PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KERJA EKSPLORAS] DAN EKSPLOITASI MIGAS DI LAUT PEN ETAPAN WILAYAH KERJA . Wl,ryrh Xerja yeng ikan dltruatan kepad; Brden Usahe ateu Bentuk Usaha Gtap ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi denSan Pemerintah Daeruh. . FenawaEn Wilayah l(erja sebagaimana dimaksud dalsm ayat (1) dilakukan olrh Menteri. . Menteri menetapkan Badan Usha atau Bentuk Usaha Tetap yangdiberi rcwemng relakukan kegiatan usaha EksploEli dan Eksploitasi pada , '.:: , Wilayah Kerja . (1) Xepada setiap Badan Usaha atau Bentsk Usaha Tetap hanyE diberikan 1 (satul wilryah Keria. . (2) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengusahakan bebecpa Wilayah Keria, harus dibentuk badan hukumyangterpisah untuk setiap wilayah Kerja. . (1) langka mktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam hsal 11 ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 {tiga puluh}tahun. . (2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha letap dapat rcngajukan perpanianSan ,angka Mktu KontEk lGrra Sam s€b.gairoE dimetsud delam ayat {1} palinglama 20 (dua puluh) tahun. BEBERAPA PENGERTIAN MENURUT UU MIGAS N0.22 TAHUN 2(x)1 . Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiman cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja ydItB utLcflruKdil, . Eksploitasi adalah rangkailn kegiatan yang hertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dan Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan. dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya. PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN MIGAS Pasal 4 . (1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan lndonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, . {2} Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Perfambangan (KP) PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WLAYAH KERJA DI TAUT DALAM RANGKA EKSPLORASI MI6A5 . 'Penetapan dan penegasan batas wilayah kerja di laut sebelum kegiatan ekplorasi migas sangat penting dilakukan untuk memastikan apakah daerah eksplorasi termasukdalam wilayah hak berdaulat atau wilayah kedaulatan . Tidak ada kepastian batas wilayah kerja eksplorasi di laut berartltidak bisa dllakukan kegiatan ekplorasi dan eksploitasi, . Daerah wilayah kerja eksplorasi di laut sangat mungkin rcl rc(di pdud sudru wrdydlr yd[g urildI lr ure[ ucuEt dpd negara . Klaim wilayah maritim antar negara di laut harus mengacu pada UNCLOS lll BEBERAPA PENGERTIAN MENURUT UU MIGAS N0.22 TAHUN 2@1 Wilayah Hukum Pertambangan lndonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dahm Wilayah Hukum Pertambangan lndonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.
7
Embed
Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Kerja Eksplorasi Dan Eksploitasi Migas Di Laut
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
WILAYAH KERJA EKSPLORAS] DAN
EKSPLOITASI MIGAS DI LAUT
PEN ETAPAN WILAYAH KERJA
. Wl,ryrh Xerja yeng ikan dltruatan kepad; Brden Usahe ateu BentukUsaha Gtap ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi denSanPemerintah Daeruh.
. Menteri menetapkan Badan Usha atau Bentuk Usaha Tetap yangdiberircwemng relakukan kegiatan usaha EksploEli dan Eksploitasi pada
, '.:: , Wilayah Kerja. (1) Xepada setiap Badan Usaha atau Bentsk Usaha Tetap hanyE diberikan 1
(satul wilryah Keria.. (2) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengusahakan
bebecpa Wilayah Keria, harus dibentuk badan hukumyangterpisah untuksetiap wilayah Kerja.
. (1) langka mktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam hsal 11ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 {tiga puluh}tahun.
. (2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha letap dapat rcngajukan perpanianSan,angka Mktu KontEk lGrra Sam s€b.gairoE dimetsud delam ayat {1}palinglama 20 (dua puluh) tahun.
BEBERAPA PENGERTIAN MENURUT UU MIGAS N0.22TAHUN 2(x)1
. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuanmemperoleh informasi mengenai kondisi geologiuntuk menemukan dan memperoleh perkimancadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah KerjaydItB utLcflruKdil,
. Eksploitasi adalah rangkailn kegiatan yanghertujuan untuk menghasilkan Minyak dan GasBumi dan Wilayah Kerja yang ditentukan, yangterdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur,pembangunan sarana pengangkutan,penyimpanan. dan pengolahan untuk pemisahandan pemurnian minyak dan gas bumi di lapanganserta kegiatan lain yang mendukungnya.
PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN MIGAS
Pasal 4. (1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya
alam strategis tak terbarukan yang terkandung didalam Wilayah Hukum Pertambangan lndonesiamerupakan kekayaan nasional yang dikuasai olehnegara,
. {2} Penguasaan oleh negara sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan olehPemerintah sebagai pemegang Kuasa
Perfambangan (KP)
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WLAYAH KERJA DI TAUT
DALAM RANGKA EKSPLORASI MI6A5
. 'Penetapan dan penegasan batas wilayah kerja di lautsebelum kegiatan ekplorasi migas sangat pentingdilakukan untuk memastikan apakah daerah eksplorasitermasukdalam wilayah hak berdaulat atau wilayahkedaulatan
. Tidak ada kepastian batas wilayah kerja eksplorasi di lautberartltidak bisa dllakukan kegiatan ekplorasi daneksploitasi,
. Daerah wilayah kerja eksplorasi di laut sangat mungkinrcl rc(di pdud sudru wrdydlr yd[g urildI lr ure[ ucuEt dpdnegara
. Klaim wilayah maritim antar negara di laut harus mengacupada UNCLOS lll
BEBERAPA PENGERTIAN MENURUT UU MIGAS N0.22 TAHUN 2@1
Wilayah Hukum Pertambangan lndonesiaadalah seluruh wilayah daratan, perairan,dan landas kontinen Indonesia.
Wilayah Kerja adalah daerah tertentu didahm Wilayah Hukum Pertambanganlndonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi
dan Eksploitasi.
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
WIIAYAH KERJA
. PENETAPAN = DELINIASI = DELIMITASI (
DEL|M|TAT\ON )ADALAH :
. Definition of boundaries on paper/map.
. Proses deliniasi batas wilayah kerja secara
kartometrik pada peta dasar yang dilakukan olehPemerintah/Mentri sebagai pemegang kuasaperambangan (KP).
. Also (usually) used in maritime boundary
lanjutan
. Penegasan batas wilayah kerja/ eksplorasidi darat tidak sulit. Halrya dilakukan dengan
^ L^^*Ai^^+ L.+-. ,li l.^--^.-!us illwruwsrE lwrurrrsr vEs ur rs:lJwrSsr,
kemudian menandainya dengan tandabatas/pilar di lapangan dengan tugrr/pilarbeton.
. Namun untuk di laut tentunya tidak bisar:t^1.,.1-^- l^*:1.:^-ulu\u\ur uullu^rdr
. Penegasan batas wilayah kerja/eksplorasi dilaut dilakukan secara kartometris dr ataspeta
BAGAIMANA CARA PENETAPAN DANPENEGASAN BATAS WILAYAH KERIAEKSPLORASI DILAUT1. ANIAR NEGARA INDONESI,A DENGAN NEGARA
I.AIN2. DI DAI.A.M NEGARA INDONESLA
UNTUK KLAM BATAS WITAYA}I DI [.AUT ANTARANEGARA }IARUS MENGACU KEPADA IINCLOS M -1982 ( United Nations Conveffion of tho Law of the Sm)tahm 1982
PENEGASAN BATAS WILAYAH KERIA
. PENEGASAN = DEMARKASI {DEMAftCATt3ff ) ADALAH PROSES
PEMASANGAN TANDA BATAS DI LAPANGAN
DENGAN MEMBERI/MEMASANG TANDA BATAS
BERDASARKAN HASIL PROSES PENETAPAN
BATAS. TERMASUK PROSES TERSEBUT ADALAH
PENGUKURAN UNTUK PENENTUAN KOORDINAT
TITIK-TITIK BATAS.
Lanjutan
. Banyak kasus sengketa batas wilayah kerjaeksplorasi te{adi karena adanya overlapingklaim batas baik antar perusahaan maupunantar negara
. Contoh kasus overlaping klaim batas antarnegaxa misalnya : kasus Ambalat antaruInrionesia - Maiaysia dan Timor gap antaraIndonesia / Timor Leste -Australia
Inlernatimal law ofthe sea 9 T NCLOS Itr ) i,{aitime mer
\/---i-l:l-^: -^-ia:-
TT\TfrT nO 1nO^r ur rsutl\sr lrlarllrlrr - (Jl\\-rJ\,rJ r 702 KF'hAI IT ATAN ISOVFRIiI(IN-I-V\ dan
HAK BERDAULAT (SOVEREIGN RIGI{T)
' Sovereigrrty (kedadatan): rneans Nn rbsolnte power ofstrte to govern and control a territory withoutinterfer.ence from atlrer parties. In dlis area nationallaw can fuIIy cpplicable rnd frrll control over theresourc.es. A coastal state secures sovereignty over itshnd area and Territorial Sea,
. Sbvereigr right ftak bcrdaulat) : mcans thc autfurityof a state only to martigo and utilize rsourc6, not toerercise ftill cotrtrol over the resoui'ces. Contiguouszone,EBZanil Continental sheU rre sovereip riglrt
PENEGASAN BATAS WILAYAH KERIA DILAUT DENGAN PENGIIKURAN LAPANGAN
. PENYIAPAN DOKUMEN TERKAIT IZIN KP, PELACAKANBATASSESUAI IZIN KP. PEMASANGAN PILARDI TITIKACUAN. PENENTUAN GARIS PANTAI. TITIK AWAL
DANGARISDASAR. PENGI,]KURAN BATAS WILAYAH KERIAKP. DELDTTATAIT DETA DATAC- r Lrvuunrntr I Ltn untni
ZONE MARITIM
' TERRI1'a1R-L\L SEA:BERADADIBAWAIKADAULqTAN PENUH(3o'/nREICl.YY) . B,{TAS NttiSIMAL 1 ? mit &ri BASI Ll}in