pengantar - Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo

i

PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Dinas

Pendidikan Kabupaten Probolinggo telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo

Tahun 2020.

Laporan ini adalah bagian dari implementasi transparansi dan

akuntabilitas kinerja dalam kerangka good governance di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Probolinggo sebagai dinas yang mengemban tugas berdasarkan

keputusan Bupati Probolinggo.

LkjIP ini merupakan media pertanggungjawaban Dinas Pendidikan

Kabupaten Probolinggo dalam memenuhi harapan publik.

Untuk itu dalam LKjIP ini segenap capaian kinerja disajikan secara lebih

rinci yang mencakup keberhasilan maupun hambatan selama dalam upaya

mencapai visi dan misi Bupati Probolinggo yang tertuang dalam Renstra Dinas

Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Sebagai bentuk syukur atas pencapaian tersebut, segenap jajaran

pimpinan dan pelaksana Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo terus

berkomitmen agar senantiasa melakukan upaya untuk memperbaiki kinerja

sekaligus memantapkan peran Dinas Pendidikan di masa yang akan datang.

Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo berharap Laporan Kinerja

Instasi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan ini dapat memenuhi harapan

segenap pemangku kepentingan dan dapat meningkatkan kepercayaan

masyarakat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, Januari 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN PROBOLINGGO

Dr. FATHUR ROZI, M.Fil.I

Pembina

NIP. 19760514 200312 1 012

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ............................................................................................ i

DAFTAR ISI .......................................................................................................... ii

BAB I : PENDAHULUAN ........................................................................... 1

A. Latar Belakang ......................................................................... 1

B. Maksud Dan Tujuan ................................................................. 18

C. Landasan Hukum ................................................................. 18

D. Permasalahan Utama Berdasarkan Tugas Dan Fungsi ……… 19

BAB II : PERENCANAAN KINERJA …………………………….................... 22

A. Perencanaan Strategis ........................................................... 22

B. Indikator Kinerja Utama ……………………………………….... 29

C. Rencana Kinerja Tahunan (Tahun 2019) …………………….. 31

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ………………………………….. 31

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................ 34

A. Capaian Kinerja ………………………………………………….. 34

B. Realisasi Anggaran ………………………………………………. 41

BAB IV : PENUTUP ....................................................................................... 68

LKJIP Dinas Pendidikan Kabupaten

Probolinggo Tahun 2020 1

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Repulik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja. Berdasarkan hal

tersebut, maka dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo menyusun Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban

suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Tahun 2020 merupakan tahun kedua implemetasi Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023. Renstra

tersebut merupakan dokumen perencanaan strategis yang memberikan arah

kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan Kabupaten Probolinggo serta tolok

ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan. Dokumen ini

berfungsi pula dalam mengukur dan menetapkan tujuan, sasaran strategis,

kebijakan prioritas bagi perumusan dan pelaksanaan program serta kegiatan.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja, maka disusunlah Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2020,

sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan

akuntabilitas publik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, disebutkan dalam pasal 4

bahwa Dinas Pendidikan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Kemudian diturunkan dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 65

Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta

Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Dinas Pendidikan adalah



2

unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pendidikan dan dipimpin oleh Kepala

Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo

adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

Kabupaten Probolinggo

Sedangkan uraian tugas dan fungsi Dinas Pendidkan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan

Pemerintahan dibidang Pendidikan beserta tugas pembantuan yang diberikan

kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala

Dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan dibidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia

Dini dan Pendidikan Non Formal mengacu standar nasional pendidikan;

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar,

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, pembinaan bahasa

dan sastra daerah;



3

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja layanan Pendidikan Dasar,

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;

d. Pelaksanaan administrasi penerbitan rekomendasi Izin Pendirian, Izin

Operasional, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan penutupan Pendidikan

Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang

diselenggarakan oleh masyarakat;

e. Pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas

Pendidikan;

f. Penataan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan dalam

daerah;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif

serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan. Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program,

kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan

dasar, pendidikan non formal, dan tugas pembantuan dibidang pendidikan;

b. Pengelolaan data dan informasi dibidang pendidikan anak usia dini,

pendidikan dasar, pendidikan non formal;

c. Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dibidang pendidikan

anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal;

d. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan

Dinas Pendidikan;

e. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan

danfasilitasi advokasi hukum di bidang pendidikan anak usia dini,

pendidikan dasar, pendidikan non formal;

f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas

Pendidikan;

g. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan;

h. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang

pendidikan;



4

i. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan

masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,

pendidikan nonformal;

j. Pelaksanaan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

dibidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan

pendidikannonformal;

k. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan;

l. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan

Dinas Pendidikan;

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, dan masing-masing Sub

Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris.

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian,

pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah dan

pengelolaan sumber daya manusia serta penyelenggaraan tugas

pembantuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1) Pelaksanaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan

penyelenggaraan tugas pembantuan;

2) Pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan

rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;

3) Penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan

administrasi kepegawaian, peningkatan sumber daya manusia dan

tugas pembantuan;

4) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum,

kepegawaian dan tugas pembantuan;

5) Penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;

6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris



5

b. Kepala Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan.

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian

Keuangan mempunyai fungsi :

1) Pengelolaan urusan administrasi keuangan;

2) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;

3) Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi

keuangan;

4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Kepala Sub Bagian Perencanaan

Mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana

program/kegiatan/anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan

evaluasi serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud, Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

1) Penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran

dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

2) Penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana

program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah;

4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan

Non Formal (PNF)

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan

Pendidikan Non Formal (PNF). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan

Pendidikan Non Formal (PNF) mempunyai fungsi :



6

a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di

bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta

peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan

pendidikan non formal;

b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, kelembagaan

dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter

pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan non

formal;

d. Penyusunan rekomendasi izin pendirian, izin operasional, Surat

Keterangan Terdaftar (SKT), penutupan dan penataan Satuan Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF);

e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan

sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter


f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kurikulum dan penilaian,

kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan

karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

g. pelaporan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana,

serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini

dan pendidikan non formal;

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan

Pendidikan Non Formal (PNF) membawahi 3 (tiga) seksi, dan masing-masing

seksi dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF)

a. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD, PNF

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan,

pembinaan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan

kurikulum, penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian Pendidikan

Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal. Dalam melaksanakan tugas

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD, PNF mempunyai fungsi :



7

1) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan

kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non

formal;

2) Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria

penilaian pendidikan non formal;

3) Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian


4) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum

dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

5) Pelaporan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan

pendidikan non formal;

6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD,PNF


koordinasi, pembinaan, penyusunan bahan rekomendasi izin pendirian,

Operasional, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan penutupan, penataan,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan kelembagaan dan sarana

prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal. Dalam

melaksanakan tugas, Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

PAUD, PNF mempunyai fungsi :


kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini Dan

Pendidikan Non Formal;

2) Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana

Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal;

3) Penyusunan bahan rekomendasi izin pendirian, izin operasional,

Surat Keterangan Terdafatar (SKT), penutupan dan penataan Satuan

Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal;

4) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan

sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non

Formal;

5) Pelaporan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak

Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal;



8

6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang.

c. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD, PNF


pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pembinaan

minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan

Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal. Dalam melaksanakan tugas,

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD, PNF

mempunyai fungsi :


dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan

karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non

Formal;

2) Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan

pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini Dan


3) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta

didik Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal;

4) Pelaporan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan

karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non

Formal;

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang.

4. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD)


pelaksanaan kebijakan pembinaan Sekolah Dasar. Dalam melaksanakan

tugas, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) mempunyai fungsi :

a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan

kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta

didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;

b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, kelembagaan

dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter

Sekolah Dasar;



9

c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Dasar;

d. Penyusunan Rekomendasi Izin Pendirian, Izin Operasional, Surat

Keterangan Terdaftar (SKT), Penutupan dan Penataan Sekolah Dasar;

e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan

sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah

Dasar;

f. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya

dalam daerah kabupaten/kota;

g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang kurikulum dan penilaian,


karakter Sekolah Dasar;

h. pelaporan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana

serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar;

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) membawahi 3 (tiga)

seksi, dan masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan

Sekolah Dasar (SD)

a. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD


pembinaan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan

kurikulum, penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian Sekolah Dasar

serta pembinaan bahasa sastra penutur dalam daerah. Dalam

melaksanakan tugas, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD

mempunyai fungsi :


kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar;


penilaian Sekolah Dasar;


Sekolah Dasar;

4) Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang



10

penuturnya dalam daerah kabupaten/kota;

5) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum

dan penilaian Sekolah Dasar;

6) pelaporan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar;

7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD


koordinasi, pembinaan, penyusunan bahan rekomendasi penerbitan

pendirian, operasional, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan penutupan,

penataan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan kelembagaan

dan sarana prasarana Sekolah Dasar. Dalam melaksanakan tugas, Kepala

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD mempunyai fungsi :

1) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan, kebijakan

kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Dasar;

2) Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana

Sekolah Dasar;

3) penyusunan bahan rekomendasi izin pendirian operasional, Surat

Keterangan Terdaftar (SKT), penutupan dan penataan Sekolah

Dasar;

4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana

dan prasarana Sekolah Dasar;

5) pelaporan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar;


c. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD



minat, bakat, prestasi serta pembangunan karakter peserta didik Sekolah

Dasar. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Peserta Didik dan

Pembangunan Karakter SD mempunyai fungsi :



karakter peserta didik Sekolah Dasar;



11


pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar;


pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta

didik Sekolah Dasar;

4) Pelaporan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan

karakter peserta didik Sekolah Dasar;


5. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)


pelaksanaan kebijakan pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Dalam

melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

(SMP) mempunyai fungsi :

a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan

kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta

didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;

b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum danpenilaian,

kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan

karakter Sekolah Menengah Pertama;

c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah

Pertama;

d. Penyusunan rekomendasi pendirian, operasional, Surat Keterangan

Terdaftar (SKT), penutupan dan penataan Sekolah Menengah Pertama;

e. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian,

kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan


f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian,



g. Pelaporan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana

serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah

Pertama;

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



12

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

membawahi 3 (tiga) seksi, dan masing-masing seksi dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

a. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP


pembinaan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan

kurikulum, penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian Sekolah

Menengah Pertama. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Kurikulum

dan Penilaian SMP mempunyai fungsi :


kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;


penilaian Sekolah Menengah Pertama;


Sekolah Menengah Pertama;

4) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum

dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;

5) Pelaporan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;


b. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP


koordinasi, pembinaan, penyusunan bahan rekomendasi penerbitan

pendirian, operasional, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan penutupan,

penataan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan kelembagaan

dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama. Dalam melaksanakan

tugas, Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP mempunyai

fungsi :

1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan

kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;

2) penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana



13


3) penyusunan bahan rekomendasi pendirian, operasional, Surat

Keterangan Terdaftar (SKT), penutupan dan penataan satuan


4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan

sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;

5) pelaporan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah

Pertama;


c. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP



minat, bakat, prestasi serta pembangunan karakter peserta didik Sekolah

Menengah Pertama. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Peserta

Didik dan Pembangunan Karakter SMP mempunyai fungsi :



karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;


pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;


pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter

peserta didik Sekolah Menengah Pertama;

4) Pelaporan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan

karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;


6. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan


pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan

Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan



14

Pendidikan Non Formall. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang

Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan

dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak

Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Non

Formal;

b. Penyusunan bahan kebijakan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga

kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah

Menengah Pertama dan Pendidikan Non Formal;

c. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan

Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama

dan Pendidikan Non Formal;

d. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan



e. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga

kependidikan dalam kabupaten/kota;

f. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang pembinaan

pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah

Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Non Formal;

g. Pelaporan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan



h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan membawahi 3 (tiga) seksi, dan

masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan

a. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, PNF


koordinasi pelaksanaan kebijakan, rencana kebutuhan, rekomendasi

pemindahan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan serta

pelaporan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak

Usia Dini, Pendidikan Non Formal. Dalam melaksanakan tugas



15

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan PAUD, PNF mempunyai fungsi :


pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia

Dini dan Pendidikan Non Formal;

2) Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan

pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan


3) Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;


pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia

Dini dan Pendidikan Non Formal;

5) Pelaporan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan

Pendidikan Anak Usia Dini Danpendidikan Non Formal;


b. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD




pelaporan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan SD mempunyai fungsi :


pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;

2) Penyusunan bahan rencana kebutuhan,rekomendasi pemindahan

pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;


Sekolah Dasar;


pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;

5) Pelaporan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan

Sekolah Dasar;



16


c. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP




pelaporan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah

Menengah Pertama. Dalam melaksanakan tugas , Kepala Seksi Pendidik

dan Tenaga Kependidikan SMP mempunyai fungsi :


pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah

Pertama;

2) Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan

pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;



4) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan

pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;

5) Pelaporan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah

Menengah Pertama;


7. Kelompok Jabatan fungsional

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Dinas Pendidikan sesuai dengan keahlian.

b. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang

jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan

keahlian.

c. Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional

senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Dinas

Pendidikan.

d. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan

dan beban kerja.



17

e. Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Unit Pelaksana Teknis dan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan

Hal yang menyangkut pengaturan dan penetapan Unit Pelaksana Teknis

dan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan akan diatur dengan

Peraturan Bupati tersendiri.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

Pendidikan adalah memberikan informasi yang jelas, transparan, dan dapat

dipertanggungjawabkan mengenai kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo

Tahun 2020.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Untuk mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo menyelenggarakan

tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang

didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2. Menjadikan Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo sebagai instansi

pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif,

dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

3. Sebagai bahan acuan bagi pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Pendidikan

Kabupaten Probolinggo dalam menyusun program di tahun berikutnya sehingga

dapat dirancang dengan lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan

dapat dipertanggungjawabkan.

4. Sebagai masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam

rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah guna terpeliharanya

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

C. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan LKjIP Dinas

Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 adalah:



18

1. Undang – Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negarayang Bersih dan Bebas KKN.

2. Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

3. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2020 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo

Tahun 2018–2023

12. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan


13. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis

2018 – 2023

D. Permasalahan Utama Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kabupaten

Probolinggo menghadapi permasalahan utama berbasis data sebagai berikut:

1. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non

Formal (PNF)



19

a. Tata kelola lembaga belum sesuai standar pengelolaan.

b. Sarana dan prasarana lembaga pendidikan PAUD dan PNF belum

memadai.

c. Sebagian besar lembaga PNF belum terakreditasi badan PNFI.

d. Pengendalian dan pengawasan lembaga PNF belum optimal.

2. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

a. Siswa Mengulang Kelas masih diatas 2%

b. Berdasarkan nilai USBN, kemampuan numerasi lebih rendah dari

kemampuan literasi

c. Hanya sedikit Lembaga SD yang mendapatkan nilai Akreditasi A

d. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan tidak sesuai dengan

kebutuhan sekolah (isian data pokok pendidikan oleh sekolah tidak akurat)

e. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan masih ada yang belum memenuhi

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

f. Masih banyaknya sekolah yang kurang memperhatikan tata kelola aset.

g. Pelanggaran kuota rombel dan daya tampung masih terjadi.

h. Sekolah swasta terkadang melaksanakan PPDB lebih awal.

i. Permasalahan status tanah sekolah.

3. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

a. SMP Swasta Masih Banyak Yg Terakreditasi C.

b. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan masih ada yang belum memenuhi

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

c. Pelanggaran kuota rombel dan daya tampung masih terjadi.

d. Sekolah swasta terkadang melaksanakan PPDB lebih awal.

e. Pengajuan ijin pendirian satuan pendidikan waktunya tidak menentu.

f. Kekurangan Guru Mapel (PNS Dan Non PNS).



20

4. Bidang Pembinaan Tenaga Kependidikan

a. Kekurangan SDM Pengawas TK ( PNS sesuai regulasi )

b. Kekurangan SDM Penilik PAUD, Penilik Kursus dan Penilik Diktara

c. Belum terpenuhinya standar KS TK-PAUD (non PNS)

d. Kurangnya SDM Pamong Belajar SKB

e. Belum optimalnya peran dan fungsi PB SKB

f. Belum terpenuhi standar kompetensi akademik guru TK-PAUD NON PNS

melalui dana desa

g. Minimnya SDM Narasumber/ Pelatih / Instruktur Diklat tingkat kabupaten

h. instruktur dan penguji PTK PNF belum memenuhi standar kompetensi &

profesi sesuai regulasi

i. Belum optimalnya fungsi manajerial dan kapasitas SDM pengurus

Organisasi Mitra a/n. : (HIMPAUDI, IGTKI, HIPPKI, PKG, FK-PKBM)

j. Kurang terpenuhinya kebutuhan Kepala SD Negeri

k. Kurang terpenuhinya kebutuhan guru kelas Sekolah Dasar dengan

kebutuhan rombel

l. Kurang terpenuhinya kebutuhan Pengawas SD

m. Rata-rata usia Kepala Sekolah sudah mendekati masa purna tugas

n. Banyaknya guru SMP yang sudah masuk masa purna tugas yang

berbanding terbalik dengan minimnya perekrutan CPNS

o. Banyaknya guru SMP yang belum linier antara Ijazah dan mata pelajaran

yang diajarkan di sekolah

p. Komposisi Pengawas SMP sangat kurang jika dilihat dari jumlah lembaga

yang ada

q. Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNFI belum seluruhnya sesuai kualifikasi

dan kompetensi

r. PTK PNF belum seluruhnya melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan

jurusan

5. Sekretariat

a. Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan

Pendidikan di Kabupaten Probolinggo.



21

b. Keterbatasan wewenang dan urusan pendidikan antara lembaga dibawah

Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo dengan lembaga dibawah

Kemenag

c. Masih belum terintegrasinya sistem tatakelola perencanaan dan sistem

penganggaran

d. Pemanfaatan sistem teknologi informasi yang masih belum optimal di

bidang pendidikan baik dari segi teknologi peralatan hardware dan software

yang digunakan maupun sumber daya manusia.

e. Keterbatasan anggaran yang tersedia di Kabupaten Probolinggo dalam

pengelolaan di bidang pendidikan.



22

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo

adalah visi yang mewakili Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah. Adapun

visinya adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Probolinggo Berakhlak

Mulia yang Sejahtera, Berkeadilan dan Berdaya Saing”

Visi tersebut dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya

yang berkaitan satu sama lain, makna tersebut dijelaskan oleh tabel berikut :

Tabel 2.1 Visi dan Misi


Visi Pokok -

Pokok Visi Penjelasan Visi

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Probolinggo Berakhlak Mulia yang Sejahtera, Berkeadilan dan Berdaya saing

Berakhlak Mulia

Keadaan dimana masyarakat Kabupaten Probolinggo menjadi suatu masyarakat yang memiliki kehidupan yang berperilaku, bersikap dan memiliki perbuatan yang sopan dana santun dalam keragaman masyarakat.

Sejahtera Keadaan dimana masyarakat Kabupaten Probolinggo dalam keadaan yang makmur, sehat dan damai antar sesama dan dalam kebergaman masyarakat. Keadaan makmur dapat diartikan juga sebagai sebagai terwujudnya keutuhan kelestarian lingkungan, sehat dan damai antar sesama dan dalam keberaga-man masyarakat.

Berkeadilan Mengandung arti bahwa pencapaian kesejahteraan adalah dimana keadaan masyarakatnya menyeluruh, tidak terjadi kesenjangan dengan berdasar kepada penanggulangan masalah – masalah yang dimiliki masyarakat Kabupaten Probolinggo sehingga menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek dikalangan masyarakat.



23

Visi Pokok -

Pokok Visi Penjelasan Visi

Berdaya Saing

Keadaan dimana masyarakat Kabupaten Probolinggo memiliki tingkat produktivitas sehingga berkesanggupan atau berkemampuan untuk bersaing dalam menghasilkan output tertentu.

Misi disusun dalam rangka untuk mengimplementasikan langkah –

langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah dijabarkan di

atas. Rumusan misi merupakan gambaran dari visi yang ingin di capai dengan

menguraikan beberapa upaya yang harus dilakukan. Misi juga memberikan

arah yang jelas sekaligus batasan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk

mewujudkan visi yang telah direncakan, maka rumusan misi harus memiliki

keterkaitan dengan pokok-pokok visi sebagaimana diuraikan dalam tabel

sebagai berikut :

Tabel 2.2 Pokok – pokok Visi

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

No Pokok – Pokok

Visi Misi / Sub-misi

1. Berakhlak Mulia Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui tatanan kehidupan yang tenteram dan toleran.

2. Sejahtera Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menurunkan angka kemiskinan

3. Berkeadilan Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

4. Berdaya Saing Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan

Tujuan dan Sasaran adalah tahap dimana dirumuskannya sasaran

strategis yang dapat menjadi prioritas tertinggi dalam perencanaan

pembangunan jangka menengah yang akan menjadi dasar penyusunan kinerja

pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan pernyataan hal-

hal yang perlu untuk dilakukan agar mencapai visi dan misi dengan melalui isu-

isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah, Tujuan dibuat



24

berdarakan turunan dari setiap masing-masing misi yang telah ditetapkan dan

tetap memperhatikan visi utama.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari setiap tujuan yang telah

diukur sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang sesuai dengan kriteria

Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound, dan Continously

Improve (SMART-C). Setiap sasaran memiliki indikator yang telah terukur dan

terarah secara fokus agar pencapaiannya secara efektif dan efisien. Adapun

secara detil rumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Probolinggo berdasarkan

rumusan misi pada halaman berikut :

LKJIP Dinas Pendidikan


Tahun 2020

25

Tabel 2.3

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Probolinggo

Tahun 2018-2023

No Misi Tujuan Sasaran Indikator sasaran

Kondisi Awal

Target Capaian Kondisi Akhir

Perangkat Daerah

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023

1 Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui tatanan kehidupan yang tenteram dan toleran.

Mewujudkan mesyarakat yang tentram melalui ketentraman dan ketertiban umum serta pengembangan sikap toleran

Meningkatnya toleransi antar umat beragama

Indeks toleransi

71,5 72,0 72,25 72,5 72,75 73,0 73,0

Bakesbangpol, Disporaparbud,

Setda Bag Kesra

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

Persentase Penurunan Kasus Ketentraman dan ketertiban umum

1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,05 Bakesbangpol,

Satpol PP

2 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menurunkan angka kemiskinan

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Meningkatnya kualitas pendidikan.

Indeks Pendidikan

0.53 0.54 0.54 0.55 0.55 0.56 0.56 Dispendik,

Disperpusip

Meningkatnya kualitas kesehatan.

Indeks Kesehatan

0.05 0.051 0.051 0.051 0.051 0.052 0.052 Dinkes, RSUD,

DPPKB

Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta pengentasan kemiskinan.

Tertanganinya permasalahan Kesejahteraan Sosial

Persentase Penurunan PMKS

1,8% 2,13% 2,45% 2,82% 2,12% 3,47%` 3,47% Dinsos, DPPKB

Menurunnya angka pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka

4,15 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 2,75 Disnaker

Meningkatkan Kesetaraan gender dalam Masyarakat.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

65,86 66,21 66,59 66,96 67,33 67,70 67,70 DPPKB

Terkendalinya jumlah penduduk

Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 DPPKB

9. Meningkatnya kemandirian desa

Indeks Desa Membangun

0,63 0,65 0,655 0,66 0,665 0,67 0,67 DPMD

Meningkatnya ketahanan pangan

Indeks Ketahanan Pangan

69,15 69,25 69,5 69,75 71 71,25 71,25 DKPP



Tahun 2020

26

No Misi Tujuan Sasaran Indikator sasaran

Kondisi Awal

Target Capaian Kondisi Akhir

Perangkat Daerah

3 Menuwujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah

Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP BKD

Nikai SAKIP 70,12 75,10 80,10 81,00 82,00 83,00 83,00

Setda Bag. Organisasi, Bappeda

Indeks Profesionalitas ASN

75 76 77 78 79 80 80 Badan

Kepegawaian Daerah

11. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Indeks Kepuasan Masyarakat

78 80 80 82 82 84 84

DPM PTSP, Dispenduk Capil, RS,

Kecamatan

Indeks SPBE 1,8 2,5 2,7 3,1 3,4 3,5 3,5 Diskominfo

4 Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan

5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif

12. Meningkatnya PDRB sektor strategis

Persentase laju PDRB sektor strategis

29,93 29,98 30,11 30,71 31,22 31,84 31,84

DKPP, Diskan, Disnakeswan, Disporabud, Diperindag

13. Meningkatnya iklim investasi

Persentase realisasi investasi

88,23 88,97 88,97 89,42 89,87 90,32 90,32 DPMPTSP

6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan

14. Meningkatnya infrastruktur jalan dan irigasi

Indeks jalan berkeselamatan

0,11 0,14 0,17 0,20 0,23 0,26 0,26 Dishub, DPUPR

Persentase luasan sawah teraliri

57

59

61

63

65

66

66 DPUPR, DKPP

15. Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat

Persentase kawasan pemukiman layak

70,00 70.00 71.00 71.50 72.00 72.50 72.50 DPKPP

16. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup, Tata Ruang, Daya Tanggap Bencana

Indeks Kualitas Udara

82 82,5 83 83,5 84 84,5 84,5 DLH

Indeks Kualitas Air

48,5 48,75 49 49,25 49,5 49,75 49,75 DLH

Indeks Kualitas Tutupan Lahan

54,821 54,827 54,834 54,84 54,847 54,853 54,853 DLH

Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang

74,0 74,1 74,2 74,3 74,4 74,5 74,5 DPUPR

Indeks Risiko Bencana

194 194 193 192 191 190 190 BPBD



Tahun 2020

1

27

2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan

Guna mendukung Visi Kabupaten Probolinggo “Terwujudnya

Masyarakat Kabupaten Probolinggo Berakhlak Mulia yang Sejahtera,

Berkeadilan dan Berdaya Saing” pada Misi ke 2 (dua) “Mewujudkan

masyarakat yang berakhlak mulia melalui tatanan kehidupan yang tenteram

dan toleran”, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan

Kabupaten Probolinggo lima tahun ke depan.

a. Tujuan

Meningkatkan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkarakter,

Meluas Dan Merata

b. Sasaran

1) Meningkatnya Aksesibilitas Dan Mutu Layanan Pendidikan

2) Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah

Perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas

Pendididkan Kabupaten Probolinggo beserta indikatornya dapat dilihat pada

Tabel halaman berikut :



Tahun 2020

1

28

Tabel 2.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 – 2023

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN

KONDISI AWAL

TARGET

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas, berkarakter, meluas dan merata

Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan

Rata-rata capaian APS % 66,14 66,74 67,34 67,94 68,54 69,14

Prosentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B

% 28,76 32,86 36,96 41,06 45,16 49,26

Meningkatnya tata kelola perangkat daerah

Nilai Sakip Indeks BB A A A A A



Tahun 2020

1

29

B. Indikator Kinerja Utama

Penetapan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam periode lima

tahunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan

Kabupaten Kabupaten Probolinggo yang spesifik dan terukur. Hasil yang dicapai

merupakan ukuran tingkat keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan. Oleh karena itu,

rumusan sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Indikator Kinerja

Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten

Probolinggo untuk menetapkan rencana kinerja jangka menengah dan tahunan,

menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan

kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi

pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan

Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 – 2023

Halaman berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan

Kabupaten Probolinggo :



Tahun 2020

1

30

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama

Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2020

No Kinerja Utama Indikator Kinera

Utama Formula Penghitungan Satuan Penanggung jawab

1 Meningkatnya

aksesibilitas dan

mutu layanan

pendidikan

Rata-rata

capaian APS

APS =

APS PAUD + APS SD +

APS SMP + APS Kesetaraan

x 100 %

Bidang Pembinaan PAUD

dan PNF, Bidang

Pembinaan SD, Bidang

Pembinaan SMP, Bidang

Pembinaan Ketenagaan

4

Prosentase

satuan

pendidikan yang

terakreditasi

minimal B

% Satuan

Pendidikan

terkreditasi B

Jumlah Satuan Pendidikan

yang terakreditasi minimal B

x 100 %

Bidang Pembinaan PAUD

dan PNF, Bidang

Pembinaan SD, Bidang

Pembinaan SMP, Bidang

Pembinaan Ketenagaan

Jumlah seluruh Satuan

Pendidikan

2 Meningkatnya tata

kelola perangkat

daerah

Nilai Sakip

Nilai Sakip Dinas Pendidikan NILAI Sekretariat



Tahun 2020

1

31

C. Rencana Kinerja Tahunan (Tahun 2020)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penyusunan rencana

kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

Renstra Dinas Pendidikan, dan akan dilaksanakan dalam jangka satu tahun.

Gambaran secara utuh bagaimana Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas

Pendidikan Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Rencana Kinerja Tahunan

Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2020

NO SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET

TAHUN 2020

1 Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan

Rata-rata capaian APS % 67,34


% 36,96

2 Meningkatnya tata kelola perangkat daerah

Nilai Sakip NILAI A

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan.

Pada tabel halaman berikut adalah perjanjian kinerja Kepala Dinas

Pendidikan Kabupaten Probolinggo perubahan tahun 2020:



Tahun 2020

1

32

Tabel 2.7

Indikator Kinerja Perubahan

Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo

Tahun 2020

No Sasaran Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target

1 Meningkatnya

aksesibilitas dan mutu

layanan pendidikan

1. Rata-rata capaian APS

2. Prosentase satuan

pendidikan yang

terakreditasi minimal B

%

%

67,34

36,96

2 Meningkatnya tata

kelola perangkat daerah

Nilai Sakip Indek A

Tabel 2.8

Program Dan Kegiatan Perubahan Tahun 2020

No Program Anggaran Perubahan

Anggaran

Sumber

Dana

1

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

46.609.600.000,00 49.359.788.678,00 DAU

2

Program Pembinaan

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan (PTK)

1.600.000.000,00

600.844.300,00 DAU

3

Program Bantuan

Operasional Sekolah

(BOS)

74.456.000.000,00

96.202.481.116,15 DAK

4

Program Peningkatan

Akses Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD)

2.718.652.000,00

992.075.000,00

DAU &

DAK

5

Program Peningkatan

Akses Pendidikan Non

Formal (PNF)

2.986.124.000,00

2.338.803.000,00 DAU



Tahun 2020

1

33

No Program Anggaran Perubahan

Anggaran

Sumber

Dana

6

Program Peningkatan

Akses Pendidikan

Sekolah Dasar (SD)

23.553.100.000,00

16.318.252.800,00

DAU &

DAK

7

Program Peningkatan

Akses Pendidikan

Sekolah Menengah

Pertama (SMP)

16.608.753.000,00

11.599.653.000,00

DAU &

DAK

8

Program Peningkatan

Mutu Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD)

215.000.000,00

256.809.000,00 DAU

9

Program Peningkatan

Mutu Pendidikan Non

Formal (PNF)

190.000.000,00

51.059.100,00 DAU

10

Program Peningkatan

Mutu Pendidikan

Sekolah Dasar (SD)

1.430.000.000,00

643.094.500,00 DAU

11

Program Peningkatan

Mutu Pendidikan

Sekolah Menengah

Pertama (SMP)

1.575.000.000,00

725.747.000,00 DAU

Jumlah 171.942.229.000,00 179.088.607.494,15



Tahun 2020

1

34

Tabel 2.9 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Review

Tabel 2.10

Perbandingan Perjanjian Kinerja Sebelum dan Setelah Reviw

Sebelum Sesudah

Tujuan Sasaran Indikator Target Tujuan Sasaran Indikator Target

Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas, berkarakter, meluas dan merata


Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pendidikan

Indeks A (86)



Rata-rata capaian APS

67,34%


36,96%


Nilai Sakip Nilai A Meningkatnya tata kelola perangkat daerah

Nilai Sakip Nilai A

Sebelum review Sesudah review

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan Sasaran Indikator


Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pendidikan

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pendidikan






Nilai Sakip Meningkatnya tata kelola perangkat daerah

Nilai Sakip



Tahun 2020

1

35

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Perangkat Daerah

berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini digunakan

sebagai wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan ataupun kegagalan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan.

1. Metode Pengukuran Kinerja dan Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan melihat indikator kinerja sasaran

yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Dinas

Pendidikan 2018 - 2023 maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Adapun cara melakukan pengukuran kinerja adalah dengan

membandingkan rencana dan realisasi, dengan pertimbangan:

a. Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi,

menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Atau semakin rendah

realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Rumus yang

dipergunakan adalah:

% capaian kinerja = Realisasi kinerja x 100 % Target kinerja

b. Adapun kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi

menggambarkan pencapaian yang semakin buruk. Contoh indikator kinerja:

menurunnya konflik suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) Rumus

yang dipakai yaitu:

% capaian indikator = 2 x Target - Realisasi x 100 % kinerja Target kinerja

Selanjutnya hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk

masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat

sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran dan

predikat kinerja pada halaman berikut:



Tahun 2020

1

36

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Target dan Predikat Kinerja

% Capaian Kinerja

Predikat Kinerja

> 95% s/d 100% Sangat Berhasil

> 80 s/d 95% Berhasil

> 50s/d 80% Cukup

< 50 Tidak Berhasil

2. Capaian Kinerja Organisasi

a. Sasaran 1 : Meningkatnya Aksesibilitas Dan Mutu Layanan Pendidikan

Untuk mencapai sasaran 1 tersebut diukur dengan dengan dua indikator,

yaitu :

1) Rata-rata Capaian APS

APS (Angka Partisipasi Sekolah) adalah sebagai salah satu

indikator keberhasilan pembangunan layanan pendidikan di Kabupaten

Probolinggo. Semakin tinggi nilai APS, maka daerah tersebut dianggap

berhasil menyelenggarakan layanan akses pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga

pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator

dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas

pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah di suatu

wilayah/daerah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin

besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan

sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk

mengenyam pendidikan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah

kabupaten/kota keterkaitan dengan APS adalah APS PAUD, APS SD,

APS SMP dan APS Kesetaraan

Adapun target dan capaian tahun 2020 dapat dijelaskan pada

tabel sebagai berikut :



Tahun 2020

1

37

Tabel 3.2 Target, realisasi dan capaian APS

INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI %CAPAIAN


% 67,34 69,78 103,6

Pada tabel 3.2 tersebut menunjukkan bahwa Indikator Kinerja

rata rata capaian APS tahun 2020 menunjukkan capaian 103,6%.

Penunjang Keberhasilan :

Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan

yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras

seluruh stakeholder dalam mendukung capaian indikator tersebut.

Penunjang keberhasilan untuk sasaran ini adalah Pembelajaran kelas

rangkap (multigrade), Ojek Anak Sekolah, Perahu Guru, Bantuan

Peralatan sekolah bagi siswa miskin, BOSDA, BOS untuk semua siswa,

peningkatan pelayanan siswa bermasalah, (ABK) melalui program

sekolah inklusi.

Sedangkan untuk membandingkan dengan tahun sebelumnya

yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik

berikut :

Tabel 3.1 Capaian APS tahun 2018, 2019 dan 2020



Tahun 2020

1

38

2) Prosentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal B

Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (asesmen)

sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi

diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentuksn kelayakan dan

kinerja sekolah. Akreditasi sekolah mencakup penilaian terhadap

sembilan komponen sekolah, yaitui (a) kurikulum dan proses belajar

mengajar; (b) administrasi dan manajemen sekolah; (c) organisasi dan

kelembagaan sekolah; (d) sarana prasarana (e) ketenagaan; (f)

pembiayaan; (g) peserta didik; (h) peranserta masyarakat; dan (1)

lingkungan dan kultur sekolah. Masing-masing kompoenen dijabarkan

ke dalam beberapa aspek. Dari masing-aspek dijabarkan lagi kedalam

indikator. Berdasarkan indikator dibuat item-item yang tersusun dalam

Instrumen Evaluasi Diri dan Instrumen Visitasi.

Adapun target dan pencapaiannya dapat dijelaskan sebagai

berikut :

Tabel 3.3 Target, realisasi dan capaian

Prosentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal B Tahun 2020

INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI %CAPAIAN


% 36,96 41,13 111,28

Pada tabel 3.3 tersebut menunjukkan bahwa Indikator Kinerja

Prosentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal B tahun 2020

menunjukkan capaian 111,28%.

Penunjang Keberhasilan :

Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan

yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras

seluruh stakeholder dalam mendukung capaian indikator tersebut.

Sedangkan untuk membandingkan dengan tahun sebelumnya

yaitu tahun 2018 dapat dilihat pada grafik berikut :



Tahun 2020

1

39

Tabel 3.2 Capaian Prosentase Satuan Pendidikan

yang terakreditasi minimal B

b. Sasaran 2 : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah

Untuk mencapai sasaran 2 tersebut diukur dengan dengan satu indikator

yaitu Nilai Sakip.

Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana instansi Dinas

Pendidikan mengimplementasikan SAKIP-nya, serta sekaligus untuk

mendorong adanya peningkatan kinerja, maka perlu dilakukan suatu

evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan secara konsisten

meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja

(hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD Kabupaten

Probolinggo.

Adapun target dan pencapaiannya Nilai Sakip tahun 2020 dapat

dijelaskan pada halaman berikut :



Tahun 2020

1

40

Tabel 3.4

Capaian Nilai Sakip

Indikator Satuan Target Realisasi

Nilai sakip Nilai A -

Pada tabel 3.3 tersebut menunjukkan bahwa Indikator Kinerja Nilai Sakip tahun 2020 masih menunggu Laporan hasil evaluasi dari Inspektorat.

3. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Adapun target dan capaian program dan kegiatan tahun 2020 dapat

dijelaskan pada tabel halaman sebagai berikut :



Tahun 2020

1

41

Program kegiatan Indikator Keuangan Kinerja

Target Realisasi % Target Satuan Realisasi

kinerja %

Program Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Peningkatan APK PAUD 992.075.000

973.801.000

98,16 44,5 % 76,09 170,99

Pembangunan, Rehabili-tasi dan Pengadaan Sa-rana prasarana PAUD (DAK)

Prosentase Rata-rata nilai Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan PAUD(SNP)

518.652.000

513.057.000

98,92

68 % 69,00 101,47

Pembangunan, Renovasi dan Pengadaan Sarana Prasarana PAUD

Prosentase Rata-rata nilai Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan PAUD (SNP)

473.423.000

460.744.000

97,32

68 % 69,00 101,47

Program Peningkatan Akses Pendidikan Non Formal (PNF)

Penurunan Prosentase ATS (%)

2.338.803.000

2.178.452.155

93,14

2 % 2,63 131,50

Pendidikan Keaksaraan Jumlah Warga Belajar 5.752.500

1.170.000

20,34 400 Orang - -

Pendidikan Kesetaraan Angka Partisipasi Pen-didikan Kesetaraan

419.513.300

350.342.800

83,51 0,5 % 5,23 1.046,00

Pembangunan, Reno-vasii dan Pengadaan Sarana prasarana PNF

Prosentase rata-rata nilai Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan PNF (SNP)

1.864.224.000

1.794.980.355

96,29

52 % 51,50 99,04



Tahun 2020

1

42

Peningkatan Kecakapan Hidup

Prosentase peningkatan jumlah peserta pelatihan berwirausaha

49.313.200

31.959.000

64,81

5 % 4,00 80,00

Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Dasar (SD)

Peningkatan APM SD 16.318.252.800

16.213.254.100

99,36 95,5 % 97,48 102,07

Pembangunan, Rehabili-tasi dan Pengadaan Sa-rana prasarana SD (DAK)

Rata-rata nilai Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SD (SNP)

13.703.100.000

13.632.024.400

99,48

4,66 Nilai 4,33 92,92

Pembangunan, Renovasi dan pengadaan Sarana Prasarana SD

Rata-rata nilai Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SD (SNP)

2.615.152.800

2.581.229.700

98,70

4,66 Nilai 4,33 92,92

Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Per-tama (SMP)

Peningkatan APM SMP 11.599.653.000

11.474.153.892

98,92

91 % 89,69 98,56

Pembangunan, Rehabili-tasi dan Pengadaan Sa-rana prasarana SMP (DAK)

Rata-rata nilai Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP (SNP)

8.858.753.000

8.793.302.560

99,26

4,69 Nilai 4,62 98,51

Pembangunan, Renovasi dan Pengadaan Sarana Prasarana SMP

Rata-rata nilai Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP (SNP)

2.740.900.000

2.678.047.364

97,71 4,69 Nilai 4,62 98,51

Program Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Peningkatan Prosentase Jumlah PAUD Tera-kreditasi Minimal B

256.809.000

209.048.950

81,40 5 % 20,06 401,20



Tahun 2020

1

43

Peningkatan kelem-bagaan PAUD

Prosentase Rata-rata nilai Standar Pengel-olaan PAUD(SNP)

213.600.000

168.902.700

79,07 82 % 52,00 63,41

Prosentase Rata-rata nilai Standar Pem-biayaan PAUD (SNP)

- 67 % 86,00 128,36

Pengembangan kuriku-lum dan Penilaian PAUD

Prosentase rata-rata nilai Standar Isi PAUD (SNP)

35.962.000

35.706.250

99,29 75 % 62,00 82,67

Prosentase Rata-rata nilai Standar Proses PAUD (SNP)

-

86 % 80,00 93,02

Prosentase Rata-rata nilai Standar Penilaian PAUD (SNP)

-

78 % 77,00 98,72

Pembinaan Peserta didik dan Pembangunan Karakter PAUD

Prosentase Rata-rata nilai Standar Kompe-tensi Lulusan PAUD (SNP)

7.247.000

4.440.000

61,27

62 % 84,00 135,48

Program Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal (PNF)

Peningkatan Prosentase Jumlah PNF Tera-kreditasi Minimal B

51.059.100

33.870.500

66,34 14 % 14,29 102,07

Pengembangan kuriku-lum, dan Penilaian PNF

Prosentase Rata-rata nilai Standar Isi PNF(SNP)

14.501.000

10.431.000

71,93

73 % 88,50 121,23

Prosentase rata-rata nilai Standar Proses PNF (SNP)

- 72,5 % 87,00 120,00

Prosentase rata-rata nilai Standar Penilaian PNF (SNP)

- 68 % 82,50 121,32



Tahun 2020

1

44

Peningkatan Kelem-bagaan PNF

Prosentase rata-rata nilai Standar Pengel-olaan PNF(SNP)

17.875.000

10.479.500

58,63 64,5 % 53,00 82,17

Prosentase rata-rata nilai Standar Pem-biayaan PNF (SNP)

- 54 % 82,50 152,78

Pembinaan Peserta didik dan Pembangunan Karakter PNF

Prosentase rata-rata nilai Standar Kompe-tensi Lulusan PNF (SNP)

18.683.100

12.960.000

69,37

93 % 95,00 102,15

Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar (SD)

Peningkatan Prosentase Jumlah SD Terakreditasi Minimal B

643.094.500

556.975.400

86,61 72 % 74,12 102,94

Pengembangan Kuriku-lum dan Penilaian SD

Rata-rata nilai Standar Isi Pendidikan SD (SNP)

493.883.700

413.138.300

83,65 6,27 Nilai 5,71 91,07

Rata-rata nilai Standar Proses Pendidikan SD (SNP)

- 6,95 Nilai 5,34 76,83

Rata-rata nilai Standar Penilaian Pendidikan SD (SNP)

-

6,56 Nilai 6,22 94,82

Pembinaan Kelem-bagaan Sekolah Dasar

Rata-rata nilai Standar Pengelolaan Pendidikan SD (SNP)

58.140.000

58.140.000

100,00

6,24 Nilai 5,76 92,31

Rata-rata nilai Standar Pembiayaan Pendidikan SD (SNP)

-

6,26 Nilai 5,57 88,98



Tahun 2020

1

45

Pembinaan Peserta didik dan Pembangunan Karakter SD

Rata-rata nilai Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan SD (SNP)

91.070.800

85.697.100

94,10

6,49 Nilai 5,89 90,76

Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Peningkatan Prosentase Jumlah SMP Tera-kreditasi Minimal B

725.747.000

679.979.200

93,69

50 % 55,76 111,52

Pengembangan Kuriku-lum dan Penilaian SMP

Rata-rata nilai Standar Isi Pendidikan SMP (SNP)

424.459.000

379.014.200

89,29 6,26 Nilai 5,24 83,71

Rata-rata nilai Standar Proses Pendidikan SMP (SNP)

-

6,81 Nilai 4,56 66,96

Rata-rata nilai Standar Penilaian Pendidikan SMP (SNP)

-

6,3 Nilai 5,71 90,63

Pembinaan Kelem-bagaan SMP

Rata-rata nilai Standar Pengelolaan Pendidikan SMP (SNP)

190.000.000

190.000.000

100,00 6,07 Nilai 5,48 90,28

Rata-rata nilai Standar Pembiayaan Pendidikan SMP(SNP)

- 6,09 Nilai 5,30 87,03

Pembinaan Peserta Didik dan Pembinaan karakter SMP

Rata-rata nilai Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan SMP (SNP)

111.288.000

110.965.000

99,71

7 Nilai 5,47 78,14

Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)

Peningkatan Nilai UKG 600.844.300

520.448.050

86,62 65 % 44,05 67,77



Tahun 2020

1

46

Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD

Prosentase rata-rata nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidi-kan PAUD (SNP)

100.008.000

85.567.200

85,56

46 % 62,00 134,78

Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SD

Rata-rata nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD (SNP)

344.938.800

281.858.800

81,71 4,42 Nilai 5,79 131,00

Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SMP

Rata-rata nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP (SNP)

155.897.500

153.022.050

98,16

3,71 Nilai 5,53 149,06

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layananan Pendidikan

96.202.481.116

95.364.895.413

99,13 A Indeks B

Bantuan Operasional Sekolah

Prosentase Tata Kelola keuangan dan Pelaporan BOS pada Satuan Pendidikan

96.202.481.116

95.364.895.413

99,13

100 % 100,00 100,00

Program Pelayanan Ad-ministrasi Perkantoran

Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

49.359.788.678

48.689.236.956

98,64 80 Nilai 80* 0

Pelayanan Administrasi Umum

Prosentase pemenuhan layanan administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

2.175.519.960

1.967.726.363

90,45

100 % 100,00 100,00

Pelayanan manajemen kepegawaian

Prosentase Pemenuhan Layanan manajemen kepegawaian

45.993.305.218

45.671.513.133

99,30 100 % 100,00 100,00

Penatausahaan dan pelaporan keuangan

Prosentase Pena-tausahaan dan pelaporan keuangan yang berkualitas dan te-pat waktu

25.000.000

24.040.000

96,16

100 % 100,00 100,00



Tahun 2020

1

47

Pembangunan, Rehabili-tasi sedang/berat dan pemeliharaan ru-tin/berkala sarana prasa-rana aparatur

Prosentase Ter-penuhinya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

199.315.800

177.898.105

89,25

100 % 100,00 100,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program

Prosentase ter-penuhinya Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pro-gram yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

569.364.700

556.228.387

97,69

100 % 100,00 100,00

Bantuan Operasional MADIN

Prosentase Penyaluran Bosda Madin dengan baik dan tepat sasaran

132.475.000

80.278.000

60,60 100 % 100,00 100,00

Penunjang Program Pemerintah

Prosentase Program Bantuan Pemerintah yang tepat sasaran

264.808.000

242.779.250

91,68 100 % 100,00 100,00



Tahun 2020

1

48

4. Inovasi

a. Pembelajaran Kelas Rangkap (Multigrade)

Inovasi pengembangan kelas

layanan khusus yang dapat

meningkatkan kualitas pendidikan

dan memaksimalkan potensi

setempat, baik potensi guru, siswa,

maupun sarana prasarana. Kelas

rangkap dan mengatasi

kekurangan guru.

b. Ojek Anak Sekolah (OASe)

Inovasi layanan program penunjang

pendidikan bagi siswa – siswi SD dan

SMP yang berada di daerah terpencil.

Program ojek siswa ini

memberdayakan 400 tukang ojek siswa

yang tersebar di 12 wilayah

Kecamatan yakni, di Tiris, Krucil,

Sukapura, Lumbang, Sumber,

Kuripan, Pakuniran, Kotaanyar,

Tongas, Tegalsiwalan, Banyuanyar

dan Wonomerto

c. Perahu guru



Tahun 2020

1

49

Bantuan untuk tenaga pengajar

yang setiap harinya mengajar di

pulau terluar Kabupaten

Probolinggo. Subsidi diberikan

dengan menyiapkan sebuah

kapal penyebrangan gratis

pulang pergi bagi para guru yang

akan menyebrang ke Pulau Gili

Ketapang.

d. Bantuan peralatan sekolah untuk siswa miskin

Berupa peralatan sekolah bagi siswa miskin ini dapat membantu keluarga

kurang mampu/miskin untuk melanjutkan sekolah anak-anaknya sampai

dengan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan mengurangi angka putus

sekolah

e. Gunting Emas (Guru PAUD Peduli Stunting Bersama Masyarakat)

Kompetensi dalam memahami dasar

pendidikan anak usia dini, terampil

dalam melaksanakan pelatihan, dan

memiliki sikap dan perilaku sesuai

kebutuhan psikologi anak dan

ditambah lagi dengan kompetensi

pemahaman pentinganya para guru

PAUD tentang stunting. Guru PAUD

sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan para orang tua

peserta didik anak usia 0-6 tahun khususnya tentang stimulasi pemahaman

dan aksi pada layanan gizi sensitive. Dan desa makin responsif terhadap

kebutuhan warganya terutama para catin, baduta, bumil dan optimalisasi

peran kader dalam posyandu

B. Analisa Realisasi Anggaran



Tahun 2020

1

50

Guna mendukung misi Bupati Probolinggo 2018-2023. Untuk mencapai

sasaran tersebut, dibutuhkan program dan kegiatan

Adapun Rencana program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten

Probolinggo didasarkan pada beberapa program di tahun 2020.

Untuk mencapai sasaran 1, yaitu Meningkatnya Aksesibilitas Dan Mutu

Layanan Pendidikan diperlukan 6 program yang mendukung, yaitu

1. Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)

Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program ini adalah

sejumlah Rp. 600.844.300,00. Dalam pelaksanaannya, anggaran yang

terealisasikan adalah sejumlah Rp. 520.448.050,00 atau sejumlah 86,62 %.

Dengan demikian, meski ada efisiensi anggaran namun capaian kinerja bisa

mencapai lebih dari 100%.

2. Program Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)






3. Program Peningkatan Akses Pendidikan Non Formal (PNF)


sejumlah Rp. 2.338.803.000,00. Dalam pelaksanaannya, anggaran yang

terealisasikan adalah sejumlah Rp. 2.178.452.155,00 atau sejumlah 93,14%.



4. Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Dasar (SD)



terealisasikan adalah sejumlah Rp. 16.213.254.100,00 atau sejumlah 99,36 %.



5. Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)





Tahun 2020

1

51

terealisasikan adalah sejumlah Rp. 11.245.158.540,00 atau sejumlah 98,92 %.



6. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)




7. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal (PNF)




8. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar (SD)




9. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)




10. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)






Tahun 2020

1

52

Tabel 3.5 Capaian Analisa realisasi Anggaran

Uraian

Anggaran

Indikator Kinerja

Ket-

erangan Rencana

Realisasi

Realisasi

Prosen-

tase

Target Real-

isasi

Prosen-

tase Tar-

get

Program Pembinaan

Pendidik dan tenaga

Kependidikan (PTK

600.844.300,00 520.448.050,00 86,62% 65,00% 44,05% 67,77% Cukup

Program Pening-

katan Akses Pendidi-

kan Anak Usia Dini

(PAUD)

992.075.000,00 973.801.000,00 98,18% 44,50% 76,09% 170,99% Diatas

target

dan

Efisien

Program Pening-


kan Non Formal

2.338.803.000,00 2.178.452.155,00 93,14% 2,00% 2,63% 131,50% Diatas

target

dan

Efisien

Program Pening-


kan Sekolah Dasar

16.318.252.800,00 16.213.254.100,00 99,36% 95,20% 97,48% 102,39% Diatas

target

dan

Efisien

Program Pening-


kan Sekolah Menen-

gah Pertama

11.368.153.000,00 11.254.158.540,00 98,92% 91,00% 89,69% 98,56% Sangat

Berhasil

dan

Efisien

Program Pening-

katan Mutu Pendidi-

kan Anak Usia Dini

(PAUD)

256.809.000,00 209.048.950,00 81,40% 5,00% 20,06% 401,20% Diatas

target

dan

Efisien

Program Pening-

katan Mutu Pendidi-

kan Non Formal

51.059.100,00 33.870.500,00 66,34% 14,00% 14,29% 102,07% Diatas

target

dan

Efisien

Program Pening-

katan Mutu Pendidi-

kan Sekolah Dasar

643.094.500,00 556.975.400,00 86,61% 72,00% 74,12% 102,94% Diatas

target

dan

Efisien

Program Pening-

katan Mutu Pendidi-

kan Sekolah Menen-

gah Pertama

725.747.000,00 679.979.200,00 93,69% 50,00% 55,76% 111,52% Diatas

target

dan

Efisien

Program Bantuan

Operasional Sekolah

96.202.481.116,15 95.364.895.413,42 99,13% Nilai 86 Nilai 86 100% Sangat

Berhasil

Untuk mencapai sasaran 2, yaitu Meningkatnya Tata Kelola Perangkat

Daerah diperlukan 4 program yang mendukung, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


sejumlah Rp. 49.359.788.678. Dalam pelaksanaannya, anggaran yang


Dengan demikian, meski ada efisiensi anggaran, namun capaian kinerja bisa




Tahun 2020

1

53

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, reslisasi anggaran tahun 2020

sebesar Rp. 176,954,146,164.42 dari total anggaran Rp. 178,857,107,494.15 atau

sejumlah 98.94 %. Meskipun anggaran tidak terealisasi 100% namun capaian

kinerja untuk sasaran lebih dari 100%, sehingga bisa diperoleh kesimpulan bahwa

ada efisiensi anggaran.

Adapun capaian kinerja Program dan Kegiatan dalam mendukung sasaran

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6 capaian kinerja Program dan kegiatan

N

O Kebijakan

Uraian Program/

egiatan

Indikator

Program/

Kegiatan

Kondisi

Awal Target

Realisa

si

2019 2020

1. Meningkatka

n Layanan

Pendidikan

Yang

Berkualitas,

Berkarakter,

Meluas Dan

Merata

1. Memaksimalkan

daya serap

satuan pendidikan

dengan mening-

katkan saranan

prasarana pen-

didikan dengan

kondisi baik

2. Menigkatkan Ket-

erjangkauan

akses layanan

pendidikan me-

laluli bantuan

transportasi untuk

3. daerah sulit

Program Pening-

katan Akses Pen-

didikan Anak Usia

Dini (PAUD)

Peningkatan

APK PAUD

41,45 44,50% 76,09%

Pembangunan, Re-

habilitasi dan Penga-

daan Sarana Prasa-

rana PAUD

Jumlah ruang

kelas dan toi-

let yang dire-

hab

8 ruang 8 ruang

Jumlah Pen-

gadaan APE

dan Buku

8 paket 8 paket

Pembangunan, Ren-

ovasi dan Penga-

daan Sarana Prasa-

rana PAUD

Jumlah ge-

dung kantor

yang renovasi

1 unit 1 unit

Jumlah alat

tulis siswa

yang diada-

kan

14.400

Exem-

plar

buku

dan

2.400

Pack

pensil

warna

14.400

Exem-

plar

buku

dan

2.400

Pack

pensil

warna

Program Pening-

katan Akses Pen-

didikan Non Formal

(PNF)

Penurunan

Prosentase

ATS (%)

2 2% 2,63%

Pendidikan

Keaksaraan

Jumlah tutor

dan pengel-

ola pendidi-

kan

kesetaraan

yang

mendapat

honorarium

128 org 128 org

Pendidikan

Kesetaraan

Jumlah

Pelaksanaan

US dan UN

Pendidikan

Kesetaraan

3 kali 3 kali

Pembangunan, Ren-

ovasi dan Penga-

daan Sarana Prasa-

rana PNF

Jumlah Sa-

rana Prasa-

rana PNF

(TIK) yang

214 unit 214 unit



Tahun 2020

1

54

diadakan

Peningkatan Kecaka-

pan Hidup

Jumlah Pe-

serta Pelati-

han kecaka-

pan hidup

20

Warga

Belajar

20

Warga

Belajar

Program Pening-

katan Akses Pen-

didikan Sekolah Da-

sar (SD)

Peningkatan

APM SD

93,06 95,50% 97,48%

Pembangunan, Re-


daan Sarana Prasa-

rana SD

Jumlah

Bangunan

sekolah yang

direhab

89 unit 89 unit

Jumlah Ru-

ang kelas

yang direhab

9 unit 9 unit

Jumlah sa-

rana (buku

per-

pustakaan,

seni budaya

dan olahraga)

yang diada-

kan

70 paket 70 paket

-Pembangunan, Ren-

ovasi dan Penga-

daan Sarana Prasa-

rana SD

Jumlah Ge-

dung/bangun

an sekolah

yang direhab

dan dibangun

9 unit 9 unit

Jumlah sa-

rana dan

prasarana

seni budaya

yang diada-

kan

27 unit 27 unit

Program Pening-

katan Akses Pen-

didikan Sekolah

Menengah Pertama

(SMP)

Peningkatan

APM SMP

88,57 91,00% 89,69%

Pembangunan, Re-


daan Sarana Prasa-

rana SMP

Jumlah Ru-

ang yang

direhab

38 unit 38 unit

Jumlah ruang

kelas yang

dibangun

5 unit 5 unit

Jumlah sa-

rana yang di-

adakan

31 unit 31 unit

Pembangunan, Ren-

ovasi dan Penga-

daan Sarana Prasa-

rana SMP

Jumlah sa-

rana dan

prasarana

yang di rehab

dan dibangun

9 paket 9 paket

Program Bantuan

Operasional

Sekolah (BOS)

Indek

Kepuasan

Masyarakat

Terhadap

Layanan

Pendidikan

84, (B) 86 (A) 86 (B)

Program Bantuan

Operasional Sekolah

(BOS)

Jumlah Lem-

baga Pen-

erima Dana

BOS

824 lem-

baga

824 lem-

baga

1. Meningkatkan Program Peningkatan 3,31% 5,00% 20,06%



Tahun 2020

1

55

Karakter peserta

didik

2. Meningkatkan

penerapan kuriku-

lum dan inovasi

pembelajaran

3. Meningkatkan

penerapan kuriku-

lum dan inovasi

pembelajaran

4. Memaksimalkan

penerapan admin-

istrasi, mana-

jemen, organisasi

dan kelembagaan

pada satuan pen-

didikan

5. Meningkatkan

peran komite

sekolah

Peningkatan Mutu

Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD)

Prosentase

jumlah

PAUD tera-

kreditasi

minimal B

Peningkatan kelem-

bagaan PAUD

Jumlah pe-

serta Sosial-

isasi dan ra-

kor

406 org 406 org

Peningkatan kelem-

bagaan PAUD

Jumlah pe-

serta Rakor

dan Work-

shop

324 org 324 org

Pengembangan ku-

rikulum dan penilaian

PAUD

Jumlah pe-

serta Rakor

dan Work-

shop

240org 240org

Pembinaan peserta

didik dan pem-

bangunan karakter

PAUD

Jumlah pe-

serta

Pelaksanaan

HAN

75org 75org

Program Pening-

katan Mutu Pendidi-

kan Non Formal

(PNF)

Peningkatan

Prosentase

Jumlah PNF

Terakreditasi

minimal B

10,64 14,00% 14,29%

Pengembangan ku-


PNF

Jumlah pe-

serta Bimtek

dan rapat

100 tu-

tor, 30

pkbm

100

tutor, 30

pkbm

Peningkatan Kelem-

bagaan PNF

Jumlah

pelaksanaan

Rakor dan

sosialisasi

4paket 4paket

Pembinaan peserta

didik dan pem-

bangunan karakter

PNF

Jumlah

Kegiatan Uji

kompetensi

1 paket 1 paket

Program Pening-

katan Mutu Pendidi-

kan Sekolah Dasar

(SD)

Peningkatan

Prosentase

Jumlah SD

Terakreditasi

minimal B

67,5 72,00% 74,12%

Pengembangan ku-


SD

Jumlah

pelaksanaan

USBN

1 paket 1 paket

Pembinaan Kelem-

bagaan Sekolah Da-

sar

Jumlah Pe-

serta Sosial-

isasi dan

bimtek

168 lem-

baga

168 lem-

baga

Pembinaan Peserta

didik dan pem-

bangunan karakter

SD

Jumlah pe-

serta

kegiatan

pem-

bangunan

karakter SD

96

Orang

96

Orang

Program Pening-

katan Mutu Pendidi-

kan Sekolah Menen-

gah Pertama (SMP)

Peningkatan

Prosentase

Jumlah SMP

Terakreditasi

minimal B

46,3 50,00% 55,76%

Pengembangan Ku-

rikulum dan Penilaian

SMP

Jumlah

Pelaksanaan

US/UN SMP

Jumlah

1 paket

4

1 paket

4



Tahun 2020

1

56

pelaksanaan

workshop

peningkatan

pengem-

bangan ku-

rikulum SMP

kegiatan kegiatan

Pembinaan Kelem-

bagaan SMP

Jumlah ban-

tuan pelaksa-

naan bantuan

transport guru

dan siswa

SMP

3 bulan 3 bulan

Pembinaan Peserta

didik dan pembinaan

karakter SMP

Jumlah Pe-

serta Pembi-

nanaan

Karakter SMP

700

Orang

700

Orang

Meningkatnya Kom-

petensi Pendidik

dan Tenaga Kepen-

didikan

Program Pem-

binaan Pendidik

dan Tenaga Kepen-

didikan (PTK)

Peningkatan

Nilai UKG

58,31 65,00% 44,05%

Peningkatan kompe-

tensi pendidik dan

tenaga kependidikan

PAUD

Jumlah pe-

serta

kegiatan pen-

ingkatan

Kompetensi

PTK

120

orang

120

orang

Jumlah

kegiatan

Diklat dan

seleksi ad-

ministrasi dan

substansi

calon

pengawas

2 paket 2 paket

Peningkatan kompe-

tensi pendidik dan

tenaga kependidikan

SD

Jumlah

kegiatan

Diklat dan

Seleksi ad-

ministrasi dan

substansi

calon

pengawas

dan kepala

sekolah

2 paket 2 paket

Jumlah

kegiatan

Penilaian

angka kredit

2 kali 2 kali

Jumlah pe-

serta

kegiatan

pembinaan

Penerima

BOSDA SD

Swasta

90 orang 90 orang

Peningkatan kompe-

tensi pendidik dan

tenaga kependidikan

SMP

Jumlah

Pelaksanaan

Kegiatan

Pembinaan

PTK SMP

5 kali 5 kali

Jumlah

Pelaksanaan

Kegiatan

Pelatihan dan

Workshop

4 kali 4 kali



Tahun 2020

1

57

PTK SMP

Jumlah pe-

serta

kegiatan

pembinaan

Penerima

BOSDA SMP

Swasta

150

orang

150

orang

Meningkatnya tata

kelola Perangkat

Daerah yang Akunt-

abel

Program Pelayanan

Administrasi Per-

kantoran

Nilai Eval-

uasi SAKIP

Perangkat

daerah

70 80 88

Pelayanan Admin-

istrasi Umum

Jumlah

Penyediaan

ATK dll

12bulan 12bulan

Jumlah

Penyediaan

BBM

12 bulan 12 bulan

Jumlah Alat

Kantor (TIK)

yang di di-

adakan

11 unit 11 unit

Pelayanan Mana-

jemen Kepegawaian

Jumlah Pen-

erima Hono-

rariuam GTT

dan PTT

3.653

org

3.653

org

Jumlah Pem-

bayaran

JAMKES dan

JKN

12 bulan 12 bulan

Penatausahaan dan

Pelaporan Keuangan

Jumlah

dokumen

Keuangan

yang tersedia

14 dok 14 dok

Penyusunan

perencanaan dan

Pelaporan Program

Jumlah doku-

men

Perencanaan

yang tersedia

9 dok 9 dok

Pembangunan, Re-

habilitasi Sedang/Be-

rat dan Pemeliharaan

rutin/berkala sarana

prasarana aparatur

Jumlah terse-

dianya Biaya

Pemeliharaan

gedung, ser-

vice dll

12bulan 12bulan

Bantuan Operasional

MADIN

Jumlah

Kegiatan

Rapat dan

Bimtek

5 paket 5 paket

Penunjang program

pemerintah

Jumlah

Pelaksanaan

Rakor, sosial-

isasi dan

Evaluasi

5paket 5 paket



Tahun 2020

1

58

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 3.7

Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan

No. PROGRAM/KEGIA

TAN

Alokasi Biaya Output/Keluaran

Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) % Sumber

Dana Uraian Target Realisasi %

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1 Pelayanan Administrasi Umum

2.175.519.960 1.967.726.363 90,45 DAU Jasa administrasi umum

Penyediaan Alat Tu-lis Kantor, Penye-diaan alat listrik dan elektronik, Penye-diaan BBM Ken-daraan Dinas 12 bu-lan, Pembayaran telepon, listrik, air, Internet 12 bulan, Tersedianya surat kabar 12 bulan, Pa-jak Kendaraan Di-nas roda empat dan roda dua 34 unit, Belanja Cetak dan Penggandaan 12 bulan, Belaja Mamin Rapat, Tamu dan Kegiatan 5 paket, Belanja Perjalanan Dinas 12 paket, Bel-anja kursus singkat/ Pelatihan 2paket, Belanja Pemeli-haraan Kendaraan Dinas dan Belanja penggantian suku cadang 1tahun, Bel-anja Pemeliharaan Gedung dan bangunan Penam-bahan daya SKB baru dan Dinas Pendidikan 1paket, Belanja Honorarium instruktur senam, honorarium hata-man alquran 12bu-lan, Belanja Jasa/upah/ongkos tenaga harian (CS) 12bulan, Belanja jasa Dekorasi/Doku-mentasi dan Pub-likasi 12bulan, Bel-anja Pemeliharaan Gedung dan bangunan Penam-bahan daya SKB baru dan Dinas Pendidikan 1paket, Belanja Modal Peralatan dan me-sin-Pengadaan alat kantor lainnya-Pen-gadaan Komputer 11 unit, Pameran Hasil Inovasi Perangkat Daerah

Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan alat listrik dan elektronik, Penyediaan BBM Kendaraan Dinas 12 bulan, Pembayaran telepon, listrik, air, Internet 12 bulan, Tersedianya surat kabar 12 bulan, Pajak Kendaraan Dinas roda empat dan roda dua 34 unit, Belanja Cetak dan Penggandaan 12 bulan, Belaja Mamin Rapat, Tamu dan Kegiatan 5 paket, Belanja Perjalanan Dinas 12 paket, Belanja kursus singkat/ Pelatihan 2paket, Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Belanja penggantian suku cadang 1tahun, Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan Penambahan daya SKB baru dan Dinas Pendidikan 1paket, Belanja Honorarium instruktur senam, honorarium hataman alquran 12bulan, Belanja Jasa/upah/ongkos tenaga harian (CS) 12bulan, Belanja jasa Dekorasi/Dokumentasi dan Publikasi 12bulan, Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan

100



Tahun 2020

1

59

1unit Penambahan daya SKB baru dan Dinas Pendidikan 1paket, Belanja Modal Peralatan dan mesin-Pengadaan alat kantor lainnya-Pengadaan Komputer 11 unit, Pameran Hasil Inovasi Perangkat Daerah 1unit

1.2 Pelayanan Manajemen Kepegawaian

45.993.305.218 45.672.338.100 99,30 DAU

Jasa Pela-yanan Mana-jemen Kepega-waian

Honorarium 2404 orang GTT SK Bupati 12 bulan, Pembayaran Hono-rarium 17 orang PTT SK (S1/D4/D3) dan 31 orang PTT SK (SLTA/D1/D2) 12 bulan, Pem-bayaran 5 orang PTT SK Bupati SD/SMP 12 bulan, Pembayaran 109 orang PTT SKPD 12bulan, Pem-bayaran Honorar-ium 4 orangTenaga Akuntan 12bulan, Pembayaran Hono-rarium 1148 orang PTT di Satuan Pen-didikan 12bulan, Pembayaran JKK dan JKM GTT dan PTT 3714 orang 12bulan, Pem-bayaran JAMKES, JKK dan JKM AKuntan 4 orang 12bulan, HR. Pani-tia Pelaksanaan Kegiatan, Pengel-olaan Keuangan dan Asset Daerah, Operator Sistem Kepemerintahan, Pelaksana Kegiatan 12bulan, Uang lem-bur PNS dan Non PNS 1tahun, Pem-bayaran JAMKES GTT DAN PTT 3714 orang 12bulan

Honorarium 2404 orang GTT SK Bupati 12 bulan, Pembayaran Honorarium 17 orang PTT SK (S1/D4/D3) dan 31 orang PTT SK (SLTA/D1/D2) 12 bulan, Pembayaran 5 orang PTT SK Bupati SD/SMP 12 bulan, Pembayaran 109 orang PTT SKPD 12bulan, Pembayaran Honorarium 4 orangTenaga Akuntan 12bulan, Pembayaran Honorarium 1148 orang PTT di Satuan Pendidikan 12bulan, Pembayaran JKK dan JKM GTT dan PTT 3714 orang 12bulan, Pembayaran JAMKES, JKK dan JKM AKuntan 4 orang 12bulan, HR. Panitia Pelaksanaan Kegiatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Operator Sistem Kepemerintahan, Pelaksana Kegiatan 12bulan, Uang lembur PNS dan Non PNS 1tahun, Pembayaran JAMKES GTT DAN PTT 3714 orang 12bulan

100

1.3 Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan

25.000.000 24.040.000 96,16 DAU

Jasa Pena-tausahaan dan Pelaporan Keuangan

Tersedianya Dokumen : LRA, LO, LPE, Neraca, Calk 5dok, Terse-dianya Dokumen KIB A, B, C, D, E, F dan aset lainnya 7 dok, Tersedianya Dokumen Barang

Tersedianya Dokumen : LRA, LO, LPE, Neraca, Calk 5dok, Tersedianya Dokumen KIB A, B, C, D, E, F dan aset lainnya 7 dok, Tersedianya

100



Tahun 2020

1

60

Persediaan 1 dok, Tersedianya Doku-men Rencana Umum Pengadaan (RUP) 1 dok, Terse-dianya Dokumen : Laporan Pengawasan Ang-garan Definitif, Dokumen evaluasi realisasi anggaran, Dokumen monitor-ing dan evaluasi pembangunan 3 dok

Dokumen Barang Persediaan 1 dok, Tersedianya Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) 1 dok, Tersedianya Dokumen : Laporan Pengawasan Anggaran Definitif, Dokumen evaluasi realisasi anggaran, Dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan 3 dok

1.4 Penyusunan perencanaan dan Pelaporan Program

199.315.800 194.717.210 97,69 DAU

Jasa Penyusu-nan Perencanaan dan pelaporan program

Penyusunan Dokumen LPPD 1dok, Penyusunan Dokumen Renja 2020 Perubahan 1dok, Penyusunan Dokumen LKPJ 1dok, Penyusunan Dokumen LAKIP 1dok, Penyusunan Dokumen RKA Pergeseran dan Pe-rubahan 1dok, Penyusunan Doku-men Renja 2021 1dok, Penyusunan Dokumen Draf Raperda Pendidikan 1dok, Penyusunan Dokumen Survey Kepuasan Masyara-kat 1 dok, Penyusu-nan Dokumen Profil Pendidikan 1dok, Honorarium Tim pengelola Website, Aplikasi Dapodik-das, PAUD dan Dikmas 1dok, So-sialiasi Dapodikdas 100 org, Sosialiasi Dapodik Paud dan Dikmas 100 org, Sosialisasi pengel-olaan Website 100org, Sewa Cloud 12bulan, Mainte-nance Server dan Website 1paket

Penyusunan Dokumen LPPD 1dok, Penyusunan Dokumen Renja 2020 Perubahan 1dok, Penyusunan Dokumen LKPJ 1dok, Penyusunan Dokumen LAKIP 1dok, Penyusunan Dokumen RKA Pergeseran dan Perubahan 1dok, Penyusunan Dokumen Renja 2021 1dok, Penyusunan Dokumen Draf Raperda Pendidikan 1dok, Penyusunan Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat 1 dok, Penyusunan Dokumen Profil Pendidikan 1dok, Honorarium Tim pengelola Website, Aplikasi Dapodikdas, PAUD dan Dikmas 1dok, Sosialiasi Dapodikdas 100 org, Sosialiasi Dapodik Paud dan Dikmas 100 org, Sosialisasi pengelolaan Website 100org, Sewa Cloud 12bulan, Maintenance Server dan Website 1paket

100

1.5

Pembangunan, Rehabilitasi Sedang/Berat dan Pemeliharaan

569.364.700 508.183.000 89,25 DAU

Jasa Pem-bangunan, Re-habilitasi Se-dang/Berat dan

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10paket, Belanja Atk, penggandaan,

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10paket, Belanja Atk,

100



Tahun 2020

1

61

rutin/berkala sarana prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasa-rana aparatur

dan Mamin rapat 12bulan, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Me-sin komputer, Printer, Ac, PC 12bulan, Belanja Pemeliharaan Ge-dung dan Bangunan Korwil dan Dinas Pendidikan 24paket, Belanja Modal Ge-dung dan Bangunan Dinas Pendidikan 10 paket

penggandaan, dan Mamin rapat 12bulan, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin komputer, Printer, Ac, PC 12bulan, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Korwil dan Dinas Pendidikan 24paket, Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Pendidikan 10 paket

1.6 Bantuan Operasional MADIN

132.475.000 80.278.000 60,60 BANPR

OV

Jasa Bantuan Operasional Madin

Rapat Evaluasi Pelaksanaan Bosda Madin 2019 1paket, Sosialisasi Bosda Madin 2020 1paket, Rapat Koordinasi Usulan Bosda Ma-din 2021 1paket, Verval Desk Pro-posal Ulusan Bosda Madin 2021 1paket, Bimtek Penyusunan Pelaporan BOSDA MADIN 2020 1paket

Rapat Evaluasi Pelaksanaan Bosda Madin 2019 1paket, Sosialisasi Bosda Madin 2020 1paket, Rapat Koordinasi Usulan Bosda Madin 2021 1paket, Verval Desk Proposal Ulusan Bosda Madin 2021 1paket,

70

1.7 Penunjang program pemerintah

264.808.000 242.779.250 91,68 DAU Jasa Penun-jang program pemerintah

Rapat Koordinasi SPM 4paket, Rapat Koordinasi SPM 1paket, Pendamp-ingan Input Data SPM 1paket, Rapat Koordinasi dan evaluasi SPM 1pa-ket, Fasilitasi Pengumpulan Data SPM 1paket, Rapat Koordinasi dan Evaluasi PIP 1pa-ket, Sosialisasi BOS 2020 1paket, Verifi-kasi Laporan BOS 2020 3paket, Rekon Penyusunan Laporan BOS Se-mester 1 Fasilitasi Penyusunan Pergeseran RKAS Pergeseran 2020 1paket

Rapat Koordinasi SPM 4paket, Rapat Koordinasi SPM 1paket, Pendampingan Input Data SPM 1paket, Rapat Koordinasi dan evaluasi SPM 1paket, Fasilitasi Pengumpulan Data SPM 1paket, Rapat Koordinasi dan Evaluasi PIP 1paket, Sosialisasi BOS 2020 1paket, Verifikasi Laporan BOS 2020 3paket, Rekon Penyusunan Laporan BOS Semester 1 Fasilitasi Penyusunan Pergeseran RKAS Pergeseran 2020 1paket

100

2

Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)

2.1

Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD

100.008.000 85.567.200 85,56 DAU

Jasa Pening-katan kompe-tensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD

BOSDA PAUD 2797 org, seleksi dan diklat calon pengawas TK/ Pe-nilik PAUD

BOSDA PAUD 2797 org, seleksi dan diklat calon pengawas TK/ Penilik PAUD

100

2.2 Peningkatan kompetensi pendidik

344.938.800 281.858.800 81,71 DAU Jasa Pening-katan

seleksi Calon Kepala Sekolah

seleksi Calon Kepala Sekolah

100



Tahun 2020

1

62

dan tenaga kependidikan SD

kompetensi pendidik dan tenaga kepen-didikan SD

1paket, diklat calon Kepala sekolah 1paket, diklat calon pengawas sekolah 1paket, Penilaian angka kredit 1paket, Seleksi Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi 2kali, Bimtek Pendidikan penguatan Karakter Integrasi Satuan Pendidikan Aman Bencana 1paket, Penunjang Biaya Operasional Sekolah SD Swasta 2rakor

1paket, diklat calon Kepala sekolah 1paket, diklat calon pengawas sekolah 1paket, Penilaian angka kredit 1paket, Seleksi Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi 2kali, Bimtek Pendidikan penguatan Karakter Integrasi Satuan Pendidikan Aman Bencana 1paket, Penunjang Biaya Operasional Sekolah SD Swasta 2rakor

2.3

Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SMP

155.897.500 153.022.050 98,16 DAU

Jasa Pening-katan kompe-tensi pendidik dan tenaga kependidikan SMP

Pelatihan pengem-bangan kompetensi PTK SMP 1kali, Pembinaan Pengawas SMP 4kali, Operasional BOSDA SMP Swasta 24 kali

Pelatihan pengembangan kompetensi PTK SMP 1kali, Pembinaan Pengawas SMP 4kali, Operasional BOSDA SMP Swasta 24 kali

100

3 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

3.1 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

96.202.481.116 96.202.481.116 100 DAK Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana BOS Lem-baga 648

Dana BOS lembaga 648

100

4

Program Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

4.1

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengadaan Sarana Prasarana PAUD

518.652.000 513.057.000 98,92 DAK

Jasa Pem-bangunan, Re-habilitasi dan Pengadaan Sarana Prasa-rana PAUD

Ruang Kelas Bela-jar 4lembaga, Jumlah sarana dan Prasarana PAUD 4paket (toilet/jam-ban), APE 4paket Prasarana buku pengayaan PAUD 142judul

Ruang Kelas Belajar 4lembaga, Jumlah sarana dan Prasarana PAUD 4paket (toilet/jamban), APE 4paket Prasarana buku pengayaan PAUD 142judul

100

4.2

Pembangunan, Renovasi dan Pengadaan Sarana Prasarana PAUD

473.423.000 460.744.000 97,32 DAU

Jasa Pem-bangunan, Renovasi dan Pengadaan Sarana Prasa-rana PAUD

Pengadaan sarana prasarana PAUD (ATK PAUD) 2.400buah, Cetak buku gambar 14.400buah, Renov sarana prasarana 1lembaga

Pengadaan sarana prasarana PAUD (ATK PAUD) 2.400buah, Cetak buku gambar 14.400buah, Renov sarana prasarana 1lembaga

100

5

Program Peningkatan Akses Pendidikan Non Formal (PNF)

5.1 Pendidikan Keaksaraan

5.752.500 1.170.000 20,34 DAU

Jasa pelaksa-naan Pendidi-kan Keaksaraan

Rakor Pelaksanaan KD 4PKBM, Pembekalan Tutor KD 44org, Honorar-ium Tutor 40org, Honorarium Penye-lenggara 40org, Honorarium Pengel-ola 40org, 1paket

1 paket perdin 20



Tahun 2020

1

63

perdin

5.2 Pendidikan Kesetaraan

419.513.300 350.342.800 83,51 DAU Jasa Pendidi-kan Kesetaraan

Peserta Rakor pelaksanaan pro-gram 50org, Bimtek penulisan ijazah 40org, lembaga penerima BOP 1SKB

Peserta Rakor pelaksanaan program 50org, Bimtek penulisan ijazah 40org, lembaga penerima BOP 1SKB

100

5.3

Pembangunan, Renovasi dan Pengadaan Sarana Prasarana PNF

1.864.224.000 1.794.980.355 96,29 DAU

Jasa Pem-bangunan, Renovasi dan Pengadaan Sarana Prasa-rana PNF

Pengadaan Peralatan Ketrampilan 1paket, Pengadaan Buku Koleksi Per-pustakaan 1paket, Pengurukan Pilihan Halaman Belakang dan Pembuatan Saluran Drainase SKB 1paket, Pen-gurukan dan Pav-ingisasi Halaman Depan SKB Kraksaan 1unit, Pengadaan Lap Top 1unit, Pengadaan Kursi Komputer 82unit, Pengadaan Meja Rapat 82unit, Pengadaan Kursi rapat 4unit, Pendagaan UPS 30unit, Pengadaan LCD 2unit, Penga-daan Kamera 1unit

Pengadaan Peralatan Ketrampilan 1paket, Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan 1paket, Pengurukan Pilihan Halaman Belakang dan Pembuatan Saluran Drainase SKB 1paket, Pengurukan dan Pavingisasi Halaman Depan SKB Kraksaan 1unit, Pengadaan Lap Top 1unit, Pengadaan Kursi Komputer 82unit, Pengadaan Meja Rapat 82unit, Pengadaan Kursi rapat 4unit, Pendagaan UPS 30unit, Pengadaan LCD 2unit, Pengadaan Kamera 1unit

100

5.4 Peningkatan Kecakapan Hidup

49.313.200 31.959.000 64,81 DAU Peningkatan Kecakapan Hidup

Pelatihan Menjahit Tingkat Dasar 20WB, Pelaksanaan Hari Aksara Inter-nasional (HAI) Ting-kat Provinsi Jawa Timur 1paket, So-sialisasi PIP Kesetaraan 1paket

Hari Aksara Internasional (HAI) Tingkat Provinsi Jawa Timur 1paket, Sosialisasi PIP Kesetaraan 1paket

70

6

Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Dasar (SD)

6.1

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengadaan Sarana Prasarana SD

13.703.100.000 13.632.024.400 99,48 DAK

Jasa Pem-bangunan, Re-habilitasi dan Pengadaan Sarana Prasa-rana SD

Rehab Ruang Belajar 40ruang, Rehab Per-pustakaan 5unit, Rehab Ruang Guru 10unit, Rehab toilet 23ruang, Pem-bangunan RKB 5ru-ang, Pembangunan Toilet 7ruang, Pem-bangunan Per-pustakaan 6unit, Pembangunan Ru-ang Guru 3ruang, Pembangunan ru-ang UKS 6unit, Pengadaan Peralatan TIK 5pa-ket, Pengadaan Peralatan PJOK

Rehab Ruang Belajar 40ruang, Rehab Perpustakaan 5unit, Rehab Ruang Guru 10unit, Rehab toilet 23ruang, Pembangunan RKB 5ruang, Pembangunan Toilet 7ruang, Pembangunan Perpustakaan 6unit, Pembangunan Ruang Guru 3ruang, Pembangunan ruang UKS 6unit,

100



Tahun 2020

1

64

29paket, Penga-daan Peralatan KIT IPA 2paket, Penga-daan Peralatan buku perpustakaan 8paket, Pengadaan Peralatan SBK 12paket, Penga-daan Peralatan Alat Kesenian Tradi-sional 14paket

Pengadaan Peralatan TIK 5paket, Pengadaan Peralatan PJOK 29paket, Pengadaan Peralatan KIT IPA 2paket, Pengadaan Peralatan buku perpustakaan 8paket, Pengadaan Peralatan SBK 12paket, Pengadaan Peralatan Alat Kesenian Tradisional 14paket

6.2

Pembangunan, Renovasi dan Pengadaan Sarana Prasarana SD

2.615.152.800 2.581.229.700 98,70 DAU

Jasa Pem-bangunan, Renovasi dan Pengadaan Sarana Prasa-rana SD

Rehab sarana dan prasarana SD 9lem-baga, Pengadaan sarana dan prasa-rana SD (mebel, hadrah dan peraltan seni) 27lembaga, ATS siswa miskin 2.800siswa

Rehab sarana dan prasarana SD 9lembaga, Pengadaan sarana dan prasarana SD (mebel, hadrah dan peraltan seni) 27lembaga, ATS siswa miskin 2.800siswa

100

7 Peningkatan APM SMP

7.1

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengadaan Sarana Prasarana SMP

8.858.753.000 8.793.302.560 99,26 DAK

Jasa Pem-bangunan, Re-habilitasi dan Pengadaan Sarana Prasa-rana SMP

Rehab Ruang Kelas 16kelas, Rehab Ru-ang Laboratorium IPA 3ruang, Rehab Ruang Laborato-rium Komputer 4ru-ang, Rehab Ruang Perpustakaan 2ru-ang, Rehab Ruang Guru 6ruang, Re-hab Jamban 6 jam-ban, Pembangunan Laboratorium IPA 1ruang, Pengadaan Peralatan Laborato-rium IPA Fisika 4pa-ket, Pengadaan Peralatan Laborato-rium IPA Biologi 4paket, Pengadaan Peraga Matematika 10paket, Penga-daan Media Pen-didikan 7paket, Pengadaan Peralatan PJOK 8paket, Pengadaan Peralatan Kesenian Tradisional 2paket

Rehab Ruang Kelas 16kelas, Rehab Ruang Laboratorium IPA 3ruang, Rehab Ruang Laboratorium Komputer 4ruang, Rehab Ruang Perpustakaan 2ruang, Rehab Ruang Guru 6ruang, Rehab Jamban 6 jamban, Pembangunan Laboratorium IPA 1ruang, Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA Fisika 4paket, Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA Biologi 4paket, Pengadaan Peraga Matematika 10paket, Pengadaan Media Pendidikan 7paket, Pengadaan Peralatan PJOK 8paket, Pengadaan Peralatan Kesenian Tradisional 2paket

100



Tahun 2020

1

65

7.2

Pembangunan, Renovasi dan Pengadaan Sarana Prasarana SMP

2.509.400.000 2.451.855.980 97,71 DAU

Jasa Pem-bangunan, Renovasi dan Pengadaan Sarana Prasa-rana SMP

4 paket komputer, 5 paket client

4 paket komputer, 5 paket client

100

8

Program Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

8.1 Peningkatan kelembagaan PAUD

213.600.000 168.902.700 79,07 DAU Jasa Pening-katan Kelem-bagaan PAUD

Rakor Peningkatan Program Mutu Kelembagaan PAUD 55org, Sosialisasi BOP PAUD 66org, Monitoring dan Evaluasi BOP PAUD 240org, Sosialisasi Calon Akreditasi Lembaga PAUD 100org

Rakor Peningkatan Program Mutu Kelembagaan PAUD 55org, Sosialisasi BOP PAUD 66org

80

8.2 Pengembangan kurikulum dan penilaian PAUD

35.962.000 35.706.250 99,29 DAU

Jasa Pengem-bangan kuriku-lum dan penilaian PAUD

Rakor Pelaksanaan Program 24 penilik, Workshop Penyusu-nan Perangkat Pembelajaran 300guru

Rakor Pelaksanaan Program 24 penilik, Workshop Penyusunan Perangkat Pembelajaran 300guru

100

8.3

Pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter PAUD

7.247.000 4.440.000 61,27 DAU

Jasa Pem-binaan peserta didik dan pem-bangunan karakter PAUD

Lomba Hari Anak Nasional (HAN) Tingkat Kabupaten 1paket, Sosialisasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) PAUD Formal 1paket, jumlah pe-serta rapat koordi-nasi 75org

Sosialisasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) PAUD Formal 1paket, peserta rapat koordinasi 75org

70

9

Program Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal (PNF)

9.1 Pengembangan kurikulum dan penilaian PNF

14.501.000 10.431.000 71,93 DAU

Jasa Pengem-bangan kuriku-lum dan penilaian PNF

Rapat Pelaksanaan Program 1paket, Bimtek Kurikulum 2013 Pendidikan Kesetaraan 1paket

Rapat Pelaksanaan Program 1paket

80

9.2 Peningkatan Kelembagaan PNF

17.875.000 10.479.500 58,63 DAU Jasa Pening-katan Kelem-bagaan PNF

Peserta rakor 12org, sosialisasi 42lembaga, lem-baga PNF 26lem-baga

Rakor Peningkatan Program Mutu Kelembagaan PAUD 1paket, Sosialisasi BOP PAUD 1paket

60

9.3

Pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter PNF

18.683.100 12.960.000 69,37 DAU

Jasa Pem-binaan peserta didik dan pem-bangunan karakter PNF

Uji Kompetensi Menjahit Tingkat Dasar 1paket, Pen-gukuhan Pramuka Kesetaraan 1paket, Pengiriman Pramuka ke Tingkat Provinsi Jawa Timur 1paket

Sosialisasi uji kompetensi 1paket

70

10

Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar (SD)

10.1 Pengembangan kurikulum dan penilaian SD

493.883.700 413.138.300 83,65 DAU

Jasa Pengem-bangan kuriku-lum dan penilaian SD

Operasional USBN 1paket, Penyusu-nan Indikator USBN dan Non USBN 1paket, Pelatihan Sekolah Multigrade

Operasional USBN 1paket, Penyusunan Indikator USBN dan Non USBN 1paket, Pelatihan

100



Tahun 2020

1

66

1paket, Pelatihan Sekolah Literasi 1paket, Pelatihan Sekolah Inklusi 2pa-ket, Pelatihan Proses Pembelaja-ran bagi Guru Kelas 1 1paket, Rakorev dengan Pengawas SD dan KPK3S 5ra-kor, Honor GPK 1paket

Sekolah Multigrade 1paket, Pelatihan Sekolah Literasi 1paket, Pelatihan Sekolah Inklusi 2paket, Pelatihan Proses Pembelajaran bagi Guru Kelas 1 1paket, Rakorev dengan Pengawas SD dan KPK3S 5rakor, Honor GPK 1paket

10.2 Pembinaan Kelembagaan Sekolah Dasar

58.140.000 58.140.000 100 DAU

Jasa Pem-binaan Kelem-bagaan Sekolah Dasar

Pembinaan lem-baga SD 72lem-baga, Ojek Anak Sekolah 1paket

Pembinaan lembaga SD 72lembaga, Ojek Anak Sekolah 1paket

100

10.3

Pembinaan Peserta didik dan pembangunan karakter SD

91.070.800 85.697.100 94,10 DAU

Jasa Pem-binaan Peserta didik dan pem-bangunan karakter SD

Seleksi OSN Sekolah Dasar 1pa-ket, Pengiriman OSN Sekolah Dasar 1paket, Seleksi O2SN Sekolah Da-sar 1paket, Pengi-riman O2SN Sekolah Dasar 1pa-ket, Seleksi FLS2N Sekolah Dasar 1pa-ket, Pengiriman FLS2N Sekolah Da-sar 1paket, Koordi-nasi Program Indo-nesia Pintar 1paket

Seleksi OSN Sekolah Dasar 1paket, Pengiriman OSN Sekolah Dasar 1paket, Seleksi O2SN Sekolah Dasar 1paket, Pengiriman O2SN Sekolah Dasar 1paket, Seleksi FLS2N Sekolah Dasar 1paket, Pengiriman FLS2N Sekolah Dasar 1paket, Koordinasi Program Indonesia Pintar 1paket

100

11

Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

11.1 Pengembangan Kurikulum dan Penilaian SMP

424.459.000 379.014.200 89,29 DAU

Jasa Pengem-bangan Kuriku-lum dan Penilaian SMP

Terlaksananya Operasional Pelaksanaan US/UN SMP 6pa-ket, Pelatihan Penyusunan kuriku-lum SMP 3paket, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 2paket, Pengembangan Ke-las Layanan Khusus (KLK) 2paket

Terlaksananya Operasional Pelaksanaan US/UN SMP 6paket, Pelatihan Penyusunan kurikulum SMP 3paket, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 2paket, Pengembangan Kelas Layanan Khusus (KLK) 2paket

100

11.2 Pembinaan Kelembagaan SMP

190.000.000 190.000.000 100 DAU Jasa Pem-binaan Kelem-bagaan SMP

Jumlah guru pen-erima bantuan transport ke gili ket-apang 25org, ban-tuan transport ojek sekolah 200org

Jumlah guru penerima bantuan transport ke gili ketapang 25org, bantuan transport ojek sekolah 200org

100

11.3 Pembinaan Peserta didik dan pembinaan karakter SMP

111.288.000 110.965.000 99,71 DAU

Jasa Pem-binaan Peserta didik dan pem-binaan karakter

Pembinaan UKS yg mengikuti pem-binaan UKS 100org, Guru mengikuti

Pembinaan UKS yg mengikuti pembinaan UKS 100org, Guru

100



Tahun 2020

1

67

SMP pembinaan tajwid dan Tartil al-qur’an 200org, jumlah guru yg mengikuti pen-guatan pendidikan karakter 200org, jumlah kepala sekolah yang mengikuti sekolah ramah anak 200org

mengikuti pembinaan tajwid dan Tartil al-qur’an 200org, jumlah guru yg mengikuti penguatan pendidikan karakter 200org, jumlah kepala sekolah yang mengikuti sekolah ramah anak 200org

JUMLAH 178.857.107.494 177.503.530.934



Tahun 2020

1

68

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten

Probolinggo Tahun 2020 ini diharapkan menjadi sarana untuk menginformasikan tentang

pencapaian target kinerja dan proses pencapaiannya yang berkaitan dengan tugas Dinas

Pendidikan Kabupaten Probolinggo dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2020. Hasil capaian kinerja

dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat 2 (dua) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja.

2. Capaian indikator kinerja sasaran masuk kategori sangat berhasil pada 3 (tiga)

indikator, yaitu Peningkatan APM SMP Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap

layanan Pendidikan dan nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah

3. Indikator kinerja di atas target tercapai pada 7 (tujuh) indikator, yaitu Peningkatan

APK PAUD, Penurunan Prosentase ATS, Peningkatan APM SD, Peningkatan

Prosentase jumlah PAUD terakreditasi minimal B, Peningkatan Prosentase

jumlah PNF terakreditasi minimal B, Peningkatan Prosentase jumlah SD

terakreditasi minimal B, Peningkatan Prosentase jumlah SMP terakreditasi

minimal B.

4. Indikator kinerja yang capaiannya cukup hanya terdapat pada 1 (satu) indikator

yaitu Peningkatan Nilai UKG

5. Target yang tercapai terwujud karena kerjasama dan partisipasi berbagai pihak.

Harapannya kerjasama dapat berlangsung terus, dipertahankan serta

ditingkatkan.Target yang belum tercapai yang disebabkan oleh berbagai faktor

tantangan eksternal dan internal harus diatasi dengan program terpadu dari

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran

strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tahun 2020 berhasil yang dibuktikan

dengan nilai capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan keberhasilan tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tidak

akan berbangga diri. Karena semakin tahun tantangan dan permasalahan semakin

kompleks. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja LKjIP Tahun 2020, maka Dinas Pendidikan

harus melakukan langkah-langkah guna pencapaian kinerja yang lebih baik di masa

mendatang.

pengantar - Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo

Documents