PENGARUH PENDAPATAN BUMD TERHADAP PAD DI KOTA KENDARI WULAN FAUZYNI 109084000030 JURUSAN ILMU EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA [email protected]Dosen : Tony S. Chendrawan, ST.,SE.,M.Si 1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Tujuan dari sebuah pembangunan adalah menciptakan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintahan Republik Indonesia harus bekerja ekstra keras dalam melaksanakan tugasnya Sistem pemeritahan sentralistik kurang tepat diharapkan di Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Salah satunya pemerintah daerah harus PAD nya guna kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah daerah dianggap sebagai tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat didaerahnya.Kemandirian keuangan daerah tampaknya tidak diartikan bahwa setiap tingkat pemerintahan daerah otonomi harus dapat membiayai seluruh keperluannya dari penerimaan asli daerah.Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya merupakan salah satu sumber penerimaan pengeluaran daerah,disamping penerimaan lainnya yang berupa, bagi hasil pajak dan bukan pajak,sumbangan dan bantuan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi serta pinjaman daerah (Bintoro, 1988). Terjadinya ketimpangan ekonomi regional di Indonesia selama pemerintah ordebaru, salah satu penyababnya karena berdasar UU no.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah; dalam pelaksanaannya pemerintah pusat terlalu dominan menguasai dan mengontrol hampir semua sumbersumber pendapatan daerah yang ditetapkan sebagai penerimaan negara, termasuk pendapatan dari hasil sumber daya alam yang dimiliki daerah. Akibatnya daerah-daerah tersebut tidak dapat menikmati hasilnya dengan dengan proporsional atau layak, seperti investasi, inflasi dan pengeluaran pemerintah di dalam negeri diatur sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Sehingga hasil yang diterima daerah lebih rendah dari pada potensi ekonominya. Lebih lanjut Sunarti menyampaikan (2003:6) bahwa
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENGARUH PENDAPATAN BUMD TERHADAP PAD DI KOTA
KENDARI
WULAN FAUZYNI
109084000030
JURUSAN ILMU EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH
Tujuan dari sebuah pembangunan adalah menciptakan kemakmuran dan keadilan bagi
seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintahan Republik Indonesia
harus bekerja ekstra keras dalam melaksanakan tugasnya Sistem pemeritahan sentralistik
kurang tepat diharapkan di Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas yang terdiri
dari beribu-ribu pulau. Salah satunya pemerintah daerah harus PAD nya guna kesejahteraan
masyarakatnya.
Pemerintah daerah dianggap sebagai tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan
masyarakat didaerahnya.Kemandirian keuangan daerah tampaknya tidak diartikan bahwa
setiap tingkat pemerintahan daerah otonomi harus dapat membiayai seluruh keperluannya
dari penerimaan asli daerah.Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya merupakan salah satu
sumber penerimaan pengeluaran daerah,disamping penerimaan lainnya yang berupa, bagi
hasil pajak dan bukan pajak,sumbangan dan bantuan dari tingkat pemerintahan yang lebih
tinggi serta pinjaman daerah (Bintoro, 1988).
Terjadinya ketimpangan ekonomi regional di Indonesia selama pemerintah ordebaru,
salah satu penyababnya karena berdasar UU no.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok
pemerintah; dalam pelaksanaannya pemerintah pusat terlalu dominan menguasai dan
mengontrol hampir semua sumbersumber pendapatan daerah yang ditetapkan sebagai
penerimaan negara, termasuk pendapatan dari hasil sumber daya alam yang dimiliki daerah.
Akibatnya daerah-daerah tersebut tidak dapat menikmati hasilnya dengan dengan proporsional atau layak, seperti investasi, inflasi dan pengeluaran pemerintah di dalam negeri
diatur sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Sehingga hasil yang diterima daerah lebih rendah
dari pada potensi ekonominya. Lebih lanjut Sunarti menyampaikan (2003:6) bahwa
konstalasi hubungan keuangan pusat dan daerah menyebabkan relatif kecilnya peranan
pendapatan asli daerah (PAD) di dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (
APBD).
Dengan kata lain kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam
bentuk bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan mendominasi konfigurasi
APBD. Sumber-sumber penerimaan yang relatif besar pada umumnya dikelola oleh
pemerintah pusat, sedangkan sumber-sumber penerimaan yang relatif kecil dikelola oleh
pemerintah daerah (Uppal,1986).
Diberlakukannya UU no.22 tahun 1999 dan UU no. 25 tahun1999 mendorong daerah
untuk berbenah dan menyiapkan diri untuk lebih mandiri karena selama ini daerah tidak
dimungkinkan untuk mandiri, faktor yang menentukan mampu tidaknya suatu daerah untuk
berotonomi yaitu kemampuan keuangan atau kapasitas dari potensi daerah. Artinya daerah
otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri.
Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin , sehingga PAD harus
menjadi bagian keuangan sendiri terbesar (Tambunan,2001).
Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab,
penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah secara bertahap akan semakin banyak
dilimpahkan kepada daerah. Dengan semakin meningkatnya kewenangan yang ada pada
daerah, peranan keuangan daerah sangat penting karena daerah dituntut untuk dapat lebih
aktif lagi dalam memobolisasi sumber dananya sendiri disamping mengelola dana yang
diterima dari pemerintahan pusat secara efisien. Untuk pemerintah daerah harus dapat
menggali potensi daerah masing-masing guna peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
agar pembangunan daerah tetap berjalan, akan tetapi bukan berarti bahwa setiap
pemerintahan daerah otonom harus membiayai keseluruhan keperluan dari PAD.
Kegiatan pemerintahan dan pembangunan akan berjalan lancar apabila didukung oleh
tersedianya biaya yang memadai. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Kota Kendari
menyediakan biaya dari dua sumber : pertama bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD,
seperti penerimaan pajak-pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari dinas-dinas, bagian
laba dari perusahaan daerah yang berasal dari pemberian pemerintah atau instansi yang lebih
tinggi, penerimaan lain-lain, dan urusan kas dan perhitungan). Kedua, bersumber dari dana
perimbangan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat. Sumber keuangan pemerintah daerah
Kota Kendari tahun ini pada prinsipnya sama saja dengan yang dilakukan pada tahun
sebelumnya, walaupun pada setiap tahunnya selalu dilakukan konsentrasi pada sumber-
sumber pendapatan tertentu yang masih memungkinkan untuk ditingkatkan guna
mengantisipasi tantangan kebutuhan yang terus meningkat sebagai dinamika dari pada
pembangunan itu sendiri.
Kapasitas pengelolaan keuangan daerah Kota Kendari menentukan kemampuan
Pemerintah Kota Kendari dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Dimana
kemampuan pengelolaan keuangan diukur melalui penerimaan pendapatan daerah. Data
menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan daerah Pemerintah Kota Kendari dari tahun ke
tahun cenderung menunjukkan peningkatan, namun kontribusi PAD terhadap penerimaan
masih relatif kecil dibanding dengan sumber penerimaan dari dana perimbangan. Kondisi
tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang yang perlu disikapi dengan usaha keras agar
komposisi perimbangan PAD dan pendapatan dari pusat mencapai titik keseimbangan
(equilibrium).
KENDARI: Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menargetkan pendapatan asli
daerah (PAD) 2011 naik 184% dibandingkan perolehan tahun ini.
“Tahun ini target PAD kita hanya Rp20,5 miliar dan sudah terealisasi sebesar 80%
lebih. tetapi tahun depan kami naikkan hingga 184% menjadi Rp71 miliar,” kata Kepala
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah kota Kendari Zainal Arifin di Kendari, hari
ini.
Menurut Zainal, kenaikan target yang signifikan tersebut berdasarkan pertimbangan
pengalihan kewenangan pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai Undang-undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Selain itu, berdasarkan hasil audit pendapatan yang dilakukan Badan Pemeriksa
Keuangan terhadap Dispenda juga menyebutkan adanya potensi pajak daerah yang belum
optimal dari sektor hotel dan restoran.
“Potensi PAD dari BPHTB ini sangat tinggi, kami akan optimalkan agar perolehan
pendapatan dari sektor itu bisa maksimal sedangkan dari hotel dan restoran kami juga akan
perketat pengawasannya, sebab menurut BPK banyak sekali pajak yang telah dibayar
masyarakat dari sektor itu yang tidak disetor ke kas daerah karena pengusaha melakukan
kecurangan,” ungkap Zainal.
Data Pendapatan BUMD dan PAD kota Kendari dari tahun 2003-2008 (dalam jutaan
rupiah)
Sumber/Source: Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
daerah Kota Kendari 2008
Maksimum Pendapatan BUMD kota Kendari terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 0,55
% ini disebabkan karena pada tahun itu banyak bermunculan koperasi-koperasi desa
yang memberikan laba sangat besar bagi daerah Kendari, dan banyak perusahaan daerah
yang lebih memanfaatkan sumber daya alam yang berada di kota Kendari sehingga laba
yang dihasilkan semakin tinggi dan melalui kebijakan pemberian Kredit Pemberdayaan
Ekonomi Kerakyatan pada sektor pertanian , perikanan/kelautan, dan koperasi,untuk
mencapai BUMD yang tinggi. Hasil BUMD tahun 2008 sangat tinggi juga dipengaruhi
oleh kemampuan manajerial pengusaha kecil yang semakin meningkat melalui pelatihan
maupun penyuluhan yang lebih intensif dan merata bagi semua sektor usaha dan daerah.
Dalam lingkup kemampuan manajerial, beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian
khusus adalah aspek organisasi, pemasaran, administrasi, dan aspek pembinaan usaha.
Sehingga hasil kerja mereka akan menjadi baik dan meningkatakan pendapatan BUMD
Maksimum PAD kota Kendari pada tahun 2008 terjadi karena Kebijakan di bidang
pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2008 sangat tinggi karena paradigma
pandapatan daerah yang diserahkan untuk menciptakan keseimbangan baru antara
peningkatan pendapatan daerah dengan pelayanan masyarakat dan mendorong
Tahun
Pendapatan
BUMD
Persen (%)
PAD
Persen (%)
2003 11.301,85 0,11 226.037,09 22,60
2004 10.186,935 0,10 203.738,70 20,37
2005 16.848,089 0,17 210.601,11 21,06
2006 29.886,084 0,29 332.067,61 33,21
2007 31.333,417 0,32 391.667,71 39,17
2008 54.959,614 0,55 457.996,78 45,79
berkembangnya kegiatan usaha yang mempunyai multiplayer efek yang tinggi antara lain
melalui kebijakan pemberian Kredit Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan pada sektor
pertanian , perikanan/kelautan, dan koperasi, yang dalam siklus panjang yang
menciptakan potensi pendapatan daerah pada tahun 2008 menjadi tinggi.
Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah berfokus pada upaya mengoptimalisasikan
sumber-sumber pendapatan melalui strategi intensfikasi pendapatan daerah, optimalisasi dan
kekayaan pemerintah daerah serta pengembangan potensi pendapatan BUMD.
Pengelolaan Keuangan Daerah menganut prinsip-prinsip: (1) Potensial artinya lebih
menitikberatkan pada potensinya daripada jumlah atau jenis pungutan yang banyak, (2) Tidak
memberatkan masyarakat, (3) Tidak merusak lingkungan, (4) Mudah
diterapkan/diaplikasikan, mudah dilaksanakan, (5) Penyesuaian pendapatan baik mengenai
tarif dan materinya.
Pendapatan Daerah adalah unsur terpenting dalam melaksanakan program dan kegiatan
pembangunan daerah karena merupakan sumber pembiayaan yang strategis, melihat prediksi
lima tahun kedepan, ternyata presentasi kenaikan belanja lebih besar daripada kenaikan
pendapatan. Oleh karena itu harus ditempuh sejumlah langkah dalam upaya membiayai
pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
Kebijaksanaan Umum BUMD
1.2 Ruang Lingkup
Penelitian ini hanya mengurai PAD dan BUMD di kota Kendari.
1.3 Identifikasi
1. Bagaimana gambaran BUMD kota Kendari
2. Bagaimana gambaran PAD kota Kendari
3. Bagaimana pengaruh BUMD terhadap PAD kota Kendari
1.4 Tujuan
Berdasarkan Ruang Lingkup tersebut yang akan dicapai dari penelitian ini adalah
:
1. Mengetahui gambaran PAD Kota Kendari
2. Mengetahui gambaran BUMD Kota Kendari.
3. Mengetahui pengaruh BUMD terhadap PAD kota Kendari
2. Kajian Pustaka
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada
tahun anggaran berkenan
Arah Kebijakan Perencanaan Pendapatan daerah Pemerintah Kota Kendari
direfleksikan dari praktek dan pengalaman kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada lima
tahun terakhir (Periode Tahun 2003-2007), yang berfokus pada aspek: (1) Pendapatan; (2)
Belanja; (3) Pembiayaan Daerah dan (4) Capaian Kinerja yang diorientasikan pada arah
pencapaian visi dan misi yang terangkum dalam Perda Pemerintah Kota Kendari Nomor 10
Tahun 2001. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah berfokus pada upaya
mengoptimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi
pendapatan daerah, optimalisasi aset dan kekayaan pemerintah daerah serta pengembangan
potensi pendapatan BUMD. Pengelolaan Keuangan Daerah menganut prinsip: (1) Potensial
artinya lebih menitik beratkan pada potensinya dari pada jumlah atau jenis pungutan yang
banyak; (2) Tidak memberatkan masyarakat; (3) Tidak merusak lingkungan; (4) Mudah
diterapkan/diaplikasikan, mudah dilaksanakan dan (5) Penyesuaian pendapatan baik
mengenai tarif dan materinya. Pendapatan daerah adalah unsur terpenting dalam pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan daerah karena merupakan sumber pembiayaan yang
sangat strategis; melihat prediksi lima tahun ke depan, ternyata persentasi kenaikan belanja
lebih besar dari pada kenaikan pendapatan. Oleh karena itu harus ditempuh sejumlah langkah
dalam upaya membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
Apabila APBD diperkirakan defisit, maka pembiayaan pembangunan dapat didanai
dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, transfer dari dana cadangan,
hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan melakukan pinjaman daerah. Secara
umum kebijakan perencanaan pendapatan daerah konsisten diarahkan pada optimalisasi
fungsi anggaran pemerintah daerah, yakni :
a. Fungsi Alokasi ; berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi
pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas
perekonomian.
b. Fungsi Distribusi ; berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan
c. Fungsi Stabilitas ; memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk
memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.
Meskipun demikian, kebijakan pembiayaan pembangunan melalui hutang harus memenuhi
syarat yaitu hutang tersebut dipergunakan untuk investasi dan/atau mempunyai dampak yang
luas terhadap kepentingan masyarakat.
2.1.2 Pendapatan Asli daerah (PAD)
Menurut Mardiasmo (2002:132), “pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang
diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil
pengeloalaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang
sah”.
Menurut Guritno Mangkosubroto (1997) menyatakan bahwa pada umumnya penerimaan
pemerintah diperlukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pada umumnya
penerimaan pemerintah dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan bukan pajak.
Penerimaan bukan pajak, misalnya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman
pemerintah, baik pinjaman yang berasal dari dalam negeri maupun pinjaman pemerintah yang
berasal dari luar negeri.
PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah
sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Terdapat dua unsur penting dari konsep
PAD yaitu potensi asli daerah dan pengelolaannya sepenuhnya oleh daerah. Dalam konteks
pembiayaan pembangunan daerah, potensi asli daerah adalah seluruh sumber daya daerah
yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sehingga memberi nilai ekonomis yang dapat
dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Sedangkan pengelolaan
sepenuhnya oleh daerah adalah penyerahan seluruh hasil pengelolaan sumber daya tersebut
kepada daerah yang bersangkutan (Suhanda, 2007). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 Pasal 79 disebutkan bahwa PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi
daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan dan
lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan. Pasal 3 UU Nomor 33 Tahun 2004 PAD
bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan
otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Kemampuan
melaksanakan otonomi daerah diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh PAD
terhadap total APBD. PAD idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal. Sumber
pendapatan lain relatif fluktuatif dan cenderung di luar kontrol pemerintah daerah
Sumber-sumber Pendapatan Asli daerah
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 disebutkan bahwa
kelompok PAD dibagi menurut jenis pendapatan terdiri atas:
1) Pajak daerah
Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UU Nomor
18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 1: pajak daerah adalah iuran wajib
yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang
seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang
digunakan untuk membiayai penyelenggaraa pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
Menurut Halim (2004: 67), pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari
pajak. Jadi pajak dapat diartikan biaya yang harus dikeluarkan seseorang atau suatu badan
untuk menghasilkan pendapatan disuatu negara, karena ketersediaan berbagai sarana dan
prasarana publik yang dinikmati semua orang tidak mungkin ada tanpa adanya biaya yang
dikeluarkan dalam bentuk pajak tersebut. Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa
berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada timbal balik langsung kepada
para pembayar pajak.
Menurut Adriani, pajak objektif dilihat pada objeknya (benda, keadaan, perbuatan
atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak) kemudian baru
dicari subjeknya baik yang berkediaman di Indonesia maupun tidak. Golongan pajak objektif
diantaranya: (a) Pajak yang dipungut karena keadaan diantaranya pajak kekayaan, pajak
pendapatan, pajak karena menggunakan benda yang kena pajak; (b) Pajak yang dipungut
karena perbuatan diantaranya pajak lalu lintas kekayaan, pajak lalu lintas hukum, pajak lalu
lintas barang, serta pajak atas pemakaian; (c) Pajak yang dipungut karena peristiwa
diantaranya bea pemindahan di Indonesia contohnya pemindahan harta warisan.
Pajak daerah terdiri dari pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Dalam UU RI No.
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2, jenis pajak provinsi
terdiri dari:
a. Pajak Kendaraan Bermotor.
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
d. Pajak Air Permukaan.
e. Pajak Rokok.
Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
a. Pajak Hotel.
b. Pajak Restoran.
c. Pajak Hiburan.
d. Pajak Reklame.
e. Pajak Penerangan Jalan.
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
g. Pajak Parkir.
h. Pajak Air Tanah.
i. Pajak Sarang Burung Walet.
j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
2) Retribusi daerah
Pengertian retribusi daerah dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau
diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut
Halim (2004: 67), retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi
daerah. Menurut Kaho dalam Syahputra (2010), secara umum keunggulan utama sektor
retribusi atas sektor pajak adalah karena pemungutan retribusi berdasarkan kontraprestasi, di
mana tidak ditentukan secara limitatif seperti halnya sektor pajak. Pembatas utama bagi
sektor retribusi adalah terletak pada ada tidaknya jasa yang disediakan pemerintah daerah.
Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya
dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria
yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Pasal 108 UU Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan objek retribusi terdiri dari:
a. Jasa Umum
Kriteria retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa
usaha atau retribusi perizinan tertentu.
Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang
diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan
umum, jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi. Retribusi tidak bertentangan dengan
kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya, dapat dipungut secara efektif dan efisien,
serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial dan pemungutan
retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan
yang lebih baik. Jenis retribusi jasa umum dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110 adalah
a. BUMD sebagai salah satu pelaku ekonomi daerah dapat mendayagunakan aset
daerah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat;
b. BUMD adalah penyedia pelayanan umum yang menjaga kualitas, kuantitas dan
kontinuitas pelayanan;
c. BUMD mampu berperan sebagai pendukung perekonomian daerah dengan
memberikan kontribusi kepada APBD, baik dalam bentuk pajak maupun deviden dan
mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui multiplier effect yang tercipta
dari kegiatan bisnis yang efisien seperti bertambahnya lapangan kerja dan kepedulian
social;
d. BUMD mampu berperan sebagai countervailing power terhadap kekuatan ekonomi
yang ada melalui pola kemitraan. Diharapkan berbagai perusahaan swasta dalam dan
luar negeri berminat melakukan kerjasama dengan BUMD terpilih untuk selanjutnya
membentuk Joint Venture/Joint Operation Company (JV/OC).
♦ Restrukturisasi BUMD
Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja dan kesehatan BUMD, yaitu tindakan
yang ditujukan untuk membuat setiap BUMD menghasilkan laba termasuk mengubah
mekanisme pengendalian oleh Pemerintah Daerah yang semula kontrol secara
langsung melalui berbagai bentuk perizinan, aturan, dan petunjuk menjadi kontrol
yang berorientasi kepada hasil. Artinya Pemerintah Daerah selaku pemegang saham
hanya menentukan target kuantitatif dan kualitatif yang menjadi performance
indicator yang harus dicapai oleh manajemen, misalnya Return On Equity (ROE)
tertentu yang didasarkan kepada benchmarking kinerja yang sesuai dengan
perusahaan sejenis;Pengkajian secara komprehensif terhadap keberadaan BUMD,
karena selama ini BUMD dianggap kurang tepat bila disebut sebagai lembaga
korporasi, khususnya, dikaitkan dengan upaya pemberdayaan BUMD agar dapat
menjadi salah satu sumber keuangan daerah;
Restrukturisasi BUMD dengan prinsip Good Corporate Governance dapat
dikelompokkan kedalam 2 (dua) kelompok yaitu :
a. Kelompok BUMD PDAM dimana tersedia berbagai pilihan restrukturisasi
Perusahaan yang dapat dilakukan tergantung permasalahan yang dihadapi dan potensi
yang tersedia;
b. Kelompok BUMD Non PDAM, dapat diselesaikan secara kasus per kasus dengan
berbagai pilihan sesuai dengan visi pengelolaan BUMD yang bersangkutan.
♦ Profitisasi BUMD
Profitisasi BUMD dalam rangka menghasilkan keuntungan atau laba serta
memberikan kontribusi pada Pemerintah Daerah yaitu dapat dilakukan sebagai berikut
:
a. Melakukan proses penyehatan perusahaan secara menyeluruh dengan
meningkatkan kompetensi manajemen dan kualitas Sumber Daya Manusia;
b. Mengarahkan BUMD untuk dapat berbisnis secara terfokus dan terspesialisasi
dengan pengelolaan yang bersih, transparan dan professional;
c. Bagi BUMD yang misi utama untuk pelayanan publik dan pelayanan sosial,
diberikan sasaran kuantitatif dan kualitatif tertentu;
d. Memberdayakan Direksi dan Badan Pengawas yang dipilih dan bekerja
berdasarkan profesionalisme melalui proses fit and proper test;
e. Merumuskan kebijakan yang diarahkan kepada tarif yang wajar, kenaikan harga
produk (minimal menyesuaikan dengan inflasi, tarif listrik, BBM, dan lain-lain) untuk
menghindarkan biaya produksi yang jauh lebih mahal, sehingga profit dapat diraih.
♦ Privatisasi BUMD
Privatisasi utamanya bertujuan agar BUMD terbebaskan dari intervensi langsung
birokrasi dan dapat mewujudkan pengelolaan bisnis yang efisien, profesional dan
transparan. Diharapkan setelah melalui tahapan restrukturisasi, pihak perusahaan
swasta akan berminat mengembangkan usaha dengan cara melakukan aliansi strategis
dengan BUMD, dan bila memungkinkan untuk BUMD yang sehat dan 13
memiliki prospek bisnis dapat menawarkan penjualan saham melalui Pasar Modal
yang didahului Initial Public Offering (IPO). Penataan dan penyehatan BUMD yang
usahanya bersinggungan dengan kepentingan umum dan bergerak dalam penyediaan
fasilitas publik ditujukan agar pengelolaan usahanya menjadi lebih efisien, transparan,
profesional. Hubungan kemitraan dapat dilaksanakan dalam bentuk kerjasama usaha
yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta, dan BUMD,
serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur
ekonomi nasional. Bagi BUMD yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan
umum didorong untuk privatisasi melalui pasar modal.
BUMD infrastruktur tentunya harus dikelola secara profesional sehingga kinerjanya
dapat ditingkatkan dan mampu menjalin kerjasama yang saling menguntungkan
dengan berbagai pihak operator swasta dan Pemerintah Daerah. Aliansi Stragis
dengan operator swasta sangat dibutuhkan untuk mengisi peluang usaha
telekomunikasi yang kompetitif pada segmen pasar tertentu. Sebagai konsekuensi
logis implementasi otonomi daerah, maka peranan Pemerintah Daerah sebagai salah
satu stakeholder mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam penentuan arah
kebijakan publik di daerahnya. Untuk itu perlu dikaji lebih mendalam pengembangan
kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak swasta, baik langsung maupun melalui
BUMD dalam dalam rangka menjalin hubungan kemitraan yang saling
menguntungkan.
Untuk memelihara sense of belonging, daerah/BUMD dan masyarakat dapat diberi
peluang untuk memiliki sebagian saham BUMN tertentu yang berusaha di daerahnya
sehingga merasa ikut memiliki dan turut bertanggung jawab atas keberhasilan
usahanya. Dalam upaya optimalisasi sumber-sumber pembiayaan dan investasi bagi
daerah otonom, diperlukan dukungan pemerintah dalam berbagai bentuk pembinaan
dan pengawasan di berbagai bidang.
Kebijakan dari sisi penggunaan
1. Meningkatkan mekanisme kontrol dari masyarakat dan LSM terhadap pelaksanaan
pengelolaan keuangan Daerah sebagai wujud nyata pelaksanaan asas transparansi dan
akuntabilitas fiskal.
2. Memberikan arahan yang jelas tentang alokasi anggaran terhadap sumber - sumber
penerimaan baik PAD maupun transfer pusat. Adapun peran pusat hanya sekedar
memberikan arahan tentang hal yang seyogyanya dilakukan oleh Daerah. Semua
keputusan tentang mekanisme pelaksanaan alokasi anggaran sepenuhnya menjadi
kewenangan daerah sesuai dengan nafas otonomi itu sendiri. Adapun aturan alokasi
tersebut misalnya: PAD sampai prosentase tertentu digunakan untuk pembayaran gaji
pokok aparat Daerah dengan memberikan standar yang sama di seluruh Indonesia.
Untuk beberapa Daerah yang memiliki PAD tinggi dan kelebihan setelah digunakan
untuk pembayaran gaji pokok dapat dimanfaatkan sebagai kekayaan Daerah.
Sementara DAU yang diterima sampai prosentase tertentu digunakan untuk dana
operasional (tunjangan) aparat Daerah, pelayanan publik yang bersifat intangible
serta proyek pembangunan jangka pendek. Sementara DAK diarahkan untuk
mensukseskan program nasional yang bersifat prioritas serta pencapaian Standar
Pelayanan Minimal di masing-masing Daerah. Sementara untuk proyek
pembangunan Daerah jangka panjang diarahkan pada sumber dana Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan melalui Propinsi dan Menteri Teknis.
Diharapkan dengan adanya beberapa pilihan kebijakan yang dapat diambil oleh pusat
tersebut dapat menghilangkan upaya daerah untuk menggali sumber-sumber PAD
yang berdampak distorsi terhadap perekonomian demi mengejar satu tujuan
kemandirian Daerah yang masih merupakan harapan jauh di angkasa.
2.1.6 Penelitian Terdahulu
Penelitian ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang Perananan BUMD
terhadap PAD yang sudah diteliti oleh peneliti lain. Dengan penelusuran penelitian
terdahulu maka akan dapat dipastikan ruang yang didapat oleh penelitian ini.
Beberapa penelitian mengenai BUMD dan PAD telah banyak dilakukan,
1. Tavip Agus Rayanto (1998) meneliti tentang Pemerintah Daerah BUMD(Badan Usaha
Milik Daerah BUMD) telah memberikan kontribusi yang sangat sedikit kepada
Pemerintah Daerah seluruh Pendapatan (Pendapatan Asli Daerah). Hal ini juga ironis
bahwa sepanjang eksistensi BUMD telah banyak bergantung pada peraturan pemerintah
dan diberi monopoli dalam bisnisnya. Misi ambigu BUMD â € "antara agen
pembangunan dan profit center â €" terbukti menjadi kendala utama untuk sistem
manajemen.
Dari perspektif manajemen strategis dan analisis SWOT, diketahui bahwa BUMD harus
mengadopsi berbelok-sekitar pendekatan, untuk meminimalkan kelemahan dan mencoba
untuk mendapatkan manfaat maksimal dari kesempatan yang terbuka lebar. Isu-isu
strategis yang akan ditangani oleh manajemen BUMD yang cukup kompleks. Tetapi
antara isu-isu yang paling penting adalah: kurangnya sumber daya manusia yang
profesional, struktur organisasi fleksibel dan produk rendah atau kualitas layanan. Untuk
mengatasi masalah ini, direkomendasikan bahwa BUMD akan datang dengan program
strategis pengembangan sumber daya manusia, untuk menerapkan struktur organisasi
yang lebih adaptif dan datar, dan mengadopsi Total Quality Management (TQM) sistem
agar lebih responsif terhadap pelanggan.
2. Abdul Halim (2001) Studi ini mencoba untuk membandingkan secara empiris dan
menganalisis peran (proporsi) dari Pemerintah Daerah Asli Realisasi Penerimaan
(Pendapatan Asti Daerah atau PAD) pada Pemerintah Daerah Realisasi Jumlah
Penerimaan Anggaran Pemerintah Daerah (anggaran Pendapatan Belanja Daerah klan
atau APBD). Hal ini juga menganalisis peran pajak daerah yang sebenarnya dan €
retributionsâ lokal "sebagai sumber utama PADA €" pada PAD. Menggunakan
pemerintah provinsi, studi ini melakukan perbandingan karena "tegangan fiskal" (yaitu,
krisis ekonomi dan peluncuran pajak daerah dan retribusi baru pada tahun 1997).
3. Agus Setyawan , Anton and Wahyono, Wahyono (2007) Saat ini, BUMD memainkan
peranan penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Sebagai institusi bisnis yang
dimiliki oleh pemerintahan daerah, BUMD memiliki dua tujuan tertentu, mereka adalah
pelayan publik dan sumber daya keuntungan. Banyak BUMD di Indonesia memiliki
kinerja yang sangat buruk. Mereka tidak bisa memberikan kontribusi cukup tinggi untuk
anggaran governmentâs lokal. Sayangnya, mereka menjadi pusat biaya lembaga bukan
profit center. Kemudian lagi, BUMD memiliki sumber daya tersembunyi banyak yang
belum dieksplorasi. Penelitian ini bertujuan terlalu menganalisis kinerja keuangan
BUMD. Menggunakan Analisis Data Supplier (DEA) untuk mengukur efisiensi keuangan
di BUMD di Sragen. Penelitian ini menganalisis empat BKK (suatu bentuk lembaga
BUMD keuangan) di Sragen. Mereka adalah BKK dari Kalijambe, BKK dari Gemolong,
BKK dari Plupuh dan BKK dari Miri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari BKK
Gemolong dan BKK dari Plupuh tidak efisien. Analisis DEA dari BKK dari Gemolong
menunjukkan nilai keberatan 0,8597199 sedangkan nilai keberatan dari BKK Plupuh
adalah 0,6939977. Implikasi manajerial dari penelitian ini adalah BKK Gemolong dan
BKK dari dari Plupuh telah untuk meningkatkan output mereka. BKK dari Gemolong
harus meningkatkan produksi mereka dengan kredit meningkat, sedangkan BKK dari
Plupuh harus meningkatkan aset mereka saat ini.
4. Tae, Yustinus Bere (2009) Meneliti tentang Peranan BUMD terhadap pendapatan asli daerah Nusa Tenggara Timur dengan studi kasus pada PD Flobamor. Sejak
dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah, maka
persoalan kemampuan daerah baik secara ekonomi maupun politis perlu menjadi
perhatian Pemerintah Daerah. Isu penting yang menarik secara ekonomis untuk
diperbincangkan dan diteliti dalam era otonomi daerah ini adalah menyangkut sumber-
sumber pendapatan daerah yang perlu digali dalam upaya menggantikan penerimaan yang
diperoleh dari pemerintah pusat. Isu ini dapat dikatakan sangat strategis oleh karena
mengingat pelaksanaan otonomi daerah diartikan sebagai kemandirian daerah dari sisi
pembiayaan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD), mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam
mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu BUMD perlu dikelola dengan
baik dan dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi suatu kekuatan ekonomi
yang handal sehingga dengan demikian dapat berperan secara aktif, baik dalam
menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai salah satu lembaga ekonomi di daerah yang
diharapkan dapat mencari laba atau keuntungan, selanjutnya dari laba tersebut dapat
dikontribusikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mencapai sasaran dan
tujuan BUMD tersebut, maka BUMD perlu dikelola secara profesional baik dari segi
manajemen dan sumber daya manusia (SDM), maupun sarana dan prasarana yang
memadai sehingga memiliki kedudukan yang sejajar dengan kekuatan sektor
perekonomian lainnya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengukur dan
mengevaluasi kinerja PD. Flobamor selama periode tahun 2003 - 2007, menganalisis
kemungkinan pengembangan PD Flobamor sebagai perusahaan daerah milik Pemda
Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mampu untuk mendatangkan laba sehingga
diharapkan dapat berkompetisi di masa yang akan datang. Selain daripada itu, tujuan
penelitian ini diharapkan juga memberikan masukan yang bermanfaat bagi pihak
manajemen PD Flobamor maupun pihak Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan
peran PD Flobamor dalam rangka memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD
Provinsi NTT. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan yakni melakukan
pengamatan pada obyek penelitian, wawancara dengan pihak manajemen perusahaan dan
pihak terkait lainnya. Data sekunder yang digunakan adalah necara keuangan PD
Flobamor, data keuangan mengenai laba/rugi dari unit-unit usaha yang dikelola oleh PD
Flobamor dan data non keuangan aspek operasional dan administrasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kinerja PD Flobamor rendah dan cenderung merugi dari tahun ke
tahun, di mana pada tahun 2003 kerugian perusahaan sebesar Rp209.105.253, tahun 2004
sebesar Rp161,005,932 dan pada tahun 2006 sebesar Rp1,154,969,738, kerugian ini
disebabkan oleh karena pengelolaan perusahaan yang belum maksimal dan biaya-biaya
operasional perusahaan terlalu tinggi yang dapat mempengaruhi tingkat keuntungan
perusahaan. Faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi kinerja perusahaan adalah masih
terdapat campur tangan dan lambannya pihak pemerintah dalam mengantisipasi
perubahan situasi dan kondisi bisnis. Berdasarkan kondisi perusahaan yang cenderung
merugi, maka strategi yang ditawarkan adalah strategi penyehatan perusahaan, strategi
pengusahaan perusahaan dan strategi pertumbuhan sedangkan solusi alternatifnya adalah
redefinisi visi dan misi perusahaan, peningkatan kualitas SDM Karyawan, menetapkan
bisnis utama (Core Business), campur tangan birokrasi perlu dieliminir dan yang
terpenting adalah merevisi kembali Undang-undang Nomor 5 tahun 1962, di mana secara
konseptual menurut Undang-undang ini BUMD yang didirikan menganut dualisme fungsi
dan peranan yang saling tarik menarik atau dapat dikatakan sulit dipadukan antara fungsi
dan peranan BUMD sebagai lembaga ekonomi yang seharusnya mencari laba akan tetapi
disamping itu melekat pula fungsi pelayanan umum (Public Service).
3. Kerangka Penelitian
3.1 Bagan Penelitian
BUMD perlu dikelola dengan baik dan dioptimalkan pengelolaannya agar benar-
benar menjadi suatu kekuatan ekonomi yang handal sehingga dengan demikian dapat
berperan secara aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai salah satu
lembaga ekonomi di daerah yang diharapkan dapat mencari laba atau keuntungan,
selanjutnya dari laba tersebut dapat dikontribusikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Untuk mencapai sasaran dan tujuan BUMD tersebut, maka BUMD perlu dikelola secara
profesional baik dari segi manajemen dan sumber daya manusia (SDM), maupun sarana dan
prasarana yang memadai sehingga memiliki kedudukan yang sejajar dengan kekuatan sektor
perekonomian lainnya.
Berdasarkan landasan teori pada tinjauan pustaka diatas maka secara skema
kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :
Mewujudkan Kota Kendari sebagai Kota Perikanan dan panorama laut yang indah serta mengenalkan kerajinan perhiasan perak yang terkenal dengan kerapian, keindahan, keanggunan dan kehalusannya yang memiliki aneka motif.
Menjadikan Kota Kendari sebagai penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi untuk wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara dengan mengembangkan sumber daya manusia dan ekonomi kerakyatan.
Masalah: Belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kendari serta bagaimana cara meningkatkannya?
Jurnal: Kebijakan strategis BUMD untuk meningkatkan PAD
1. Isu-isu strategis yang akan ditangani oleh manajemen BUMD yang cukup
kompleks. Tetapi antara isu-isu yang paling penting adalah: kurangnya
sumber daya manusia yang profesional, struktur organisasi fleksibel dan
produk rendah atau kualitas layanan. Untuk mengatasi masalah ini,
direkomendasikan bahwa BUMD akan datang dengan program strategis
pengembangan sumber daya manusia, untuk meningkatkan PAD
Model: model ekonomi, baik hubungan secara langsung, tidak langsung maupun hubungan timbal balik (kausalitas).
Jurnal: Kebijakan strategis BUMD digunakan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sumber daya manusia yang handal dan struktur organisasi fleksibel untuk membentk BUMD dapat juga berpengaruh untuk meningkatkan PAD.
3.2 Model Penelitian
Model Penelitian dalam Peranan BUMD terhadap PAD kota Kendari adalah dengan:
BUMD : Laba BUMD
PAD: Pendapatan Asli Daerah
Metode Penelitian
PAD = 0 + 1 + L BUMD + Keterangan :
0, 1 = Constanta L BUMD = Laba BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) PAD = Pendapatan Asli Daerah ε = Eror / Estimasi
∝ = 5
Metode Fungsi PAD = f (L BUMD )
4.Hipotesis
Untuk dapat mengarahkan hasil penelitian, disampaikan suatu hipotesis penelitian.
Hipotesis ini akan diuji kebenarannya dan hasil ujian ini akan dapat dipakai sebagai masukan
dalam menentukan kebijakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hipotesis adalah suatu
pernyataan yang dikemukakan dan masih lemah kebenarannya. Hipotesis juga dipandang
sebagai konklusi yang sifatnya sementara. Sesuai dengan masalah di atas dapat diambil
hipotesa sebagai berikut :
a. H0 yaitu Laba BUMD tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PAD di
Kota Kendari
b. H1 yaitu Laba BUMD mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PAD di kota
Kendari.
5. Daftar Pustaka
Adi, Priyo Hari. 2006a. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja
Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa- Bali.
Jurnal Kritis: Univeritas Kristen Satya Wacana Salatiga.
Adi, Priyo Hari, dan Harianto. 2007b. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja
Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. Jurnal Kritis: Univeritas
Kristen Satya Wacana Salatiga.
Bambang, Kesit. 2004. Analisis Pengaruh DAU dan PAD terhadap Prediksi Belanja Daerah.
Jurnal Akuntansi. Universitas Islam Indonesia.
Kuncoro. 2007. Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
di Indonesia. Jurnal Kritis: Universitas Negeri Jakarta.
Ghozali, Imam. 2007. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Badan Penerbit
Universitas Diponegoro: Semarang.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah (PP) nomor 55 tahun 2005 tentang Dana perimbangan. Sapir,
Abdurahman. 2007. Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah Studi pada
Kabupaten/Kota di Kalimantan. Skripsi tidak dipublikasikan: UMM.
Yustikasari, Yulia, dan Darwanto. 2007. Pengaruh Perumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi
Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengalokasian Anggaran