UNIVERSITAS INDONESIA PENGARUH INSENTIF TERHADAP RETENSI TENAGA KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN (DTPK) PROVINSI PAPUA TAHUN 2011 TESIS IRMA FITRIYANA HERMAN NPM : 0906592312 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK JANUARI, 2012 Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
UNIVERSITAS INDONESIA
PENGARUH INSENTIF TERHADAP RETENSI TENAGA KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL,
PERBATASAN, DAN KEPULAUAN (DTPK) PROVINSI PAPUA TAHUN 2011
TESIS
IRMA FITRIYANA HERMAN NPM : 0906592312
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
DEPOK JANUARI, 2012
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
UNIVERSITAS INDONESIA
PENGARUH INSENTIF TERHADAP RETENSI TENAGA KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL,
PERBATASAN DAN KEPULAUAN (DTPK) PROVINSI PAPUA TAHUN 2011
TESIS
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT
IRMA FITRIYANA HERMAN NPM : 0906592312
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
KEKHUSUSAN EKONOMI KESEHATAN
DEPOK JANUARI 2012
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
(Irma Fitriyana Herman)
RIWAYAT HIDUP
Nama : Irma Fitriyana Herman Tempat/Tanggal lahir : Tangerang, 29 September 1980 Alamat : Komp. Griya Kencana II Blok FF 22 Ciledug Tangerang Status keluarga : Menikah Riwayat Pendidikan : 1. SD Citeureup II, lulus tahun 1992 2. SMPN I Cibinong, lulus tahun 1995 3. SMU 3 Sukabumi, lulus tahun 1998 4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, lulus 2003
Riwayat Pekerjaan : 1. Des 2003 - Des 2004 Toyota Motor Manufacturing Indonesia 2. Januari - Desember 2006 Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan 3. 2007 - sekarang Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan
SDM Kesehatan
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
iv
KATA PENGANTAR
Puji syukur yang tiada habisnya kepada Allah SWT yang selalu
membukakan pintu rahmatnya dan memberikan kemudahan pada setiap
kesulitan, sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengaruh
Insentif terhadap Retensi Tenaga Kesehatan di Daerah Tertinggal,
Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) Provinsi Papua tahun 2011”
Terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Dra. Dumilah Ayuningtyas,
MARS yang dengan penuh kesabaran membimbing dan memacu semangat
penulis dalam penyusunan tesis ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih
kepada :
1. Seluruh pengajar Program Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat yang telah
memberikan tambahan ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga
memperkaya penulis dalam menyelesaikan tesis ini
2. Kepada suamiku tercinta, Heri Susanto, SH yang selalu memberikan
dukungan moril dan materil sehingga penulis bisa menyelesaikan studi di
Pascasarjana FKM UI
3. Terima kasih kepada orang tuaku tersayang Hj. Siti Fatimahtul Hujroh dan
H.Momo Herman yang tidak pernah berhenti memberikan cinta dan
dukungan kepada penulis, Kakanda Indah Indriawati Herman, SKM, Reni
Mulyani Herman, SKM, serta adik-adikku tersayang Nurul Nurjanah Herman,
SE dan Hari Rayadi Herman, S.Psi yang telah memberikan doa dan dukungan
selama mengikuti pendidikan.
4. Tesis ini terutama penulis persembahkan untuk ananda Muhammad Raffalino
Ramadhan dan Rainaldo Achmad Susanto, semoga memacu semangat kalian
untuk mencapai puncak dengan segala rintangan dan hambatannya, jangan
pernah menyerah.
5. Teman-teman di Sub Bidang Distribusi SDM Kesehatan Pusrengun SDMK
yang telah mendukung dan membantu penulis selama masa pendidikan
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
v
6. Teman-teman peminatan Ekonomi Kesehatan angkatan 2009 yang selalu
menyemangati penulis
7. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini
yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga
segala kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan tesis ini
sehingga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.
Depok, 17 Januari 2012
Penulis
Irma Fitriyana Herman
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
vii
PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT EKONOMI KESEHATAN Tesis, Januari 2012 Irma Fitriyana Herman, NPM 0906592312 Pengaruh Insentif terhadap Retensi Tenaga Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) Provinsi Papua tahun 2011
ABSTRAK
Maldistribusi tenaga kesehatan terutama di Daerah Tertinggal, Perbatasan
dan Kepulauan (DTPK) menjadi perhatian dunia karena keengganan tenaga
kesehatan untuk tinggal dan bekerja di DTPK. World Health Organization
(WHO) merekomendasikan retensi tenaga kesehatan sebagai salah satu upaya
untuk meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan di DTPK. Di dalam
manajemen sumber daya manusia, retensi merupakan output pemeliharan sumber
daya manusia (SDM), artinya bagaimana mempertahankan SDM yang kompeten
untuk tetap bekerja dalam periode waktu yang maksimum. Salah satu cara yang
dipakai untuk meretensi SDM adalah dengan pemberian insentif, baik berupa
material maupun non material.
Penelitian ini dilakukan pada program penugasan khusus tenaga
kesehatan di DTPK yang dilaksanakan pada bulan September 2011 di Kabupaten
Keerom, Kabupaten Sarmi dan Kota Jayapura Provinsi Papua. Dalam penelitian
ini data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam terhadap berbagai informan
yang kompeten yaitu dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten
dan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian
Kesehatan. Data sekunder menggunakan data hasil pemetaan tenaga kesehatan
yang dilakukan oleh Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan,
Kementerian Kesehatan tahun 2010.
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
viii
Hasil penelitian menunjukan bahwa insentif bukan merupakan faktor
utama yang mempengaruhi retensi tenaga kesehatan penugasan khusus di DTPK.
Faktor kebijakan pemerintah lebih menentukan retensi tenaga kesehatan di
DTPK. Pemerintah belum memiliki kebijakan khusus tentang retensi tenaga
kesehatan. Untuk memenuhi ketersediaan tenaga kesehatan khususnya di DTPK,
pemerintah menggunakan strategi mutasi dan rotasi serta menyelenggarakan
program-program yang sifatnya temporarly dan tidak sustainable seperti
pengadaan tenaga kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT), Penugasan Khusus, dan
tenaga kesehatan kontrak atau honorer. Oleh karena itu pemerintah perlu
melakukan kajian-kajian tentang kebijakan retensi tenaga kesehatan.
Daftar bacaan : 23 ( 1986-2010)
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
ix
PUBLIC HEALTH PROGRAM
HEALTH ECONOMIC
Thesis, January 2012
Irma Fitriyana Herman, NPM. 0906592312
Influence of Incentives on the Retention of Health Workers in Rural, Border, and Islands area (DTPK) in Province of Papua in 2011
ABSTRACK
Maldistribusi of health workers especially in the Rural, Border and
Islands area (DTPK) became the world's attention due to the reluctance of health
workers to live and work in DTPK. World Health Organization (WHO)
recommends retention of health workers as part of efforts to increase the
availability of health workers in DTPK. In the human resource management,
retention is the output of human resources (HR) maintenance, which is how to
maintain competent human resources to keep working within a maximum period
of time. One way used to retaining HR is by providing incentives, either material
or non material.
The research was conducted on a special assignment program of health
workers in DTPK held on September 2011 in Keerom District, Sarmi District and
Jayapura city, province of Papua. In this study the data used consists of primary
data and secondary data. Primary data obtained by conducting interviews
conducted with a range of competent informants of the Provincial Health Office,
District Health Office and Center for Health Human Resources Planning and
Utilization of Ministry of Health. Secondary data using mapping data from health
workers conducted by the Center for Health Human Resource Planning and
Utilization, Ministry of Health in 2010 Republic of Indonesia.
The results showed that the incentive is not a major factor influencing the
retention of health workers on special assignment in DTPK. Factors determining
government policy over retention of health workers in DTPK. Governments do
not yet have specific policies regarding the retention of health personnel.
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
x
To meet the availability of health workers especially in DTPK, the government
uses mutation and rotation strategies and organizing programs that are temporarly
and not sustainable as the procurement of non-permanent employee health
workers (PTT), Special Assignment, and health workers or temporary
contracts.Therefore, governments need to do studies of health personnel retention
policies.
Reference: 31 (1986-2010)
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................. i HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS...................................... ii LEMBAR PENGESAHAN........................................................................ iii KATA PENGANTAR................................................................................. iv LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ................ vi ABSTRAK................................................................................................... vii DAFTAR ISI................................................................................................ vi DAFTAR TABEL........................................................................................ xiii DAFTAR GAMBAR................................................................................... xiv BAB I PENDAHULUAN.................................................................. 1
1.1. Latar Belakang................................................................... 1 1.2. Rumusan Masalah.............................................................. 11 1.3. Pertanyaan Penelitian......................................................... 12 1.4. Tujuan Penelitian................................................................ 12 1.5.Manfaat Penelitian.............................................................. 13 1.6. Ruang Lingkup Penelitian................................................. 14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................ 15 2.1. Program Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Diploma III di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, dan Pulau-pulau Terluar (DTPK)............................................ 15 2.2. Fungsi Pemeliharaan Sumber Daya Manusia................... 16 2.3. Pengertian Retensi............................................................. 17 2.4. Konpensasi........................................................................ 20 2.5. Insentif.............................................................................. 22 BAB III KERANGKA KONSEP DAN DEFENISI OPERASIONAL.... 26 3.1. Konsep Pemikiran............................................................. 26 3.2. Kerangka Konsep.............................................................. 27 3.3. Definisi Operasional ......................................................... 39 BAB IV METODOLOGI PENELITIAN ......................................... 33 4.1. Desain Penelitian .............................................................. 33 4.2. Waktu dan Lokasi Penelitian ............................................ 33 4.3. Informan ........................................................................... 33 4.4. Jenis dan Sumber Data ..................................................... 34 4.5. Manajemen Data ............................................................... 35 4.6. Analisis Data .................................................................... 36
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
xii
BAB V HASIL PENELITIAN ........................................................ 38 5.1. Keadaan Umum Wilayah Provinsi Papua ....................... 38 5.1.1. Keadaan Umum Kabupaten Keerom ............................ 39 5.1.2. Keadaan Umum Kabupaten Sarmi ............................... 40 5.1.3. Keadaan Umum Kota Jayapura .................................... 41 5.2. Pelaksanaan Penelitian ..................................................... 43 5.3. Hasil Penelitian ................................................................ 44 BAB VI PEMBAHASAN .................................................................... 58 6.1. Insentif Material ............................................................... 58 6.2. Insentif Non Material ....................................................... 63 6.3. Retensi Tenaga Kesehatan ............................................... 66 6.4. Ketersediaan Tenaga Kesehatan ....................................... 70 BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN ............................................ 75
Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan hendaknya mengacu pada prinsip-
prinsip sebagai berikut (Ayuningtyas & Setiadi, 2003) :
1. Kejelasan bentuk insentif
Bentuk insentif yang ditawarkan harus jelas dan tegas. Bila insentifnya
berupa uang, berapa jumlahnya, dan kapan diberikan. Bila berbentuk
fasilitas seperti rumah, berapa ukurannya, bagaimana kondisi dan
perlengkapannya. Karena itu sistem insentif harus dibuat dalam bentuk
peraturan tertulis yang disertai standar dan penjelasannya (Peraturan
Daerah)
2. Kejelasan Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran insentif harus jelas, ntuk apa insentif tersebut
ditawarkan. Siapa yang berhak mendapat insentif tersebut, dan apa kriteria
untuk mendapatkannya. Ketidakjelasan tujuan dan sasaran akan mudah
menimbulkan konflik.
3. Prinsip Keadilan bagi mereka untuk membuka praktek pribadi.
Pemberian insentif harus mempertimbangkan rasa keadilan, jangan sampai
terjadi kesan diskriminatif. Misalnya insentif bagi tenaga kesehatan yang
bekerja di perkotaan disamakan dengan mereka yang bekerja di pedesaan
atau di tempat lain yang tidak memungkinkan. Adil disini berarti konsisten
dalam menetapkan aturan. Jangan sampai ada kebijaksanaan khusus,
apapun alasannya, yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Prinsip Kompensasi
Kompensasi mengandung makna penggantian terhadap sesuatu yang telah
diberikan atau terhadap kehilangan/kerugian yang dialami seseorang.
Sebagai contoh suatu daerah yang penduduknya miskin menjadi kurang
diminati dokter/spesialis/bidan karena mereka tidak dapat membuka
praktek pribadinya. Insentif berupa sejumlah uang yang kurang lebih setara
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
24
Universitas Indonesia
dengan penghasilan yang mungkin didapat dari praktek pribadinya akan
dapat menarik minat tenaga kesehatan tersebut.
5. Prinsip Penghargaan
Insentif diberikan sebagai bentuk terima kasih atau penghargaan atas
sesuatu yang dilakukan seseorang atau kesediaan seseorang melakukam
sesuatu. Perbedaannya dengan rinsip kompensasi adalah pada filosofi dan
tujuannya. Meskipun bentuk insentifnya dapat sama, kompensasi lebih
merupakan semacam ganti rugi, sementara prinsip penghargaan lebih
bersifat apresiasi.
Suatu insentif akan dirasakan sebagai penghargaan bila insentif tersebut
harus diberikan pada mereka yang berhak menerimanya. Untuk itu perlu
ditetapkan suatu syarat/kondisi/estándar yang harus dicapai tenaga
kesehatan agar berhak mendapat insentif.
6. Prinsip Keterbukaan
Pemberian insentif harus bersifat terbuka, transparan. Masyarakat, tenaga
kesehatan, maupun pihak lain yang berkepentingan harus mengetahuinya.
Pemberian insentif yang diam-diam hanya akan menggagalkan tujuan
pemberian insentif.
7. Prinsip Kejelasan Skala Waktu
Pemberian insentif sangat terkait dengan waktu, baik waktu pemberiannya
maupun frekuensinya. Bila insentif diberikan pada tenaga kesehatan
bertujuan agar mau bekerja pada daerah atau fasilitas tertentu, maka harus
jelas kapan insentif tersebut dapat diterima, dan untuk berapa lama insentif
diberikan. Apakah hanya sekali pada waktu mereka datang? Atau setiap
bulan? Atau selama mereka berada disana. Sebagai contoh, insentif berupa
kendaraan yang diberikan pada dokter yang mau bekerja di Puskesmas
Tertinggal harus jelas apakah kendaraan tersebut boleh dipakai bila dokter
tersebut pindah ke tempat lain. Pengertian waktu disini dapat juga
merupakan suatu syarat/kondisi. Misalnya berapa lama seorang tenaga
kesehatan harus bertugas pada tempat tertentu.
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
25
Universitas Indonesia
2.5.2. Berbagai Alternatif Bentuk Insentif
Insentif yang diberikan dapat berupa material dan atau non material.
Pemilihan bentuk insentif didasarkan pada karakteristik daerah dan kemampuan
Pemerintah Daerah. Bentuk insentif yang dipilih dapat berupa bentuk tunggal
atau kombinasi dari contoh berikut. (Ayuningtyas & Setiadi, 2003)
1. Material
Beberapa insentif berbentuk material yang diminati tenaga kesehatan :
• Uang : Tunjangan bulanan, asuransi jiwa, tunjangan cuti • Perumahan : Rumah dinas, atau disediakan rumah kontrak • Kendaraan : Roda dua, roda empat, kendaraan dinas,
kendaraan openal • Fasilitas komunikasi : Telepon, internet • Fasilitas hiburan : Televisi, VCD
2. Non Material
Beberapa bentuk insentif non-material yang paling diminati oleh tenaga
kesehatan (1) Peluang pendidikan lanjutan atas biaya pemerintah (2) Peluang
mengikuti Diklat (3) Peluang mendapatkan kenaikan pangkat istimewa (untuk
PNS) (4) Peluang untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri atau pegawai tetap
(5) Peluang peningkatan karir
3. Kombinasi
Insentif diberikan dalam bentuk kombinasi antara material dan non
material. Bentuk ini merupakan yang paling sering digunakan. Meskipun
pada umumnya insentif diberikan pada perorangan, namun pada situasi
tertentu insentif dapat diberikan pada kelompok atau organisasi.
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
26
Universitas Indonesia
BAB III
KERANGKA KONSEP DAN DEFENISI OPERASIONAL
3.1. Konsep Pemikiran
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah modifikasi dari konsep strategi retensi oleh Dieleman dan Harnmeijer (2006) dan konsep insentif oleh Ayuningtyas dan Setiadi (2003). Dalam teori strategi retensi, ada beberapa komponen penting yang mempengaruhi retensi tenaga kesehatan yaitu :
1. Level Makro : Sistem Kesehatan, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya 2. Level Mikro : Fasilitas kesehatan, tempat kerja, dan lain sebagainya 3. Karakteristik individu : umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya
Gambar 1. Konsep Analisis Retensi Tenaga Kesehatan
Sumber : Dieleman dan Harnmeijer (2006)
Faktor‐faktor yang mempengaruhi Retensi
Makro‐ Sistem Kesehatan Nasional • Kebijakan Pemerintah • Alokasi sumber daya Mikro‐ Fasilitas kesehatan • Tempat kerja • Pendidikan dan Pelatihan
• Kesempatan pengembangan karir
Karakteristik Individu • Umur • Jenis kelamin • Status perkawinan
Outcome • Berkurangnya tingkat
ketidakhadiran • Meningkatnya
kepuasan kerja • Meningkatnya
motivasi kerja • Meningkatnya
keinginan untuk tetap tinggal di loksi penugasan
Dampak terhadap Yankes
• Berkurangnya turnover tenaga kesehatan
• Berkurangnya waktu tunggu
• Meningkatnya ketersediaan tenaga kesehatan
Contoh pemberian intervensi
Makro‐ Sistem Kesehatan Nasional : Misalnya : perencanaan dan pemberdayaan tenaga kesehatan, non finansial incentive Mikro‐ Fasilitas kesehatan Misalnya ; memperbaiki tempat kerja, menyediakan insentif finansial dan non finansial Karakteristik individu tenaga kesehatan : Misalnya: memperbaiki kondisi tempat tinggal, menjamin keamanan
Faktor Yang Mempengaruhi Retensi Intervensi
Output : Retensi Tenaga Kesehatan
Dampak ; Meningkatnya
Ketersediaan Tenaga
Lingkungan sosial, politik dan ekonomi :Kemiskinan, AIDS, konflik politik, kesempatan kerja global
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
27
Universitas Indonesia
Insentif yang diberikan dapat berupa material dan atau non material.
Pemilihan bentuk insentif didasarkan pada karakteristik daerah dan kemampuan
Pemerintah Daerah. Bentuk insentif yang dipilih dapat berupa bentuk tunggal
atau kombinasi dari contoh berikut. (Ayuningtyas & Setiadi, 2003)
1. Material
2. Non Material
3. Kombinasi
3.2. Kerangka Konsep
Berdasarkan konsep pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian
ini menggunakan kerangka konsep sebagai berikut :
Makro • Sistem Kesehatan Nasional
• Kebijakan Pemerintah Mikro • Fasilitas kesehatan • Pendidikan dan Pelatihan
• Kesempata n pengembangan karir
Karakteristik Individu • Umur • Jenis kelamin • Status perkawinan
• Ketersediaan tenaga kesehatan
Pemberian Insentif
Material
• Insentif dari Pemerintah Pusat
• Insentif dari Pemerintah Daerah
• Insentif dari Puskesmas
• Rumah dinas • Kendaraan dinas • Penghasilan lainnya
Non Material
• Kesempatan diangkat sebagai CPNS Daerah
• Kesempatan mengikuti Diklat
Faktor Yang Mempengaruhi Retensi Intervensi
Output : Retensi Tenaga Kesehatan
Dampak terhadap Ketersediaan tenaga
kesehatan
• Keinginan untuk tetap tinggal di lokasi penugasan
Area penelitian
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
28
Universitas Indonesia
Penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh insentif baik material maupun
non material, terhadap retensi tenaga kesehatan pada penugasan khusus DTPK.
Retensi tenaga kesehatan selain dipengaruhi oleh insentif, juga dipengaruhi oleh
faktor lainnya yaitu oleh faktor Makro, faktor Mikro, dan Faktor Karakteristik
Individual Tenaga Kesehatan
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
29
Universitas Indonesia
3.3. Definisi Operasional
Defenisi openal adalah seperti tercantum pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.1. Defenisi Openal
NO VARIABEL DEFINISI OPENAL CARA UKUR ALAT UKUR INFORMAN
1 Gaji & insentif
dari pemerintah
pusat
Kompensasi atau imbalan
atas kinerja yang diterima
yang berasal dari
pemerintah pusat
Wawancara mendalam,
telaah dokumen
Pedoman wawancara
dan alat perekam
Kementerian Kesehatan,
Dinkes propinsi,
Kabupaten, Tenaga
Kesehatan pada penugasan
khusus, Tenaga kesehatan
PNS
2 Gaji & insentif
dari Pemerintah
Daerah/dinkes
propinsi/kabupaten
Kompensasi atau imbalan
atas kinerja yang diterima
yang berasal dari
Pemerintah Daerah, dinkes
propinsi/kabupaten
Wawancara mendalam,
telaah dokumen
Pedoman wawancara
dan alat perekam
Dinkes Kabupaten, Tenaga
Kesehatan pada penugasan
khusus, Tenaga kesehatan
PNS
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
30
Universitas Indonesia
3 Gaji & insentif
dari Puskesmas
Kompensasi atau imbalan
atas kinerja yang diterima
yang berasal dari
Puskesmas tempat bekerja
Wawancara mendalam,
telaah dokumen
Pedoman wawancara
dan alat perekam
Kepala Puskesmas,
Tenaga Kesehatan pada
penugasan khusus, Tenaga
kesehatan PNS
4 Rumah dinas fasilitas yang disediakan
untuk tempat tinggal
tenaga kesehatan selama
bertugas di lokasi
penugasan yang diberikan
oleh pemda secara cuma-
cuma
Wawancara mendalam,
telaah dokumen
Pedoman wawancara
dan alat perekam
Kepala Puskesmas, Dinkes
Kabupaten, Tenaga
Kesehatan pada penugasan
khusus, Tenaga kesehatan
PNS
5 Kendaraan dinas alat transportasi yang
diberikan selama bertugas
di lokasi penugasan yang
diberikan oleh Pemda
secara cuma-cuma
Wawancara mendalam,
telaah dokumen
Pedoman wawancara
dan alat perekam
Kepala Puskesmas, Dinkes
Kabupaten, Tenaga
Kesehatan pada penugasan
khusus, Tenaga kesehatan
PNS
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
31
Universitas Indonesia
6 Penghasilan
lainnya
Materi yang diperoleh
selain dari insentif dan gaji
di lokasi penugasan
Wawancara mendalam,
telaah dokumen
Pedoman wawancara
dan alat perekam
Kepala Puskesmas, Dinkes
Kabupaten, Tenaga
Kesehatan pada penugasan
khusus, Tenaga kesehatan
PNS
7 Kesempatan
diangkat sebagai
Calon Pegawai
Negeri Sipil
Daerah
Adanya kemungkinan
untuk diangkat sebagai
PNS Daerah
Wawancara mendalam,
telaah dokumen
Pedoman wawancara
dan alat perekam
Kementerian Kesehatan,
Dinkes Propinsi Papua,
Dinkes Kabupaten, Tenaga
Kesehatan pada penugasan
khusus
8 Kesempatan
mengikuti Diklat
Adanya kemungkinan
untuk menambah ilmu
pengetahuan baru melalui
pendidikan dan pelatihan
Wawancara mendalam,
telaah dokumen
Pedoman wawancara
dan alat perekam
Kementerian Kesehatan,
Dinkes Propinsi, Dinkes
Kabupaten, Tenaga
Kesehatan pada penugasan
khusus, Tenaga kesehatan
PNS
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
32
Universitas Indonesia
9 Retensi Tenaga
Kesehatan
Keinginan untuk tetap
bekerja di lokasi penugasan
bertambah
Wawancara mendalam,
telaah dokumen
Pedoman wawancara
dan alat perekam
Kepala Puskesmas,
Tenaga Kesehatan pada
penugasan khusus, Tenaga
kesehatan PNS
10 ketersediaan
tenaga kesehatan
Tercukupinya ketersediaan
tenaga kesehatan sesuai
kebutuhan wilayah
Wawancara mendalam,
telaah dokumen
Pedoman wawancara
dan alat perekam,
Permenkes nomor 81
tentang standar
pelayanan minimal
Puskesmas
Kepala Puskesmas,
Tenaga Kesehatan pada
penugasan khusus, Tenaga
kesehatan PNS, pasien
puskesmas
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
33
Universitas Indonesia
BAB IV
METODOLOGI PENELITIAN
4.1. Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain
studi kasus. Data primer dilakukan dengan wawancara mendalam, data sekunder
dilakukan dengan cara studi literatur karena bermaksud untuk menggali lebih
mendalam mengenai pengaruh insentif tenaga kesehatan pada program
penugasan khusus DTPK dengan variabel yang akan terus berkembang samapi
tidak ditemukan lagi informasi baru.
4.2. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2011 di Kabupaten
Keerom, Kabupaten Sarmi dan Kota Jayapura Propinsi Papua. Ketiga
kabupaten/kota tersebut merupakan daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan
(DTPK) yang menjadi lokasi penugasan khusus di propinsi Papua yang memiliki
jarak tempuh terdekat dari ibukota Jayapura, hal inilah yang alasan bagi peneliti
untuk mengambil lokasi penelitian.
4.3. Informan
Pada penelitian kualitatif, yang paling penting adalah bagaimana
menentukan informan kunci (Key informan) atau situasi sosial yang sarat
informasi sesuai dengan focus penelitian. Untuk memilih sampel ini, prinsip yang
digunakan adalah :
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
34
Universitas Indonesia
1. Prinsip Kesesuaian (Appropriateness)
Informan yang dipilih adalah pejabat dan staf teknis di instsitusi yang
bertanggung jawab terhadap pemberian insentif terhadap tenaga kesehatan di
DTPK. Teknik snowball sampling juga digunakan untuk memperluas
deskripsi informasi dan melacak variasi informasi yang mungkin ada.
2. Kecukupan (adequacy)
Data yang diperoleh dari informan dapat menggambarkan tentang pengaruh
insentif terhadap retensi tenaga kesehatan di DTPK. Untuk menggali
informasi dari informan-informan tersebut, serta untuk bervariasinya
informasi yang diperoleh, maka teknik pengambilan data yang lazim
digunakan untuk penelitian kualitatif ini adalah dengan wawancara
mendalam (in depth interview) dan telaah dokumen.
Informan-informan penelitian ini antara lain :
1. Tenaga kesehatan yang terdaftar sebagai tenaga kesehatan pada
penugasan khusus di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan
(DTPK) di Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi dan Kota Jayapura
propinsi Papua
2. Para pejabat terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan ( Pusat
Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan)
3. Para pejabat terkait di lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Papua
4. Para Pejabat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom dan
Sarmi dan Kota Jayapura.
5. Kepala Puskesmas lokasi penempatan di Kabupaten Keerom, Sarmi dan
Kota Jayapura
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
35
Universitas Indonesia
4.4. Jenis dan Sumber Data
1. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan tenaga kesehatan yang
mengikuti program penugasan khusus di DTPK di kabupaten Keerom,
Kabupaten Sarmi dan Kota Jayapura, dengan para pejabat di lingkungan
Kementerian Kesehatan dan para pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan
Propinsi, Kabupaten dan Kota.
2. Data Sekunder dikumpulkan dengan menelaah dokumen untuk mendapatkan
data tenaga kesehatan pada penugasan khusus dan kebijakan-kebijakan
pemberian insentif.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara,
pedoman telaah dokumen, catatan-catatan dan alat perekam.
4.5. Manajemen data
Dalam pengelolaan data yang dikumpulkan, penelitian menggunakan bantuan
komputer. Data yang telah dikumpulkan baik dari alat perekam amupun dokumen
kemudian dilakukan reduksi (data reduction) dengan membuat transkrip. Setelah
itu, hasil dari reduksi data tersebut diorganisasikan ke dalam bentuk matriks (data
display) (Bungin, 2007)
Untuk menjamin keabsahan hasil penelitian, maka penelitian ini harus memenuhi
standar kredibilitas dan transferabilitas denga kriteria sebagai berikut :
1. Standar Kredibilitas
Standar Kredibilitas identik dengan validasi internal dalam penelitian
kualitatif. Standar kredibilitas merupakan standar bahwa penelitian ini betul-
betul dipercaya sesuai dengan fakta di lapangan. Upaya-upaya yang
dilakukan :
a. Melakukan triangulasi, yaitu triangulasi metode dengan melakukan
triangulasi metode wawancara mendalam dan metode telaah dokumen,
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
36
Universitas Indonesia
triangulasi sumber data dengan membandingkan antar informan, serta
triangulasi pengumpul data dengan melibatkan peneliti lain.
b. Melibatkan teman sejawat (yang tidak ikut dalam penelitian) untuk
berdiskusi, memberikan masukan, bahkan kritik mulai awal kegiatan
penelitian sampai tersusunnya hasil penelitian.
c. Melakukan analisis atau kajian kasus negatif (jika ada) sebagai
pembanding hasil penelitian
d. Melacak kesesuaian dan kelengkapan hasil analisis data (Bungin, 2007)
2. Standar Transferabilitas
Standar transferabilitas merupakan modifikasi dari validasi eksternal dalam
penelitian kuantitatif. Penelitian ini dikatakan memiliki transferabilitas yan
tinggi bila pembaca laporan penelitian ini memperoleh gambaran dan
pemahaman yang jelas tentang konteks dan fokus penelitian.
4.6. Analisis Data
Setelah semua data terkumpul dan diolah, maka tahap selanjutnya adalah
analisis data. Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dengan
menggunakan teknik analisis isi (Content analysis). Analisis ini dimulai dengan
menemukan simbol-simbol yang dipakai dalam komunikasi dari data yang telah
berbentuk matriks sesuai dengan variabel yang diteliti, kemudian
mengklasifikasikan dengan variabel dan kemudian dilakukan analisis
(Bungin,2007).
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
37
Universitas Indonesia
DUMMY TABLE
NO PERTANYAAN INFORMAN 1 INFORMAN
2
INFORMAN
3
INFORMAN
4
INFORMAN 5
INFORMAN 6
INFORMAN 7
INFORMAN 8
INFORMAN 9
INFORMAN 10
INFORMAN 11
INFORMAN 12
Kementerian Kesehatan
Dinkes Propinsi Papua
Dinkes Kabupaten Sarmi
Dinkes Kabupaten Keerom
Dinkes Kota Jayapura
Ka. PKM Arso Timur, Kab Keerom
Ka.PKM Waris, Kab Keerom
Ka.PKM Skouw, Koya Jayapura
Tenaga kesehatan PKM Arso Timur, Kab. Keerom
Tenaga kesehatan PKM Waris, Kab. Keerom
Tenaga kesehatan PKM Sarmi, Kab. Sarmi
Tenaga kesehatan PKM Skouw, Kota Jayapura
1 Gaji & insentif dari pemerintah pusat
2 Gaji & insentif dari
Pemerintah Daerah/dinkes propinsi/kabupaten
3 Gaji & insentif dari Puskesmas
4 Rumah dinas 5 Kendaraan dinas 6 Penghasilan lainnya 7 Kesempatan diangkat
sebagai CPNSD
8 Kesempatan mengikuti Diklat
9 Insentif non material lainnya
10 Meningkatnya keinginan untuk tetap tinggal di lokasi penugasan
11 Meningkatnya ketersediaan tenaga kesehatan
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
38
Universitas Indonesia
BAB V
HASIL PENELITIAN
5.1. Keadaan Umum Wilayah Propinsi Papua
Papua merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia. Sebelum tahun
2004, hanya ada satu propinsi di pulau ini yaitu propinsi Papua, tapi kemudian
dilakukan pemekaran, wilayah timur tetap dengan nama propinsi Papua dan
sebelah barat diberi nama Propinsi Papua Barat.
Luas wilayah propinsi Papua adalah 309.934,4 km2 terbagi atas 2 kota
dan 27 Kabupaten dengan jumlah penduduk berdasarkan data survey BPS tahun
2010 yaitu 2.851.999 jiwa, artinya hanya 1% dari total jumlah penduduk
Indonesia. Secara topografi, wilayah Papua terdiri atas rawa-rawa, pegunungan,
pantai dan hutan, sehingga ekologi penduduknya dibagi atas empat zona yaitu
zona ekologi pantai, zona ekologi rawa, zona ekologi kaki gunung dan zona
ekologi gunung tinggi.
Topografi Papua ini melatarbelakangi perbedaan etnis di Papua, yaitu
sebanyak 250 etnis yang menempati keempat zona ekologi tersebut. Akibat
Topografinya pula yang menyebabkan 75% penduduk Papua tinggal di daerah
terpencil dan tertinggal. Terdapat 100 etnis pendatang non Papua yang
menempati pusat-pusat kota. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (HDI)
tahun 2006, Papua adalah yang terendah, cakupan penduduk melek huruf hanya
75%, rata-rata mengenyam pendidikan hanya 6,2 tahun.
Berikut ini adalah kabupaten/kota yang diberi bantuan tenaga kesehatan
melalui penugasan khusus di wilayah Papua :
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
39
Universitas Indonesia
Tabel 5.1 : Distribusi tenaga kesehatan pada penugasan khusus propinsi Papua
tahun 2011
KABUPATEN PUSKESMAS KRITERIA
Keerom 1. Arso Timur Terpencil
2. Senggi Perbatasan
3. Waris Perbatasan
Sarmi 1. Sarmi Pulau terluar
2. Betaf Terpencil
Jayapura 1. Skouw Perbatasan
2. Koya Barat Terpencil
Boven Digul 1. Waropko Perbatasan
2. Yani Ruma Perbatasan
Supiori 1. Supiori Pulau terluar
2. Sombrundi Pulau terluar
Pegunungan Bintang 1. Iwur Perbatasan
2. Batom Perbatasan
Sumber : Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, 2011
5.1.1. Keadaan Umum Kabupaten Keerom
Kabupaten Keerom memiliki luas wilayah 8.300 Km2 dengan jumlah
penduduk pada tahun 2007 sebanyak 46.015 jiwa. Wilayahnya berbatasan dengan
negara Papua New Guinea di sebelah timur, Kota Jayapura di sebelah utara,
Kabupaten Pegunungan Bintang di sebelah selatan, dan Kabupaten Jayapura di
sebelah barat.
Kabupaten Keerom terbagi atas 7 distrik, dengan Waris sebagai
Ibukotanya, tetapi pada kenyataannya pusat kota dan pemerintahan berada di
distrik Arso. Hal ini dikarena akses jalan dan infrastruktur ke waris masih minim.
Membutuhkan waktu 4 jam perjalanan dengan kendaraan double gardan untuk
menuju ke Waris dari distrik Arso.
Jumlah tenaga kesehatan yang melakukan penugasan khusus di kabupaten
Keerom sebanyak 18 orang dengan rincian
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
40
Universitas Indonesia
Tabel 5.2 Distribusi Tenaga kesehatan pada penugasan khusus Kab. Keerom
tahun 2011
PUSKESMAS TENAGA KESEHATAN JUMLAH
Arso Timur Perawat 2 orang
Tenaga Gizi 1 orang
Tenaga Kesling 1 orang
Waris Perawat 2 orang
Tenaga Gizi 1 orang
Tenaga Kesling 1 orang
Tenaga Farmasi 1 orang
Senggi Perawat 2 orang
Tenaga Gizi 1 orang
Tenaga Kesling 1 orang
Ubrub Perawat 3 orang
Analis Kesehatan 2 orang
TOTAL KEEROM 18 orang
Sumber : Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, 2011
5.1.2. Keadaan Umum Kabupaten Sarmi
Kabupaten Sarmi dibentuk berdasarkan UU no. 26 tahun 2002 tentang
pembentukan bersama kabupaten di propinsi Papua. Sebelum terjadi pemekaran,
kabupaten Sarmi masuk wilayah Kabupaten Jayapura. dengan luas wilayah
35.587 km2, terbagi menjadi 10 kecamatan dengan Sarmi sebagai ibukota
kabupaten. Wilayahnya sendiri berbatasan dengan Samudera Pasifik di sebelah
utara, kabupaten Tolikara di sebelah selatan, Kabupaten Puncak Jaya dan
Kabupaten Waropen di sebelah barat, dan kabupaten Jayapura di sebelah timur.
Sebagian besar penduduk Sarmi menggantungkan kebutuhan hidup mereka pada
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
41
Universitas Indonesia
alam. Sagu sebagai makanan pokok penduduk tumbuh subur di hampir semua
wilayah kabupaten ini.
Sebelum berdiri sendiri, Sarmi tidak memiliki akses jalan darat. Satu-
satunya akses menuju Sarmi adalah melalui laut yang memakan waktu 2-3 hari.
Saat ini akses jalan darat sudah ada walaupun hanya berupa jalan karang, jalan
aspal masih terbatas,sehingga memakan waktu hingga 12 jam perjalanan menuju
Sarmi dari Ibukota propinsi Jayapura.
Karena keterpencilannya dan sulitnya akses menuju Sarmi, menyebabkan
kabupaten ini mengalami kelangkaan tenaga kesehatan. Kabupaten ini belum
memiliki rumah sakit, sehingga tidak bisa mengakses pelayanan medik
spesialistis. Hal ini menyebabkan tingginya ketergantungan masyarakat pada
pelayanan Puskesmas. Puskesmas Sarmi merupakan sarana pelayanan kesehatan
terbesar di kabupaten ini dan memberikan layanan rawat inap. Oleh sebab itu,
kebutuhan akan perawat cukup tinggi, sehingga bantuan tenaga kesehatan
penugasan khusus sebanyak 6 orang di puskesmas ini dirasa masih kurang.
Tabel 5.3: Distribusi tenaga kesehatan pada penugasan khusus Kab. Sarmi tahun
2011
PUSKESMAS TENAGA KESEHATAN JUMLAH
Sarmi Perawat 6 orang
Betaf Perawat 4 orang
Tenaga Kesling 1 orang
TOTAL SARMI 11 orang
5.1.3. Keadaan umum Kota Jayapura
Kota Jayapura adalah ibukota propinsi Papua. Secara geografis wilayah
Kota Jayapura terletak di bagian Utara Provinsi Papua, berbatasan langsung
dengan Samudera Pasific di bagian Utara, Kabupaten Jayapura di bagian Narat,
Kabupaten Keerom di bagian selatan dan berbatasan dengan negara Papua New
Guinea di bagian Timur.
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
42
Universitas Indonesia
Secara topografi daerah Kota Jayapura cukup bervariasi, mulai dari
dataran hingga landai dan pegunungan dan bukit-bukit 700 meter di atas
permukaan air laut. Kota Jayapura dengan luas wilayah 940 km2 terdapat kurang
lebih 30% tidak layak huni, karena terdiri dari perbukitan yang terjal, rawa-rawa
dan hutan di lindung dengan kemiringan, 40% bersifat konservasi dan hutan
lindung.
Luas wilayah Kota Jayapura 940 KM² atau 94.000 ha atau 0,23% dari luas
seluruh daerah Provinsi Papua yang terdiri dari 4 (empat) Distrik yaitu Distrik
Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura dan Muara Tami yang terdiri dari 11
Kampung (dulu Desa) dan 20 Kelurahan. Sebagian lahan di Kota Jayapura adalah
merupakan hutan yaitu seluas 4.967 ha.
Jumlah penduduk Kota Jayapura pada tahun 2005 sebanyak 218.027 jiwa
dengan laju pertumbuhan 4,10 % per tahun. Dari segi kesehatan, keadaan kota
Jayapura cukup baik, bahkan dalam hal ketersediaan tenaga kesehatan sudah
tercukupi. Penempatan tenaga kesehatan penugasan khusus di wilayah ini
dikarenakan adanya distrik yang berbatasan langsung dengan negara tetangga
yaitu Papua New Guinea.
Tabel 5.4 : Distribusi tenaga kesehatan pada penugasan khusus Kota Jayapura
tahun 2011
PUSKESMAS TENAGA KESEHATAN JUMLAH
Koya Barat Perawat 1 orang
Skouw Perawat 4 orang
Tenaga Kesling 1 orang
Tenaga Gizi 1 orang
TOTAL JAYAPURA 7 orang
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
43
Universitas Indonesia
5.2. Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus - November 2011 dengan metode
kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu data primer dan
data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan
informan terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dengan telaah dokumen-
dokumen yang berhubungan dengan penelitian.
Dalam penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan-keterbatasan antara lain :
1. Pada saat peneliti ke lapangan, baru saja terjadi penetapan pimpinan daerah
(Bupati) terpilih, sehingga terjadi banyak perombakan staf, hal ini
menyebabkan banyaknya pimpinan-pinpinan baru di instansi-instansi
Pemerintah Daerah, mulai dari dinas sampai dengan ke puskesmas, sehingga
banyak pejabat yang menjadi informan peneliti, belum terlalu menguasai
substansi, terutama belum terlalu memahami mengenai penugasan khusus.
2. Pada saat penelitian ini berlangsung, para tenaga kesehatan pada penugasan
khusus sedang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian
Kesehatan di Jayapura, sehingga peneliti kesulitan untuk menemui tenaga
kesehatan di Puskesmas, para tenaga kesehatan masih berada di domisili
masing-masing di Jayapura. Peneliti hanya berhasil menemui tenaga
kesehatan yang berasal dari luar Jayapura, sehingga mereka langsung
kembali ke rumah dinas yang berada di sekitar Puskesmas.
3. Pendeknya jam kerja di Puskesmas yaitu dari jam 8-12, sehingga peneliti
kesulitan untuk melakukan wawancara mendalam dengan para informan di
Puskesmas karena keterbatasan waktu.
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
44
Universitas Indonesia
5.3. Hasil Penelitian
5.3.1. Karakteristik Informan
Kabupaten/Kota yang menjadi objek penelitian ini adalah Kabupaten Keerom,
kabupaten Sarmi dan Kota Jayapura. Informan dalam penelitian ini terdiri dari
para tenaga kesehatan penugasan khusus, Tenaga kesehatan PNS di Puskesmas,
para pejabat di Puskesmas, terkait serta para pejabat di lingkungan Dinkes
Kab/Kota/Propinsi.
Tabel 5.5 : Informan di Lokasi penelitian
KABUPATEN/KOTA LOKASI PENELITIAN INFORMAN
KEEROM Dinkes Kabupaten Keerom 1 orang Pejabat Dinkes
Kabupaten Keerom
Puskesmas Arso Timur 1 orang tenaga kesehatan
penugasan khusus dan 1
orang Kepala Puskesmas
Puskesmas Waris Kepala Puskesmas Waris
SARMI Dinkes Kabupaten Sarmi 2 orang pejabat Dinkes
Kabupaten Sarmi
Puskesmas Sarmi 1 orang tenaga kesehatan
penugasan khusus
JAYAPURA Dinas Kesehatan 1 orang Pejabat Dinkes
Kota Jayapura
Puskesmas Skouw 1 orang tenaga kesehatan
penugasan khusus dan
Kepala Puskesmas
Skouw
Lama wawancara bervariasi antara 15-40 menit dengan frekuensi wawancara
sebanyak 1-2 kali. Karakteristik informan bervariasi meliputi umur, jenis
kelamin, pendidikan, dan lama bekerja. Umur informan bervariasi antara 20-55
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
45
Universitas Indonesia
tahun, 6 informan berjenis kelamin perempuan dan 7 informan berjenis kelamin
laki-laki. Pendidikan informan terakhir yaitu S2 sebanyak 8 orang, S1 sebanyak 2
orang dan pendidikan DIII sebanyak 3 orang. Karena baru saja terjadi penetapan
pimpinan daerah terpilih, maka terjadi perombakan di kalangan pejabat di
lingkungan dinas kesehatan, sehingga informan baru beberapa bulan menduduki
jabatannya, seperti tertera pada tabel berikut :
Tabel 5.6 : Karakteristik informan NO INFORMAN UMUR
(tahun)
JENIS
KELAM IN
PENDIDIKAN LAMA
BEKERJA
(bulan)
1 Pusrengun 54 L S2 8
2 Dinkes Prop. Papua 52 L S2 3
3 Dinkes Kab. Sarmi 45 P S2 24
4 Dinkes Kab. Keerom 45 P S2 3
5 Dinkes Kota Jayapura 36 L S2 48
6 PKM Arso Timur (1) 42 P S2 3
7 PKM Waris 47 L S1 3
8 PKM Skouw (1) 53 L S2 25
9 PKM Arso Timur (2) 22 P DIII 30
10 PKM Sarmi (2) 24 P DIII 18
12 PKM Skouw (2) 23 L DIII 18
5.3.2. Insentif dari Pemerintah Pusat
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1235/Menkes/SK/XII/2007 tentang
Pemberian Insentif bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Melaksanakan
Penugasan Khusus ditegaskan bahwa besaran insentif yang diterima oleh tenaga
kesehatan penugasan khusus sebesar Rp. 2.500.000,-
Hampir semua informan mengeluhkan keterlambatan insentif yang
diterima dari pemerintah pusat, dalam hal ini adalah kementerian kesehatan.
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
46
Universitas Indonesia
Untuk propinsi Papua, insentif dikirimkan oleh Kementerian Kesehatan melalui
Dinas Kesehatan Propinsi, baru kemudian bendahara Dinas Kesehatan Propinsi
Papua mengirimkan ke para tenaga kesehatan.
Berikut kutipannya;
”sudah hampir 4 bulan ini tenaga kesehatan belum terima gaji, bendahara
melaporkan gaji sudah masuk ke bendahara dinkes propinsi, tapi bendahara
belum terima daftar nominatifnya, jadi dia bingung uang ini untuk siapa saja”
(informan 2)
”insentif itu kan untuk memotivasi tenaga kesehatan, lah kalau insentifnya sering
terlambat tenaga kesehatannya jadi berkurang disiplinnya. Mereka mau atang ke
puskesmas pakai apa kalau mereka tidak punya uang” (informan8)
”kami libatkan mereka di openal supaya mereka bisa mencukupi kebutuhan
Apoteker Assisten Apoteker kesmas Sanitarian Tenaga Gizi Analis
Kes Total tenaga
kesehatan UBRUB 16 0 1 0 0 0 0 0 0 17
SENGGI 12 0 4 0 3 0 2 1 0 22
WARIS 12 0 3 0 3 1 1 1 0 21
ARSO KOTA 24 1 8 0 4 0 3 1 0 41
ARSO VIII 16 0 8 0 7 0 3 1 0 35
ARSO TIMUR 14 0 6 0 3 0 2 0 0 25
ARSO III 18 0 9 0 7 0 2 1 0 37
TOWE HITAM 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
56
Universitas Indonesia
Kabupaten Keerom mendapatkan bantuan tenaga kesehatan penugasan
khusus sebanyak 24 tenaga kesehatan dari berbagai jenis tenaga, yang terbanyak
adalah tenaga perawat untuk ditempatkan di puskesmas Waris, Arso Timur,
Senggi dan Ubrub. Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas Arso Timur pada
tahun 2010 sebanyak 25 tenaga kesehatan dimana 4 orang diantaranya adalah
tenaga kesehatan penugasan khusus. Keempat orang tersebut pada tahun 2011
kembali melaksanakan penugasan khusus di Puskesmas Arso Timur. Jadi total
tenaga kesehatan penugasan khusus di Puskesmas Arso Timur tahun 2011
sebanyak 4 orang.
Pola Ketenagaan minimal di Puskesmas untuk Puskesmas DTPK adalah
sebanyak 25 tenaga kesehatan, artinya dengan adanya tenaga kesehatan
penugasan khusus, Puskesmas tersebut terpenuhi standar ketenagaannya.
Apabila Puskesmas Arso Timur tidak diberi bantuan tenaga kesehatan penugasan
khusus, maka puskesmas tersebut mengalami kekurangan tenaga kesehatan.
Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas Waris pada tahun 2010 sebanyak
21 orang, masih kurang dari standar ketenagaan. Pada tahun 2011, Puskesmas ini
mendapat bantuan tenaga kesehatan penugasan khusus sebanyak 5 orang,
sehingga jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas ini menjadi 26 tenaga kesehatan.
5.3.11.3. Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sarmi
Data pemetaan tenaga kesehatan Kabupaten Sarmi tahun 2010 (tabel 5.10)
menunjukkan masih sedikitnya ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten
Sarmi. Perawat di Puskesmas Sarmi sebanyak 9 orang, dimana 6 orang
diantaranya adalah tenaga kesehatan penugasan khusus. Begitu pula dengan
Puskesmas Betaf, jumlah perawat hanya 5 orang dimana empat orang diantaranya
adalah tenaga kesehatan penugasan khusus. Jumlah perawat minimal bagi
Puskesmas perawatan adalah 10 tenaga, sehingga Puskesmas Sarmi dengan
tambahan tenaga penugasan khusus tetap mengalami kekurangan tenaga.
Puskesmas Sarmi masih kekurangan tenaga farmasi, sanitarian, gizi dan analis
kesehatan, padahal tenaga-tenaga ini harus ada minimal satu tenaga untuk
maksimalisasi pelayanan kesehatan.
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
57
Universitas Indonesia
Tabel 5.10. Data Ketersediaan Tenaga Kesehatan Kab. Sarmi tahun 2010
PKM PERAWAT PERAWAT GIGI BIDAN FARMASI &
APOTEKER ASISTEN
APOTEKER KESMAS SANITARIAN TENAGA GIZI
ANALIS KES
TOTAL TENAGA
KESEHATAN
BETAF 5 0 4 0 0 0 1 1 0 10
BONGGO 11 0 4 0 0 0 3 1 0 19
SAMANANTE 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5
SARMI 9 0 5 0 0 0 0 0 0 14
Bagaiserwar 2 0 4 0 0 0 1 1 0 6
ARBAIS 7 0 7 0 0 0 0 0 0 14
Sumber: Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Pemetaan Tenaga Kesehatan Tahun 2010. Dilihat dari data tersebut, sangat terlihat bahwa Puskesmas Sarmi memerlukan
bantuan tenaga kesehatan baik dari penugasan khusus maupun dari program
pemerintah lainnya sehingga masyarakat Sarmi bisa menikmati pelayanan
kesehatan.
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
58
Universitas Indonesia
BAB VI
PEMBAHASAN
Program penugasan khusus merupakan program nasional yang bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat
terpencil, tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, daerah yang tidak
diminati, daerah rawan bencana dan daerah bermasalah kesehatan. Lokasi
penugasan khusus yaitu di sarana pelayanan kesehatan, dalam hal ini yaitu
Puskesmas.
Puskesmas merupakan garda terdepan yang melaksanakan pelayanan
kesehatan masyarakat secara komprehensif meliputi preventif, kurstif, promotif,
dab rehabilitatif. Menurut PB IDI, 85% pengobatan bisa diselesaikan di
Puskesmas dan hanya 15% saja yang perlu di rujuk ke rumah sakit. Oleh sebab
itu, Puskesmas perlu didukung dengan tenaga kesehatan yang mencukupi jumlah
dan jenisnya dengan kompetensi yang sesuai dengan standar.
Bagi Puskesmas di wilayah biasa, ketersediaan tenaga kesehatan bukan
masalah besar, karena secara jenis dan jumlah, bisa tercukupi karena wilayah
Puskesmas biasa bisa memproduksi tenaga kesehatan sendiri. Masalah
ketersediaan tenaga kesehatan terjadi pada wilayah-wilayah daerah terpencil,
sangat terpencil, tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, daerah yang
tidak diminati, daerah rawan bencana. Perlu diberikan insentif untuk memotivasi
tenaga kesehatan agar mau bekerja dan tinggal di daerah-daerah tersebut diatas.
Berikut ini adalah gambaran insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan pada
penugasan khusus.
6.1. Insentif Material
Insentif material merupakan insentif yang diterima tenaga kesehatan penugasan
khusus berupa nominal dan berbentuk fisik seperti uang, rumah dinas, kendaraan
dinas, dan lain sebagainya.
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
59
Universitas Indonesia
6.1.1. Insentif dari Pemerintah Pusat
Tenaga kesehatan yang mengikuti penugasan khusus di Puskesmas
memperoleh insentif dan transport perjalanan ke daerah penugasan. Hal ini
tertuang pada pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1231/Menkes/PER/XI/2007 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia
Kesehatan yang berbunyi :
”Hak SDMK yang melaksanakan penugasan khusus, mendapatkan :
(1) Biaya perjalanan dari propinsi domisili terakhir untuk keberangkatan ke
lokasi penugasan (pulang-pergi)
(2) Insentif dari pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam perjanjian kerja
(3) Uang makan/orang/bulan”.
Tetapi pada kenyataannya, pemerintah pusat tidak menganggarkan uang
makan seperti yang tercantum pada point 3 pasal 6 tersebut. Pemerintah Pusat
hanya menganggarkan biaya perjalanan dan insentif, sehingga hanya biaya
perjalanan dan insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan penugasn khusus.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 156/Menkes/SK/I/2010 tentang
Pemberian insentif bagi Tenaga Kesehatan dalam rangka Penugasan Khusus di
Puskesmas Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan berbunyi ”Insentif
yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang bertugas di DTPK berupa uang”.
Berdasarkan Permenkes ini, besaran insentif dibedakan berdasarkan wilayah
tempat tugas. Regional I terdiri dari wilayah di Indonesia Timur yaitu Papua,
Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara
Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan.
Regional II terdiri dari wilayah Sumatera Utara, Bengkulu, Kepulauan Riau,
Kalimantan Barat, Kalimantan Timur
Besaran insentif untuk regional I sebesar Rp. 2.700.000,- dan untuk
regional II sebesar Rp. 1.700.000,-, sementara untuk penghasilan pokok sama
yaitu sebesar Rp. 1.700.000,-. Jadi total insentif yang bisa dibawa pulang (Take
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
60
Universitas Indonesia
home pay) per bulan bagi tenaga kesehatan di regional I adalah Rp. 4.400.000,-
dan Rp. 3.400.000,-bagi tenaga kesehatan di Regional II.
Pada kenyataannya, insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan
penugasan khusus hanya sebesar Rp. 2.500.000,- sama rata untuk semua
wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan belum keluarnya ijin prinsip dari
Kementerian Keuangan, jadi besaran insentif masih berdasarkan pada Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 1235/Menkes/SK/XII/2007 tentang Pemberian
Insentif bagi sumber Daya Manusia Kesehatan yang Melaksanakan Penugasan
Khusus.
Pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1235/Menkes/SK/XII/2007
tersebut, ayat (2) berbunyi sebagai berikut :
”Besaran insentif (termasuk PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku) sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan
sebagai berikut :
a. Perawat/Bidan/Sanitarian/Tenaga Gizi/Penata Rotgent/Analis Laboran
lulusan Diploma III sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu
rupiah)/orang/bulan
b. Tenaga Diploma III lainnya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta
rupiah)/orang/bulan
6.1.2. Insentif dari Pemerintah Daerah
Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah bervariasi tergantung
dari kemampuan dan perhatian dari Pemerintah Daerah. Pemda yang memiliki
anggaran yang cukup dan memiliki perhatian terhadap program penugasan
khusus, memberikan insentif tambahan bagi para tenaga kesehatan penugasan
khusus. Tetapi bagi Pemerintah Daerah yang kurang memberikan perhatian pada
program penugasan khusus, tidak menganggarkan insentif tambahan bagi tenaga
kesehatan penugasan khusus, sehingga insentif yang di terima tenaga kesehatan
penugasan khusus hanya dari pusat saja.
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
61
Universitas Indonesia
Padahal dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1231/Menkes/PER/XI/2007 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia
Kesehatan ditekankan perlunya Pemerintah Daerah untuk memberikan insentif
tambahan bagi tenaga kesehatan penugasan khusu. Pada pasal 7 berbunyi :
”Selain hak yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Pemerintah
Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dapat memberikan insentif tambahan antara
lain:
(1) Insentif dari Pemerintah Daerah sebagai tempat penugasan sesuai
Informan menyatakan tenaga kesehatan mengambil gajinya ke Dinkes Kabupaten yang jaraknya 4-5 jam perjalanan dengan kendaraan bermotor
2 Gaji & insentif dari Pemerintah Daerah/dinkes propinsi/kabupaten
Insentif dari dinkes propinsi tidak ada, tetapi bisa saja ada dari dinkes kab, tergantung kemampuan dinkes kab
Menyatakan bahwa dinkes kab. Memberikan insentif tambahan yang besarnya tidak tetap
Untuk pns yang bekerja di daerah terpencil diberikan tunjangan dacil dan ada uang lauk pauk, tetapi untuk tenaga kesehatan DTPK baru akan diajukan pada
Kota jayapura tidak terlalu membutuhkan tenaga kesehatan DTPK, sehingga tidak menyiapkan insentif tambahan untuk mereka, tenaga kesehatan DTPK hanya program nasional
Tunjangan daerah terpencil hanya diberikan kepada tenaga kesehatan PNS, tenaga kesehatan DTPK tidak dierikan insentif tambahan selain yang diterima
Informan menyatakan insentif yang diteima tenaga kesehatan DTPK hanya yang adri pusat saja karena tenaga kesehatan ini kiriman dari
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
79
Universitas Indonesia
anggaran tahun 2012
sehingga mereka menerima saja
dari pusat pusat
3 Gaji & insentif dari
Puskesmas
Insentif dari PKM tergantung pada kebijakan kepala puskesmas
Insentif dari PKM kadang tersedia untuk tenaga kesehatan DTPK, terkadang tidak ada.
Insentif dari PKM bisa berasal dari Jamkesmas, Jamkesda dan dari BOK
Insentif berasal dari pelayanan, tenaga kesehatan DTPK diikutsertakan pada pelayanan sehingga bia mendapat insentif tambahan
Insentif dari PKM bisa berasal dari Jamkesmas, Jamkesda dan dari BOK
Insentif dari PKM bisa berasal dari Jamkesmas, Jamkesda dan dari BOK
4 Rumah dinas Pemberian rumah dinas diatur oleh kepala puskesmas
Tenaga kesehatan DTPK tidak mendapat rumah dinas, mereka mengontrak 1 kamar bertiga....
Rumah dinas tersedia tetapi sudah ditempati oleh tenaga kesehatan PNS.
Rumah dinas tersedia tetapi sudah ditempati oleh tenaga kesehatan PNS
Rumah dinas tersedia tetapi sudah ditempati oleh tenaga kesehatan PNS, tetapi ada tenaga kesehatan DTPKyang tinggal di rumah dinas bersama tenaga kesehatan PNS
Rumah dinas tersedia tetapi sudah ditempati oleh tenaga kesehatan PNS, tetapi ada tenaga kesehatan DTPKyang tinggal di rumah dinas bersama tenaga kesehatan PNS
5 Kendaraan dinas Tidak ada kendaraan dinas yang disediakan untuk tenaga kesehatan DTPK
Kendaraan yang digunakan tenaga kesehatan DTPK adalah ojek
Kendaraan dinas yang tersedia di PKM digunakan untuk puskesmas keliling
Kendaraan dinas yang tersedia hanya ambulan
Kendaraan dinas yang tersedia hanya ambulan
6 Penghasilan lainnya Penghasilan Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
80
Universitas Indonesia
lainnya tergantung pada masing-masing individu tenaga kesehatan
penghasilan lain yang diterima tenaga kesehatan DTPK
penghasilan lain yang diterima tenaga kesehatan DTPK
penghasilan lain yang diterima tenaga kesehatan DTPK
7 Kesempatan diangkat sebagai CPNSD
Akan dilakukan koordinasi dengan BKD dan Menpan untuk membahas masalah kepegawaian DTPK ini..
Tidak ada prioritas pengangkatan CPNS untuk tenaga kesehatan DTPK
Semua tenaga kesehatan DTPK sudah diangkat sebagai CPNS,tapi ada satu orang yang belum diangkat
Tidak ada prioritas pengangkatan CPNS untuk tenaga kesehatan DTPK, tetapi dinkes sudah mengajukan usulan untuk ini
Kota jayapura tidak terlalu membutuhkan tenaga kesehatan DTPK, sehingga tidak ada prioritas untuk tenaga kesehatan DTPK, bila ingin jadi PNS harus mengikuti ujian penerimaan PNS
Beberapa tenaga kesehatan DTPK diangkat CPNS karena mengikuti tes penerimaan PNS tetapi belum jelas penempatannya, dinkes berharap mereka ditempatkan di lokasi penugasan semula
Beberapa tenaga kesehatan DTPK diangkat CPNS karena mengikuti tes penerimaan PNS tetapi belum jelas penempatannya, dinkes berharap mereka ditempatkan di lokasi penugasan semula
8 Kesempatan mengikuti Diklat
Diklat diberikan satu kali oleh pusdiklat aparatur
Para tenaga kesehatan DTPK baru saja mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh pusat
Dinkes tidak memberikan diklat khusus bagi tenaga kesehatan DTPK
Para tenaga kesehatan DTPK baru saja mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh pusat
Para tenaga kesehatan DTPK baru saja mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh pusat
Para tenaga kesehatan DTPK baru saja mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh pusat
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
81
Universitas Indonesia
9 Insentif non material lainnya
Informan menyatakan banyak faktor yang memotivasi para tenaga kesehatan untuk bekerja di dtpk
Para tenaga kesehatan merupakan kelompok profesi, sehingga mereka harus terampil dan sering mempraktekkan ilmunya, disini mereka bisa dapat banyak pengalaman
Informan menyatakan banyak faktor selain insentif yang memotivasi para tenaga kesehatan mengikuti penugasan khusus
Informan menyatakan para tenaga kesehatan DTPK ingin mengabdi di daerahnya
10 Meningkatnya keinginan untuk tetap tinggal di lokasi penugasan
dilihat dari hasil monev tahun-tahun sebelumnya banyak tenaga kesehatan DTPK yang memperpanjang kontrak
Informan menyatakan kemungkinan para tenaga kesehatan akan meneap di daerah tsb apabila diangkat menjadi PNS di daerah tsb
Informan menyatakan sulitnya daerah tsb sehingga banyak tenaga kesehatan yang enggan berlam-lama bekerja disana
Informan menyatakan sulitnya daerah tsb sehingga banyak tenaga kesehatan yang enggan berlam-lama bekerja disana, tetapi ada beberapa tenaga kesehatan yang tinggal disana
Strategi retensi yang dilakukan kota jayapura adalah dengan melakukan rotasi dan mutasi kepada para tenaga kesehatan PNS, tenaga kesehatan PNS yang ditempatkan di daerah terpencil diberikan tunjangan dacil
Banyak tenaga kesehatan yang keraswan tinggal didaerah tersebut karena daerahnya merupakan daerah transmigran
Informan menyatakan sulitnya daerah tsb sehingga banyak tenaga kesehatan yang enggan berlam-lama bekerja disana
Pengaruh insentif..., Irma Fitriyana Herman, FKM UI, 2012
82
Universitas Indonesia
11 Meningkatnya ketersediaan tenaga kesehatan
Penempatan tenaga kesehatan DTPK mampu mengisi kekosongan tenaga disana
NO PERTANYAAN INFORMAN 8 INFORMAN
9
INFORMAN
10
INFORMAN
11
INFORMAN 12
Ka. PKM Skow Kota Jayapura
Tenaga kesehatan PKM Arso Timur, Kab.Keerom
Tenaga kesehatan PKM Waris, Kab. Keerom
Tenaga kesehatan PKM Sarmi, Kab Sarmi
Tenaga kesehatan PKM Skouw, Kota Jayapura
1 Gaji & insentif dari pemerintah pusat
Insentif yang sering terlambat menyebabkan tenaga kesehatan DTPK sering mangkir