PENGADILAN TINGGI MEDAN fileSeptember 2015 , telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa sesuai dengan Akte Pendirian Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

P U T U S A N

NOMOR 97 / PDT / 2017/ PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti

tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. Dr. Rizal Ananda Lubis.,SP.,ThT, Jabatan, Ketua Koperasi Pegawai Negeri

(KPN) Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum Daerah

Padangsidimpuan;

2. Sariah.,AMK, Jabatan Sekretaris Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Sejahtera

Jaya Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidimpuan ;

3. Hj. Marlena Harahap, Jabatan Bendahara Koperasi Pegawai Negeri (KPN)

Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidimpuan,

selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula

PENGGUGAT ;

Dalam perkara ini di wakli oleh Kuasa Hukumnya IRSAN

HARAHAP.,SH & Rekan Pengacara/Advokad, beralamat Kantor

Jalan Suprapto Gang Sawo I No. 40 Kecamatan Padangsidimpuan

Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September

2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Padangsidimpuan

No. 132/SK/2015 tertanggal 17 September 2015 ;

L A W A N

1. Drg. Murni, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,

Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan, beralamat di

Jalan Kenanga Gg. Afiat No. 5 Kelurahan Ujung Padang,

Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan,

selanjutnya disebut TERBANDING I / TURUT TERBANDING

semula TERGUGAT I;

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. AHMAD

MARWAN RANGKUTI, SH. 2. HEDDY RAJA, SH. 3. NINA ARNITA

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

2

PULUNGAN, SH, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada

Kantor Hukum Marwan Rangkuti dan Rekan yang berkantor di Jalan

Perintis Kemerdekaan No. 16-B Padangsidempuan, baik sendiri-

sendiri maupun bersama-sama berdasarkan kekuatan Surat Kuasa

Khusus tanggal, 07 Oktober 2015, yang didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Padangsidempuan No; 139/SK, tertanggal;

12 Oktober 2015 ;

2.Aminah Sahfitri, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,

Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan, beralamat

Jalan Melati Sebrang, Kelurahan Sidangkal, Kecamatan

Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya

disebut sebagai TERBANDING II / PEMBANDING II semula TERGUGAT II ;

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. SULEMAN

SIREGAR, SH. 2. ERWIN P. SIREGAR SH. 3. MUHAMMAD

AZHARI SIREGAR, SH, 4. JULFAITHLISBON ZALUCHU, SH,

Advokat/ Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum

SULEMAN SIREGAR, SH dan rekan, yang beralamat di Jalan

Sisingamangaraja No. 137 Lantai II Padangsidempuan, baik sendiri-

sendiri maupun bersama-sama berdasarkan kekuatan Surat Kuasa

Khusus tanggal, 02 Oktober 2015, yang didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Padangsidempuan No; 137/SK, tertanggal; 09

Oktober 2015 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 April 2017 Nomor.

97/PDT/2017/ PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa

dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

2. Berkas perkara No. 27/Pdt.G/2015/PN-Psp dan surat-surat yang bersangkutan

dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan

di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan Register perkara

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

3

gugatan Nomor : 27/Pdt.G/2015/PN-Psp tertanggal 21 September 2015, yang

didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tangga 22

September 2015 , telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Akte Pendirian Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan yang telah mendapatkan

pengesahan dari Departement Koperasi dan Pengusaha Kecil RI No.

263/BH/KWK.2/VII/1998 dan diubah dengan Akte Notaris No. 78. Bahwa

maksud dan tujuan didirikan Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya Rumah

Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan adalah sangat mulia dan arif yakni

“ mengembangkan kesejahteraan anggota dan peningkatan sumber daya

manusia, baik mengenai pengetahuan tentang koperasi maupun pengetahuan

di bidang lainnya” ;

2. Bahwa Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum Daerah

Kota Padangsidimpuan selama ini cukup sukses, namun sangat pengejutkan,

belakangan ini ternyata keuangan Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan telah mengalami kerugian

yakni kehilangan uang sebanyak Rp. 1.114.515.813 (satu Milyar seratus empat

belas juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus tiga belas rupiah) ;

3. Bahwa kerugian sebagaimana dimaksud point 2 diatas, yang dialami Koperasi

Pegawai Negeri Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum Daerah Kota

Padangsidimpuan, diketahui dengan nyata-nyata adalah akibat perbuatan

Bendahara Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum

Daerah Kota Padangsidimpuan yakni Tergugat I dan pembantu Bendahara

Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya RSUDKota Padangsidimpuan yakni

Tergugat II ;

4. Bahwa Akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang merugikan keuangan

Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum Daerah Kota

Padangsidimpuan (penggugat) sebagaimana dimaksud pada Point 2 dan 3

diatas, berimplikasi tergugat I dan II diproses secara pidana yakni dengan

sangkaan/dugaan tindak pidana Penggelapan, sehingga atas dasar itu, Majelis

Hakim Pidana Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sesuai dengan

Putusannya No. 03/Pid.B/2015/PN.Psp tanggal 6 April 2015 DAN Putusan No.

4/Pid.B/2015/PN.Psp tanggal 6 April 2015 telah menjatuhkan hukuman pidana

kepada Tergugat U dan Tergugat UU dengan gukuman penjara, masing-

masing selama “satu tahun tiga bulan” ;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

4

5. Bahwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tergugat I dan

Tergugat II yang menggelapkan uang Koperasi KPN Sejahtera Jaya RSUD

Kota Padangsidimpuan bahwa putusan pidananya telah berkekuatan hukum

tetap (in caracht Van berwijde), sehingga gugatan pada kasus a quo sangat

beralasan diterima ;

6. Bahwa kwalifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I

dan II, yang berdampak pada kehilangan uang milik Koperasi Pengawai Negeri

(KPN) Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan

dapat dilihat, dibaca dengan seksama dari Putusan Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan No. 03/Pid.B/2015/PN.PSp tanggal 6 April 2015 dan Putusan

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No. 04/Pid.B/2015/PN.Psp tanggal 6 April

2015 ;

7. Kwalifikasi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dapat

dilihat dari pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pidana Khusunya pada

halaman 48 Putusan No. 03/Pid.B/2015/PN.PSp tanggal 6 April 2015, yang

menyatakan “menimbang”, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di

persidangan dan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta

barang bukti, terdakwa diangkat sebagai bendahara KPN Sejahtera Jaya

RSUD Kota Padangsidimpuan sejak tahun 2009 s/d tahun 2014 sesuai dengan

surat pengesahan pengurus/pengawasa dan penasehat No. 560-02/723/2009

tanggal 29 April 2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Koperasi dan

Perdagangan Dan Pasar Kota Padangsidimpuan, terdakwa diangkat sebagai

bendahara berdasarkan keputusan Rapat anggota KPN Sejahtera Jaya RSUD

Kota Padangsidimpuan yang tugas dan tanggung jawabnya adalah menerima,

menyimpan, menyalurkan, membukukan dan mempertanggung jawabkan

keuangan KPN Sejahtera Jaya RSUD Kota Padangsidimpuan yang dibantu

oleh saksi AMINAH SAHFITRI HARAHAP sebagai pembantu Bendahara, akan

tetapi ternyata Terdakwa Drg. MURNI DAN SAKSI AMINAH SAHFITRI

HARAHAP tidak membukukan kedalam buku kas dan tidak mempertanggung

jawabkan uang-uang koperasi yang diterimanya, berupa selisih piutang simpan

pinjam Anggota sebesar Rp. 1.114.515.813 (satu Milyar seratus empat belas

juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus tiga belas rupiah) dan setoran-

setoran hasil usaha koperasi lainnya yaitu……………….dst ;

8. Bahwa kelanjutan halaman 48 dari putusan sebagaimana diuraikan pada angka

7 diatas, pada halaman 50 “Hakim Pidana Pengadilan Negeri

Padanhsidimouan menyatakan “ fakta perbuatan terdakwa Drg. MURNI dan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

5

Saksi AMINAH SAHFITRI HARAHAP yang telah menerima akan tetapi tidak

membukukan serta tidak mempertanggung jawabkan keseluruhan uang-uang

milik KPN Sejahtera Jaya RSUD Kota Padangsidimpuan dimaksud adalah

bersifat melawan hukum yang mampu karena dilakukan dalam jabatan

terdakwa Drg. MURNI DAN AMINAH SAHFITRI HARAHAP selaku bendahara,

dengan demikian UNSUR INI TELAH TERPENUHI MENURUT HUKUM ;

9. Bahwa sedangkan peranan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

Tergugat II dapat dilihat dari putusan No. 04/Pid.B/2015/PN.PSp tanggal 6 April

2015 pada halaman 59, Majelis Hakim Pidana Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan menyatakan” Menimbang “ Bahwa oleh karena uang setoran

yang seharusnya diserahkan kepada Drg. MURNI dan dibukukan dalam buku

kas KPN Sejahtera Jaya RSUD Kota Padangsidimpuan sedang ternyata telah

terjadi selisih uang-uang koperasi sebesar Rp. 1.114.515.813 (satu Milyar

seratus empat belas juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus tiga belas

rupiah) piutang simpan pinjam anggota terdakwa tidak dapat mempertanggung

jawabkannya dan menggunakannya tanpa seijin pengurus koperasi, maka

dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah

menerima uang setoran dari bendahara gaji dan pengelolaan usaha-usaha

koperasi yaitu Apotik, toko dan O2 yang tiidak membukukannya dalam buku

kas dan tidak mampu mempertanggung jawabkannya, perbuatan terdakwa

adalah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang menjadi haknya dan

bersifat melawan hukum ;

10. Bahwa berdasarkan apa yang diuraiklan tersebut diatas, akibat perbuatan

tergugat I dan Tergugat II nyata-nyata merugikan uang milik Koperasi KPN

Sejahtera Jaya RSUD Kota Padangsidimpuan (penggugat) sebanyak Rp.

1.114.515.813 (satu Milyar seratus empat belas juta lima ratus lima belas ribu

delapan ratus tiga belas rupiah) sebagaimana dipaparkan diatas, maka sangat

beralasan hukum jika perbuatan Tergugat I dan tergugat II dikwalifikasikan

sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht Matigedaa) ;

11. Bahwa oleh sebab uang Koperasi KPN Sejahtera Jaya RSUD Kota

Padangsidimpuan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan

diatas, sebanyak Rp. 1.114.515.813 (satu Milyar seratus empat belas juta lima

ratus lima belas ribu delapan ratus tiga belas rupiah) kepada penggugat

(Koperasi KPN Sejahtera Jaya RSUD Kota Padangsidimpuan) sekaligus dan

tunai ;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

6

12. Bahwa disamping Tergugat I dan Tergigat II dihukum pengembalikan /

membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud point 11 doatas, juga sangat

beralasan jika Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar ganti rugi moril

kepada Penggugat (Koperasi KPN Sejahtera Jaya RSUD Kota

Padangsidimpuan) KARENA dengan adanya perbuatan Tergugat I dan

Tergugat II berpotensi berkurang kredibilitas / kepercayaan kepada Koperasi

KPN Sejahtera Jaya RSUD Kota Padangsidimpuan dihadapan publik ;

13. Kerugian moril ini tidak dapat ditaksir / diukur dengan Uang, akan tetapi untuk

lebih memudahkannya dipadakan sebanyak Rp. 600.000.000,- *enam ratus

juta rupiah) Yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara

tanggung rentang kepada penggugat (Koperasi KPN Sejahtera Jaya RSUD

Kota Padangsidimpuan) sekaligus tunai ;

14. Bahwa oleh karena gugatan ini sangat beralasan hukum dan sangat autentik

bukti-buktinya, maka untuk menjamin agar gugatan penggugat dalam kasus a

quo tidak nihil atau hampa kelak, maka sangat beralasan hukum diletakkan sita

jaminan (conservatoir beslag) atas segala harta-harta tergugat I dan Tergugat II

baik harta tidak bergerak maupun segala jenis harta bergerak lainnya, baik

yang telah dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II pada saat ini, maupun

diwaktu akan datang ;

15. Bahwa karena gugatan ini adalah merupakan pembayaran sejumlah uang,

maka sangat tepat dan berasalan jika Tergugat I dan Tergugat II secara

Tenggang Rentang dihukum membayar dwangsom sebesar Rp. 10.000.000, -

(sepuluh juta rupiah) kepada penggugat (Koperasi KPN Sejahtera Jaya RSUD

Kota Padangsidimpuan) untuk setiap hari, terhitung mulai sejak keputusan

perkara ini mempunyai keputusan hukum tetap, sampai dibayarnya /

dikembalikannya / diganti rugikan uang koperasi sejumlah Rp. 1.114.515.813

(satu Milyar seratus empat belas juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus

tiga belas rupiah) sebagaimana diuraikan diatas ;

16. Bahwa oleh karena bukti dari Penggugat sangat autentik dalam kasus ini, maka

sangat beralasan jika putusan ini dapat dijalankan secara serta merta, walau

ada banding, kasasi, verzet, maupun peninjauan kembali ;

17. Bahwa usaha damai tidak akan mungkin diperoleh lagi, selain mengajukan

kasus ini ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

7

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dikemukakan diatas, penggugat

memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan, agar menetapkan hari persidangan yang ditetapkan untuk itu

dengan memanggil oara pihak-pihak berperkara, seraya memutuskan sebagai

berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan perbuatan tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan

dalam posita gugatan adalah perbuatan melawan hukum (onrecht Matigedaa) ;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung rentang untuk

membayar / mengembalikan / mengganti rugi atas kehilangan uang milik

Penggugat (Koperasi KPN Sejahtera Jaya RSUD Kota Padangsidimpuan) yang

jumlahnya sebanyak Rp. 1.114.515.813 (satu Milyar seratus empat belas juta

lima ratus lima belas ribu delapan ratus tiga belas rupiah) dengan sekaligus

dan tunai ;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II sevara tanggung rentang membayar

ganti rugi moral dengan sebanyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

dengan sekaligus dan tunai ;

5. Menyatakan sita jaminan (concervatoir beslas) sebagaimana diuraikan dalam

posita gugatan adalah syah dan berkekuatan

6. Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung rentang membayar

dwangsom atau sekaligus dan tunai kepada Penggugat Koperasi KPN

Sejahtera Jaya RSUD Kota Padangsidimpuan sebanyak Rp. 10.000.000

(sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya, terhitung dari keputusan perkara ini

mempunyai kekuatan hukum tetap sampai diserahkan/diberikannya/ diganti

rugikan atas uang milik penggugat (Koperasi KPN Sejahtera Jaya RSUD Kota

Padangsidimpuan) yang jumlah uangnya sebanyak Rp. 1.114.515.813 (satu

Milyar seratus empat belas juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus tiga

belas rupiah) dengan tunai dan sekaligus ;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini apat dijalankan secara serta merta

meskipun ada bandung, kasasi, verzet maupun peninjauan kembali ;

8. Menghukum tergugat I dan tergigat II secara tanggung rentang membayar

onglos yang timbul dalam perkara ini ;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

8

ATAU jika Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berpendapat lain mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah

mengajukan jawabannya pada tanggal 22 Maret 2016 yang pada pokoknya

adalah sebagai berikut :

1. Dalam EKSEPSI

1. SURAT KUASA DIBAUT ORANG YANG TIDAK BERWENANG (TIDAK KOMPETEN)

1.1. BaHWA Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang

dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang

dibenarkan dan diakui secara tegas oleh Tergugat I dalam Jawaban

maupun eksepsi ini ;

1.2. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2015 salah

seorang pemberi kuasa i.c dr. Rizal Ananda Lubis mengaku dan

bertindak sebagi Ketua Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Sejahtera

Jaya Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidimpuan, padahal

berasarkan bukti Surat i.c isi putusan Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan No. 04/Pid.B/2015 tanggal 6 April 2015 (vide

halaman 9 alenia ke-1) disebutkan bahwa dr. Rizal Ananda Lubis

adalah Ketua Pengurus Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Sejahtera

Jaya Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidimpuan diangkat sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 berdasarkan hasil pengesahan

Pengurus/Pengawas dan Penasehat Nomor : 560-02/733/2009

tanggal 29 April 2009 Yang dikeluarkan Kepala Dinas Koperasi dan

Perdagangan dan Pasar Kota Padangsidimpuan dan juga

berdasarkan keputusan rapat anggota Koperasi Pegawai Negeri

(KPN) Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum Daerah

Padangsidimpuan;

1.3. Bahwa dengan demikian pemberian Kuasa oleh Penggugat I.c dr.

Rizal Ananda Lubis guna mewakili dirinya selaku Ketua Pengurus

Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum

Daerah Padangsidimpuan TIDAK SAH dan TIDAK BERWENANG

2. PIHAK PENGGUGAT TIDAK BERHAL (EXEPTIO GEMIS AANHOEDANIGHEID)

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

9

2.1. Bahwa apa yang telah diuaraikan Tergugat I diatas, guna

menghindari pengulangan turut dijadikan sebagai pertimbangan

dalam eksepsi ini yang secara mutatis mutandis merupakan satu

kesatuan yang tidak terpisahkan ;

2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 11 Akta

Pendirian Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Sejahtera Jaya Rumah

Sakit Umum Daerah Padangsidimpuan Jo. Pasal 10 Akta Perubahan

Anggaran Dasar Akta Pendirian Koperasi Pegawai Negeri (KPN)

Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidimpuan

Nomor 78 Pasal menyebutkan bahwa “ Anggota Pengurus dipilih

untuk masa 5 (lima) tahun” kemudian di dalam Pasal 12 Ayat (1) dan

(2) Akta Pendirian Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Sejahtera Jaya

Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidimpuan Jo. Pasal 12 huruf b

dan c Akta Perubahan Anggaran Dasar Akta Pendirian Koperasi

Pegawai Negeri (KPN) Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum Daerah

Padangsidimpuan Nomor 78 Pasal menyebutkan bahwa ;

“Pengurus Bertugas”

b. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi ;

c. mewakili koperasi dihadapan dan di luas pengadilan”;

2.3. Bahwa jika apa yang diuaraikan diatas dan dihubungkan dengan

TIDAK ADANYA dalil-dalil Penggugat dalam gugatan a quo baik

mulai posita 1 s/d 17 yang menegaskan bahwa Penggugat

mempunyai tindak selaku pengurus Koperasi Pegawai Negeri (KPN)

Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidimpuan

Legasl Standing beRTINDAK SELAKU PENGURUS Koperasi

Pegawai Negeri (KPN) Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum Daerah

Padangsidimpuan, maka kelaslah Penggugat secara defacto dan

dejure TIDAK BERHAK berkedudukan sebagai Penggugat dalam

gugatan a quo (diskualifikasi in person) ;

Berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat I sampaikan diatas, maka

Tergugat I memohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini agar gugatan penggugat a quo dinyatakan ditolak atau

setidak-tidaknya todak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verlaard) ;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

10

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan di dalam eksepsi merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan mohon dianggap sebagai

satu kesatuan yang berlaku ;

2. Bahwa dengan tegas Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Penggugat

kecuali apa yang diakui dengan Tergas oleh Tergugat I ;

3. Bahwa apa yang didalilkan Pengguagt dalam Posita angka 1 s/ d11

sekalipun seandainya benar, maka perbuatan yang telah diputuskan

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

No.04/Pid.B/2015/PN.PSp tanggal 06 April 2015 tidaklah dapat serta merta

dijadikan alasan dasar Penggugat untuk menyimpulkan bahwa Tergugat I

harus turut tanggung rentang mengganti dan mengembalikan kerugian

Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum

Daerah Padangsidimpuan a quo yang bersama dengan Tergugat II

(Harusnya hanya Tergugat II yang dibebankan karena secara defacto

seluruh uang a quo dinikmati dan dikuasai Tergugat II serta tidak disetorkan

kepada Tergugat I );

4. Bahwa jikapun tergugat I juga memang harus turt diikut sertakan mengganti

rugi sebagaimana dalam gugatan a quo, maka berdasarkan ketentuan

Pasal 17 ayat (2) Akta Pendirian Koperasi Pegawai Negeri (KPN)

Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidimpuan yang

menyebutkan :

Ayat (2). Jika kesengajaan atau kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa orang anggota pengurus, maka karena

itu mereka BERSAMA MENANGGUNG KERUGIAN tadi untuk

keseluruhannya, akan tetapi seseorang anggota pengurus bebas dari

Tanggung Jawabnya jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian tadi bukan

karena kesalahnnya serta ia telah berusaha dengan segera dan

secukupnya untuk mencegah akibat dari pada kejadian tersebut, semua Pengurus Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Sejahtera Jaya Rumah Sakit

Umum Daerah Padangsidimpuan i.c Penggugat juga wajib dibebankan

secara tanggung rentang mengganti ruginya karena berdasarkan

keterangan saksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No.

04/Pid.B/2015/PN.PSp tangga; 6 April 2015 terungkap bahwa terjadinya

kerugian Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Sejahtera Jaya Rumah Sakit

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

11

Umum Daerah Padangsidimpuan a quo juga diakibatkan KELALAIAN

Penggugat, sehingga seluruh dalil-dalil Penggugat haruslah ditolak karena

saangat tidak relevan

5. Bahwa oleh karenanya dalil-dalil angka 12 s/d 17 pun sudah sangat tidak

beralasan untuk dikabulkan dan haruslah ditolak ;

Berdasaekan hal yang disampaikan diatas, maka Tergugat I dengan ini memohon

kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memutuskan ;

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya ;

Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya ttidak dapat

diterima (niet Onvankelijke Verlaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam

perkara ini ;

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono) .

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat II telah

mengajukan jawabannya pada tanggal Maret 2016 yang pada pokoknya adalah

sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI ;

Bahwa Gugatan Para Pengguagt Kurang Dalam Menyebutkan Para Pihak (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) .

Bahwa dasar GugataN Para Penggugat tidak jelas, samar-samar, rancu dan

gugatan kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil dikarenakan hal-hal sebagai

berikut :

Bahwa dasar gugatan para Penggugat adalah kerugian yang dialami

Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum Daerah

Padangsidimpuan akibat dari perbuatan Tergugat I selaku Bendahara

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

12

Koperasi, sementara kenyataannya dalam hak ini Tergugat II tidak memiliki

hubungan hukum serta tanggungjawab terhadap keuangan Koperasi

Pegawai Negeri Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum Daerah

Padangsidimpuan karena Tergugat II bukan sebagai Ketua, Bendahara

maupun Sekretaris Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya Rumah Sakit

Umum Daerah Padangsidimpuan yang mana notabenenya kerugian

tersebut adalah merupakan tanggung jawab daei Para Penggugat dan

Tergugat I selaku struktur pimpinan Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera

Jaya Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidimpuan

Berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan yang diajukan Para

Penggugat ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tidaklah terbukti dan tidak

berdasarkan hukum oleh karenanya gugatan tersebut harus ditolak atau setidak-

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

TENTANG POKOK PERKARA

Pada pokonya Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para

Penggugat kecuali yang diakui secara jelas ;

Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan

kerugian Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum

Daerah Padangsidimpuan diakibatkan adanya perbuatan Tergugat II

sebagai Pembantu Bendahara, karena pada kenyataanya Tergugat II

secara hukum bukan merupakan Pembantu Bendahara dan tidak pernah

diangkat sebagai Pembantu Bendahara hal tersebut dapat dibuktikan

dengan melihat tidak adanya Surat Keputusan Hasil Rapat Koperasi


Padangsidimpuan yang menyatakan Tergugat II merupakan Pembantu

Bendahara ;

Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan

kerugian Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum

Daerah Padangsidimpuan merupakan tanggung Jawab Tergugat II karena

yang bertanggung jawab karena yang bertanggung jawab atas kerugian

yang dialami Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum

Daerah Padangsidimpuan hanya bendaraha Koperasi Pegawai Negeri

Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidimpuan (Tergugat I),

karena Tergugat I sendirilah yang telah melakukan Penggelapan terhadap

uang Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum Daerah

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

13

Padangsidimpuan hal tersebut telah pula dapat dilihat dengan adanya Surat

Pengakuan (SPH) tertanggal 21 Juni 2014 bermaterai Rp. 6.000 yang

dibuat dan ditanda tangani oleh Drg. Murni/Tergugat I sendiri dengan

diketahui Hj, Des Elida Daulay (Mewakili Direktur RSUD Padangsidimpuan),

Dr. H. Rizal Ananda Lbs, Sp.THT (Ketua KPN Sejahtera Jaya RSUD

Padangsidmpuan)/Penggugat I, Hj. Julaiba Harianja Ketua Pengawas KPN

Sejahtera Jaya RSUD Padangsidmpuan)/dan Azmal Sihotang (Perwakilan

Anggota Koperasi). Sehingga tidak masuk akal dan diluar jangkauan akal pikiran sehat manusia normal jika selisih piutang Koperasi Pegawai

Negeri Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidimpuan

sebasar dimaksud yang sudah jelas-jelas diakui dan dibenarkan oleh Drg.

Murni/Tergugat I sebagai tanggung jawab dirinya sendiri dibebankan

terhadap Tergugat II yang notabenenya tidak kemana dan

diperuntukkan untuk apa uang sebesar dimaksud oleh Drg.

Murni/Tergugat I ;

Bahwa tidak benar Gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat II

telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menerima uang dari

Bendahara Gaji dan pengelola usaha-usaha seperti Apotik, toko dan 02

akan tetapi tidak menyetor kepada Bendahara Koperasi Pegawai Negeri

Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidimpuan (Tergugat I)

karena pada kenyataanya setiap kali Tergugat II menerima uang dari

Bendahara Gaji dan pengelola usaha-usaha seperti Apotik, toko dan 02,

Terguagt II langsung menyerahkan kepada Bendahara Koperasi Pegawai

Negeri Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidimpuan

(Tergugat I) hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat Hasil Rapat

Anggaran Tahunan Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya Rumah Sakit

Umum Daerah Padangsidimpuan yang pada hakekatnya tidak pernah

bermasalah khususnya mengenai uang yang diterima Tergugat II dari

pengelola-pengelola usaha apotik, toko dan )2 ;

Bahwa kenyataanya Tergugat II tidak pernah menggunakan uang setoran

Koperasi dari Bendahara Gaji dan pengelola usaha-usaha seperti Apotik,

toko dan 02 sebanyak Rp. 1.114.515.813 (satu Milyar seratus empat belas

juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus tiga belas rupiah) sebagaimana

dalil Para Penggugat dalam gugatannya karena setiap setoran Koperasi

dari Bendahara Gaji dan pengelola usaha-usaha seperti Apotik, toko dan 02

selalu dicantumkan dalam Rapat Anggaran Tahunan (RAT) Koperasi

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

14


Padangsidimpuan dan tidak pernah bermasalah ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka segala tuntutan Para Penggugat

terhadap diri Tergugat II sebagaimana gugatan Para Penggugat sangat

tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolaj untuk seluruhnya ;

Tergugat II menolak dalil-dalil Para Penggugat Selain dan Selenihnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut maka gugatan Para Penggugat haruslah

ditolak untuk seluruhnya ;

Bahwa atas gugatan dari Pembanding I semula Penggugat dan jawaban

dari Terbanding I semula Tergugat I serta jawaban dari Terbanding II /

Pembanding II semula Tergugat II, Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Oktober 2016 yang

amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke

verklaard) ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

sebesar Rp. 1.446.000,- *satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pemberitahuan putusan diluar hadir yang dibuat oleh Zul Amri SH

Jurusita Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, menerangkan bahwa pada

tanggal 6 Oktober 2016, telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri

Padangsisimpuan, tanggal 5 Oktober 2016, Nomor : 27/Pdt-G/2015/PN- Psp

tersebut kepada Kuasa Hukum Tergugat I;

2. Risalah pemberitahuan putusan diluar hadir yang dibuat oleh Zul Amri SH

Jurusita Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, menerangkan bahwa pada

tanggal 7 Oktober 2016, telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri

Padangsisimpuan, tanggal 5 Oktober 2016, Nomor : 27/Pdt-G/2015/PN- Psp

tersebut kepada Kuasa Hukum Tergugat II;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

15

3. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Penggugat melalui kuasanya IRSAN

HARAHAP, SH, menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016, telah

mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan, tanggal 5 Oktober 2016, Nomor : 27/Pdt-G/2015/PN- Psp

tersebut ;

4. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh ZUL

AMRI, SH Jurusita Pengadilan Negeri Padangsidimpuan , menerangkan bahwa

pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada : Kuasa

Hukum Tergugat I dan II pada tanggal : 28 Oktober 2016 ;

5. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, menerangkan Pembanding II semula

Tergugat II melalui kuasanya JULFAITLISBON ZALUCHU, SH, pada tanggal

18 Oktober 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 5 Oktober 2016, Nomor : 27/Pdt-

G/2015/PN- Psp tersebut ;

6. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh ZUL

AMRI, SH Jurusita Pengadilan Negeri Padangsidimpuan , menerangkan bahwa

pernyataan permohonan banding Pembanding II semula Tergugat II tersebut

telah diberitahukan kepada : Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I

pada tanggal : 28 Oktober 2016, Kuasa Hukum Pembanding I semula

Penggugat, pada tanggal 1 Desember 2016 ;

7. Memori banding tertanggal 29 Desember 2016, yang diajukan oleh Kuasa

Hukum Pembanding I semula Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Padangsidimpuan, tanggal 4 Januari 2017, salinan resminya telah

diserahkan kepada : Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada

tanggal : 16 Januari 2017, Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II,

pada tanggal 17 Januari 2017 ;

8. Kontra memori banding tertanggal 21 Februari 2017, yang diajukan oleh Kuasa

hukum Terbanding II semula Tergugat II diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Padangsidimpuan, tanggal 21 Februari 2017, telah diserahkan salinan

resminya kepada : Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 27 Februari

2017, Kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat pada tanggal 1 Maret

2017 ;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

16

9. Memori banding tertanggal 21 Februari 2017, yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Pembanding II semula Tergugat II, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan, tanggal 21 Februari 2017, salinan resminya telah

diserahkan kepada : Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada

tanggal : 27 Februari 2017, Kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat ,

pada tanggal 1 Maret 2017 ;

10. Adapun memori banding dari Pembanding I semula Penggugat adalah sebagai

berikut :

Bahwa sebelum diuraikan satu persatu alasan keberatan kami atas

putusan perkara a quo, maka dalam memori banding ini kami mengutif

pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa

dan memutus perkara yang dapat dilihat pada halaman 17 dan 18.

Bahwa pada halaman 17 alinea satu, Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan menyatakan, “ Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut

diatas, setelah Majelis Hakim membaca dan menelaah gugatan Penggugat dan

dalam bukti surat dari Penggugat dan Tergugat I ada mejelaskan tentang

kerugian penggugat, menurut Majelis Hakim harus diketahui dahulu secara reel

atau nyata berapa kerugian Penggugat dan tidak hanya mengatakan kerugian

jumlahnya totalnya saja namun jumlah kerugian tersebut haruslah dapat

dibuktikan, karena pembuktian dalam perkarapidana dan perdata adalah

berbeda, jika dihubungkan dengan perkara pidana Para Tergugat walaupun

telah terbukti melakukan pidana, namun dalam perkara perdata harus terng

dan jelas pembuktiannya separti apa dan berapa jumlah kerugian, sedangkan

dlam perkara pidana sifatnya tidak menilai berapa jumlah kerugian dari

penggelapan, mau jumlahnya sedikit atau banyak dari kerugian seseorang atau

sebahagian atau seluruhnya kerugian seseorang, jika benar yang digelapkan

bukanlah milik dari Terdakwa yang didakwakan Penggelapan seseorang

tersebut harus dihukum dan dihubungkan dengan perkara ini, jumlahnya

kerugian atau yang digelapkan benar sudah diperoleh berdasarkan auditor

swasta, namun ketika persidangan dalam perkara Perdata a quo tidak ada

pembuktian kaitannya dengan jumlah secara nyata kerugian dari Penggugat

yang disebabkan perbuatan Penggelapan Para Tergugat, apakah sudah

dibayar sebagian atau seluruhnya karena sebagaimana bukti Tergugat ,

apakah sudah dinbayar sebagian atau seluruhnya karena sebagaimana bukti

Tergugat II bertanda T.2.6 tentang pernyataan pengakuan hutang Tergugat I,

apakah sudah dibayar sebagian atau belum dibayar sebagian atau semuanya,

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

17

juga penilaian Auditor Swasta tentang kerugian akibat perbuatan Penggelapan

Para Tergugat ;

Bahwa keberatan pembanding atas pertimbangan Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan atas putusan perkara a aquo yang PERTAMA adalah pada

halaman 17 aline satu tersebut diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa kerugian yang dialami/diderita oleh Koperasi Pegawai Ngeri (KPN)

Sejatera Jaya RSUD Kota Padangsidimpuan (Pembanding/Penggugat asal

memperlihatkan nyata-nyata secara rill dan terang kerugian, sebesar Rp

1.114.515.813 (satu milyar seratus empat belas juta limaratus lima belas

ribu delapan ratus tiga belas rupiah) akibat perbuatan terbanding/tergugat I

asal dan tergugat II asal. Jika mengacu pada bukti tertulis pembanding, P-

1 dan P-2, yang mempunyai bukti yan kuat dan Valid.

2. Bukti tertulis P-1 yaitu putusan pidana Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

No. 03/Pid.B/2015/Pn.Psp atas nama terbanding/tergugat I asal, sedangkan

P-2 adalah Putusan pidana Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No.

04/Pid.B/2015/Pn>sp atas nama terbanding/tergugat II asal.

3. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

sebagaimana dimaksudkan diatas, yang telah menyatakan kerugian yang

dialami oleh pembnding/penggugat asal i,c, Koperasi Pegawai Negeri (KPN)

Sejatera Jaya RSUD Kota Padangsidimpuan, tidak jelas, apakah sudah

dibayar sebagian atau seluruhnya berdasarkan bukti T.II.6, adalah

pertimbangan yang keliru dan tidak beralasan hukum.

4. Bukti T.II. 6, diketahui adalah akta dibawah tangan, karenanya tidak

mempunyai kekuatan bukti yang kuat dan bersifat menentukan baik secara

formili maupun materil (Vide Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap,

SH, Sinar Grafika) yang justru dipakai oleh Majelis Hakim TK.I sebagai tolok

ukur melumpuhkan bukti tertulis P-1 dan P-2.

5. Bahwa seandainya pun benar (quad-Noon),bukti TII.6 dimaksud, namun

tidak ada relevansinya diajukan oleh terbanding/tergugat II asal dalam

kasus a quo, sebab bukti dimaksud, adalah atas nama Drg Murni

(terbanding/tergugat I asal) yang membuat pernyataan sebagai surat

pengakuan hutang kepada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Sejatera Jaya

RSUD Kota Padangsidimpuan, apalagi surat dimaksud tidak pernah

dimunculkan oleh tergugat I asal/terbanding selama dipersidangan di Tk

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

18

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, baik dalam jawabannya maupun

dupliknya.

6. Bahwa kalau memang kerugian Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Sejatera

Jaya RSUD Kota Padangsidimpuan, sebagian atau seluruhnya sudah

dibayar sesuai dengan pertimbangan Majelis TK I dalam putusan tersebut,

tentu hal itu telah dikemukakan oleh tergugat I/terbanding ( drg Murni) pada

waktu proses persidangan, sebab hal tersebut sangat urgen bagi tergugat I

asal /terbanding yang menyangkut sebagai pembelaan diri dalam kasus a

quo,

7. Bahwa jelasnya jumlah total kerugian Koperasi KPN RSUD Kota

padangsidimpuan sebesar Rp 1.114515.813 ( satu milyar seratus empat

belas juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus tiga belas rupiah) akibat

perbuatan terbanding-terbanding dimaksud yang sama sekali tidak pernah

dibantah kebenarannya (lihat jawaban, duplik baik tergugat I asal/terbanding

maupun tergugat II asal terbanding), dan ironisnya antara tergugat I

asal/terbanding dengan tergugat II asal/terbanding saling tuding mengenai

pertanggung jawaban kerugian yang dialami oleh Koperasi Pegawai Negeri

(KPN) Sejatera Jaya RSUD Kota Padansidimpuan (pembanding/penggugat

asal).

8. Didasari fakta hal itu, mengacu pada ketentuan pasal 1925 KUHPer dan

174 HIR , jelas mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurnah, apalagi

ditambah/dikuatkan dengan keberadaan bukti tertulis

pembanding/penggugat asal, bukti tertulis P-1 dan P-2, yakni putusan

pidana yang telah incrach baik atas nama terbanding/tergugat I asal

maupun terbanding/tergugat II asal, oleh sebab P1- dan P-2 dibuat oleh

Pejabat Umum maka bukti tertulis dimaksud nyata-nyata mempunyai nilai

baik secara formil maupun materil sesuai yang di atur pasal 1868 KUHPer

.

Bapak Ketua/Majelis Hakim Tinggi Medan yang kami hormati,

Dalam bagian ini, pembanding akan mengutif pertimbangan hukum tentang

jumlah kerugian yang nyata-nyata yang dialami oleh Koperasi Pegawai

negeri (KPN) Sejatera Jaya RSUD Kota Padangsidimpuan sesuai dengan

bukti tertulis , P-1 dan P-2.

9. Dalam bukti P-1, Putusan pidana Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

atas nama terbanding/tergugat I asal, Majelis Hakim Pidana Pengadilan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

19

Negeri Padangsidimpuan dalam putusannya No 03/Pid.B/2015/Pn.Psp pada

halaman 48, menyatakan “Menimbang “, bahwa berdasarkan fakta- fakta

yang terungkap dipersidangkan dan keterangan saksi-saksi dan keterangan

terdakwa serta barang bukti, terdakwa diangkat sebagai bendahara KPN

Sejahtera Jaya RSUD Kota Padangsidimpuan sejak tahun 2009 s/d tahun

2014 sesuai dengan surat pengesahan pengurus/pengawas dan penasehat

No. 560-02/723/2009 tanggal 29 April 2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas

Koperasi dan Perdagangan dan Pasar Kota Padangsidimpuan, terdakwa

diangkap sebagai bendahara berdasarkan keputusan rapat anggota KPN

Sejahtera Jaya RSUD Kota Padangsidimpuan yang tugas dan tanggung

jawabnya adalah, menerima, menyimpan, menyalurkan, membukukan dan

mempertanggung jawabkan keuangan KPN Sejahtera Jaya Kota

Padangsidimpuan yang dibantu oleh saksi AMINAH SAHFITRI HARAHAP

sebagai pembantu bendahara, akan tetapi ternyata terdakwa Drg Murni dan

saksi Aminah Safitri Harahap tidak membukukan kedalam buku kas dan

tidak mempertanggung jawabkan uang-uang koperasi yang diterimanya,

berupa selisi piutang simpan pinjam anggota sebesar Rp.1.114.515.813

(satu milyar seratus empat belas juta lima ratus lima belas ribu delapan

ratus tiga belas rupiah dan setoran hasil usaha koperasi laiinya... dst (lihat

bukti tertulis P-1).

10. Bahwa sedangkan bagi terbanding /tergugat II asal, Majelis Hakim Pidana

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam putusannya No

04/Pid.B2015/Pn.Psp tertanggal 6 April 2015, halaman 59 menyatakan “

menimbang “, bahwa oleh karena uang setoran yang seharusnya

diserahkan kepada Drg MURNI dan dibukukan dalam buku kas Koperasi

Jaya RSUD Kota Padangsidimpuan sedang ternyata telah terjadi selisih

uang-uang koperasi sebesar Rp. 1.114. 515.813 (satu milyar seratus empat

belas juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus tiga belas rupiah) piutang

simpan pinjam anggota terdakwa tidak dapat mempertanggung

jawabkannya dan menggunakannya tanpa seijin pengurus koperasi, maka

dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang

telah menerima uang setoran dari bendahara gaji dan pengelolaan usaha-

usaha koperasi yaitu Apotik, toko dan O2 yang tidak pembukuannya dalam

buku kas dan tidak mampu mempertanggung jawabkannya, perbuatan

terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang menjadi

haknya dan bersifat melawan hukum.

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

20

11. Bahwa dari bukti tersebut diatas (P-1 dan P-2) memperlihatkan dengan

nyata-nyata, kerugian yang dialami oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN)

sejatera Jaya RSUD Kota Padangsidimpuan sebesar Rp, 1.114.515.813

(satu milyar seratus empat belas juta rupiah lima ratus lima belas ribu

delapan ratus tiga belas rupiah).

12. Bahwa berkenaan bukti P-1 dan P-2 tersebut, tentu mempunyai kekuatan

bukti, baik aspek formil maupun materil karena dibuat oleh pejabat umum

yang berwenang untuk itu, dan tidak ada keraguan didalamnya, apalagi

dalam membuat pertimbangan hukumnya atas bukti dimaksud tentu Hakim

Pidana Pengadilan Negeri Padangsidimpuan menggali berdasarkan atas

fakta-fakta yang valid yang telah ditemukakan atas proses selama

pemeriksaan perkara pidana, termasuk-mendengarkan saksi-saksi, bahkan

telah mendengar saksi AUDITOR yang ikut mengaudit keuangan koperasi

Pegawai Negeri (KPN) Sejatera Jaya RSUD Kota Padangsidimpuan akibat

perbuatan tergugat I asal /terbanding dan tergugat II asal /terbanding..

13. Bahwa dikatakan valid keterangan jumlah kerugian koperasi dimasudkan

diatas sebagaimana diterangkan dari bukti P-1 dan P-2 terbukti selama

proses jawab menjawab tidak ada bantahan dari tergugat I asal/terbanding

dan tergugat II asal/terbanding, kalaupun adalah dalil sangkaan diantara

mereka hanya seputar pertanggung jawaban kerugian.

14. Bahwa Ironisnya Majelis Hakim yang mengadili kasus aquo tidak

mempertimbangkan, bahkan Majelis menyatakan dalam putusannya

berpendapat perlu dilibatkan sebagai pihak auditor untuk mengetahui

kerugian koperasi (Penggugat/pembanding), sementara ia sendiri i.c.Hakim

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan mengaku dalam pertimbangnnya pada

kasus a quo bahwa kerugian keperasi dimaksud pernah diperiksa oleh

auditor.(lihat bukti P-1 dan P-2.).

15. Berdasarkan hal-hal yang didasari atas fakta-fakta dimaksudkan diatas,

maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

mempedomani penerapan kaidah hukum, yurisprudensi Mahkamah Agung

RI, No.199 k/sip/1973 tanggal 23 Nopember 1973 yang menyatakan “suatu

putusan Hakim Pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna didalam

perkara perdata baik terhadap orang yang dihukum pada putusan Hakim

pidananya, maupun terhadap pihak ketiga dengan membolehkan adanya

pembuktian perlawanan,

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

21

Sedangkan keberatan pembanding yang KEDUA adalah putusan

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnnya halaman 17 alinea kedua dan

halaman 18, yang lengkapnya dikutip pembanding sebagai berikut :

Menimbang”bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hukim,

berpendapat perlu dijadikan pihak orang yang telah menilai jumlah kerugian dari

perbuatan Penggelapan Para Tergugat, agar terpenuhinya pengadilan atau

Majelis Hakim penilaian tentang unsur terang dan jelas serta dan benar dalam

menialai jumlah sebenarnya atau reel atau secara nyata kerugian dari

Penggugat, tidak hanya sekedar menjelaskan jumlah total atau keseluruhan

kerugian dari Penggugat tanpa didukung pembuktian secara logika dan nyata,

untuk itu tanpa ada pembuktian bagaimana bisa memunculkan jumlah dari

penggelapan dan kerugian Pengguga sebagaimana dalil gugatan Penggugat,

oleh karena itu menurut Majelis Hakim patut dan layak auditor yang menilai

jumlah kerugian dari penggugat akibat perbuatan Penggelapan Para Tergugat

yang dahulunya sebagai Para Terdakwa ditarik sebagai pihak dalam perkara ini,

apalagi kaitan dengan auditor yang meniai jumlah kerugian tidak ada dijadikan

Saksi dalam perkara ini maka menjelaskan Majelis Hakim dalam menilai perkara

a quo tidak bisa menilai secara reel atau nyata kerugian dari penggugat;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas, Majelis Hakim

berpendapat jika hal tersebut tidak diperhatikan atau dipertimbangkan secara

khusus, maka ketika ada eksekusi dalam perkara ini akan terjadi kesulitan,

kepada siapa dan berapa secara nyata beban pertanggungjawaban secara

hukum ketika dilakukan eksekusi dalam perkara a quo;

1. Bahwa pertimbangan tersebut nyata-nyata Majelis Hakim keliru dan tidak

cukup alasan hukum, KARENA, sudah menjadi yurisprudensi tetap yang

berlaku di seluruh Peradilan Indonesia menyatakan “mensyaratkan setiap

gugatan diajukan terhadap orang mempunyai hubungan hukum”

2. Bahwa bagaimana mungkin uditor dijadikan sebagai pihak dalam perkara a

quo. Auditor adalah lembaga jasa profesi keuangan,dalam kaitannya kasus

a quo, memang benar pihak pembanding/ penggugat asal (koperasi

Pegawai Negeri Sejatera Jaya RSUD Kota Padangsidimpuan) pernah

memanggil auditor untuk menghitung jumlah kerugian Koperasi Pegawai

Negeri (KPN) Sejatera Jaya RSUD Kota Padangsidimpuan sebagai akibat

perbuatan terbanding/tergugat I asal dan terbanding tergugat II asal (bukti

P-1 dan P-2.)

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

22

3. Bahwa temuan auditur, yang telah mengaudit keuangan koperasi dimaksud

yang mengalami kerugian sebesar Rp 1.114.515.813 (satu milyar seratus

empat belas juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus tiga belas rupiah),

maka pembanding/penggugat asal atas dasar itu mengajukan persoalan ini

ke proses pidana terhadap terbanding/tergugat I asal dan

terbanding/tergugat II asal, dan perkara pidana dimaksud telah mempunyai

kekuatan hukum tetap, ditingkat Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, dan

terbanding /dtergugat I asal dan terbanding tergugat II asal dihukum dengan

hukuman selama satu tahun tiga bulan tanpa melakukan upaya hukum..

4. Bahwa seyogianya dalam pemeriksaan perkara perdata kasus aquo,Hakim

disini bertindak parsif yang semata mencari kebenaran formil sebagaimana

diatur dalam hukum acara perdata, dan bukan bertindak seperti Hakim

pidana, apalagi jumlah kerugian pembanding/penggugat asal (koperasi

Pegawai Negeri (KPN) Sejatera Jaya RSUD Kota Padangsidimpuan

sebesar Rp. 1.114.515.813 (satu milyar seratus empat belas juta rupiah lima

ratus lima belas ribu delapan ratus tiga belas rupiah) tidak pernah dibantah

secara tegas oleh terbanding /tergugat I asal dan terbanding/tergugat II asal

pada waktu proses jawaban maupun duplik.

5. Bahwa oleh karena itu, jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim yang

memutus perkara a quo tidak benar dan tidak berlasan hukum.

Berdasarkan uraian-uraian yang disebutkan diatas dalam memori

banding ini, pembanding I / penggugat asal (Koperasi Pegawai Negeri (KPN)

Sejatera Jaya RSUD Kota Padangsidimpuan memohon kehadapan Bapak

Ketua/Majelis Hakim Tinggi Medan berkenan memutus dan mengadili sendiri

yakni :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No.

27/PDT.G/2015/PN.Psp tanggal 22 September 2016.

Dan Mengadili Sendiri

Mengabulkan gugatan pembanding/ penggugat asal seluruhnya.

Menyatakan perbuatan terbanding/tergugat I asal dan terbanding tergugat

II asal sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan adalah perbuatan

melawan hukum (onrecht Matigedaa).

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

23

Menghukum terbanding/tergugat I asal dan terbaning tergugat II asal

secara tanggung renteng untuk membayar/ mengembalikan/ mangganti

ganti rugi atas kehilangan uang milik pembanding/ penggugat asal

(koperasi KPN Sejahtera Jaya RSUD Kota Padangsidimpuan) yang

jumlahnya sebanyak Rp.1.114.515.813 (satu milar seratus empat belas juta

lima ratus lima belas ribu delapan ratus tiga belas rupiah) dengan sekaligus

dan tunai kepada pembanding/penggugat asal/(koperasi Pegawai Negeri

(PKN) Sejatera Jaya RSUD Kota Padangsidimpuan

Menghukum terbanding/tergugat I asal dan terbanding tergugat II asal

secara tanggung renteng membayar ganti rugi moral dengan jumlah

sebanyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta ribu rupiah) dengan sekaligus

dan tunai kepada pembanding/penggugat asal (Koperasi Pegawai Negeri

(KPN) Sejatera Jaya RSUD Kota Padangsidimpuan..

Menyatakan sita jaminan (concervatoir beslas) sebagaimana diuraikan

dalam posita gugatan adalah syah dan berkekuatan.

Menghukum terbanding/tergugat I asal dan terbanding tergugat II asal

secara tanggung renteng membayar dwangsom dengan sekaligus dan tunai

kepada pembanding/penggugat asal (koperasi KPN Sejahtera Jaya RSUD

Kota Padangsidimpuan), sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

untuk setiap harinya, terhitung mulai keputusan perkara ini mempunyai

kekuatan hukum tetap sampai diserahkan/diberikan/diganti rugikannya atas

uang milik penggugat (Koperasi KPN Jaya RSUD Kota Padangsidimpuan)

yang jumlah uangnya sebanyak Rp.1.114.515.813 (satu milyar seratus

empat belas juta lima belas ribu delapan ratus tiga belas rupiah) dengan

tunai dan sekaligus.

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalan secara serta merta

meskipun ada banding, kasasi, verzet maupun peninjauan kembali.

Menghukum terbanding/tergugat I asal dan terbanding/tergugat II asal

secara tanggung renteng membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini.

11. Adapun kontra memori banding dari Terbanding II / Pembanding II semula

Tergugat II adalah sebagai berikut :

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

24

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam Perkara

Perdata No. 27/Pdt.G/2015/PN.Psp sudah tepat dan benar serta telah

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup dengan

demikian Memori Banding dari Penggugat/Pembanding yang

menyatakan bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo adalah

dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang salah dan keliru

sehingga keputusan yang diambil tidak memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan rasa kebenaran adalah tidak beralasan karenanya dalil-

dalil tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan, sedangkan Putusan

yang telah diambil oleh Pengadilan Negeri Padangsidimpuan terhadap

Perkara Perdata No. 27/Pdt.G/2015/PN.Psp haruslah dikuatkan atau

dipertahankan.

Bahwa dalil Penggugat/ Pembanding yang menyatakan keberatan

terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 17 alinea pertama

Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No.

27/Pdt.G/2015/PN.Psp, karena dalam persidangan

Penggugat/Pembanding telah memperlihatkan nyata-nyata secara riil

dan terang kerugian yang dialami/diderita oleh Koperasi Pegawai Negeri

Sejahtera Jaya RSUD Kota Padangsidimpuan sebesar Rp;

1.114.515.813 ( Satu milyar seratus empat belas juta lima ratus lima

belas ribu delapan ratus tiga belas rupiah) akibat perbuatan Tergugat

I/Terbanding dan Tergugat II adalah dalil yang tidak benar dan berdasar

karena pada kenyataannya dalam persidangan Penggugat/

Pembanding hanya dapat memperlihatkan jumlah kerugian Koperasi

Pegawai Negeri Sejahtera Jaya RSUD Kota Padangsidimpuan sebesar

Rp; 1.114.515.813 ( Satu milyar seratus empat belas juta lima ratus lima

belas ribu delapan ratus tiga belas rupiah), namun Penggugat/

Pembanding tidak dapat membuktikan secara pasti dan nyata rincian

dari kerugian tersebut dan darimana jumlah kerugian tersebut diperoleh

serta Penggugat/ Pembanding juga tidak dapat membuktikan bahwa

kerugian tersebut disebabkan oleh Tergugat II/ Terbanding karena jika

dikaitkan dengan hasil Rapat Anggaran Tahunan (RAT) Koperasi


Padangsidimpuan yang pada hakekatnya tidak pernah bermasalah

khususnya mengenai uang yang diterima Tergugat II dari pengelola-

pengelola usaha apotik, toko dan O2, sehingga menurut hemat kami jika

terdapat selisih keuangan Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

25

RSUD Kota Padangsidimpuan sudah pasti akan dipertanyakan pada

Rapat Anggaran Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera

Jaya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan dan hasil

Rapat Anggaran Tahunan (RAT) tersebut tidak akan ditandatangani

oleh ketua koperasi, namun yang ada setiap tahunnya hasil Rapat

Anggaran Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan tidak pernah ada

masalah, dan perlu kami tambahkan jika kerugian Koperasi Pegawai

Negeri Sejahtera Jaya RSUD Kota Padangsidimpuan didapatkan

berdasarkan hasil audit yang dilakukan auditor maka sudah seharusnya

Penggugat/ Pembanding menghadirkan auditor atau menarik auditor

tersebut sebagai para pihak tersebut untuk membuktikan dan

menjelaskan kerugian yang diderita kerugian Koperasi Pegawai Negeri

Sejahtera Jaya RSUD Kota Padangsidimpuan dan juga untuk

mendengarkan penilaian auditor tersebut mengenai kerugian tersebut,

namun pada kenyataannya Penggugat/Pembanding dalam persidangan

tidak dapat menghadirkan auditor swasta tersebut;

Bahwa dalil Penggugat/ Pembanding yang menyatakan bukti T.II.6

tidak ada relevansinya diajukan oleh Tergugat II/Terbanding dalam

kasus a quo, sebab bukti dimaksud adalah atas nama Drg. Murni

Tergugat I/Terbanding yang membuat pernyataan sebagai surat

pengakuan hutang kepada Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan adalah dalil yang

tidak benar dan berdasar karena berdasarkan gugatan

Penggugat/Pembanding, Penggugat/Pembanding telah menarik

Tergugat II/Terbanding sebagai salah satu Pihak yang bertanggung

jawab atas kerugian Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya RSUD

Kota Padangsidimpuan, sementara pada kenyataanya kerugian tersebut

bukanlah tanggungjawab dari Tergugat II/Terbanding, yang mana atas

kerugian tersebut sudah diakui oleh Drg. Murni Tergugat I/Terbanding

merupakan tanggungjawabnya sebagai bendahara Koperasi Pegawai

Negeri Sejahtera Jaya RSUD Kota Padangsidimpuan, sehingga tujuan

diajukannya bukti T.II.6 oleh Tergugat II/Terbanding adalah untuk

membuktikan dan menjelaskan bahwa kerugian yang dialami Koperasi


Padangsidimpuan sebesar Rp; 1.114.515.813 ( Satu milyar seratus

empat belas juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus tiga belas

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

26

rupiah) merupakan tanggungjawab Drg. Murni (Terbanding/Tergugat I)

selaku bendahara Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya Rumah

Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan, maka berdasarkan hal

tersebut menurut hemat kami Tergugat II/Terbanding berhak untuk

mengajukan bukti T.II.6 untuk membuktikan bahwa kerugian yang

dialami Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum

Daerah Kota Padangsidimpuan bukan merupakan tanggungjawab

Tergugat II/Terbanding melaikan tanggungjwab Terbanding/Tergugat I,

oleh karenanya berdasarkan bukti T.II.6 tersebut, sangat tidak masuk

akal dan diluar jangkauan akal pikiran sehat manusia normal jika

selisih piutang Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya Rumah Sakit

Umum Kota Padangsidimpuan sebesar dimaksud yang sudah jelas-

jelas diakui dan dibenarkan oleh Drg.Murni/Tergugat I sebagai

tanggungjawab dirinya sendiri dibebankan kepada Tergugat II yang notabennya tidak mengetahui kemana dan diperuntukkan untuk apa uang sebesar dimaksud oleh Drg. Murni/Tergugat I, sehingga

Tergugat II/Terbanding tidak seharusnya ditarik sebagai pihak dalam

perkara aquo untuk mempertanggungjawabkan kerugian yang dialami

oleh Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum

Daerah Kota Padangsidimpuan karenah Drg Murni /Tergugat

I/Terbanding sendiri sudah mengakui kerugian tersebut merupakan

tanggungjwabnya selaku Bendahara Koperasi Pegawai Negeri

Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan;

Bahwa dalil Penggugat/Pembanding yang menyatakan bahwa

bagaimana mungkin auditor dijadikan sebagai pihak dalam perkara

aquo adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena dalam

perkara aquo, auditor selaku pihak yang menemukan selisih keuangan

Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya RSUD Padangsidimpuan

sebesar Rp; 1.114.515.813 ( Satu milyar seratus empat belas juta lima

ratus lima belas ribu delapan ratus tiga belas rupiah) patut dan layak

ditarik sebagai pihak atau dijadikan saksi dalam perkara aquo untuk

mempertanggungjawabkan dan menjelaskan serta membuktikan secara

nyata dan pasti bagaimana bisa dimunculkannya jumlah/selisih

keuangan Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya RSUD

Padangsidimpuan, yang mana dalam hal ini hanya auditorlah yang

dapat menjelaskan darimana saja jumlah selisih tersebut didapatkan

serta apa saja yang menjadi rincian jumlah/selisi keuangan tersebut,

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

27

namun pada kenyataanya Penggugat /Pembanding tidak menarik

auditor tersebut sebagai Para Pihak atau tidak dapat menghadirkannya

sebagai saksi untuk memperjelas selisi keuangan dimaksud, sehingga

menurut hemat kami tanpa adanya penjelasan langsung secara nyata

dari auditor yang menemukan selisih keuangan tersebut menjadikan

kerugian yang diderita Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya RSUD

Padangsidimpuan menjadi samar-samar dan tidak jelas;

Tergugat II/Terbanding II menolak dalil-dalil Penggugat/Pembanding

dalam memori bandingnya selain dan selebihnya,

Berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Bapak Ketua Pengadilan

Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Tinggi menolak Permohonan Banding dari

Pembanding dan menguatkan atau mempertahankan Putusan Pengadilan

Negeri Padangsidimpuan dalam Perkara ini. Selanjutnya membebankan

biaya Perkara Banding kepada Pembanding.

12. Adapun memori banding dari Pembanding II semula Tergugat II adalah

sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam

Perkara Perdata No. 27/Pdt.G/2015/PN.Psp telah salah menerapkan

hukum dalam hal hukum pembuktian dengan tidak mempertimbangkan

bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat II/Pembanding kepersidangan,

yang mana sebelumnya dalam persidangan Tergugat II/Pembanding

telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti Surat

1. 1 (Satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggung jawaban Pengurus

dan Pengawasan KPN Sejahtera Jaya RSUD Padangsidimpuan

tahun 2009, yang telah diberi materai Rp. 6000,- dan diNazagelen di

Kantor Pos Padangsidimpuan pada tanggal 29 April 2016 dan

dilegalisir di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri

padangsidimpuan pada tanggal 29 April 2016 dan telah disesuaikan

dengan aslinya diberi tanda TII.1.




PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

28


























Bukti TII.1 – TII.5 membuktikan bahwa benar sejak Tergugat II ikut

membantu Tergugat I dalam menangani pembukuan keuangan

Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum

Daerah Kota Padangsidimpuan tidak pernah sekali pun ditemukan

permasalahan berkenaan hal selisih Piutang keuangan Koperasi


Padangsidimpuan;

6. 1 (Satu) berkas fotocopy Surat Pengakuan Hutang atas nama Drg.

Murni/Tergugat I bermaterai Rp 6000,- yang turut diketahui oleh Hj.

Des Elida Daulay (Mewakili Direktur RSUD Padangsidimpuan), Dr. H.

Rizal Ananda Lbs, Sp.THT (Ketua KPN Sejahtera Jaya RSUD

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

29

Padangsidimpuan)/Penggugat I, Hj. Julaiha Harianja (Ketua

Pengawas KPN Sejahtera Jaya RSUD Padangsidimpuan) dan Azmal

Sihotang (Perwakilan Anggota Koperasi) tertanggal 21 Juni 2014,

yang telah diberi materai Rp. 6000,- dan diNazagelen di Kantor Pos

Padangsidimpuan pada tanggal 29 April 2016 diberi tanda TII.6.

Bukti TII.6 membuktikan bahwa benar yang bertanggungjawab

sepenuhnya terhadap selisih keuangan Koperasi Pegawai Negeri

Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan

sebesar Rp. 1.114.515.813,- (Satu milyar seratus empat belas juta

lima ratus lima belas ribu delapan ratus tiga belas rupiah) adalah

Tergugat I.

Bahwa Bukti TII.1 sampai dengan bukti TII.5 membuktikan bahwa

benar Tergugat II /Pembanding ada membantu Tergugat I dalam hal

pembukuan keuangan Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya Rumah

Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan, akan tetapi Pembukuan

keuangan tersebut setiap tahunnya tidak pernah ditemukan adanya

permasalahan mengenai selisih Piutang keuangan, hal tersebut dapat

dilihat dari Rapat Anggota Tahunan (RAT) KPN Sejaterah Jaya RSU

Padangsidimpuan, yang mana Laporan Pertanggung jawaban Pengurus

dan Pengawasan KPN Sejahtera Jaya RSUD Padangsidimpuan yang

setiap tahunnya tidak pernah ditemukan adanya masalah selisih Piutang

Keuangan ditambah lagi Laporan tersebut juga telah disetujui oleh

Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum

Daerah Kota Padangsidimpuan dengan menandatanganinya termasuk DR.

Rizal Ananda Lubis, SP THT/Penggugat/Terbanding selaku Ketua Koperasi


Padangsidimpuan ikut menandatanganinya, namun jika seandainya

Pembukuan Keuangan Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya Rumah

Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan tersebut ada

masalah/terdapat selisih Piutang Keuangan sudah pasti

Penggugat/Terbanding selaku Ketua akan mempertanyakan selisih Piutang

Keuangan tersebut pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) KPN

Sejaterah Jaya RSU Padangsidimpuan dan tidak akan menandatangani

Laporan Pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawasan KPN Sejahtera

Jaya RSUD Padangsidimpuan setiap tahunnya;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

30

Bahwa Majelis Hakim yang mengadili Perkara Aquo juga tidak

mempertimbangkan Bukti TII.6 yang mana terhadap selisih keuangan

Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum Daerah Kota

Padangsidimpuan sebesar Rp. 1.114.515.813,- (Satu milyar seratus empat

belas juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus tiga belas rupiah),

Tergugat I telah mengakui adanya selisi keuangan tersebut dan Tergugat I

dalam Surat Pengakuan Hutang (Bukti TII.6) tersebut sudah menyatakan

bahwa Tergugat I bertanggung Jawab atas selisih Piutang tersebut,

sehingga sangat tidak masuk akal dan diluar jangkauan akal pikiran

sehat manusia normal jika selisih piutang Koperasi Pegawai Negeri

Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum Kota Padangsidimpuan sebesar

dimaksud yang sudah jelas-jelas diakui dan dibenarkan oleh

Drg.Murni/Tergugat I sebagai tanggungjawab dirinya sendiri dibebankan

kepada Tergugat II yang notabennya tidak mengetahui kemana dan diperuntukkan untuk apa uang .

2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam Perkara

Perdata No.04/Pdt.G/2016/PN.Psp telah dalam menerapkan hukum

pembuktian dengan tidak mempertimbangkan bahwa gugatan Para

Penggugat samar-samar atau tidak jelas karena dasar gugatan Para

Penggugat adalah kerugian yang dialami oleh Koperasi Pegawai Negeri

Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan akibat

dari perbuatan Tergugat I selaku Bendahara Koperasi, sementara pada

kenyataanya dalam hal ini Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum serta

tanggungjawab terhadap keuangan Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera

Jaya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan karena Tergugat

II bukan sebagai Ketua, Bendahara maupun Sekretaris Koperasi Pegawai

Negeri Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan,

yang mana notabennya kerugian tersebut sepenuhnya adalah merupakan

tanggungjawab dari Para Penggugat dan Tergugat I selaku struktur

pimpinan Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum

Daerah Kota Padangsidimpuan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon agar Bapak Ketua

Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Tinggi memberikan Putusan

Hukum dan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

31

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam Perkara

Perdata No. 27/Pdt.G/2015/PN.PSP;

3. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya

menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

4. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang

timbul dalam perkara ini;

13. Bahwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas

perkara kepada: Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 7

Maret 2017, Kuasa Hukum Terbanding II / Pembanding II semula Tergugat II

pada tanggal 8 Maret 2017, Kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat

pada tanggal 8 Maret 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh

Pembanding I semula Penggugat, dan Pembanding II semula Tergugat II telah

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang

ditentukan oleh Undang - Undang, maka kedua permohonan banding tersebut

secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata memori banding dari Pembanding I semula

Penggugat dan memori banding serta kontra memori banding dari Pembanding II semula Tergugat II , pada pokoknya tidak ada hal hal baru yang dikemukakan

yang dapat melemahkan putusan Hakim tingkat pertama dan hanyalah merupakan

pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

tingkat pertama, sehingga kedua memori banding dan kontra memori banding

tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan

meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi

putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 5 Oktober 2016, Nomor :

27/Pdt.G/2015/PN-Psp, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan

perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis

Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar

menurut hukum, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

- Setelah mencermati fakta – fakta dipersidangan ternyata kerugian yang

dibebankan kepada Terbanding I / Terbanding II semula Tergugat I / II

sebagaimana diuraikan dalam posita ataupun petitum juga tidak diperinci

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

32

secara jelas atas jumlah uang yang diambil / disalahgunakan, melainkan

hanya menyebut jumlah total keseluruhan kerugian Koperasi Pegawai Negeri

Sejahtera Jaya RSUD Kota Padangsidimpuan sebesar Rp.1.114.515.813.-

(satu milyar seratus empat belas juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus

tiga belas rupiah), adalah kabur (obscuurlibel) , sehingga dengan demikian

gugatan Penggugat / Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (Niet

Onvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, tanggal 5 Oktober

2016 Nomor 27/Pdt-G/2015/PN-Psp yang dimohonkan banding dapat

dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak

yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara di kedua

tingkat peradilan ;

Memperhatikan RBg serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan

perkara ini ;

M E N G A D I L I :

-------- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat dan

Pembanding II semula Tergugat II ;

-------- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, tanggal 5

Oktober 2016, Nomor 27/Pdt-G/2015/PN-Psp, yang dimohonkan banding

tersebut ;

-------- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya

perkara di kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp.

150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 oleh kami SABUNGAN PARHUSIP, SH MH, selaku Hakim Ketua Majelis, BANTU GINTING, SH dan

DHARMA E. DAMANIK, SH MH para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 April 2017 Nomor 97/PDT/2017/PT MDN, dan

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-

Hakim Anggota, serta dibantu oleh JOHORLAN DONGORAN, SH Panitera

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

33

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang

berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

1. BANTU GINTING, SH .

SABUNGAN PARHUSIP,SH MH

2. DHARMA E.DAMANIK, SH MH.

PANITERA PENGGANTI,

JOHORLAN DONGORAN, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai ............................Rp. 6.000,-

2. Redaksi ............................Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan ....................Rp. 139.000,-

Jumlah .................................Rp. 150.000,-

PENGADILAN TINGGI MEDAN fileSeptember 2015 , telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa sesuai dengan Akte Pendirian Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Jaya Rumah Sakit Umum

Documents