PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PREDIKSI BELANJA MODAL (Studi Empiris Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh) Panetir Bungkes Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala ABSTRACT This research is conducted in regency/major city of Aceh province. Its aim is to know the influence general alocation fund (DAU) and own revenue (PAD) toward the prediction of capital outcome either stimultaniously or partially. The method used in this research is hypothesis test study and sensus. The population of this research is regency and major city in Aceh Province that consist of 19 regencies and 4 major cities. The data in this reseach was collected from DPKKA and BPK RI Aceh. The data analyzed are secondary data collected from budget report in 2006-2010. Statistic method that used here is multicolinearity regression with classic assumtion test by using SPSS 18.0. The result of this research shows that DAU and PAD affect stimultaniously to prediction of capital outcome. Besides, DAU does not partially affect the prediction of capital outcome. Meanwhile, PAD affect it significantly. Keywords: General Allocation Fund (DAU), own revenue (PAD), Capital Expenditures
26
Embed
PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI ... · PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PREDIKSI BELANJA MODAL (Studi Empiris Pemerintahan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TERHADAP PREDIKSI BELANJA MODAL
(Studi Empiris Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh)
Panetir Bungkes
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala
ABSTRACT
This research is conducted in regency/major city of Aceh province. Its aim is to know the influence general alocation fund (DAU) and own revenue (PAD) toward the prediction of capital outcome either stimultaniously or partially. The method used in this research is hypothesis test study and sensus.
The population of this research is regency and major city in Aceh Province that consist of 19 regencies and 4 major cities. The data in this reseach was collected from DPKKA and BPK RI Aceh. The data analyzed are secondary data collected from budget report in 2006-2010. Statistic method that used here is multicolinearity regression with classic assumtion test by using SPSS 18.0.
The result of this research shows that DAU and PAD affect stimultaniously to prediction of capital outcome. Besides, DAU does not partially affect the prediction of capital outcome. Meanwhile, PAD affect it significantly.
Keywords: General Allocation Fund (DAU), own revenue (PAD), Capital Expenditures
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU)
No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah memberikan arti
penting bagi sistem pemerintahan pusat dan daerah, serta sistem hubungan keuangan antara
pemerintahan pusat dan daerah (UU tersebut kemudian disempurnakan kembali dalam UU No. 32
Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004). Kedua ketentuan perundangan ini memberikan
kesempatan yang sangat luas kepada pemerintahan daerah, baik dalam pengalihan maupun
optimalisasi pemanfaatan berbagai potensi yang dimiliki. Daerah diberikan kewenangan yang
lebih luas untuk mengelola pemerintahan dan keuangan daerah. Konsekuensi dari kewenangan
otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban itu
bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi
Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), dan potensi sumber daya keuangan
secara optimal.
Penentuan penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Pemerintah Aceh yang
berjumlah 23 kabupaten/kota yang terdiri dari 19 kabupaten dan 4 kota dari tahun 2006-2010.
Untuk fenomena yang terjadi diambil dalam 4 Kabupaten/Kota yaitu Kota banda Aceh, Kota
Sabang, Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Bireuen dan 3 Tahun dari 2008/2010 dalam
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Nilai nominal yang
tercantum dalam tabel dalam rupiah (Miliar).
Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
(Dalam Miliaran Rupiah)
No
Nama
Kabupaten/Kota
DANA ALOKASI
UMUM
PENDAPATAN ASLI
DAERAH BELANJA MODAL
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
1 Kota Banda Aceh 307,0 313,1 328,0 43,0 49,4 52,2 103,5 78,6 67,3
Hasil penghiungan nilai Tolerance juga menunjukan tidak ada variabel independen yang
memiliki nilai Tolerance kurang dari 0.10 yang berarti tidak ada korelasi antara variabel
independen yang nialainya lebih dri 95%. Hasil nilai penghitungan nilai Variabel Inflation Factor
(VIF) menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF
lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antara variabel
independen dalam model regresi.
3. Uji Autokorelasi
Menurut Ghozali (2005), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah suatu model
regresi linear memiliki korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan
kesalahan pada periode sebelumnya. Untuk mengetahui apakah autokorelasi terdapat dalam
suatu penelitian bias dengan menggunakan test Durbin Watson (DW). Dasar pengambilan
keputusan dalam uji autokorelasi adalah jika du < dw < 4-du maka tidak terjadi autokorelasi dari
model regresi.
Tabel 4.5 Uji Autokorelasi
Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
1 .715a .511 .502 38585228576.732 1.686
Sumber: Data Diolah (2012)
Berdasarkan table 4.5 terlihat nilai DW sebesar 1.686 jika kita bandingkan dengan tabel
Durbin-Watson dengan jumlah 111 (n) dari 23 kabupaten/kota dan jumlah variabel independen 2
(k=2) dihasilkan nilai dL (lower) = 1.502 dan dU (uppar)= 1.582 maka nilai DW = 1.686 lebih
besar dari dU = 1.582, maka dapat di simpulkan kita tidak bisa menolak Ho yang menyatakan
tidak ada autokorelasi.
4. Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas merupakan indikasi bahwa varian antar residual tidak homogen yang
mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Jika ada pola tertentu seperti titik-
titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka terjadi heterokedastisitas. Sebaliknya
jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka nol pada
sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.
Dari grafik gambar 4.1 sctterplots terlihat bahwa titik menyebar secara acak serta tersebar
baik di atas maupun di bawah anggka 0 pada sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak
terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak pakai untuk
memprediksi Belanja Modal berdasarkan masukan PAD dan DAU.
Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data Diolah (2012)
Pembahasan
Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal
Penelitian hasil pengujian hipotesis menjelaskan hasil bahwa DAU dan PAD secara
bersama-sama berpengaruh terhadap prediksi belanja modal Berdasarkan Tabel 4.10.
Kesimpulannya, semakin tinggi jumlah transfer pemerintah pusat dalam bentuk DAU maka akan
meningkatkan PAD pada daerah otonom. Temuan ini memberikan indikasi penting adanya
peningkatan pembiayaan daerah yang sangat tinggi. Peningkatan PAD yang tinggi, diimbangi
pemerintah dengan melakukan alokasi belanja yang lebih tinggi, sehingga pada gilirannya
pemerintah daerah bisa memperoleh transfer pemerintah pusat yang semakin tinggi.
Penelitian ini dilakukan oleh Prakosa (2004) tentang Analisis Pengaruh Dana Alokasi
Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi Empirik
di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY menyimpulkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh
signifikan terhadap belanja daerah, baik dengan lag maupun tanpa lag. Ketika tidak
menggunakan lag, pengaruh PAD terhadap Belanja daerah lebih kuat daripada DAU, tetapi ketika
menggunakan lag, pengaruh DAU terhadap belanja daerah justru lebih kuat daripada PAD.
Seryawan dan Adi (2008) juga melakukan penelitian tentang pengaruh Fiscal Stress
Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal (studi Empiris pada
Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah). Dalam menghadapi Otonomi daerah, pemerintahan daerah
harus lebih meningkatkan pelayanan publiknya. Upaya perbaikan sepanjang didukung oleh
tingkat pembiayaan daerah yang memadai. Alokasi belanja yang memadai untuk meningkatkan
pelayanan publik diharapkan memberikan timbal balik berupa peningkatan penerimaan PAD. Baik
yang berasal dari retribusi, pajak daerah maupun penerimaan lainnya. Implementasi undang-
undang otonomi daerah diharapkan dapat memberikan motivasi bagi daerah untuk meningkatkan
pendapatan asli daerah. Pemerintah diharapkan mengali potensi yang ada didaerahnya, sehingga
pendapatan asli daerahnya dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah, khususnya yang
berkaitan langsung dengan pelayanan publik ataupun peningkatan prasarana yang mendukung
pencepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal
Penelitian hasil pengujian hipotesis menjelaskan hasil bahwa DAU tidak berpengaruh
terhadap prediksi belanja modal. Pemerintahan Kabupaten/Kota masih tergantung oleh DAU dari
pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal dan
pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah
daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. DAU merupakan sumber
penerimaan daerah yang paling besar.
Pelimpahan kewenangan pada pemerintah daerah juga diikuti dengan pelimpahan dalam
bidang keuangan. Pelimpahan dalam bidang keuangan mengakibatkan terjadinya perubahan-
perubahan dalam struktur keuangan, diantaranya: (1) Penerimaan Daerah dari Dana Bagi Hasil
(DBH), SDA dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan fiskal bagi daerah yang memiliki SDA
seperti minyak, gas alam, hasil pertambangan, kehutanan, perkebunan, serta perikanan; (2)
Penerimaan Daerah dari Bagi Hasil Pajak; (3) skema bantuan pemerintah dalam bentuk transfer
yakni DAU (Maulida, 2007).
Kebijakan otonomi daerah merupakan pendelagasian kewenangan yang disertai denagn
menyerahkan dan pengalihan pendapatan, secara dan prasarana serta sumber daya manusia
(SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan
kemandirian daerah, pemerintahan daerah otonomi mempunyai kewewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi
masyarakat (UU No. 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal
dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut
menjadi kegiatan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana
untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal
Penelitian hasil pengujian hipotesis menjelaskan hasil bahwa PAD berpengaruh terhadap
prediksi belanja modal. PAD merupakan sumber pembiayaan untuk anggaran belanja modal. PAD
didapatkan dari iuran langsung dari masyarakat, seperti pajak, restribusi, dan lain sebagainya.
Tanggung jawab agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan
pelayanan publik (public service) yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal,
karena masyarakat telah memberikan sebagaian uangnya kepada pemerintah daerah
Hasil penelitian Setiaji dan Adi (2007) menunjukkan fakta empirik yang menarik, yaitu
selama era otonomi PAD mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibanding dengan
periode sebelum otonomi, namun demikian kontribusi PAD terhadap pembiayaan daerah jus tru
mengalami penurunan yang berarti. Temuan ini memberikan indikasi penting adanya peningkatan
pembiayaan daerah yang sangat tinggi. Peningkatan PAD yang tinggi, diimbangi pemerintah
dengan melakukan alokasi belanja yang lebih tinggi, sehingga pada gilirannya pemerintah daerah
bisa memperoleh transfer pemerintah pusat yang semakin tinggi.
Pertumbuhan belanja modal /pembagunan merupakan salah satu usaha pemerintahan
Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing.
Pertumbuhan belanja modal/pembagunan merupakan cirri positif bahwa pemerintahan
Kabupaten/Kota telah berusaha mengurangi ketergantungan terhadap pemerintahan pusat.
Dalam era otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternative sumber pembiayayaan
pembagunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari
pemerintah pusat dan mengunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat
(Mardiasmo, 2002).
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi linear berganda, diperoleh
hasil sebagai berikut:
1. Pengujian Variabel Dana DAU dan PAD secara bersama-sama berpengaruh terhadap
Prediksi belanja Modal Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh pada periode 2006-
2010
2. Pengujian Variabel DAU tidak berpengaruh terhadap Prediksi Belanja Modal Pemerintahan
Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh pada periode 2006-2010
3. Pengujian Variabel PAD berpengaruh terhadap Prediksi belanja Modal Pemerintahan
Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh pada periode 2006-2010
Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterabatasan antara lain sebagai berikut:
1. Pemilihan variabel pada penelitian ini hanya sebatas variabel DAU, dan PAD, untuk
menjelaskan variabel Prediksi Belanja Modal. Hai ini memungkinkan bahwa Prediksi
Belanja Modal mampu dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk pada
penelitian ini.
2. Dalam temuan-temuan kasus ini menunjukan beberapa hal yang sangat teoritis dapat
dipahami. Namun, dalam tataran praktis masih perlu didiskusikan lebih lanjut. Penelitian
ini memiliki keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembagan studi-studi
lanjutan. Karena studi ini belummencakup aspek aspek lain yang mungkin merupakan
factor penting, misalnya aspek menejemen keuangan, penganngaran, aspek psikologis
pembuat keputusan di pemda.
Saran Penelitian
Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan penelitian yang diuraikan sebelumnya, maka
peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:
1. Untuk Penelitian selanjutnya variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang
diharapkan lebih lengkap dan bervariasi, dengan menambah variabel independen lain baik
seperti Pajak Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK), atau Lain-lain Pendapatan yang Sah.
2. Pemerintahan Kabupaten/Kota sebaiknya mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk
menambah penerimaan daerah sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluarannya sehingga pada akhirnya ketergantungan pada Pemeritahan
Pusat bisa dikurangi
Daftar Referensi
A.W. Widjaja. 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Abdullah, Syukriy. 2004. Perilaku oportunistik legislative dalam penganggaran daerah:
Pendekatan principal-agent theory. Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Bengkulu, Bengkulu, 4-5 Oktobor 2004
Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi Fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi (studi pada Kabupaten dan Kota Se Jawa Bali) Jurnal studi pembagunan KRITIS. Universitas Kristen Stya Wacana, Salatiga
Ardhani, Pungky. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Program Sarjana.Semarang: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponogoro.
Bahri Djamarah, Syaiful. 2006. Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukasif Jakarta: Renika Cipta
Darwanto & Yulia. 2007. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Jogjakarta: Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
Fozzard, Adrian. 2001. The basic budgeting problem: Approaches to resource allocation in the public sector and their implications for pro-poor budgeting. Center for Aid and Public Expenditure, Overseas Development Institute (ODI). Working paper 147.
Gamkhar, Shama & Wallace Oates. 1996. Asymmetries in the response to increase and decreases in intergovernmental grant: Some empirical findings. National Tax Journal 49 (4):501-512.
Halim, Abdul. 2001. Analisis Varian Atas Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Disertasi S3. Tidak Dipublikasikan. Msi-FE UGM.
__________ (2007) Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. ___________. 2001. Bunga Rampai : Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Holtz-Eakin, et al. 1994. Intertempora Analysis of State An Local Government Spending: theory
and Tests. Journal of Urban Ekonomics 35: 159-174. Kerlinger, 2000. Asas-asas Penelitian Behavioral.Edisi 3. Gajah Mada Univesity Press: Yogyakarta. Koswara, E. 2001. Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat. Jakarta: Yayasan
Pariba. Legrenzi, Gabriella & Costas Milas. 2001. Non-Linear and Asymmetric Adjusment The Local
Revenue-Expenditure Models: Some Evidence from The Italian Municipalities. University of Milan, Working Paper.
Nyoman, Sugawa Korry. 2005. Ambiualensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. http://www.balipost.co.id. 19 September 2005.
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuanagn Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi Maulida, Novi Pratiwi. 2007. “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah”. Tesis, Universitas Islam Indonesia. Miyasto. 2009. Bahan Kuliah Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang. Mulyana, Budi dan Subhkan. 2006. Keuangan Daerah: Perspektif Desentralisasi Fiskal dan
Pengelolaan APBD di Indonesia. Jakarta: LPKPAP-BPPK. Prakosa, Kasit Bambang. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY. JAAI, Vol 08 No.2, 101-118.
__________. 2003. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: UII Press. Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. __________. (2004) Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. __________. Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2005, Tentang Dana Perimbangan. __________. Peraturan Presiden UU No. 104 Tahun 2000, Tentang Dana Perimbangan. __________. Peraturan Mentri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar
(BAS). __________. Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. __________. Peraturan Presiden UU No. 6 Tahun 2011, Tentang Dana Alokasi Umum Daerah
Propensi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011. __________. Peraturan Mentri Keuangan No. 162/PMK.07/ Tahun 2011, Tentang Tata Cara
Pemotongan Dana/atau Dana Bagi Hasil Bagi Daerah Induk/Provensi yang Tidak Menemui Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru.
__________. Peraturan Mentri Keuangan. Direktorat Jendral Anggaran. Sarangih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi.
Setiaji, Wirawan dan Priyo Hari Adi. 2007. Peta Kemampuan Keuangan Daerah dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi. The 1st National Accounting Conference. Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
Sidik, Machfud 2002. Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara teori dan Aplikasi di Indonesia). Jogyakarta.
Simanjuntak, Oloan. 2003. Hukum Pajak. Medan: Nomensen-ress. Sekaran, uma. 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Buku 4. Terjemahan Kwan Men Yon.
Jakarta: Salemaba Empat. Stine, William. 1994. Is the Local Government Revenue Response to Federal Aid Symmetrical?
Evidence From Pennsylvania County Government in an Era of Retrenchment. National Tax Journal 47. No. 4: 799-816.
Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV Alfabeta. Sulistyowati, Diah. 2011. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan
Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal. Skripsi. Diponegoro: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
Wong, John D. 2004. The Fiscal Impacta of Economic Growth and Development on Local Government Capacity. Journal of Bugeting, Accounting and Financial Management. Fall. 16.3. 799-816
Lampiran HASIL OUTPUT PROGRAM SPSS 18.0 Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
DAU 111 87981636000 431940000000 254419517194.22 73224943275.809 PAD 111 1514408211 112872199884 15707312837.00 17732471008.729 Belanja Modal 111 15045982550 396351513853 91798637650.21 54685441203.461 Valid N (listwise) 111
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
DAU PAD
Belanja Modal
N 111 111 111 Normal Parametersa,b Mean 2.54E11 1.57E10 9.18E10
Std. Deviation 7.322E10 1.773E10 5.469E10 Most Extreme Differences