PENGARUH DANA DESA, BELANJA MODAL, DAN …

i

PENGARUH DANA DESA, BELANJA MODAL, DAN

PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT KABUPATEN DI PROVINSI MALUKU,

MALUKU UTARA, PAPUA, DAN PAPUA BARAT TAHUN

2015-2018

RINGKASAN SKRIPSI

BESTARI AYU DEWANTI

1116 29173

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA

YOGYAKARTA

2020

iii

1

Pengaruh Dana Desa, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap

Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten di Provinsi Maluku, Maluku Utara,

Papua, dan Papua Barat Tahun 2015-2018

Bestari Ayu Dewanti

1116 29173

Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari dana desa,

belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat

kabupaten di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Teknik

pengambilan data menggunakan teknik dokumentasi, sehingga menghasilkan data

sekunder berwujud laporan dana desa, laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD), laporan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), dan

laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten di Provinsi Maluku,

Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat periode waktu 2015-2018 yang telah

dipublikasikan pada situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Teknik

pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan

pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel

ditentukan berdasar kabupaten di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan

Papua Barat periode waktu 2015-2018. Kesimpulan yang diperoleh pada pengujian

bahwa dana desa berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, belanja

modal berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan

ekonomi tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Dana Desa, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan

Masyarakat

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan utama didirikannya negara Republik Indonesia adalah terciptanya

kesejahteraan masyarakat. Negara Indonesia dikatakan sejahtera apabila seluruh

rakyat Indonesia dalam keadaan berkecukupan dan tidak kekurangan atau bisa juga

disebut dalam keadaan sentosa dan makmur. Negara Indonesia mempunyai lima

sasaran pokok untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dalam rencana

pembangunan jangka menengah. Pertama adalah berkurangnya target presentase

penduduk miskin dan pengangguran. Kedua adalah pemerintah memberikan

prioritas untuk pedesaan dengan cara mengurangi ketimpangan pembangunan yang

berada pada wilayah guna untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Ketiga

adalah terpenuhinya hak sosial rakyat dan meningkatnya kualitas manusia.

Keempat adalah sumber daya alam dapat dikelola lebih baik sebanding dengan

mutu lingkungan hidup yang membaik. Kelima adalah meningkatnya kuantitas dan

kulitas sarana penunjang pembangunan dan meningkatkan dukungan infrastruktur.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

repository.stieykpn.ac.id

2

Kesejahteraan masyarakat merupakan upaya yang dijalankan pemerintah untuk

memajukan pertumbuhan ekonomi (Edogbanya et al, 2013). Pertumbuhan ekonomi

dapat dijadikan sebagai acuan apakah ekonomi suatu negara pada tahun berjalan

lebik baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi sangatlah

penting, sehingga menjadi tolok ukur suatu negara mempunyai perekonomian yang

baik atau tidak. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, negara perlu

meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar lebih baik. Menurut Todaro (2004)

untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi terdapat tiga komponen utama.

Komponen pertama yaitu seluruh jenis investasi baru yang terdapat pada peralatan

fisik, sumber daya manusia dan tertanam pada tanah yang dapat disebut dengan

akumulasi modal. Kedua, jumlah pertambahan pada angkatan kerja yang

disebabkan pertumbuhan penduduk. Ketiga, semakin berkembangnya teknologi

pada suatu pekerjaan, semakin berkembang juga cara-cara yang digunakan dalam

bekerja.

Hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat selain

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat juga dijalankan menggunakan

pengalokasian dana desa dan belanja modal. Dana desa adalah dana yang dibagikan

untuk pedesaan yang diperoleh dari APBN yang bisa didapatkan melalui anggaran

belanja daerah kabupaten/kota melalui transferan. Pengelolaan pemerintah,

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, pembinaan rakyat dan untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat pedesaan dapat dibiayai menggunakan dana

desa. Dalam peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dana desa diprioritaskan

untuk pembangunan desa. Selain pertumbuhan ekonomi dan dana desa, belanja

modal juga digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Belanja modal menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah belanja

yang mempunyai nilai manfaat lebih dari satu tahun, belanja yang dimanfaatkan

untuk menambah segala aset tetap dan dimanfaatkan sebagai pengeluaran

pembentukan modal, biaya yang digunakan untuk meningkatkan, memperbaiki dan

mempertahankan masa manfaat aset termasuk meningkatkan kualitas dan kapasitas

aset. Belanja modal yang dikeluarkan untuk membeli dan mengadakan aset tetap

dan aset lainnya yang manfaatnya lebih satu tahun (Halim, 2007).

Dalam hal itu dana desa dan belanja modal diharapkan mampu untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejateraan

masyarakat. Keberhasilan suatu negara diukur menggunakan Indeks pembangunan

manusia (IPM). Tingginya IPM menandakan bahwa keberhasilan pemerintah

daerah dalam mewujudkan peningkatan kualitas manusia. Provinsi Papua adalah

salah satu provinsi dari beberapa provinsi yang dikategorikan tertinggal dalam

segala aspek. Dalam IPM, Provinsi Papua adalah Provinsi tergolong rendah atau

tertinggal yang ada di Indonesia.

TINJAUAN TEORI

Teori Keagenan

Teori yang menggabungkan antara principal dan agent yang bergerak dalam suatu

jasa atas nama principal dalam satu kontrak dan agent mendapat wewenang dari

principal untuk dapat memilih keputusan yang menurut agent terbaik untuk

principal (Jensen dan Meckling, 1976). Teori keagenan principal bertindak sebagai

pemegang saham dan agent bertindak sebagai manajemen. Agent lebih mengetahui



3

kondisi perusahaan dikemudian hari dan lebih banyak mengetahui informasi

dibandingkan dengan principal.

Menurut Eisenhardt (1989) manusia mempunyai tiga asumsi sifat: setiap

manusia selalu memikirkan kepentingan sendiri (self interest), pola pikir yang

minim tentang presepsi kemudian (bounded rationality), dan pada umumnya setiap

individu ingin terhindar dari risiko (risk averse). Berdasar asumsi tersebut principal

dan agent sama-sama ingin mendapatkan keuntungan yang sama besarnya dan

sama-sama ingin terhindar dari risiko yang pada akhirnya menjadi konflik (Jensen

dan Meckling, 1976).

Di dalam pemerintahan yang disebut dengan agent adalah pemerintah

sedangkan yang disebut principal adalah rakyat. Rakyat memilih pemerintah

sebagai agent harus bertanggungjawab mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan

menjalankan kewajiban sesuai UU (Nurdiono et al, 2016).

Teori Desentralisasi Fiskal

Rochjadi (2006:7-8), desentralisasi fiskal adalah cara yang dipakai negara untuk

mencapai kesejahteraan masyarakat dengan cara mendorong pemerintah daerah dan

nasional dalam mengelola pembangunan melalui pengelolaan keuangan yang lebih baik sehingga dapat berimbas kepada perekonomian yang lebih baik dengan

melaksanakan pembangunan daerah.

Desentralisasi fiskal dapat diukur menggunakan komponen pendapatan yang

didapatkan oleh daerah dan anggaran yang dikeluarkan oleh daerah. Pendapatan

yang didapatkan oleh daerah yaitu suatu penambahan yang diakui sebagai hak yang

diperoleh oleh pemerintah sebagai nilai dari kekayaan bersih. Pendapatan daerah

terdapat tiga sumber yaitu: pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan

pendapatan daerah yang sah. Pajak daerah dan ratribusi daerah adalah contoh PAD.

Contoh pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan adalah DBH, DAU dan

DAK. Pendapatan daerah yang sah seperti hibah, dana darurat untuk korban

bencana dan dana bagi hasil.

Pengeluaran daerah adalah biaya yang dikeluarkan daerah. Belanja daerah

adalah pengeluaran daerah yang dapat dinikmati seluruh masyarakat yang dapat

dibagikan secara rata dan adil dalam hal ini dapat dikhususkan dalam pelayanan

umum. Belanja daerah terdiri dari belanja modal dan belanja rutin.

Dana Desa

Dana desa adalah dana yang dibagikan untuk pedesaan yang diperoleh dari APBN

yang bisa didapatkan melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota melalui

transferan. Dengan pengelolaan dana desa yang tepat dapat memperbaiki kehidupan

masyarakat pedesaan. Aspirasi dan kontrol masyarakat pedesaan juga diperlukan

untuk menjadikan desa lebih sejahtera. Dana desa diutamakan sebagai biaya

membangun dan memberdayakan yang diperoleh rakyat serta ditujukan untuk

meningkatkan kualitas manusia dan mengurangi kemiskinan.



4

Belanja Modal

Halim (2008:4-5) belanja modal merupakan penanaman modal berbentuk belanja

aktiva mempunyai manfaat lewat dari satu tahun yang dapat dipakai dalam usaha

pemerintah yang mempunyai manfaat secara ekonomis dan sosial, sehingga dapat

menumbuhkan pelayanan kepada rakyat.

Belanja modal adalah salah satu proses penyediaan barang atau jasa. Dalam

penyediaan barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah prosedurnya dari

perencanaan kebutuhan sampai dengan diperolehnya barang atau jasa tersebut.

Belanja dapat dikategorikan dalam belanja modal apabila uang yang dikeluarkan

tersebut digunakan untuk menambah aktiva pemerintahan, mempunyai umur

ekonomis lewat dari satu tahun dan aktiva tersebut tidak diinginkan untuk dijual.

Secara garis besar belanja modal diyakini dapat meningkatkatkan pertumbuhan

ekonomi.

Pembangunan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi

Adam Smith (1776) ada dua aspek dalam pertumbuhan ekonomi yang pertama

pertumbuhan ouput total yang mempunyai unsur pokok seperti sumber daya alam

yang tersedia, sumber daya insani dan stok barang modal yang ada (Arsyad,

2010:71-7). Pertumbuhan penduduk termasuk aspek kedua.

SDA jika digunakan secara optimal akan memberhentikan pertumbuhan

output. Apabila SDA yang tersedia belum sepenuhnya digunakan, maka yang

berperan dalam pertumbuhan output adalah jumlah penduduk dan stok yang ada

seperti barang modal. Sumber daya insani (jumlah penduduk) akan mengalami

peningkatan jika kualitas gaji yang berlaku makin tinggi daripada gaji subsisten

yaitu tingkat gaji pas-paan kemungkinan bertumbuh. Lebih tingginya gaji yang

berlangsung dibandingkan dengan tingkat subsisten akan meningkatkan kuantitas

kelahiran dikarenakan masyarakat akan menikah lebih muda dan mengurangi

tingkat kematian. Stok modal sangat berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan

output. Laju pertumbuhan stok modal sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan

output. Semakin besarnya stok modal, maka peluang untuk melakukan spesialisasi

dan pengelompokkan kerja di antara tenaga kerja semakin besar.

David Ricardo mengatakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi berdasar

laju pertumbuhan ouput dan laju pertumbuhan penduduk. Faktor produksi tanah

dan faktor produksi tenaga kerja yang sangat terbatas berakibat pada turunnya

produk marginal dapat disebut the law of diminishing returns. Menurunnya produk

marginal disebabkan karena buruh mendapatkan gaji di atas gaji standar terbawah

hal itu berpengaruh terhadap terjadinya pertumbuhan penduduk dan disisi lain akan

berdampak pada produk marginal yang menekan tingkat buruh menjadi semakin

rendah. Kinerja the law of diminishing returns dapat diperlambat dengan

mengakumulasikan faktor produksi modal dan kemajuan teknologi. David Ricardo

mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan sistem tarik menariknya the

law of diminishing returns dan majunya teknologi dan hasilnya the law of

diminishing returns lebih kuat dibandingkan dengan kemajuan teknologi (Arsyad,

2010:81).



5

Menurut Solow Swan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi bergantung

dengan bertambahnya faktor penduduk, faktor tenaga kerja, faktor akumulasi modal

produksi dan tingkat kemajuan teknologi (Sukirno, 2006:266).

Teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi menurut Harrod-Domar

didukung Evsey D. Domar dan Roy F. Harrod. Evsey D. Domar pada tahun 1947

menyebutkan bahwa teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam

jurnalnya yang berjudul American Economic Review, sedangkan Roy F. Harrod

mengemukakan teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di dalam jurnalnya

yang berjudul Economic Journal pada tahun 1939. Teori yang dikembangkan oleh

kedua ekonom mempunyai makna yang sama tetapi dengan menggunakan caranya

sendiri-sendiri, dapat dikenal dengan teori Harrod-Domar (Sukirno, 2006:255).

Menurut Nicholas Kaldor dalam masyarakat terbagi menjadi dua kelompok,

yaitu kelompok kapitalis dan kelompok buruh (Budiono, 1992:82-85) dan

(Djojohadikusumo, 1994:49-52). Selain itu untuk membedakan kelompok

masyarakat, Nicholas Kaldor menyebutkan bahwa dalam kelompok masyarakat

dapat dibedakan dengan melihat wilayah penduduk dengan cara membedakan

kelompok penduduk perkotaan dan pedesaan dan juga dapat dibedakan dengan

pekerjaan apa yang dilakukan oleh penduduk, yaitu kelompok sektor pertanian dan

kelompok sektor industri atau jasa.

Menurut Nicholas Kaldor terdapat dua sisi pendekatan di dalam teori

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi berdasar stylized facts. Hal yang

membedakan pendekatan Neo-Keynes dengan Neo-Klasik dan bagian keduanya

termasuk ide yang dikembangakan Nicholas Kaldor tentang pertumbuhan ekonomi

yang terdekat dengan ide kerangka yang berada pada masalah-masalah yang terjadi

pada pembangunan ekonomi.

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berbeda maknanya tetapi keduanya

sama-sama menerangkan mengenai perkembangan perekonomian (Sukirno,

2006:423). Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi menurut

Djojohadikusumo (1994:1) sebaiknya perlu dibedakan karena selain berbeda

pengertiannya pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi juga dampaknya

yang ditimbulkan berbeda.

Perlu diketahui yang membuat berbeda pembangunan ekonomi dan

pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengertiannya. Menurut Kuncoro (2010:5)

pertumbuhan ekonomi merupakan ilmu secara nasional mendalami tentang

meningkatnya produksi barang dan jasa. Pengertian pertumbuhan ekonomi

berlainan dengan pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi merupakan ilmu

secara nasional mendalami tentang meningkatnya barang dan jasa yang diproduksi

secara luas dan kualitas proses pembangunannya yang dipusatkan dalam

perhatiannya.

Menurut Djojohadikusumo (1994:1) pengertian pembangunan ekonomi

adalah proses tata susunan ekonomi yang berubah dalam masyarakat dengan merata

sebagai proses perubahan dalam seiring berjalannya waktu dapat diberi tanda

dengan beralaskan kegiatan ekonomi yang berubah maupun dengan susunan

ekonomi rakyat yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas

ekonomi yang ada di masyarakat khususnya dalam kegiatan proses produksi untuk

meningkatkan hasil produksi barang dan jasa agar meningkatnya kemakmuran

rakyat (Badrudin, 2017:121). Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai acuan

tolok ukur suatu negara tahun ini apakah lebih baik dari tahun yang sudah terlewati



6

dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik akan diimbangi dengan peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan Masyarakat

Todaro dan Stephen C. Smith (2006:22), kesejahteraan masyarakat memperlihatkan

standar yang dihasilkan dari pembangunan masyarakat dalam memperoleh

bertambah baiknya kehidupan. Dalam hal ini pertama adalah distirbusi kebutuhan

dasar seperti makan, rumah, kesehatan dan perlindungan yang mengalami

pengembangan dan pemerataan. Kedua, tingkat hidup, tingkat yang didapatkan,

pendidikan dan budaya, nilai-nilai kemanusian mengalami peningkatan atensi.

Ketiga, skala ekonomi yang diperluas dan adanya sosial yang dipilih dari individu

dan bangsa.

Masyarakat bisa dikatakan sejahtera apabila Negara Indonesia terbebas dari

masalah ekonomi, banyak lapangan pekerjaan dan terciptanya kegiatan usaha.

Masyarakat bisa dikatakan sejahtera apabila masyakarat Indonesia bisa

memperoleh pendidikan setinggi-tingginya dengan cara yang mudah dan murah.

Berpendidikan yang tinggi tidak hanya bisa diperoleh oleh orang dengan

perekonomiannya baik atau cukup. Dengan mudah dan murahnya pendidikan

diharapkan bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat. Negara Indonesia bisa

dikatakan sejatera apabila masyarakat Indonesia tidak mengeluh mengenai kualitas

kesehatan yang ada di Indonesia.

Sen dan Pressman (2000:273), kesejahteraan masyakarat, kebebasan yang

terdapat pada rakyat untuk memilih pilihan dari beberapa pilihan dan akan

maksimum jika rakyat bisa makan, baca dan menyampaikan hak suaranya.

Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini akan menguji dan menganalisis pengaruh dana desa, belanja modal

dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat dengan rumus

hipotesis yang diambil dalam penelitian ini terdapat tiga hipotesis sebagai berikut:

Pengaruh Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Telah dilakukan beberapa penelitian tentang pengaruh dana desa terhadap

kesejahteraan masyarakat, seperti yang dilakukan Nurohman, Qurniawati, dan

Hasyim (2019) dengan menghasilkan penelitian bahwa alokasi dana desa terdapat

pengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan penelitian

yang dilakukan Sunu dan Utama (2019). Sunu dan Utama memperoleh hasil dana

desa memiliki pengaruh secara positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Rimawan dan Aryani (2019) melakukan penelitian seperti halnya yang dilakukan

Sunu dan Utama. Hasil penelitian yang dilakukan Rimawan dan Aryani alokasi

dana desa berpengaruh positif terhadap IPM. IPM bisa digunakan untuk mengukur

tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi IPM, semakin sejahtera

masyarakat tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Sunu, Utama, Rimawan dan

Aryani didukung penelitian Rusydi (2012) dengan menghasilkan alokasi dana desa

memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.



7

Berdasar uraian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat dinyatakan

hipotesis sebagai berikut:

H1 : Dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat

kabupaten di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat tahun 2015-

2018

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Telah dilakukan beberapa penelitian tentang pengaruh belanja modal terhadap

kesejahteraan masyarakat, seperti yang dilakukan Badrudin dan Kuncorojati (2017)

manghasilkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap

kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Tampubolon

(2019). Tampubolon menghasilkan penelitian belanja modal memiliki pengaruh

secara positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Mirza (2011) menghasilkan

penelitian belanja modal memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap IPM.

Penelitian Tampubolon dan Mirza didukung penelitian Firmansyah (2015)

menghasilkan belanja modal memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap

IPM.



H2 : Belanja modal berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat


2018

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pentingnya kebijakan dan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin

(Mendes, 2009). Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah perlu

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu

tolok ukur suatu negara apakah negara berekonomi baik atau tidak. Ekonomi yang

baik menandakan bahwa kesejahteraan masyarakat tersebut bisa dikatakan baik.

Telah dilakukan beberapa penelitian tentang pengaruh pertumbuhan

ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan Baldric dan

Badrudin (2019) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memliki

pengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan sosial. Penelitian tersebut

didukung penelitian Pratiwi dan Indrajaya (2019) menunjukkan bahwa

pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan

masyarakat. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Yasa dan Arka (2015)

menghasilkan penelitian pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif secara

signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Mirza (2011) melakukan penelitian

menghasilkan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif secara signifikan

terhadap IPM. Penelitian Yasa, Arka dan Mirza didukung penelitian yang dilakukan

Firmansyah (2015). Penelitian dilakukan Firmanysah menunjukkan bahwa

pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap IPM.





8

H3 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan

masyarakat kabupaten di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat

tahun 2015-2018

METODE PENELITIAN

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive

sampling di mana teknik ini secara sengaja/tidak acak mengambil kriteria sampel

yang sesuai dengan tujuan dan masalah pada penelitian. Penelitian ini

menggunakan sampel dengan karakterisitik seluruh kabupaten yang berada di

Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat pada tahun 2015 hingga

2018 dengan menggunakan karakteristik tersebut menghasilkan data sebanyak 228

data untuk menjadi sampel penelitian ini.

Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti

melalui media perantara secara tidak langsung (Indriantoro dan Supomo, 2011).

Data sekunder tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2015-2018. Data

sekunder dengan beberapa data dana desa, belanja modal, pertumbuhan ekonomi

dan IPM kemudian semua data tersebut disatukan dan dianalisis sesuai dengan yang

diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik

dokumentasi, di mana peneliti mendapatkan seluruh data yang digunakan yaitu dari

data sekunder berwujud laporan rincian dana desa, laporan realisasi APBD, data

PDRB, dan data IPM di kabupaten Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan

Papua Barat periode 2015 hingga 2018 yang telah dipublikasikan oleh BPS

Indonesia. Penelitian ini didukung dengan buku, jurnal ilmiah yang beberapa

diantara telah dipublikasikan melalui website.

Variabel Dependen

Kesejahteraan Masyarakat

Pengukuran untuk memperoleh data pada kesejahteraan masyarakat menggunakan

rumus perhitungan sebagai berikut:

Kesejahteraan Masyarakat = 1/3 (X1 + X2 + X3)

Variabel Independen

Dana Desa

Pengukuran untuk memperoleh data pada dana desa dapat menggunakan rumus

perhitungan sebagai berikut:

Dana Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Afirmasi + Alokasi Formula



9

Belanja Modal

Pengukuran untuk memperoleh data pada belanja modal dapat menggunakan rumus

perhitungan sebagai berikut:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung

dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja

Aset Tetap lainnya

Pertumbuhan Ekonomi

Pengukuran untuk memperoleh data pada pertumbuhan ekonomi dapat

menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

Pertumbuhan Ekonomi = (PDRBrt - PDRBrt-1) / PDRBrt-1 X 100%

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Data yang digunakan adalah data sekunder dengan 228 sampel kabupaten yang

terdapat pada Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat pada tahun

2015 hingga 2018. Penelitian ini menggunakan variable independen dana desa,

belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel dependennya adalah


Analisis Statistik Deskriptif

Vari

abel

Juml

ah

data

Minimum Maksimum Rata-Rata Standar

deviasi

DD 210 12.131.809.000,

00

365.435.608.000

,00

96.754.807.

142,86

63.224.14

5.436,03

BM 210 111.169.996.71

9,00

677.895.106.172

,00

282.177.41

6.374,11

101.592.6

66.313,22

PE 210 0,38 10,30 5,84 1,56

IPM 210 25,47 72,42 58,15 9,07

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa variabel Dana Desa (DD) memperoleh nilai rata

rata sebesar Rp96.754.807.142,86 dengan standar deviasi sebesar

Rp63.224.145.436,03 pada Kabupaten di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua

dan Papua Barat. Bedasar tabel 4.5 nilai minimum dimiliki Kabupaten Supiori yang

berada di Provinsi Papua tahun 2015 sebesar Rp12.131.809.000,00 dan nilai



10

maksimum dimiliki Kabupaten Tolikara yang berada di Provinsi Papua tahun 2018

sebesar Rp365.435.608.000,00. Variabel Belanja Modal (BM) di Provinsi Maluku,

Maluku Utara, Papua dan Papua Barat berdasar tabel 4.5 memperoleh nilai rata-

rata sebesar Rp282.177.416.374,11 dan standar deviasi sebesar

Rp101.592.666.313,22. Nilai minimum variabel Belanja Modal (BM) dimiliki

Kabupaten Biak Numfor yang berada di Provinsi Papua tahun 2018 sebesar

Rp111.169.996.719,00 dan nilai maksimum dimiliki Kabupaten Puncak yang

berada di Provinsi Papua tahun 2015 sebesar Rp677.895.106.172,00.

Variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) yang berada di Provinsi Maluku, Maluku

Utara, Papua dan Papua Barat pada tahun 2015-2018 memperoleh nilai rata-rata

sebesar 5,84% dan standar deviasi sebesar 1,56. Nilai minimum pada variabel

Pertumbuhan Ekonomi (PE) dimiliki kabupaten Seram Bagian Timur yang berada

di Provinsi Maluku tahun 2018 sebesar 0,38% dan nilai maksimum dimiliki

Kabupaten Mamberamo Raya yang berada di Provinsi Papua tahun 2015 sebesar

10,30%. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau kesejahteraan

masyarakat pada Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat

memperoleh nilai rata-rata sebesar 58,15% dan nilai standar deviasi sebesar 9,07%.

Nilai minimum variabel kesejahteraan masyarakat dimiliki Kabupaten Nduga yang

berada di Provinsi Papua pada tahun 2015 sebesar 25,47% dan nilai maksimum

dimiliki Kabupaten Mimika yang berada di Provinsi Papua tahun 2017 sebesar

72,42%.

Uji Normalitas

Jumlah data 210

Kolmogorov-Smirnov Z 0,5992

Asymp.Sig (2-tailed) 0,8654

Berdasar hasil pengujian pada tabel 4.7 bahwa nilai Asymp.Sig (2-tailed) 0,8654 >

nilai signifikansi 0,05 membuktikan data yang digunakan berdistribusi normal

sehingga penelitian ini memenuhi persyaratan uji normalitas.

Uji Multikolinearitas

Variabel Tolerance VIF Hasil

DD 0,9620 1,0395

Tidak terdapat masalah multikolinearitas

BM 0,9637

1,0376 Tidak terdapat masalah multikolinearitas

PE 0,9622 1,0393 Tidak terdapat masalah multikolinearitas



11

Berdasar pengujian pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai Tolerance

variabel DD, BM dan PE lebih besar dari 0,10, yaitu DD mempunyai nilai

Tolerance sebesar 0,9620, BM mempunyai nilai Tolerance sebesar 0,9637 dan PE

mempunyai nilai Tolerance sebesar 0,9622. Hasil VIF berdasar tabel 4.8

menunjukkan bahwa nilai VIF variabel DD, BM dan PE lebih kecil dari 10, yaitu

nilai VIF variabel DD sebesar 1,0395, BM mempunyai nilai VIF sebesar 1,0376

dan PE nilai VIF sebesar 1,0393. Berdasar hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan

bahwa seluruh variabel independen tidak mempunyai masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Variabel Nilai Signifikansi Hasil

DD 0,1540 Tidak terdapat masalah

heteroskedastisitas

BM 0,5932 Tidak terdapat masalah

heteroskedastisitas

PE 0,3877 Tidak terdapat masalah

heteroskedastisitas

Berdasar hasil pengujian yang terdapat dalam tabel 4.10 dengan menggunakan

metode Rank Spearman dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel DD sebesar

0,1540, variabel BM 0,5932 dan variabel PE sebesar 0,3877. Hasil nilai signifikansi

dari ketiga variabel independen tersebut telah melebihi 0,05, maka kesimpulan dari

pengujian ini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Jumlah data 210

DW 1,97921

Dl 1,74513

Du 1,80305

4-Dl 2,25487

4-Du 2,19695

Hasil Tidak terdapat masalah autokorelasi

Berdasar tabel 4.12 hasil DW yang diperoleh sebesar 1,97921, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa penelitian ini tidak terdapat masalah autokorelasi. Dengan

demikian, pengujian autokorelasi dengan menggunakan metode Cochrane-Orcutt

dapat mengatasi masalah autokorelasi dalam penelitian ini.



12

Uji Hipotesis

Hasil yang diperoleh melalui pengujian hipotesis berdasarkan uji analisis regresi

berganda dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Variabel Coefficient Standard Error

Intercept

4,1833

0,3967

DD -0,0459

0,0161

BM -0,1658

0,0335

PE -0,0401 0,0302

Berdasar hasil pangujian pada tabel 4.13, maka dapat dirumuskan dalam persamaan

regresi berganda yang digunakan sebagai berikut:

KM = 4,1833-0,0459DD-0,1658BM-0,0401PE + ε

Dalam persamaan regresi berganda tersebut menjelaskan nilai intercept sebesar

4,1833 yang memiliki arti bahwa jika variabel independen dana desa (DD), belanja

modal (BM) dan pertumbuhan ekonomi (PE) bernilai 0 atau tidak terdapat

peningkatan maupun penurunan, maka kesejahteraan masyarakat (IPM) bernilai

4,1833. Nilai koefisien regresi pada dana desa (DD) sebesar -0,0459 bertanda

negatif memperlihatkan bahwa apabila dana desa (DD) terjadi peningkatan sebesar

1%, maka akan terjadi penurunan sebesar 0,0459 pada kesejahteraan masyarakat

(IPM). Nilai koefisien regresi pada belanja modal (BM) sebesar -0,1658 bertanda

negatif memperlihatkan bahwa apabila belanja modal (BM) terjadi peningkatan

sebesar 1%, maka akan terjadi penurunan sebesar 0,1658 pada kesejahteraan

masyarakat (IPM). Nilai koefisien regresi pada pertumbuhan ekonomi (PE) sebesar

-0,0401 bertanda negatif memperlihatkan bahwa apabila belanja modal (BM)

terjadi peningkatan sebesar 1%, maka akan terjadi penurunan sebesar -0,0401 pada

kesejahteraan masyarakat (IPM).

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Jumlah

Data

Multiple R R Square Adjusted R

Square

Standard

Error

210 0,4041 0,1633 0,1511 0,0709



13

Berdasar hasil pengujian pada tabel 4.14 memperlihatkan nilai adjusted R2 0,1511

atau 15,11%. Hasil tersebut memiliki arti bahwa variabel independen yaitu dana

desa, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi dapat menjelaskan variabel

dependen yaitu kesejahteraan masyarakat 15,11%, sisanya 84,89% dijelaskan oleh

variabel lain diluar model penelitian.

Uji Parsial (Uji t)

No Hipotesis Koef

Regresi

t

Hitung

Prob Sig Prediksi Temuan

1 Dana desa

berpengaruh

terhadap

kesejahteraan

masyarakat

kabupaten di

Provinis

Maluku,

Maluku

Utara, Papua

dan Papua

Barat Tahun

2015-2018

-0,0459 -2,6996 0,0075 Positif Tidak

Terdukung

2 Belanja

modal

berpengaruh

terhadap

kesejahteraan

masyarakat

kabupaten di

Provinis

Maluku,

Maluku

Utara, Papua

dan Papua

Barat Tahun

2015-2018

-0,1658 -4,9483 0,0000 Positif Tidak

Terdukung

3 Pertumbuhan

ekonomi

berpengaruh

terhadap

-0,0401 -1,3588 0,1757

Positif Tidak

Terdukung



14

kesejahteraan

masyarakat

kabupaten di

Provinis

Maluku,

Maluku

Utara, Papua

dan Papua

Barat Tahun

2015-2018

Berdasar hasil pengujian tabel 4.15 dengan hipotesis yang pertama, yaitu dana

desa memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat dengan nilai

koefisien regresi -0,0459 bertanda negatif dan t hitung -2,6996 tidak melebihi t tabel

1,645 serta nilai probilitas signifikansi 0,0075 tidak melebihi 0,05, maka keputusan

untuk hipotesis yang pertama tersebut tidak terdukung, sehingga dapat ditarik

kesimpulan bahwa hipotesis yang pertama adalah dana desa berpengaruh negatif

terhadap kesejahteraan masyarkat.

Berdasar hasil pengujian tabel 4.15 dengan hipotesis yang kedua, yaitu belanja

modal memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat dengan nilai

koefisien regresi -0,1658 bertanda negatif dan t hitung -4,9483 tidak melebihi t tabel

1,645 serta nilai probilitas signifikansi 0,0000 tidak melebihi 0,05, maka keputusan

untuk hipotesis yang kedua tersebut tidak terdukung, sehingga dapat ditarik

kesimpulan bahwa hipotesis yang kedua adalah belanja berpengaruh negatif

terhadap kesejahteraan masyarkat.

Berdasar hasil pengujian tabel 4.15 dengan hipotesis yang ketiga, yaitu

pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat

dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,0401 bertanda negatif dan t hitung sebesar

-1,3588 tidak melebihi t tabel sebesar 1,645 serta nilai probilitas signifikansi

sebesar 0,1757 melebihi 0,05, maka keputusan untuk hipotesis yang ketiga tersebut

tidak terdukung, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis yang ketiga

adalah pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarkat.

Pembahasan

Pengaruh Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasar penelitian yang peneliti lakukan memperoleh kesimpulan bahwa dana

desa berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten di Provinsi

Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat tahun 2015-2018. Kesimpulan

tersebut dapat dilihat berdasar hasil pengujian yang didapatkan dengan nilai

signifikan sebesar 0,0075 yang mana hasil tersebut lebih kecil dari tingkat

signifikan yang telat ditentukan sebesar 0,05 dan hasil dari pengujian tersebut

menghasilkan t hitung sebesar -2,6996 yang mana hasil tersebut lebih kecil dari t

tabel sebesar 1,645, sehingga keputusan yang terdapat pada hipotesis pertama tidak terdukung.



15

Dana desa yang mempunyai manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat belum bisa digunakan secara optimal, efektif dan efisien. Hal itu bisa

disebabkan karena kemungkinan dana desa dibagikan kurang merata dan kurang

tepat sasaran seperti desa yang tertinggal dan tidak terjangkau serta banyak desa

yang fiktif dan kemungkinan adanya penyalahgunaan pemakaian dana desa. Hal itu

didukung dengan penelitian yang dilakukan Nurohman, Qurniawati, dan Hasyim

(2019) mengahsilkan bahwa alokasi dana desa terdapat pengaruh negatif terhadap

kesejahteraan masyarakat. Berbeda yang dilakukan oleh Sunu dan Utama (2019)

bahwa dana desa memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap

kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti dana desa mempengaruhi kesejahteraan

masyarakat yang berarti bahwa pemerintah memprioritaskan hal-hal pokok yang

dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat, seperti pengalokasian dana desa

yang merata dan tepat pada sasarannya serta mengelola sumber pendapatan dengan

optimal dan efektif. Kemudian penelitian Sunu dan Utama (2019) didukung oleh

penelitian yang dilakukan Rimawan dan Aryani (2019) memperoleh hasil bahwa

dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal itu berarti

pemerintah sudah menggunakan dana desa secara efektif dan efisien, serta

pengalokasian dana desa sudah meningkatkan indeks pembangunan manusia

dengan melihat layanan pendidikan dan kesehatan.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasar penelitian yang peneliti lakukan memperoleh kesimpulan bahwa belanja

modal berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten di

Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat tahun 2015-2018.

Kesimpulan tersebut dapat dilihat berdasar hasil pengujian yang didapatkan nilai

signifikan sebesar 0,0000 hasil tersebut lebih kecil dari tingkat signifikan yang telat

ditentukan sebesar 0,05 dan hasil dari pengujian tersebut menghasilkan t hitung

sebesar -4,9483 yang mana hasil tersebut lebih kecil dari t tabel sebesar 1,645,

sehingga hipotesis kedua tidak terdukung.

Belanja modal mempunyai manfaat untuk meningkatkan, memperbaiki dan

mempertahankan masa manfaat aset termasuk meningkatkan kualitas dan kapasitas

aset sehingga mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi di

dalam penelitian ini belanja modal belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik

disebabkan karena kemungkinan adanya pemakaian belanja modal untuk

pembelian aset kantor pemerintah yang tidak bisa dimanfaatkan secara langsung

oleh masyarakat dan kemungkinan adanya penyalahgunaan dana yang tidak sesuai

prosedur dan adanya oknum-oknum yang melakukan penyelewengan dana.

Penelitian tersebut didukung penelitian Badrudin dan Kuncorojati (2017)

manghasilkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap

kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan penelitian Badrudin dan Kuncorojati

(2017), penelitian Tampubolon (2019) menghasilkan bahwa belanja modal

memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat yang artinya

pemerintah melakukan pembangunan yang digunakan untuk meningkatkan

ekonomi masyarakat. Selain itu, pembangunan yang dilakukan pemerintah

membuka lapangan kerja untuk masyarakat yang kemudian meningkatkan


Penelitian Tampubolon (2019) didukung penelitian Mirza (2011) menunjukkan

belanja modal memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kesejahteraan



16

masyarakat berarti semakin tinggi belanja modal yang dikeluarkan semakin tinggi

juga tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mampu merealisasikan belanja

modal untuk kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Kemudian penelitian didukung oleh Firmansyah (2015) yang

memperoleh belanja modal memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap

kesejahteraan masyarakat berarti pemerintah sudah merealisasikan belanja modal

hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasar penelitian yang peneliti lakukan memperoleh kesimpulan bahwa

pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat


2018. Kesimpulan tersebut dapat dilihat berdasar hasil pengujian yang didapatkan

dengan nilai signifikan sebesar 0,1757 yang mana hasil tersebut lebih besar dari

tingkat signifikan yang telat ditentukan sebesar 0,05 dan hasil dari pengujian

tersebut menghasilkan t hitung sebesar -1,3588 yang mana hasil tersebut lebih kecil

dari t tabel sebesar 1,645, sehingga keputusan yang terdapat pada hipotesis ketiga

tidak terdukung.

Pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas ekonomi yang ada di

masyarakat khususnya dalam kegiatan proses produksi untuk meningkatkan hasil

produksi barang dan jasa agar meningkatnya kemakmuran rakyat (Badrudin,

2017:121). Penelitian ini menghasilkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak

berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat hal itu disebabkan karena tidak

adanya pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi

masyarakat hal itu menyebabkan kurangnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat

sehingga masyarakat cenderung tidak bekerja dan kemungkinan jika terjadi

pembangunan yaitu pembangunan eksklusif dimana pembangunan tersebut hanya

bisa dimanfaatkan masyarakat yang mempunyai modal. Masyarakat yang tidak

bekerja akan berakibat pada ekonomi yang rendah dan tidak terpenuhinya

kebutuhan dasar, seperti kebutuhan kesehatan dan kebutuhan pendidikan.

Pemenuhan kebutuhan dasar inilah yang dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Hasil penelitian tersebut didukung penelitian yang dilakukan Baldric

dan Badrudin (2019) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memliki

pengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan sosial dan juga didukung

penelitian Pratiwi dan Indrajaya (2019) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi

tidak memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Berbeda

dengan penelitian yang dilakukan oleh Yasa dan Arka (2015) menunjukkan

pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap

kesejahteraan masyarakat berarti pemerintah melakukan pembangunan untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat menciptakan kesejahteraan

masyarakat. Penelitian Yasa dan Arka (2015) didukung penelitian yang dilakukan

oleh Firmansyah (2015) memperoleh pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif

dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah melakukan

pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya

pembangunan terbukalah lapangan kerja untuk masyarakat. Masyarakat yang

bekerja menandakan masyarakat tersebut dalam tingkat ekonomi yang baik, tingkat

pengangguran berkurang dan kesejahteraan masyarakat meningkat.



17

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasar hasil yang telah penulis uji sebelumnya, dapat disimpulkan hasil dari

penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Dana desa berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten

di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua barat tahun 2015 sampai

dengan tahun 2018. Hal tersebut dapat diketahui melalui uji parsial uji t yang

menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar -0,0459 bertanda negatif dan t

hitung sebesar -2,6996 tidak melebihi t tabel sebesar 1,645 serta nilai probilitas

signifikansi sebesar 0,0075 tidak melebihi 0,05. Berdasar hasil tersebut, adanya

dana desa belum bisa sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu bisa disebabkan karena kemungkinan dana desa dibagikan kurang

merata dan kurang tepat sasaran seperti desa yang tertinggal dan tidak

terjangkau serta banyak desa yang fiktif dan kemungkinan adanya

penyalahgunaan pemakaian dana desa.

2. Belanja modal berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat

kabupaten di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat tahun

2015 sampai dengan tahun 2018. Hal tersebut dapat diketahui melalui uji

parsial uji t yang menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar -0,1658 bertanda

negatif dan t hitung sebesar -4,9483 tidak melebihi t tabel sebesar 1,645 serta

nilai probilitas signifikansi sebesar 0,0000 tidak melebihi 0,05. Berdasar hasil

tersebut, adanya belanja modal belum bisa sepenuhnya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat disebabkan karena kemungkinan adanya pemakaian

belanja modal untuk pembelian aset kantor pemerintah yang tidak bisa

dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat dan kemungkinan adanya

penyalahgunaan dana yang tidak sesuai prosedur dan adanya oknum-oknum

yang melakukan penyelewengan dana.

3. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat

kabupaten di Provinsi Mauku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat tahun

2015 sampai dengan tahun 2018. Hal tersebut dapat diketahui melalui uji

parsial uji t yang menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar -0,0401 bertanda

negatif dan t hitung sebesar -1,3588 tidak melebihi t tabel sebesar 1,645 serta

nilai probilitas signifikansi sebesar 0,1757 melebihi 0,05. Berdasar hasil

tersebut, kenaikan pertumbuhan ekonomi tidak diimbangi dengan kenaikan

kesejahteraan masyarakat. Hal itu disebabkan karena tidak adanya

pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi

masyarakat hal itu menyebabkan kurangnya lapangan pekerjaan untuk

masyarakat sehingga masyarakat cenderung tidak bekerja dan kemungkinan

jika terjadi pembangunan yaitu pembangunan eksklusif dimana pembangunan

tersebut hanya bisa dimanfaatkan masyarakat yang mempunyai modal.

Masyarakat yang tidak bekerja akan berakibat pada ekonomi yang rendah dan

tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, seperti kebutuhan kesehatan dan

kebutuhan pendidikan. Pemenuhan kebutuhan dasar inilah yang dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



18

Keterbatasan Penelitian

Penulis mengalami keterbatasan dalam melakukan penelitian yang dapat dijelaskan

sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang diperoleh tidak dapat diimplementasikan untuk seluruh

provinsi yang berada di Indonesia, dikarenakan dalam penelitian ini hanya

dapat diimplementasikan untuk mencakup kabupaten pada Provinsi, Maluku,

Maluku Utara, Papua dan Papua Barat saja.

2. Kemungkinan teori yang digunakan tidak sesuai dengan hasil yang diperoleh

dan data yang digunakan bias. Lebih baik menambah periode yang digunakan

dalam penelitian.

Saran

Berdasar penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti bermaskud

menyampaikan saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah kabupaten di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua

Barat sebaiknya dapat mengelola dana desa dan belanja modal dengan sebaik-

baiknya, menggunakan dana desa dan belanja modal sesuai prosedur dan

adanya pembangunan untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk

masyarakat. Pengelolaan dana desa dan belanja modal yang baik dengan

diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang baik dapat menyebabkan

kesejahteraan masyarakat meningkat.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah waktu agar lebih mampu

menggambarkan perubahan dari waktu ke waktu. Penambahan daerah sangat

disarankan dalam penelitian selanjutnya agar menambah lebih banyak sampel

yang digunakan, sehingga dapat menghasilkan hasil yang akurat dengan

banyaknya daerah yang digunakan. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan

untuk menambahkan variabel penelitian, seperti indikator tingkat kemiskinan

yang mampu mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat.



19

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Halim. 2008. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat

Adam Smith 1776. “An Inquiry into the Nature of Causes of the Wealth of Nations”

dalam Mark Skusen (2005), Sang Maestro Teori-teori Ekonomi Modern.

Jakarta: Prenada

Arsyad, Lincolin. 2010. Ekonomi Pembangunan. (Edisi ke-5). Yogyakarta: UPP

STIM YKPN.

Badan Pusat Statistik. 2009. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2001-

2008.

Badrudin, R. 2017. Ekonomika Otonomi Daerah. (Edisi ke-2). Yogyakarta: UPP

STIM YKPN.

Badrudin, R., and Kuncorojati, I. 2017. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan

Dana Perimbangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dengan Belanja

Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening di Daerah

Istimewa Yogyakarta.” JMK, 19(1): 54-59.

Djojohadikusumo, Sumitri. 1994. Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori

Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan. Jakarta: LP3ES.

Dura, J. 2016. “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa,

Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan

Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan

Poncokusumo Kabupaten Malang.” Jurnal JIBEKA, 10(1): 26–32.

Edogbanya, Adejoh. 2013. “Revenue Generation: Impact on Government

Developmental Effort (A Study of Selected Local Council in Kogi East

Senatorial District).” Global Journal of Management and Business

Research.

Eisenhardt, Kathleen M. 1989. “Agency Theory: An Assessment and Review.” The

Academy of Management Review Journal, 14(1): 57-74.

Firmansyah, N. 2015. “Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan

Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap IPM Kabupaten/Kota di Provinsi

Banten.”

Halim, A. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. (Edisi ke-2). Yogyakarta: UPP

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Idriantoro and Supomo. 2011. Metode Penelitian Bisnis. Yogyakarta: BPFE UGM.



20

Jensen, M. C., and W. H. Meckling. 1976. “Theory of the firm: Maganerial

Behavior, agency costs and ownership sctructure.” Journal of financial

economic, 3(4):305-360.

Kuncoro, Mudrajad. 1997. Ekonomi Pemabangunan: Teori, Masalah, dan

kebijakan. Yogyakarta: Unit Percetakan dan Penerbitan AMP YKPN

Yogyakarta.

Kuncoro, Mudrajad. 2010. Ekonomika Pembangunan: Masalah, Kebijakan, dan

Politik. (Edisi ke-5). Yogyakarta: Penerbit Erlangga.

Mendes, P. 2009. “Retrenching Or Renovating The Australian Welfere State: The

Paradox Of The Toward Government’s Neo-Liberalism.” International

Journal Of Social Welfare, 18 (1): 102-110.

Mirza, D. S. 2011. “Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja

Modal Terhadap IPM Jawa Tengah.” Economics Development Analysis

Journal, 1 (1).

Nurdiono, N. S., Sugiri, A. Halim, et al. 2016. “The Effect Of Budget’s Proportion

and Non-financial Factors On The Audit Result Of Local Government

Financial Statements in Indonesia.” Journal Of Indonesia Economy and

Business, 31 (9):178-191.

Nurohman, Y. A., Qurniawati, R. S., and Hasyim, F. (2019). “Dana Desa Dalam

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Wisata Menggoro.” Jurnal

Magisma, 7(1): 35–43.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan.

Pratiwi, N. P. A., and Indrajaya, I. G. B. 2019. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi

Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Serta

Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali.” Jurnal Buletin Studi Ekonomi,

24(2).

Pressman, Steven. 2000. Lima Puluh Pemikir Ekonomi di Dunia. Jakarta: Murai

Kencana PT Radja Grafindo Persada.

Rimawan, M., and Aryani, F. 2019. “Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Serta Kemiskinan di

Kabupate Bima. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika.” 9 (3): 2599-

2651.

Rochjadi, Achmad. 2006. Tinjauan Pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan

Daerah Tahun 2004-2005. Jakarta: Kementerian Keuangan.



21

Rusydi, H. M. 2012. “Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kesejahteraan

Masyarakat Desa di Kabupaten Takalar.” Jurnal Ekonomi Balance, 8 (1):

1868-2192.

Sekaran. 2014. Metodologi Penelitian untuk Bisnis (Research Methods for

Business). Jakarta: Salemba Empat.

Sekretariat Negara. (2014a). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara.

Siregar, B., and Badrudin, R. 2019. “Evaluasi Desentralisasi Fiskal Indonesia

Berdasarkan Tingkat Otonomi Daerah.” Journal Of Review on Global

Economics, 8: 611-624

Sjafrizal. 2008. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Padang: Baduose Media.

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:

Alfabeta.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:

Alfabeta.

Sunu, M. K. K., and Utama, M. S. (2019). “Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat

Kemiskinan Dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi

Bali.” Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2(4): 843-872.

Susilowati, N. I., and Hadi, S. (2017). “Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa,

Belanja Modal dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan

Kabupaten/Kota Di Jawa Timur.” Jurnal Ilmu Ekonomi, 1 (2): 189-202.

Tampubolon, E. G. (2019). “Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kesejahteraan

Masyarakat.” 11 (1): 78-89.

Todaro, Michael P., and Smith, Stephen C. 2011. Pembangunan Ekonomi. (Edisi

ke-11). Jakarta: Erlangga.

Todaro, Michael P., and Smith. Stephen C. 2006. Pembangunan Ekonomi. (Edisi

ke-9). Jakarta: Erlangga.

Todaro, Michael P.2014. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. (Edisi ke-8).

Jakarta: Erlangga.

United Nations Development Programme. 2004. Human Development Report

2004. New York: Oxford University Press.



22

Wibawa, H., Mulya, I. T., and Mujiwardhani, A. (2019). “Dampak Alokasi Dana

Desa Bagi Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat.” Jurnal

Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia, 1 (2).

Yasa, I. K. O. A., and Arka, S. 2015. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan

Disparitas Pendapatan Antardaerah Berpengaruh Terhadap Kesejahteraan

Masyarakat Provinsi Bali.” Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 8 (1).



PENGARUH DANA DESA, BELANJA MODAL, DAN …

Documents