DOKUMEN LELANG / RKS (RENCANA KERJA DAN SYARAT) NOMOR DOKUMEN : 478/LL/KCJ/RKS/VIII/2016 Tanggal, 31 Agustus 2016 PENGADAAN DAN PEMASANGAN ESKALATOR JPO STASIUN TANAH ABANG PT. KAI Commuter Jabodetabek Stasiun Juanda Lt. 2 Jl. Ir. H. Juanda I, Jakarta Pusat 10120 Telepon : (021) 345 3535 / Fax: (021) 348 34084 www.krl.co.id Formatted: Font: (Default) Tahoma, 10 pt
64
Embed
PENGADAAN DAN PEMASANGAN ESKALATOR JPO … · Pengadaan dan Pemasangan Eskalator JPO ... dalam bidang jasa pengelolaan angkutan Kereta Rel Listrik (KRL) untuk daerah ... BAB III BENTUK
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
____________________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha]
Alamat : __________
Telepon/Fax : __________
Email : __________
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Akta Notaris
______________ [sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/perubahan/surat kuasa. Jika Kemitraan maka ditambah Surat Perjanjian Kemitraan/KSO]
2. Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentengan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk kedalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kagiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar
Hitam;
7. Data-data saya/badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:
I. Data Administrasi
1.
Nama (PT/CV/Firma/
Koperasi/Kemitraan/
Perorangan) [pilih yang sesuai]
: __________
III.2
BAB III:BENTUK-BENTUK SURAT DAN JAMINAN
2. Status :
3.
Alamat Kantor Pusat : __________
No. Telepon : __________
No. Fax : __________
E-Mail : __________
4.
Alamat Kantor Cabang : __________
__________
__________
__________
No. Telepon :
No. Fax :
E-Mail :
II. Izin Usaha
No. Surat Izin Usaha_________ : __________ Tanggal __________
Masa berlaku izin usaha : __________
Instansi pemberi izin usaha : __________
III. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]
No. Surat Izin Usaha_________ : __________ Tanggal __________
Masa berlaku izin usaha : __________
Instansi pemberi izin usaha : __________
IV. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan
1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/ Koperasi
a. Nomor Akta : __________
b. Tanggal : __________
c. Nama Notaris : __________
2. Akta Perubahan Terakhir
a. Nomor Akta : __________
b. Tanggal : __________
c. Nama Notaris : __________
V. Pengurus
1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)
No. Nama No. KTP Jabatan dalam Perusahaan
Pusat Cabang
III.3
BAB III:BENTUK-BENTUK SURAT DAN JAMINAN
2. Direksi/Pengurus Badan Usaha
No. Nama No. KTP Jabatan dalam Perusahaan
VI. Data Keuangan
1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)
d. [Surat Keterangan Fiskal (sebagai pengganti huruf bdan c)]
: No.__________ tanggal_______
3. [Neraca Perusahaan (khusus untuk pekerjaan kompleks)]
VII. Data Pengalaman Perusahaan
No.
Nama
Paket
Pekerjaan
Bidang/
Sub Lokasi
Pemberi Tugas /
Pejabat Pembuat
Komitmen
Kontrak *) Tanggal Selesai
Menurut
III.4
BAB III:BENTUK-BENTUK SURAT DAN JAMINAN
Bidang
Pekerjaan Nama Alamat/
Telepon
No /
Tanggal Nilai Kontrak
BA.
Serah
Terima
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika
dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan,
maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi nerupa sanksi administratif,
sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana
kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PT. ..................
…………………….
Direktur Utama /Berdasarkan Surat Kuasa
Materai,
Tanda tangan dan cap perusahaan
III.5
BAB III:BENTUK-BENTUK SURAT DAN JAMINAN
B. BENTUK SURAT PENAWARAN
B.1. Surat Penawaran Administrasi & Teknis
Nomor : ….., ……………….200…
Lampiran :
Kepada Yth.:
Panitia Pengadaan Barang/Jasa
PT. KAI Commuter Jabodetabek
diJakarta
Perihal : Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Pengadaan dan Pemasangan Eskalator JPO Stasiun Tanah Abang
Sehubungan dengan Pengumuman Pengadaan.................................................. nomor: ....................... Tanggal ................... , dan setelah kami mempelajari dengan saksama Dokumen Lelang/Seleksi
termasuk berita acara penjelasan dan addendumnya.
Masa berlaku penawaran dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Dokumen Lelang (RKS
BAB II, DATA LELANG) dan perubahannya (bila ada).
Bersama ini juga menyatakan Pakta Integritas :
1. Berminat dan tunduk pada proses pengadaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Pengadaan PT. KAI Commuter Jabodetabek;
2. Tidak akan melakukan praktek KKN dan akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal
untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya
bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menjaga Kerahasiaan Dokumen.
Sesuai dengan persyaratan, bersama ini kami lampirkan 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotocopy dokumen
sesuai dengan Dokumen Lelang (BAB II,DAFTAR SIMAK).
Demikian Penawaran, Pernyataan dan Data Perusahaan di website e-Procurement ini kami buat dengan benar dan penuh tanggung jawab.
PT. ................
…………………….
Direktur Utama /Berdasarkan Surat Kuasa
KOP PERUSAHAAN
Materai,
Tanda tangan dan cap perusahaan
III.6
BAB III:BENTUK-BENTUK SURAT DAN JAMINAN
B.2. Surat Penawaran Harga
Nomor : ….., ……………….200…
Lampiran :
Kepada Yth.:
Panitia Pengadaan Jasa/Barang/Jasa
PT. KAI Commuter Jabodetabek
Di Jakarta
Perihal : Penawaran Harga Pengadaan dan Pemasangan Eskalator JPO Stasiun Tanah
Abang
Sehubungan dengan Pengumuman Lelang Pengadaan.......... nomor: ....................... Tanggal
................... , dan setelah kami mempelajari dengan saksama Dokumen Seleksi termasuk berita acara
penjelasan dan addendumnya, dengan ini kami mengajukan penawaran sebesar Rp. ………….........
PEMBERI KUASA dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa PEMBERI KUASA adalah pemilik sah Jaminan Pelaksanaan atas nama PEMBERI KUASA dengan Nomor Jaminan Pelaksanaan : ______________, senilai ____________(terbilang : __________________) yang diterbitkan oleh Bank : ___________
cabang : _______________;
2. Bahwa PEMBERI KUASA dengan ini menyatakan berhak dan berwenang untuk memberikan kuasa kepada PENERIMA KUASA dalam hal pencairan Jaminan Pelaksanaan/penawaran;
3. Bahwa PT. KAI Commuter Jabodetabek dengan ini menerima Surat Kuasa Pencairan Jaminan Pelaksanaan/penawaran tersebut sebagaimana di atas.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PEMBERI KUASA dengan ini memberi kuasa
dengan hak substitusi kepada :
Nama : PT. KAI Commuter Jabodetabek
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda I (Stasiun Juanda)
Kebon Kelapa – GambirJakarta – Pusat 10120
Dalam hal ini diwakili oleh Direksi, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. KAI
Commuter Jabodeabek, yang untuk selanjutnya disebut PENERIMA KUASA.
Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA mewakilinya untuk melakukan hal-hal dan ketentuan
sebagai berikut :
1. Melakukan Pencairan, meminta dan menerima pencairan Jaminan Pelaksanaan/penawaran
atas nama PEMBERI KUASA sebagaimana tersebut di atas, pada saat jatuh tempo dan atau setiap waktu, dengan beban biaya dan penalti pencairan sepenuhnya menjadi
tanggungan PEMBERI KUASA. 2. Menandatangani surat-surat, tanda terima dan melakukan tindakan hukum lain yang
berkaitan dengan penerimaan, pencairan dan penggunaan dana dimaksud.
PEMBERI KUASA dengan ini menyatakan bahwa pencairan Jaminan Pelaksanaan/penawaran
tersebut diatas oleh PENERIMA KUASA hanya dapat dilakukan sepanjang Surat Kuasa
Pencairan Jaminan Pelaksanaan/penawaran ini telah ditandatangani dan telah disetujui oleh
PEMBERI KUASA.
Demikianlah Surat Kuasa Pencairan Jaminan Pelaksanaan/penawaran ini dibuat dengan
sebenarnya dan untuk digunakan sesuai kepentingannya.
Jakarta, _______________
PENERIMA KUASA
(……………………..)
PEMBERI KUASA
(……………………..)
III.12
BAB III:BENTUK-BENTUK SURAT DAN JAMINAN
F. BENTUK SURAT PERJANJIAN
SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
Nomor : ……..................................
Tanggal : ........................................
ANTARA
PT. KAI Commuter Jabodetabek
…………………………………………………………………………………………………………….
DAN
…………………………………………………………………………………………………………….
(nama perusahaan)
UNTUK
Pengadaan dan Pemasangan Eskalator JPO Stasiun Tanah Abang
Surat Perjanjian ini dibuat di ……………… pada hari ………………… tanggal ………………… bulan
…………………….. tahun ……………………… (tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan Surat Perjanjian)
ANTARA
Nama :
Jabatan :
Alamat :
D a n
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang selanjutnya
disebut KONTRAK tertanggal ………………….200..
MAKA DENGAN INI Kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal berikut:
III.13
BAB III:BENTUK-BENTUK SURAT DAN JAMINAN
1. Kata-kata dan ungkapan-ungkapan dalam surat perjanjian ini mempunyai arti yang sama sebagaimana
yang dituangkan di dalam syarat-syarat surat perjanjian di bawah ini.
2. PIHAK KEDUA harus melaksanakan dan menyerahkan, pekerjaan yaitu ............. kepada PIHAK
KESATU sesuai dengan Kontrak ini.
Waktu penyelesaian pekerjaan terhitung....... (...............) hari kalender sejak tanggal ……………… s/d
……………………..( tanggal perjanjian).
3. Dokumen Kontrak yang ditentukan di bawah ini harus dibaca serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak, yaitu:
a. Surat Perjanjian; b. Surat Pesanan Barang;
c. Surat Penunjukan Penyedia Barang; d. Surat Penawaran;
e. Adendum Dokumen Lelang (bila ada);
f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
h. Spesifikasi Teknis; i. Daftar Kuantitas dan Harga;
j. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.
4. Ketentuan dan Syarat-syarat Dokumen Kontrak mengikat Kedua Balah Pihak, kecuali jika secara jelas dimodifikasi atau diubah dalam Kontrak ini atas kesepakatan bersama.
5. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan barang dengan penuh ketelitian dan kesungguhan sesuai dengan ketentuan Kontrak sampai diterima oleh
PIHAK KESATU.
6. PIHAK KESATU berkewajiban untuk membayar kepada PIHAK KEDUA atas penyerahan barang
yang telah diterima baik oleh PIHAK KESATU berdasarkan harga yang tertuang dalam daftar
Kuantitas dan Harga, pada waktu dan dengan cara yang telah ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
7. Jumlah harga keseluruhan pekerjaan sebagaimana pasal 2 adalah Rp. .........................
(.......................) merupakan harga pasti dan tidak berubah-ubah termasuk PPN 10% sebesar Rp. ................................ (...................................) dan fisik sebesar Rp. ............................
(..................................).
8. Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Kontrak oleh Kedua Belah Pihak. Surat Pesanan Barang (Purchase Order) diterbitkan Pengguna Barang dengan jenis dan jumlah barang sesuai
kebutuhan.
9. Pembayaran dilakukan kepada PIHAK KEDUA setelah seluruh barang pesanan sudah diterima oleh
PIHAK KESATU dalam keadaan lengkap melalui Bank ............................ Cabang ...................
Nomor Rekening ................................. Atas nama ...........................
10. Sanksi dan Denda.
a. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) atau tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan
jangka waktu yang telah ditetapkan, maka PIHAK KEDUA dapat dikenai sanksi pemutusan kontrak secara sepihak oleh PIHAK KESATU setelah PIHAK KESATU menyampaikan 3 (tiga)
kali peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
b. Khusus untuk keterlambatan waktu pelaksanaan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sebesar 2/1000 (dua permil) dari nilai Surat Perjanjian (Kontrak) untuk setiap hari
keterlambatan.
d. Pemutusan Surat Perjanjian (Kontrak) secara sepihak oleh PIHAK KESATU dilaksanakan dengan
pemberitahuan tertulis oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU
kemudian berhak melanjutkan pekerjaan dengan cara lain dan segala akibat pembiayaannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
III.14
BAB III:BENTUK-BENTUK SURAT DAN JAMINAN
11. Kecuali jika disepakati lain oleh Kedua Balah Pihak, alamat PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA adalah:
(1) PIHAK KESATU
Nama :PT. KAI Commuter Jabodetabek
Alamat : Stasiun Juanda Lt. 2
Jl. Ir. H. Juanda I,Jakarta Pusat 10120 Telepon : 021 - 345 3535
Fax / E-Mail : 021 – 348 34084
(2) PIHAK KEDUA
Nama :
Alamat :
Telepon : Fax / E-Mail :
13. Dengan tidak mengurangi kekuatan Pasal 9. Syarat-Syarat Kontrak, Kedua Belah Pihak setuju bahwa
perjanjian ini memilih tempat kediaman yang tetap DI Kantor Panitera Pangadilan Negeri Jakarta
Pusat di Jakarta.
(Pengadilan Negeri lokasi Kantor/Satuan Kerja/Proyek/Bagian Proyek).
DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada
tanggal tersebut di atas.
PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
(nama, jabatan, nama perusahaan) PT KAI Commuter Jabodetabek
(…………………………) (………………………….)
(nama jelas) (nama jelas)
Materai
Rp. 6.000,-
Tandatangan,
Capperusahaan.
Materai
Rp. 6.000,-
Tandatangan,
Capperusahaan.
IV.1
BAB IV :SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
BAB IV
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
A. KETENTUAN UMUM
1. DEFINISI 1.1 Dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini kata-kata dan ungkapan-ungkapan harus mempunyai arti seperti yang dimaksudkan atau
didefinisikan disini.
a. Jasa Pengadaan adalah layanan pelaksanaan pekerjaan
Pengadaan yang perencanaan teknis dan spesifikasinya
ditetapkan Pengguna Barang dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pengguna Barang/Jasa.
b. Pengguna Barangadalah Pejabat Berwenang KCJ sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pengadaan
jasa lingkungan KCJ. Nama, jabatan, dan alamat Pengguna Barang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak;
c. Penyedia Barangadalah badan usaha yang kegiatan
usahanya menyediakan layanan Barang/Jasa;
d. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna
Barang untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang;
e. Kontrak adalah perikatan hukum antara Pengguna Barang
dengan Penyedia Barang dalam pelaksanaan pengadaan
jasa;
f. Kontrak harga borongan tetap/Lumpsum adalah kontrak
pengadaan jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan keseluruhan dari nilai
total pekerjaan, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia
Barang.
g. Dokumen kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Barang dan
Penyedia Barang untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang terdiri dari:
1). Surat perjanjian;
2). Surat penunjukan Penyedia Barang (SPR); 3). Surat penawaran;
4). Adendum dokumen lelang (bila ada); 5). Syarat-syarat khusus kontrak;
6). Syarat-syarat umum kontrak;
7). Spesifikasi teknis; 8). Daftar Kwantitas dan harga;
9). Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.
h. Harga kontrak adalah harga yang tercantum dalam surat penunjukan Penyedia Barang yang selanjutnya disesuaikan
menurut ketentuan kontrak;
i. Hari adalah hari kalender; bulan adalah bulan kalender;
j. Pengguna barang adalah pejabat atau orang yang
ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengelola administrasi kontrak dan mengendalikan
IV.2
BAB IV :SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
pekerjaan. Pada umumnya Pengguna barang dijabat oleh pengguna barang, namun dapat dijabat oleh orang lain
yang ditunjuk oleh pengguna barang.
k. Direksi teknis adalah tim yang ditunjuk oleh Pengguna barang yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan.
l. Daftar Kwantitas dan harga adalah daftar Kwantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya
yang merupakan bagian dari penawaran;
m. Mata pembayaran utama adalah mata pembayaran pokok
dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80%
(delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya
terbesar yang ditetapkan dalam dokumen lelang.
n. Pekerjaan harian adalah pekerjaan yang pembayarannya
berdasarkan penggunaan tenaga kerja, bahan dan
peralatan.
o. Pekerjaan sementara adalah pekerjaan penunjang yang
diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan permanen.
p. Perintah perubahan adalah perintah yang diberikan oleh
Pengguna barang kepada Penyedia Barang untuk melakukan perubahan pekerjaan.
q. Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja Penyedia
Barang yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang dikeluarkan oleh pengguna barang.
r. Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan, dinyatakan dalam berita
acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh
pengguna barang.
s. Masa penyerahan adalah kurun waktu kontrak yang
ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dituangkan sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai
dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
t. Mediator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan pengguna barang dan Penyedia Barang untuk
menyelesaikan perselisihan pada kesempatan pertama.
u. Konsiliator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan
pengguna barang dan Penyedia Barang untuk menyelesaikan perselisihan pada kesempatan kedua.
v. Arbiter adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan
pengguna barang dan Penyedia Barang, atau ditunjuk oleh pengadilan negeri, atau ditunjuk oleh lembaga
arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya
melalui arbitrase
2. PENERAPAN
2.1 Ketentuan-ketentuan pada syarat-syarat umum kontrak harus
diterapkan secara luas tanpa melanggar ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak keseluruhan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
IV.3
BAB IV :SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
2.2 Dokumen kontrak harus diinterprestasikan dalam urutan kekuatan hukum sebagai berikut:
a. Surat perjanjian;
b. Surat penunjukan Penyedia Barang; c. Surat penawaran;
d. Adendum dokumen lelang (bila ada); e. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
f. Syarat-syarat Umum Kontrak g. Spesifikasi Teknis;
h. Daftar Kwantitas dan Harga;
i. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.
3. ASAL PENYEDIA 3.1 Penyedia Baranguntuk pekerjaan ini adalah merupakan layanan jasa dari Penyedia Barang nasional yang berdomisili di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. PENGGUNAAN DOKUMEN
KONTRAKDAN INFORMASI
4.1 Penyedia Barang tidak diperkenankan mengunakan dokumen kontrak dan informasi yang ada kaitannya dengan kontrak di
luar keperluan dari pekerjaan yang tersebut dalam kontrak, kecuali lebih dahulu mendapatkan ijin tertulis dari Pengguna
barang.
5. HAK PATEN 5.1 Apabila Penyedia Barang menggunakan hak paten, hak cipta
dan merek dalam pelaksanaan pekerjaan, maka menjadi tanggung jawab Penyedia Barang sepenuhnya dan pengguna
barang dibebaskan dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta dan merek.
6. JAMINAN 6.1 Penyedia Barang wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Pengguna barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
kerja setelah diterbitkannya surat penunjukan Penyedia Barang
sebelum dilakukan penandatanganan kontrak. Besarnya jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan dalam syarat-syarat
khusus kontrak.
Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya
sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14
(empat belas) hari setelah tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
6.1 Jaminan pelaksanaandiserahkan dalam bentuk jaminan bank
kepada Pengguna barang. Bentuk jaminan mengunakan bentuk yang tercantum dalam dokumen lelang. Penyedia
Barang diwajibkan melakukan pemeliharaaan atas hasil
pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan.
7. ASURANSI 7.1 Penyedia Barang harus menyediakan atas nama Pengguna
barang dan Penyedia Barang, asuransi yang mencakup dari saat mulai pelaksanaan pekerjaan sampai dengan akhir
pekerjaan, yaitu:
a. Semua barang dan peralatan-peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan
untuk pelaksanaan pekerjaan atas segala resiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta resiko
lain yang tidak dapat diduga;
IV.4
BAB IV :SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
b. Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerja;
c. Perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
7.2 Besarnya asuransi ditentukan dalam syarat-syarat khusus
kontrak.
8. KESELAMATAN KERJA 8.1 Penyedia Barang bertanggung jawab atas keselamatan kerja di lapangan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat khusus
kontrak.
9. PEMBAYARAN
9.1 Cara Pembayaran
Pembayaran dilakukan setiap awal bulan berjalan sesuai
dengan tagihan setiap bulannya
9.2 Pengguna barang harus sudah membayar kepada Penyedia
Barang selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak Penyedia Barang telah mengajukan tagihan
yang telah disetujui oleh direksi teknis dan Pengguna barang.
Pengguna barang harus sudah membayar kepada Penyedia Barang selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat
belas) hari sejak Penyedia Barang telah mengajukan tagihan yang telah disetujui oleh direksi teknis dan Pengguna
barang.
10. HARGA DAN SUMBER DANA
10.1 Pengguna barang membayar kepada Penyedia Barang atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan ketentuan kontrak;
10.2 Kontrak pekerjaan ini dibiayai dengan sumber dana Anggaran RKAP PT KCJ Tahun Anggaran 2016;
10.3 Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum
dalam daftar Kwantitas dan harga.
10.4 Surat perjanjian untuk pekerjaan ini ditandatangani oleh
pengguna barang dan Penyedia Barang.
11. WEWENANG DAN KEPUTUSAN PENGGUNA
BARANG
11.1 Pengguna barang memutuskan hal-hal yang bersifat kontraktual antara Pengguna barang dan Penyedia Barang
dalam kapasitas sebagai pemilik pekerjaan.
12. DIREKSI TEKNIS DAN
PANITIA PENELITI PELAKSANAAN
KONTRAK
12.1 Pengguna barang menetapkan direksi teknis untuk melakukan
pengawasan pelaksanaan pekerjaan mewakili Pengguna barang;
12.2 Pengguna barang dapat membentuk panitia peneliti pelaksanaan kontrak untuk membantu Pengguna barang.
13. DELEGASI 13.1 Pengguna barang dapat mendelegasikan sebagian tugas dan tanggung jawabnya kepada direksi teknis dan dapat
membatalkan pendelegasian tersebut setelah memberitahukan kepada Penyedia Barang.
IV.5
BAB IV :SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
14. PENYERAHAN LAPANGAN
14.1 Pengguna barang wajib menyerahkan seluruh/sebagian lapangan pekerjaan kepada Penyedia Barang sebelum
diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja;
14.2 Sebelum penyerahan lapangan, pengguna barang bersama-sama Penyedia Barang melakukan pemeriksaan lapangan
berikut bangunan, banguna pelengkap dan seluruh aset milik pengguna barang yang akan menjadi tanggung jawab Penyedia
Barang, untuk dimanfaatkan, dijaga dan dipelihara.
14.3 Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam berita acara
serah terima lapangan yang ditandatangani kedua belah pihak.
15. SURAT PERINTAH
MULAI KERJA
15.1 Pengguna barangdapat menerbitkan SPMK selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari sejak penandatanganan kontrak, setelah dilakukan penyerahan lapangan.
15.2 Dalam SPMK dicantumkan saat dimulainya pelaksanaan kontrak.
16. PERSIAPAN PELAKSANAAN
KONTRAK
16.1 Sebelum pelaksanaan kontrak Pengguna barang bersama-sama dengan Penyedia Barang, unsur perencanaan dan unsur
pengawasan menyusun rencana pelaksanaan kontrak.
16.2 Pengguna barang harus menyelenggarakan rapat persiapan
pelaksanaan kontrak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya Kontrak.
16.3 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat adalah
: a. Organisasi kerja;
b. Tata cara pengaturan pekerjaan; c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
d. Jadwal pengadaan bahandan mobilisasi peralatan;
e. Penyusunan rencana pemeriksaan lapangan; f. Sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah
setempat mengenai rencana kerja; g. Penyusunan program mutu;
17. PROGRAM MUTU 17.1 Program mutu harus disusun oleh Penyedia Barang dan
disepakati oleh pengguna barang dan dapat direvisi sesuai
kebutuhan.
17.1 Program mutu minimal berisi :
a. Informasi pengadaan; b. Organisasi proyek pengguna barang dan Penyedia Barang;
c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
d. Prosedur pelaksanaan pekerjaan; e. Prosedur instruksi kerja;
f. Pelaksana kerja;
18. PERKIRAAN ARUS UANG 18.1 Penyedia Barang wajib menyediakan cadangan cash flow untuk kebutuhan operasional selama 3 bulan sebesar tagihan setiap
bulan.
18.2 Penyedia Barang wajib menyediakan perkiraan arus uang (cash flow forecast) sesuai dengan program kerja kepada Pengguna
barang.
IV.6
BAB IV :SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
18.1 Apabila suatu program kerja telah dimutakhirkan, maka Penyedia Barang wajib memperbaiki perkiraan arus uang dan
diserahkan kepada Pengguna barang.
19. PEMERIKSAAN
BERSAMA
19.1 Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, setelah penerbitan
SPMK, direksi teknis bersama-sama dengan panitia pelaksana kontrak dan Penyedia Barang melaksanakan pemeriksaan
lapangan bersama dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan untuk setiap rencana mata
pembayaran guna menetapkan Kwantitas awal.
19.2 19.2 Hasil pemeriksaan lapangan bersama dituangkan dalam berita acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama
mengakibatkan perubahan isi kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk amandemen kontrak.
19.3 Selanjutnya pemeriksaan lapangan bersama terhadap setiap mata pembayaran harus dilakukan oleh direksi teknis dan
Penyedia Barang selama periode pelaksanaan kontrak untuk
menetapkan Kwantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan.
20. PERUBAHAN KEGIATAN
PEKERJAAN
20.3 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi
lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi teknis dan gambar yang ditentukan dalam dokumen kontrak maka
pengguna barang bersama Penyedia Barang dapat melakukan
perubahan kontrak yang meliputi antara lain :
a. Menambah atau mengurangi Kwantitas pekerjaan yang
tercantum dalam kontrak;
b. Menambah atau mengurangi jenis pekerjaan/mata
pembayaran;
20.2 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pengguna barang secara tertulis kepada Penyedia Barang ditindaklanjuti dengan
negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
20.1 Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara sebagai dasar
penyusunan amandemen kontrak.
21. PEMBAYARAN UNTUK PERUBAHAN
21.1 Apabila diminta oleh pengguna barang, Penyedia Barang wajib mengajukan usulan biaya untuk melaksanakan perintah
perubahan.
21.2 Direksi teknis wajib menilai usulan biaya tersebut selambat-
lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.
21.3 Apabila pekerjaan dalam perintah perubahan harga satuannya terdapat dalam daftar Kwantitas dan harga, dan apabila
menurut pendapat Pengguna barang bahwa Kwantitas pekerjaan tidak melebihi batas sesuai ketentuan pasal 22.2
atau waktu pelaksanaan tidak mengakibatkan perubahan harga, maka harga satuan yang tercantum dalam daftar
Kwantitas dan harga digunakan sebagai dasar untuk
menghitung biaya perubahan.
21.4 Apabila harga satuan berubah atau pekerjaan dalam perintah
perubahan tidak ada harga satuannya dalam daftar Kwantitas dan harga, jika dinilai wajar, maka usulan biaya dari Penyedia
IV.7
BAB IV :SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
Barang merupakan harga satuan baru untuk perubahan pekerjaan yang bersangkutan.
21.5 Apabila usulan biaya dari Penyedia Barang dinilai tidak wajar,
maka pengguna barang mengeluarkan perintah perubahan dengan mengubah harga kontrak berdasarkan harga perkiraan
pengguna barang.
21.6 Apabila perintah perubahan sedemikian mendesak sehingga
pembuatan usulan biaya serta negosiasinya akan menunda pekerjaan, maka perintah perubahan tersebut harus
dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan diberlakukan sebagai
peristiwa kompensasi sesuai pasal 49.2.
21.7 Penyedia Barang tidak berhak menerima pembayaran
tambahan untuk biaya-biaya yang sesungguhnya dapat dihindari melalui peringatan dini.
22. PERUBAHAN
KWANTITASDAN HARGA
22.1 Harga satuan dalam daftar Kwantitas dan harga digunakan untuk
membayar prestasi pekerjaan.
22.3 Apabila Kwantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah lebih dari 10% (sepuluh persen) dari
Kwantitas awal, maka harga satuan perubahan mata pembayaran utama tersebut disesuaikan dengan negosiasi.
22.4 Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia
Barang harus menyerahkan analisa harga satuannya kepada pengguna barang. Penentuan harga satuan mata pembayaran
baru dilakukan dengan negosiasi berdasarkan analisa harga satuan tersebut dan harga satuan dasar penawaran.
23. AMANDEMEN KONTRAK 23.1 Amandemen kontrak harus dibuat bila terjadi perubahan
kontrak. Perubahan kontrak dapat terjadi apabila:
a. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga
mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya
perubahan pekerjaan;
c. Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan.
Amandemen bisa dibuat apabila disetujui oleh para pihak yang membuat kontrak tersebut.
23.2 Prosedur amandemen kontrak dilakukan sebagai berikut:
a. Pengguna barang memberikan perintah tertulis kepada
Penyedia Barang untuk melaksanakan perubahan kontrak,
atau Penyedia Barang mengusulkan perubahan kontrak;
b. Penyedia Barang harus memberikan tanggapan atas
perintah perubahan dari Pengguna barang dan mengusulkan perubahan harga (bila ada) selambat-
lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari;
c. Atas usulan perubahan harga dilakukan negosiasi dan dibuat berita acara hasil negosiasi;
IV.8
BAB IV :SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
d. Berdasarkan berita acara hasil negosiasi dibuat amandemen kontrak.
24. HAK DAN KEWAJIBAN
PARA PIHAK
24.1 Hak dan kewajiban Pengguna barang
a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan
oleh Penyedia Barang. b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai
pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Barang.
c. Melakukan perubahan kontrak
d. Menangguhkan pembayaran. e. Menyerahkan seluruh atau sebagian lapangan pekerjaan.
24.2 Hak dan kewajiban Penyedia Barang a. Hasil pekerjaan, dan uang retensi.
b. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pengguna barang.
c. Memberikan peringatan dini dan keterangan-keterangan
yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna barang.
d. Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat
kerja dan membatasi perusakan dan pengaruh/gangguan
kepada masyarakat maupun miliknyadan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan Penyedia Barang.
25. RESIKOPENGGUNA
BARANG DANPENYEDIA BARANG
25.1 Pengguna barang bertanggungjawab atas resiko yang
dinyatakan dalam kontrak sebagai resiko pengguna barang, dan Penyedia Barang bertanggung jawab atas resiko yang
dinyatakan dalam kontrak sebagai resiko Penyedia Barang.
25.2 Resiko pengguna barang a. Resiko kecelakaan, kematian, kerusakan atau kehilangan
harta benda (di luar pekerjaan, peralatan, instalasi dan bahan untuk pelaksanaan pekerjaan) yang disebabkan oleh:
1). Penggunaan atau penguasaan lapangan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat dihindari
sebagai akibat pekerjaan tersebut; atau
2). Keteledoran, pengabaian kewajiban dan tanggungjawab, gangguan terhadap hak yang legal
oleh pengguna barang atau orang yang dipekerjakannya, kecuali disebabkan oleh Penyedia
Barang.
25.3 Resiko Penyedia Barang Kecuali resiko pengguna-pengguna barang, maka Penyedia
Barang bertanggung jawab atas setiap cidera atau kematian dan semua kerugian atau kerusakan atas pekerjaan, peralatan dan
harta benda yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kontrak.
26. LAPORAN HASIL
PEKERJAAN
26.1 Buku harian diisi oleh Penyedia Barang dan diketahui oleh
direksi teknis, mencatat seluruh rencana dan realisasi aktivitas pekerjaan sebagai bahan laporan harian.
26.2 Laporan harian dibuat oleh Penyedia Barang, diperiksa oleh direksi teknis, dan disetujui oleh Pengguna barang.
IV.9
BAB IV :SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
26.3 Laporan harian berisi: a. Tugas, penempatan dan jumlah tenaga kerja di lapangan;
b. Jenis dan Kwantitaspekerjaan di lapangan;
c. Jenis, jumlah dan kondisi peralatan di lapangan; d. Jenis dan Kwantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
e. Cuaca dan peristiwa alam lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
f. Catatan lain yang dianggap perlu.
27. JADWAL PELAKSANAAN
PEKERJAAN
27.1 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang
ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
27.2 Pengguna barang harus menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak.
28. PENYEDIA BARANG
LAINNYA
28.1 Penyedia Barang diharuskan bekerja sama dan menggunakan
lapangan bersama-sama dengan Penyedia Barang lainnya,
petugas-petugas pemerintah, petugas-petugas utilitas, dan pengguna barang.
29. WAKIL PENYEDIA
BARANG
29.1 Penyedia Barang wajib menunjuk Karyawannya sebagai
wakilnya yang bertanggungjawab atas Pelaksanaan pekerjaan dan diberikan wewenang penuh untuk bertindak atas nama
Penyedia Barang, serta berdomisili di lokasi pekerjaan.
29.2 Apabila Pengguna barang menilai bahwa wakil Penyedia Barang tersebut ada pasal 29.1 tidak memadai, maka Pengguna barang
secara tertulis dapat meminta Penyedia Barang untuk mengganti dengan karyawan lain yang kualifikasi, kemampuan,
dan pengalamannya melebihi wakil Penyedia Barang yang diganti selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari
dan wakil Penyedia Barang yang akan diganti harus
meninggalkan lapangan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
30. PENGAWASAN 30.1 Untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua
pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang sedang atau telah
dilaksanakan oleh Penyedia Barang, pengguna barang diwakili oleh direksi teknis.
31. KEADAAN KAHAR 31.1 Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang
terjadi di luar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
31.2 Yang digolongkan keadaan kahar adalah :
a. Peperangan; b. Kerusuhan;
c. Revolusi; d. Bencana alam: banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus,
tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan; e. Pemogokan;
f. Kebakaran;
g. Gangguan industri lainnya.
31.3 Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang
disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
IV.10
BAB IV :SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
31.4 Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya
keadaan kahar, ditentukan berdasar kesepakatan dari para
pihak.
31.5 Bila terjadi keadaan kahar, maka Penyedia Barang
memberitahukan kepada Pengguna barang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan
kahar.
31.6 Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin
Penyedia Barang memberitahukan kepada Pengguna barang
bahwa keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan:
a. Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka waktu
perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat
melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar;
b. Selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan
kahar, Penyedia Barang berhak menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam kontrak dan mendapat
penggantian biaya yang wajar sesuai yang telah dikeluarkan selama jangka waktu tersebut untuk melaksanakan tindakan
yang disepakati;
c. Bila sebagai akibat dari keadaan kahar Penyedia Barang tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama
jangka waktu 60 (enam puluh) hari, maka salah satu pihak dapat memutuskan kontrak dengan pemberitahuan tertulis
30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan setelah itu Penyedia
Barang berhak atas sejumlah uang yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan pemutusan kontrak Pasal 35.8.
32. PERINGATAN DINI
32.1 Penyedia Barang wajib menyampaikan peringatan dini kepada
Pengguna barang melalui direksi teknik selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu
atau keadaan-keadaan yang dapat berakibat buruk terhadap
pekerjaan, kenaikan harga kontrak atau keterlambatan tanggal penyelesaian pekerjaan. Pengguna barang melalui direksi teknik
dapat meminta Penyedia Barang untuk membuat perkiraan akibat yang akan timbul terhadap pekerjaan, harga kontrak dan
tanggal penyelesaian pekerjaan. Perkiraan tersebut wajib
diserahkan Penyedia Barang sesegera mungkin.
32.2 Penyedia Barang wajib bekerja sama dengan Pengguna barang
melalui direksi teknik dalam menyusun dan membahas upaya-upaya untuk menghindari atau mengurangi akibat dari kejadian
atau keadaan tersebut.
32.3 Penyedia Barang tidak berhak menerima pembayaran tambahan
untuk biaya-biaya yang sesungguhnya dapat dihindari melalui
peringatan dini.
33. RAPAT PELAKSANAAN 33.1 Pengguna barang, direksi teknik dan Penyedia Barang dapat meminta dilakukan rapat pelaksanaan yang dihadiri semua
pihak, untuk membahas pelaksanaan pekerjaan dan memecahkan masalah yang timbul sehubungan dengan
peringatan dini pasal 32.1.
IV.11
BAB IV :SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
33.2 Direksi teknik wajib membuat risalah rapat pelaksanaan pasal 33.1. Tanggung jawab masing-masing pihak atas tindakan yang
harus diambil ditetapkan oleh Pengguna barang secara tertulis.
34. ITIKAD BAIK 34.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang
disesuaikan dengan hak dan kewajiban yang terdapat dalam kontrak.
34.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Bila
selama kontrak salah satu pihak merasa dirugikan, maka
diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
35. PENGHENTIAN DAN
PEMUTUSAN KONTRAK
35.1 Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah
selesai.
35.2 Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya hal-hal di luar
kekuasaan (keadaan kahar) kedua belah pihak sehingga para
pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam kontrak. Dalam hal kontrak dihentikan, maka Pengguna
barang wajib membayar kepada Penyedia Barang sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.
35.3 Pemutusan kontrak dilakukan bilamana Penyedia Barang cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya
sebagaimana diatur di dalam kontrak. Kepada Penyedia
Barangdikenakan sanksi sesuai Pasal 35.5.
35.4 Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti
melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses pelelangan maupun pelaksanaan pekerjaan, dalam hal
ini:
a. Penyedia Barang dapat dikenakan sanksi yaitu: 1). Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas
Perusahaan; 2). Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua)
tahun.
b. Pengguna barang dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
35.5 Pemutusan kontrak oleh pengguna barang sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pengguna barang menyampaikan
pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis
kepada Penyedia Barang untuk kejadian tersebut di bawah ini, Pengguna barang dapat memutuskan kontrak.
Kejadian dimaksud adalah:
a. Penyedia Barang tidak mulai melaksanakan pekerjaan
berdasarkan kontrak pada tanggal mulai kerja sesuai
dengan pasal 15.2;
b. Penyedia Barang tidak mampu lagi melaksanakan pekerjaan
atau bangkrut;
c. Penyedia Barang gagal mematuhi keputusan akhir
penyelesaian perselisihan;
IV.12
BAB IV :SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
d. Penyedia Barang menyampaikan pernyataan yang tidak benar kepada Pengguna barang dan pernyataan tersebut
berpengaruh besar pada hak, kewajiban, atau kepentingan
pengguna barang;
e. Terjadinya keadaan kahar dan Penyedia Barang tidak dapat
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Pasal 31.2.
Terhadap pemutusan kontrak yang timbul karena terjadinya
salah satu kejadian sebagaimana dirinci dalam huruf a. sampai e. di atas, Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
tidak diberlakukan.
Atas pemutusan kontrak yang timbul karena salah satu kejadian yang diuraikan dalam huruf a. sampai e. Penyedia Barang
dimasukkan dalam daftar hitam selama 2 (dua) tahun.
35.6 Pemutusan kontrak oleh Penyedia Barang
Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah Penyedia
Barang menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada Pengguna barang untuk kejadian
tersebut di bawah ini, Penyedia Barang dapat memutuskan kontrak.
Kejadian dimaksud adalah:
a. Sebagai akibat keadaan kahar, Penyedia Barang tidak dapat
melakukan pekerjaan sesuai dengan Pasal 31.6.c.;
b. Pengguna barang gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.
35.7 Prosedur pemutusan kontrak
Setelah salah satu pihak menyampaikan atau menerima
pemberitahuan pemutusan kontrak, sebelum tanggal berlakunya pemutusan tersebut Penyedia Barang harus:
a. Mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam pemberitahuan pemutusan kontrak;
b. Mengalihkan hak dan menyerahkan semua hasil
pelaksanaan pekerjaan. Pengalihan hak dan penyerahan tersebut harus dilakukan dengan cara dan pada waktu yang
ditentukan oleh Pengguna barang;
c. Menyerahkan semua fasilitas yang dibiayai oleh Pengguna
barang.
35.8 Dalam hal terjadi pemutusan kontrak sesuai dengan Pasal
35.5., Pengguna barang tetap membayar hasil pekerjaan
sampai dengan batas tanggal pemutusan, dan jika terjadi pemutusan kontrak sesuai dengan Pasal 35.6., selain
pembayaran tersebut di atas Pengguna barang harus membayar pengeluaran langsung yang dikeluarkan oleh Penyedia Barang
sehubungan dengan pemutusan kontrak.
35.9 Sejak tanggal berlakunya pemutusan kontrak, Penyedia Barang tidak bertanggung jawab lagi atas pelaksanaan kontrak.
36. PENYELESAIAN
PERSELISIHAN
36.1 Penyelesaian perselisihan dapat melalui:
a. Di luar pengadilan, yaitu dengan cara musyawarah, mediasi, konsiliasi atau arbitrase di Indonesia;
IV.13
BAB IV :SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
b. Pengadilan.
36.2 Penyelesaian perselisihan lebih lanjut diatur dalam syarat-syarat
khusus kontrak.
36.3 Pengeluaran biaya untuk penyelesaian perselisihan ditanggung kedua belah pihak sesuai keputusan akhir.
37. BAHASA DAN HUKUM 37.1 Kontrak dibuat dalam bahasa Indonesia serta tunduk kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
38. PERPAJAKAN 38.1 Penyedia Barang harus mengetahui, memahami dan patuh
terhadap semua peraturan perundang-undangan tentang pajak yang berlaku di Indonesia dan sudah diperhitungkan dalam
penawaran.
38.2 Perubahan peraturan perundang-undangan tentang pajak yang terjadi setelah pembukaan penawaran harus dilakukan
penyesuaian.
39. KORESPONDENSI
39.1 Komunikasi antara para pihak hanya berlaku bila dibuat secara tertulis.
39.2 Korespondensi dapat dikirim langsung, atau melalui pos, telex,
kawat. 39.3 Alamat para pihak ditetapkan sebelum tanda tangan kontrak.
39.4 Korespondensi harus menggunakan bahasa Indonesia.
40. PENYESUAIAN HARGA 40.1 Penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak.
Penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak jangka
panjang lebih dari 12 (dua belas) bulan.
41. DENDA DAN GANTI RUGI
41.1 Denda adalah sanksi financial yang dikenakan kepada Penyedia Barang, sedangkan ganti rugi adalah sanksi finansial yang
dikenakan kepada pengguna barang, karena terjadinya cidera janji terhadap ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
41.2 Besarnya denda kepada Penyedia Barang atau keterlambatan
penyediaan barang adalah 20/00 (dua per seribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
41.3 Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh Pengguna barang atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai
tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku
bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan dari Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan
dalam syarat-syarat khusus kontrak.
41.4 Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi sesuai
ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.
42. SERAH TERIMA
PEKERJAAN
42.1 Pengguna barangdapat membentuk panitia penerima
pelaksanaan pekerjaan setiap bulan Penyedia Barang.
B. KETENTUAN KHUSUS
43. PENILAIAN PEKERJAAN
43.1 Pengguna barang harus melakukan penilaian atas hasil pekerjaan dalam masa pelaksanaan pekerjaan.
IV.14
BAB IV :SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
43.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap pengaturan dinasan di lapangan dan kualitas pekerjaan.
44. KOMPENSASI 44.1 Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia Barang bila dapat
dibuktikan merugikan Penyedia Barang dalam hal sebagai berikut
:
a. Penyedia Barang belum bisa masuk ke lokasi pekerjaan, karena
pengguna barang tidak menyerahkan seluruh/sebagian lapangan kepada Penyedia Barang;
b. Pengguna barang memodifikasi atau mengubah jadwal yang
dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
d. Pengguna barang terlambat melakukan pembayaran;
e. Pengguna barang menolak sub Penyedia Barang tanpa alasan yang wajar;
g. Dampak yang menimpa/membebani Penyedia Barang diakibatkan oleh kejadian-kejadian yang menjadi resiko
pengguna barang.
j. Pengguna barang memerintahkan penundaan pekerjaan.
l. Kompensasi lain sesuai dengan yang tercantum dalam syarat-
syarat khusus kontrak.
45. PENANGGUHAN PEMBAYARAN
45.1 Apabila Penyedia Barang tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam kontrak, maka dikenakan sanksi penangguhan
Mendapatkan Escalator secara mendasar teknis, harus sudah memenuhi standard pabrik
atau mengikuti ketentuan standard International dan SNI mengenai kekuatan ataupun
keamanan (safety). Yang diuraikan dibawah ini hanyalah tambahan penjelasan untuk
melengkapi dan menjamin keselamatan pengguna KRL Commuter Line.
B. URAIAN DAN PENJELASAN
1. Escalator Terbuat dari profil baja I dengan dimensi yang cukup untuk menahan beban reaksi
yang mungkin timbul. Rangka ini hanya ditumpu pada dua lokasi balok struktur yaitu diatas dan dibawah, ada
intermediate beam.
Bagian rangka harus dicat anti karat dan cat finishing dengan ICI acrylic paint atau setara yang warnanya akan ditentukan kemudian.
2. Exterior Panel Bagian bawah dan samping dari rangka tersebut ditutup dengan plat stainless steel setebal 1,5
mm minimum, dimana pertemuan sudut-sudutnya ditutup juga dengan plat stainless steel.
3. Step Eskalator
Terbuat dari diecast alumunium Alloy atau Stainless Steel, dimana terdapat grove dan secara keseluruhan dilapis dengan black resin yang kemudian diberikan strip kuning pada ketiga sisinya (strip kuning hanya khusus untuk escalator), tidak untuk Travellator.
Pada bagian atas dan bawah dari eskalator terdapat landing plate yang terbuat dari plat stainless steel yang bermotif sehingga tidak licin.
Comb plate terbuat dari bahan yang sama dengan landing plate terdapat penomoran dari masing-masing lantai.
Lebar step minimal 1000 mm.
4. Moving Hand Rail Terletak diatas hand rail frame stainless steel hairline finished.
Dibawah hand rail frame dilengkapi lampu penerangan. Moving hand rail dengan warna yang akan ditentukan kemudian.
5. Balustrade
Interior panel terbuat dari Stainless steel yang dipasang vertikal sesuai existing. Deck board terbuat dari stainless steel hairline finished. Skrirt guard terbuat dari stainless steel hairline finished.
6. Motor Penggerak Motor penggerak yang harus digunakan adalah motor arus bolak balik (AC) 3 phase 380 V / 50
Hz yang dilengkapi dengan gear box.
BAB VI ; KERANGKA ACUAN KERJA VI. 2
C. ALAT-ALAT PENGAMAN
Alat-alat pengaman yang tersebut dibawah ini mutlak harus disediakan:
1. Pengamanan terhadap putusnya rantai penggerak step. 2. Pengamanan terhadap putusnya rantai penghubung antara rantai penggerak
step dan gear box. 3. Pengamanan terhadap perbedaan kecepatan antara step dan hand rail yang
melebihi 10% dari kecepatan nominal. 4. Pengamanan terhadap bergesernya comb plate. 5. Pengamanan terhadap ketegangan rantai penggerak step.
6. Pengamanan terhadap adanya tekanan yang terjadi pada diskirtguard. 7. Pengamanan terhadap perubahan kecepatan yang melebihi 10% dari
nominalnya dari motor penggerak. 8. Pengamanan terhadap keausan step roller atau rail step roller, dimana step akan
turun lebih dari 10 mm dibandingkan dengan kedudukan semula. 9. Pengamanan terhadap arus beban lebih dan phase failure bagi motor penggerak. 10. Pengamanan karet dan injuk terhadap masuknya benda asing dari bawah hand
rail dan juga antara shift guard dan step. 11. Pengamanan terhadap bergeraknya step pada saat motor penggerak sedang
berhenti, berupa safety break. 12. Emergency stop button pada bagian atas dan bawah. 13. Sikat Ijuk pengaman mencegah agar kondisi penumpang masih pada posisi sisi
aman escalator. 14. Dilengkapi sticker peringatan yang membahayakan penumpang/pengguna.
D. DATA TEKNIS ESCALATOR
Lihat lampiran yang menyertai dokumen ini (SPEK TEKNIS ESKALATOR)
AA. SPECIFICATION FOR ESCALATOR
Name of Project KAI COMMUTER JABODETABEK ST TANAHABANG
Country of Origin
Type of Product Escalator
Arrangement outdoor parallel arrangement
Floor served Dasar - 1
BAB VI ; KERANGKA ACUAN KERJA VI. 3
Capacity 9000 persons per hour
Rise 6800 mm dan 7280 mm
Step Width actual 1000 mm
Speed 30 mpm
Inclination Degree 30 degree
Main Power 380 V/50 Hz/ 3 Phs
Lighting system 220 V/50 HZ/ 1 Phs
Control type Based on PLC with VVVF Controller
Motor capacity Minimal 11 kw
BB. EXTERIOR SPECIFICATION
BALLUSTRADE
1. Interior Panel Stanlistess Steel 304 1,5mm
2. Deak Board Hairline Stainless steel
3. Ballustrade Lighting
provided
4. Skirt Guard Panel
Hairline Stainless steel
5. Hard Rail Synthetic Rubber in black color
6. Hand Rail Frame SUS hairlined with hairlined finished
7. Skirt Decking SUS hairlined with hairlined finished
8. Tread step Die - cast aluminum alloy (silver color)
9. Cleated riser Die - cast aluminum alloy (silver color)
10. Demaccation line Synthetic resin molding (yellow for 3 direction)
LANDING
BAB VI ; KERANGKA ACUAN KERJA VI. 4
1. Comb aluminum alloy
2. Landing Plate Stainlees Steel hairlined with etching
3. Cover Plate Stainlees Steel hairlined
CLADDING FINISHES
1. Side escalators /travelator Yes, Stainless steel hairlined
E. KETENTUAN DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN DI LOKASI
1. Pelaksana pekerjaan wajib mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan stasiun.
2. Dalam perencanaan harus di sesuaikan dengan kondisi lapangan
3. Dalam pengiriman pelakasanaan pekerjaan tidak diperkenankan mengganggu operasional KA dan Kantor, pelaksana pekerjaan diharapkan memperhitungkan pelaksanaan pekerjaan
setelah KA terakhir dan jam kantor atau malam hari jika pekerjaan tidak dimungkinkan dilakukan pada siang hari.
4. Kebutuhan penggunaan listrik untuk peralatan kerja tidak diperkenankan mengambil dari
sumber listrik stasiun, pelaksana pekerjaan diharapkan memperhitungkan untuk penyedian sumber listrik sendiri dapat berbentuk portable genset.
5. Segala bentuk administrasi perijinan di lingkungan kerja merupakan tanggungjawab pelaksana pekerjaan.
6. Kontraktor bertanggung jawab terhadap proteksi pekerjaan lain terhadap pekerjaannya agar tidak terjadi cacat ataupun kerusakan terhadap material dan pekerjaan pihak lain dan wajib berkoordinasi dengan pihak terkait.
7. Kontraktor sanggup menggikuti program K3 yang diterapkan di Proyek seperti contohnya pemakaian helm, sepatu untuk pekerjaan dan lain-lain.
8. Kontraktor bertanggung jawab terhadap kebersihan area kerja dan daerah sekitaranya selama proses pekerjaan dan setelah pekerjaan selesai.
9. Kontraktor sanggup menyediakan site manager / supervisor lapangan full time selama pekerjaan berlangsung yang mampu dan diberi wewenang untuk memutuskan segala hal berkaitan dengan scope pekerjaan Kontraktor eskalator dan Instalasi.
10. Persiapan lahan dan keamanan di lapangan sudah termasuk dalam penawaran. 11. Item lain yang tidak disebutkan, maka sesuai dengan dokumen tender, berita acara
klarifikasi, aanwijzing dan proses tender lainnya.
BAB VI ; KERANGKA ACUAN KERJA VI. 5
F. PRODUK
1. Produk yang akan di pasang harus mencantumkan Negara Asal / Pabrik pembuat (country of
origin)
2. Jenis barang yang ditawarkan harus sudah diimplementasikan dibangunan pusat perbelanjaan
Indonesia, traportasi dengan dilampirkan kontrak yang sudah pernah dilakukan.
G. RUANG LINGKUP 1. Memasang kontruksi escalator.
2. Pengantar unit eskaltor ke lokasi PT. KAI Commuter Jabodetabek yang telah ditentukan. 3. Melakukan set up unit eskalator termasuk memasang perkuatan dududukan escalator pada
sisi sipilnya dan pengurusan izin pemasangan dan pemakaian ke DEPNAKER.
4. Perapihan akibat pekerjaan pemasangan escalator. 5. Testing dan Commisioning.
6. Traning untuk Operator escalator.
H. WAKTU PELAKSANAAN
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang tersebut pada Huruf. C diatas adalah 120
hari kalender, terhitung tanggal ditandatanganinya kontrak kerjasama atau
diterimanya Surat Perintah Kerja dari PT. KAI Commuter Jabodetabek.
I. SYARAT DAN KETENTUAN UMUM 1. Surat pernyataan sanggup memberikan jaminan pemeliharaan minimum selama 6 bulan, dalam
surat pernyataan kesanggupan wajib mencantumkan dengan jelas kesanggupan pemeliharaan
meliputi jasa perbaikan dan pergantian suku cadang atas setiap kerusakan yang terjadi. Baik masa jaminan pemeliharaan dan jaminan sanggup melakukan maintenance berkala dengan
melampirkan bukti konntrak/SPK yang telah dilakukan digedung atau pusat perbelanjaan di Jakarta atau luar Jakarta sesuai dengan ketetentuan keselamatan umum.
2. Peserta yang di syaratkan adalah Distributor / agen tunggal atau pabrikkan, maka wajib menunjukkan atau melampirkan bukti yang menerangkan sebagai Authorized Distributor atau
agen tunggal yang sah di tunjuk oleh pabrikan dan terdaftar dikementrian Perindustrian RI.
3. Surat keterangan asli produk yang di tawarkan dari pabrikan yang menyatakan sanggup memberikan jaminan purna jual dan ketersedian suku cadang minimum 5 tahun.
4. Copy kontrak / SPK pengalaman pekerjaan minimum 3 pekerjaan dalam kurun waktu tahun 2010-2015 untuk pekerjaan sejenis
5. Wajib menyampaikan brosur atas produk dan sistem yang ditawarkan, menerangkan spesifikasi
dan kemampuan sistem operasional Eskaltor dengan traning khusus untuk tim teknik KCJ. 6. Wajib menyampaikan metode dan jadual pelaksanaan pekerjaan pengiriman.
7. Wajib mengadakan traning kepada teknisi di PT KCJ.
J. SYARAT DAN KETENTUAN KHUSUS ATAS PRODUK ESKALATOR
1. Peserta wajib menyertakan COO (Certificate of Origin) bukti Negara pengekspor barang part atau unit eskalator dan COM (certificate of manufacture), pabrikan unit Eskalator.
BAB VI ; KERANGKA ACUAN KERJA VI. 6
2. Peserta wajib menyampaikan surat pernyataan yang berisi bahwa copy dokumen COO atau COM barang yang dimaksud pada butir 1 diatas adalah yang sebenar-benarnya dan menyatakan
bersedia jika dilakukan diverifikasi dokumen.
K. GAMBAR ESKALATOR
BAB VI ; KERANGKA ACUAN KERJA VI. 7
L. Commissioning dan Uji
Melakukan commissioning terhadap seluruh pekerjaan setup unit dan instalasi, disaksikan oleh tim teknis
KCJ dan hasilnya di tuangkan dalam berita acara commissioning.
BAB VI : KERANGKA ACUAN KERJA
BAB VII : DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SATUAN
BAB VII
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SATUAN
A. MUKADDIMAH
1. Pendahuluan
Daftar Kuantitas dan Harga satuan harus diartiikan sebagai satu kesatuan dengan Instruksi
kepada Peserta Pelelangan, Syarat-Syarat Kontrak dan Spesifikasi.
2. Kuantitas
Kuantitas yang dicantumkan dalam Daftar Kuantitas merupakan Kuantitas Barang yang harus disediakan/diserahkan oleh Penyedia Barang kepada Pengguna Barang dan dipergunakan
sebagai dasar perhitungan penawaran.
3. Harga Satuan
Kecuali ditentukan lain dalam Kontrak, Harga Satuan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, harus
mencakup semua kewajiban Penyedia Barang berdasarkan Kontrak serta segala hal yang diperlukan untuk pelaksanaan : Transportasi sampai ketujuan akhir di Kantor KCJ Jakarta,
sebagaimana ditetapkan dalam syarat-syarat kontrak termasuk biaya umum penyedia barng dan keuntungan perusahaan.
4. Mata Uang
Mata uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan harga pada kontrak ini adalah mata uang Rupiah.
5. Sistem Kontrak
Menggunakan Lumpsum
BAB VII : DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SATUAN
B. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SATUAN
Pengadaan dan Pemasangan Eskalator JPO Stasiun Tanah Abang
NO. VOL SAT PENJELASAN TENTANG PEKERJAAN HARGA SATUAN (Rp) NILAI PEKERJAAN (Rp)
JASA/UPAH BAHAN JASA/UPAH BAHAN
A. PEKERJAAN ESKALTOR
1 1. Eskalator
4 unit * anggel of Inclination : 30ᵒ Rp. .................... Rp. .................... Rp. .................... Rp. ....................
* Steep Width : 1000 mm
* Riser : 6800
* Speed : 30m/min
* Capacity : 9000 Passengers /Hour
* Balustrude : Stanlistess Steel 304 1,5mm
2 2. Eskalator
2 unit * anggel of Inclination : 30ᵒ Rp. .................... Rp. .................... Rp. .................... Rp. ....................
* Steep Width : 1000 mm
* Riser : 7280
* Speed : 30m/min
* Capacity : 9000 Passengers /Hour
* Balustrude : Stanlistess Steel 304 1,5mm
3 4. Exterlos Cladding STS, HL 304 1,2 mm
4 unit * Eskalator Riser 6800 Rp. .................... Rp. ....................
2 unit * Eskalator Riser 7280 Rp. .................... Rp. ....................
Biaya diatas sudah termasuk biaya pengurusan izin pemasangan dan pemakaian ke DEPNAKER
Jumlah Rp. .................... Rp. ....................
Sesuai dengan ketentuan Petunjuk PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa PT. KAI Commuter Jabodetabek beserta lampirannya, Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT. KAI Commuter Jabodetabek telah menyiapkan
Dokumen Lelang yang memuat:
1. Sebagai ikatan hukum dalam pelaksanaan pengadaan ini akan dibuat Surat Perjanjian yang mengikat
antara pemberi Perintah Kerja dengan Rekanan yang memuat:
I. Instruksi kepada Penawar;
II. Data Dokumen Lelang;
III. Bentuk Surat Penawaran, Surat Kuasa, Surat Perjanjian;
IV. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
V. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
VI. Kerangka Acuan Kerja;
2. PT. KCJ dapat membatalkan kontrak pada saat kapanpun berdasarkan suatu penilaian prestasi/kondisi
yang dapat menyebabkan terganggunya Operasi.
3. Segala biaya yang dibutuhkan untuk administrasi surat perjanjian kontrak ini dibebankan sepenuhnya
kepada rekanan yang bersangkutan.
Dokumen ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman dasar bagi penawar dalam menyusun penawarannya dan sebagai pedoman bagi Panitia dalam melaksanakan evaluasi penawaran.