Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Modal

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN

DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP

BELANJA MODAL

(Studi pada Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005-2011)

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat sidang skripsi Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Taufik Akbar

084020216

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

2012

i

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM

TERHADAP BELANJA MODAL

(Studi Pada Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005-2011)

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat sidang skripsi Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan

Bandung, Oktober 2012

Mengetahui,

Pembimbing,

Ifa Ratifah, SE., M.Si.

Dekan, Ketua Program Studi,

Dr. H. Abdul Maqin, SE., MP. H.. Sasa S. Suratman, SE., M.Sc.

ii

PERNYATAAN

(Program Studi Strata 1)

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Pasundan maupun di perguruan tinggi lainnya.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.


Yang membuat pernyataan,

( Taufik Akbar )

NRP: 084020216

Materai

Rp. 6000

iii

Motto:

“Seseungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S : 94 Al-Insyirah : 6)

Tanpa MelupakanMu Ya Allah...

Kupersembahkan karyaku ini bagi kedua orang tuaku

yang selalu mendoakan keberhasilanku.

iv

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Bandung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, cara yang digunakan adalah studi dokumentasi, dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen Laporan Keuangan Pemerintah yang berkaitan dengan data yang diperlukan dalam kegiatan penelitian ini.

Teknik sampling yang digunakan adalah non probability sampling dengan pendekatan purposive sampling. Adapun variabel-variabel yang diuji adalah Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Alokasi Umum (X2) sebagai variabel independen dan Belanja Modal (Y) sebagai variabel dependen. Data tersebut akan dianalisis melalui uji asumsi klasik untuk memakasimalkan keakuratan dalam hasil pengolahan data. Sedangkan untuk menguji hipotesis digunakan uji signifikansi dan analisis regresi linear berganda.

Hasil pengujian hipotesis secara parsial diperoleh kesimpulan bahwa PAD bepengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal begitu pula dengan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Pengujian hipotesis secara simultan disimpulkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal

v

ABSTRACT

This study aims to provide empirical evidence about the effect of the Local Own Revenue (PAD) and the General Allocation Fund (DAU) on the Capital Expenditure City of Bandung.

The method used in this research is descriptive method. To obtain the necessary data in this study, the means used is the study documentation, done by collecting documents relating to Government Financial Statements with the necessary data in this research activity.

Sampling technique used was non-probability sampling with a purposive sampling approach. The variables were tested Local Own Revenue (X1) and The General Allocation Fund (X2) as independent variables and Capital Expenditures (Y) as the dependent variable. Data will be analyzed through the classical asumption test for maximalize accuracy in the data processing. While the hypothesis used to test the significance test and multiple linear regression analysis.

Partial results of hypothesis testing concluded that PAD have a positive and significant effect on capital expenditure as well as the DAU has positive and significant effect on capital expenditure. Simultaneously hypothesis testing concluded that PAD and DAU significant effect on capital expenditure.

Keywords : Local Own Revenue, General Allocation Fund, Capital Expenditure

vi

KATA PENGANTAR

Assalammu’laikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi dengan judul : “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA

ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Pada Pemerintah Kota

Bandung Tahun Anggaran 2005-2011)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar strata satu di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Pasundan

Bandung.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai

pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan

terima kasih kepada :

1. Dr. R. Abdul Maqin, SE., MP selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas

Pasundan Bandung.

2. Bapak H. Sasa Suratman, SE., M.Sc selaku Ketua Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung.

3. Ibu Ifa Ratifah, SE., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan

waktu untuk membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini serta telah

memberikan banyak masukan kepada saya.

vii

4. Ibu Justinia Castellani, SE., Msi., Ak selaku dosen walii.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan yang

telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses

perkuliahan.

6. Kedua orang tua tercinta (A. Kamidjo dan Yety Megawati) yang penulis

sayangi. Penulis menghaturkan sembah sujud sebagai ucapan terima kasih

yang tentunya penulis belum mampu menbalas pengorbanan Ayahanda dan

Ibunda, yang telah membesarkan, mendidik dan akan selalu memberikan doa

restu, perhatian, kasih sayang, serta dukungan yang tidak ternilai harganya

demi kelancaran dan keberhasilan penulis dalam segala hal.

7. Kakak serta Adik (Rianti Megasari dan Rahayu Wandani) yang telah memberi

dukungan moral dan materiil. Terima kasih atas dukungannya.

8. Lilis Lisnawati SE. Terima kasih untuk semangat, doa, dan motivasi yang

diberikan dalam proses penyusunan skripsi hingga akhirnya skripsi

terselesaikan.

9. Teman-teman Akuntasi angkatan 2008. Moch. Zaky, Bingky Aresia Landarica

SE., dan Annisa Desty, Ihwan Hari, Yusuf Nursyamsudin SE., Muhammad

Ikhsan Al-fikri SE, Rachmawati Rahayu SE, Nikeu Martina Mugirahayu SE.,

Helena Mayer, Ferintina Rahayu SE., dan semua teman-teman yang tidak bisa

disebutkan satu persatu. Sukses selalu untuk kalian semua.

viii

10. Teman-teman kelembagaan, Lembaga Eksekutif Mahasiswa Periode 2011-

2012, Mutdiyanti, Anita, Anggun, Fanny, Jovi, Sammy, Reni dan yang

lainnya. Terima kasih, sukses buat kalian semua.

11. Seluruh sahabat seperjuangan Adhnan, Dadan, Reyza, Ryan Eka, Irfan,

Agung, Egi, Kiki, Ardi, Indra, Dany Saddak, Abdul Rozak dan lainnya.

Terima kasih atas bantuan, semangat, dan doanya. Sukses buat kalian.

12. Seluruh karyawan SBAP yang telah membantu penulis dalam urusan

administrasi.

13. Bapak dan Ibu Bagian Dokumentasi dan Data BPK RI Perwakilan Jabar,

terima kasih atas bantuan datanya.

14. Perpustakaan FE UNPAS yang telah menyediakan materi-materi yang

diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk

semuanya.

Berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Semoga Alloh SWT, melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta membalas segala

kebaikan semua pihak yang memberikan bantuan kepada penulis.

Wassalammu’alaikum Wr.Wb


Penulis

ix

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN…………………………………………………. i LEMBAR PERNYATAAN............................................................................. ii MOTTO…………………………………………………………………….... iii ABSTRAK………………………………………………………………….... iv ABSTRACK…………………………………………………......................... v KATA PENGANTAR…………………………………………………......... vi DAFTAR ISI…………………………………………………........................ ix DAFTAR TABEL…………………………………………………................ xiv DAFTAR GAMBAR…………………………………………………........... xv DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………........ xvi BAB I PENDAHULUAN………………………………………………....... 1

1.1 Latar Belakang Masalah……………………………………......... 1

1.2 Rumusan Masalah…………………………………………........... 11

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian………………………………......... 12

1.3.1 Maksud Penelitian…………………………………...... 12

1.3.2 Tujuan Penelitian…………………………………........ 12

1.4 Kegunaan Penelitian…………………………………………........ 12

1.4.1 Kegunaan Teoritis…………………………………...... 12

1.4.2 Kegunaan Praktis............................................................ 13

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN

HIPOTESIS……………………………………………………........ 14

2.1 Kajian Pustaka…………………………………………………...... 14

2.1.1 Keuangan Daerah…………………………………....... 14

x

2.1.1.1 Konsep Keuangan Daerah…………………...... 14

2.1.1.2 Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah……........ 15

2.1.2 Anggaran Pemerintah Daerah…………………….......... 18

2.1.3 Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia…………….. 19

2.1.4 Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)….... 20

2.1.4.1 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD)……………………………….... 21

2.1.5 Konsep Pendapatan Daerah…………………………….. 22

2.1.5.1 Pengertian Pendapatan Daerah……………….... 22

2.1.5.2 Sumber Pendapatan Daerah…………………….. 23

2.1.6 Kebijakan Atas Pendapatan Daerah…………………….. 25

2.1.6.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)……………….... 25

2.1.6.2 Dana Alokasi Umum (DAU)................................. 28

2.1.7 Konsep Belanja Daerah..................................................... 30

2.1.7.1 Pengertian Belanja Daerah.................................... 30

2.1.7.2 Kebijakan Belanja Daerah.................................... 31

2.1.7.3 Belanja Modal...................................................... 33

2.2 Kerangka Pemikiran........................................................................... 35

2.2.1 Penilitan Terdahulu.......................................................... 38

2.2.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap

Belanja Modal.................................................................. 40

xi

2.2.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja

Modal............................................................................... 41

2.2.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum

terhadap Belanja Modal..................................................... 43

BAB III METODE PENELITIAN................................................................. 44

3.1 Objek Penelitian............................................................................... 44

3.2 Metode Penelitian............................................................................. 44

3.2.1 Definisi dan Operasionalisasi Variabel.......................... 45

3.2.1.1 Definisi Variabel.................................................. 45

3.2.1.2 Operasionalisasi Variabel.................................... 47

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian......................................................... 49

3.3.1 Populasi............................................................................ 49

3.3.2 Sampel.............................................................................. 49

3.4 Teknik Pengumpulan Data................................................................. 50

3.4.1 Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis................ 50

3.4.1.1 Teknik Analisis Data........................................... 50

3.4.2 Statistik Deskriptif........................................................... 51

3.4.3 Uji Asumsi Klasik............................................................ 51

3.4.3.1 Uji Multikolinearitas............................................ 51

3.4.3.2 Uji Normalitas...................................................... 52

3.4.3.3 Uji Autokorelasi................................................... 53

3.4.3.4 Uji Heterokedastisitas.......................................... 53

xii

3.4.4 Metdoe Regresi Linear Berganda..................................... 54

3.4.5 Pengujian Hipotesis.......................................................... 55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.................................. 60

4.1 Hasil Penelitian.................................................................................. 60

4.1.1 Gambaran Umum Kota Bandung..................................... 60

4.1.1.1 Profil Daerah......................................................... 60

4.1.1.2 Sejarah Singkat Pemerintah Kota Bandung.......... 61

4.1.1.3 Visi Pemerintah Kota Bandung............................ 64

4.1.1.4 Misi Pemerintah Kota Bandung........................... 65

4.1.2 Deskripsi Data Variabel Penelitiana................................ 67

4.1.2.1 Gambaran PAD, DAU dan Belanja Modal

Pemerintah Kota Bandung................................... 67

4.1.2.1.1 Gambaran PAD Pemerintah Kota

Bandung.............................................. 67

4.1.2.1.2 Gambaran DAU Pemerintah Kota

Bandung.............................................. 73

4.1.2.1.3 Gambaran Belanja Modal Pemerintah

Kota Bandung.................................... 77

4.1.3 Analisis Data................................................................... 83

4.1.3.1 Pengujian Asumsi Klasik..................................... 84

4.1.3.2 Pengujian Hipotesis............................................. 89

xiii

4.1.3.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah

terhadap Belanja Modal..................... 94

4.1.3.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum

terhadap Belanja Modal..................... 95

4.1.3.2.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan

Dana Alokasi Umum terhadap Belanja

Modal............................................... 97

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN........................................................... ..... 99

5.1 Kesimpulan....................................................................................... 99

5.2 Saran................................................................................................. 100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

xiv

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Ringkasan Permasalahan Belanja Modal Kota Bandung....... 5

Tabel 1.2 Ringkasan Permasalahan PAD Kota Bandung...................... 8

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu…………………………….. 38

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian………………………... 48

Tabel 4.1 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota

Bandung……………………………………………………… 68

Tabel 4.2 Pertumbuhan Dana Alokasi Umum Pemerintah Kota

Bandung……………………………………………………… 74

Tabel 4.3 Pertumbuhan Belanja Modal Pemerintah Kota Bandung….... 78

Tabel 4.4 Data Pengamatan Untuk Pengujian Statistik………………… 83

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas…………………………………… 84

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas………………………………………….. 85

Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi………………………………………… 87

Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik t……………………………………………. 90

Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik F…………………………………………… 92

Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi…………………….. 94

xv

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran………………………………………… 38

Gambar 4.1 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah………………. 69

Gambar 4.2 Kontribusi DAU terhadap Pendapatan Daerah………………. 75

Gambar 4.3 Kontribusi Belanja Modal terhadap Belanja Daerah………… 79

Gambar 4.4 Hasil Uji Normalitas : Normal P-Plot of Regression

Standarized Residual………………………………………….. 86

Gambar 4.5 Hasil Uji Heterokedastisitas: Scatterplot……………………… 88

Gambar 4.6 Persentase Pengaruh Variabel………………………………… 98

xvi

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

SK Dosen Pembimbing........................................................................

LAMPIRAN 2

Surat Izin Penelitian..............................................................................

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005 ………………………………………………… LAMPIRAN 3


Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2007 ………………………………………………… LAMPIRAN 5


Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 …………………………………………………

xvii

LAMPIRAN 7



Lembar Perbaikan …………………………………………………....... LAMPIRAN 10

Curicculum Vitae ………………………………………………….......

1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi

suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini

menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi hal

penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan

negara maupun daerah. Pengamat ekonomi, pengamat politik, investor, hingga rakyat

mulai memperhatikan setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan.

Pembiayaan penyelengaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi

dilakukan atas beban APBD. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, daerah diberi

kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola sumber daya alam.

Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan

(DBH, DAU, dan DAK) dan Pinjaman Daerah. Tiga sumber tersebut langsung

dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, melalui kerjasama dengan

Pemerintah Pusat ( Halim, 2009).

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah yang

2

berlaku di Indonesia didasarkan pada UU No. 22 tahun 1999 yang telah direvisi

menjadi UU No. 32 Tahun 2004. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa

pemerintah daerah memisahkan fungsi eksekutif dengan fungsi legislatif.

Berdasarkan fungsinya, pemerintah Daerah (eksekutif) dengan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (legislatif) terjadi hubungan keagenan (Halim, 2001; Halim &

Abdullah, 2006). Secara implisit, peraturan perundang-undangan merupakan

perjanjian antara eksekutif, legislatif, dan publik.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman

Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik. Di Indonesia, anggaran

daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang,

barang dan jasa pada tahun anggaran yang harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar

dkk. 2008). Menurut PP Nomor 58 tahun 2005 dalam Warsito Kawedar (2008),

APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan

Peraturan Daerah (Perda).

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 proses penyusunan anggaran melibatkan

pihak eksekutif (Pemerintah Daerah) dan pihak legislatif (DPRD), dimana kedua

pihak tersebut melalui panitia anggaran. Eksekutif berperan sebagai pelaksana

operasionalisasi daerah yang berkewajiban membuat rancangan APBD. Sedangkan

legislatif bertugas mensahkan rancangan APBD dalam proses ratifikasi anggaran.

3

Proses penyusunan APBD dimulai dengan kedua belah pihak yaitu antara

eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan tentang kebijakan umum APBD yang

menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pihak

eksekutif bertugas membuat rancangan APBD yang sesuai kebijakan tersebut,

kemudian pihak legislatif menetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) yang

sebelumnya dirapatkan. Dalam teori keagenan, peraturan daerah menjadi alat

legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran yang dijalankan oleh pihak

eksekutif.

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan

diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan

dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah.

Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah dengan

memberikan berbagai fasilitas untuk investasi. Konsekuensinya, pemerintah perlu

memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal

disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah,

tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal

daerah yang berbeda-beda (Harianto dan Adi, 2007).

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan

manajemen kualitas jasa (service quality management), yakni upaya meminimalisasi

kesenjangan (gap) antara tingkat layanan dengan harapan konsumen (Bastian, 2006).

Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan belanja modal

dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah

4

Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Darwanto dan Yustikasari

(2007) menyatakan bahwa pemanfaatan anggaran belanja seharusnya dialokasikan

untuk hal-hal produktif, misalnya untuk pembangunan. Penerimaan pemerintah

daerah seharusnya dialokasikan untuk program-program layanan publik. Kedua

pendapat tersebut menyatakan bahwa belanja modal untuk kepentingan publik

sangatlah penting.

Belanja modal disesuaikan dengan kebutuhan daerah akan sarana dan

prasarana baik untuk kelancaran tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik

(Halim & Abdullah,2006:19). Menurut Halim (2002:72) bahwa dengan melakukan

belanja modal akan menimbulkan konsekuensi berupa penambahan biaya yang

bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan.

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan

pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik.

Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap,

yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi

tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik,

karena asset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan

prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah,

khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Permasalahan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung saat ini

yaitu seiring bertambahnya anggaran belanja daerah Kota Bandung namun tidak

diikuti dengan bertambahnya belanja modal. Dampak yang dialami Pemerintah Kota

5

Bandung sebagai fasilitator dan katalisator tidak berjalan dengan optimal, karena

masih banyak infrastrukur, serta fasilitas pelayanan publik yang belum memadai.

Pemerintah Kota Bandung lebih banyak mengalokasikan belanjanya pada sektor-

sektor yang kurang diperlukan dan lebih banyak digunakan untuk belanja rutin,

dibandingkan untuk meningkatkan pelayanan publik, sebab dari 100% anggaran

belanja daerah rata-rata hanya 11,32% yang digunakan untuk belanja modal dalam

rangka pengadaan asset untuk investasi dalam meningkatkan pelayanan publik (Duta-

kita.com, 7 Maret 2012).

Adapun beberapa permasalahan mengenai belanja modal di Kota Bandung

selama kurun waktu tujuh tahun terakhir dapat dilihat secara ringkas dari tabel berikut

ini:

Tahun Permasalahan Sumber

2005 Pembangunan infrastruktur jalan serta

perbaikannya tidak merata di Kota Bandung.

Tribun News

2006 Perbaikan jalan secara bertahap, yang

semestinya dapat diselesaikan selama tahun

2006.

Tribun News

2007 Perbaikan tanggul sungai citarum 1,2M

terbukti sia-sia

Karawangnews

2008 Pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota

Bandung tidak diikuti perbaikan jalan.

Pikiran Rakyat Online

6

2009 Penyimpangan pembangunan selter Trans

Metro Bandung (TMB)

Pikiran Rakyat Online

2010 Dana perbaikan jalan hanya sebesar Rp.54M,

tak cukup.

Penelusurankorankaskus

Tabel 1.1

Ringkasan Permasalahan Belanja Modal Kota Bandung

Sejalan dengan Saragih (2003) yang menyatakan bahwa pemanfaatan belanja

hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas

pembangunan. Stine (1994) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya

lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat tersebut

menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu

diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap belanja modal, seperti

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Dalam pengelolaan anggaran, asas kemandirian dijadikan dasar Pemerintah

Daerah untuk mengoptimalkan penerimaaan dari daerahnya sendiri yaitu sektor

PendapatanAsli Daerah (PAD). Menurut UU No. 32 tahun 2004, Pendapatan Asli

daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah

itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki.

Pajak daerah dan retribusi daerah selama ini merupakan sumber pendapatan

daerah yang dominan, oleh karena itu perlu ditingkatkan penerimaannya. Berdasarkan

7

alur pikir teori keuangan daerah, penerimaan pajak pada umumnya digunakan untuk

membiayai jasa layanan yang bersifat murni publik (public goods), sedangkan

penerimaan retribusi umumnya digunakan untuk membiayai jasa pelayanan yang

bersifat semi publik (semi public goods) di mana komponen manfaat individunya

relatif lebih besar.

Anggiat (2009:4) menemukan adanya perbedaan preferensi antara eksekutif

dan legislatif dalam pengalokasian spread PAD ke dalam belanja sektoral. Alokasi

untuk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, tetapi alokasi untuk belanja

modal justru mengalami penurunan. Abdullah dan Halim (2004:10) menemukan

bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh

terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya

sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian

angaran cukup besar.

Pemerintah Kota Bandung berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) melalui pajak daerah, sebagai sumber pendapatan daerah dalam meningkatkan

belanja modal. Kontribusi pajak daerah sangat berpengaruh terhadap pendapatan

daerah, hal ini menyimpulkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah mampu

meningkatkan belanja modal. Tetapi kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli

Daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil, terutama belanja modal.

Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar. Oleh

karenanya untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah

8

daerah perlu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah

satunya dengan penggalian potensi daerah.

PAD Kota Bandung sebagian besar dihasilkan dari pajak dan retribusi daerah,

seperti Parkir dan Pajak Restoran. Namun kenyataanya hasil pajak dan retribusi

daerah tersebut tidak mampu dikoleksi secara keseluruhan oleh Pemerintah Kota

Bandung. Hal tersebut diakibatkan pengelolaan lahan parkir potensial yang banyak

dikelola oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan sepihak dengan

cara menggelapkan uang yang seharusnya masuk kas daerah. Penggelapan-

pengelapan hasil pajak dan retribusi tersebut mengakibatkan Pemerintah Kota

Bandung berpotensi kehilangan PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah sebesar

Rp 1,5 Miliar/bulan (Bisnis Jabar, 5 April 2012).

Adapun beberapa permasalahan mengenai PAD di Kota Bandung selama

kurun waktu tujuh tahun terakhir dapat dilihat secara ringkas dari tabel berikut ini:

Tahun Permasalahan Sumber

2005 Perpakiran di Kota Bandung dan kontribusinya

terhadap PAD Kota Bandung.

Tribun Jabar

2006 Penyimpangan Pajak pada pelaksanaan Perda

Pengelolaan Pasar di Kota Bandung.

Tribun News

2007 Masalah Perparkiran kota Bandung yang tak kunjung

selesai.

Pikiran Rakyat

Online

9

2008 Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Bandung:

kecurigaan, pajak yang belum disetor, terindikasi

penyimpangan.

Pelita. or.id

2009 Peningkatan pajak parker tidak sebanding dengan

penambahan lahan parker yang terus bertambah.

Pikiran Rakyat

Online

2010 Pajak parkiraan di Kota Bandung semakin

membengkak kebocorannya.

Pikiran Rakat

Online

Tabel 1.2 Ringkasan Permasalahan PAD Kota Bandung

Dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam upaya

pembangunan, Pemerintah Pusat akan mentransfer dan perimbangan yang tediri dari

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil

(DBH). Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah

Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh

pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada publik.

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai

kegiatan operasional didaerahnya masing-masing, hal tersebut menimbulkan

ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut Pemerintah

Pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah. Salah satu dana

perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Umum merupakan

dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan

10

dengan tujuan pemerataan keungan antar daerah untuk membiayai kebutuhan

pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan

Pemerintah Daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan

kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan dana tersebut

pemerintah daerah menggunakannya untuk memberi pelayanan yang lebih baik

kepada publik. Abdullah dan Halim (2004) menyatakan bahwa dana transfer jangka

panjang berupa DAU berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah

dana transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal.

Peningkatan transfer Dana Alokasi Umum di Kota Bandung setiap tahunnya

tidak diikuti dengan peningkatan belanja modal. Hal tersebut mencerminkan bahwa

penggunaan Dana Alokasi Umum untuk belanja modal hanya sedikit sehingga tidak

mampu mengoptimalkan fasilitas pelayanan publik. Meski transfer DAU dari

pemerintah merupakan pendapatan daerah yang paling besar, namum alokasinya

untuk belanja modal tergolong sedikit. Anggaran belanja terkonsentrasi pada belanja-

belanja yang bersifat rutin, dan mengesampingkan belanja modal.

Selain terkonsentrasi pada belanja rutin, disinyalir adanya penyalahgunaan

dalam penggunaan DAU. Salah satu praktik yang mencurigakan adalah

penyalahgunaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditampung di rekening pribadi,

kerabat dan bahkan diperuntukkan untuk membangun sebuah usaha. PPATK merilis

data tentang 2.258 transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh para pejabat di

Indonesia, dari ribuan transaksi mencurigakan itu justru didominasi oleh pejabat

11

daerah. Jumlah transaksi para pejabat daerah yang patut dicurigai itu antara lain

1.135 transaksi oleh bendahara daerah, 379 transaksi dilakukan bupati, serta 339

transaksi oleh pejabat pemda lainnya, termasuk didalamnya Kota Bandung.

(Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, 17 Juni 2011).

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan

data selama 6 tahun terakhir di Pemerintah Kota Bandung yaitu tahun anggaran 2005-

2011. Adapun judul yang akan diteliti adalah :

“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum

(DAU) Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kota Bandung Tahun

Anggaran 2005-2011) “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang akan

dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja

Modal pada Pemerintah Kota Bandung.

2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja

Modal pada Pemerintah Kota Bandung.

3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi

Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Bandung

12

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dilakukan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data,

menganalisa, mengetahui, dan menjelaskan mengenai Pengaruh Pendapatan

Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal

1.3.2 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap

Belanja Modal pada Pemerintah Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap

Belanja Modal pada Pemerintah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas

pengetahuan mengenai akuntansi sektor publik dalam hal ini yaitu ilmu

pemerintahan mengenai pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota

Bandung khususnya mengenai pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja

modal.

13

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah Kota Bandung, sebagai objek penelitian, dapat

menjadi bahan pertimbangan dalam menganalisis belanja modal

dengan mempertimbangkan PAD dan DAU.

b. Bagi Peneliti, memberikan pengetahuan mengenai pengaruh PAD

dan DAU terhadap belanja modal di lingkungan Pemerintah Kota

Bandung.

c. Bagi Pihak Lain, khususnya akademisi, sebagai bahan referensi dan

data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian

ini.

14

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Keuangan Daerah

2.1.1.1 Konsep Keuangan Daerah

Keuangan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam

menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu,

dalam pengelolaannya harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tepat guna

dan berhasil guna. Berkaitan dengan hal tersebut maka berbagai cara untuk

memperoleh sumber keuangan dan untuk apa saja sumber keuangan tersebut

digunakan menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Daerah.

Pengertian keuangan daerah menurut Penjelasan Umum Pasal 156

Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Selanjutnya dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

menyebutkan bahwa :

15

“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang

dimaksud dengan keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah baik

berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan

dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana keuangan negara, keuangan daerah memiliki ruang

lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan

daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola

langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang

inventaris milik daerah, sedangkan yang termasuk dalam keuangan daerah yang

dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

2.1.1.2 Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Mahmudi (2006:14) mengungkapkan :

“Siklus pengelolaan keuangan daerah adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam mengelola keuangan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan tersebut memenuhi prinsip ekonomi, efisien, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas”.

Adapun siklus pengelolaan keuangan daerah menurut Mahmudi

(2006:14-15) pada dasarnya terdiri atas tiga tahap :

16

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap yang sangat krusial. Peran DPRD

dan masyarakat dalam tahap perencanaan ini sangat besar. Kualitas

hasil (outcome) dari pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi

oleh seberapa bagus perencanaan yang dibuat. Perencanaan ini sendiri

pada dasarnya juga terdapat proses yang harus dilakukan sehingga

menghasilkan output perencanaan berupa dokumen perencanaan

daerah. Dokumen perencanaan daerah dapat dikategorikan menjadi

dua bentuk, yaitu :

a. Dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana

Pembagunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja

Pemeritah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renstra SKPD), dan Rencana Kerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang memuat visi, misi,

tujuan, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan.

b. Dokumen perencanaan keuangan daerah berupa Kebijakan Umum

APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS),

dan RAPBD.

2. Tahap Pelaksanaan

Output dari tahap perencanaan adalah berupa RAPBD yang telah

disahkan oleh DPRD menjadi APBD. Output dari tahap perencanaan

17

tersebut akan menjadi input bagi tahap pelaksanaan, yaitu

implementasi anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran terdapa

suatu proses berupa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD).

SAPD ini sangat penting, karena bagaimana pun bagusnya

perencanaan anggaran apabila dalam tahap implemantasi tidak terdapat

SAPD yang memadai, maka banyak hal yang direncanakan tidak akan

mencapai hasil yang diinginkan. SAPD yang buruk akan memicu

terjadinya kebocoran, inefesiensi, dan inaccuracy laporan keuangan.

3. Tahap Pelaporan, Pengawasan, dan Pengendalian.

Output dari tahap pelaksanaan berupa laporan pelaksanaa anggaran

akan menjadi input untuk tahap pelaporan. Input tersbut akan diproses

lebih lanjut untuk menghasilkan output berupa laporan keuangan yang

akan dipublikasikan. Proses pelaporan tersebut dilakukan dengan

mengacu pada SAPD yang telah ditetapkan. Setelah disesuaikan

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka laporan keuangan

tersebut siap diaudit oleh auditor independent. Selanjutnya setelah

diaudit dapat didistribusikan kepada DPRD dan dipublikasikan kepada

masyrakat, sebagai bahan evaluasi kinerja dan memberikan umpan

balik bagi perencanaan periode berikutnya.

Perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan jangka waktu

perencanaan, yaitu dua puluh tahun untuk RPJPD, lima tahun untk RPJMD, dan

18

satu tahun untuk RKPD. Sedangkan untuk rencana keuangan daerah yaitu berupa

RAPBD berlaku untuk satu tahun.

Menurut Mahmudi (2006:15) “Output dari tahap perencanaan ini

adalah RAPBD”. Alasan dari output ini berupa RAPBD, karena bagi Pemda

APBD merupakan tulang punggung (outcome) atau cetak biru (blue print)

pembangunan daerah. APBD memiliki fungsi penting dalam melakukan alokasi,

distribusi dan stabilitas keuangan Pemda. Oleh karena itu, RAPBD menjadi

sangat penting bagi daerah sebagai arah dan orientasi pembangunan.

2.1.2 Anggaran Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan organisasi sektor publik yang

kegiatannya berkaitan dengan usaha memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan kegiatannya, pemerintah dituntut untuk dapat memanfaatkan

berbagai sumber daya yang dimilikinya seefektif dan seefisien mungkin serta

dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Untuk itu, maka diperlukan

perencanaan yang matang terutama dalam penggunaan keuangan Pemerintah

Daerah, karena pada dasarnya keuangan daerah seluruhnya adalah milik publik.

Perencanaan keuangan daerah ini dituangkan dalam bentuk anggaran.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 2 Tentang

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan bahwa :

“Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan

19

pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.”

Mardiasmo (2002:62) menyebutkan bahwa anggaran sektor publik

didefinisikan menjadi :

“Anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktifitas. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan : 1) Berapa biaya atas rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja), dan 2) Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan). “

Dari pengertian anggaran yang diungkapkan diatas, maka dapat

disimpulkan bahwa anggaran merupakan rencana keuangan yang berisi perkiraan

pengeluaran dan sumber pendapatannya untuk sautu periode tertentu.

2.1.3 Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia

Anggaran dapat terlaksana dengan baik apabila anggaran tersebut

disusun secara baik pula. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran merupakan

rangkaian proses anggaran. Ihyaul Ulum (2008:106) mengungkapkan tujuan

proses penyusunan anggaran :

Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan, yaitu : 1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan

koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. 2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam

menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan. 3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas

belanja. 4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah

kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

20

Selain itu, Ihyaul Ulum (2008:106) mengungkapkan juga apa saja yang

menjadi faktor dominan yang terdapat dalam proses anggaran yaitu :

Faktor dominan yang terdapat dalam proses anggaran adalah : 1. Tujuan dan target yang hendak dicapai. 2. Kesediaan sumber daya (faktor-faktor produksi yang dimmiliki

pemerintah). 3. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target. 4. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti

munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam, dan sebagainya.

2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pembahasan keuangan daerah tidak dapat terlepas dari pembahasan

mengenai APBD, oleh sebab itu pembahasan mengenai keuangan daerah disini

bertolak belakang dari pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

yang merupakan program kerja suatu daerah dalam bentuk angka-angka.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 menyebutkan bahwa “Anggaran

pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disebut APBD, adalah rencana

keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah”.

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan

rencana keuangan pemerintah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan oleh

peraturan daerah” (Nordiawan, 2007:39). Sehingga produk APBD merupakan

hasil kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Adapun fungsi APBD

adalah sebagai berikut (Halim, 2007:169-170) :

21

1. Fungsi Otorisasi, yaitu APBD merupakan dasar untuk

melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahunnyang

bersangkutan.

2. Fungsi Perencanaan, yaitu APBD merupakan pedoman bagi

manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang

bersangkutan.

3. Fungsi Pengawasan, yaitu APBD merupakan pedoman untuk

menilai apakah penyelenggaran pemerintah daerah sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi Alokasi, yaitu APBD harus diarahkan untuk menciptakan

lapangan kerja atau mengurangi pengeluaran dan pemborosan

sumber daya dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas

perekonomian.

5. Fungsi Distribusi, yaitu APBD meruupakan kebijakan anggaran

daerag yang harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

6. Fungsi Stabilisasi, yaitu APBD merupakan anggaran pemerintah

daerah yang menjadi alat untuk memlihara dan mengupayakan

keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.1.4.1 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan pengertian keuangan daerah menyebutkan bahwa dalam

menyelenggarakan pemerintahan, daerah mempunyai hak dan kewajiban. Oleh

22

karena itu maka Pemerintah Daerah memerlukan suatu rencana keuangan setiap

tahunnya, yaitu dengan menyusun APBD.

Dalam penyusunan APBD, strukturnya mengalami beberapa kali

perubahan sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan peraturan yang

mengaturnya. Dilihat dari struktur, maka sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, struktur Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dibagi menjadi Pendapatan, Belanja, dan

Pembiayaan. Pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan. Belanja diklasifikasikan menjadi

belanja aparatur dan belanja publik. Kemudian dikelompokkan lagi menjadi

belanja administrasi dan umum; belanja operasi dan pemeliharaan; belanja

modal; belanja transfer; dan belanja tidak tersangka. Pembiayaan merupakan

penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran daerah yang

akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-

tahun anggaran berikutnya.

2.1.5 Konsep Pendapatan Daerah 2.1.5.1 Pengertian Pendapatan Daerah

Di dalam keuangan daerah terapat hak-hak yang dapat dinilai dengan

uang yang tercermin dalam pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang dipungut

oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk membiayai berbagai pengeluaran

23

pemerintah sehubungan dengan tanggung jawab sebagai pelayan publik (public

service).

Pendapatan daerah pada dasarnya merupakan penerimaan daerah

dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurnan utang dari berbagai sumber

dalam perode tahun anggaran yang bersangkutan. Untuk mendapatkan pengertian

yang lebih jelas dan tepat mengenai pendapatan, di bawah ini dikemukakan

beberapa definisi mengenai pendapatan daerah.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 2 tentang Laporan Realisasi

Anggaran, mendefinisikan : “pendapatan sebagai semua penerimaan rekening

Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode

tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perluy

dibayar kembali oleh pemerintah”. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah, yang dimaksud denga pendapatan daerah adalah “Hak Pemerintah

Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun

bersangkutan.”

2.1.5.2 Sumber Pendapatan Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah membawa dampak dalam

pengelolaan keuangan daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk mengatur

dan mengurus keuangannya sendiri. Agar pelaksanaan pengelolaan keuangan

24

daerah dapat berjalan lancar maka pemerintah mengaturnya dalam pasal 155

Undang-Undang N0. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagai berikut

:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

3. Administrasi pemdanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2).

Selain itu, dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah

diberikan sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan berbagai tugas dan

tanggung jawabnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

yaitu Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

pasal 157 dan 159, sumber-sumber pendapatan bagi daerah terdiri atas :

1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu : a. hasil pajak daerah; b. hasil retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain PAD yang sah.

2. dana perimbangan; dan 3. lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 157 huruf b terdiri atas: 1. Dana Bagi Hasil; 2. Dana Alokasi Umum; dan 3. Dana Alokasi Khusus

25

Menurut Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah pasal

5 menyebutkan bahwa :

1. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.

2. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari : a. Pendapatan Asli Daerah; b. Dana Perimbangan; dan c. Lain-lain Pendapatan.

3. Pembiayan sebagaimana dimaskud pada ayat (1) bersumber dari : a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah; b. Penerimaan pinjaman daerah; c. Dana Cadangan Daerah; d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.1.6 Kebijakan Atas Pendapatan Daerah

2.1.6.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang harus

selalu terus menerus dipacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini

kemandirian Pemerintah Daerah sangat dituntut dalam pembiayaan

pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Daerah sangatlah

penting karena PAD menunjukkan kemampuan daerah dalam menggali sumber

keuangnnya sendiri yang kemudian menjadi sebuah ukuran kinerja bagi

Pemerintah Daerah dalam proses pengembangan ekonomi daerah. Menurut

26

Halim (2004:67), “Pendaptan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan

daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Ketentuan Umum UU RI

No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan : “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya

disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.”

PAD dipungut/diperoleh berdasarkan pada ketentuan perundangan-

undangan Pasal 6 UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengungkapkan bahwa :

1. PAD bersumber dari : a. Pajak Daerah; b. Retribusi Daerah; c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d. Lain-lain PAD yang sah.

2. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi : a. Hasil penjualan kekayaan Daerah nyang tidak dipisahkan; b. Jasa giro; c. Pendapatan bunga; d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

dan e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 mengklasifikasi PAD menjadi empat

jenis pendapatan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak

Penerangan jalan, Pajak parkir, Pajak air bawah tanah, Pajak

27

sarang walet, Pajak lingkungan, Pajak pengambilan bahan galian

golongan C.

2. Retribusi Daerah

Retribusi jasa umum, Retribusi jasa usaha, Retribusi perizinan

tertentu.

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Bagian laba bank Pembangunan Daerah (BPD), bagian laba

Perusahaan Daerah, dan hasil investasi pada pihak ketiga.

4. Lain-lain PAD yang sah yaitu semua pendapatan yang bukan

berasal dari pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang ditetapkan

sesuai dengan peraturan daerah dan dipungut serta disetorkan ke

kas daerah dalam tahun anggaran berjalan, antara lain : hasil

penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro,

pendapatan bunga, penerimaan atas tuntuan kerugian daerah,

penerimaan komisi atau potongan akibat dari penjualan dan/atau

pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan

keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang

asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,

pendapatan denda pajak, pendpatan denda retribusi, pendapatan

hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian,

28

pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,

pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan.

Menurut undang-undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah

merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk

digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai

pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana

dari pemerintah pusat.

2.1.6.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Kebijakan perimbangan keuangan membawa dampak terhadap

semakin besarnya kesenjangan kemampuan antara daerah, khsusnya karena

setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan daerah yang berbeda-beda.

Dengan kata lain daerah yang mempunyai potensi PBB dan SDA yang besar

akan memperoleh penerimaan yang besar, daerah yang potensinya kecil tentu

akan mendapatkan pendapatan yang kecil juga. Pengaturan Dana Alokasi

Umum (DAU) diarahkan untuk mengurangi kesenjangan tersebut, yang

berarti daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang relatif besar akan

memperoleh DAU yang realtif kecil demikian sebaliknya.

Pasal 1 UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa :

29

“Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”.

Berdasarkan UU tersebut Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-

kurangnya 26% yang kemudian disalurkan kepada provinsi sebesar 10% dan

kabupaten atau kota sebesar 90% dari total DAU. Hal ini sesuai dengan PP

No. 55 Taun 2005 Pasal 37 yaitu :

1. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto.

2. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

3. Dalam hal penentuan proprosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen).

4. Jumlah keseluruhan DAU sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam APBN.

Selanjutnya dari jumlah DAU 90% yang ditujukan untuk kabupaten

dan kota, maka setiap kabupaten dan kota akan mendapatkan DAU sesuai

dengan hasil perhitungan “Formula DAU” yang ditetapkan berdasarkan Celah

Fiskal dan Alokasi Dasar. Hal ini sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2005 Pasal

40 yaitu :

1. DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar.

2. Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal.

3. Kebutuhan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia.

30

4. Kapasitas fiskal sebagimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Pendaptan Asli Daerah dan DBH.

5. Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdsarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Ketentuan perolehan DAU untuk Kabupaten/Kota menurut PP No. 55

Tahun 2005 pasal 45 yaitu :

1. Daerah yang memiliki celah fiskal lebih dari 0 (nol), menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal.

2. Daerah yang memiliki celah fiskal sama dengan 0 (nol), menerima DAU sebesar alokasi dasar.

3. Daerah yang memiliki celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima Dau sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal.

4. Daerah yang memeiliki celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima DAU.

2.1.7 Konsep Belanja Daerah

2.1.7.1 Pengertian Belanja Daerah

Di dalam keuangan daerah juga terdapat kewajiban-kewajiban daerah

yang dapat dinilai dengan uang yang tercermin dalam pengeluaran daerah.

Kewajiban-kewajiban tersebut dapat berupa pembangunan berbagai fasilitas

publik dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik. Kewajiban-

kewajiban Pemerintah daerah tersbeut dapat terpenuhi melalui

pengeluaran/belanja daerah.

Pengertian belanja daerah menurut UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

31

adalah : ” Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersngkutan”.

2.1.7.2 Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah, belanja daerah diklasifikasikan menurut organsisasi, fungsi, program dan

kegiatan, dan jenis belanja. Selanjutnya dijelaskan dalam PP No. 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 27 bahwa :

1. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah.

2. Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari : a. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan b. Klasifikasi fungsi pengeloalaan keuangan negara.

3. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

4. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari : a. Belanja pegawai b. Belanja barang dan jasa c. Belanja modal d. Bunga e. Subsidi f. Hibah g. Bantuan sosial h. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan i. Belanja tidak terduga.

Sedangkan di dalam Permendagri no. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah sebagaimana dirinci menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan, dan kelompok.

32

1. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari

belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

a. Belanja menurut urusan wajib mencakup : pendidikan,

kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan

ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkugan

hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil,

pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga

sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan

menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan

olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri,

pemerintahan umum kepegawaian; pemberdayaan masyarakat

dan desa, statistik, arsip, dan komunikasi dan informatika.

b. Belanja menurut urusan pilihan mencakup: pertanian,

kehutanan, energidan sumber daya mineral, pariwisata,

kelautan dan perikanan, perdangangan, perindustrian, dan

transmigrasi.

2. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan.

3. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan

dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

4. Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja

langsung dan belanja tidak langsung.

33

a. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan

tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan

kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai,

bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil,

bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

b. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang

dan jasa, dan belanja modal.

2.1.7.3 Belanja Modal

Sejalan dengan diselenggarakannya otonomi daerah, daerah harus

dapat mengembangkan daerahnya sendiri agar apa yang menjadi tujuan

diselenggarakannya otonomi daerah dapat terlaksana. Untuk itu diperlukan

banyak dana yang harus dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam

menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, yang salah

satunya adalah belanja modal. Dengan demikian belanja modal merupakan faktor

penting dalam menyelenggarakan pembangunan daerah.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa :

“Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk

34

digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya”.

Dalam PSAP No.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71

Tahun 2010, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan belanja modal adalah

“Pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang

memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”.

Berdasarkan beberapa pengertian belanja modal diatas, dapat

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran

pemerintah yang ditujukan untuk kelancaran pembangunan di daerah yang

manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah kekayaan daerah

serta selanjutnya akan menambah belanja operasional dan pemeliharaan.

Belanja modal yang dikeluarkan Pemerintah Daerah merupakan

investasi daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang

manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh

masyarakat.

Dalam mengelola belanja modal ini Pemerintah daerah harus

didasarkan pada prinsip efektifitas, efisien, transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan dengan mempertimbangkan skala prioritas

pembangunan daerah.

Aset tetap merupakan prasayarat utama dalam memberikan pelayanan

publik oleh daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah

mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja

35

modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik

untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik.

Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah,

sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan

dampak jangka panjang secara finansial.

Adapun jenis belanja modal menurut PSAP No.2 Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 terbagai ke dalam enam pos,

yaitu :

1. Belanja Jalan, Irigasi, dan lainnya 2. Belanja aset tetap lainnya 3. Belanja aset lainnya 4. Belanja Tanah 5. Belanja Mesin 6. Belanja Gedung dan Bangunan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Mengingat masih lemahnya kemampuan daerah dalam menggali

sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri maka penggunaan

belanja modal harus difokuskan pada program-program yang secara

berkesinambungan yang dapat mendukung peningkatan, penyempurnaan maupun

memperbaiki sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan

pembangunan, kesejahteraan masyrakat, dan merangsang terciptanya sumber

pendapatan baru.

36

Untuk itu, maka perlu dilakukan pengkajian sejauh mana pemerintah

daerah mengalokasikan pendapatan daerahnya untuk membiayai pengeluaran

modal ini. Hal ini diharapkan berguna sebagai bahan pertimbangan kepada

pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya agar dapat tepat guna

dan berhasil guna.

Faktor keuangan merupakan salah satu faktor yang penting dalam

setiap kegiatan pemerintahan. Karena, semakin besar jumlah uang yang tersedia,

semakin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat

dilaksanakan. Maka, dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah berpengaruh

terhadap belanja modal, karena semakin besar kebutuhan daerah untuk kegiatan

pembangunan maka akan semakin besar pula alokasi belanja modal yang

bersumber dari pendapatan daerah. Semakin besar pendapatan daerah yang

berhasil dipungut oleh pemerintah daerah maka akan semakin besar pula alokasi

belanja modal yang akan dianggarkan oleh pemerintah daerah. Dengan asumsi

bahwa pada dasarnya belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah

ditetapkan setelah belanja/pengeluaran daerah yang bersifat rutin sudah tertutupi.

Dengan demikian, apabila pendapatan daerah yang berhasil dikumpulkan oleh

pemerintah mengalami kenaikan, dimana pengeluaran pemerintah yang bersifat

rutin seperti belanja administrasi dan umum sudah tertutupi, maka kelebihannya

itu akan dialokasikan kepada belanja modal.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal

dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan

37

pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran

pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk kualitas pelayanan publik.

Besarnya belanja modal yang dialokasikan pemerintah daerah dalam APBD tentu

sangat dipengaruhi oleh posisi keuangan pada daerah tersebut.

Dalam rangka menjalankan tugasnya pemerintah daerah harus

memiliki sumber keuangan yang cukup memadai, karena untuk melaksanakan

pembangunan daerah diperlukan biaya yang tidak sedikit.

Pendapatan daerah merupakan sarana pemerintah daerah untuk

melaksanakan tujuan maksimalisasi kemakmuran rakyat. Sumber pendapatan

daerah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendapatan daerah yang

bersumber dari pendapatan asli daerahnya dan pendapatan daerah yang

bersumber bukan dari pendapatan asli daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang

bersumber dari pendapatan asli daerah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah yang bukan berasal dari

pendapatan asli daerah diantaranya dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Salah satu dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat

yaitu Dana Alokasi Umum. DAU diarahkan untuk mengatasi ketimpangan fiskal

yang terjadi di daerah. DAU merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal

dari pendapatan luar daerah atau dana hibah murni, dimana kewenangan

penggunaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah setempat.

38

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuat sebuah model penelitian

yang dapat tergambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1

Model Penelitian

2.2.1 Penelitian Terdahulu

Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) meneliti tentang Pengaruh

Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum

terhadap Belanja Modal. Sampel yang digunakan yaitu Kabupaten/Kota di Jawa

dan Bali Tahun 2004-2005 dengan alasan ketersediaan data. Hasil penelitiannya

membuktikan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah,

dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap variabel

Belanja Modal.

Anggiat Situngkir (2009) meneliti pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,

PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal dengan mengambil sampel

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dana Alokasi Umum (DAU)

Belanja Modal

39

penelitian di Pemkab Sumatera Utara. Hasil penelitian tersebut variabel

Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Sedangkan variabel PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap

Belanja Modal.

Oleh karena itu, dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat

diambil kesimpulan bahwa sumber pendapatan secara keseluruhan baik berupa

Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap

Belanja Modal.

Penelitian terdahulu di atas kemudian diringkas dalam Tabel 2.1

berikut ini :

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

Ringkasan penelitian terdahulu Peneliti (tahun)

Variabel yang Digunakan Hasil Penelitian

Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007)

Variabel dependen : belanja modal Variabel independen : pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU

Variabel PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Anggiat Situngkir (2009)

Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK, Belanja Modal

Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan PAD, DAU, DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Sumber: Review dari jurnal dan artikel

40

2.2.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakannya

sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut

dalam menghasilkan pendapatan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan

untuk meningkatkan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk

kepentingan yang direalisasikan melalui belanja modal .

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap

dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung

dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (Halim, 2004).

Abdullah dan Halim (2004:10) menemukan bahwa sumber pendapatan

daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah

secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari

total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian angaran cukup

besar.

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap

belanja modal (Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007). Berdasarkan bukti

empiris tersebut, peningkatan PAD dapat mempengaruhi pemerintah dalam

pengalokasian belanja modal. Selain itu, temuan tersebut mengindikasikan

bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor dalam pengalokasian belanja

modal. Hal ini sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan

41

kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Sehingga apabila Pemda

ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan

masyrakat, maka Pemda harus menggali PAD yang sebesar-besarnya.

Berdasarkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian diatas maka

hipotesis pertama dinyatakan sebagai berikut :

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja

Modal

2.2.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan

keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi,

dekonsentrasi, dan pembangunan. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan dengan

pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk

mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Wujud desentralisasi yaitu pemberian

dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan ini bertujuan

untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerntah

daerah (UU No. 33/2004).

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang

dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk

membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan

kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian,

42

terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke

pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan Dana Alokasi Umum

untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja

modal.

Abdullah dan Halim (2004) menyatakan bahwa dana transfer jangka

panjang berupa DAU berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan

jumlah dana transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja

modal.

Prakoso (2004) memperoleh bukti empiris bahwa jumlah belanja

modal dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum yang diterima dari pemerintah

pusat. Hasil penelitian Harianto dan Adi (2007) semakin memperkuat bukti

empiris tersebut. Mereka menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi

lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan

pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin

tinggi. Hal ini memberikan indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah

khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan DAU.

Berbagai pemaparan diatas dapat disimpulkan semakin tinggi DAU maka alokasi

belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki

pendapatan daerah berupa DAU yang besar maka belanja modal akan meningkat.

Hipotesis kedua adalah sebagai berikut :

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap

Belanja Modal

43

2.2.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum

terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap

belanja modal (Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007). Berdasarkan bukti

empiris tersebut, peningkatan PAD dapat mempengaruhi pemerintah dalam

pengalokasian belanja modal. Selain itu, temuan tersebut mengindikasikan

bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor dalam pengalokasian belanja

modal.

Prakoso (2004) memperoleh bukti empiris bahwa jumlah belanja

modal dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum yang diterima dari pemerintah

pusat. Hasil penelitian Harianto dan Adi (2007) semakin memperkuat bukti

empiris tersebut. Mereka menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi

lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan

pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin

tinggi. Hal ini memberikan indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah

khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan DAU.

Hipotesis ketiga adalah sebagai berikut :

H3 : Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum

berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

44

BAB III

METODE PENELITIAN

4.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian

suatu peneliti, sedangkan subjek penelitian adalah tempat dimana variabel

melekat (Arikunto 2002:15).

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai variabel independen dan

Belanja Modal sebagai variabel dependen.

4.2 Metode Penelitian

Berdasarkan variabel-variabel yang diteliti maka metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan

verifikatif.

Menurut Sugiyono (2012:21) menyatakan bahwa “Metode deskriptif

adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu

hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih

luas”. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi,

gambaran secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat,

serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

45

Sedangkan verifikatif menurut Hasan (2006: 22) adalah menguji

kebenaran sesuatu dalam bidang yang telah ada dan digunakan untuk menguji

hipotesis yang menggunakan perhitungan-perhitungan statistik. Dalam hal ini

penelitian verifikatif bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli

daerah dan dana alokasi umum terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah

Kota Bandung.

4.2.1 Definisi dan Operasionalisasi Variabel

3.2.1.1 Definisi Variabel

Variabel independen (bebas) yang digunakan dalam penelitian ini

adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel X1 dan Dana Alokasi

Umum (DAU) sebagai variabel X2 serta Variabel Dependen (terikat) adalah

Belanja Modal sebagai variabel Y.

Pengertian dari masing-masing variabel di atas adalah sebagai berikut :

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, pendapatan Asli Daerah adalah

penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam

daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli

yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal

dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan

46

usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari

pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Variabel

Pendapatan Asli Daerah diukur dengan rumus :

2. Variabel Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah transfer yang bersifat umum dari

Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi

ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan

kemampuan keuangan antar daerah. Dana Alokasi umum untuk

masing-masing Kabupaten / Kota dapat dilihat dari pos dana

perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD. Dana Alokasi

Umum untuk daerah dapat dinyatakan dengan rumus sebagai

berikut :

Dimana.

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah

DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar

Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

47

3. Variabel Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan

pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya

yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja

modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan

bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Variabel belanja modal

dapat diukur dengan :

3.2.1.2 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi dibutuhkan untuk menjadi acuan dalam penggunaan

instrumen penelitian untuk pengolahan data selanjutnya. Operasionalisasi

variabel dalam penelitian ini diuraikan dalam tabel berikut ini :

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigrasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya

48

Tabel 3.1

Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel Sub Variabel/Dimensi

Indikator Skala

Independen (X)

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

(X1)

Realisasi PAD di dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Besarnya jumlah realisasi PAD yang diperoleh daerah yang berasal dari :

Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan

kekayaan Daerah yang dipisahkan

Lain-lain PAD yang sah

Rasio

Dana Alokasi Umum (DAU)

(X2)

Realisasi DAU di dalam LRA

Besarnya jumlah DAU yang diberikan pemerintah pusat berdasarkan PP RI No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Rasio

Dependen (Y)

Belanja Modal

Realisasi belanja modal di dalam LRA

Besarnya jumlah belanja modal yang ditetapkan setiap tahunnya.

Rasio

49

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Sugiyono (2012:115) mengemukakan bahwa “Populasi adalah wilayah

generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya”.

Populasi dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pemerintah Kota Bandung.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2012:116), “sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakterisktik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Adapun teknik yang

digunakan adalah Non Probability Sampling dengan pendekatan Purposive

Sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai

dengan objek penelitian.

Sampel dari penelitian ini adalah LRA Pemerintah Kota Bandung

Tahun Anggaran 2005-2011. Tujuan penentuan sampel ini adalah untuk

mengetahui bagaimana pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja modal.

Pertimbangan pemilihan sampel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kemudahan dalam memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian.

2. Laporan keuangan tujuh tahun terakhir akan memberikan gambaran terbaru

mengenai perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi

50

Umum (DAU) dan belanja modal sehingga dapat terlihat pertumbuhan dari

masing-masing variabel tersebut.

3. Periode tersebut lebih relevan dengan keadaan atau situasi sekarang untuk

dilakukannya penelitian, sehingga hasil penelitian yang didapat lebih

akurat.

4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada periode tersebut teah diaudit.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, cara

yang digunakan adalah studi dokumentasi, dilakukan dengan cara

mengumpulkan dokumen-dokumen Laporan Keuangan Pemerintah yang

berkaitan dengan data yang diperlukan dalam kegiatan penelitian ini.

Data yang digunakan oleh penulis diperoleh dari website resmi Badan

Pemeriksa Keuangan RI di http://www.bpk.go.id dan dari Badan Pemeriksaan

Keuangan RI Perwakilan Jawa Barat Jl. Moh. Toha No. 164.

3.4.1 Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

3.4.1.1 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang

lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Untuk itu, data yang dihimpun dari

hasil penelitian di lapangan akan disusun dan dibandingkan dengan data

kepustakaan, kemudian dilakukan analisis untuk ditarik kesimpulan. Analisis

51

dalam penelitian ini menggunakan statistik parametrik dengan menggunakan

model Regresi Linear Berganda. Untuk masuk ke model regresi tersebut, data

harus diuji asumsi klasik terlebih dahulu. Pengujian asumsi klasik bertujuan

untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar memenuhi syarat,

sebagai asumsi dasar dalam analisis regresi. Uji asumsi klasik terdiri dari uji

multikolinearitas, normalitas, autokorelasi, dan Heterokedastisitas. Perhitungan

analisis data seluruhnya akan dibantu dengan menggunakan software statistika

yaitu program SPSS 17 for Windows.

3.4.2 Statistik Deskriptif

Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk melihat profil dari data

penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan

dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal.

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

3.4.3.1 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas diperlukan unuk mengetahui apakah ada tidaknya

variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain

dalam satu model (Nugroho, 2005: 58). Selain itu deteksi terhadap

multikolinearitas juga bertujuan untuk menghindari bias dalam proses

pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing

52

variabel independen terhadap variabel dependen. Deteksi multikolinearitas pada

suatu model dapat dilihat jika nilai Variance Inflation Tolerance (VIF) tidak

lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang 0,1, maka model tersebut dapat

dikatakan terbebas dari multikolinearitas. VIF = 1/Tolerance, jika VIF = 10 maka

Tolerance = 1/10 = 0,1.

3.4.3.2 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam

variabel yang digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan

dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal (Nugroho, 2005:

18). Untuk menguji apakah distribusi normal atau tidak, dapat dilihat melalui

normal probability plot dengan membandingkan distribusi kumulatif dan

distribusi normal. Data normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan

ploting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah

normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti

garis diagonalnya (Ghozali, 2005: 10). Selain itu untuk menguji normalitas

residual dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogrov-Smirnov

(K-S). Jika hasil Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05

maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil Kolmogrov-

Smirnov menunjukkan nilai signifikan di bawah 0,05 maka data residual

terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2005: 113).

53

3.4.3.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya

korelasi dalam hal variabel independen. Uji Autokorelasi dapat dilakukan dengan

cara uji Durbin Watson (DW test). Adapun cara mendeteksi terjadinya

Autokorelasi secara umum dapat diambil patokan sebagai berikut :

a. Angka DW di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.

b. Angka DW diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.

c. Angka DW di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

3.4.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas merupakan pelanggaran dari asumsi

homokedastisitas yang dapat menyebabkan bias dalam perhitungan koefisien

parameter. Heteroskedastisitas berarti variabel-variabel penjelas dalam

persamaan regresi memiliki varians eror yang tidak konstan, sehingga

mengakibatkan estimator menjadi tidak efisien (baik pada sampel ukuran kecil

atau ukuran besar). Kondisi ini sering muncul dari data time series (data yang

dikumpulkan dari satu individu dan banyak waktu).

Pengujian situasi Heterokedastisitas dilakukan dengan pendekatan

grafik dan uji statistik. Deteksi melalui grafik dilakukan dengan melihat ada

tidaknya pola tertentu pada grafik tertentu, dimana sumbu Y adalah Y yang telah

diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y- Prediksi-Y sesungguhnya). Dasar

pengambilan keputusan Gujarati (2003:402) :

54

Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit),

maka terdapat situasi heteroskedastis.

Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan

dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi situasi

heterokedastis.

3.4.4 Metode Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis

regresi berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh variabel

independen terhadap variabel dependen. Hubungan antar variabel tersebut dapat

digambarkan dengan persamaan sebagai berikut :

Y = α + β1PAD + β2DAU + e

Dimana :

Y = Belanja Modal

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

PAD = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

DAU = Dana Alokasi Umum (DAU)

e = error

55

3.4.5 Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini

berkaitan dengan pengaruh variabel-variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah

dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Pengujian hipotesis akan

dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (α=0,05) atau tingkat

keyakinan sebesar 0,95 karena tingkat signifikansi tersebut umum digunakan

dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dan dinggap cukup tepat untuk mewakili

hubungan antar variabel yang diteliti.

Hipotesis yang akan diuji berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh

antara variabel yang diteliti. Hipotesis Nol (Ho) adalah hipotesis yang akan diuji

sedangkan hipotesis Alternatif (Ha) merupakan hipotesis pembanding dari

hipotesis Nol. Dalam penelitian ini pengujian hipotesis akan dilakukan secara

parsial dan secara simultan. Komposisi perumusan hipotesis pada penelitian ini

dirumuskan sebagai berikut :

Hipotesis Pertama :

H01 = Secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh

negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal

pada Pemerintah Kota Bandung.

Ha1 = Secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh

positif dan signifikan terhadap belanja modal pada


56

Hipotesis Kedua :

H01 = Secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh

negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal


Ha1 = Secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh

positif dan signifikan terhadap belanja modal pada


Hipotesis Ketiga :

H01 = Secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana

Alokasi Umum berpengaruh negatif dan tidak

signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintah

Kota Bandung.

Ha1 = Secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana

Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan

terhadap belanja modal pada Pemerintah Kota

Bandung.

Selanjutnya untuk pengujian masing-masing hipotesis dilakukan

langkah-langkah sebagai berikut :

57

1. Uji t

Pengujian hipotesis secara parsial dengan uji t bertujuan untuk

mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas X terhadap variabel

terikat Y. uji hipotesis parsial yaitu dengan mengunakan rumus :

Dimana :

t = Nilai uji t

r = Koefisien korelasi

r2 = Koefisien determinasi

Kriteria uji t adalah :

1. Jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima (variabel bebas X

berpengaruh terhadap variabel terikat Y).

2. Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak (variabel bebas X

tidak berpengaruh terhadap variabel terikat Y).

2. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas

(independen) terhadap variabel terikat (dependen) secara simultan atau bersama-

sama ketentuannya yaitu jika F hitung lebih besar atau sama dengan F tabel maka

tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas secara keseluruhan terhadap

푡 = 푟√푛 − 2√1−푟

58

variabel terikat. Sebelum menghitung nilai F statistik maka terlebih dahulu harus

menghitung nilai koefisien determinasi (R2) yang diperoleh dengan membagi

jumlah kuadrat regresi (ESS) dengan jumlah kuadrat total (TS) nilai R2 ini

selanjutnya akan digunakan dalam menguji kedekatan variabel bebas dan

variabel terikat

Uji F hitung atau f statistik dapat dihitung dengan menggunakan rumus

sebagai berikut :

Dimana :

F = Fhitung yang selanjutnya dibandingkan dengan Ftabel

R2 = Koefisien korelasi yang telah ditentukan

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota sampel

3. Koefisien Determinasi

Pengukuran koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui

persentase pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel dependen.

Dari ini diketahui seberapa besar variabel dependen mampu dijelaskan oleh

퐹 = 푅 /푘

(1− 푅 )/(푛 − 푘 − 1)

59

variabel independennya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain

diluar model. Rumus yang digunakan yaitu :

Dimana :

KD = Koefisien determinasi

r = Koefisien regresi

퐾퐷 = 푟 푥100%

60

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.3 Hasil Penelitian

6.1.1 Gambaran Umum Pemerintah Kota Bandung

6.1.1.1 Profil Daerah

Kota Bandung merupakan salah satu kota di Indonesia yang tepatnya

terletak di wilayah Jawa Barat. Secara geografis Kota bandung terletak pada 107○

Bujur Timur dan 6○55 Lintang Selatan. Dilihat dari lokasinya, kedudukan Kota

Bandung sangat strategis, baik bagi komunikasi, perekonomian maupun

keamanan, sebab :

1. Kota Bandung terletak pada titik pertemuan poros jalan raya Barat-Timur

yang memudahkan hubungan dengan daerah Jakarta, sedangkan Ke Utara

dan Selatan yang memudahkan lalu lintas ke daerah perkebunan (Subang

dan Pangalengan).

2. Dengan komunikasi yang baik dan tidak terisolir memudahkan geraknya

aparat keamanan ke segala penjuru.

Secara topografis, Kota Bandung terletak pada ketinggian 768 meter di

atas permukaan air laut, titik tertinggi di daerah Utara dengan ketinggian 1050

meter dan terendah di sebelah Selatan adalah 675 meter di atas permukaan air

61

laut. Dengan keadaan seperti ini Kota Bandung menjadi suatu kota yang sejuk

dengan temperatur rata-rata 23.2○C.

6.1.1.2 Sejarah Singkat Pemerintah Kota Bandung

Sejak tanggal 1 April 1906, yang kemudian dijadikan sebagai hari jadi

Kota Bandung, Dayeuh Bandung ditetapkan menjadi Geimmeente oleh J.B Van

Heutz sesuai dengan Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 29 februari 1906,

yang menerangkan bahwa Kota Bandung dibentuk sebagai suatu daerah otonom

yaitu daerah yang mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri. Adapun isi pokok dari ordonansi pembentukan Geimeente

Bandung adalah sebagai berikut :

1. Bandung dinyatakan sebagai Geimeente yang berpemerintahan sendiri.

2. Untuk menjalankan tugas dan kewajiban pemerintah Geimeente diberikan

modal pertama sebesar F. 46.775,- yang disisihkan dari Anggaran Belanja

Pemerintahan Kolonial.

3. Tugas dan kewajiban yang harus dijalankan berupa :

a) Pembentukan pemeliharaan sarana kota seperti jalan umum, jembatan,

saluran air hujan, dan lain-lain.

b) Pembuangan sampah dari pekarangan, pertamanan, dan jalan.

c) Pencegahan kebakaran termasuk pemeliharaan kuburan-kuburan umum di

dalam atau di luar Geimeente.

62

d) Perangkat pemerintahan Geimeente secara ex officio diketahui oleh

assistant.

e) Cara penyelenggaraan tugas dan kewajiban adalah dengan jlan

pemberitahuan kewajiban dan wewenang dengan membuat peraturan-

peraturan.

f) Wewenang yang diberikan kepada pemerintahan Geimeente disertai

dengan retrikasi (pembatasan), yaitu tidak boleh mengatur apa-apa yang

telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan tidak bertentangan dengan

yang telah ditetapkan.

Pada waktu itu luas Kota Bandung baru sekitar 1900 Ha dengan dua

ondredistrick (setingkat dengan kecamatan) yang meliputi 14 desa, yaitu :

1. Ondredistrick Bandoeng Koelon meliputi desa Andir, Citepus, Pasar,

Cicendo, Soenaradja, Karanganyar, Astanaanyar dan Regol.

2. Ondredistrick Bandung Wetan terdiri dari desa Baloeboer, Kejaksaan,

lengkong, Kosambi, Cikawao, dan Goemoeroeh.

Sejak dibentuknya Geimeente hingga saat ini Kota Bandung telah

mengalami beberapa kali perubahan dalam status/sebutan, yaitu :

1. Geimeente Bandung (1906-1926).

2. Stadegemeente (mulai 1 Oktober 1926 dengan awal pemerintahan Jepang.

Berdasarkan Keputusan Jenderal tanggal 26 Agustus 1926 No. 3.5.1926 No.

369).

3. Bandung Si (Jaman Pemerintahan Jepang).

63

4. Haminte Kota Bandung (dari tanggal 24 April 1948 sampai dengan 11 Maret

1950 berdasarkan UU No. 22 Tahun 1948 pada masa berlakunya Negara

Pasundan).

5. Kota Besar Bandung (mulai berlaku tanggal 15 Agustus 1950 berdasarkan

UU No. 16 Tahun 1950).

6. Kota Praja Bandung (sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1957 tentang pokok-

pokok Pemerintahan daerah di Indonesia).

7. Kotamadya Bandung (Sebagai pelaksana UU No. 1 Tahun 1957, Walikota

Kepala Daerah Bandung dengan surat edaran No. 637 tanggal 11 Maret 1966,

sebutan Kotapraja Bandung secara resmi berubah menjadi Kotamadya

Bandung).

8. Kotamadya Daerah Tingkat II (UU No. 5 Tahun 1974, tentang pokok-pokok

Pemerintahan Daerah).

9. Kota Bandung (UU No. 22 Tahun 1999, yang kemudian diubah menjadi UU

No. 32 Tahun 2004).

Landasan pembentukan Pemerintah Kota Bandung di Indonesia pada

dasarnya semenjak tahun 1945, dibentuk atas dasar Pasal 28 Undang-Undang

Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai realisasi dari pasal

tersebut, maka semenjak itu undang-undang yang mengatur tentang Kota

Bandung secara berturut-turut adalah sebagai berikut :

1. UU RI No. 1 Tahun 1945 tentang Pembentukan Komite Nasional Daerah.

64

2. UU RI No. 52 Tahun 1948 tentang Undang-undang Pokok pemerintahan

Daerah.

3. UU RI No. 44 Tahun 1950 tentang Undang-undang atau Peraturan Pokok

Pemerintahan Daerah.

4. UU RI No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

5. Ketetapan Presiden No. 6 Tahun 1956 tentang Pemerintah Daerah.

6. UU RI No. 1 Tahun 1965 tentang Praja Daerah.

6.1.1.3 Visi Pemerintah Kota Bandung

Visi Kota Bandung adalah “Terwujudnya Kota Bandung sebagai kota

jasa yang bermartabat (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat).”

Untuk merealisasikan keinginan, harapan serta tujuan sebagaimana

tertuang dalam visi yang telah ditetapkan, maka pemerintah bersama elemen

seluruh Kota Bandung harus memahami makna dari visi tersebut, yaitu :

1. Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus bersih dari sampah dan bersih praktik

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), penyakit masyrakat (judi, pelacuran,

narkoba, premanisme), dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang

bertentangan dengan moral, agama, dan budaya masyarakat atau bangsa.

2. Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang memberikan kemakmuran bagi

warganya.

65

3. Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus memiliki warga yang taat kepada

agama, hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan untuk menjaga keamanan,

kenyamanan dan ketertiban Kota.

4. Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus memiliki warga yang bersahabat,

santun, akrab dan dapat menyenangkan bagi orang yang berkunjung serta

menjadikan Kota yang bersahabat dalam pemahaman Kota yang ramah

lingkungan.

Dengan demikian Kota Jasa yang bermartabat adalah kota yang

menyediakan jasa pelayanan yang didukung dengan terwujudnya kebersihan,

kemakmuran, ketaatan, ketakwaan dan kedisiplinan masyrakat.

Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada kurun lima

tahun kedepan diperlukan langkah dan tindakan pemantapan (revitalisasi,

reaktualisasi, reorientasi dan refungsionalisasi) yang harus dilakukan oleh

Pemerintah Kota Bandung bersama masyarakatnya serta didukung secara politis

oleh pihak legislatif melalui upaya-upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah

namun tetap raman dalam meningkatkan akselerasi pembangunan guna

tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

6.1.1.4 Misi Pemerintah Kota Bandung

Misi adalah tugas yang diemban Pemerintah Kota Bandung meliputi :

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal yang religius, yang

mencakup pendidikan, kesehatan dan moral keagamaan.

66

2. Mengembangkan perekonomian kota yang adil, yang mencakup peningkatan

perekonomian yang tangguh, sehat dan berkeadilan dalam rangka

meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan

kesempatan berusaha.

3. Mengembangkan Sosial Budaya Kota yang ramah dan berkesadaran tinggi,

serta berhati nurani, yang mencakup peningkatan partisipasi masyarakat

dalam rangka meningkatkan ketenagakerjaan, meningkatkan kesejahteraan

sosial, keluarga, pemuda dan olahraga serta kesetaraan gender.

4. Meningkatkan kesetaraan kota, yang mencakup pemeliharaan serta

peningkatan prasarana dan sarana kota agar sesuai dengan dinamika

peningkatan kegiatan kota dengan tetap memperhatikan tata ruang kota dan

daya dukung lingkungan kota.

5. Meningkatkan kinerja pemerintah kota secara profesional, efektif, efisien,

akuntabel dan transparan, yang mencakup pemberdayaan aparatur pemerintah

dan masyarakat.

6. Mengembangkan sistem keuangan kota, mencakup sistem pembiayaan

pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, swasta dan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan komitmen di atas, maka diperlukan faktor-

faktor pendukung yang menjadi faktor kunci keberhasilan. Adapun faktor-faktor

kunci keberhasilan tersebut meliputi :

1. Komitmen yang kuat dari seluruh pelaku pembangunan baik unsur eksekutif,

legislatif, maupun komponen masyarakat, termasuk perguruan tinggi dan

67

lembaga-lembaga atau pusat-pusat penelitian dan pembangunan IPTEK untuk

membangun Kota Bandung.

2. Susunan dan situasi keamanan Kota Bandung yang kondusif, baik untuk

aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

masyarakat serta meningkatkan daya tarik investasi kota.

3. Adanya komitmen untuk menegakkan supremasi hukum.

4. Situasi dan kondisi perekonomian di tingkat regional dan nasional yang

cukup baik berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi

kota.

6.1.2 Deskripsi Data Variabel Penelitian

6.1.2.1 Gambaran PAD, DAU dan Belanja Modal Pemerintah Kota

Bandung

6.1.2.1.1 Gambaran PAD Pemerintah Kota Bandung

Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan

bertanggungjawab, maka pelaksanaan pemerintahan di daerah arus lebih

meningkatkan kemandiriannya dalam mengatur rumah tangganya sendiri.

Dengan demikian Pemerintah Daerah memegang peranan penting dalam

pelaksanaan otonomi daerah ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan dan pengendalian sampai pada pembiayaan dan evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas pemerintahan tersebut diperlukan sarana

penunjang yang sangat memadai, dalam hal ini keuangan. Keuangan merupakan

68

salah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam

mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Gambaran mengenai jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah yang

berhasil diperoleh Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005-2011 dapat

dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung

Tahun Anggaran 2005-2011

(dalam rupiah)

Tahun Pendapatan Asli Daerah

Total Pendapatan Kota Bandung

% Kontribusi

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

225.596.438.613,00 253.882.919.542,87 263.249.534.044,93 274.627.155.412,00 361.712.964.143,00 441.871.140.944,00 834.595.864.970,00

1.123.097.156.370,00 1.397.711.614.415,87 1.685.638.878.892,93 2.018.841.349.189,00 2.403.470.674.178,00 2.440.168.433.364,00 3.115.296.523.907,00

20,09 18,16 15,62 13,60 15,05 18,10 26,79

Rata-rata 18,20 Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2005-2011 (diolah)

Untuk mengetahui gambaran PAD pada Pemerintah Kota Bandung

tahun anggaran 2005-2011 secara lebih jelas, maka dapat dilihat pada gambar 4.1

sebagai berikut :

69

Gambar 4.1

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Pemerintah Kota Bandung TA 2005-2011

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa data realisasi Pendapatan Asli

Daerah Pemerintah Kota Bandung selama tahun anggaran 2005-2011 mengalami

kenaikan, sedangkan menurut gambar 4.1 kontribusi PAD terhadap Pendapatan

Daerah mengalami penurunan di tahun anggaran 2005-2008 dan mengalami

kenaikan kembali di tahun anggaran 2009-2011. Persentasi kontribusi tertinggi

terjadi pada tahun anggaran 2011 yaitu 26,79% dengan jumlah realisasi sebesar

Rp. 834.595.864.970,00. Sedangkan persentase terendah terjadi pada tahun

anggaran 2008 yaitu 13,60% dengan jumlah realisasi sebesar Rp.

274.627.155.412,00.

0

5

10

15

20

25

30

TA2005 TA2006 TA2007 TA2008 TA2009 TA2010 TA2011

PAD

70

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota

Bandung tahun anggaran 2005, jumlah PAD yang berhasil diperoleh Pemerintah

Kota Bandung adalah sebesar Rp. 225.596.438.613. Dari jumlah tersebut

pendapatan yang berasal dari pajak daerah sebesar Rp. 143.107.822.781, retribusi

daerah sebesar Rp. 66.280.333.390, hasil perusahaan milik daerah dan hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 2.552.953.482 dan

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 13.655.328.960.

Pada tahun anggaran 2006, jumlah PAD yang berhasil diperoleh

Pemerintah Kota Bandung adalah sebesar Rp 253.882.919.542,87. Dari jumlah

tersebut, pendapatan yang berasal dari pajak daerah sebesar Rp.

164.781.409.646, retribusi daerah sebesar Rp 76.015.059.933, hasil perusahaan

milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp

3.155.367.154 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp

9.931.082.809,87.


Pemerintah Kota Bandung adalah sebesar Rp 287.249.534.044,93. Dari jumlah

tersebut, pendapatan yang berasal dari pajak daerah sebesar Rp 190.496.238.611,

retribusi daerah sebesar Rp 76.099.329.030, hasil perusahaan milik daerah dan

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 3.763.745.190

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 16.890.226.213,93.


Pemerintah Kota Bandung adalah sebesar Rp 314.617.155.412. Dari jumlah

71



hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 5.447.893.079

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 21.880.411.791.




retribusi daerah Rp 82.518.741.347, hasil perusahaan milik daerah dan hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 7.100.658.109 dan

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 34.479.740.750.





hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 15.298.098.935 dan yang

diperoleh dari pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp

38.319.509.713.




retribusi daerah sebesar Rp 71684.532.455, hasil perusahaan milik daerah dan

72

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 10.328.428.076, dan lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 85.476.092.752.

Dalam struktur Pendapatan Daerah Kota Bandung selama tahun

anggaran 2005-2011, dapat dilihat kontribusi realisasi PAD terhadap jumlah

Pendapatan Daerah masih kecil denga rata-rata 18,20%. Hal ini mencerminkan

ketergantungan Pemerintah Kota Bandung terhadap pemerintah pusat masih

cukup besar. Namun kenaikan yang dialami pada tahun anggaran 2009-2011 tiga

tahun berturut-turut telah menunjukkan adanya peningkatan kemampuan

penggalian sumber-sumber pendapatan daerah. Namun di samping itu,

mengingat kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah yang masih kecil dapat

dikatakan kemampuan keuangan Kota Bandung masih kurang dimana kegiatan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan masih banyak dibiayai dari

dana APBN.

Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan

daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi di ukur dari

besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap total

APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli

daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah

terhadap bantuan pemerintah pusat sehingga otonomi daerah dapat terwujud.

Dengan tingkat Pendapatan Asli Daerah yang semakin tinggi

Pemerintah Kota Bandung memiliki arah kebijakan dalam mengelola

pendapatannya. Salah satu arah kebijakannya adalah menginvestasikan sebagian

73

pendapatannya terhadap aset-aset pemerintah. Pada akhirnya investasi terhadap

aset-aset pemerintah tersebut mampu meningkatkan pembangunan dan pelayanan

terhadap masyarakat serta dapat merangsang terciptanya sumber pendapatan baru

6.1.2.1.2 Gambaran DAU Pemerintah Kota Bandung

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersifat hibah murni

(grants) yang kewenangan penggunaan diserahkan penuh kepada Pemda

penerima. UU no. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan pengertian bahwa :

“Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Dana ini juga telah ditetapkan sebelum tahun anggaran berjalan

dengan Keputusan Presiden. Sehingga setiap Pemda dapat memasukan nilai dari

dana ini dengan tepat pada RAPBD.

Gambaran mengenai jumlah realisasi Dana Alokasi Umum yang

berhasil diperoleh Pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2005-2011 dapat

dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut :

74

Tabel 4.2

Pertumbuhan Dana Alokasi Umum Pemerintah Kota Bandung


(dalam rupiah)

Tahun Dana Alokasi Umum Total Pendapatan Kota Bandung

% Kontribusi

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

458.072.000.000,00 632.379.000.000,00 828.294.700.000,00 965.518.566.800,00

1.026.745.545.000,00 912.571.834.000,00 1.005.982.541.000,00

1.123.097.156.370,00 1.397.711.614.415,87 1.685.638.878.892,93 2.018.841.349.189,00 2.403.470.674.178,00 2.440.168.433.364,00 3.115.296.523.907,00

40,79% 45,24% 49,14% 47,84% 42,72% 37,40% 32,31%

Rata-rata 42,19% Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2005-2011 (diolah)

Untuk melihat gambaran DAU pada Pemerintah Kota Bandung tahun

anggaran 2005-2011 secara lebih jelas, maka dapat dilihat pada grafik 4.2

sebagai berikut :

75

Gambar 4.2

Kontribusi DAU terhadap Pendapatan Daerah


Dari tabel 4.2 data realisasi Dana Alokasi Umum Pemerintah Kota

Bandung selama tahun anggaran 2005-2011 mengalami kondisi yang fluktuatif,

menurut gambar 4.2 kontribusi DAU terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah

Kota Bandung selama tahun anggaran 2005-2011 mengalami penurunan.

Persentase kontribusi tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2007, yaitu 49,14%

dengan jumlah realisasi sebesar Rp 828.294.700,00 dan persentase kontribusi

Dana Alokasi Umum terendah terjadi pada tahun 2011, yaitu 32,31% dengan

jumlah realisasi sebesar Rp 1.005.982.541.000,00.

Pada tahun anggaran 2005 jumlah Dana Alokasi Umum yang berhasil

dihimpun oleh Pemerintah Kota Bandung adalah sebesar Rp 458.072.000.000,

0

10

20

30

40

50

60

TA2005 TA2006 TA2007 TA2008 TA2009 TA2010 TA2011

DAU

76

kontribusinya sebesar 40,79%,. Kemudian di tahun anggaran 2006, jumlah Dana

Alokasi Umum yang berhasil dihimpun adalah sebesar Rp 632.379.000.000.

Persentase pada tahun anggaran 2007 yaitu sebesar 49,14% dengan jumlah Dana

Alokasi Umum sebesar Rp 828.294.700.

Persentase kontribusi Dana Alokasi Umum pada tahun anggaran 2008

yaitu sebesar 47,84% dengan Jumlah Dana Alokasi Umum sebesar Rp

965.518.566.800,00. Pada tahun anggaran 2009, jumlah Dana Alokasi Umum

Pemerintah Kota Bandung adalah sebesar 1.026.745.545.000,00 dengan

persentase sebesar 42,72%. Dan mengalami penurunan di tahun anggaran 2010

dengan persentase sebesar 37,40% dengan perolehan Dana Alokasi Umum

sebesar Rp 912.571.834.000,00. Di tahun anggaran 2011 kontribusi Dana

Alokasi Umum kembali mengalami penurunan dengan persentase sebesar

32,31% dengan Dana Alokasi Umum yang berhasil diperoleh Pemerintah Kota

Bandung sebesar Rp 1.005.982.541.000,00.

Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer

yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah

daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini

apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk

keperluan lain yang tidak penting.

77

Sumber pendapatan kabupaten dan kota di Indonesia sebagian besar

berasal dari Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana

Perimbangan sebagian besar menunjukan kapasitas fiskal suatu daerah.

Peningkatan pendapatan daerah yang signifikan adalah berasal dari proporsi dana

alokasi umum.

DAU yang diterima Pemerintah Kota Bandung semakin menurun dari

tahun ketahun, ini membuktikan bahwa telah ada kemandirian dalam pengelolaan

pendapatan. Ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin menurun.

Menyangkut pengelolaan pendapatan (revenue) dan penggunaannya

(expenditure) digunakan untuk kepentingan pengeluaran rutin maupun

pembangunan daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik yang

berkualitas, responsible, dan akuntabel.

6.1.2.1.3 Gambaran Belanja Modal Pemerintah Kota Bandung

Pendapatan Daerah yang berhasil diperoleh Pemerintah digunakan

untuk membiayai berbagai kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas

dan kewajibannya, salah satunya untuk membiayai pembangunan daerah, yaitu

berupa belanja modal.

Gambaran mengenai jumlah realisasi belanja modal Pemerintah Kota

Bandung tahun anggaran 2005-2011 dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini :

78

Tabel 4.3

Pertumbuhan Belanja Modal Pemerintah Kota Bandung


(dalam rupiah)

Tahun Belanja Modal Total Belanja Kota Bandung

% Kontribusi

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

106.350.309.401,00 81.087.735.651,00 232.007.682.250,00 345.160.822.373,00 390.988.308.073,00 405.699.482.843,00 612.081.890.549,00

1.096.592.281.568,00 1.266.047.202.038,00 1,552.886.614.168,00 2.058.920.582.037,00 2.240.317.269.997,00 2.522.680.816.553,00 3.080.355.751.653,00

9,7% 6,4%

14,94% 16,76% 21,92% 16,08% 19,87%

Rata-rata 15,09% Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2005-2011 (diolah)

Untuk melihat gambaran belanja modal pada Pemerintah Kota

Bandung tahun anggaran 2005-2011 secara lebih jelas, maka dapat dilihat pada

grafik 4.3 sebagai berikut :

79

Gambar 4.3

Kontribusi Belanja Modal terhadap Belanja Daerah


Berdasarkan tabel 4.3 data realisasi belanja modal Pemerintah Kota

Bandung selama tahun anggaran 2005-2011 mengalami kenaikan dan penurunan

begitupun menurut gambar 4.3 kontribusi belanja modal terhadap Belanja Daerah

Pemerintah Kota Bandung selama tahun anggaran 2005-2011 mengalami

kenaikan dan penurunan. Persentase kontribusi tertinggi terjadi pada tahun

anggaran 2009, yaitu 21.92% dengan jumlah realisasi sebesar Rp

390.988.308.073,00 dan persentase kontribusi belanja modal terendah terjadi

pada tahun 2006 dengan persentase sebesar 6,4% denga jumlah realisasi sebesar

Rp 81.087.735.651,00.

0

5

10

15

20

25

TA2005 TA2006 TA2007 TA2008 TA2009 TA2010 TA2011

DAU

80

Pada tahun anggaran 2005 persentase kontribusi untuk belanja modal

yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bandung sebesar 9,7% dengan jumlah

realisasi sebesar Rp 106.350.309.401. Namun pada tahun anggaran 2006

kontribusi untuk belanja modal pemerintah mengalami penurunan, yaitu sebesar

6,4% dengan jumlah realisasi yang menurun juga dari tahun sebelumnya, yaitu

sebesar Rp 81.087.735.651. Kemudian pada tahun anggaran 2007-2009

kontribusi untuk belanja modal Pemerintah Kota Bandung mengalami kenaikan

sebesar 14,94%, 16,76% dan 21,92%.

Pada tahun anggaran 2010 kontribusi belanja modal Pemerintah Kota

Bandung kembali mengalami penurunan, yaitu sebesar 16,08% dengan jumlah

realisasi belanja modal sebesar 405.699.482.843,00. Kemudian di tahun anggaran

2011 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu dengan persentase

sebesar 19,87% dengan jumlah realisasi sebesar Rp 612.081.890.549,00.

Pada tahun anggaran 2006, Pemerintah Kota Bandung hanya sedikit

mengalokasikan dananya untuk pembangunan daerah dalam bentuk investasi.

Sebab, kecilnya alokasi untuk belanja modal yang manfaatnya dapat dirasakan

langsung oleh masyarakat, jumlah belanja modal yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp 81.087.735.651 atau mengalami

penurunan dari tahun anggaran sebelumnya.

Pada tahun anggaran 2007-2001, Pemerintah Kota Bandung mulai

menaikan kembali alokasi untuk belanja modalnya. Hal ini merupakan tindakan

yang sangat tepat, mengingat dengan meningkatnya pembangunan daerah maka

81

akan meningkatkan juga perekonomian masyarakat sehingga kesejahteraan

masyrakat juga ikut meningkat. Namun pada tahun 2010 belanja modal kembali

menurun, dan di tahun anggaran 2011 anggaran untuk belanja modal kembali

naik demi meningkatkan pembangunan di daerah.

Dilihat dari rata-rata persentase belanja modal tahun anggaran 2005-

2011 yaitu sebesar 15,09% hal ini menunjukkan masih kecilnya alokasi belanja

modal. Untuk itu, kedepannya Pemerintah Kota Bandung diharapkan dapat

menambah dana alokasi belanja modalnya. Mengingat belanja modal ini

merupakan pengeluaran penting dalam melaksanakan pembangunan daerah dan

manfaatnya dapat dirasakan selama beberapa tahun kedepan. Dengan melihat

masih kecilnya alokasi belanja modal maka dalam penggunaannya harus

dilakukan seefektif dan seefisien mungkin dengan memperhatikan prioritas

pembangunan daerah.

Pengelolaan belanja modal sangat erat kaitannya dengan sistem

pengelolaan keuangan daerah, sistem penganggaran maupun akutansi. Sesuai

dengan reformasi dibidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya

pengelolaan keuangan publik secara transparan dalam rangka mewujudkan

akuntabilitas yang didasarkan pada prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja

yaitu belanja modal yang berorentasi pada pencapaian hasil atau kinerja.

Anggaran tersebut mencemarkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Berdasarkan Belanja Modal di Kota Bandung, dapat diperkirakan

kebutuhan Belanja Langsung dari Tahun 2005-2011. Bila kebutuhan Belanja

82

Langsung tersebut dipersentasekan terhadap perkiraan APBD Kota Bandung

Tahun 2012-2015, maka adanya kecenderungan persentase Belanja Modal

semakin meningkat. Artinya perhatian Pemerintah Kota Bandung terhadap

Pembangunan Kota semakin meningkat.

Kebutuhan Belanja Modal di atas bersifat indikatif dan mensyaratkan

beberapa hal yang penting untuk dipenuhi.

Arah kebijakan Pengelolaan Belanja Modal Kota Bandung adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi Belanja Tidak Langsung melalui

perencanaan anggaran dan sistem akuntansi yang baik. Belanja Tidak

Langsung harus sebaik mungkin dapat diprediksi dan dilakukan secara

konsisten sehingga mengurangi percampuran alokasinya dengan Belanja

Langsung ;

2. Optimalisasi Belanja Langsung. Dilakukan dengan memastikan lokasi dan

sasaran pembangunan, satuan biaya yang tepat, dan secara umum

meningkatkan peran perencanaan, pemantauan program dan kegiatan.

3. Menetapkan program prioritas dan menggunakan tolak ukur kinerja yang

jelas;

4. Secara umum dalam setiap aspek selalu berpegang pada prinsip akuntabilitas

transparansi dan upaya yang sungguh-sungguh.

83

6.1.3 Analisis Data

Setelah data diperoleh dan dideskripsikan, diperlukan adanya

pengujian atas data tersebut agar dapat dianalisa lebih lanjut dan dapat digunakan

dalam pengujian hipotesis. Adapun uji yang dilakukan meliputi uji asumsi klasik

(multikolinearitas, normalitas, autokorelasi, heterokedastisitas) dan uji hipotesis

yang mencakup di dalamnya analisis regresi dan uji koefisien determinasi. Kedua

hasil pengujian tersebut akan dipaparkan pada sub bab selanjutnya.

Berikut disajikan data Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi

Umum (X2) dan Belanja Modal (Y) pada Pemerintah Kota Bandung tahun

anggaran 2005-2011.

Tabel 4.4

Data Pengamatan Untuk Pengujian Statistik

PAD, DAU, dan Belanja Modal

Pemerintah Kota Bandung


Tahun X1 X2 Y 2005 225.596.438.613,00 458.072.000.000,00 106.350.309.401,00 2006 253.882.919.542,87 632.379.000.000,00 81.087.735.651,00 2007 263.249.534.044,93 828.294.700.000,00 232.007.682.250,00 2008 274.627.155.412,00 965.518.566.800,00 345.160.822.373,00 2009 361.712.964.143,00 1.026.745.545.000,00 390.988.308.073,00 2010 441.871.140.944,00 912.571.834.000,00 405.699.482.843,00 2011 834.595.864.970,00 1.005.982.541.000,00 612.081.890.549,00

84

4.1.3.1 Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas betujuan untuk mengetahui apakah diantara

beberapa atau semua variabel yang menjelaskan model regresi terjadi hubungan

linear yang sempurna atau pasti. Pendeteksian dilakukan dengan melihat nilai

tolerance (TOL) dan faktor inflasi varians (Variance Inflation Factor, VIF).

Berikut ini disajikan tabel hasil penghitungan TOL dan VIF dengan menggunkan

Software SPSS 17 for Windows.

Tabel 4.5

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

Collinearity

Statistics

B Std. Error Beta

Toleranc

e VIF

1 (Constant) -2.684E11 8.064E10 -3.329 .029

PAD .496 .111 .572 4.461 .011 .696 1.437

DAU .469 .112 .537 4.184 .014 .696 1.437

a. Dependent Variable: BelanjaModal

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat disimpulkan bahwa dari model tidak

mengalami gejala multikolinearitas karena memiliki tolerance yang lebih besar

dari 0,01 dan VIF yang lebih kecil dari 10. Ghozali dalam bukunya Aplikasi

85

Analisis Multivariate dengan Program SPSS, menyatakan bahwa model regresi

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel-variabel bebas.

2. Uji Normalitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data sampel yang diambil

mengikuti sebaran distribusi normal atau tidak. Pengujian dilakukan berdasarkan

uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang ditunjukkan pada tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.6

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

PAD DAU BelanjaModal

N 7 7 7

Normal Parametersa,,b Mean 3.7879E11 8.3279E11 3.1048E11

Std. Deviation 2.14686E11 2.12992E11 1.86263E11

Most Extreme Differences Absolute .258 .217 .162

Positive .258 .181 .162

Negative -.232 -.217 -.145

Kolmogorov-Smirnov Z .682 .575 .428

Asymp. Sig. (2-tailed) .741 .895 .993

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

86

Dari perhitungan pada tabel 4.6 di atas, terlihat bahwa nilai PAD,

DAU, dan Belanja Modal masing-masing sebesar 0.741, 0.895 dan 0.993

(Asymp.Sig.(2-tailed)). Ketiga nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga data

yang digunakan dapat dikatakan berdistribusi normal serta dapat disimpulkan

bahwa PAD, DAU, dan Belanja Modal dapat memenuhi uji normalitas. Untuk

menegaskan hasil dari perhitungan Tes Kolmogorov-Smirnov Sampel Tunggal

diatas, digunakan juga grafik P- Plot of Regression Standardized Residual

Gambar 4.4

87

3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah di dalam model

regresi terdapat korelasi antar variabel-variabel independen itu sendiri atau

berkorelasi sendiri. Pendeteksian gejala autokorelasi dilakukan dengan uji

Durbin-Watson (DW). Berikut adalah hasil pengujian autokorelasi Durbin-

Watson menggunakan Software SPSS 17 for Windows.

Tabel 4.7

Dari hasil pengujian autokorelasi D-W di atas diperoleh angka D-W

sebesar 2,361 yang terletak di antara -2 sampai +2. Hal ini berarti dapat

disimpulkan bahwa model penelitian ini bebas dari autokorelasi.

4. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah prediktor dalam

penelitian mempunyai kekonsistenan dan memiliki standar error yang tidak

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson

1 .977a .954 .931 4.88252E10 2.361

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BelanjaModal

88

terlalu besar. Untuk menguji ada tidaknya gejala heterokedastisitas dilakukan

dengan melihat grafik scatter plot. Berikut ini disajikan grafik scatter plot.

Gambar 4.5

Berdasarkan gambar 4.5 di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi

gejala heterokedastisitas karena titik menyebar secara tidak teratur atau tidak

membentuk suatu pola tertentu serta titik menyebar di atas dan di bawah angka

nol.

Setelah semua asumsi klasik dipenuhi maka dilakukan pemodelan atas

koefisein regresi yang diperoleh. Pemodelan ditentukan dengan persamaan

regresi seperti yang dibawah ini :

Y = α + β1PAD + β2DAU + e

89

Dimana :

Y = Belanja Modal

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

PAD = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

DAU = Dana Alokasi Umum (DAU)

e = error

Untuk menentukan persamaan regresi maka terlebih dahulu dilakukan

pengujian hipotesis.

4.1.3.2 Pengujian Hipotesis

1. Uji t

Pengujian hipotesis secara parsial dengan uji t bertujuan untuk

mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas X terhadap variabel

terikat Y. Pengujian dilakukan dengan membandingkan thitung dengan ttabel.

Penghitungan nilai thitung dilakukan dengan menggunakan Software SPSS 17 for

Windows. Hasil thitung disajikan dalam tabel 4.8

90

Tabel 4.8

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) -2.684E11 8.064E10 -3.329 .029

PAD .496 .111 .572 4.461 .011

DAU .469 .112 .537 4.184 .014

a. Dependent Variable: BelanjaModal

Berdasarkan tabel 4.8 diatas maka dapat dibentuk persamaan regresi

yang dapat digunakan untuk memprediksi belanja modal Pemerintah Kota

Bandung sebagai berikut :

Ŷ = -2.684E11 + 0,496X1 + 0.469X2 + e

Model persamaan regresi berganda di atas bermakna :

1. Y = Nilai konstanta sebesar -2.684E11 artinya apabila variabel Pendapatan

Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum bernilai nol, maka Belanja Modal

sebesar -2.684E11 (Rp. -268.400.000,00) .

2. X1 = Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja

modal dengan nilai koefisien 0,496, artinya setiap pertambahan 1% variabel

PAD akan menaikkan belanja modal sebesar 0,496 satuan dengan asumsi

variabel lain dalam kondisi konstan.

91

3. X2 = Variabel Dana Alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja

modal dengan nilai koefisien 0,469, artinya setiap pertambahan 1% variabel

DAU akan menaikkan belanja modal sebesar 0,469 satuan dengan asumsi

variabel lain dalam kondisi konstan.

1. Hipotesis Pertama

Tabel 4.8 menunjukkan thitung untuk PAD sebesar 4,461. Besarnya ttabel

pada α = 0,05 adalah sebesar 1,895. Besarnya thitung untuk Pendapatan Asli

Daerah sebesar 4,461 > dari ttabel 1,895 dengan angka signifikansi sebesar 0,011

< 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pendapatan

Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada


Ha1 = Secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan

signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintah Kota

Bandung.

2. Hipotesis Kedua

Dari hasil penelitian pada tabel 4.8, Dana Alokasi Umum (X2)

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini dapat

dilihat pada uji t yang memiliki thitung = 4,184 > dari ttabel 1,895 dengan angka

signifikansi 0,014. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial

92

Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal


Ha1 = Secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan

signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintah Kota

Bandung.

2. Uji F

Pengujian hipotesis secara simultan dengan uji F bertujuan untuk

mengetahui pengaruh secara simultan dari variabel bebas X1, dan X2 terhadap

variabel terikat Y. Pada penelitian ini pengujian dilakukan dengan

membandingkan Fhitung dengan Ftabel. Hasil Fhitung disajikan dalam tabel 4.9

dibawah ini :

Tabel 4.9

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 1.986E23 2 9.931E22 41.660 .002a

Residual 9.536E21 4 2.384E21

Total 2.082E23 6


b. Dependent Variable: BelanjaModal

93

3. Hipotesis Ketiga

Berdasarkan tabel 4.9 diatas diperoleh Fhitung sebesar 41,660 > Ftabel

sebesar 6,940 dengan tingkat signifikansi 0,002. Oleh karena itu tingkat

signifikansi 0,002 < 0,05, maka model regresi pada penelitian ini dapat dipakai

untuk memprediksi belanja modal pada Pemerintah Kota Bandung. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel PAD dan DAU

berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja modal.

Ha1 = Secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum

berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada


3. Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur garis

regresi atau secara verbal mengukur proporsi total varians dalam Y yang

dijelaskan oleh regresi. Sebelum mengukur koefisien determinasi terlebih dahulu

harus menghitung koefisien korelasi (R). Penghitungan koefisien korelasi pada

penelitian ini menggunakan Software SPSS 17 for Windows Hasil penghitungan

disajikan dalam tabel berikut ini :

94

Tabel 4.10

Model Summary

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .977a .954 .931 4.88252E10


Tabel 4.10 di atas menunjukkan koefisien korelasi antara PAD dan

DAU terhadap Belanja Modal sebesar 0,977. Artinya terdapat pengaruh yang

sangat kuat antara PAD dan DAU terhadap Belanja Modal, dan koefisien

determinasi sebesar 0,954. Angka-angka ini berarti PAD dan DAU memberikan

pengaruh terhadap Belanja Modal sebesar 95,4% dan sisanya sebesar 4,6%

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dihitung dalam penelitian ini.

4.1.3.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Koefisien regresi PAD sebesar 0,496 menunjukkan bahwa setiap

peningkatan nilai variabel PAD sebesar satu satuan sedangkan nilai variabel lain

tetap, maka akan mengakibatkan naiknya nilai variabel belanja modal sebesar

0,496 satuan.

Penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli

Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal yaitu pada penelitian yang

95

dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) dan Anggiat Situngkir

(2009).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar Pendapatan

Asli Daerah maka akan semakin besar pula belanja modalnya. Namun, hasil

penelititan ini tidak dapat begitu saja digeneralisasikan dengan penelitian-

penelitian di atas karena penelitian ini difokuskan khusus kepada Pemerintah

Kota Bandung. Sedangkan pada penelitian-penelitian sebelumnya berfokus

kepada Pemerintah Daerah dalam satu provinsi. Jadi, hasil penelitian ini dapat

dikatakan masih tergolong baru apabila dilihat dari subyek penelitian yang

diambil.

Tabel 4.8 menunjukkan thitung untuk PAD sebesar 4,461. Besarnya ttabel

pada α = 0,05 adalah sebesar 1,895. Besarnya thitung untuk Pendapatan Asli

Daerah sebesar 4,461 > dari ttabel 1,895 dengan angka signifikansi sebesar 0,011

< 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pendapatan

Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada


4.1.3.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan persamaan regresi pada tabel 4.8 di atas diperoleh

koefisien regresi DAU sebesar 0,469. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap

peningkatan nilai DAU sebesar satu satuan sedangkan nilai variabel lain tetap,

maka akan mengakibatkan naiknya nilai varibel belanja modal sebesar 0,469

96

satuan. Hal ini berarti semakin tinggi Dana Alokasi Umum tahun berjalan maka

semakin besar pula kontribusinya terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota

Bandung.

Besarnya thitung untuk Dana Alokasi Umum sebesar 4,184 > dari ttabel

1,895 dengan angka signifikansi sebesar 0,014 < 0,05. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan

signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintah Kota Bandung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah Dana

Alokasi Umum, maka akan semakin besar pula belanja modalnya. Hal ini dapat

kita lihat pada koefisien regresi variabel Dana Alokasi umum dalam persamaan

regresi sebesar 0,469 yang berarti bahwa setiap peningkatan DAU sebesar satu

satuan akan mengakibatkan perubahan pada belanja modal sebesar 0,469.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Anggiat Situngkir (2009) yang menyatakan bahwa variabel DAU memiliki

pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Dari hasil penelitian pada tabel 4.8, Dana Alokasi Umum (X2)

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini dapat

dilihat pada uji t yang memiliki thitung = 4,184 > dari ttabel 1,895 dengan angka

signifikansi 0,014. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial

Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal

pada Pemerintah Kota Bandung. Artinya semakin besar Dana Alokasi Umum

maka semakin besar pula alokasi belanja modal pada Pemerintah Kota Bandung.

97

Begitupun sebaliknya, semakin kecil Dana Alokasi Umum maka semakin kecil

alokasi belanja modal Pemerintah Kota Bandung. Karena pengaruh Dana Alokasi

Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, artinya pengaruh tersebut

besar dan berarti.

4.1.3.2.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum

terhadap Belanja Modal

Berdasarkan tabel 4.9 diatas diperoleh Fhitung sebesar 41,660 > Ftabel

sebesar 6,940 dengan tingkat signifikansi 0,002. Oleh karena itu tingkat

signifikansi 0,002 < 0,05, maka model regresi pada penelitian ini dapat dipakai

untuk memprediksi belanja modal pada Pemerintah Kota Bandung. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel PAD dan DAU

berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja modal.

Tabel 4.10 di atas menunjukkan koefisien korelasi antara PAD dan

DAU terhadap Belanja Modal sebesar 0,977. Artinya terdapat pengaruh yang

sangat kuat antara PAD dan DAU terhadap Belanja Modal, dan koefisien

determinasi sebesar 0,954. Angka-angka ini berarti PAD dan DAU memberikan

pengaruh terhadap Belanja Modal sebesar 95,4% dan sisanya sebesar 4,6%

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dihitung dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.8 di atas, maka

dapat digambarkan pengaruh dari masing-masing variabel independen (X1 dan

X2) terhadap variabel Y sebagai berikut :

98

Gambar 4.6

Persentase Pengaruh Variabel

Pendapatan Asli Daerah

Dana Alokasi Umum

Belanja Modal

49,6%

46,9%

95,4%

99

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

6.2 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Pemerintah Kota Bandung mengenai

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja

modal tahun anggaran 2005-2011, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pendapatan Asli Daerah

terhadap terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil perhitungan

menunjukkan variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap

belanja modal. Akan tetapi pada kenyataannya PAD Pemerintah Bandung

tidak dapat dipungut sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Bandung, hal ini

disebabkan karena kebocoran-kebocoran yang terjadi pada pemungutan

PAD. Kebocoran-kebocoran PAD tersebut mengakibatkan kontribusi PAD

terhadap belanja modal tidak optimal.

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Dana Alokasi Umum

terhadap terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil perhitungan

menunjukkan variabel Dana Alokasi umum berpengaruh positif terhadap

modal. Akan tetapi pada kenyataanya DAU yang diterima Pemerintah Kota

Bandung disalahgunakan pemakaiannya, DAU cenderung digunakan untuk

100

kepentingan-kepentingan pribadi pejabat daerah. Hal ini menyebabkan

kontribusi DAU terhadap belanja modal tidak optimal.

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dan

Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota

Bandung tahun anggaran 2005-2011.

6.3 Saran

Adapun saran yang penulis ajukan dalam penelitian ini antara lain :

1. Sebaiknya Pemerintah Kota Bandung lebih mengoptimalkan usaha dalam

meningkatkan pendapatan daerahnya dan memperketat pengawasan agar

tidak terjadi kebocoran terutama pendapatan yang bersumber dari

Pendapatan Asli Daerah. Karena PAD merupakan gambaran dalam

kemandirian daerah.

2. Pemerintah Kota Bandung diharapkan dapat mengalokasikan belanja

modalnya pada program/kegiatan yang dapat meningkatkan pembangunan

dan pelayanan terhadap masyarakat serta dapat merangsang terciptanya

sumber pendapatan baru.

3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk

melakukan penelitian lanjutan dengan menambahkan sampel yang

digunakan dan memperluas periode pengamatan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. (2007). Seri Bunga Rampai Manajmenen Keuangan daerah Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Abdullah Syukriy dan Abdul Halim (2006). “Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeilharaan dan Sumber Pendapatan’. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol.2No.2 Hal 17-32

Abdullah, Syukriy & Abdul Halim. (2004). “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah”. Simposium Nasional Akuntansi VI, hal. 1140-1159.

Darwanto dan Yulia Yustikasari. (2007). “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. Simposium Nasional Akuntansi. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Vol 08 No. 01. February 2007. BPFE UGM. Yogyakarta

Ghozali, Imam. (2006). Statistik Multivariat SPSS. Penerbit BP Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. (2004). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali. Jurnal Ekonomi STEI No.2/Tahun XIII/25.

Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. Jurnal Akuntansi Pemerintah 2(1): 53-64.

Hari Adi, Priyo. 2006. ”Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah”. Simposium Nasional Akuntansi IX.

Ihyaul Ulum. (2008). Akuntansi Sektor Publik. Malang: UMM Press

Iqbal Hasan. (2004). Analisis Data Penelitian dan Statistik. Jakarta: Bumi Aksara

Kesit Bambang Prakosa. (2004). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan pendapatan Asli Daerah (Study Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY). Desember: Yogyakarta

Mahmudi. (2006). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Andi

Nugroho, Bhuono, Agung. (2005). Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS, Edisi I. Yogyakarta: Andi

Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah republic Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Saragih, Juli Panglima. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Stungkir, Anggiat (2009). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada pemkot/Pemkab Sumatera Utara. Juli. Medan

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Bisnis. Bandung Alfabeta

Suharsimi Arikunto. (2002). Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta

_____________. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.

_____________. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.

_______________. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.

_______________. (2010). Penelusuran Koran Kaskus. Dana perbaikan jalan hanya sebesar Rp.54M tak cukup. http://penelusurankornkaskus.com/index.php/berita/data-bisnis-dana-perbaikan- jalan-hanya-sebesar-Rp.54M-tak-cukup

__________. (2012). Bisnis Jabar. PAD Kota Bandung Berasal dari Pajak Hiburan. http://bisnis-jabar.com/index.php/berita/data-bisnis-pendapatan-asli-daerah-kota-bandung-dari-pajak-hiburan

_______________. (2012). Bisnis Jabar. Belanja Daerah ditargetkan Konsisten dari Pajak. http://bisnis-jabar.com/index.php/berita/belanja-daerah-kota-bandung-ditargetkan-konsisten-dari-pajak

_______________. (2011). Kementerian Dalam Negeri. Mendagri Segera Sisir Rekening Pejabat Daerah. http://www.depdagri.go.id/news/2011/06/17/mendagri-segera-sisir-rekening-pejabat-daerah

Website BPK RI www.bpk.go.id

Website Departemen Keuangan RI http://www.djpk.depkeu.go.id

Website Tibun Jabar www.tribunnews.com

Website Surat Kabar Karawang www.karawangnews.com

Website Pikiran Rakyat Online www.pikran-rakyat.com

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Modal

Documents