PENGARUH AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK …

Pengaruh Akuntansi Keuangan Sektor Publik Terhadap 25

Perwujudan Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value

For Money

PENGARUH AKUNTANSI KEUANGAN

SEKTOR PUBLIK TERHADAP

PERWUJUDAN TRANSPARANSI,

AKUNTABILITAS DAN KONSEP VALUE

FOR MONEY

(Studi kasus di RSUD Kelas B Kabupaten

Subang)

Oleh:

Icih & Asro Nur Astuti

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk

mengetahui akuntansi keuangan sektor publik,

transparansi, akuntabilitas, value for money dan pengaruh

akuntansi keuangan sektor publik terhadap transparansi,

akuntabilitas dan konsep value for money.

Dalam penelitian ini ada empat variabel yang

digunakan, yaitu: akuntansi keuangan sektor publik,

transparansi, akuntabilitas dan value for money. Adapun

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode deskriptif analisis dengan jumlah sampel yang

diteliti sebanyak 29 responden.

Data yang diperoleh berskala ordinal, kemudian

ditransformasikan menjadi skala interval dengan

menggunakan Method of Successive Interval. Metode

26 Dimensia Volume 11 Nomor 2, September 2014 : 25-66

analisis data menggunakan analisis regresi sederhana dan

koefisien determinasi, serta pengujian hipotesis dengan

menggunakan uji t.

Dengan menggunakan analisis regresi sederhana

diperoleh persamaan: Y1 = 10,804 + 0,101 X; Y2 = 1,655

+ 0,431 X; dan Y3 = 3,668 + 0,613 X. Berdasarkan hasil

uji t mengenai pengaruh akuntansi keuangan sektor

publik terhadap transparansi, akuntabilitas dan konsep

value for money menunjukkan bahwa terdapat pengaruh

yang signifikan antara akuntansi keuangan sektor publik

terhadap akuntabilitas dan konsep value for money. Hal

ini dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis dimana H0

ditolak, karena thitung(b) 7,367 > ttabel 2,052; dan thitung(c)

3,850 > ttabel 2,052. Sedangkan hasil uji t menunjukkan

bahwa akuntansi keuangan sektor publik tidak

berpengaruh signifikan terhadap transparansi, karena

thitung(a) 1,809 < ttabel 2,052 atau dengan kata lain H0

diterima.

Berdasarkan hasil koefisien determinasi, diketahui

pengaruh akuntansi keuangan sektor publik terhadap

transparansi sebesar 10,8%; pengaruh akuntansi

keuangan sektor publik terhadap akuntabilitas sebesar

66,8%; dan pengaruh akuntansi keuangan sektor publik

terhadap value for money sebesar 35,4%.

Kata kunci : Akuntansi Keuangan Sektor Publik,

Transparansi, Akuntabilitas, Konsep Value

for Money.

1. Latar Belakang



For Money

Akuntansi sektor publik memiliki hubungan erat

dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain

publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks

dibandingkan sektor swasta. Keluasan wilayah publik

tidak hanya disebabkan keluasan jenis dan bentuk

organisasi yang berada di dalamnya, tetapi juga

kompleksitas lingkungan yang mempengaruhi lembaga-

lembaga publik tersebut.

Secara kelembagaan, domain publik antara lain

meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat

dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik

negara dan daerah (BUMN dan BUMD), yayasan,

universitas, organisasi politik dan organisasi masa, serta

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sebagai

organisasi yang mengelola dana masyarakat, organisasi

sektor publik seyogyanya mampu memberikan

pertanggungjawaban publik melalui laporan

keuangannya. Seperti halnya yang dilakukan oleh

perusahaan-perusahaan komersial, informasi berupa

laporan keuangan tersebut seharusnya merupakan hasil

dari sebuah proses akuntansi. Informasi menjadi sangat

penting karena merupakan sarana komunikasi efektif

antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota

masyarakat lainnya Untuk itu, selain disajikan secara

utuh, informasi keuangan juga harus memiliki kualitas

yang baik.


Menurut Ian Ball dalam Harun (2009:v), Chief

Executive International Federation of Accountants,

mengemukakan alasan perlunya kualitas informasi

keuangan yang akurat dan tepat waktu dalam pemerintah

sebagai berikut:

1. Pemerintah di negara mana pun di seluruh dunia

mengumpulkan, mengatur, dan membelanjakan dana

masyarakat ribuan miliar dolar dengan tujuan

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jika institusi

pemerintah tidak beroperasi secara efisien dan efektif

tidak dapat dipungkiri sebagai suatu kebocoran besar-

besaran dalam suatu ekonomi.

2. Pemerintah diberi kepercayaan oleh rakyat pemilih

untuk mengelola aset dan kewajiban yang telah

diakumulasi selama puluhan tahun sehingga akan

berpengaruh terhadap kesejahteraan warga negara di

masa yang akan datang. Dengan demikian,

masyarakat berhak terhadap akses informasi yang

menjadi dasar tanggung jawab pemerintah atas

penggunaan sumber-sumber ekonomi publik,

termasuk informasi apakah pendapatan yang

diperoleh cukup untuk pembiayaan operasional dan

aktivitas pelayanan publik, dan kemampuan

pemerintah memenuhi kewajibannya sekarang, serta

kemampuan menghadapi krisis yang mungkin terjadi.

3. Terkait dengan alasan kedua, bahwa sebuah

demokrasi yang sehat membutuhkan warga negara



For Money

yang percaya akan kredibilitas politisi dan pejabat

serta masyarakat yang peduli terhadap proses politik.

Kepercayaan masyarakat meningkat jika pemerintah

secara konsisten memberikan informasi akuntabilitas

keuangan yang transparan dan terpercaya yang pada

akhirnya memperkuat dukungan mereka terhadap

pemerintah yang berkuasa. Dengan demikian,

transparansi dan kualitas keuangan pemerintah

berperan vital dalam membangun kualitas demokrasi

dan pemerintahan yang efektif.

Beberapa alasan di atas memberikan gambaran

akan pentingnya penyajian informasi keuangan yang

berkualitas. Terlebih lagi dengan adanya otonomi daerah

pada era reformasi ini. Otonomi daerah adalah hak,

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan (UU 32/2004).

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang

merupakan limpahan pemerintah pusat kepada daerah.

Pendelegasian kewenangan tersebut disertai dengan

penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan

prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) dalam

kerangka desentralisasi fiskal. Implikasi langsung

pendelegasian kewenangan dan penyerahan dana tersebut

adalah kebutuhan untuk mengatur hubungan keuangan

antara pusat-daerah dan pertanggungjawaban pengelolaan


keuangan oleh pemerintah daerah. Agar dapat

merealisasikan pengaturan, pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan inilah, maka

pengembangan dan pengaplikasian akuntansi sektor

publik sangat mendesak dilakukan sebagai alat untuk

melakukan transparansi dalam mewujudkan akuntabilitas

publik guna mencapai good governance (accounting for

governance). United Nation Development Program

(UNDP) dalam Mardiasmo (2006:2) memberikan definisi

governance sebagai cara pengelolaan negara dengan

mempertimbangkan aspek politik yang mengacu pada

proses pembuatan kebijakan; aspek ekonomi yang

mengacu pada proses pembuatan keputusan yang

berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan

kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup; dan aspek

administratif yang mengacu pada sistem implementasi

kebijakan.

Dengan demikian, orientasi pembangunan sektor

publik dimaksudkan untuk mewujudkan good

governance. Lebih jauh, UNDP memberikan beberapa

karakteristik pelaksanaan good governance, antara lain

transparency, responsiveness, consensus orientation,

equity, efficiency dan effectiveness, serta accountability.

Dari karakterikstik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal

yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik, yaitu

terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan value for

money.



For Money

Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban para

pemegang kekuasaan (pejabat publik) untuk

mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya yang

mengatasnamakan publik

(www.jurnalpamel.blogspot.com). Transparansi adalah

keterbukaan (opennes) pemerintah atas aktivitas

pengelolaan sumber daya publik. Sedangkan value for

money (VFM) merupakan konsep pengelolaan yang

mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi,

efisiensi dan efektivitas (Mardiasmo:2006).

Salah satu bagian dari akuntansi sektor publik

adalah akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan sektor

publik sangat erat kaitannya dengan fungsi akuntansi

sebagai penyedia informasi keuangan untuk pihak

eksternal organisasi, salah satunya adalah masyarakat

sebagai pengguna barang/jasa yang dihasilkan organisasi

publik. Sebagai salah satu organisasi sektor publik, rumah

sakit pun dituntut untuk melaporkan segala aktivitasnya

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah

dan masyarakat. Tidak hanya itu, sebagaimana organisasi

lainnya, rumah sakit pun dituntut pula untuk mengelola

sumber dayanya secara ekonomi, efisien dan efektif,

namun tetap memperhatikan nilai-nilai sosial. Rumah

Sakit Umum Daerah Kabupaten Subang merupakan salah

satu SKPD di Kabupaten Subang.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul ”Pengaruh


Akuntansi Keuangan Sektor Publik terhadap

Perwujudan Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep

Value for Money (Studi Kasus di RSUD Kelas B

Kabupaten Subang)”.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi keuangan sektor

publik di RSUD Kelas B Kabupaten Subang?

2. Bagaimana transparansi di RSUD Kelas B Kabupaten

Subang?

3. Bagaimana akuntabilitas di RSUD Kelas B

Kabupaten Subang?

4. Bagaimana konsep value for money di RSUD Kelas B

Kabupaten Subang?

5. Bagaimana pengaruh akuntansi keuangan sektor

publik terhadap perwujudan transparansi,

akuntabilitas dan konsep value for money di RSUD

Kelas B Kabupaten Subang?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui dan memperoleh bukti empiris mengenai :



For Money

1. Penerapan akuntansi keuangan sektor publik di

RSUD Kelas B Kabupaten Subang.

2. Transparansi di RSUD Kelas B Kabupaten Subang.

3. Akuntabilitas di RSUD Kelas B Kabupaten Subang.

4. Konsep value for money di RSUD Kelas B Kabupaten

Subang.

5. Pengaruh akuntansi keuangan sektor publik terhadap

perwujudan transparansi, akuntabilitas dan konsep

value for money di RSUD Kelas B Kabupaten

Subang.

3. Kerangka Pemikiran

Organisasi sektor publik merupakan sebuah

entitas ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri.

Organisasi sektor publik sebagai entitas ekonomi karena

memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, bahkan

bisa dikatakan sangat besar. Organisasi sektor publik juga

melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan.

Tetapi, berbeda dengan entitas ekonomi yang lain,

khususnya perusahaan komersial yang mencari laba,

sumber daya ekonomi organisasi sektor publik dikelola

tidak untuk tujuan mencari laba (nirlaba).

Kita dapat menjumpai organisasi sektor publik

serta berbagai aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari

di masyarakat mengingat urusan sehari-hari kita yang


tidak terlepas dari peran serta organisasi sektor publik.

Organisasi sektor publik ini muncul dalam berbagai

bentuk di masyarakat. Sebagian besar merupakan

organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah. Ada pula yang menjalankan

aktivitasnya dalam berbagai bentuk yayasan, mulai dari

yayasan yang menyelenggarakan pendidikan, yayasan

yang bergerak di bidang sosial, sampai dengan yayasan-

yayasan yang bidangnya sangat khusus seperti yayasan

beasiswa. Termasuk juga organisasi sektor publik adalah

lembaga-lembaga keagamaan, LSM, partai politik, rumah

sakit, dan sekolah.

Organisasi sektor publik menjadi berbeda dan

unik karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Organisasi sektor publik bertujuan tidak untuk

mencari keuntungan finansial.

2. Organisasi sektor publik dimiliki secara kolektif oleh

publik.

3. Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan

dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan.

4. Keputusan-keputusan yang terkait kebijakan maupun

operasi didasarkan pada konsensus.

Organisasi sektor publik pun memiliki kesamaan

dengan entitas bisnis lainnya. Beberapa kesamaan

tersebut antara lain:



For Money

1. Keduanya merupakan bagian yang tak terpisahkan

dalam sebuah sistem perekonomian nasional yang

secara bersama-sama menggunakan sumber daya,

baik sumber daya finansial, modal, maupun manusia.

Keduanya saling bertransaksi dan saling

membutuhkan.

2. Kedua-duanya sama-sama menghadapi sumber daya

ekonomi yang terbatas untuk mencapai tujuan-

tujuannya.

3. Keduanya mempunyai pola manajemen keuangan

yang sama yang dimulai dari perencanaan sampai

pengendalian dimana penggunaan akuntansi menjadi

kebutuhan.

4. Dalam beberapa hal, keduanya mempunyai output

produk yang sama. Misalnya, pemerintah

menyediakan alat transportasi berupa bus damri

sementara ada juga pihak swasta yang bergerak di

sektor transportasi dan menyediakan sarana bus untuk

masyarakat (Deddi Nordiawan:2006:1).

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan

sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya

tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik

di pusat maupun daerah. Hal ini dikarenakan organisasi

sektor publik dirasakan kurang ekonomis, kurang efisien,

kurang efektif dan kurang transparan. Tuntutan

berakuntabilitas, bertransparansi dan berkonsep value for

money inilah yang menyebabkan perlunya pengembangan


dalam akuntansi sektor publik, khususnya bidang

pemerintahan.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk

kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya,

melalui suatu media pertanggungjawaban yang

dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003).

Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian

informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas

dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang

berkepentingan (Schiavo-Campo dan Tomasi, 1999).

Mardiasmo (2006:3) menyatakan dimensi akuntabilitas

publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran,

akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program,

akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial.

Governmental Accounting Standards Board

(GASB, 1999) dalam Concepts Statement No. 1 tentang

Objectives of Financial Reporting dalam Mardiasmo

(2006:3) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan

dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari

oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan

menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan

penggunaannya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa

akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk menilai

pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas

yang dilakukan. Concepts Statement No. 1 menekankan



For Money

pula bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat

membantu pemakai dalam pembuatan keputusan

ekonomi, sosial, dan politik dengan membandingkan

kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan,

menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi,

membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap

peraturan perundangan yang terkait dengan masalah

keuangan dan ketentuan lainnya, serta membantu dalam

mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas.

Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk

kebutuhan transparansi yang merupakan syarat

pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan

(opennes) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber

daya publik. Transparansi informasi terutama informasi

keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang

relevan dan mudah dipahami (Schiavo-Campo dan

Tomasi, 1999). Transparansi dapat dilakukan apabila ada

kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi

kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan

jaminan integritas dari pihak independen mengenai

prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya (IMF,

1998 dalam Schiavo-Campo dan Tomasi, 1999). Pada

saat ini, pemerintah sudah mempunyai Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) yang merupakan prinsip-prinsip

akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan

menyajikan laporan keuangan (PP No. 24 Tahun 2005).


Kerangka transparansi dan akuntabilitas publik

dibangun paling tidak atas lima komponen, yaitu sistem

perencanaan strategik, sistem pengukuran kinerja, sistem

pelaporan keuangan, saluran akuntabilitas publik

(channel of public accountability), dan auditing sektor

publik yang dapat diintegrasikan kedalam tiga bagian

akuntansi sektor publik, yaitu Akuntansi Manajemen

Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Sektor Publik, dan

Auditing Sektor Publik.

Hal lain yang berkaitan pengembangan akuntansi

sektor publik adalah Value for money. Value for money

(VFM) merupakan konsep pengelolaan yang

mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi,

efisiensi dan efektivitas. Ekonomi adalah pemerolehan

input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga

yang terendah. Ekonomi terkait dengan sejauh mana

organisasi sektor publik dapat meminimalisir input

resources yang digunakan dengan menghindari

pengeluaran yang boros. Efisiensi merupakan pencapaian

output yang maksimum dengan input tertentu atau

penggunaan input yang terendah untuk mencapai output

tertentu. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil

program dengan target yang ditetapkan. Secara

sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome

dengan output.



For Money

Gambar

Bagan Kerangka Pemikiran

Rumah Sakit

Organisasi

Sektor Publik

Akuntabilitas

Transparansi

Value for

money

Pengaruh Akuntansi Keuangan Sektor

Publik terhadap Perwujudan

Transparansi, Akuntabilitas dan

Konsep Value for Money

Akuntansi

Keuangan

Sektor

Publik


4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka

dapat dibuat hipotesis sebagai berikut.

a. H0 = Akuntansi keuangan sektor publik (X)

tidak memiliki pengaruh terhadap

transparansi (Y1) secara signifikan

H1 = Akuntansi keuangan sektor publik (X)

memiliki pengaruh terhadap transparansi

(Y1) secara signifikan.

b. H0 = Akuntansi keuangan sektor publik (X)

tidak memiliki pengaruh terhadap

akuntabilitas (Y2) secara signifikan.


memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas

(Y2) secara signifikan.

c. H0 = Akuntansi keuangan sektor publik (X) tidak

memiliki pengaruh terhadap value for

money (Y3) secara signifikan.


memiliki pengaruh terhadap value for

money (Y3) secara signifikan.



For Money

5. Metode Penelitian

Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan

data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas

pengamatan, wawancara, studi dokumentasi, dan

kuesioner. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini

terdiri dari jajaran manajemen dan para pegawai atau

karyawan di bagian keuangan RSUD Kelas B Kabupaten

Subang. Untuk mengukur seberapa besar pengaruh

variabel independent (X) terhadap variabel dependent

(Y), maka dilakukan penyebaran kuesioner kepada 41

orang responden. Jumlah responden tersebut merupakan

populasi dari penelitian ini, yaitu terdiri dari 4 orang dari

jajaran manajemen dan 37 orang karyawan di bagian

keuangan RSUD Kelas B Kabupaten Subang.


Operasionalisasi Variabel

Tabel

Operasionalisasi Variabel

Variabel Konsep Variabel Dimensi Indikator Skala

Akuntansi

keuangan

sektor publik

(X)

mekanisme teknik dan

analisis akuntansi yang

diterapkan pada

pengelolaan dana

masyarakat di lembaga-

lembaga tinggi negara dan

Standar

akuntansi

keuangan

sektor publik

Penggunaan

standar akuntansi

keuangan sektor

publik

Ordinal


Perwujudan Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money


departemen-departemen di

bawahnya, Pemerintah

Daerah, BUMN, BUMD,

LSM dan yayasan sosial,

maupun pada proyek-

proyek kerjasama sektor

publik dan swasta.

Sistem

akuntansi

sektor publik

Sistem

pencatatan,

pengelompok-

an dan

pengikhtisaran,

serta pelaporan

Dasar akuntansi

yang digunakan

Konsistensi

penggunaan

teknik/metode

akuntansi

Ordinal



Transparansi

(Y1)

keterbukaan (opennes)

atas aktivitas pengelolaan

sumber daya publik

Transparansi

atas laporan

keuangan

Pemahaman

akan pentingnya

transparansi

Pengungkapan

hal-hal yang

sifatnya material

Pengungkapan

secara berkala

Kebebasan

memperoleh

informasi

Ordinal




Akuntabilitas

(Y2)

kewajiban

mempertanggung-

jawabkan keberhasilan

atau kegagalan

pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai

tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan

sebelumnya, melalui suatu

media

pertanggungjawaban yang

dilaksanakan secara

periodik.

Akuntabilitas

finansial

penyajian segala

aktivitas

organisasi

kepada pihak

yang

berkepentingan

penilaian atau

tindak lanjut

terhadap

akuntabilitas

Ordinal

Akuntabilitas

program

tingkat

pelaksanaan

program

pertimbangan

alternatif

program

Ordinal



Value for

Money (VFM)

(Y3)

merupakan konsep

pengelolaan organisasi

sektor publik yang

mendasarkan pada tiga

elemen utama yaitu:

ekonomi, efisiensi dan

efektivitas.

Ekonomi dan

Efisiensi

Efektivitas

Alokasi biaya

Kualitas

pelayanan

Ordinal

Ordinal

Sumber: Mardiasmo (2006:3)

Mardiasmo (2005:22)



For Money

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari kuesioner kemudian

dikumpulkan dan diolah dengan cara memberikan bobot

penilaian dari setiap pertanyaan/pernyataan berdasarkan

skala Likert. Sebelum dilakukan analisis data, perlu

dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap alat

pengumpulan data berupa kuesioner yang disebarkan

kepada responden.

Pengujian hipotesis yang diajukan dalam

penelitian ini menggunakan analisis transformasi data.

Transformasi data merupakan suatu proses untuk

merubah bentuk data sehingga siap untuk dianalisis.

Transformasi juga bisa dilakukan untuk mengubah data

kategori ke dalam bentuk numerik dengan menggunakan

Method of Successive Interval (MSI).

Untuk menguji tingkat kecocokan atau tingkat

signifikansi, digunakan sebesar 5% dengan tingkat

kepercayaan 95% (df (degree of freedom) = n - 2), karena

tingkat ini cukup mewakili untuk digunakan dalam

penelitian sosial.

Untuk mengetahui pengaruh akuntansi sektor

publik terhadap transparansi, akuntabilitas, dan value for

money, maka dalam pengujian statistik digunakan

program SPSS versi 12.00 dengan cara menghitung

analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana

digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh

variabel X (akuntansi sektor publik) terhadap variabel Y


(transparansi, akuntabilitas, dan value for money) serta

untuk mengetahui bagaimana perubahan variabel Y bila

nilai variabel X dinaikkan atau diturunkan nilainya,

dengan rumus umum sebagai berikut:

dimana:

(∑Y) (∑X)2 – (∑X) (∑XY)

a =

n (∑X2) – (∑X)

2

n (∑XY) – (∑X) (∑Y)

b =

n (∑X2) – (∑X)

2

Keterangan:

X = variabel independen (akuntansi keuangan

sektor publik)

Y = variabel dependen, terdiri dari:

Y1 = transparansi

Y2 = akuntabilitas

Y3 = value for money (VFM)

a = konstanta, menunjukkan nilai Y pada saat X =

0



For Money

b = koefisien regresi, merupakan perubahan

variabel Y akibat perubahan satu unit variabel X.

Menetapkan kriteria ditolak atau diterimanya H0

dilakukan dengan mencari nilai thitung, kemudian

dibandingkan dengan nilai ttabel. Adapun rumus untuk

mencari nilai t adalah sebagai berikut:

√

√

dimana: n = jumlah responden

r = koefisien korelasi

t = nilai thitung

Dengan kriteria sebagai berikut:

Jika thitung > ttabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima

Jika thitung < ttabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak.

Perhitungan Koefisien Determinasi

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui

seberapa besar variabel akuntansi keuangan sektor publik

(X) mempengaruhi transparansi (Y1), akuntabilitas (Y2)

dan value for money (Y3), dengan menggunakan rumus:

Kd = r2 x 100%

Dimana : Kd = Koefisien determinasi

r2 = Koefisien regresi


7. Analisis Hasil Pengumpulan Data

Hasil uji validitas untuk kuesioner akuntansi

keuangan sektor publik terhadap perwujudan

transparansi, akuntabilitas dan konsep value for money

dengan dk atau df = 29 – 2 = 27 pada tingkat signifikansi

(α) sebesar 5% atau 0,05 diperoleh nilai rtabel = 0,2451,

bahwa item-item kuesioner memiliki nilai rhitung yang

positif dan rhitung > rtabel, sebagaimana kriteria yang telah

ditetapkan di atas. Hal ini menunjukkan bahwa item-item

kuesioner tersebut sudah valid. Hasil pengujian

reliabilitas:

a. Kuesioner penerapan akuntansi keuangan sektor

publik (X), memiliki nilai alpha sebesar 0,757.

Artinya, alpha > rtabel. Dengan demikian dapat

dinyatakan bahwa kuesioner penerapan akuntansi

keuangan sektor publik sudah reliable (handal).

b. Kuesioner variabel transparansi (Y1) nilai alpha =

0,714. Artinya, alpha > rtabel. Dengan demikian dapat

dinyatakan bahwa kuesioner variabel transparansi

(Y1) sudah reliable.

c. Kuesioner variabel akuntabilitas (Y2) menunjukkan

nilai alpha = 0,781. Artinya, alpha > rtabel. Dengan

demikian dapat dinyatakan bahwa kuesioner variabel

akuntabilitas (Y2) sudah reliable.

d. Kuesioner variabel value for money (Y3)

menunjukkan nilai alpha sebesar 0,757. Artinya,

alpha > rtabel. Dengan demikian dapat dinyatakan



For Money

bahwa kuesioner variabel value for money (Y3) sudah

reliable.

Jumlah kuesioner yang kembali hanya 29 dari

41 eksemplar, maka untuk menyusun kelas interval setiap

variabel digunakan angka pengali 29 untuk jumlah

kuesioner.

Untuk variabel X dan Y3, karena memiliki jumlah butir

pernyataan yang sama, yaitu 10, maka penyusunan kelas

intervalnya seperti langkah berikut:

Total kuesioner tertinggi : 29 x 10 x 5 = 1450

Total kuesioner terendah : 29 x 10 x 1 = 290

Kedua nilai tersebut, yaitu 1450 dan 290,

diselisihkan lalu dibagi 5, sehingga diperoleh 232 rentang

nilai dari masing-masing kelas interval untuk variabel X.

Bila total nilai kuesioner yang didapat:

290 – 522, maka variabel X dinilai tidak sesuai

523 – 755, maka variabel X dinilai kurang sesuai

756 – 988, maka variabel X dinilai cukup sesuai

989 – 1221, maka variabel X dinilai sesuai

1222 – 1454, maka variabel X dinilai sangat sesuai

Untuk variabel Y1:




Hasil dari selisih kedua nilai tersebut dibagi 5

akan menjadi rentang nilai dari masing-masing kelas

interval untuk variabel Y1, yakni:

= (580 – 116)/5 = 464/5 = 92,8 ≈ 93 rentang nilai.


116 – 209, maka variabel Y1 dinilai tidak sesuai

210 – 303, maka variabel Y1 dinilai kurang sesuai

304 – 397, maka variabel Y1 dinilai cukup sesuai

398 – 491, maka variabel Y1 dinilai sesuai

492 – 585, maka variabel Y1 dinilai sangat sesuai

Untuk variabel Y2:



Hasil dari selisih kedua nilai tersebut dibagi 5

akan menjadi rentang nilai dari masing-masing kelas

interval untuk variabel Y2, yakni: = (725 – 145)/5 = 580/5

= 116 rentang nilai


145 – 261, maka variabel Y2 dinilai tidak sesuai

262 – 378, maka variabel Y2 dinilai kurang sesuai

379 – 495, maka variabel Y2 dinilai cukup sesuai

496 – 612, maka variabel Y2 dinilai sesuai

613 – 729, maka variabel Y2 dinilai sangat sesuai



Tabel

Jawaban Kuesioner Variabel X

Variabel Dimensi Indikator No. item

kuesioner

Skor

yang

dicapai

Skor

maksimal

%

Akuntansi

keuangan

sektor

publik

Standar

akuntansi

keuangan

sektor

publik

Penggunaan

standar akuntansi

keuangan sektor

publik

1

109

145

75,17

Sistem

akuntansi

sektor

publik

Sistem pencatatan,

pengelompokan

dan

pengikhtisaran,

serta pelaporan

2

3

4

5

6

7

8

120

137

122

141

130

130

134

145

145

145

145

145

145

145

82,76

94,48

84,14

97,24

89,65

89,65

92,41

Total 914 1015 90,05


Dasar akuntansi

yang digunakan

9 121 145 83,45

Konsistensi

penggunaan

teknik/metode

akuntansi

10 124

145 85,52

Total 1268 1450 87,45

Sumber : Data primer yang telah diolah

Tabel

Jawaban Kuesioner Variabel Y1

Variabel

Y1

Dimensi

Indikator

No. item

kuesioner

Skor

yang

dicapai

Skor

maksimal

%

Transparansi Transparansi

atas laporan

keuangan

Pemahaman akan

pentingnya

transparansi

1 91

145

62,76



Pengungkapan

hal yang sifatnya

material

2 130 145 89,66

Pengungkapan

secara berkala

3 142 145 97,93

Kebebasan

memperoleh

informasi

4 124 145 85,52

Total 487 580 83,97


Tabel


Variabel

Y2

Dimensi

Indikator

No. item

kuesioner

Skor

yang

dicapai

Skor

maksimal

%


Akuntabilitas Akuntabilitas

finansial

penyajian segala

aktivitas

organisasi kepada

pihak yang

berkepentingan

1 136 145 93,79

penilaian atau

tindak lanjut

terhadap

akuntabilitas

2

3

93

119

145

145

64,14

82,07

Total 212 290 73,10

Rata-rata 348 435 80,00

Akuntabilitas

program

tingkat

pelaksanaan

program

4 112 145 77,24

pertimbangan

alternatif

program

5 97 145 66,90

Rata-rata 209 290 72,07

Total 557 725 76,83




Tabel


Variabel

Y3

Dimensi

Indikator

No. item

kuesioner

Skor

yang

dicapai

Skor

maksimal

%

Value for

money

Ekonomi dan

Efisiensi

Alokasi biaya 1

2

3

4

5

6

83

58

89

94

92

120

145

145

145

145

145

145

57,24

40,00

61,38

64,83

63,45

82,76

Total 536 870 61,61

Efektivitas Kualitas

pelayanan

7

8

9

10

109

94

117

102

145

145

145

145

75,17

64,83

80,69

70,34

Total 422 580 72,76

Total 958 1450 66,07



Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk

mengetahui bagaimana pengaruh akuntansi keuangan

sektor publik (X) terhadap transparansi (Y1), akuntabilitas

(Y2) dan value for money (Y3). Hasil pengolahan data

menggunakan SPSS versi 12.00 sebagai berikut:

Y1 = 10,804 + 0,101 X

Y2 = 1,655 + 0,431 X

Y3 = 3,668 + 0,613 X

Berdasarkan tabel hasil perhitungan analisis

regresi linier sederhana di atas dengan menggunakan

SPSS versi.12.00, maka diperoleh thitung untuk hipotesis

(a) = 1,809; hipotesis (b) = 7,367; dan hipotesis (c) =

3,850. Dengan df = n – 2 = 29 – 2 = 27 dan α = 5%,

didapat ttabel sebesar 2,052. Berdasarkan hasil perhitungan

uji t dapat diketahui bahwa dari ketiga hipotesis tersebut,

dua diantaranya memiliki thitung > ttabel, yaitu hipotesis (b)

dimana 7,367 > 2,052 dan hipotesis (c) dimana 3,850 >

2,052. Sedangkan hipotesis (a) memiliki nilai thitung <

ttabel, yakni 1,809 < 2,052. Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa untuk hipotesis (b) dan (c) H0 ditolak

dan H1 diterima. H0 ditolak memiliki arti bahwa akuntansi

keuangan sektor publik (X) memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap: akuntabilitas (Y2) dan value for

money (Y3). Sebaliknya untuk hipotesis (a), dimana H0

diterima dan H1 ditolak. H0 diterima memiliki arti bahwa

akuntansi keuangan sektor publik (X) tidak memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap transparansi (Y1).



For Money

Dengan bantuan SPSS versi 12.00, maka dapat

diketahui nilai koefisien determinasi (R square) seperti

pada tabel di bawah ini:

Koefisien determinasi (a)

Koefisien determinasi (b)

Koefisien determinasi (c)

Dari hasil perhitungan koefisien determinasi di

atas, diperoleh nilai koefisien determinasi (a) sebesar

10,8%. Koefisien determinasi (a) menunjukkan besarnya

Model Summary

,329a ,108 ,075 1,51447

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Xa.

Model Summary

,817a ,668 ,655 1,58571

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate


Model Summary

,595a ,354 ,331 4,31218

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate



pengaruh akuntansi keuangan sektor publik (X) terhadap

transparansi (Y1). Artinya, pengaruh akuntansi keuangan

sektor publik terhadap transparansi sebesar 10,8%.

Sedangkan sisanya sebesar 89,2% merupakan faktor lain

yang mempengaruhi transparansi.

Nilai koefisien determinasi (b) sebesar 66,8%.

Koefisien determinasi (b) menunjukkan besarnya


akuntabilitas (Y2). Artinya, pengaruh akuntansi keuangan

sektor publik terhadap akuntabilitas sebesar 66,8%. Ini

menunjukkan bahwa akuntansi keuangan sektor publik

mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap

akuntabilitas. Sedangkan sisanya sebesar 33,2%

merupakan faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas.

Nilai koefisien determinasi (c) sebesar 35,4%.

Koefisien determinasi (c) menunjukkan besarnya


value for money (Y3). Artinya, pengaruh akuntansi

keuangan sektor publik terhadap value for money sebesar

35,4%. Sedangkan sisanya sebesar 64,6% merupakan

faktor lain yang mempengaruhi value for money.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi

transparansi, akuntabilitas dan value for money dapat

dikarenakan penerapan akuntansi manajemen dan sistem

pengendalian manajemen serta audit sektor publik pada

organisasi/lembaga-lembaga publik.



For Money

8. Kesimpulan

1. Penerapan Akuntansi Keuangan Sektor Publik dinilai

telah sangat sesuai, hal ini dapat dilihat dari total

jawaban kuesioner sebesar 1268 yang berada pada

interval 1222 – 1454 atau mencapai 87,45%.

2. Transparansi dinilai telah sesuai. Hal ini dapat dilihat

dari total jawaban kuesioner sebesar 487 yang berada

pada interval 398 – 491 atau mencapai 83,97%.

3. Akuntabilitas dinilai telah sesuai. Hal ini dapat dilihat

dari total jawaban kuesioner sebesar 557 yang berada

pada interval 496 – 612. atau mencapai 76,83%.

4. Value for money dinilai telah cukup sesuai. Hal ini

dapat dilihat dari total jawaban kuesioner sebesar 958

yang berada pada interval 756 – 988 atau mencapai

66,07%.

5. Berdasarkan hasil uji t dengan menggunakan SPSS,

dengan df = 27 dan α = 5%, diperoleh nilai thitung

untuk hipotesis (a) = 1,809; hipotesis (b) = 7,367; dan

hipotesis (c) = 3,850. Sedangkan nilai ttabel = 2,052.

Berdasarkan perbandingan nilai thitung dengan ttabel,

dapat diketahui bahwa dari ketiga hipotesis tersebut,

hanya hipotesis (b) dan (c) saja yang memiliki thitung >

ttabel, yaitu 7,367 > 2,052 dan 3,850 > 2,052. Artinya

bahwa akuntansi keuangan sektor publik berpengaruh

signifikan terhadap akuntabilitas dan value for money.

Sedangkan hipotesis (a) memiliki thitung < ttabel, yaitu

1,809 < 2,052 yang artinya bahwa akuntansi

keuangan sektor publik tidak berpengaruh signifikan


terhadap transparansi. Berdasarkan hasil perhitungan

koefisien determinasi, diperoleh nilai R square X

terhadap Y1 sebesar 10,8%. Artinya, pengaruh

akuntansi keuangan sektor publik terhadap

transparansi sebesar 10,8%. Nilai R square X

terhadap Y2 sebesar 66,8%. Artinya, pengaruh

akuntansi keuangan sektor publik terhadap

akuntabilitas sebesar 66,8%. Sedangkan nilai R

square X terhadap Y3 sebesar 35,4%. Artinya,

pengaruh akuntansi keuangan sektor publik terhadap

value for money sebesar 35,4%. Jadi, dapat dikatakan

bahwa akuntansi keuangan sektor publik memiliki

pengaruh yang paling besar terhadap akuntabilitas

publik.

6. Adapun faktor lain yang mempengaruhi transparansi,

akuntabilitas dan value for money seperti akuntansi

manajemen dan sistem pengendalian manajemen serta

audit sektor publik pada organisasi/lembaga-lembaga

publik belum diteliti.

7. Penelitian ini hanya memfokuskan RSUD sebagai

SKPD. Penelitian ini belum memperhatikan RSUD

sebagai Badan Layanan Umum yang mempunyai

konsekuensi hukum yang berbeda dari RSUD sebagai

SKPD.



For Money

9. Saran

1. Perlunya penyelenggaraan pelatihan, seminar dan

workshop yang lebih intensif, baik internal maupun

eksternal, sebab berdasarkan data yang diperoleh

penyelenggaraan pelatihan, seminar dan workshop,

baik internal maupun eksternal pada tahun 2009,

menurun sebesar 53,3% dibandingkan dengan

penyelenggaraan pada tahun 2008, yaitu dari 45 kali

pada tahun 2008 menjadi 24 kali pada tahun 2009.

Jika memungkinkan, ada baiknya agar organisasi

melakukan perbandingan antara biaya organisasi

dengan biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat

diperbandingkan, misalnya dengan rumah sakit umum

daerah kelas B lainnya atau rumah sakit swasta yang

setaraf guna mengetahui apakah penggunaan dana

organisasi telah dilakukan secara ekonomi dalam

membiayai kebutuhannya.

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan

sampel penelitian, tidak hanya pada lingkup internal

rumah sakit saja, tetapi juga pada lingkup eksternal,

misalnya: keluarga pasien/pasien. Selain itu, perlu

diteliti pula segi-segi lain dari akuntansi sektor

publik, seperti: akuntansi manajemen sektor publik,

audit sektor publik, dan lain sebagainya.

3. Penelitian selanjutnya disarankan agar memfokuskan

penelitian kepada kedudukan RSUD sebagai Badan

Layanan Umum.


DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor

Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.

Effendi, Muh. Arief. 2009. The Power of

Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi.

Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik:

Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Harun. 2009. Reformasi Akuntansi Dan

Manajemen Sektor Publik Di Indonesia. Jakarta: Salemba

Empat.

Kartadjumena, Eriana., dkk. 2009. Akuntansi

Sektor Publik. Bandung: Universitas Widyatama.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

2005. PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan. Jakarta: KSAP.

Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik.

Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Mardiasmo. 2006. Akuntansi Sektor Publik.

Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Nasucha, Chaizi. 2004. Reformasi

Administrasi Publik. Jakarta: Grasindo.



For Money

Nordiawan, Deddi. 2009. Akuntansi Sektor

Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2009. Statistika untuk Penelitian.

Bandung: Alfabeta.

Wahana Komputer. 2004. Pengolahan Data

Statistik Dengan SPSS Versi 12.0. Semarang: Andi

Semarang.

www.angkringanmaswied.blogspot.com

www.bappenas.go.id

www.bppk.depkeu.go.id

www.ntb.depag.go.id

www.ovy19.wordpress.com

www.pusdiklatwas.bpkp.go.id

www.subang.go.id

www.ys-ujung.com


PENGARUH AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK …

Documents