PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT LAPORAN KEUANGAN Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2017 UAKPA- PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT Jalan Soekarno Hatta No. 714 Bandung - Jawa Barat 40294 Telp. (022) 7810365 Fax. (022) 7810349 E-mail : [email protected]
80
Embed
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT LAPORAN KEUANGANpta-bandung.go.id/images/pdf/CALK_Smtr__I_2017.pdfLAPORAN KEUANGAN Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2017 UAKPA- PENGADILAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT
LAPORAN KEUANGANUntuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2017UAKPA- PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT
Jalan Soekarno Hatta No. 714Bandung - Jawa Barat 40294Telp. (022) 7810365 Fax. (022) 7810349E-mail : [email protected]
KATA PENGANTAR LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT SEMESTER I TA 2017
| Kata Pengantar i
Kata PengantarSebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang
mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara
/ Lembaga yang dipimpinnya.
Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah
Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah
satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan
Keuangan.
Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05.2015
tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan
Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan
informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.
Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai
laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan
transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.
Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada
manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance).
Bandung, 11 Juli 2017
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,
Drs. H. ACH JUFRI, SH., MH
NIP.19680318.199303.1.002
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT SEMESTER I TA 2017
| Daftar Isi ii
Daftar IsiKata Pengantar......................................................................................................................................... i
Daftar Isi.................................................................................................................................................. ii
............................................................................................................................................................... iii
Pernyataan Tanggung Jawab ........................................................................................................... iii
I. Laporan Realisasi Anggaran ...............................................................................................................15
II. Neraca ...............................................................................................................................................17
III. Laporan Operasional ........................................................................................................................19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .............................................................................................................21
V. Catatan atas Laporan Keuangan ................................................................................................23
A.Penjelasan Umum ......................................................................................................................23
A.1. Dasar Hukum ...............................................................................................................23
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat ...................24
Persediaan yang Belum Diregister C.1. 4. (16.158.800) 0,-
Jumlah Aset Lancar 116.802.365,- 68.251.350,-
Aset Tetap C.2
Tanah C.2. 1. 9.250.500.000,- 9.250.500.000,-
Peralatan dan Mesin C.2. 2. 6.917.804.387,- 6.742.893.487,-
Gedung dan Bangunan C.2. 3. 10.711.503.194,- 10.711.503.194,-
Aset Tetap Lainnya C.2. 4. 92.323.540,- 92.323.540,-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap C.2. 5. (8.675.298.079,-) (8.469.888.672,-)
Jumlah Aset Tetap 18.296.833.042,- 18.327.331.549,-
Aset Lainnya C.4
Aset tak Berwujud C.4. 1. 19.932.000,- 19.932.000,-
Aset Lain-Lain C.4. 2. 212.106.000,- 212.106.000,-
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi AsetLainnya
C.4. 3. (230.248.750,-) (230.197.629,-)
Jumlah Aset Lainnya 1.789.250,- 1.840.371,-
JUMLAH ASET 18.415.424.657,- 18.397.423.270,-KEWAJIBANKewajiban Jangka Pendek C.5
Utang kepada Pihak Ketiga C.5. 1. 0,- 846.384,-
Uang Muka dari KPPN C.5. 2. 100.000.000,- 0,-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 0,- 0,-
JUMLAH KEWAJIBAN 100.000.000,- 846.384,-
EKUITASEkuitas C.6
JUMLAH EKUITAS 18.315.424.657,- 18.396.576.886,-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITASDANA
18.415.424.657,- 18.397.423.270,-*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LaporanKeuangan ini.
III. LAPORAN OPERASIONAL
Laporan OperasionalLAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT SEMESTER I TA2017
| III. Laporan Operasional 19
III. Laporan OperasionalPENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT
LAPORAN OPERASIONALPER 30 JUNI 2017 DAN 30 JUNI 2016
(dalam satuan Rupiah)
URAIAN Cat. 30 Juni 2017 30 Juni 2016
Kegiatan OperasionalPendapatan
Pendapatan Negara Bukan Pajak D.1 71.125.780,- 22.594.248,-
Jumlah Pendapatan
Beban
Beban Pegawai D. 2 10.444.287.971,- 10.738.411.685,-
Beban Persediaan D. 3 25.431.914,- 33.765.315,-
Beban Barang dan Jasa D. 4 489.579.435,- 388.153.603,-
Beban Pemeliharaan D. 5 271.981.976,- 184.505.471,-
Beban Perjalanan Dinas D. 6 166.646.500,- 218.587.475,-
Beban Barang Untuk Diserahkan KepadaMasyarakat
D. 7 0,- 0,-
Beban Bantuan Sosial D. 8 0,- 0,-
Beban Penyusutan dan Amortisasi D. 9 205.460.528,- 244.838.267,-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D. 10 0,- (21.750,-)
Beban Lain-lain D. 11 0,- 0,-
Jumlah Beban 11.603.388.324,- 11.808.240.066,-
Defisit dari Kegiatan Operasional (11.532.262.544,-) (11.785.645.818,-)
Kegiatan Non Operasional D. 12Surplus Penjualan Aset Non Lancar 0,- 0,-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar 0,- 0,-
Defisit Selisih Kurs 0,- 0,-
Pendapatan dari Kegiatan Non OperasionalLainnya
0,- 0,-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0,- 0,-
Surplus dari Kegiatan Non Operasional 16.745,- (398.685,-)
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa (11.532.245.799,-) (11.786.044.503)
Pos Luar Biasa D. 13
Pendapatan PNBP 0,- 0,-
Beban Perjalanan Dinas 0,- 0,-
Beban Persediaan 0,- 0,-
Surplus/Defisit Laporan Operasional (11.532.245.799,-) (11.786.044.503)*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuanganini.
| III. Laporan Operasional 20
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Laporan Perubahan EkuitasLAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT SEMESTER I TA2017
| IV. Laporan Perubahan Ekuitas 21
IV. Laporan Perubahan EkuitasPENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITASPER 30 JUNI 2017 DAN 30 JUNI 2016
(dalam satuan Rupiah)
URAIAN Cat. 30 Juni 2017 30 Juni 2016
Ekuitas Awal E. 1 18.396.576.886,- 17.500.153.001,-
Surplus (Defisit) Laporan Operasional E. 2 (11.532.245.799,-) (21.696.950.101,-)
Dampak Kumulatif Perubahan KebijakanAkuntansi / Kesalahan Mendasar
E. 3 0,- (19.473.261,-
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas
Penyesuaian Nilai Aset E. 4 0,- 0,-
Koreksi Nilai Persediaan E. 5 0,- 0,-
Selisih Revaluasi Aset Tetap E. 6 0,- 0,-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi E. 7 0,- (19.473.261,-)
Koreksi Lain-lain E. 8 0,- 0,-
Jumlah 0,- (19.473.261,-)
Transaksi Antar Entitas E. 9 11.451.093.570,- 22.612.847.247,-
Ekuitas Akhir 18.315.424.657,- 18.396.576.886,-
*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LaporanKeuangan ini.
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Catatan atasLaporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT SEMESTER I TA 2017
III. Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan Pos-pos Realisasi Anggaran 23
V. Catatan atas Laporan Keuangan
A. Penjelasan Umum
A.1. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang
Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada
Laporan Keuangan;
f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan
Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas
Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Catatan atasLaporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT SEMESTER I TA 2017
III. Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan Pos-pos Realisasi Anggaran 24
Pusat;
i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang
Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada
Bagan Akun Standar;
j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang
Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun
Standar;
k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan
yang berada di bawahnya.
l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang
Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Jawa
Barat
Dalam rangka mewujudkan kebijakan umum Pegadilan Tinggi Agama Jawa Barat
dengan tepat waktu dan sasaran, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat telah
menetapkan visi dan misi sebagai berikut.
Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :
Catatan atasLaporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT SEMESTER I TA 2017
III. Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan Pos-pos Realisasi Anggaran 25
Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka
dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.
Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi
kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar
1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.
Misi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat adalah :
TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT YANG AGUNG”
Penjelasan ketiga misi ini, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Pengadilan Tinggi
Agama Jawa Barat Sebagai Pengadilan Tinggi Agama Yang Agung” adalah sebagai
berikut :
1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pengadilan Tinggi Agama Jawa
Barat
Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan faktor penting
untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya
untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan akan dilakukan dengan
mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel melalui
penyempurnaan pelayanan berbasis teknologi, penataan ulang manajemen perkara,
dan transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis Informasi Teknologi.
2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan
Catatan atasLaporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT SEMESTER I TA 2017
III. Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan Pos-pos Realisasi Anggaran 26
Tugas Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat adalah menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang
dilakukan mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh
keadilan adalah keharusan bagi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk
meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.
3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan
Bandung memiliki lebih dari 61% penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah
dan rentang kendali wilayah yang sangat luas. Bagi masyarakat miskin untuk
mendapatkan pelayanan tidak mampu membayar pendamping sehingga tidak jarang
mereka tidak mendapatkan keadilan itu sendiri ditambah lokasi tempat tinggal yang
tidak terjangkau. Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat melalui mekanisme bantuan
hukum berupaya memfasilitasi masyarakat miskin tersebut dengan meningkatkan
akses peradilan melalui pembebasan biaya perkara, sidang keliling/zitting plaats dan
pos layanan hukum (posyankum). Selain itu untuk membantu penguatan identitas
hukum, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat bekerja sama dengan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kementerian Agama cq. Kantor Urusan Agama
setempat melalui pos pelayanan terpadu, berupaya untuk memberikan kemudahan
penetapan identitas hukum.
Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat seperti yang
telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam
bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis
organisasi.
Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.
Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berusaha mengidentifikasi apa yang akan
Catatan atasLaporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT SEMESTER I TA 2017
III. Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan Pos-pos Realisasi Anggaran 27
dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan
tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang
dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan
Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah
dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.
Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses
peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan
teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun
2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya
Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Sebagai Pengadilan Agama Yang Agung” maka
Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat menetapkan 7 sasaran strategis sebagai berikut :
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan
teknologi informasi.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem
peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
baik internal maupun eksternal.
Catatan atasLaporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT SEMESTER I TA 2017
III. Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan Pos-pos Realisasi Anggaran 28
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan
parameter obyektif.
7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif
dan efisien.
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Semester I TA 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh
aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai
dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian
Negara/Lembaga.
SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi
Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk
menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan
SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan
aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan
manajerial lainnya.
A.4. Basis Akuntansi
Pegadilan Tinggi Agama Jawa Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan
penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis
kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah
basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas
Catatan atasLaporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT SEMESTER I TA 2017
III. Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan Pos-pos Realisasi Anggaran 29
diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang
mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan.
A.5. Dasar Pengukuran
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan
setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam
penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai
perolehan historis.
Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai
wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat
sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi
kewajiban yang bersangkutan.
Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi
yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam
mata uang rupiah.
A.6. Kebijakan Akuntansi
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I TA 2017 telah mengacu
pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-
prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang
dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
Catatan atasLaporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT SEMESTER I TA 2017
III. Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan Pos-pos Realisasi Anggaran 30
Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan
keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.
Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan
Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat adalah sebagai berikut:
(1.) Pendapatan LRA
Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
(2.) Pendapatan LO
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah
ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu
dibayar kembali.
Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau
Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan
periode waktu sewa.
Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda
atau dokumen lain yang dipersamakan
Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah
Catatan atasLaporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT SEMESTER I TA 2017
III. Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan Pos-pos Realisasi Anggaran 31
dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
(3.) Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.
Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi
pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya
klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan.
(4.) Beban
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset;
terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya
klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.
Catatan atasLaporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT SEMESTER I TA 2017
III. Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan Pos-pos Realisasi Anggaran 32
(5.) Aset
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka
Panjang dan Aset Lainnya.
a. Aset Lancar
Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk
valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada
tanggal neraca.
Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar
nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar
nilai nominal.
Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah
timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab
Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap.
b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang
menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang
menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur
dengan andal
Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net
realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang
tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang
ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan
pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:
Catatan atasLaporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT SEMESTER I TA 2017
III. Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan Pos-pos Realisasi Anggaran 33
Penggolongan Kualitas Piutang
KualitasPiutang Uraian Penyisihan
Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggaljatuh tempo
0.5%
KurangLancar
Satu bulan terhitung sejak tanggal SuratTagihan Pertama tidak dilakukanpelunasan
10%
Diragukan Satu bulan terhitung sejak tanggal SuratTagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan
50%
Macet 1. Satu bulan terhitung sejak tanggalSurat Tagihan Ketiga tidak dilakukanpelunasan
2. Piutang telah diserahkan kepadaPanitia Urusan Piutang Negara/DJKN
100%
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi
(TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca
disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal
neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara
lainnya.
b. Aset Tetap
Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh
pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 1 tahun.
Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi
sebagai berikut:
a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah
Catatan atasLaporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT SEMESTER I TA 2017
III. Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan Pos-pos Realisasi Anggaran 34
raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus
ribu rupiah);
b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan
atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum
kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali
pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya
berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang
disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan
kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai
dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah
berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari
neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
c. Penyusunan Aset Tetap
Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan
penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
a. Tanah
b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau
Catatan atasLaporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT SEMESTER I TA 2017
III. Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan Pos-pos Realisasi Anggaran 35
dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada
Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap
akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis
lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset
Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan
Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat
Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada
Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah
sebagai berikut:
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap
Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahun
d. Piutang Jangka Panjang
Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan
diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal
Belanja Perjalanan Dinas 166.646.500,- 218.587.475,- (51.940.975,-) (23,76)
Total Belanja Brutto 953.365.242,- 818.444.165,- 134.921.077,- 16,49
Pengembalian Belanja 0 0 0 0
Catatan atasLaporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT SEMESTER I TA 2017
IV. Catatan atas Laporan Keuangan | Pengungkapan Lainnya 43
Total Belanja Netto 953.365.242,- 818.444.165,- 134.921.077 16,49
B.2.3. Belanja Modal
RealisasiBelanja Modal :
Rp.174.910.900,-
Realisasi Belanja Modal Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat per 30 Juni TA 2017 dan
Semester I TA 2016 adalah sebesar Rp. 174.910.900,- dan Rp. 73. 755.000,-.
Realisasi Belanja Modal Semester I TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 137,15
persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Semester I TA 2016. Hal ini disebabkan
karena :
1. Adanya kenaikan Pagu Belanja Modal TA 2017 sebesar Rp. 109.500.000,- atau 147,97
% dibandingkan TA 2016.
2. Adanya belanja mandatoring atau belanja modal khusus untuk penunjang SIPP sebesar
Rp. 64.500.000,- sementara tahun 2016 tidak ada.
Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :
Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2017 dan 30 Juni TA 2016(dalam satuan Rupiah)
UraianSemester I TA 2017
Realisasi
Semester I TA 2016
Realisasi
Perubahan
Rp %
Belanja Modal Peralatan &
Mesin
174.910.900,- 73.755.000,- 101.155.900 137,15
Belanja Modal Lainnya 0,- 0,- 0,- 0,00
Total Belanja Brutto 174.910.900,- 73.755.000,- 101.155.900 137,15
Pengembalian Belanja 0 0 0 0
Total Belanja Netto 174.910.900,- 73.755.000,- 101.155.900 137,15
B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk
Semester I TA 2017 memiliki Pagu Rp. 178.500.000,-. Sementara Realisasi Belanja
Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni TA 2017 dan Semester I TA 2016 adalah
Catatan atasLaporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT SEMESTER I TA 2017
IV. Catatan atas Laporan Keuangan | Pengungkapan Lainnya 44
sebesar Rp. 174.910.900,- dan Rp. 73.755.000,-. Realisasi tersebut mengalami
kenaikan sebesar 137,15 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Semester I TA
2016. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan atas belanja modal peralatan dan mesin
Alat Pengolah Data dan Komunikasi baik Pendukung SIPP dan pendukung
kesekretariatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana penarikan pada semester I
TA 2017 .
Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni TA 2017 dan 30 Juni TA 2016(dalam satuan Rupiah)
Uraian Semester I TA 2017 Semester I TA 2016Perubahan
Rp %
Pengadaan Alat PengolahData dan Komunikasi
43.526.900.,- 73.755.000,- (30.228.100,-) (40,98)
Pengadaan Peralatan danFasilitas Perkantoran
63.085.000,- 0,- 63.085.000,- 100,00
Pengadaan Alat PengolahData dan KomunikasiPendukung SIPP
68.299.000,- 0,- 68.299.000,- 100,00
Total Belanja Brutto 174.910.900,- 73.755.000,- 101.155.900,- 137,15
Pengembalian Belanja 0 0 0 0
Total Belanja Netto 174.910.900,- 73.755.000,- 101.155.900 137,15
B.2.3.2 Belanja Modal Lainnya
Belanja Modal Lainnya Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk Semester I TA 2017
memiliki Pagu Rp. 5.000.000,-. Sementara tidak ada Realisasi Belanja Modal Lainnya
selama semester I TA 2017 karena belum menemukan antivirus yang sesuai dengan
pagu dengan masa aktivasi lebih dari satu tahun dan TA 2016 tidak ada pagu untuk
Belanja modal Lainnya.
Catatan atasLaporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT SEMESTER I TA 2017
IV. Catatan atas Laporan Keuangan | Pengungkapan Lainnya 45
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
Aset Lancar: Rp116.802.365,-
C.1. Aset Lancar
Nilai Aset Lancar per 30 Juni TA 2017 dan 31 Desember TA 2016 adalah masing-masing
sebesar Rp. 116.802.365,- dan Rp. 68.251.350,-.
Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau
dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
pelaporan.
Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat per 30 Juni TA 2017 dan
31 Desember TA 2016 disajikan pada tabel di bawah:
Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016(dalam satuan Rupiah)
Uraian Semester I TA 2017 Desember TA 2016
Kas di Bendahara Pengeluaran 100.000.000,- 0,-Belanja Dibayar di Muka 0,- 51.191.020,-Persediaan 32.961.165,- 17.060.330,-Persediaan yang Belum Diregister (16.158.800,-)Total Aset Lancar 116.802.365,- 68.251.350,-
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas diBendahara
Pengeluaran:Rp.
100.000.000,-
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni TA 2017 dan 31 Desember TA 2016
masing-masing adalah sebesar Rp. 100.000.000,- dan Rp. 0,- yang merupakan kas yang
dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari
Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas
negara per tanggal neraca.
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran(dalam satuan Rupiah)
Catatan atasLaporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT SEMESTER I TA 2017
IV. Catatan atas Laporan Keuangan | Pengungkapan Lainnya 46
No. Jenis 30 Juni TA 2017 31 Desember TA. 2016
1. Uang Tunai 71.777.650,- 0,-
2. Kuitansi UP yang belum di SPM-GU-kan
28.222.350,- 0.-
3. Bank BRI acc.0286.01.000380.303 0 0,-
Jumlah 100.000.000,- 0,-
C.1.2. Belanja Dibayar di Muka
BelanjaDibayar di
Muka: Rp. 0,-
Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni TA 2017 dan 31 Desember TA 2016 masing-masing
adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 51.191.020,-. Belanja dibayar di muka merupakan hak
yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari
telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran
berjalan namun barang atau jasa belum diterima.
Rincian Belanja Dibayar di Muka(dalam satuan Rupiah)
No. Jenis 30 Juni TA 2017 31 Desember TA 2016
1. Belanja dibayar di muka 0,- 51.191.020,-
Jumlah 0,- 51.191.020,-
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270 Tahun 2014 tentang Penerapan
SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat, penyajian penyesuaian belanja dibayar
dimuka tidak dilakukan pada periode pelaporan semester I.
C.1.3. Persediaan
Persediaan:Rp.
32.961.165,-
Persediaan per 30 Juni TA 2017 dan 31 Desember TA 2016 masing-masing adalah
sebesar Rp. 32.961.165,- dan Rp. 17.060.330,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam
bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan
maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan
Catatan atasLaporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT SEMESTER I TA 2017
IV. Catatan atas Laporan Keuangan | Pengungkapan Lainnya 47
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan
Beban Penyisihan Piutang takTertagih – Piutang Jangka Panjang
0 (21.750) 21.750 (100)
Total Beban Penyisihan Piutang takTertagih
0 (21.750) 21.750 (100)
D.11. Beban Lain-lain
Beban Lain-Lain: Rp. 0 Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016
adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang
timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian
atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016
adalah sebagai berikut:
Rincian Beban Lain-lainper 30 Juni TA 2017 dan 30 Juni TA 2016
(dalam satuan Rupiah)
Uraian Semester I TA2017 Semester I TA 2016 Naik(Turun) %
Beban Aset ExtrakomptabelPeralatan dan Mesin
0 0 0 0
Beban Aset ExtrakomptabelGedung dan Bangunan
0 0 0 0
Beban Aset Extrakomptabel AsetTetap Lainnya
0 0 0 0
Total Beban Lain-lain 0 0 0 0
Catatan atasLaporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT SEMESTER I TA 2017
IV. Catatan atas Laporan Keuangan | Pengungkapan Lainnya 63
D.12. Kegiatan Non Operasional
Surplus dariKegiatan NonOperasional :
Rp. 16.745,-
Pos Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang
sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan
Non Operasional Semester I tahun 2017 dan Semester I tahun 2016 adalah sebagai berikut:
Rincian Kegiatan Non Operasionalper 30 Juni TA 2017 dan 30 Juni TA 2016
(dalam satuan Rupiah)
Uraian Semester I TA 2017 Semester I TA 2016 Naik(Turun) %
Pendapatan dari PemindahtangananBMN Lainnya
0,- 0,- 0,- 0,00
Penerimaan Kembali Belanja PegawaiTAYL
127,- 396.640,- (396.513,-) (99,97)
Pendapatan Penyesuaian NilaiPersediaan
298.283,- 352.050,- (53.767,-) (15,27)
Beban Peyesuaian Nilai Persediaan (281.665-) (1.147.375,-) 865.710,- (75,45)
Total Surplus(defisit) dari kegiatan NonOperasional
16.745,- (398.685,-) 415.430,- (104,20)
D.13. Pos Luar Biasa
Beban Pos LuarBiasa : Rp. 0,- Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat
diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang
berakhir pada 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:
Rincian Pos Luar Biasaper 30 Juni TA 2017 dan 30 Juni TA 2016
(dalam satuan Rupiah)
Uraian Semester I TA2017 Semester I TA 2016 Naik(Turun) %
Pendapatan PNBP 0 0 0 0
Beban Perjalanan Dinas 0 0 0 0
Beban Persediaan 0 0 0 0
Total Pos Luar Biasa 0 0 0 0
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
E.1. Ekuitas Awal
Ekuitas Awal :Rp.
18.396.576.886,-
Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 dan 1 Januari 2016 adalah masing-masing sebesar
Rp. 18.396.576.886,- dan Rp. 17.500.153.001,-.
Catatan atasLaporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT SEMESTER I TA 2017
IV. Catatan atas Laporan Keuangan | Pengungkapan Lainnya 64
E.2. Surplus (defisit) LO
Defisit LO : Rp.(11.532.245.799
,-)
Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah
sebesar Rp. (11.532.245.799),- dan Rp. (21.696.950.101),-. Defisit LO merupakan selisih
kurang antara defisit kegiatan operasional, surplus kegiatan non operasional, dan pos luar
biasa.
900.688,-
E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset
PenyesuaianNilai Aset : Rp. 0 Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016
adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai
persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir
E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan
Koreksi NilaiPersediaan : Rp.
0
Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena
kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai
persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah masing-
masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30
Juni 2017 adalah sebagai berikut:
Rincian Koreksi Nilai Persediaanper 30 Juni TA 2017(dalam satuan Rupiah)
Uraian Koreksi
Barang Konsumsi 0
Suku Cadang 0
Barang Persediaan Lainnya 0
Total Koreksi Nilai Persediaan 0
Catatan atasLaporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT SEMESTER I TA 2017
IV. Catatan atas Laporan Keuangan | Pengungkapan Lainnya 65
E.3.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap
SelisihRevaluasi Aset
Tetap : Rp. 0
Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian
ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017
dan 30 Juni 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.
E.3.4. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
Koreksi AsetTetap Non
Revaluasi : Rp.0,-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 30 Juni
2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. (19.473.261,-). Koreksi ini berasal dari
transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.
Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasiper 30 Juni TA 2017(dalam satuan Rupiah)
Uraian Koreksi
Peralatan dan Mesin 0,-
Aset Tak Berwujud 0,-
Total Koreksi 0,-
E.3.5 Koreksi Lain-lain
Koreksi Lain-lain: Rp. 0 Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah
masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait
Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas
hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :
Rincian Koreksi Lain-lainper 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)
Uraian KoreksiKoreksi beban 0
Koreksi Pendapatan 0
Koreksi Piutang 0
Koreksi Kewajiban 0
Koreksi hibah 0
Jumlah 0
Catatan atasLaporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT SEMESTER I TA 2017
IV. Catatan atas Laporan Keuangan | Pengungkapan Lainnya 66
E.4. Transaksi Antar Entitas
Transaksi AntarEntitias: Rp.
11.451.093.570,-
Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016
adalah masing-masing sebesar Rp. 11.451.093.570,- dan Rp. 22.612.847.247,-.
Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda
baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.
Rincian Nilai Transaksi antar Entitasper 30 Juni TA 2017(dalam satuan Rupiah)
Transaksi antar Entitas Nilai
Diterima dari Entitas Lain (71.125.907,-)
Ditagihkan ke Entitas Lain 11.522.219.477,-
Transfer Masuk 0,-
Transfer Keluar 0,-
Pengesahan Hibah Langsung 0,-
Pengesahan Pengembalianhibah Langsung
0,-
Jumlah 11.451.093.570,-
E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)
Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas
pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30
Juni 2017, DDEL sebesar Rp. (71.125.907,-) sedangkan DKEL sebesar Rp. 11.522.219.477,-.
E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar
Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke
entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.
Transfer Masuk untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah
masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 33.382.000,-. Sedangkan Transfer Keluar untuk periode
yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan
Rp. 68.894.625,-.
Catatan atasLaporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT SEMESTER I TA 2017
IV. Catatan atas Laporan Keuangan | Pengungkapan Lainnya 67
E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian PengesahanHibah Langsung
Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam
bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-
BUN. Selama Semester I TA 2017 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat tidak menerima
Hibah atau mengeluarkan Hibah ke Entitas Lain sehinggga nilai Pengesahan Hibah Langsung
sampai dengan tanggal 30 Juni 2017, sebesar Rp. 0, dan Pengembalian Pengesahan Hibah
Langsung juga bernilai Rp. 0.
E.5. Ekuitas Akhir
Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah masing-
masing sebesar Rp. 18.315.424.657,- dan Rp. 18.396.576.886,-.
F. Pengungkapan Penting Lainnya
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca
Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan
dalam laporan keuangan ini.
F.2. Pengungkapan Lain-lain
F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK
Sampai dengan 30 Juni 2017 tidak ada Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK yang
dapat dijadikan Catatan Tambahan dalam Laporan Keuangan ini.
Catatan atasLaporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT SEMESTER I TA 2017
IV. Catatan atas Laporan Keuangan | Pengungkapan Lainnya 68
F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan
SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat, informasi pendapatan dan belanja secara
akrual yang disajikan pada laporan semesteran adalah:
1. Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
2. Penyusutan;
3. Persediaan; dan
4. Koreksi Beban.
Pada Laporan Keuangan Semester I TA 2017 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat tidak
ada informasi pendapatan dan belanja secara akrual yang dapat disajikan.
F.2.3. Rekening Pemerintah
Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tinggi
Agama Jawa Barat adalah:
1. BRI KC Dewi Sartika Bandung A/C 0286.01.000380.30.3 a.n. BPg 095 PTA Bandung01
yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni
2017 sebesar Rp. 64.985.142,-.
2. BRI KC Dewi Sartika Bandung A/C 0286.01.000533.30.4 a.n. BPg 095 PTA Bandung04
yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30
Juni 2017 sebesar Rp. 0,-.
3. BRI KC Dewi Sartika Bandung A/C 0286.01.001025.30.4 a.n. RPL 095 PTA Bandung
Utk PDT yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan
saldo akhir per tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp. 150.000,-.
Catatan atasLaporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT SEMESTER I TA 2017
IV. Catatan atas Laporan Keuangan | Pengungkapan Lainnya 69
F.2.4. Revisi DIPA
Tidak ada Revisi DIPA selama Semester 1 Tahun 2017
F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB
Tidak ada ralat SPM, SSBP, dan SSPB pada semester I TA 2017.
F.2.6. Catatan Penting Lainnya
Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 365/PA/SK/XII/2016
tanggal 13 Desember 2016 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan
lainnya di seluruh Indonesia, dan nomor W10-A/0478/KP.04.6/I/2016 tanggal Januari
2016 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan nomor W10-A7/ 026
/KP.04.6/I/2016 tanggal Januari 2017 tentang Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk
menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan petugas pengelola
administrasi belanja pegawai dan staf pengelola keuangan pada Kantor Pengadilan Tinggi
Agama Jawa Barat adalah sebagai berikut:
Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. H. Ach Jufri, SH., MH Pejabat Pembuat Komitmen : Rustandi, S. Ag Pejabat Penandatangan/Penguji SPM : Syarif Bastaman Bendahara Pengeluaran : Inda Mulyani, SIP Bendahara Penerima : Utami Nurwulan
Staf Pengelola/PPABP : Candra Dini, SE
Laporan-laporan Pendukung 70
Daftar dan LampiranDAFTAR DAN LAMPIRAN
Laporan-laporan Pendukung 71
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku AsetTetap
A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP
Laporan-laporan Pendukung 72
Pengadilan Tinggi Agama Jawa BaratRincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2017p untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2017
No. Aset TetapMasa
ManfaatNilai Perolehan
Akumulasi Penyusutan Beban Penyusutan Akumulasi Penyusutan Nilai Buku
Per 31 Desember 2016 Per 30 Juni 2017 s.d 30 Juni 2017 Per 30 Juni 2017
A. Tanah1. Tanah Rumah Dinas dan
Mes/Wisma- 2.390.250.000 - - - 2.390.250.000
2. Tanah Bangunan Tempat Kerja 6.860.250.000 - - - 6.860.250.000Jumlah 9.250.500.000 - - - 9.250.500.000
B. Peralatan dan Mesin1. Alat Angkutan Darat Bermotor 1.772.466.845 1.772.466.845 - 1.772.466.845 -2. Alat Bengkel 3.795.000 3.795.000 - 3.795.000 -3. Alat Kantor 1.249.088.691 1.101.457.191 20.369.000 1.121.826.191 127.262.5004. Alat Rumah Tangga 1.687.840.065 1.573.593.011 16.786.214 1.590.379.225 97.460.8405. Alat Studio 220.869.075 219.196.200 472.875 219.669.075 1.200.0006. Alat Komunikasi 64.560.000 55.960.000 860.000 56.820.000 7.740.0007. Alat Laboratorium Elektronik 10.843.050 735.778 374.343 1.110.121 9.732.9298. Komputer Unit 1.413.828.336 1.220.146.943 40.771.585 1.260.918.528 152.909.8089. Peralatan Komputer 491.132.325 404.597.283 17.677.328 422.274.611 68.857.71410. Unit Peralatan Proses 2.035.000 2.035.000 - 2.035.000 -11. Peralatan Olah Raga 1.346.000 1.346.000 - 1.346.000 -
Jumlah 6.917.804.387 6.355.329.251 97.311.345 6.452.640.596 465.163.791B. Gedung dan Bangunan1. Bangunan Gedung Tempat
2. Bangunan Tempat Tinggal 1.134.400.000 143.672.000 11.344.000 155.016.000 979.384.000Jumlah 10.711.503.194 2.114.559.421 108.098.062 2.222.657.483 8.488.845.711
C. Jalan, Irigasi, dan Jaringan1. - - - - - - -
Jumlah - - - - -D. Aset Tetap Lainnya1. - - - - - - -
Jumlah - - - - -
Laporan-laporan Pendukung 73
No. Aset TetapMasa
ManfaatNilai Perolehan
Akumulasi Penyusutan Beban Penyusutan Akumulasi Penyusutan Nilai Buku
Per 31 Desember 2016 Per 30 Juni 2017 s.d 30 Juni 2017 Per 30 Juni 2017
E. Aset Tetap yang TidakDigunakan
1. Alat Kantor 104.582.000 104.582.000 - 104.582.000 -2. Alat Rumah Tangga 101.175.000 101.175.000 - 101.175.000 -3. Alat Studio 36.000 36.000 - 36.000 -4. Alat Komunikasi 3.371.000 3.371.000 - 3.371.000 -5. Peralatan Komputer 282.000 282.000 - 282.000 -6. Peralatan Olah Raga 160.000 160.000 - 160.000 -7. Bangunan Gedung Tempat
Kerja2.500.000 659.629 51.121 710.750 1.789.250
Jumlah 212.106.000 210.265.629 51.121 210.316.750 1.789.250T O T A L 27.091.913.581 8.680.154.301 205.460.528 8.885.614.829 18.206.298.752
Laporan-laporan Pendukung 74
Daftar Hibah Langsung
B. DAFTAR HIBAH LANGSUNG
Laporan-laporan Pendukung 75
Pengadilan Tinggi Agama Jawa BaratDaftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2017Tabel Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa
No. Nama Pemberi Hibah BentukHibah
Sumber Dana Nilai Hibah Sudah Disahkan Belum Disahkan
Nilai Keterangan
N I H I L
Jumlah : - - - -
Catatan atasLaporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA KARAWANG TAHUN 2016
C. INFORMASI PENDAPATANDAN BELANJA SECARA
AKRUAL
Catatan atasLaporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA KARAWANG TAHUN 2016
Catatan atasLaporan Keuangan LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA KARAWANG TAHUN 2016