanksi Perpajakan

Menurut Jayate (2017) sanksi perpajakan merupakan hukuman yang akan

diterima oleh wajib pajak jika wajib pajak melakukan pelanggaran peraturan

perpajakan. Menurut Subekti (2016), sanksi perpajakan merupakan akibat yang

diterima oleh wajib pajak karena tidak mematuhi peraturan perpajakannya. Sedangkan

menurut Basri, dkk (2014) sanksi perpajakan merupakan sanksi yang akan diberikan

oleh pemerintah untuk wajib pajak yang tidak patuh terhadap peraturan-peraturan

perpajakan.

Menurut Waluyo (2017). Perpajakan Indonesia. Edisi 12 Buku1. Salemba

Empat. Sanksi ada;ah sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang – Undang 28 Tahun

2007 bahwa bagi wajib pajaak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau

menyalahgunakan atau menggunakan hak tanpa NPWP, pengukuhan PKP, sehingga

dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara

paluing singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling

sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Indikator sanksi pajak menurut Jannah (2017) yaitu : (1) berupa sanksi yang

jelas. (2) sanksi yang diberikan akan memeberikan efek jera. Maka berdasarkan

beberapa pengertian tentang sanksi pajak di atas bisa disimpulkan bahwa sebuah

hukuman yang diterima oleh wajib pajak ketika wajib pajak tidak dapat melakukan

kewajiban perpajakannya, maka sanksi pajak tersebut harus dapat memberikan efek

yang jera bagi wajib pajak sehingga wajib pajak pun tidak akan mengulanginya.

Lingkungan Pajak

Linkungan adalah alam sekitar yang memiliki makna dana yang akan sangat

berpengaruh kepada setiap individu. Lingkungan perpajakan adalah suatu hukum

perpajakan yang diterapkan dalam suatu negara berpengaruh terhadap manajer

keuangan dalam mengambil sebuah keputusan. Hal ini pun dapat artikan bahwa hukum

yang ada berpengaruh terhadap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Indikator

lingkungan pajak menurut Novitasari (2006) dalam Widyastuti (2015) yaitu : (1)

7

Masyarakat mendukung perilaku patuh terhadap pajak. (2) Masyarakat mendorong

untuk melaporkan pajakd engan benar tanpa mengurangi beban pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan suatu unsur dalam diri setiap manusia untuk memahami

realitas dan bagaimana mereka akan bertindak ataupun bersikap terhadap realitas nya.

Menurut Jotopurnomo dan Yenni (2013) kesadaran perpajakan adalah dimana keadaan

mengetahui ataupun memahami, sedangkan perpajakan adalah masalah pajak sehingga

perpajakan adalah kesadaran untuk mengetahui atau memahamii tentang pajak.

Sedangkan menurut Muliari (2012), kesadaran pajak adalah suatu kondisi dimana

Wajib Pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakannya

dengan benar dan secara sukarela.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam hasil penelitian

Jatmiko (2006) mendapatkan beberapa factor internal yang dominan dalam membentuk

sebuah perilaku kesadaran wajib pajak untuk patuh, yaitu:

1) Persepsi Wajib Pajak

Jika masyarakat memiliki persepsi positif terhadap pajak, maka kesadaran wajib

pajak untuk memenuhi pajak akan semakin meningkat. Penyataan Togler (2008)

bahwa kesadaran pembayar pajak untuk patuh dalam membayar pajaknya terkait

dengan persepsi yang meliputi paradigmaakan fungsi pajak bagi pembiayaan

pembangunan, kegunaan pajak dalam penyediaan barang publik, juga keadilan dan

kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

2) Tingkat Pengetahuan Dalam Kesadaran Membayar Pajak

Didalam tingkat pengetahuan dan juga pemahaman pembayar pajak terhadap

ketentuan perpajakan yang berlaku hal ini berpengaruh dalam perilaku kasadaran

pembayar pajak. Jika wajib pajak tidak memahami peraturan perpajakan maka bisa

terjadi wajib pajak tidak akan taat dalam pembayaran pajak, berlaku juga untuk

sebaliknya jika wajib pajak paham akan peraturan pajak, maka wajib pajak akan

semakin paham dengan sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban

perpajakannya.

3) Kodisi Keuangan Wajib Pajak

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan yang tercermin dari tingkat

pendapatan. Kodisi keuangan juga merupakan faktor ekonomi yang berpengaruh

terhadap kepatuhan pajak. Seseorang yang memiliki pendapatan tinggi, kurang

lebih akan melaporkan pajaknya lebih rendah dari yang seharusnya.

E-Commerce

E-commerce adalah perdagangan barang/jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha

dan konsumen melalui sistem elektronik menurut SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan

Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce. E-commerce yaitu bidang

multidisiplin yang mencakup bidang-bidang seperti jaringan dan telekomunikasi,

pengamanan, penyimpanan dan oengambilan data dari multimedia, bidang-bidang

bisnis seperti pembelian, pemasaran dan penjualan, pembelian, dan oenagihan ,

manajemen distribusi dan bidang – bidang hukum seperti informasi privasi, hak milik

intelektual, perpajakan, pembuatan perjanjian dan persetujuan hukum lainnya

(Arbangatin, 2016).

8

E-commerce dibagi menjadi tujuh jenis berdasarkan siapa saja pelaku penjual

dan pembeli yang terlibat, bagaiman interaksi antar penjual dan pembeli, serta proses

yang terjadi didalamnya. Di dalam tulisan online Ajeet Khurana yang berjudul Types

of E-Commerce, dinyatakan bahwa terdapat empat jenis kategori di dalam E-

Commerce saat ini, yaitu:

a. E-Commerce Business to Business (B2B)

Merupakan transaksi komersil antara satu organisasi dengan organisasi lainnya,

meliputi pembelian dan penjualan, supplier management, inventory management,

channel management, aktivitas-aktivitas pejualan, payment management, service

and support.

b. E-commerce Retail or Business to Customer (B2C)

Merupakan transaksi komersil anatra suatu organisasi dengan para konsumen.

Transaksi yang terjadi dalam kategori B2C ini antara lain aktivitas penjualan,

pencarian konsumen, pelayanan dan dukungan bagi para konsumen. Pelopor dari

kategori ini adalah Yahoo.com, Amazon.com dan Schwab.com.

c. E-Commerce Customer to Business (C2B)

Merupakan yang berkebalikan dengan e-commerce pada umumnya, dimana dalam

kategori ini konsumen berperan aktif dengan cara memberi tahu kepada khayalay

internet mengenai sesuatu yang dibutuhkannya, kemudian suatu produk atau jasa

dalam suatu perusahaan akan menawarkan produk dan jasanya untuk memenuhi

kebutuhan konsumen tersebut.

d. E-Commerce Customer to Customer (C2C)

Suatu pertukaran informasi atau transaksi keuangan antara konsumen yang

umumnya dimediasi melalui situs bisnis. Pertukaran ini mencakup transaksi yang

terjadi antar konsumen dengan konsumen, dan bisa melibatkan maupun tidak pihak

ketiga.

Dasar peraturan pajak atas transaksi E-Commerce yang berlaku di Indonesia yaitu:

1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak nomor SE-06/PJ/2015 tentang

Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Atas Transaksi E-Commerce.

2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak nomor SE-62/PJ2013 tentang Penegasan

Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak

Penghasilan Atas Pengjasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib

Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Online Marketplace

Marketplace adalah model bisnis dimana website yang bersangkutan tidak

hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja tetapi juga memfasilitasi

transaksi uang secara online untuk para pedagang online (Pangesti, 2017). Menurut SE-

06/PJ/2015, online marketplace adalah kegiatan menyediakan tempat untuk kegiatan

usaha yang berupa toko internet di mal internet sebagai tempat online marketplace

merchant menjual barang dan jasa. Berikut adalah contoh marketplace.

9

Menurut SE-06/PJ/2015, pihak yang terkait dalam online marketplace yaitu:

1. Mal internet, yaitu situs belanja berbasis internet yang didalamnya

terdapat beberapa toko internet yang dikelola oleh penyelenggara online

marketplace.

2. Toko internet, bagian dari dalam mal internet yang ditawarkan oleh

Penyelenggara online marketplace kepada online marketplace merchant

sebagai tempat usaha.

3. Pengelenggara online marketplace adalah pihak yang menjalankan

kegiatan usaha mal internet.

4. Online marketplace merchant yaitu pihak yang membuka dan

mengoprasikan toko internet untuk melakukan penjualan jasa dan barang

di toko internet melalui mal internet.

5. Pembeli yaitu pihak yang melakukan pembelian barang atau jasa dari

online marketplace merchant di toko internet melalui mal internet

III. METODE PENELITIAN Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data yang

mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu objektif, valid, dan reliabel

tentang suatu hal pada variabel tertentu (Sugiyono, 2017). Kemudian pula penelitian

ini termasuk kedalam penelitian kasual yang bertujuan untuk meneliti hubungan sebab-

akibat antar dua variabel ataupun lebih. Didalam penelitian kasual ini menjelaskan

pengaruh perubahan variasi nilai pada suatu variabel terhadap variasi nilai dalam satu

variabel atapun lebih yang disebabkan oleh perubahan nilai dalam variabel lain

(Silalahi:2012:33).

Populasi dan Prosedur Penentuan Sampel Populasi

Teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah purposive sampling.

Menurut Akdon dan Riduwan (2013:63) Purposive sampling adalah teknik

pengambilan sampel yang digunakan untuk jika peneliti mempunyai pertimbangan-

pertimbangan tertentu didalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel

berdasarkan kriteria atau tujuan tertentu (disengaja). Adapun kriteria dalam pemilihan

sampel penelitian ini yaitu:

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2. Menjalankan usaha minimal 1 (satu) tahun.

3. Memiliki omzet 1 (satu) tahun maksimal 4,8 Miliar.

Sampel yang diambil menggunakan rumus Wibisono, dengan alasan bahwa

populasi dalam penelitian ini tidak diketahui (Kuncoro dan Ridwan, 2013).

Dimana :

N = jumlah sampel

Za/2 = nilai dari tabel distribusi normal atas tingkat keyakinan 95% = 1,96.

10

= standar deviasi 25%

e = error (batas kesalahan = 5%)

Batas kesalahan atau margin of error dalam penelitian Warunk Upnormal

Dharmahusada ini adalah 5%, sehingga tingkat akurasinya sebesar 95%. Sampel yang

diambil untuk mengisi kuesioner online sejumlah 100 responden.

Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data primer adalah jenis data yang digunakan. Data primer

adalah kumpulan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang

dimana tidak melalui perantara. Data primer secara khusus dikumpulkan untuk

menjawab pertanyaan dari data yang sedang dilakukan penelitian. Sumber data

penelitisn ini diperoleh dari hasil angket atau kuesioner ke Wajib Pajak penjual online

marketplace yang berjualan melalui marketplace yang tentunya berhubungan dengan

pokok permasalahan dari penelitian.

Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan oleh penulis sebagai penelitian

yaitu melalui dengan cara memberikan angket atau kuesioner kepada responden. Yang

dimana pengumpulan data ini dilakukan dengan cara memberi pertanyaan kepada

responden untuk dijawab, pertanyaan disebar melalui google form atau internet.

Kuesioner ini ditujukan kepada para Wajib Pajak penjual online marketplace.

Jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner tertutup.

Kuesioner tertutup adalah metode kusioner yang menuliskan beberapa pilihan untuk

alternative jawabannya yang biasanya terdiri 2-5 kolom jawaban dan subjek hanya

akan memberi centang pada kolom jawaban yang digunakan (Danilo, 2019).

Untuk mengukur variable independen (pengetahuan pajak, sanksi pajak,

lingkungan dan kesadaran wajib pajak), dan variable dependen (kepatuhan wajib pajak

penjual online marketplace), maka dalam penelitian ini menggunakan kusioner dengan

metode skala likert. Untuk dapat mengetahui pendapat responden terhadap kuesioner

yang telah di isi maka digunakan metode skala likert dengan pemberian bobot seperti

berikut :

Sangat Tidak Setuju (STS) : 1

Tidak Setuju (TS) : 2

Netral (N) : 3

Setuju (S) : 4

Sangat Setuju (SS) : 5

Identifikasi Variabel

Variabel adalah suatu objek penelitian yang akan menjadi titik pperhatian dalam

suatu penelitian. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu:

1. Variabel bebas (Independen Variable), variabel ini adalah variabel yang akan

mempengaruhi variabel lainnya, variabel bebas ini biasa diberi symbol ‘X’.

variabel bebas yang digunakan didalam penelitian ini adalah pengetahuan peraturan

pajak, sanksi pajak, lingkungan dan kesadaran wajib pajak.

11

2. Variabel Terikat (Dependen Variable), variabel ini merupakan variabel yang

dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah

kepatuhan wajib pajak.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel penelitian yaitu atribut, sifat ataupun suatu nilai dari orang, objek atau

kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari lalu diittarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Berdasarkan hubungan antara

variabel dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Variabel bebas (Variabel Independen X)

Menurut Sugiyono (2016) variabel bebas merupakan variabel yang akan

mempengaruhi atau menyebabkan perubahannya maupun timbulnya dalam

variabel dependen. Variabel bebas (Independen) dalam penelitian ini adalah:

a. Pengetahuan Pajak (X₁)

Pengetahuan pajak adalah ilmu yang telah dimilki oleh wajib pajak

mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, lalu sudah memahami tentang NPWP

(Nomor Pokok Wajib Pajak), sanksi perpajakan, tarif pajak, PTKP

(Penghasilan Tidak Kena Pajak), lalu tahu bagaimana membayar dan

melaporkan pajak (Ilhamsyah, dkk, 2016).

b. Sanksi Pajak (X₂)

Sanksi perpajakan merupakan hukuman yang akan diterima oleh wajib

pajak jika wajib pajak melakukan pelanggaran peraturan perpajakan (Jayate

2017).

c. Lingkungan (X₃)

Kondisi suatu lingkungan yang mendukung kepatuhan wajib pajak seorang

wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

d. Kesadaran Pajak (X₄)

Kesadaran dimana mengetahui dan memahami, pajak yaitu masalah pajak

sehingga perpajakan adalah keadaan kesadaran untuk mengetahuo dan

memahami tentang pajak (Jotopurnomo dan Yenni, 2013).

2. Variabel Terikat (Variabel Dependen Y)

Menurut Sugiyono (2016) variabel terikat ini yaitu variabel yang dipengaruhi

yang berarti menjadi akibat karena variabel bebas. Variabel dalam penelitian adalah

kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce. Kepatuhan wajib pajak adalah sikap

wajib pajak yang berusaha untuk mematuhi segala peraturan perpajakan dengan tanpa

dipaksa (Subekti,2016).

Tabel 3. 1

Operasionalisasi Variabel

No. Variabel Definisi Variabel Skala Data

1. Pengetahuan

Pajak (X1)

Pengetahuan pajak adalah ilmu

yang telah dimilki oleh wajib pajak

mengenai hak dan kewajiban wajib

pajak, lalu sudah memahami

tentang NPWP (Nomor Pokok

Wajib Pajak), sanksi perpajakan,

Skala Likert

12

No. Variabel Definisi Variabel Skala Data

tarif pajak, PTKP (Penghasilan

Tidak Kena Pajak), lalu tahu

bagaimana membayar dan

melaporkan pajak (Ilhamsyah,

dkk, 2016).

2. Sanksi Pajak (X2) Sanksi perpajakan merupakan

hukuman yang akan diterima oleh

wajib pajak jika wajib pajak

melakukan pelanggaran peraturan

perpajakan (Jayate 2017).

Skala Likert

3. Lingkungan (X3) Kondisi suatu lingkungan yang

mendukung kepatuhan wajib pajak

seorang wajib pajak dalam

memenuhi kewajibannya.

Skala Likert

4. Kesadaran Wajib

Pajak (X4)

Kesadaran dimana mengetahui dan

memahami, pajak yaitu masalah

pajak sehingga perpajakan adalah

keadaan kesadaran untuk

mengetahuo dan memahami

tentang pajak (Jotopurnomo dan

Yenni, 2013).

Skala Likert

5. Kepatuhan Wajib

Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak adalah

sikap wajib pajak yang berusaha

untuk mematuhi segala peraturan

perpajakan dengan tanpa dipaksa

(Subekti,2016).

Skala Likert

Teknik Analisis

Uji Validitas adalah mengukur koefisien korelasi antara skor suatu pertanyataan

atau indikator yang di uji dengan skor total pada variabelnya. Untuk menentukan

apakah suatu item layak digunakan atau tidak dengan melakukan uji signifikan

koefisien korelasi pada taraf sigifikan 0,05 ( · = 5% ), yang artinya suatu item dianggap

valid jika berkolerasi signifikan terhadap skor total item (Vivi Herlina 2014:58).

Pengujian ini dengan melihat jika suatu model yang dikatakan valid dengan tingkat

siginifikan sebesar 0,05 atau corrected correlation > r-tabel maka pertanyaan

dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat kekonsistenan sebuah

kuesioner. Hal ini dilakukan agar kuesioner yang digunakan sebagai alat pengumpul

data benar-benar dapat dipercaya. Kuesioner akan dikatakan reliabel jika dapat

memebrikan hasil relative sama (ajeg) pada saat dilakukan pengukuran kembali pada

objek yang berlainan di waktu yang berbeda atau memberikan hasil yang tetap (Vivi

13

Herlina 2014:70). Pengambilan keputusan untuk uji realibilitas dilihat menggunakan

Cronbach alpha yang dimana jika variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai

Cronbach alpha > 0,6 (Vivi Herlina 2014:70).

Uji Asumsi Klasik

Menurut Priyatno (2012:143) model regresi linier dapat disebut sebagai model

yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi yang kemudian disebut

dengan asumsi klasik. Asumsi klasik yang harus terpenuhi dalam model regresi linier

yaitu residul terdistribusi normal, tidak adanya multikolinearitas, tidak adanya

heteroskedastisitas, dan tidak adanya autokolerasi pada model regresi. Harus

terpenuhinya asumsi klasik ditujukan untuk mempengaruhi model regresi dengan

estimasi yang tidak bisa dan pengujian dapat dipercaya. Apabila ada satu syarat saja

yang tidak terpenuhi maka hasil analisis regresi tidak dapat dikatakan bersifat BLUE

(Best Linier Unblased Estimator).

Untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian

memenuhi asumsi klasik, harus dilakukan uji asumsi klasik atas model persamaan

tersebut. Tujuannya untuk mengetahui keberartian hubungan antara variabel

independen dengan variabel dependen sehingga hasil analisis dapat diinterprestasikan

dengan lebih akurat, efisien, dan terbebas dari kelemahan-kelemahan yang terjadi

karena masih adanya gejala-gejala asumsi klasik.

Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini penulis menggunakan regresi linier berganda karena

penulis menganalisis pengaruh dari beberapa variabel independen terhadap satu

variabel dependen. Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel

dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak penjual online shopping, sedangkan variabel

independen terdiri dari : pengetahuan pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Lingkungan (X3),

Kesadaran Wajib Pajak (X4). Dengan persamaan yang dipergunakan dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak penjual online marketplace

α = Nilai Konstanta

β1 = Koefisien regresi Pengetahuan wajib pajak dalam kepatuhan pajak

β2 = Koefisien regresi Sanksi wajib pajak dalam kepatuhan pajak

β3 = Koefisien regresi Lingkungan pajak dalam kepatuhan pajak

β4 = Koefisien regresi Kesadaran wajib pajak dalam kepatuhan pajak

X1 = Pengetahuan pajak

X2 = Sanksi pajak

X3 = Lingkungan pajak

X4 = Kesadaran Pajak

e = Standart eror

14

Uji R2 (Koefisien Determinasi)

Menurut Ghozali (2013:97) koefisien determinasi (R 2 ), pada intinya

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 1 (satu) (0 ≤ R 2 ≤ 1).

Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel

bebas terhadap variabel terikat. Nilai R 2 yang kecil berarti kemampuan variabel

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. R 2 dikatakan

baik jika semakin mendekati 1. Jika R 2 sama dengan 1 berarti bahwa variabel

independen berpengaruh sempurna terhadap variabel dependen. Sedangkan jika R 2

sama dengan 0, maka tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel

dependen.

Uji Hipotesis

Pengujian Kelayakan Model (Uji F)

Menurut Ghozali (2013:98). “Uji F pada dasarnya menunjukan apakah semua

variabel independen atau bebas yang dimasukan delam model mempunyai pengaruh

secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat”.

Jika F hitung > F tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan

bahwa Pengetahuan pajak. Sanksi pajak, Lingkungan dan Kesadaran Wajib Pajak

secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atau dapat dikatakan

bahwa model regresi telah layak.

Jika F hitung < F tabel maka H0 diterima dan Ha ditolak. Jadi dapat disimpulkan

bahwa Pengetahuan pajak. Sanksi pajak, Lingkungan dan Kesadaran Wajib pajak

secara simultan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atau model

penelitian tidak layak.

Pengujian Hipotesis Penelitian (Uji T)

Menurut Ghozali (2013:98): “Uji statistik T pada dasarnya menunjukan

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam

menerangkan variasi variabel dependen”. Hipotesis nol (H0) yang akan diuji yaitu

apakah suatu parameter (bi) sama dengan nol, atau : H0 : bi = 0. Artinya bila variabel

independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Hipotesis alternatifnya (Ha) yaitu parameter suatu variabel yang tidak sama dengan nol,

atau: Ha : bi ≠ 0. Yang dimana artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang

signifikan terhadap variabel dependen.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1.2 Data Penelitian

Data hasil penelitian ini merupakan penjelasan atau uraian mengenai hasil

pengolahan data primer yang telah diisi oleh responden terpilih. Skala pengukuran

kuesioner ini menggunakan skala likert sebagai skala untuk mengetahui persepsi

responden terhadap variable.

15

Hasil Penyebaran Kuesioner

Penyebaran kuesioner ini dilakukan dengan cara menyebarkan link dan

menghubungi satu per satu responden melalui chat whatsapp/dm Instagram maupun

account line kemudian menanyakan soal kriteria yang ditentukan lalu memberikan link

yang sudah disediakan. Berikut gambaran hasil penyebaran kusioner

Tabel 4.1

Hasil Penyeberan Kuesioner Online

No. Keterangan Kuesioner Jumlah

1. Kuesioner yang disebar 150

2. Kuesioner yang direspon 139

3. Kuesioner yang digunakan sampel 103

4. Kuesioner yang tidak sesuai kriteria 36

Sumber : data primer (Diolah)

Kuesioner yang direspon sebanyak 139 , kuesioner yang digunakan sebagai

sampel sebanyak 103 dan kuesioner yang tidak sesuai kriteria dan tidak digunakan

sebagai sampel sebanyak 36. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak semua

kuesioner yang direspon dapat di jadikan sampel karena ada yang tidak sesuai dengan

kriteria yaitu, responden yang menjalankan usaha tidak lebih dari satu tahun dan tidak

mamiliki NPWP.

Uji Kualitas Data

a. Uji Valditas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu

kuesioner. Masing-masing butir pernyataan dalam variabel pengetahuan pajak,

sanksi pajak, lingkunga, dan kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak

pengusaha online marketplace dengan rumus df=n-2, yang dimana didalam uji ini

adalah untuk menguji coba suatu indikator kuesioner masing-masing variabel sah

untuk digunakan atau tidak dengan menggunakan data responden uji coba maka n

adalah jumlah data responden dan, nilai df adalah df=35-2 maka df=33. Butir

penyataan dikatakan valid jika angka koefisien korelasi yang diperoleh lebih besar

dari r tabel atau r tabel < r hitung maka nilai tersebut dinyatakan valid. Berdasarkan

nilai df sebesar 35, dengan tingkat siginifikansi 0,05 maka didapatkan r tabel

dengan angka 0.3338. Berikut adalah hasil uji validitas dari masing-masing

pernyataan:

Tabel 4.2

Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Pajak (X1)

Koefisien Korelasi r Tabel Keterangan

X1.1 0,733 0.3338 Valid

X1.2 0,574 0.3338 Valid

X1.3 0,839 0.3338 Valid

X1.4 0,682 0.3338 Valid

Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak (X2)

Koefisien Korelasi r Tabel Keterangan

X2.1 0,604 0.3338 Valid

X2.2 0,604 0.3338 Valid

16

Hasil Uji Validitas Variabel Lingkungan (X3)

Koefisien Korelasi r Tabel Keterangan

X3.1 0,377 0.3338 Valid

X3.2 0,439 0.3338 Valid

X3.3 0,422 0.3338 Valid

Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X4)

Koefisien Korelasi r Tabel Keterangan

X4.1 0,649 0.3338 Valid

X4.2 0,758 0.3338 Valid

X4.3 0,798 0.3338 Valid

Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Koefisien Korelasi r Tabel Keterangan

Y.1 0,799 0.3338 Valid

Y.2 0,873 0.3338 Valid

Y.3 0,883 0.3338 Valid

Y.4 0,895 0.3338 Valid

Y.5 0,838 0.3338 Valid

b. Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan uji reliabilitas terhadap variabel X dan Y hasilnya

menunjukkan bahwa semua variabel dinyatakan realiabel karena memiliki nilai

Cronbach’s alpha di atas 0.6.

c. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi, variabel

residual memiliki distribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada

tabel dibawah. Dari hasil pengujian dibawah, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200.

Yang mana nilai sig (0,200) > α (0,05). Hal ini menunjukan bahwa uji normalitas data

ini bersifat normal.

Tabel 4.3

Hasil Uji Normalitas

Sumber : Hasil diolah dengan menggunakan SPSS versi 22.0

17

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya

korelasi atau ketertarikan antar variabel. Berikut hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4.4

Hasil Uji Multikolinearitas

Sumber : Hasil diolah dengan menggunakan SPSS versi 22.0

Berdasarkan ttabel diatas hasil perhitungan nilai tolerance menunjukan

keseluruhannya lebih dari 0,1. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi

multikolinearitas antar variabel independen. Hasil perhitungan nilai Variance

Inflation Factor (VIF) juga menunjukan hal yang sama untuk masing-masing

variabel indepen yaitu Pengetahuan pajak (X1) 2.063, sanksi pajak (X2) 1,943,

lingkungan (X3) 1,784, dan kesadaran wajib pajak 2,192 yang dimana

semuanya bernilai dibawah 10. Dengan demikian dalam uji asumsi tidak

adanya multikolinearitas yang terpenuhi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke

pengamatan lainnya. Untuk melihat ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam

model regresi dapat dilihat dari pola yang berbentuk pada titik-titik yang ada

pada grafik scatterplot. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar

dibawah ini:

Gambar 4.1

Hasil Uji Heteroskedastisitas Sumber : Hasil diolah dengan menggunakan SPSS versi 22.0

18

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui bahwa ttitik-titikpada

grafik tidak membentuk pola yang jelas serta menyebar diatas dan dibawah

angka 0 pada sumbu Y. sehingga dapat disimpulkan bahwa model regressi yang

digunakan bebas atau tidak terjadi heterokesdastisitas.

d. Analisis Regresi Berganda

Persamaan Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui

pengaruh variable bebas (independen) terhadap variable terikat (dependen)

Tabel 4.5

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

B Std. Error Beta

1 (Constant) ,207 ,331 Pengetahuan Pajak (X1) ,618 ,099 ,554

Sanksi Pajak (X2) -,140 ,086 -,141

Lingkungan Pajak (X3) ,187 ,111 ,139

Kesadaran Wajib Pajak (X4) ,349 ,104 ,307

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber : Hasil diolah dengan menggunakan SPSS versi 26.0

Berdasarkan hasil output pada analisis uji persamaan regresi pada tabel

4.18 dapat dijelaskan persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e

Y = 0,207 + 0,618PP - 0,140SP + 0,187LP + 0,349KWP

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak penjual online marketplace

α = Nilai Konstanta β1 = Koefisien regresi Pengetahuan wajib pajak dalam kepatuhan pajak

β2 = Koefisien regresi Sanksi wajib pajak dalam kepatuhan pajak

β3 = Koefisien regresi Lingkungan pajak dalam kepatuhan pajak β4 = Koefisien regresi Kesadaran wajib pajak dalam kepatuhan pajak

X1 = Pengetahuan pajak

X2 = Sanksi pajak X3 = Lingkungan pajak

X4 = Kesadaran Pajak

e = Standart eror

Koefisien Determinasi R 2

koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya peranan

atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk 1 variabel bebas,

digunakan R Square, tetapi dalam penelitian ini terdapat 3 variabel bebas (lebih

dari satu), maka digunakan Adjusted R Square.

19

Tabel 4.6

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

1 ,790a ,625 ,609 ,473

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X4), Lingkungan Pajak (X3), Sanksi Pajak (X2), Pengetahuan Pajak (X1)

Sumber : Hasil diolah dengan menggunakan SPSS versi 26.0

Berdasarkan analisis pada tabel 4.19 diatas dapat diketahui nilai R

square (koefisiensi determinasi) sebesar 0,625 atau setara dengan 62,5%. Hal

ini dapat diartikan bahwa kepatuhan Wajib Pajak penjual online marketplace

dipengaruhi oleh pengetahuan pajak, sanksi pajak, lingkungan dan kesadaran

Wajib Pajak sebesar 62,5%. Sisanya sebesar 37,5% (100% - 62,5%)

dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Uji Hipotesis

a. Pengujian Kelayakan Model (Uji F)

Dalam penelitian ini uji F digunakan untuk menguji semua variabel

bebas berpengaruh secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap

variabel terikat dalam model regresi linear berganda. Jika hasilnya

berpengaruh, maka Ho diterima. Sedangkan jika hasil tidak berpengaruh maka

Ho ditolak. Hal ini bisa dikatakan :

Ho diterima jika F hitung > F tabel

Ho ditolak jika F hitung < F tabel

Tabel 4.7

Uji F

Sumber : Hasil diolah dengan menggunakan SPSS versi 22.0

Berdasakan tabel di atas F hitung sebesar 40,759 (α = 0,05 ; db regresi

= 4 : db residual = 99) adalah sebesar 2,46. Diperoleh F hitung > F tabel ,

40,759 > 2,46 atau nilai sig F (0,000) < α (0,05). Hal ini berarti Ho diterima dan

pengujian model terbukti signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

variabel bebas yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak, lingkungan dan

kesadaran wajib pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan

wajib pajak pengusaha online marketplace.

20

b. Pengujian Hipotesis Penelitian (Uji T)

Uji T digunakan untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel

bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Dapat juga dikatakan sebagai

berikut:

Jika T hitung > T tabel atau –T hitung < -T tabel, maka hasilnya

signifikan dan berarti H1 diterima.

Jika T hitung < T tabel atau –T hitung > -T tabel, maka hasilnya tidak

signifikan dan berarti H1 diitolak.

Tabel 4.8

Hasil Uji T

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) ,207 ,331 ,625 ,534

Pengetahuan Pajak ,618 ,099 ,554 6,233 ,000

Sanksi Pajak -,140 ,086 -,141 -1,638 ,105

Lingkungan ,187 ,111 ,139 1,681 ,096

Kesadaran Wajib Pajak 349 ,104 ,307 3,354 ,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil diolah dengan menggunakan SPSS versi 26.0

Dari hasil keseluruhan di atas dapat disimpulkan bahwa variabel yang

berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah variabel

Pengetahuan Pajak (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X4). Sedangkan Sanksi Pajak

(X2) dan Lingkungan (X3) tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak (Y).

Pembahasan Hasil Analisis Data

a. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penjual

Online Marketplace

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji T) yang telah dibahas

diatas menunjukkan bahwa variable Pengetahuan Pajak (X1) memiliki nilai t hitung

lebih besar dari tabel yaitu 6,233 > 1,984 dengan nilai signifikansi lebih besar dari

0,05 yaitu (0,000 < 0,05) yang berarti secara parsial penngetahuan pajak

berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak penjual

online marketplace. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat

pengetahuan pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak. Sesuai

dengan Theory of Planned Behavior Wajib Pajak akan mematuhi pajaknya jika

memiliki motivasi dari diri Wajib Pajak sendiri. Motivasi ini berupa pengetahuan

yang dimiliki oleh Wajib Pajak mengenai kewajiban dan hak sebagai Wajib Pajak.

Dengan mengetahuinya maka Wajib Pajak akan termotivasi untuk patuh terhadap

peraturan perpajakan.

21

Hasil penelitian ini mendukung dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan

oleh Rahayu (2017), dimana hasil penelitian menyatakan bahwa pengetahuan pajak

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hal ini juga menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan

terhadap kepatuhan wajib pajak, maka semakin banyak masyarakat dan khususnya

pengusaha online marketplace untuk membayar pajaknya, sehingga para wajib

pajak khususnya para pengusaha yang menjalankan usahanya di e-commerce

marketplace telah menjalankan kewajiban nya dalam mematuhi perpajakan.

b. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penjual Online

Marketplace

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji T) yang telah dibahas

diatas menunjukkan bahwa variable Sanksi Pajak (X2) memiliki nilai t tabel lebih

besar dari t hitung yaitu -1638 <1,984 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05

yang berarti secara parsial sanksi pajak tidak berpengaruh secara parsial dan

signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak penjual online marketplace. Hal ini

membuktikan bahwa tidak ada pengaruh memberikan sanksi yang berat dan tegas

kepada para Wajib Pajak untuk membayarkan pajak nya kepada negara.

Hasil penelitian ini tidak mendukung dari hasil penelitian sebelumnya yang

dilakukan oleh Nelsi (2017 dan Rahayu (2017), dimana hasil penelitian

menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

kepatuhan Wajib Pajak.

Wajib Pajak penjual online marketplace membuktikan bahwa para pelaku

pengusaha online ini sudah mematuhi wajib pajak nya, sehingga sanksi pajak tidak

berpengaruh dalam suatu kepatuhan. Hal ini bisa terjadi kemungkinan besar

dikarenakan pihak pemberi sanksi yang tidak tegas dalam menegaskan sanksi nya,

sehingga para pengusaha yang menjalankan usaha di online marketplace lebih

mematuhi wajib pajak dikarenakan kesadaran dan pengetahuan tentang perpajakan.

c. Pengaruh Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penjual Online

Marketplace

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji T) yang telah dibahas

diatas menunjukkan bahwa variable Lingkungan (X3) memiliki nilai t tabel lebih

besar dari t hitung yaitu 1,681 <1,984 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05

yang berarti secara parsial sanksi pajak tidak berpengaruh secara parsial dan

signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak penjual online marketplace. Hal ini

menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh lingkungan dalam melaksanakan

kewajiban sebagai wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara.

Hasil penelitian ini tidak mendukung dari hasil penelitian sebelumnya yang

dilakukan oleh Atik Sulistyo (2019), dimana hasil penelitian menyatakan bahwa

Lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Wajib Pajak penjual online marketplace membuktikan bahwa para pelaku

pengusaha online ini sudah mematuhi wajib pajak nya, dan para pengusaha yang

menjalankan usaha nya di online marketplace tidak berinteraksi secara langsung

dengan pengusaha online marketplace lainnya, sehingga Lingkungan tidak

berpengaruh dalam Kepatuhan Wajib Pajak pelaku bisnis online marketplace, beda

22

hal nya dengan para pengusaha yang mempunyai usaha konvensi dan berinteraksi

secara langsung dengan pembeli dan pengusaha lain disekitar, sehingga

Lingkungan kemungkinan besar akan berpengaruh dalam Kepatuhan Wajib Pajak

pelaku bisnis tersebut.

d. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penjual

Online Marketplace

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji T) yang telah dibahas

diatas menunjukkan bahwa variable Kesadaran Wajib Pajak (X4) memiliki nilai t

hitung lebih besar dari tabel yaitu 3,354 > 1,984 dengan nilai signifikansi lebih

besar dari 0,05 yang berarti secara parsial Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh

secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak penjual online

marketplace. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat Kesadaran Wajib

Pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak sadar

akan hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, maka akan membuat wajib

pajak tersebut patuh. Sehingga masyarakat dan khususnya pengusaha pengguna e-

commerce patuh dalam membayar pajak kepada negara.

Hasil penelitian ini mendukung dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan

oleh Nelsi (2017) dan Rahayu (2017), dimana hasil penelitian menyatakan bahwa

Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan

Wajib Pajak.

Kesadaran mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak pengusaha online marketplace

dalam perpajakan, karena kesadaran yang sebenarnya adalah dari dalam diri

sendiri, ketika wajib pajak menyadari akan kewajiban nya untuk membayar pajak,

maka wajib pajak akan melaksanakan nya tanpa suatu paksaan.

e. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Lingkungan dan Kesadaran

Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penjual Online Marketplace

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dibahas diatas menunjukan bahwa

secara simultan terdapat pengaruh antara Pengetahuan Pajak (X1), Sanksi Pajak

(X2), Lingkungan (X3), Kesadaran Wajib Pajak (X4) terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Penjual Online Marketplace (Y). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis

secara simultan (uji F) yang dilakukan menunjukan bahwa nilai F hitung lebih besar

dari F tabel yaitu 40,759 > 2,46 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu

0,000 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan jika pengetahuan pajak, sanksi

pajak, lingkungan, kesadaran wajib pajak dilakukan secara bersama-sama maka

akan memiliki pengaruh terhadap tingak kepatuhan Wajib Pajak penjual Online

Marketplace yang lebih baik.

Hal ini menunjukkan bahwa pengguna bisnis e-commerce yaitu online

marketplace telah memahami pengetahuan peraturan perpajakan dan sanksi yang

ada, tentunya juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal dan kesadaran

masing-masing para wajib pajak/individu. Dengan adanya pengaruh yang

signifikan tentang pengetahuan pajak, masyarakat khususnya pengusaha online

marketplace menjadi lebih patuh terhadap kewajiban yang dilakukan dalam

melaksanakan pajak nya untuk Negara. Hasil penelitian ini mendukung penelitian

dari Nelsi (2017) dan Rahayu (2017) dimana hasil penelitian menyatakan bahwa

23

pengetahuan pajak, sanksi pajak, lingkungan dan kesadaran wajib pajak

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. pengetahuan pajak, masyarakat khususnya

pengusaha online marketplace menjadi lebih patuh terhadap kewajiban yang

dilakukan dalam melaksanakan pajak nya untuk Negara.

V. KESIMPULAN Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak,

sanksi pajak, lingkungan dan kesadaran wajib pajak terhaadap kepatuhan wajib pajak

pengguna e-commerce. Responden dalam penelitian ini berjumlah 103 responden.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan

pajak, Sanksi pajak, Lingkungan, dan Kesadaran wajib pajakterhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Pengguna E-commerce (Studi Kasus Pada Pengusaha Online

Marketplace) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Lingkungan dan Kesadaran Wajib pajak

berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara bersama-sama

keempat variabel tersebut mempengaruhi. Maka secara parsial dapat disimpulkan

bahwa :

1. Pengetahuan Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak. Artinya semakin tinggi pengetahuan mengenai perpajakan oleh wajib

pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya.

2. Sanksi Pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil nilai koefisien menunjukan negative. Artinya sanski dan kepatuhan wajib

pajak tidak berbanding lurus. Hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi tidak

berpengaruh secara signifikan parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Lingkungan tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

hasil nilai koefisien regresi menunjukkan positif, artinya lingkungan dan

kepatuhan wajib pajak berbanding lurus. Jika pembangunan di lingkungan

tersebut ditingkatkan maka wajib pajak akan semakin patuh untuk memenuhi

kewajibannya. Hasil penelitian menunjukan bahwa lingkungan tidak

berpengaruh secara signifikan parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini

disebabkan karena tidak adanya bukti infrastruktur di daerah wajib pajak dan

kurang adanya interaksi anta wajib pajak dalam suatu lingkungan.

4. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak. Artinya semakin tinggi kesadaran mengenai perpajakan oleh wajib

pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Anita Aprilia, E. S. (2014). Penanganan dan pengawasan perpajakan dalam rangka

intensifikasi di bidang e-commerce. Jurnal ekonomi, 2.

Ariesta, R.P. dan Latifah, L. 02 Oktober 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Sanksi

Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi,

24

Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama

Semarang.

Arimbhi, P. dan Susanto, I. dan Ghany, S.K. 2019. Proses Bisnis Dan Aspek

Pemungutan Pajak Atas Transaksi E-Commerce Dalam Era Revolusi Industri

4.0.

Arisandy, N. 01 Maret 2017. Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak

dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan

kegiatan bisnis online di Pekanbaru.

CNN Indonesia. 2019. Asosiasi Sebut Aturan Pajak e-Commerce Ada Tiga Masalah.

Diakses 30 Maret 2020 dari:https://www.cnnindonesia.com/teknologi/2019

0409212600-185-384753/asosiasi-sebut-aturan-pajak-e-commerce-ada-tiga-

masalah.

Danilo, F. 2019. Pengertian Kuesioner Menurut Para Ahli. Diakses 25 April 2020 dari:

https://btrbooks.com/pengertian-kuesioner-menurut-para-ahli/

Dr. Todd Grande. (17 Oktober 2015). Creating and Interpreting Normal Q-Q Plots in

SPSS. Diakses 1 Juni 2020 dari https://www.youtube.com/watch?v=tdbLShf2b

Lk&feature =youtu.be

Ermawati, N. dan Afifi, Z. 2018. Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel

pemoderasi.

Ilhamsyah, R. dan Endang, M.G.W. dan Dewantara, R.Y. 2016. Pengaruh Pemahaman

Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib

Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang).

Internet World Stats. 2020. Internet Users Distribution in the World. Diakses 3 April

2020 dari : https://www.internetworldstats.com/stats.htm

Jayani, D.H. 2019. 10 E-Commerce dengan Pengunjung Terbesar Kuartal III-2019.

Diakses 30 Maret 2020 dari : https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/

10/22/inilah-10-e-commerce-dengan-pengunjung-terbesar.

Jayani, D.H. 2019 . Tokopedia, E-Commerce dengan Nilai Transaksi Terbesar. Nilai

Transaksi Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee 2014-2023. Diakses 30 Maret

2020 dari: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/15/2014-2023-

nilai-transaksi-tokopedia-terbesar-dibandingkan-e-commerce-lainnya.

Jayani, D.H. 2019. Tren Pengguna E-commerce Terus Bertumbuh. Diakses 30 Maret

2020 dari : https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/10/tren-

pengguna-e-commerce-2017-2023

Jing, C. (2015). Taxation of E-commerce in China: applying US experience. Kamil,

N.I. 2015. The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and

Tax Authorities Services on the Tax Complience: (Survey on the Individual

Taxpayer at Jabodetabek & Bandung).

Kusuma, H. 2018. Diluncurkan Jokowi, Pajak UMKM 0,5% Berlaku 1 Juli 2018.

Diakses dari : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4078243/

diluncurkan-jokowi-pajak-umkm-05-berlaku-1-juli-2018

25

Konsumen. Diakses 14 April 2020 dari: http://bbs.binus.ac.id/international-marketing/

2017/07/teori-yang-biasa-digunakan-untuk-mengukur-perilaku-konsumen-

theory-of-planned-behaviour/

Matondang, A.W.S dan Artina, N. 2018. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran

Perpajakan Dan Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama

Palembang Seberang Ulu Periode 2013-2017.

Mintje, M.S. 01 Maret 2016. Pengaruh sikap, kesadaran dan pengetahuan terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

Muniriyanto, buyung. 2015. Menelusur pajak atas transaksi e-commerce (diakses dari

www.pajak.go.id)

Muqarrabin, A.M. 2017. Teori yang biasa Digunakan Untuk Mengukur Perilaku

Ningsih, A.S. (01 Juni 2019). Pengaruh pemahaman peraturan pajak, tarif pajak,

lingkungan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

pengguna e-commerce.

Nugroho, E. (2018). Buku Prinsip- Prinsip Menyusun Kuesioner. Malang: UB Press.

Pangesti, R.D. 2017. Menguak Permasalahan Perpajakan E-Commerce Di Indonesia.

Dan Solusi Pemecahannya.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/Pmk.03/2012 Tentang

Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria

Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran

Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 Tentang

Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib

Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak

Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib

Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Rahayu, N. 01 April 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak,

Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Resmi, S. 2019. Buku Teori dan Kasus Perpajakan. Edisi 11 Buku 1. Jakarta: Salemba

Empat.

Sahid Raharjo. (19 Maret 2017). Uji t dan Uji F dalam Analisis Regresi Berganda

dengan SPSS Lengkap. Diakses 1 Juni 2020 dari: https://www.youtube.com

/watch?v=7OYkRGcAK1o&feature=youtu.be

Sahid Raharjo. (23 November 2018). Cara Memasukan Data Kuesioner Skala Likert di

SPSS Lengkap. Diakses 1 Juni 2020 dari :https://www.youtube.com/watch?v

=UJh8boc_z4c&feature=youtu.be

Sekaran dan Bougie. (2016). Buku research methods for business a skill-building

approach 7th edition. United Kingdom: Wiley.

Seni, N.N.A.S. dan Ratnadi, N.M.D. 2017. Theory of Planned Behavior Untuk

Memprediksi Niat Berinvestasi.

Setiawan, S. 2018. Taxation and fiscal policy perspective E-commerce: the case of

Indonesia.

26

Setyowati, D. 2018 . Shopee Catatkan Transaksi Rp 59,4 Triliun Pada Semester I-2018.

Diakses 30 Maret 2020 dari : https://katadata.co.id/berita/2018/09/03/shopee-

catatkan-transaksi-rp-594-triliun-pada-semester-i-2018

Setyowati, D. 2019. Transaksi Bukalapak Naik Tiga Kali Lipat Selama 2018. Diakses

30 Maret 2020 dari : https://katadata.co.id/berita/2019/01/10/transaksi-

bukalapak-naik-tiga-kali-lipat-selama-2018

Setyowati, D. 2019. Transaksi Tokopedia Naik Empat Kali Lipat Selama 2018. Diakses

30 Maret 2020 dari : https://katadata.co.id/berita/2019/01/07/transaksi-

tokopedia-naik-empat-kali-lipat-selama-2018

Sitorus, R.R. dan Kopong. Y. 2017. Pengaruh E-Commerce Terhadap Jumlah Pajak

Yang Disetor Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening.

Statista. 2016. Transaksi E-commerce Indonesia Naik 500% dalam 5 Tahun. Diakses

30 Maret 2020 dari :https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/16/

transaksi-e-commerce-indonesia-naik-500-dalam-5-tahun.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan

Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi e-commerce.

Surat Edaran SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak

Penghasilan atas Transaksi e-commerce.

Suyanto dan Trisnawati, E. 1 Juni 2016. The influence of tax awareness toward tax

compliance of entrepreneurial taxpayer and celengan padjeg program as a

moderating variable.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara

Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Yapar, B.K. Bayrakdar, S. Yapar, M. (2015). The role of taxation problems on the

development of E-commerce.

We Are Social. Global Internet Use Accelerates. 30 Januari 2019. Diakses 30 Maret

2020 dari : https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-

use-accelerates.