i
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat AllahSWT, yang telah melimpahkan rahmat danhidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikanReviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan NegeriBandung Kelas 1A Khusus 2015-2019.
Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus adalahpelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilanguna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan(voor-post) Mahkamah Agung yang berada di propinsi Jawa Barat
Reviu Renstra Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Tahun 2015-2019adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,kebijakan, program dan kegiatan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus,yang disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut BabV Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkanrancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telahmembantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini.Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat,biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri BandungKelas 1A Khusus.
Bandung, Februari 2015Ketua,
TTD
Pontas Efendi, S.H., M.H.NIP. 19600310 198512 1 001
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...................................................................................................... i
DAFTAR ISI...................................................................................................................ii
BAB I. PENDAHULUAN............................................................................................... 1
1.1.Kondisi Umum ........................................................................................ 1
1.2.Potensi dan Permasalahan ..................................................................... 1
BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN .................................................................................. 9
2.1.Visi.......................................................................................................... 9
2.2.Misi ......................................................................................................... 9
2.3.Tujuan................................................................................................... 10
2.4.Sasaran Strategis ................................................................................. 10
2.5.Indikator Kinerja dan Target Kinerja...................................................... 10
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ............................................................. 10
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri/Hubungan
Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung.......................................... 24
BAB IV. PENUTUP..................................................................................................... 32
LAMPIRAN
Indikator Kinerja Utama
SK Reviu Renstra Tahun 2015-2019
SK Indikator Kinerja Utama
iii
DAFTAR TABEL
TABEL 1. POTENSI DAN PERMASALAHAN ............................................................... 6
TABEL 2. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ................... 12
TABEL 3. HUBUNGAN TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA
UTAMA DAN TARGET KINERJA ............................................................... 14
TABEL 4. HUBUNGAN TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR, KEBIJAKAN, PROGRAM
DAN KEGIATAN......................................................................................... 27
iv
STRUKTUR ORGANISASI
v
No Nama Jabatan1 Pontas Efendi, S.H,,M.H Ketua2 H.Dwi Sugiarto, S.H.,M.H. Wakil Ketua3 Mat Djuskan, S.H.,M.H. Panitera/Sekretaris4 DR. Asep Dedi Suasta, S.H.,M.H. Wakil Panitera5 Drs. A. Tahsin Ibrahim Wakil Sekretaris6 Yeti Ningsih,S.H.,M.H. Panitera Muda Perdata7 Susilo Nandang Bagio, S.H. ,M.H. Panitera Muda Pidana8 Tri Mulyani, S.H.,M.H. Panitera Muda Hukum9 Tina Rofiana, S.H. Panitera Muda PHI
10 M. Tiere, S.H. Panitera Muda TIPIKOR11 Budi Risman, S.H. Ka.Sub.Bagian Keuangan12 Yusuf, S.H. Ka.Sub.Bagian Umum13 Wawan Setiawan, S.H. Ka.Sub.Bagian Kepegawaian
REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS 2015-2019
Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus | 1
BAB I. PENDAHULUAN
1.1.KONDISI UMUM
Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran
Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dalam menjalankan tugas dan fungsi
pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.
Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus merupakan lingkungan Peradilan Umum
di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus sebagai
Pengadilan Tingkat Pertama yang mendukung Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang
menjadi kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang
menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat
pertama.
Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan
bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada
pada lingkungan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus. Rencana Strategis ini
dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan.
Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan
oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta
memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A
Khusus baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.
Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dalam menjalankan tugas dan fungsinya
tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung
Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.
1.2.POTENSI DAN PERMASALAHAN (FAKTOR INTERNAL)Kekuatan (Strength)Kekuatan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus mencakup hal-hal yang
memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal
yang dikembangkan kemudian, mencakup:
REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS 2015-2019
Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus | 2
1. Berdasarkan SK KMA 144 2007 tentang keterbukaan informasi Pengadilan,
di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus terdapat sarana informasi
kepada masyarakat berupa infrastruktur IT.
2. Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus merupakan Pengadilan Kelas
1A Khusus tidak hanya menangani perkara Pidana dan Perdata melainkan
juga menangani perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara Hubungan
Industrial, sehingga Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus memiliki
Hakim-Hakim ahli perkara-perkara tersebut.
3. Merupakan Pengadilan percontohan, untuk perkara pidana anak, mediasi
dan IT.
4. Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus memiliki jumlah total
karyawan sebanyak 167 orang, dianggap cukup mampu menangani kasus
yang jumlahnya cukup besar.
Kelemahan (Weakness)Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus
dirinci dalam beberapa aspek sebagai berikut:
1. Aspek Proses Peradilan
• Administrasi perkara secara elektronik belum dapat terlaksana secara
maksimal.
• Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan
masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung
Kelas 1A Khusus.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
• Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan
kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Bandung Kelas
1A Khusus.
• Jumlah pegawai Kesekretariatan (non teknis) yang berjumlah 9 orang,
kurang memadai pula.
• Jabatan Panitera/Sekretaris yang dipegang oleh satu orang, saat ini kurang
cocok dikarenakan beban pekerjaan yang meningkat.
• Personil di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus belum
seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A
Khusus.
REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS 2015-2019
Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus | 3
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
• Belum maksimalnya penerapan evaluasi penilaian kinerja.
• Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja
aparat peradilan
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
• Belum maksimalnya penggunaan sistem manajemen perkara berbasis
teknologi informasi.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
• Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dari
pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan
• Saat ini dengan jumlah perkara yang besar, ruang sidang yang berjumlah 7
ruangan dirasakan kurang memadai.
• Jumlah Hakim 40 orang, dengan jumlah ruang hakim sebanyak 5 ruangan
dirasakan kurang memadai pula.
• Belum tersedianya lahan parkir kendaraan yang memadai disebabkan
keterbatasan lahan yang dimiliki Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Bandung.
Peluang (Opportunities)Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A
Khusus untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :
1. Aspek Proses Peradilan
• Adanya website Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang
memberikan informasi kepada masyarakat.
• Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus merupakan unsur Muspida
dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah, pemerintah kota
maupun pemerintah provinsi Jawa Barat.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
• Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan
kinerja
• Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang diikuti Pengadilan
Negeri Bandung Kelas 1A Khusus untuk meningkatkan kualitas sumber
daya manusia.
REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS 2015-2019
Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus | 4
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
• Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik
internal maupun eksternal.
4. Aspek Sarana dan Prasarana
• Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri
Bandung Kelas 1A Khusus berupa internet, website Pengadilan Negeri
Bandung Kelas 1A Khusus, sehingga masyarakat dapat mengakses
informasi dan putusan pengadilan melalui website pengadilan.
• Perkembangan Teknologi Informasi yang semakin meningkat,
memungkinkan pekerjaan membuat laporan secara manual dapat
dikerjakan oleh Sistem Informasi.
Tantangan yang dihadapi (Threats)Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus
yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan
perbaikan sebagaimana yang diharapkan:
1. Aspek Proses Peradilan
• Belum tersedianya suatu alat yang mengukur kepuasan pengguna jasa
pengadilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
• Personil di Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung yang belum
seluruhnya menguasai sistem teknologi informasi.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
• Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja
aparat peradilan.
4. Aspek Sarana dan Prasarana
• Peran media yang terkadang membesar-besarkan opini akan suatu kasus,
menimbulkan gejolak demonstrasi pro dan kontra, yang terkadang merusak
fasilitas Pengadilan.
• Peristiwa politik dan sosial yang terjadi di Indonesia saat ini dapat memberi
dampak merugikan pada penegak hukum di Indonesia. Indonesia telah
mengalami proses perubahan demokrasi, yang mengakibatkan timbulnya
berbagai peristiwa sosial dan politik sebagai contoh demo-demo dari
beberapa LSM yang sebagian besar menggiring opini masyarakat, padahal
kasus belum diputus.
REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS 2015-2019
Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus | 5
• Website Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus sebagai sarana
informasi masyarakat masih rentan terhadap ancaman keamanan data dan
jaringan.
REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS 2015-2019
Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus | 6
TABEL 1. POTENSI DAN PERMASALAHAN
POTENSI DAN PERMASALAHAN
KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN1 Berdasarkan SK KMA 144
2007 tentang keterbukaaninformasi Pengadilan, diPengadilan Negeri BandungKelas 1A Khusus terdapatsarana informasi kepadamasyarakat berupainfrastruktur IT.
1 Aspek Proses Peradilan:• Belum tersedianya suatu alat yang
mengukur kepuasan pengguna jasapengadilan.
• Belum memiliki mekanisme evaluasiyang dapat mengukur kepuasanmasyarakat pencari keadilan diwilayah hukum Pengadilan NegeriBandung Kelas 1A Khusus.
1 Aspek Proses Peradilan:• Adanya website Pengadilan Negeri
Bandung Kelas 1A Khusus yangmemberikan informasi kepadamasyarakat.
• Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1AKhusus merupakan unsur Muspida danmemiliki hubungan baik denganpemerintah daerah, pemerintah kotamaupun pemerintah provinsi JawaBarat.
1 Aspek Proses Peradilan• Belum tersedianya
suatu alat yangmengukur kepuasanpengguna jasapengadilan.
2 Pengadilan Negeri BandungKelas 1A Khusus merupakanPengadilan Kelas 1A Khusustidak hanya menanganiperkara Pidana dan Perdatamelainkan juga menanganiperkara Tindak PidanaKorupsi dan perkaraHubungan Industrial,sehingga Pengadilan NegeriBandung Kelas 1A Khususmemiliki Hakim-Hakim ahliperkara-perkara tersebut.
2 Aspek Sumber Daya AparaturPeradilan:• Rekrutmen PNS yang diterima belum
sesuai dengan kapasitas dankemampuan kerja yang dibutuhkan diPengadilan Negeri Bandung Kelas 1AKhusus.
• Jumlah pegawai Kesekretariatan (nonteknis) yang berjumlah 9 orang,kurang memadai pula.
• Jabatan Panitera/Sekretaris yangdipegang oleh satu orang, saat inikurang cocok dikarenakan bebanpekerjaan yang meningkat.
• Personil di Pengadilan NegeriBandung Kelas 1A Khusus belum
2 Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan:• Adanya tunjangan kinerja/remunerasi
sebagai motivasi dalam peningkatankinerja
• Adanya sosialisasi, bimbingan teknis,pelatihan yang diikuti PengadilanNegeri Bandung Kelas 1A Khususuntuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
2 Aspek Sumber DayaAparatur Peradilan:• Personil di Pengadilan
Bandung Kelas 1AKhusus yang belumseluruhnya menguasaisistem teknologiinformasi.
REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS 2015-2019
Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus | 7
seluruhnya menguasai visi dan misiPengadilan Negeri Bandung Kelas 1AKhusus.
3 Merupakan Pengadilanpercontohan, untuk perkarapidana anak, mediasi dan IT.
3 Aspek Pengawasan dan Pembinaan:• Belum maksimalnya penerapan
evaluasi penilaian kinerja.• Belum adanya sistem reward &
punishment untuk mengontrol kinerjaaparat peradilan.
3 Aspek Pengawasan dan Pembinaan:• Adanya kegiatan pengawasan yang
dilaksanakan secara berkala baikinternal maupun eksternal.
3 Aspek Pengawasandan Pembinaan:• Belum adanya sistem
reward & punishmentuntuk mengontrolkinerja aparatperadilan.
4 Pengadilan Negeri BandungKelas 1A Khusus memilikijumlah total karyawansebanyak 167 orang,dianggap cukup mampumenangani kasus yangjumlahnya cukup besar.
4 Aspek Tertib Administrasi danManajemen Peradilan:• Belum maksimalnya penggunaan
sistem manajemen perkara berbasisteknologi informasi.
4 Aspek Sarana dan Prasarana:• Sudah tersedianya fasilitas Teknologi
Informasi di Pengadilan NegeriBandung Kelas 1A Khusus berupainternet, website Pengadilan NegeriBandung Kelas 1A Khusus, sehinggamasyarakat dapat mengakses informasidan putusan pengadilan melalui websitepengadilan.
• Perkembangan Teknologi Informasiyang semakin meningkat,memungkinkan pekerjaan membuatlaporan secara manual dapat dikerjakanoleh Sistem Informasi.
4 Aspek Sarana danPrasarana:• Peran media yang
terkadang membesar-besarkan opini akansuatu kasus,menimbulkan gejolakdemonstrasi pro dankontra, yangterkadang merusakfasilitas Pengadilan.
• Peristiwa politik dansosial yang terjadi diIndonesia saat inidapat memberidampak merugikanpada penegak hukumdi Indonesia.Indonesia telahmengalami prosesperubahan demokrasi,yang mengakibatkan
REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS 2015-2019
Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus | 8
timbulnya berbagaiperistiwa sosial danpolitik sebagai contohdemo-demo daribeberapa LSM yangsebagian besarmenggiring opinimasyarakat, padahalkasus belum diputus.
• Website PengadilanNegeri Bandung Kelas1A Khusus sebagaisarana informasimasyarakat masihrentan terhadapancaman keamanandata dan jaringan.
5 Aspek Sarana dan Prasarana:• Anggaran yang diterima Pengadilan
Negeri Bandung Kelas 1A Khusus daripusat belum sesuai dengan kebutuhandan rencana yang diajukan
• Saat ini dengan jumlah perkara yangbesar, ruang sidang yang berjumlah 7ruangan dirasakan kurang memadai.
• Jumlah Hakim 40 orang, dengan jumlahruang hakim sebanyak 5 ruangandirasakan kurang memadai pula.
• Belum tersedianya lahan parkirkendaraan yang memadai disebabkanketerbatasan lahan yang dimilikiPengadilan Tindak Pidana KorupsiBandung.
REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS 2015-2019
Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus | 9
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Tahun 2015 – 2019
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan
yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban,
perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan
perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman
dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus diselaraskan
dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan
cetak biru pembaharuan pengadilan 2010-2035 & rencana pembangunan nasional
yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang
(RPNJP) 2005 – 2025 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan
organisasi pada tahun 2015 – 2019.
2.1. VISI
Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas
pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus.
Visi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus mengacu pada Visi Mahkamah
Agung RI adalah sebagai berikut :
“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”
2.2. MISI
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
Misi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, adalah sebagai berikut :
1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
5. Meningkatkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS 2015-2019
Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus | 10
2.3 TUJUAN
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu
sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan
misi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus.
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus
adalah sebagai berikut :
1. Memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan;
2. Dalam mengurus proses berperkara para pencari keadilan sesuai prinsip cepat,
sederhana & biaya ringan.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.
2.4. SASARAN STRATEGISSasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015
sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri
Bandung Kelas 1A Khusus adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan Pelaksanaan Tertib Administrasi dan Kearsipan Perkara
2. Peningkatan Penyelesaian Perkara
3. Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata melalui Mediasi
4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (acces to justice)
5. Peningatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
6. Peningkatan Kualitas Pengawasan
7. Peningkatan kualitas SDM
Ketujuh sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri
Bandung Kelas 1A Khusus dalam Tahun 2015 – 2019.
2.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran
strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja
utama dengan digambarkan sebagai berikut :
REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS 2015-2019
Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus | 11
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran
strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja
utama dengan digambarkan sebagai berikut :
REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS 2015-2019
Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus | 12
TABEL 2. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNGJAWAB
SUMBERDATA
1. Peningkatan PelaksanaanTertibAdministrasi danKearsipanPerkara
a. Persentase PenangananAdministrasi Perkara melaluiSistem Informasi PenelusuranPerkara (SIPP)
Perbandingan antara jumlah perkara dalamSIPP yang akan dicapai dengan datasebenarnya baik perkara pidana, perdata,PHI dan tipikor
Panitera MudaPidana,Panitera MudaPerdata,Panitera MudaPHI, PaniteraMuda Tipikor
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
b. Persentase file elektronikputusan perkara yangdiarsipkan dalam Database
Perbandingan antara jumlah perkara dalamDatabase yang akan dicapai dengan datasebenarnya baik perkara pidana, perdata,PHI dan tipikor
Panitera MudaPidana,Panitera MudaPerdata,Panitera MudaPHI, PaniteraMuda Tipikor
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
c. Persentase file elektronikputusan perkara yangdipublikasikan melalui DirektoriPutusan
Perbandingan antara jumlah perkara dalamDirektori Putusan yang dipublikasikandengan data sebenarnya baik perkarapidana, perdata, PHI dan tipikor
Panitera MudaPidana,Panitera MudaPerdata,Panitera MudaPHI, PaniteraMuda Tipikor
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
d. Persentase pengajuan upayahukum secara lengkap melaluiDirektori Putusan
Perbandingan antara jumlah perkara dalamDirektori Putusan yang diajukan dengandata sebenarnya baik perkara pidana,perdata, PHI dan tipikor
Panitera MudaPidana,Panitera MudaPerdata,Panitera MudaPHI, Panitera
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS 2015-2019
Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus | 13
Muda Tipikor
2. PeningkatanPenyelesaian Perkara
a. Persentase penyelesaianperkara dalam jangka waktumaksimal 5 bulan
Perbandingan perkara yang diselesaikandalam jangka waktu maksimal 5 bulandengan perkara yang harus diselesaikandalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisaperkara)
Hakim MajelisdanPanitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
b. Persentase perkara denganputusan lengkap saatdibacakan
Perbandingan antara jumlah perkaradengan putusan lengkap saat dibacakandengan data sebenarnya baik perkarapidana, perdata, PHI dan tipikor
Panitera MudaPidana,Panitera MudaPerdata,Panitera MudaPHI, PaniteraMuda Tipikor
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
c. Persentase Minutasi Perkaradalam jangka waktu maksimal14 Hari
Perbandingan minutasi perkara yangdiselesaikan dalam jangka waktu maksimal14 hari dengan minutasi perkara yangharus diselesaikan dalam waktu maksimal14 hari
Hakim Majelisdan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
d. PersentasePemberitahuan/PenyampaianSalinan Putusan dalam jangkawaktu maksimal 14 Hari
Perbandingan penyampaian salinanputusan yang diselesaikan dalam jangkawaktu maksimal 14 hari denganpenyampaian salinan putusan yang harusdiselesaikan dalam waktu maksimal 14 hari
Hakim MajelisdanPanitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS 2015-2019
Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus | 14
3. Peningkatan EfektivitasPenyelesaian PerkaraPerdata melalui Mediasi
a. Jumlah Mediasi yang berhasil. Jumlah mediasi yang diterima dan berhasil Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
b. Persentase Mediasi yangberhasil dengan AktaPerdamaian
Perbandingan antara mediasi yang berhasildengan jumlah mediasi yang diterima danmenjadi perkara
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
4. Peningkatan aksesibilitasmasyarakat terhadapperadilan (acces tojustice)
Persentase (amar) putusan perkara(yang menarik perhatianmasyarakat) yang dapat diaksessecara on line dalam waktumaksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Perbandingan jumlah proses perkara yangsudah diminutasi dan dapat dilihat diwebsite dengan perkara yang sudahdiminutasi
Kepaniteraan/Kesekretariatan
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
5. Peningkatan kepatuhanterhadap putusanpengadilan.
Persentase permohonan eksekusiatas putusan perkara perdata yangberkekuatan hukum tetap yangditindaklanjuti
Perbandingan peningkatan kepercayaanmasyarakat terhadap putusan pengadilanyang mempunyai keku-atan hukum tetap.
KetuaPengadilanNegeri,Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
6. Peningkatan kualitaspengawasan
Persentase pengaduan masyarakatyang ditindaklanjuti
Perbandingan jumlah pengaduan yangditindaklanjuti mengenai perilaku aparaturperadilan (teknis dan non teknis) denganjumlah pengaduan yang dilaporkan
KetuaPengadilan danPan/Sek
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
Persentase temuan hasilpemeriksaan eksternal yangditindaklanjuti.
Perbandingan jumlah pengaduan yangditindaklanjuti mengenai perilaku aparaturperadilan (teknis dan non teknis) denganjumlah pengaduan yang dilaporkan
KetuaPengadilan danPan/Sek
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
7. Peningkatan KualitasSDM
Persentase pegawai yang lulusdiklat teknis yudisial
Perbandingan antara SDM Teknis yanglulus/bersertifikat diklat Tipikor, PHI, Cakimdengan jumlah yang belum mengikuti diklat
KetuaPengadilan danPan/Sek
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
Persentase pegawai yang lulusdiklat non yudisial
Perbandingan antara SDM Non Teknisyang lulus/bersertifikat diklatKepemimpinan, Sertifikasi PengadaanBarang dan Jasa
KetuaPengadilan danPan/Sek
Laporan Bulanandan LaporanTahunan
REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS 2015-2019
Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus | 15
TABEL 3. HUBUNGAN TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA
NO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019
1. Memenuhirasa keadilanbagi pencarikeadilan
1. PeningkatanPelaksanaanTertibAdministrasi danKearsipanPerkara
a. Persentase Penanganan Administrasi Perkaramelalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara(SIPP)
I. PIDANAi. Pidana Singkat - - - - -
ii. Pidana Biasa1. Dewasa 100% 100% 100% 100% 100%2. Anak 100% 100% 100% 100% 100%
iii. Pidana CepatTipiring 100% 100% 100% 100% 100%Lalu Lintas 100% 100% 100% 100% 100%
II. PERDATAPermohonan 100% 100% 100% 100% 100%Gugatan 100% 100% 100% 100% 100%
III. PHIi. Perselisihan Hak 90% 90% 90% 90% 90%
ii. Perselisihan Kepentingan 90% 90% 90% 90% 90%iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja 90% 90% 90% 90% 90%iv. Perselisihan antar serikat pekerja /
serikat buruh hanya dalam satuperusahaan
90% 90% 90% 90% 90%
REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS 2015-2019
Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus | 16
IV. TIPIKOR 80% 85% 90% 95% 100%b. Persentase file elektronik putusan perkara yang
diarsipkan dalam DatabaseI. PIDANA
i. Pidana Singkat - - - - -ii. Pidana Biasa
1. Dewasa 100% 100% 100% 100% 100%
2. Anak 100% 100% 100% 100% 100%
iii. Pidana Cepat1. Tipiring 100% 100% 100% 100% 100%
2. Lalu Lintas 100% 100% 100% 100% 100%
II. PERDATAPermohonan 100% 100% 100% 100% 100%
Gugatan 100% 100% 100% 100% 100%
III. PHIi. Perselisihan Hak 90% 90% 90% 90% 90%
ii. Perselisihan Kepentingan 90% 90% 90% 90% 90%iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja 90% 90% 90% 90% 90%iv. Perselisihan antar serikat pekerja /
serikat buruh hanya dalam satuperusahaan
90% 90% 90% 90% 90%
REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS 2015-2019
Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus | 17
IV. TIPIKOR 80% 85% 90% 95% 100%c. Persentase file elektronik putusan perkara yang
dipublikasikan melalui Direktori PutusanI. PIDANA
i. Pidana Singkat - - - - -ii. Pidana Biasa
1. Dewasa 100% 100% 100% 100% 100%2. Anak 100% 100% 100% 100% 100%
iii. Pidana CepatTipiring 100% 100% 100% 100% 100%Lalu Lintas 100% 100% 100% 100% 100%
II. PERDATAi. Permohonan 70% 75% 80% 90% 100%
ii. Gugatan 50% 65% 75% 85% 100%III. PHI
i. Perselisihan Hak 75% 75% 75% 75% 75%ii. Perselisihan Kepentingan 50% 75% 75% 80% 90%
iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja 75% 75% 75% 80% 80%iv. Perselisihan antar serikat pekerja /
serikat buruh hanya dalam satuperusahaan
75% 75% 75% 80% 80%
IV. TIPIKOR 80% 85% 90% 95% 100%d. Persentase pengajuan upaya hukum secara
lengkap melalui Direktori PutusanI. PIDANA
Pidana Singkat - - - - -
REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS 2015-2019
Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus | 18
Pidana Biasa1. Dewasa 100% 100% 100% 100% 100%2. Anak 100% 100% 100% 100% 100%
Pidana Cepat1. Tipiring 100% 100% 100% 100% 100%2. Lalu Lintas 100% 100% 100% 100% 100%
II. PERDATAi. Permohonan - - - - -
ii. Gugatan 100% 100% 100% 100% 100%
III. PHIi. Perselisihan Hak 90% 90% 90% 90% 90%
ii. Perselisihan Kepentingan 90% 90% 90% 90% 90%iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja 90% 90% 90% 90% 90%iv. Perselisihan antar serikat pekerja/
serikat buruh hanya dalam satuperusahaan
90% 90% 90% 90% 90%
IV. TIPIKOR 90% 95% 100% 100% 100%e. Jumlah pelaporan/pengarsipan Manual di
Kepaniteraan HukumI. Pelaporan
i. Laporan Bulanan 100% 100% 100% 100% 100%ii. Laporan Empat Bulanan 100% 100% 100% 100% 100%
iii. Laporan Enam Bulanan 100% 100% 100% 100% 100%iv. Laporan Tahunan 100% 100% 100% 100% 100%
II. Arsip Pidana
REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS 2015-2019
Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus | 19
i. Pidana Singkat 100% 100% 100% 100% 100%ii. Pidana Biasa 100% 100% 100% 100% 100%
iii. Pidana Cepat 100% 100% 100% 100% 100%III. Arsip Perdata
Gugatan 100% 100% 100% 100% 100%Permohonan 100% 100% 100% 100% 100%
IV. Arsip Pidana Tipikor 100% 100% 100% 100% 100%2. Peningkatan
PenyelesaianPerkara
a. Persentase penyelesaian perkara dalam jangkawaktu maksimal 5 bulan
I. PIDANAi. Pidana Singkat - - - - -ii. Pidana Biasa
Dewasa 100% 100% 100% 100% 100%Anak 100% 100% 100% 100% 100%
iii. Pidana Cepat1. Tipiring 100% 100% 100% 100% 100%2. Lalu Lintas 100% 100% 100% 100% 100%
II. PERDATAi. Permohonan 100% 100% 100% 100% 100%
ii. Gugatan 40% 45% 50% 60% 80%III. PHI
i. Perselisihan Hak 75% 80% 85% 90% 90%ii. Perselisihan Kepentingan 75% 80% 85% 90% 90%
iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja 75% 80% 85% 90% 90%iv. Perselisihan antar serikat pekerja / 75% 80% 85% 90% 90%
REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS 2015-2019
Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus | 20
serikat buruh hanya dalam satuperusahaan
IV. TIPIKOR 90% 95% 100% 100% 100%b. Persentase perkara dengan putusan lengkap saat
dibacakanI. PIDANA
i. Pidana Singkat - - - - -ii. Pidana Biasa
Dewasa 100% 100% 100% 100% 100%Anak 100% 100% 100% 100% 100%
iii. Pidana CepatTipiring 100% 100% 100% 100% 100%Lalu Lintas 100% 100% 100% 100% 100%
II. PERDATAi. Permohonan 100% 100% 100% 100% 100%
ii. Gugatan 100% 100% 100% 100% 100%III. PHI
Perselisihan Hak 90% 90% 90% 90% 90%Perselisihan Kepentingan 90% 90% 90% 90% 90%Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja 90% 90% 90% 90% 90%Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satuperusahaan
90% 90% 90% 90% 90%
IV. TIPIKOR 80% 85% 90% 95% 100%c. Persentase Minutasi Perkara dalam jangka waktu
maksimal 14 Hari
REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS 2015-2019
Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus | 21
I. PIDANAi. Pidana Singkat - - - - -ii. Pidana Biasa
1. Dewasa 100% 100% 100% 100% 100%2. Anak 100% 100% 100% 100% 100%
iii. Pidana Cepat1. Tipiring 100% 100% 100% 100% 100%2. Lalu Lintas 100% 100% 100% 100% 100%
II. PERDATAi. Permohonan 50% 60% 70% 80% 90%
ii. Gugatan 40% 45% 50% 55% 60%III. PHI
i. Perselisihan Hak 85% 85% 85% 85% 85%ii. Perselisihan Kepentingan 85% 85% 85% 85% 85%
iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja 85% 85% 85% 85% 85%iv. Perselisihan antar serikat pekerja /
serikat buruh hanya dalam satuperusahaan
85% 85% 85% 85% 85%
IV. TIPIKOR 75% 80% 85% 90% 95%d. Persentase Pemberitahuan/Penyampaian Salinan
Putusan dalam jangka waktu maksimal 14 HariI. PIDANA
Pidana Singkat - - - - -Pidana Biasa
Dewasa 100% 100% 100% 100% 100%Anak 100% 100% 100% 100% 100%
REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS 2015-2019
Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus | 22
Pidana Cepat1. Tipiring 100% 100% 100% 100% 100%2. Lalu Lintas 100% 100% 100% 100% 100%
II. PERDATAi. Permohonan 100% 100% 100% 100% 100%
ii. Gugatan 100% 100% 100% 100% 100%III. PHI
i. Perselisihan Hak 85% 85% 85% 85% 85%ii. Perselisihan Kepentingan 85% 85% 85% 85% 85%
iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja 85% 85% 85% 85% 85%iv. Perselisihan antar serikat pekerja /
serikat buruh hanya dalam satuperusahaan
85% 85% 85% 85% 85%
IV. TIPIKOR 80% 85% 90% 95% 100%3. Peningkatan
EfektivitasPenyelesaianPerkara Perdatamelalui Mediasi
a. Jumlah Mediasi yang berhasil 4% 6% 10% 12% 15%
b. Persentase Mediasi yang berhasil dengan AktaPerdamaian 4% 6% 10% 12% 15%
2. Prosesberperkarapara pencarikeadilan sesuaiprinsip cepat,sederhana danbiaya ringan
4. Peningkatanaksesibilitasmasyarakatterhadap peradilan(acces to justice)
a. Persentase (amar) putusan perkara (yangmenarik perhatian masyarakat) yang dapatdiakses secara on line dalam waktu maksimal 1hari kerja sejak diputus.
2. I. PIDANAPidana Singkat - - - - -Pidana Biasa
REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS 2015-2019
Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus | 23
1. Dewasa 100% 100% 100% 100% 100%2. Anak - - - - -
Pidana Cepat1. Tipiring 100% 100% 100% 100% 100%2. Lalu Lintas 100% 100% 100% 100% 100%
II. PERDATAPermohonan 10% 20% 30% 40% 50%Gugatan 10% 20% 30% 40% 50%
III. PHIPerselisihan Hak 85% 85% 85% 85% 85%Perselisihan Kepentingan 85% 85% 85% 85% 85%Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja 85% 85% 85% 85% 85%Perselisihan antar serikat pekerja /serikat buruh hanya dalam satuperusahaan
85% 85% 85% 85% 85%
IV. TIPIKOR 90% 95% 100% 100% 100%b. Pelayanan Lainnya
i. Pencatatan Pendaftaran Akta Notaris 100% 100% 100% 100% 100%ii. Pembuatan Catatan Penolakan Warisan 100% 100% 100% 100% 100%
iii. Pembuatan Legalisasi Surat PernyataanAhliwaris 100% 100% 100% 100% 100%
iv. Pencatatan Akta dibawah tangan 100% 100% 100% 100% 100%v. Pembuatan Surat Keterangan 100% 100% 100% 100% 100%
vi. Legalisir bukti Perkara 100% 100% 100% 100% 100%vii. Pendaftaran Surat Kuasa Perkara
Perdata/Pidana 100% 100% 100% 100% 100%
REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS 2015-2019
Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus | 24
viii. Surat Izin Insidentil 100% 100% 100% 100% 100%ix. Melayani Mahasiswa yang mencari data 100% 100% 100% 100% 100%
5. Meningkatnyakepatuhanterhadap putusanpengadilan
Persentase permohonan eksekusi atas putusanperkara perdata yang berkekuatan hukum tetapyang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100%
3. Meningkatkankepercayaanmasyarakatterhadappengadilan
6. Meningkatnyakualitaspengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti
100% 100% 100% 100% 100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternalyang ditindaklanjuti.
100% 100% 100% 100% 100%
7. Peningkatankualitas SDM
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknisyudisial
75% 80% 85% 90% 95%
b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis nonyudisial
75% 80% 85% 90% 95%
REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS 2015-2019
Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus | 24
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILANNEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL/TINDAK PIDANA KORUPSIBANDUNG
Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dalam mewujudkan visi, misi, tujuan
yang ditetapkan pada tahun 2015 - 2019, menetapkan tujuh sasaran strategis sebagai
berikut:
1. Peningkatan Pelaksanaan Tertib Administrasi dan Kearsipan Perkara
2. Peningkatan Penyelesaian Perkara
3. Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata melalui Mediasi
4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (acces to justice)
5. Peningatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
6. Peningkatan Kualitas Pengawasan
7. Peningkatan kualitas SDM
Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Bandung
Kelas 1A Khusus untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat
rincian program dan kegiatan pokok yang mengacu pada Mahkamah Agung RI yang
akan dilaksanakan sebagai berikut :
1. Program : Peningkatan Manajemen Peradilan UmumKegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan UmumProgram Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk
mencapai sasaran strategis dalam hal:
a. Peningkatan pelaksanaan tertib administrasi dan kearsipan
Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator: persentase penanganan
administrasi perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP),
persentase file elektronik putusan perkara yang diarsipkan dalam database,
persentase file elektronik putusan perkara yang dipublikasikan melalui Direktori
Putusan, persentase pengajuan upaya hukum secara lengkap melalui Direktori
Putusan dan jumlah pelaporan/pengarsipan manual di kepaniteraan hukum.
b. Peningkatan penyelesaian perkara
Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator: persentase penyelesaian
perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan, persentase perkara dengan
REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS 2015-2019
Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus | 25
putusan lengkap saat dibacakan, pesentase minutasi perkara dalam jangka
waktu maksimal 14 hari dan persentase pemberitahuan/penyampaian salinan
putusan dalam jangka waktu maksimal 14 hari.
c. Peningkatan efektivitas penyelesaian perkara perdata melalui mediasi
Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator: jumlah mediasi yang berhasil
dan persentase mediasi yang berhasil dengan Akta Perdamaian.
Kebijakan dan strategi dari Mahkamah Agung untuk mencapai sasaran strategis
pada program dan kegiatan ini adalah:
1. Penyelesaian perkara di pengadilan.
2. Standar pelayanan peradilan.
2. Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaMahkamah Agung
Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program dan kegiatan ini bertujuan untuk mencapai sasaran strategis:
a. Peningkatan kualitas pengawasan
Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator: persentase pengaduan
masyarakat yang ditindaklanjuti dan persentase temuan hasil pemeriksaan
eksternal yang ditindaklanjuti.
b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator: persentase pegawai yang lulus
diklat teknis yudisial dan persentase pegawai yang lulus diklat teknis non
yudisial.
Kebijakan dan strategi dari Mahkamah Agung untuk mencapai sasaran strategis
pada program dan kegiatan ini adalah:
1. Pedoman pengawasan di lingkungan peradilan.
2. Pola promosi di lingkungan peradilan.
3. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah AgungKegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
Program dan kegiatan ini bertujuan untuk mencapai sasaran strategis:
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). Sasaran
ini dapat diukur menggunakan indikator persentase (amar) putusan perkara (yang
REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS 2015-2019
Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus | 26
menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu
maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Kebijakan dan strategi dari Mahkamah Agung untuk mencapai sasaran strategis
pada program dan kegiatan ini adalah penerapan sistem informasi manajemen
perkara berbasis elektronik.
REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS 2015-2019
Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus | 27
TABEL 4. HUBUNGAN TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
NO TUJUANSASARAN STRATEGI
URAIAN INDIKATOR KINERJA KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
1. Memenuhi rasakeadilan bagipencari keadilan
1. PeningkatanPelaksanaan TertibAdministrasi danKearsipanPerkara
a. Persentase Penanganan Administrasi Perkara melaluiSistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
Penyelesaianperkara dipengadilan
PeningkatanManajemenPeradilanUmum
PeningkatanManajemenPeradilanUmum
1. PIDANA2. PERDATA3. PHI4. TIPIKOR
b. Persentase file elektronik putusan perkara yangdiarsipkan dalam Database1. PIDANA2. PERDATA3. PHI4. TIPIKOR
c. Persentase file elektronik putusan perkara yangdipublikasikan melalui Direktori Putusan1. PIDANA2. PERDATA3. PHI4. TIPIKOR
REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS 2015-2019
Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus | 28
d. Persentase pengajuan upaya hukum secara lengkapmelalui Direktori Putusan1. PIDANA2. PERDATA3. PHI4. TIPIKOR
e. Jumlah pelaporan/pengarsipan Manual diKepaniteraan Hukum1. Pelaporan2. Arsip Pidana3. Arsip Perdata4. Arsip Pidana Tipikor
2. PeningkatanPenyelesaianPerkara
a. Persentase penyelesaian perkara dalam jangka waktumaksimal 5 bulan
StandarPelayananPeradilan
PeningkatanManajemenPeradilanUmum
PeningkatanManajemenPeradilanUmum
1. PIDANA2. PERDATA3. PHI4. TIPIKOR
b. Persentase perkara dengan putusan lengkap saatdibacakan1. PIDANA2. PERDATA3. PHI4. TIPIKOR
c. Persentase Minutasi Perkara dalam jangka waktu
REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS 2015-2019
Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus | 29
maksimal 14 Hari1. PIDANA2. PERDATA3. PHI4. TIPIKOR
d. Persentase Pemberitahuan/Penyampaian SalinanPutusan dalam jangka waktu maksimal 14 Hari1. PIDANA2. PERDATA3. PHI4. TIPIKOR
3. PeningkatanEfektivitasPenyelesaianPerkara Perdatamelalui Mediasi
a. Jumlah Mediasi yang berhasil StandarPelayananPeradilan
PeningkatanManajemenPeradilanUmum
PeningkatanManajemenPeradilanUmum
b. Persentase Mediasi yang berhasil dengan AktaPerdamaian
2. Prosesberperkara parapencari keadilansesuai prinsipcepat,sederhana danbiaya ringan
4. Peningkatanaksesibilitasmasyarakatterhadap peradilan(acces to justice)
a. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarikperhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
PenerapanSistemInformasiManajemenPerkara berbasiselektronik
Peningkatansarana danprasaranaaparaturMahkamahAgung
Pengadaansarana danprasarana dilingkunganMahkamahAgung
1. PIDANA2. PERDATA3. PHI4. TIPIKOR
b. Pelayanan Lainnya
REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS 2015-2019
Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus | 30
i. Pencatatan Pendaftaran Akta Notarisii. Pembuatan Catatan Penolakan Warisan
iii. Pembuatan Legalisasi Surat Pernyataan Ahliwarisiv. Pencatatan Akta dibawah tanganv. Pembuatan Surat Keterangan
vi. Legalisir bukti Perkaravii. Pendaftaran Surat Kuasa Perkara Perdata/Pidana
viii. Surat Izin Insidentilix. Melayani Mahasiswa yang mencari data
5. Meningkatnyakepatuhan terhadapputusan pengadilan
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkaraperdata yang berkekuatan hukum tetap yangditindaklanjuti
Pedomanpengawasaneksekusiperkaraperdata
Peningkatanmanajemenperadilanumum
Peningkatanmanajemenperadilanumum
3. Meningkatkankepercayaanmasyarakatterhadappengadilan
6. Meningkatnyakualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti
Pedomanpengawasan dilingkunganperadilan
Dukunganmanajemendanpelaksanaantugas teknislainnyaMahkamahAgung
PembinaanAdministrasidanPengelolaanKeuanganBadan UrusanAdministrasi
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yangditindaklanjuti.
7. Peningkatan kualitasSDM
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Pola promosi dilingkunganperadilan
Dukunganmanajemendan
PembinaanAdministrasidanPengelolaan
REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS 2015-2019
Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus | 31
pelaksanaantugas teknisKeuanganBadanUrusanAdministrasi
KeuanganBadan UrusanAdministrasilainnyaMahkamahAgung
b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis nonyudisial
REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS 2015-2019
Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus | 32
BAB IV. PENUTUP
Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tahun
2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan
tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang
bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta
permasalahan, titik-titik lemah, peluang maupun tantangan, program yang ditetapkan,
dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang
ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.
Rencana stretegis (Renstra) Pengadilan Negeri Bandung harus terus disempurnakan
dari waktu kewaktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka atas kemungkinan
perubahan. Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan
dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.
Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri
Bandung Kelas 1A Khusus memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi
pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019,
sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dapat terwujud
dengan baik.
REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS 2015-2019
Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus | 33
LAMPIRAN
REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS 2015-2019
Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus | 34
PENGADILAN NEGERI KELAS 1A KHUSUS BANDUNG
KEPUTUSANKETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A KHUSUS BANDUNG
NOMOR : W11.U1/0163/KP.10.10/I/2015
TENTANGTIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) & LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)PENGADILAN NEGERI KELAS 1A KHUSUS BANDUNG
TAHUN 2015
KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A KHUSUS BANDUNG
Menimbang : a. Bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan rencanajangka menengah lima tahunan yang merupakan acuan (sasaranstrategis) instansi.RENSTRA dapat direviu setiap tahunbilamana ada perubahan. Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan kinerjatahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansidalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalampenyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalampelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan;
b. Bahwa agar dalam penyusunan Reviu Rencana Strategis &Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatuinstansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yangdiamanatkan dalam peraturan perundang-undangan maka perludibentuk Tim Penyusunan Reviu RENSTRA & LAKIP;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandangperlu menunjuk dan mengangkat Tim Reviu PenyusunanRencana Strategis (Renstra) & Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (LAKIP), yang terdiri dari pembina, ketuatim, sekretaris dan anggota;
d. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam suratkeputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai TimPenyusunan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) & LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) PengadilanNegeri Klas 1A Khusus Bandung;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung.
2. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang PeradilanUmum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 tentangTata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan.
REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS 2015-2019
Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus | 35
-2-
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang SekretariatMahkamah Agung.
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman PenyusunanIndikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk PenyusunanIndikator Kinerja Utama.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman PenyusunanPenetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah.
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat Pejabat / Pegawai yang nama-namanyatersebut lampiran Surat Keputusan ini;
Kedua : Para Pejabat / Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalamlampiran keputusan ini adalah Tim Reviu Penyusunan RencanaStrategis (RENSTRA) & Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP) pada Pengadilan Negeri Klas 1A KhususBandung;
Ketiga : Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) & LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) PengadilanNegeri Klas 1A Khusus Bandung bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA)& Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) padaPengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuanapabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimanamestinya.
Ditetapkan di : B A N D U N GPada Tanggal :12 JANUARI 2015
KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS1A KHUSUS BANDUNG
TTD
Pontas Efendi, S.H, M.H
REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS 2015-2019
Reviu Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus | 36
SALINAN DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILANNEGERI KELAS 1A KHUSUS BANDUNG
Nomor : W11.U1/0163/KP.10.10/I/2015Tanggal : 12 Januari 2015
TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) & LAPORANAKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
PENGADILAN NEGERI KELAS 1A KHUSUS BANDUNGTAHUN 2015
Ditetapkan di : B A N D U N GPada Tanggal :12 JANUARI 2015
KETUA PENGADILAN NEGERIKELAS 1A KHUSUS BANDUNG
TTD
Pontas Efendi, S.H, M.H.
Ditetapkan di : B A N D U N GPada Tanggal :12 Januari 2015
KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1AKHUSUS BANDUNG
Pontas Efendi, S.H.,M.H.