Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

PENGADILAN TINDAK PIDANA

KORUPSI

Disusun oleh:

Afida Zahara Adzkiya

Andy Prasetyo

Atika Xena

Cita Amanda Riani

M. Alfiza Farhan

Tita Nur Fadhila

KORUPSI

PENGERTIAN KORUPSI

Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) secara harfiah adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

1. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan).2. Perbuatan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan

lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara.3. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan

yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.4. Penggelapan dalam jabatan.5. Pemerasan dalam jabatan.6. Tindak pidana yang berkaitan dengan pemborongan.

BENTUK-BENTUK KORUPSI

KONDISI YANG MENDUKUNG MUNCULNYA KORUPSI

• Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah• Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran

lebih besar dari pendanaan politik yang normal.• Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.• Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan

jaringan "teman lama".• Lemahnya ketertiban hukum.• Lemahnya profesi hukum.• Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media

massa.• Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.

BEBERAPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR TENTANG

KORUPSI

O Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,



O Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

PERAN SERTA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

UPAYA PENCEGAH

AN (PREVENTI

F)

UPAYA PENINDAKA

N (KURATIF)

UPAYA EDUKASI LSM (LEMBAGA

SWADAYA MASYARAKAT)

UPAYA EDUKASI

MASYARAKAT

UPAYAH PENCEGAHAN (PREVENTIF)

Menanamkan aspirasi, semangta, dan spirit nasional yang positif dengan mengutamakan kepentingan nasional

Para pemimpin dan penjabat selal di himbau untuk benberikan keteladanan dengan mematuhi pola hidup sederhana dan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi.

Demi kelancaran pelayanan administrasi pemerintah,untuk para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua.

Menciptakan aparatur pemeritah yg jujur dan disiplin kerja yang tinggi.

UPAYA PENINDAKAN (KURATIF )

Menahan Konsul Jendral RI Johor Baru,Malaysia, EM. Ia diduga melakukan pungutan liar dalam pengurusan dokumen keimigrasian.

Menetapkan seorang bupati di Kalimantan Timur sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bandara Loa Kolu yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp. 15,9 miliar (2004)

Dugaan korupsi dalam Proyek Program Pengadaan Busway pada Pmda DKI Jakarta (2004).

Dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pembelian tanah yang merugikan keuangan negara Rp. 10 milyar lebih (2004)

UPAYA EDUKASI MASYARAKAT

• Memiliki rasa tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial, terkait dengan kepentingan-kepentingan publik.

• Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh, karena hal ini justru akan merugikan masyarakat itu sendiri.

• Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan,terutama yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, kecamatan, dan seterunya sampai tingkat pusat/ nasional.

• Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan negara dan asek-aspek hukumnya.

• Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.

UPAYA EDUKASI LSM ( LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT)

a.Indonesia Corruption Watch (ICW) Adalah sebuah organisasi non-pemerintah (NGO) yang

mempunyai misi mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia.

b.Transparancy International (IT) Adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik. Organisasi ini bersifat nirlaba/ tidak mencari keuntungan.

Dampak Korupsi

Negara mengalami kerugian dan membuat rakyat semakin miskin. Uang yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, malah masuk ke kantong-kantong pejabat.

Citra badan hukum negara seperti kepolisian akan menjadi buruk di mata masyarakat. Hal ini akan membuat warga Indonesia tidak lagi menghormati badan hukum negara.

Tak hanya badan hukum, seluruh pemerintahan Indonesia juga akan mendapat pandangan sinis dari masyarakat. Membuat warga tidak percaya lagi pada sistem pemerintahan.

Bila kasus korupsi dibiarkan terus-menerus, dampak korupsi yang paling besar adalah perlawanan dari rakyat karena ketidakpuasan pemerintahan.

“Misalnya saja, tidak ada lagi masyarakat yang mau membayar pajak, terjadi demo besar-besaran yang memungkinkan bisa menggulingkan pemerintahan, dan keadaan negara akan kacau balau karena rakyat yang marah.”

TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 21. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

PENJATUHAN PIDANA PADA PERKARA TINDAK PIDANA

KORUPSIBerdasarkan ketentuan undang-undang

nomor 31 Tahun 1999 dan undang-undang nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut.1. Pidana Mati2. Pidana Penjara3. Pidana Tambahan

Komisi Pemberantasan

Korupsi

KPKKomisi Pemberantasan Korupsi, atau

disingkat menjadi KPK, adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

•Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;•Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;•Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;•Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan•Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.•Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :•Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;•Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;•Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;•Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan•Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

FUNGSI DAN TUGAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DAPAT DITANGANI KPK

Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau

Menyangkut kerugian keuangan negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 30 TAHUN 2002

TENTANGKOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 3Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Pasal 4Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 5Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada:• Kepastian hukum;• Keterbukaan;• Akuntabilitas (Terukur)• Kepentingan umum; dan• Proporsionalitas.

Pasal 15Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban:• Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan

laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;

• Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;

• Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;

• Menegakkan sumpah jabatan;• Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-

asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Contoh Penanganan Kasus Korupsi oleh KPK

• KPK menetapkan Timas Ginting selaku pejabat pembuat komitmen di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kemenakertrans sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), kasus ini juga menyeret Muhammad Nazaruddin dan istrinya Neneng Sri Wahyunisebagai tersangka.

• 13 Agustus KPK menahan mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin sebagai tersangka kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games setelah ditangkap di Cartagena, Colombia pada tanggal 6 Agustus 2011 dan tiba di Jakarta, pada 13 Agustus 2011. Dalam upaya untuk menangkap Muhammad Nazaruddin yang buron, KPK melayangkan permohonan penerbitan Red Notice pada tanggal 5 Juli 2011 kepada Kepolisian RI yang diteruskan kepada Interpol. Sebelumnya KPK telah melakukan permintaan pencegahan terhadap Muhammad Nazaruddin kepada Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 24 Mei 2011

11 Desember Kepolisian Thailand menangkap Nunun Nurbaetie,

tersangka kasus cek pelawat yang menjadi buronan internasional. Ia

ditangkap di sebuah rumah kontrakan yang berada di Distrik

Saphan Sung, Bangkok, Thailand.

Selanjutnya Nunun diserahkan ke KPK dan diterbangkan ke

Indonesia.

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PEN

GER

TIA

N

PEN

GA

DIL

AN

TIP

IKO

R

Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi adalah pengadilan yang khusus

menangani perkara korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

bertugas dan berwenang memeriksa

dan memutus tindak pidana korupsi

yang penuntutannya diajukan

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pengadilan yang biasa disebut dengan

Pengadilan Tipikor ini berlokasi di Lantai 1

dan 2 Gedung UPPINDO Jalan Rasuna Said

Kav C-19, Kuningan, Jakarta Selatan.

RUANG LINGKUP TIPIKOR

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di

lingkungan Peradilan Umum. Untuk pertama kali Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh

wilayah negara Republik Indonesia.

DASAR HUKUM

Pengadilan ini dibentuk berdasarkan pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi “Dengan undang-undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”

KEWENANGAN PENGADILAN TIPKORMenurut UU No. 46 Tahun 2009Pasal 5Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunyapengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, danmemutus perkara tindak pidana korupsi.

Pasal 6Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutusperkara:a. tindak pidana korupsi;b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnyaadalah tindak pidana korupsi; dan/atauc. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undanglain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Question?

?

??

?

????

? ?Thanks For Your Attention

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Education