PENGADILAN TINGGI MEDAN Halaman 1 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN PUTUSAN Nomor 299/Pdt/2017/PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : Pemerintah Ri cq Kemenkeu Ri cq Direktorat Jenderal Pajak cq Kantor Wil Djp Sumut Ii cq Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran cq. Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan T.Balai, berkedudukan di Jalan Cokroaminoto No. 76 (dahulu bernomor 49) Tanjung Balai dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Danang Joyo, S.H., DESS.AF Dkk beralamat di Cokroaminoto No. 76 (dahulu bernomor 49) Tanjung Balai berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SKU-01/WPJ.26/PPK.06/2016, tertanggal 02 September 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai denan Nomor 151/SK/2016/PN Tjb, tanggal 6 Oktober 2016, selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat; Lawan: 1. Soeheri (Aciu), Pekerjaan Swasta, beralamat di Tanjung Balai, Jl. Jenderal Sudirman, Nomor 62, Tanjung Balai, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I; 2. Tengku Djalil Sahmenan Anak Kandung Almarhum Tengku Sahmenan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Medan, Jalan Angsara IV Nomor 71, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II; 3. Tengku Thamrin Anak Kandung Almarhum Tengku Sahmenan, Wiraswasta, bertempat tinggal di Tanjung Balai, Dusun I Pematang Kandang, Desa Pematang Sei
68
Embed
PENGADILAN TINGGI MEDAN fileWil Djp Sumut Ii cq Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran cq. Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan ... di Medan, Jalan Angsara IV Nomor 71, Kelurahan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 1 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN
PUTUSAN
Nomor 299/Pdt/2017/PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara gugatan antara :
Pemerintah Ri cq Kemenkeu Ri cq Direktorat Jenderal Pajak cq Kantor
Wil Djp Sumut Ii cq Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Kisaran cq. Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan
Konsultasi Perpajakan T.Balai, berkedudukan di
Jalan Cokroaminoto No. 76 (dahulu bernomor 49)
Tanjung Balai dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Sigit Danang Joyo, S.H., DESS.AF Dkk
beralamat di Cokroaminoto No. 76 (dahulu bernomor
49) Tanjung Balai berdasarkan surat kuasa khusus
Nomor : SKU-01/WPJ.26/PPK.06/2016, tertanggal 02
September 2016, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai denan
Nomor 151/SK/2016/PN Tjb, tanggal 6 Oktober 2016,
selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat;
Lawan:
1. Soeheri (Aciu), Pekerjaan Swasta, beralamat di Tanjung Balai, Jl.
Jenderal Sudirman, Nomor 62, Tanjung Balai,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. Tengku Djalil Sahmenan Anak Kandung Almarhum Tengku
Sahmenan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal
di Medan, Jalan Angsara IV Nomor 71, Kelurahan
Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia,
selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;
3. Tengku Thamrin Anak Kandung Almarhum Tengku Sahmenan,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Tanjung Balai,
Dusun I Pematang Kandang, Desa Pematang Sei
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 2 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN
Baru, Kecamatan Tanjung Balai, selanjutnya disebut
Terbanding III semula Tergugat III;
4. Tengku Ulong Yahya Anak Kandung Almarhum Tengku Sahmenan, pekerjaan Partikulir, bertempat tinggal di Lubuk
Pakam, Jalan Tanjung Gardus Dusun II, Desa
Tanjung Gardus, Kecamatan Lubuk Pakam,
selanjutnya disebut Terbanding IV semula Tergugat
IV;
5. Tengku Soelaiman (Sulaiman) Anak Kandung Almarhum Tengku
Sahmenan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal
di Kisaran, kompleks BSP LR. XMP, Desa Kisaran
Timur, Kecamatan Kota Kisaran Timur, selanjutnya
disebut Terbanding V semula Tergugat V;
6. Tengku Anwar Bet Anak Kandung Almarhum Tengku Sahmenan,
Pensiunan Pegawai Negeri yang beralamat di
Pematang Siantar, Jalan Jeruk VI No.11, RT/RW
64/17, Kelurahan Laras Dua, Kecamatan Siantar,
selanjutnya disebut Terbanding VI semula Tergugat
VI;
7. Tengku Darwin Anak Kandung Almarhum Tengku Sahmenan, yang
beralamat di Jalan Pusat Pasar Nomor 75, Kelurahan
Pusat Pasar, Kecamatan Medan, selanjutnya disebut
Terbanding VII semula Tergugat VII;
8. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agraria Dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala
Kantor Pertanahan Tanjung Balai, bertempat tinggal
di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 11A Tanjung
Balai, selanjutnya disebut Turut Terbanding semula
Turut Tergugat;
Pengadilan tinggi tersebut ;
Setelah membaca:
1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor
229/Pdt/2017/PT MDN tanggal 25 September 2017 tentang Penunjukan
Majelis Hakim dan Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 3 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN
Nomor 229/Pdt/2017/PT MDN tanggal 25 September 2017 tentang
penunjukan Panitera Pengganti ;
2. Berkas perkara yang bersangkutan;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat
gugatan tanggal 6 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 6 Oktober 2016
dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2016/PN Tjb telah mengajukan gugatan
sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas 1.137 M2
(seribu seratus tiga puluh tujuh meter persegi) di Jalan Cokroaminoto No.
49 Tanjungbalai, dahulu dikenal dengan Jalan Sultan Tanjung Balai,
Propinsi Sumatera Utara yang menguasai bidang tanah tersebut sejak
tahun 1962 sampai dengan saat ini atau kurang lebih sekitar 54 (lima puluh
empat tahun) lamanya dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amir Sarifuddin Marpaung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Cokroaminoto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yap Eng Hun; dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan 3 bidang tanah, yaitu Yusri, M. Ali
Sani dan Mushola Al Huda.
Untuk selanjutnya, sebidang tanah dan bangunan di Jalan Cokroaminoto
No. 49 Tanjung Balai, dahulu dikenal dengan Jalan Sultan Tanjung Balai,
Propinsi Sumatera Utara yang dimiliki oleh Penggugat sejak tahun 1962
disebut sebagai tanah dalam perkara a quo.
2. Bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 1.137M2 berikut bangunannya di
Jalan Cokroaminoto No. 76 (dahulu bernomor 49) Tanjung Balai, dahulu
dikenal dengan Jalan Sultan Tanjung Balai, Propinsi Sumatera Utara
melalui jual beli dengan didasari itikad baik oleh Penggugat melalui Bapak
Lie King Kai (Tuan Lai Bahas) mantan Kepala Dinas Luar Inspeksi
Keuangan Tahun 1962 beralamat Jl. Polri Blok C III/821 Jelambar Jakarta
Barat dari almarhum Tengku Sahmenan, namun belum disertipikatkan atas
nama Penggugat;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 4 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN
3. Bahwa Kepemilikan Tanah oleh Penggugat melalui Bapak Lie King Kai
(Tuan Lai Bahas) mantan Kepala Dinas Luar Inspeksi Keuangan Tahun
1962 beralamat Jl. Polri Blok C III/821 Jelambar Jakarta Barat dari
almarhum Tengku Sahmenan juga diakui oleh Tergugat II dan Ahli Waris
yang bernama T. Ahmad Daridat, sebagaimana termuat dalam surat
Pernyataan Tergugat II dan T. Ahmad Daridat tertanggal 19 Desember
2012 angka 5 s.d. 7 yang menyatakan sebagai berikut:
"5. bahwa Alm. Tengku Sahmenan benar telah melakukan penyerahan
sebidang tanah yang dipergunakan untuk kepentingan layanan umum
(bidang perpajakan) yang beralamat jalan Cokroaminoto nomor 49 / 76 -
78 Tanjung Balai melalui Saudara Lai Bahas selaku Kepala Kantor
Dinas Luar Pajak/Blasting pada tahun 1956 yang sekarang ini telah
berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Penyuluhan Konsultasi
Perpajakan Tanjung Balai;
6. Berdasarkan hukum, Islam bahwa tidak dibenarkan untuk
memperjualbelikan lebih dari sekali atas barang yang sama oleh
Penjual yang sama.
7. bahwa saya ahli waris setelah menyadari keadaan sesungguhnya atas
penyerahan tanah terdahulu, oleh karena itu saya menyerahkan tanah
tersebut sepenuhnya kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq
Kementerian Keuangan Cq Direktorat Jenderal Pajak Cq Kantor
Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tanjung Balai.....”
4. Bahwa pembelian tanah dalam perkara a quo oleh Penggugat melalui
Bapak Lie King Kai (Tuan Lai Bahas) dengan almarhum Tengku
Sahmenan dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut:
a. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kisaran Nomor S-
579/WPJ.01/0901/1998 tanggal 14 Oktober 1998 hal pengiriman Surat
Jual Beli Tanah yang dikirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Medan Timur, yang pada intinya menjelaskan bahwa hasil konfirmasi
dengan Kepala Dinas Luar Inspeksi Keuangan Tahun 1962 a.n. Bapak
Lie King Kai menyatakan tanah dan bangunan dalam perkara a quo
telah dibeli oleh Inspeksi Keuangan dan dibangun oleh Dinas Pekerjaan
Umum
b. Surat dari Kepala Kantor Cabang Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya
Asahan tanggal 2 Januari 1997 Nomor : 640/02 perihal permohonan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 5 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN
data yang melampirkan dokumen pendukung terkait pembangunan
gedung yang antara lain menyatakan bahwa pembangunan perluasan
bangunan kantor dilakukan pada tahun 1985 dengan dana dari APBN.
5. Setelah proses jual beli antara Penggugat dengan Almarhum Tengku
Sahmenan dilakukan, selanjutnya dengan itikad baik Penggugat
menempati tanah dan bangunan di Jalan Cokroaminoto No. 76 (dahulu
bernomor 49) tanjung Balai, dahulu dikenal dengan Jalan Sultan Tanjung
Balai, Propinsi Sumatera Utara dan menggunakannya sebagai Kantor
Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tanjung Balai, hal
tersebut dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
a. berdasarkan Surat Inspeksi Padjak Medan Nomor 102/DL-TB/70 tanggal
11 Februari 1970, tentang Anggaran Biaja menambah Ruangan Kantor
Dinas Luar Tingkat I Tandjung Balai.
b. Risalah Serah Terima Pekerjaan tertanggal 21 Oktober 1985 dari Kantor
Cabang Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Asahan berkaitan dengan
Pembangunan Gedung KDL Tk. II Kotamadya Tanjung Balai.
c. Surat KPP Kisaran Nomor S-579/WPJ.01/KP.0901/1998 tanggal 14
Oktober 1998 hal Pengiriman Surat Jual Beli Tanah dan Bangunan
menyatakan bahwa tanah dan bangunan Kantor Penyuluhan Pajak
Kisaran di Tanjung Balai dibeli oleh Inspeksi Keuangan dan dibangun
oleh Dinas Pekerjaan Umum.
6. Bahwa Tanah dan Bangunan objek gugatan a quo tersebut saat ini
merupakan tanah yang dikuasai Negara dan pernah
dimohonkan/didaftarkan, hal ini berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
a. Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya
Tanjung Balai Nomor : 500-84/02/1997 tanggal 19 Pebruari 1997 perihal
data-data tanah/bangunan Kantor Kapenpa Kisaran di Tanjung Balai
yang saat ini adalah Kantor KP2KP Tanjung Balai masih berstatus
Tanah Negara dan belum pernah dimohonkan/didaftarkan haknya.
b. Surat Keterangan dari Pemerintah Kotamadya Daerah TK.II Tanjung
Balai Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kelurahan Pantai Burung
Nomor : 145/027 tanggal 22 Januari 1997 yang menerangkan bahwa “
data-data sebidang tanah pertapakan Kantor Penyuluhan Pajak Kisaran
yang beralamat di Jalan Cokroaminoto No. 76 (dahulu bernomor 49)
Tanjung Balai, menurut sepengetahuan Kami, sampai saat Surat
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 6 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN
Keterangan ini diperbuat, bahwa data-data yang menyangkut status
kepemilikan tanah tersebut tidak ada di Kantor Kelurahan Pantai Burung
Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kotamadya Daerah Tingkat-II
Tanjung Balai.
c. Surat Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kota Tanjung
Balai Nomor : 416/600/12.74/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012,
Perihal : Konfirmasi menyatakan bahwa, berdasarkan data yang ada
pada Kantor Pertanahan Kota Tanjung Balai, tanah dan bangunan
dalam perkara a quo belum memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960,
namun atas tanah tersebut pernah dimohonkan pengukuran yang
ditunjukan oleh Arifin Umar (Pada tahun 1977, Umar (Pegawai
Penggugat).
7. Bahwa sampai dengan saat ini, Penggugat masih terus berusaha mencari
dokumen jual beli tanah dalam perkara a quo antara Penggugat melalui
Bapak Lie King Kai (Tuan Lai Bahas) mantan Kepala Dinas Luar Inspeksi
Keuangan dengan almarhum Tengku Sahmenan pada tahun 1962, yang
dibuktikan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
a. Meminta data dan informasi kepada Kepala Kantor Pertanahan
Nasional, Kepala Pengawas Bangunan, Kepala KPPBB Kisaran dan
Kepala Kelurahan Indrasakti dengan Surat Nomor:
343/WPJ.01/KP.0901/1996 tanggal 10 Oktober 1996.
b. Meminta data status tanah, ijin bangunan dan data lainnya kepada
Kepala Kantor Pertanahan Nasional Tanjung Balai, Kepala Dinas
Bangunan Kodya Tanjung Balai dan Kepala Kelurahan Indrasakti
dengan Surat Nomor : S-40/WPJ.01/KP.0901/1997 tanggal 20 Januari
1997.
c. Meminta data keberadaan bangunan kepada Camat Tanjung Balai
Selatan dan Lurah Pantai Burung dengan Surat Nomor S-
177/WPJ.01/KP.0901/1997 tanggal 8 April 1997.
d. Meminta surat jual beli tanah dan bangunan kepada Kepala KPP Medan
Timur (ex. Kantor Inspeksi Keuangan di Medan) dengan Surat S-
579/WPJ.01/KP.0901/1998 tanggal 14 Oktober 1998.
8. Bahwa sejak menguasai tanah dan bangunan dalam perkara a quo pada
tahun 1962, Penggugat telah beberapa kali berusaha untuk melakukan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 7 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN
pensertipikatan atas tanah dan bangunan tersebut ke Kantor pertanahan di
Medan yaitu :
a. Pada Tahun 1977, Arifin Umar dahulu Pegawai Direktorat Jenderal
Pajak pernah mengajukan permohonan pengukuran tanah di Jalan
Cokroaminoto No. 76 (dahulu bernomor 49) Tanjung Balai, dahulu
dikenal dengan Jalan Sultan Tanjung Balai, Propinsi Sumatera Utara
dalam rangka untuk pensertipikatan tanah, sebagaimana tertuang dalam
Surat Kantor Pertanahan Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 416/600/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012, namun sertipikat
atas tanah tersebut belum terbit.
b. Bahwa meskipun dokumen-dokumen jual beli belum ditemukan, pada
saat Almarhum Tengku Sahmenan masih hidup tidak ada satu pihakpun
yang merasa keberatan ataupun mengganggu gugat kepemilikan dan
penguasaan tanah dan bangunan di Jalan Cokroaminoto No. 76 (dahulu
bernomor 49) Tanjung Balai oleh Penggugat yang saat ini digunakan
sebagai Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
Tanjung Balai.
c. Terkait dengan upaya pensertipakatan yang dilakukan oleh Penggugat
melalui Arifin Umar dahulu Pegawai Direktorat Jenderal Pajak pada
tahun 1977 tersebut (Almarhum Tengku Sahmenan masih hidup), tidak
ada keberatan atau gugatan dari pihak manapun dan karena itu
penguasaan tanah dalam perkara a quo telah diakui dan dibenarkan
oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan.
d. Sejalan dengan upaya pensertipikatan oleh Penggugat tersebut,
terdapat surat dari Kantor Agraria Kabupaten Asahan dan Kotamadya
Tanjung Balai Nomor 520/I/1982, tertanggal 18 Pebruari 1982 kepada
Kantor Inspeksi Pajak (Penggugat) yang pada intinya meminta agar
menginvetarisasi tanah-tanah yang dikuasai yang kemudian setelah
inventarisasi tanah-tanah tersebut selesai, barulah bagi tanah-tanah
yang belum mempunyai sesuatu hak (sertipikat) dapat dimohonkan
pensertipikatan.
e. Karena sertipikat belum terbit, Penggugat kembali mengajukan
permohonan pensertipikatan ke Kantor Pertanahan Kodya Tanjung Balai
dengan Surat Nomor S-542/WPJ.03/KP.0901/1998, tanggal 30
September 1998;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 8 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN
9. Bahwa tidak adanya keberatan maupun gangguan atas penguasaan dan
pemanfaatan tanah tersebut, membuktikan bahwa Almarhum Tengku
Sahmenan telah mengakui bahwa tanah sebagai objek dalam perkara a
quo memang benar milik penggugat.
10. Berdasarkan hal tersebut di atas, jual beli yang dilakukan oleh Penggugat
yang waktu itu diwakili oleh Bapak Lie King Kai (Tuan Lai Bahas) mantan
Kepala Dinas Luar Inspeksi Keuangan Tahun 1962 dengan Almarhum
Tengku Sahmenan terbukti telah didasari itikad baik antara pembeli dan
penjual.
11. Bahwa sampai saat ini, dokumen-dokumen pembelian tanah dan
bangunan dalam perkara a quo tersebut belum ditemukan karena terjadi
beberapa kali pindah kantor dengan kronologi sebagaimana tercantum
dalam Surat Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal Pajak Sumbagut Kantor
Pelayanan Pajak Kisaran Nomor : S-579/WPJ.01/KP.0901/1998 tanggal 14
Oktober 1998, Hal : Pengiriman Surat Jual Beli Tanah dan Bangunan
dengan rincian sebagai berikut:
a. Bahwa Penggugat yang waktu itu diwakili oleh Bapak Lie King Kai (Tuan
Lai Bahas) mantan Kepala Dinas Luar Inspeksi Keuangan Tahun 1962
telah membeli sebidang tanah seluas 1.137M2 (Seribu Seratus Tiga
Puluh Tujuh Meter Persegi) dari Almarhum Tengku Sahmenan.
b. Bahwa dokumen-dokumen pembelian tanah dan bangunan antara
Bapak Lie King Kai (Tuan Lai Bahas) mantan Kepala Dinas Luar
Inspeksi Keuangan dengan almarhum Tengku Sahmenan disimpan di
Kantor Inspeksi Keuangan Medan.
c. Bahwa pada tahun 1964 Kantor Inspeksi Keuangan Medan berubah
menjadi Kantor Inspeksi Pajak Medan yang dahulu beralamat di Jl. P.
Diponegoro No. 30 Medan, kemudian pada tahun 1975 Kantor Inspeksi
Pajak Medan berubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
dimana Kabupaten Asahan dan Kotamadya Tanjung Balai termasuk
wilayah teritorialnya.
d. Selanjutnya pada tahun 1978, berdiri Kantor Pelayanan Pajak Kisaran,
sehingga aset tanah dan bangunan KPP Medan Selatan yang ada di
Kabupaten Asahan dan Kotamadya Tanjung Balai, namun surat jual beli
atas tanah dan bangunan Kantor Penyuluhan Pajak Tanjung Balai
belum bisa ditemukan hingga saat ini.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 9 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN
12. Bahwa Ketentuan Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakan :
Pasal 1957
"Seseorang yang sekarang menguasai suatu barang, yang
membuktikan bahwa ia menguasai sejak dulu, dianggap juga telah
menguasainya selama selang waktu antara dulu dan sekarang, tanpa
mengurangi pembuktian hal yang sebaliknya."
Pasal 1963.
"Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak
bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar
atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh
hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu."
"Siapa yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh
tahun memperoleh hak milik, tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan
alas haknya."
Pasal 1966
"Cukuplah bila pada waktu memperoleh sesuatu itu itikad baik itu sudah
ada."
13. Sejalan dengan hal tersebut, dalam ketentuan Pasal 24 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
menyatakan bahwa :
(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari
konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai
adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan
atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh
Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh
Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik,
dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak
lain yang membebaninya.
(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat
pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak
dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah
yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara
berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya,
dengan syarat :
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 10 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN
a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara
terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah,
serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak
dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau
desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.
Penjelasan Ayat (2)
"Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat
menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1) baik yang
berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. Dalam hal
demikian pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti
kepemilikan, akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telah
dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya...."
14. Selain itu, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor :
126K/Sip/1962 tanggal 19 Juni 1962 yang dengan tegas menyatakan
“Bahwa Pembeli tanah yang beritikad baik harus dilindungi” dan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 250 K/Sip/1960 tanggal 8
Agustus 1960 yang dengan tegas menyatakan “suatu jual beli, meskipun
penjual tidak berwenang menjual, terhadap si pembeli dilindungi karena
itikad baiknya”.
15. Berdasarkan hal tersebut di atas, karena terbukti jual beli tanah dalam
perkara a quo dengan almarhum Tengku Sahmenan telah didasari oleh
itikad baik dan Penggugat telah menguasai tanah dalam perkara a quo
selama lebih dari 54 Tahun, wajar apabila Penggugat mohon kepada
Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan bahwa
Penggugat adalah pemilik sah tanah dan bangunan di Jalan Cokroaminoto
No. 76 (dahulu bernomor 49) tanjung Balai, dahulu dikenal dengan Jalan
Sultan Tanjung Balai, Propinsi Sumatera Utara tersebut dan selanjutnya
memerintahkan Turut Tergugat untuk menerbitkan sertipikat atas nama
Penggugat.
BAHWA TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI dan VII PERBUATAN MELAWAN
HUKUM
16. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal
1365 KUH Perdata yaitu:
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 11 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada
seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
17. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan VII telah melakukan perbuatan
melawan hukum, di tengah usaha Penggugat untuk melakukan
pensertipikatan tanah dalam perkara a quo, setelah Almarhum Tengku
Sahmenan meninggal dunia pada tahun 1980, Tergugat I yang mengaku
sebagai Kuasa dari Tergugat II dan III mengirimkan beberapa surat kepada
Penggugat dengan rincian surat Sbb:
a. Surat Nomor : 808/VIII/S/96 tanggal 28 Agustus 1996, Perihal :
Pengajuan Pengembalian Tanah Pertapakan di Jalan Cokroaminoto No.
49 Tanjung Balai.
b. Surat Nomor 102/I/S/97 Tanggal 2 Januari 1997, Perihal : Permohonan
Pengembalian Tanah Pertapakan terletak di Jalan Cokroaminoto No. 49
(Kantor Penyuluhan Pajak) Tanjung Balai.
c. Surat Nomor : 0126/X/S/2005, tanpa tanggal Oktober 2005, Perihal :
Permohonan Pengembalian Tanah dan Bangunan yang terletak di Jln.
Cokroaminoto No. 49 Tanjung Balai Asahan.
d. Surat Nomor : 026/III/S/2007, tanggal 14 Maret 2007, Perihal :
Permohonan Pengembalian Tanah dan Bangunan terletak dijalan
Cokroaminoto No. 49 (Kantor Penyuluhan Pajak) Tanjung Balai.
18. Bahwa inti dari keseluruhan surat Tergugat I tersebut adalah Tergugat I
mengaku mendapat kuasa Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII sebagai Ahli
Waris Almarhum Tengku Sahmenan meminta pengembalian tanah dan
bangunan rumah di No. 76 (dahulu bernomor 49) Tanjung Balai.
19. Menurut Tergugat I, tanah sebagai objek gugatan ini adalah merupakan
peninggalan dari orang tua Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII yang telah
dikonversi menjadi Hak Milik No. 59 berdasarkan Alas Hak Grant No.
P.1598/1957 tertanggal 17 Desember 1957 atas nama Almarhum Tengku
Sahmenan.
20. Bahwa tindakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII tersebut menghambat
dan menghalangi proses pensertipikatan tanah dalam perkara a quo
sebagaimana diatur dalam ketentuan KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek)
dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah sebagaimana telah Penggugat uraikan dalam dalil sebelumnya.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 12 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN
21. Bahwa tindakan Tergugat I, II, III, IV V, VI dan VII tersebut bertentangan
dengan kesepakatan jual beli tanah dalam perkara a quo yang telah
dilakukan oleh Penggugat melalui melalui Bapak Lie King Kai (Tuan Lai
Bahas) mantan Kepala Dinas Luar Inspeksi Keuangan dengan almarhum
Tengku Sahmenan pada tahun 1962, sehingga menghambat proses
pensertipikatan tanah seharusnya sertipikat atas nama Penggugat sudah
terbit.
22. Selain itu, perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII tersebut
bertentangan dengan ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata yang memuat
ketentuan sebagai berikut:
“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang
bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu
tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukan akan adanya
daluwarsa itu tidak usah mempertunjukan akan adanya suatu alas hak, lagi
pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang
didasarkan kepadanya itikadnya yang buruk.”
23. Bahwa jika dihitung berdasarkan kurun waktu pembelian tanah dalam
perkara aquo yang beli oleh Penggugat sejak tahun 1962 sampai dengan
sekarang, terbukti bahwa Penggugat telah menguasai tanah dalam perkara
a quo selama sampai dengan tahun 2016 ini sudah sekitar 54 Tahun
lamanya.
24. Atau setidak-tidaknya jika dihitung sejak Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII
melalui Tergugat I menyatakan keberatan dan mengakui tanah dalam
perkara a quo adalah miliknya pada tahun 1996, maka setidak-tidaknya
Penggugat telah menguasai tanah dari tahun 1962 sampai dengan tahun
1996 atau sekitar 34 Tahun lamanya.
25. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek)
tersebut di atas, maka tindakan Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan VII yang
mengakui sebagai pemilik tanah dalam perkara a quo harus dinyatakan
daluwarsa dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena segala tuntutan
hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat
perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh
tahun.
26. Sebagaimana telah Penggugat jelaskan, pada saat Almarhum Tengku
Sahmenan masih hidup, tidak ada satu pihakpun yang mempermasalahkan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 13 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN
pengusaan dan pemanfaatan tanah dalam perkara a quo oleh Penggugat,
namun setelah Almarhum Tengku Sahmenan meninggal, tiba-tiba saja
pada tahun 1996 Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII muncul dan meminta
tanah milik Penggugat untuk dikembalikan dengan berdasarkan Alas Hak
Grant No. P.1598/1957 tertanggal 17 Desember 1957 atas nama
Almarhum Tengku Sahmenan.
27. Bahwa seharusnya Alas Hak Grant No. P.1598/1957 tertanggal 17
Desember 1957 atas nama Almarhum Tengku Sahmenan diserahkan
kepada Penggugat mengingat sampai saat ini, Penggugat belum
menemukan dokumen jual beli atas tanah dalam perkara a quo, dan bukan
menguasainya secara melawan hukum dan memanfaatkannya untuk
kepentingan pribadi semata dan mengesampingkan kepentingan umum
dan sosial yang dilakukan oleh Penggugat.
28. Selanjutnya, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a
quo untuk memerintahkan kepada Tergugat I, II, III, IV V, VI dan VII
mengembalikan Alas Hak Grant No. P.1598/1957 tertanggal 17 Desember
1957 atas nama Almarhum Tengku Sahmenan kepada Penggugat sebagai
pembeli tanah dalam perkara a quo.
29. Bahwa Tanah dan Bangunan dalam perkaraa quo tersebut merupakan
tanah yang dikuasai Negara dan sama sekali belum ada pendaftaran Hak
atas bidang tanah tersebut, hal tersebut dibuktikan sebagai berikut:
a. Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya
Tanjung Balai Nomor : 500-84/02/1997 tanggal 19 Pebruari 1997 perihal
data-data tanah/bangunan Kantor Kapenpa Kisaran di Tanjung Balai
yang menyatakan bahwa saat ini adalah Kantor KP2KP Tanjung Balai
masih berstatus Tanah Negara dan belum pernah
dimohonkan/didaftarkan haknya.
b. Surat Keterangan dari Pemerintah Kotamadya Daerah TK.II Tanjung
Balai Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kelurahan Pantai Burung
Nomor : 145/027 tanggal 22 Januari 1997 yang menerangkan bahwa
“data-data sebidang tanah pertapakan Kantor Penyuluhan Pajak Kisaran
yang beralamat di Jalan Cokroaminoto Nomor 49 Tanjung Balai,
menurut sepengetahuan kami, sampai saat Surat Keterangan ini
diperbuat, bahwa data-data yang menyangkut status kepemilikan tanah
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 14 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN
tersebut tidak ada di Kantor Kelurahan Pantai Burung Kecamatan
Tanjung Balai Selatan Kotamadya Daerah Tingkat-II Tanjung Balai.
c. Daftar Isian Inventarisasi Tanah-Tanah Instansi Pemerintah Departemen
Keuangan Republik Indonesia tanggal 28 Oktober 1993 yang
menyatakan bahwa Kantor dan Rumah Dinas Kantor Penyuluhan Pajak
Tanjung Balai diperoleh dari Inspeksi Pajak Medan Selatan.
d. Surat Keterangan Kepala Kanwil I DJP Sumatera Bagian Utara Nomor:
Ket-144/WPJ.01/BG.0104/1998 tanggal 6 Agustus 1998 yang
menyatakan bahwa Kantor Penyuluhan Pajak Kisaran di Tanjung Balai
yang beralamat di Jalan Cokroaminoto No.49 Tanjung Balai adalah
merupakan unit dari Kantor Wilayah I DJP Sumatera Bagian Utara.
e. Tembusan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjung Balai Nomor :
416/600/R.74/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditujukan
kepada Kepala Kanwil BPN Sumatera Utara hal Konfirmasi yang pada
intinya menunjukkan lampiran gambar pengukuran tanah Subdirektorat
Agraria Kab. Asahan dan Kotamadya Tanjungbalai menerangkan bahwa
pada tanggal 18 Mei 1977, dilakukan permintaan pengukuran tanah oleh
Sdr Arifin Umar atas tanah yang beralamat di Jalan Cokroaminoto
No.49.
30. Bahwa tindakan Tergugat I, yang mengatasnamakan sebagai kuasa
Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII tersebut sangat merugikan baik secara
materiil berupa kehilangan aset negara berupa tanah dan bangunan Kantor
Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan dan juga potensi
penerimaan pajak di Wilayah Tanjung Balai Asahan maupun kerugian moril
Penggugat karena tindakan Tergugat I tersebut banyak menguras energi,
waktu dan pikiran untuk menangani permasalahan ini, sehingga secara
langsung menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan,
Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tanjung Balai sebagai tempat
untuk memberikan informasi, konsultasi dan penyuluhan perpajakan
kepada masyarakat sekaligus untuk menghimpun penerimaan negara dari
sektor perpajakan.
31. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)
Tanjung Balai menjalankan tugas memberikan pelayanan, penyuluhan, dan
konsultasi perpajakan kepada masyarakat sekitar selaku Wajib Pajak
maupun Calon Wajib Pajak dalam rangka meningkatkan kesadaran
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 15 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN
masyarakat mengenai arti pentingnya Perpajakan sebagai salah satu
sumber penerimaan Kas Negara.
32. Adapun secara rinci kerugian yang dialami Penggugat atas tindakan
Tergugat I adalah sebagai berikut:
a. Kerugian Materill :
Apabila Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di
Tanjung Balai Asahan tidak beroperasi, maka akan kehilangan potensi
penerimaan pajak, sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar
rupiah)/tahun.
b. Kerugian Moril
Akibat beban pikiran, tenaga dan waktu dalam rangka mengatasi
tindakan Tergugat I, apabila dinilai dengan uang adalah sejumlah
Rp1.000.000.000 (satu Miliar rupiah).
Berdasarkan dalil-dalil yang didukung dengan dasar hukum dan alat-alat
bukti yang tidak bisa dibantah lagi kebenarannya tersebut di atas, dengan
hormat demi kepastian hukum dan mengutamakan kepentingan negara,
Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai agar berkenan untuk
memanggil para pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang
ditentukan dan memberikan Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu
walaupun ada perlawanan, Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali
(uitvoerbaar bij voorraad), dengan amar putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah berikut bangunan dalam
perkara a quo berupa sebidang tanah dengan luas 1.137 M2 (Seribu
Seratus Tiga Puluh Tujuh Meter Persegi)di Jalan Cokroaminoto No. 49
tanjung Balai, dahulu dikenal dengan Jalan Sultan Tanjung Balai, Propinsi
Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amir Sarifuddin Marpaung;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Cokroaminoto;
c. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yap Eng Hun; dan
d. Sebelah Timur berbatasan dengan 3 bidang tanah, yaitu Yusri, M. Ali
Sani dan Mushola Al Huda.
adalah sah milik Penggugat yaitu Pemerintah Republik Indonesia cq.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pajak
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 16 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN
cq. Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II cq Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kisaran cq. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi
Perpajakan Tanjung Balai.
3. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII telah melakukan perbuatan
melawan hukum.
4. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan dokumen-
dokumen kepemilikan tanah berupa Alas Hak Grant No. P.1598/1957
tertanggal 17 Desember 1957 atas nama Almarhum Tengku Sahmenan
kepada Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat atas
nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan
Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Wilayah DJP
Sumatera Utara II cq Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran cq. Kantor
Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tanjung Balai.
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII secara tanggung renteng
untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian materill dan Moril
dengan rincian sebagai berikut:
a. Kerugian Materill :
Ganti rugi kehilangan potensi penerimaan pajak, sebesar
Akibat beban pikiran, tenaga, waktu dan biaya dalam rangka
mengatasi tindakan Terbanding I dahulu Tergugat I, apabila dinilai
dengan uang adalah sejumlah Rp1.000.000.000 (Satu Miliar rupiah).
7. Menghukum Terbanding I, II, III, IV, V, VI dan VII dahulu Tergugat I, II, III,
IV, V, VI dan VII secara tanggung renteng untuk membayar kepada
Pembanding dahulu Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar
Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari sejak putusan ini dibacakan,
apabila Terbanding I, II, III, IV, V, VI dan VII dahuluTergugat I, II, III, IV, V,
VI dan VII tidak mematuhi putusan dalam perkara a quo;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta
merta walaupun ada Perlawanan, Banding, Kasasi, dan atau Peninjauan
Kembali (uitvoerbaar bij voorraad);
9. Menghukum Terbanding I, II, III, IV, V, VI dan VII dahulu Tergugat I, II, III,
IV, V, VI dan VII secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya
yang timbul dalam perkara a quo.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 66 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN
Atau
Apabila Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkaraa
quoberpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono).
Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula
Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut
Terbanding semula Turut Tergugat tidak menyerahkan kontra memori
banding ;
Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah
memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 31
Agustus 2017, Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 22 Juni 2017,
Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 12 Juli 2017, Terbanding III
semula Tergugat III pada tanggal 22 Juni 2017, Terbanding IV semula
Tergugat IV pada tanggal 29 Agustus 2017, Terbanding V semula Tergugat V
pada tanggal 27 Juli 2017, Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 5
Juli 2017, Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 10 Juli 2017, Turut
Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 22 Juni 2017 untuk
mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari
dihitung sejak pemberitahuan ini dilaksanakan ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula
Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh
karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding
semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai
berikut :
1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah keliru
dan salah penerapan hukumnya dalam memeriksa dan mengadili perkara in
casu ;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 67 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terkesan tidak cermat
dan tidak jelas karena tidak mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap
dalam persidangan baik bukti bukti surat maupun keterangan saksi saksi ;
Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan
seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan
resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 48/Pdt.G/2016/PN Tjb
tanggal 18 Mei 2017 dan Memori Banding dari Pembanding semula
Penggugat tanggal 20 Juni 2017 Majelis Hakim Tingkat Banding dapat
menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam
perkara ini karena didasarkan pertimbangan yang dinilai telah tepat dan benar
bersesuaian dengan fakta persidangan, sehingga diambil alih sebagai
pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan
memutus perkara ini ditingkat banding;
Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding
semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya, tidak ada hal yang dapat
melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan
dinilai merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan
benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut
tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan harus
dikesampingkan ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 48/Pdt.G/2016/PN Tjb
tanggal 18 Mei 2017 beralasan hukum untuk dikuatkan;
Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan
sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka
harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;
Memperhatikan UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria, Yurisprudensi Mahkamah Agung, ketentuan-ketentuan
RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;
M E N G A D I L I
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula
Penggugat;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 68 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor
48/Pdt.G/2016/PN Tjb tanggal 18 Mei 2017, yang dimohonkan
banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat
banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiah).
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan, pada hari KAMIS tanggal 14 Desember 2017 oleh
DHARMA E.DAMANIK, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, H. DASNIEL, SH, MH
dan PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH, masing-masing sebagai hakim
anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
RABU, tanggal 3 JANUARI 2018 oleh DHARMA E.DAMANIK, SH, MH
sebagai Hakim Ketua dihadiri Hakim –hakim anggota, dibantu oleh EVA
ZAHERMI, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua
belah pihak.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,
TTD TTD
1. H. DASNIEL, SH, MH DHARMA E.DAMANIK, SH, MH,
TTD
2. PRASETYO IBNU ASMARA, SH,MH,
Panitera Pengganti
TTD
Hj. EVA ZAHERMI, SH, MH.
Perincian biaya: 1. Materai ……………… Rp 6.000,00 2. Redaksi…….............. Rp 5.000,00 3. Pemberkasan ……… Rp139.000,00 Jumlah …………….... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)