Penerimaan Peserta Didik Baru dan Tata Kelola Sekolah

KEMENTERIAN

PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

Penerimaan Peserta Didik Barudan Tata Kelola Sekolah

Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan

• Permendikbud 51/2018 tentang PPDB• Permendikbud 18/2016 tentang PLS• Permendikbud 82/2015 tentang Pencegahan dan

Penanggulangan Tindak Kekerasan di LingkunganSatuan Pendidikan

• Permendikbud 75/2016 tentang Komite Sekolah

Critical Thinking and Problem

Solvingberpikir kritis dan

menyelesaikanmasalah

Creativitykreativitas

Communication SkillsKemampuan berkomunikasi

CollaborationKemampuan untuk

bekerja sama

21st Century Learning Skills

Tata Kelola SekolahPPDB

KompetensiLulusan

Proses Pembelajaran

Ragam Potensi Masalah dalam Tata Kelola Sekolah:A. Tidak meratanya kualitas & akses pendidikan

B. Tindak KekerasanC. Pungutan Liar

Tata Kelola Sekolah

PPDBKompetensiLulusan

Proses Pembelajaran

PARADIGMA PEMERATAAN PENDIDIKAN INDONESIA

S e k o l a h y a n g b e r m u t u d a p a t d i n i l a i d e n g a n k r i t e r i a y a n g l e b i h o b j e k t i f

A . S e b e l u m K e b i j a k a n Z o n a s i

Sekolah yang disebut ‘favorit’ mendapatkan inputan siswa yang

seluruhnya memiliki nilai tinggi(karena PPDB melalui seleksi nilai

UN/USBN)

Guru di Sekolah ‘favorit’ memberikanpengajaran dengan kondisi

kompetensi siswa yang sudah tinggi

Sekolah ‘favorit’ meluluskan siswadengan nilai yang tinggi

Seluruh Sekolah Negeri mendapatkankesempatan yang sama dalam hal

menerima siswa dengan kompetensiyang beragam (heterogen)

Guru di Sekolah Negeri mendapatkantantangan yang sama dalam mengelolakompetensi siswa yang beragam agar seluruh siswa dapat menjadi unggul

‘Sekolah Bermutu’ dapat dilihat secara objektifmelalui inputan yang heterogen dan lulusanyang memiliki nilai yang baik karena proses pembelajaran yang dilaksanakan di Sekolah

B . S e t e l a h K e b i j a k a n Z o n a s i

• Mendekatkan siswa dengan lingkungansekolah

• Peningkatan akses pendidikan• Kondisi kelas yang heterogen mendorong siswa

untuk bekerja sama• Peningkatan kapasitas guru• Mendukung pelaksanaan SPM dan PPK• Sejalan dengan kebijakan masuk PTN (SNMPTN

atau SBMPTN)• Menghilangkan praktik jual beli kursi dan

pungli• Sesuai ketentuan Keterbukaan Informasi

Publik, ketentuan nilai dikecualikan• Alat ukur intervensi Pemerintah Pusat dan

Pemda

A. TIDAK MERATANYA KUALITAS & AKSES PENDIDIKAN

PPDB Berbasis ZonasiPPDB Berbasis Persaingan UN

• Siswa menempuh perjalanan jauh/tinggalterpisah dr orangtua

• Penekanan “kompetisi” pd siswa(eksklusivitas anak dg UN tinggi)

• Ketidakadilan bagi anak yang tidak mampu• Cap anak bodoh dan pintar hanya

berdasarkan nilai UN (diskriminatif)• Intervensi Pemerintah Pusat/Pemda hanya

kpd “sekolah favorit”• Guru kurang termotivasi untuk

meningkatkan kompetensi diri• Suburnya praktik jual beli kursi & pungli

PARADIGMA PEMERATAAN PENDIDIKAN INDONESIA

S t a n d a r P e l a y a n a n M i n i m a l ( S P M )

PP Nomor 2 Tahun 2018, Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018, dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018• SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan

Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal• Jenis dan Penerima Pelayanan Dasar:

• Kabupaten/Kota: PAUD (usia 5-6), Dikdas (usia 7-15), Kesetaraan (usia 7-18)• Provinsi: Dikmen (usia 16-18), Khusus (usia 4-18)

• Cakupan Mutu Pelayanan Dasar:• 8 Standar Nasional Pendidikan• Standar Biaya Pribadi Peserta Didik

J a l u r M a s u k P e r g u r u a n T i n g g i N e g e r i

• Seleksi masuk PTN tidak lagi berdasarkan asal Sekolah siswa• Dalam hal siswa dinyatakan lulus PTN, nilai dari hasil seleksi hanya diberikan kepada siswa, tidak

diinformasikan secara terbuka, karena nilai dari hasil ujian tersebut merupakan bagian dari informasi yangdikecualikan sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik, sama hal nya dengan nilai UN/USBN yangtidak dapat dipublikasikan secara umum, melainkan nilainya hanya terbatas diberikan kepada siswa yangbersangkutan.

PRINSIP PPDB DAN TUJUAN PERMENDIKBUD 51/2018

PRINSIP

nondiskriminatifobjektif

transparanakuntabel

berkeadilan

TUJUAN

a. mendorong peningkatan akseslayanan pendidikan

b. pedoman bagi:

1. kepala daerah untuk membuatkebijakan teknis pelaksanaanPPDB dan menetapkan zonasi

2. kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB

PERPINDAHAN TUGAS/PEKERJAAN ORANG TUA

PRESTASImaksimal

ZONASI

1. Domisili calon Siswa di luar zonasi, saat

seleksi prioritas dari jarak.

2. dibuktikan Surat Penugasan Orang Tua

dan Surat Domisili setempat

1. Domisili calon Siswa di luar zonasi

2. Berdasarkan:

a. USBN/UN, dan/atau

b. Hasil perlombaan dan/atau

penghargaan akademik/non akademik

tingkat internasional/nasional/kab/kota

Contoh penghargaan:

Duta Lingkungan, Duta Pariwisata

1. sekolah negeri wajib menerima calon

Siswa yang berdomisili sesuai zonasi

2. termasuk kuota bagi Siswa:

a. tidak mampu; dan/atau

b. penyandang disabilitas

sekolah inklusif

3. SMA/SMK Negeri wajib menerima

Siswa dari keluarga tidak mampu

minimal 20% dari daya tampung*

*Pasal 53A PP 17/2010 jo PP 66/2010

JALUR PPDB DALAM RANGKA UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKANPermendikbud 51/2018

minimal90%

5%

maksimal5%

jika tidak terpenuhi maka sisa kuotadialihkan ke jalur zonasi atau prestasi

Calon Siswa hanya memilihsalah 1 jalur dalam satu zonasi

Catatan: Bencana alam/sosial tidak menjadi jalur tersendiri diskresi

1. Domisili berdasarkan Kartu Keluarga

• diterbitkan minimal 1 tahun sebelum PPDB

(utk TA 2019/2020 dapat diterbitkan minimal 6 bulan

sblm PPDB)

2. KK dapat diganti Surat Keterangan domisili dari RT/RW

yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa

• menerangkan siswa ybs telah berdomisili minimal 1

tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan

• contoh: anak tentara yang sejak lama dititipkan ke

sanak keluarga tanpa mengubah KK

3. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki

Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dalam

satu wilayah kab/kota yang sama dengan Sekolah asal

1. Sekolah wajib melapor ke Dinas Pendidikan jika

berdasarkan hasil seleksi jumlah calon siswa

pada Sekolah ybs melebihi daya tampung

2. Dinas pendidikan wajib menyalurkan kelebihan

calon Siswa ke Sekolah lain dalam zonasi yang

sama

• Jika dalam zonasi yang sama tidak tersedia,

Siswa tsb disalurkan ke Sekolah lain dalam

zonasi terdekat

BUKTI DOMISILI PENYALURAN KELEBIHAN SISWA

JALUR ZONASI (Permendikbud 51/2018)

1. wajib memastikan semua

wilayah administrasi masuk dalam penetapan zonasi sesuai jenjang

2. wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan dengan

ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut

• Ditetapkan

setiapjenjang olehPemda

• MelibatkanKKS/MKKS

dapat dilakukan

berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemda

bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan

Prov/Kab/Kota

1. wajib

diumumkan paling lama 1 bulan sebelum

pengumuman PPDB

2. Wajib

dilaporkan keLPMP

PENETAPAN ZONASI (Permendikbud 51/2018)

Penetapansemua wilayahPenetapan Wilayah Kerja Sama Pemda PengumumanPelibatan MKKS

Prinsip: “Mendekatkan Domisili Peserta Didik Dengan Sekolah”

JENJANG USIA JALUR Rekomendasi

SD Tidakdicantumkan

a. Tahap I : Jalur lokal (zonasi)b. Tahap II : Jalur Umumc. Tahap III : Jalur umumd. Tahap IV : Jalur Umum, Jika masih tersedia bangku kosong.

catatan: jalur zonasi tidak dijelaskan mekanisme penentuan zonasinya.

• Usia sebaiknya dicantumkansesuai dengan Permendikbud

• Jalur seleksi tidak sesuaidengan Permendikbud, sebaiknya disesuaikan denganPermendikbud dan diberiPersentase per jalur.

SMP dan SMA

Sesuai a. Jalur lokal (zonasi): minimal 55%b. Jalur umum: 35%

• domisili DKI, namun tidak masuk dalam zonasi: 30%• Domisili di luar DKI: 5%

c. Jalur Umum:• Dilaksanakan apabila terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB

tahap Kedua Jalur Umum• Domisili DKI, dengan ketentuan:

1. Tidak diterima pada PPDB tahap pertama maupun tahap kedua2. Belum mendaftar PPDB tahap pertama maupun tahap kedua3. Diterima tetapi tidak lapor diri pada tahap pertama maupun

tahap kedua

• Jalur dan persentase tidaktepat. Jalur seleksi danpersentase sebaiknyadisesuaikan denganPermendikbud yaitu Zonasi90%, Prestasi 5%, PerpindahanOrangtua/Wali 5%.

• Metode zonasi yang dibuattidak dijelaskan rinci, Dalamzonasi, tidak menggunakannilai UN, melainkan domisili

Keputusan Kadisdik No 623 Tahun 2018 tentang Juknis PPDB 2018/2019

EVALUASI PERATURAN PPDB PROV DKI JAKARTA TA 2018/2019

CONTOH PENETAPAN ZONASI PROV DKI JAKARTA (PPDB 2018)Kepdisdik Prov DKI Jakarta No 525 Tahun 2018

SD

CONTOH PENETAPAN ZONASI PROV DKI JAKARTA (PPDB 2018)Kepdisdik Prov DKI Jakarta No 525 Tahun 2018

SMPSMA

CONTOH PENETAPAN ZONASI

No Kelurahan Kecamatan SD SMP SMA

1. Kelurahan A Kecamatan 1 SDN 1SDN 2SDN 3

SMPN 1SMPN 2

SMAN 1SMAN 22. Kelurahan B

3. Kelurahan C

4. Kelurahan D

5. Kelurahan X Kecamatan 2 SDN 4SDN 5SDN 6

SMPN 3SMPN 46. Kelurahan Y

7. Kelurahan Z

NO NO DAFTAR NIK NAMA

JARAK

DOMISILI KE

SEKOLAH

TANGGAL

DAFTAR

1 47910320092 327006982

3547890CAESAR APRILIO 300 meter 3 Mei

2 47910320081 356124568

9001024

MANDIRA ELVIRA 500 meter 4 Mei

3 47910320077 389709658

4529010

DIEGO

ALCANTARA

800 meter 2 Mei

4 47910320095 352867400

9302019

WICAKSANA

ADJIE

1 kilometer 2 Mei

5 47910320079 375624315

6700362

BIENNA

PURNAMA

1 kilometer 5 Mei

Contoh Pengumuman Hasil Seleksi pada Laman PPDBPada Tahun Ajaran 2019

1. Wajib mengumumkanhasil seleksi untuk setiapjalur PPDB

2. Penetapan hasil PPDB berdasarkan hasil rapatdewan guru yang dipimpin Kepsek dan ditetapkan melaluiKeputusan Kepsek*

*Pasal 74 dan Pasal 82

PP Nomor 17 Tahun 2010

PENGUMUMAN HASIL PPDB

Jalur Zonasi (Seleksi dengan Jarak Domisili)

NO URUT

PRESTASINO DAFTAR NIK NAMA

1 47910329009 3268754002103579 PUTU BUDHI

2 47910329092 3200479943001289 SISKA SIREGAR

3 47910320087 3276540020576683 EVAWATI

4 47910320025 3258876500425204 LUTHFI PUTRA

5 47910320068 3246200478901103 RYAN PRATAMA


PENGUMUMAN HASIL PPDB (JALUR PRESTASI)

Jalur Prestasi (Tidak Mencantumkan Nilai UN)

NO NO DAFTAR NIK NAMA JARAK DOMISILI KE

SEKOLAH

1 47910320077 3250463259804

021SUSI BUDIMAN 400 meter

2 47910320006 3276890204657

801

FITRI PANDORA 500 meter

3 47910320083 3269046003428

957

RIZKI PURWAKA 500 meter

4 47910320042 3290567290253

684

DIKA WILAGA 1 kilometer

5 47910320094 3289573802548

729

RIZAL PUTU 1 kilometer


PENGUMUMAN HASIL PPDB SELEKSI DENGAN JIKA KUOTA LEBIH KECIL DARI CALON SISWA

Jalur Perpindahan Orang Tua (Seleksi dengan Jarak Domisili

PENGECUALIAN JALUR PPDB

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada Dirjen Dikdasmen

1. Sekolah Swasta

2. SMK Negeri

3. Sekolah Kerja Sama (SPK)

4. Sekolah Indonesia di Luar

Negeri (SILN)

5. Sekolah Pendidikan khusus

6. Sekolah Layanan Khusus

Jalur PPDB dikecualikan bagi

7. Sekolah Berasrama;

8. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan,

dan terluar;

9. Sekolah di daerah yang jumlah

penduduk usia Sekolah tidak dapat

memenuhi ketentuan jumlah peserta

didik dalam 1 Rombel

Topik 2

Pencegahan Kekerasan dan Pungutan Liar di Sekolah

Pelaksanaan PPDB & Proses Pembelajaran

Rentan denganTindak Kekerasan

Rentan denganPungutan Liar

• Pengenalan Lingkungan Sekolah• Masa Orientasi Ekstrakurikuler• Seluruh Proses Pembelajaran

MASA ORIENTASI SEKOLAH,

SEBELUM DILAKUKAN

PERUBAHAN KEBIJAKAN

SESUAI PERMENDIKBUD

18/2016 TENTANG

PENGENALAN LINGKUNGAN

SEKOLAH

SMAN Don Bosco Jakarta

https://news.okezone.com/read/2014/08/11/560/1022853/tragedi-mos-dengan-kekerasan-1

“Ary, siswa baru SMA Don Bosco Jakarta di tahun 2012 mendapatkan kekerasandari kakak kelasnya saat kegiatan ‘pengakraban diri’, dengan disundut rokok,

dipaksa minum minuman keras, narkoba, dan siksaan fisik lainnya”.

TERMASUK KEKERASAN

PASCA MOS, SAAT MASA

ORIENTASI MASUK KEGIATAN

EKSTRAKURIKULER

Ekskul Pecinta Alam,

SMAN 3 Jakarta

https://news.okezone.com/read/2014/08/11/560/1022856/tragedi-mos-dengan-kekerasan-2

“Arfiand dan Pandian, siswa SMAN 3 Jakarta di tahun 2014 menghembuskan nafas terakhirnya setelah disiksa kakak kelas dan

alumni SMA tersebut saat orientasi ekstrakurikuler Pecinta Alam denganditemukan 37 luka lebam sekujur tubuh karena benda tumpul”

PERUBAHAN PARADIGMA DALAM

MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH

Sejumlah murid kelas 7 SMPN 19 Surabaya melihat isi

komposter saat mengikuti Layanan Orientasi Siswa

(LOS) di halaman sekolah mereka di Surabaya, Jawa

Timur, Senin (17/7/2018)

Sumber: tirto.id

Sejumlah murid kelas 7 SMPN 3 Banjarbaru

Kalimantan Selatan mendapatkan penyuluhan

tentang Bahaya Narkoba dan Tertib Lalu Lintas

oleh Polres Banjarbaru, Rabu (4/6/2018)

Sumber: banjarbaru.kalsel.polri.go.id

Permendikbud 18/2016

Pengertian & Tujuan PLS

PENGERTIAN

Pengenalan Lingkungan Sekolah adalah kegiatan pertama

masuk Sekolah untuk pengenalan program, sarana dan

prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep

pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah.

:

1. Mengenali potensi diri (siswa mengenal sekolah, sekolah mengenal siswa)

2. Membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan

sekitarnya

3. Menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai

siswa baru

4. Mengembangkan interaksi dan perilaku positif antar siswa dan warga

sekolah lainnya

PENGERTIAN

TUJUAN


Waktu Pelaksanaan PLS

S S R K J S M

I 3 Hari Minggu I Awal TA

II 8 9 10 11 12 13 14

III 15 16 17 18 19 20 21

IV 22 23 24 25 26 27 28

V 29 30 31 1 2 3 4

1. Maksimal 3 hari, pada minggu

pertama awal tahun

pelajaran.

2. Dilaksanakan hanya pada

hari sekolah dan jam

pelajaran

Pengecualian: untuk Sekolah

Berasrama, dengan melaporkan

kepada Dinas Pendidikan Daerah

disertai rincian rancangan kegiatannya

Juli Tahun Pelajaran Baru

1Perencanaan dan

penyelenggaraan

kegiatan HANYA

menjadi HAK GURU

4WAJIB melakukan

kegiatan yang

bersifat edukatif7

DILARANGmemberikan tugaskegiatan maupun

penggunaan atribut

YANG TIDAK

RELEVAN

2

DILARANGmelibatkan senior(kakak kelas) atau

alumni SEBAGAIPENYELENGGARA

5

DILARANGmelakukan

PERPELONCOANatau TINDAK

KEKERASANLAINNYA

8Dapat melibatkantenaga kependidikanyang relevan dengan

materi PLS

3Dilaksanakan diSekolah, kecuali

Sekolah tidak memiliki

fasilitas yang memadai

6WAJIB menggunakan

seragam dan atribut

resmi dari Sekolah9

DILARANGmelakukan pungutanbiaya/lainnya.

Rambu-RambuPelaksanaan PLS

!

28

efektivitas efisiensi

pelaksanaan PLS menghindari

perpeloncoanJika jumlah

guru terbatas

Melibatkan1. Pengurus OSIS/MPK

maksimal 2 orang per rombel/kelas;

2. Siswa tidak memilikikecenderungan sifatburuk/riwayatsebagai pelakutindak kekerasan

Melibatkan siswa1. Tidak memiliki

kecenderungan sifatburuk/riwayat pelakutindak kekerasan

2. Memiliki prestasiakademik dan nonakademikdibuktikan denganrapor/penghargaan

Jika belummemiliki

OSIS/MPK

1 2

Rambu-RambuPelaksanaan PLS

!

Bagaimana DenganMasa Pengenalan Ekskul?

TUGAS SEKOLAH

1. Wajib MEMINTA dan MENDAPATKAN ijin secara tertulis kepada dan dariorgtua/wali siswa

2. Wajib MENYERTAKAN RINCIAN KEGIATAN pengenalan anggota baru ekskulpada saat meminta ijin tertulis kepada orangtua/wali

3. Menugaskan minimal 2 orang guru untuk mendampingi kegiatanpengenalan anggota baru ekskul

4. Jika terdapat POTENSI RISIKO bagi siswa baru, sekolah wajib membuatPEMETAAN DAN PENANGAN RISIKO serta memberitahukan kepadaorgtua/wali untuk mendapat persetujuan


CONTOH KEGIATAN SAAT PLS

(Lampiran I Permendikbud 18/2016)

UPAYA SEKOLAH DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN

DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN DI SEKOLAH

(Permendikbud 82/2015)

• Wajib memasang PAPAN INFORMASI

tindak kekerasan di serambi sekolah yang

mudah dilihat dan memuat informasi untuk

pelaporan serta permintaan bantuan.

• Guru/kepsek wajib segera melaporkan

kepada orangtua/wali jika ada

dugaan/gejala kekerasan;

• Menyusun, mengumumkan dan

menerapkan Prosedur Operasi Standar

(POS) berisi langkah-langkah wajib

warga sekolah untuk mencegah tindak

kekerasan;

• Membentuk tim pencegahan kekerasan:

dari unsur guru, siswa dan orangtua;

• Bekerjasama dengan lembaga psikologi,

pakar pendidikan dan organisasi

keagamaan untuk kegiatan yang bersifat

edukatif.

• Melaporkan kepada orang

tua/wali siswa setiap terjadi

kekerasan, serta melapor

kepada dinas pendidikan

dan aparat penegak hukum

dalam hal yang

mengakibatkan luka fisik

berat/cacat/kematian;

• Melakukan identifikasi fakta

kejadian dan menindaklanjuti

kasus secara proporsional

sesuai tingkat kekerasan;

• Menjamin hak siswa tetap

mendapatkan pendidikan.

• Memfasilitasi siswa

mendapatkan perlindungan

hukum atau pemulihan

• Sanksi kepada Siswa: teguran

lisan/tertulis (yang menjadi aspek

penilaian sikap di rapor dan

menentukan kelulusan atau

kenaikan kelas), dan tindakan lain

yang bersifat edukatif (seperti

konseling psikolog/guru BK).

• Sanksi kepada Guru dan Tenaga

Kependidikannya: teguran

lisan/tertulis (jika ringan),

pengurangan hak, pembebasan

tugas, pemberhentian

sementara/tetap dari jabatan

atau pemutusan hubungan kerja

(jika kejadian berulang/luka

berat/cacat fisik/kematian)

SANKSIPENCEGAHAN PENANGGULANGAN

Kawal sekolah aman!

SMAN XX KOTA _____

Kontak pelaporan dan permintaan bantuan:• Telepon SMAN XX Kota _____: 021-722-XXXX

• Telepon Dinas Pendidikan _____: 021-390-XXXX

• Telepon Polsek Kecamatan _____: 021-739-XXXX

• Laman pengaduan http://sekolahaman.kemdikbud.go.id

• SMS Kemdikbud : 0811-976-929

• Telepon Kemdikbud: 021-5790-3020 atau 021-570-3303

• Email Kemdikbud: [email protected]

Jangan diamkan aksi kekerasan seperti penganiayaan,

pelecehan, perpeloncoan, perundungan, pemerasan, dan

tindak kekerasan lainnya, terjadi dan mencemari sekolah kita.

PAPAN INFORMASI SEKOLAH AMAN diletakkan di serambi sekolah

80 cm

120 cm

UPAYA DINAS/PEMDA DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN

DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN DI SEKOLAH


• Membentuk Gugus Pencegahan

Tindak Kekerasan (permanen) yang

terdiri dari: guru, tenaga kependidikan,

perwakilan komite sekolah, organisasi

profesi psikolog, perangkat daerah

pemda setempat, tokoh

masyarakat/agama;

• Mengalokasikan anggaran untuk

pelaksanaan tugas gugus

pencegahan.

• Bekerjasama dengan aparat keamanan

dalam melakukan sosialisasi

pencegahan kekerasan;

• Melakukan pemantauan setiap enam

bulan terhadap upaya sekolah dalam

mencegah dan menanggulangi tindak

kekerasan, serta mengumumkan secara

terbuka hasil pemantauan.

• Wajib membentuk tim adhoc

penanggulangan yang

independen untuk melakukan

tindakan awal penanggulangan,

juga berkoordinasi dengan

aparat penegak hukum. Tim ini

melibatkan tokoh masyarakat,

pemerhati pendidikan, dan/atau

psikolog;

• Wajib memantau dan membantu

upaya penanggulangan tindak

kekerasan oleh sekolah;

• Menjamin terlaksananya

pemberian hak siswa untuk

mendapatkan perlindungan

hukum, hak pendidikan, dan

pemulihan yang dilakukan

sekolah.

• Sanksi dari Pemda kepada Guru

dan Tenaga Kependidikan

(Sekolah Negeri): teguran lisan /

tertulis (jika ringan), penundaan

atau pengurangan hak,

pembebasan tugas,

pemberhentian sementara /

tetap dari jabatan (jika kejadian

berulang / luka berat / cacat

fisik/kematian).

• Sanksi dari Pemda kepada

Sekolah: pemberhentian bantuan,

penggabungan (untuk sekolah

negeri), penutupan sekolah.

SANKSIPENCEGAHAN PENANGGULANGAN

PENERAPAN BEBERAPA PPDBPeran Komite Sekolah (Permendikbud 75/2016)

1. Fungsi Komite Sekolah: Peningkatan MUTU PELAYANAN Pendidikan

2. Tugas Komite Sekolah

a. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan

kebijakan pendidikan terkait:

1) Kebijakan dan program Sekolah;

2) RAPBS/RKAS;

3) Kriteria kinerja Sekolah;

4) Kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan

5) Kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.

b. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari

masyarakat melalui upaya kreatif dan inovatif

c. Mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah

d. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat atas

kinerja Sekolah

Rp40,1 TRp40,4 T

Rp52,7 T

K/L LainRp12,7 T

BA BUNRp0,7 T

Belanja Pemerintah Pusat

DAU

DAK FISIK

TUNJ PROFESI GURU

BOS

Rp153,1 T

Rp9,1 T

Rp58,3 T

Rp46,7 T

Rp279,3 T63%

Rp146,6 T33%

4%

APBN 2018Rp2204,2 T

Rp440,9 T20%

POSTUR ANGGARAN PENDIDIKAN

PP 48/2008 • Pasal 80 ayat (1) Anggaran belanja pada

sektor pendidikan dalam APBN setiaptahun anggaran sekurang-kurangnyadialokasikan 20% dari belanja negara

• Pasal 81 ayat (1): Anggaran belanja padasektor pendidikan dalam APBD setiaptahun anggaran sekurang-kurangnyadialokasikan 20% dari belanja daerah

Rincian Dana Transfer Daerah Bidang Pendidikan

Sumber:

npd.kemdikbud.go.id

Trend Alokasi Anggaran Pendidikan Dalam APBD

NERACA PENDIDIKAN APBD FUNGSI PENDIDIKAN

DAK Fisik 27,90 M

TPG 266,68 M

Tamsil 0,09 M

Tunjangan KhususGuru

0,00 M

DAU (Gaji PTK PNSD) 369,41 M

BOS 609,88 M

2016 2017 2018

9,68% 13,37% 15,65%

Contoh: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

PUNGUTAN LIAR

PUNGUTAN LIAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

MODUS PUNGUTAN LIAR OLEH SEKOLAH/KOMITE SEKOLAH

https://www.liputan6.com/regional/read/3593419/temuan-mengejutkan-dalam-sidak-pungli-sekolah-negeri-di-banyumas

Pungli PPDB di SMPN Banyumas:Komite Sekolah meminta “sumbangan” dengannominal dan waktu yang telah ditentukan

Pungli PPDB di SMPN Cianjur:Pungli PPDB agar meloloskan calon siswa

MODUS PUNGUTAN LIAR OLEH SEKOLAH/KOMITE SEKOLAH

Pungutan melalui jalur Mandiri PPDB Mandiri

METODE PENGGALANGAN DANA OLEH KOMITE SEKOLAH


Definisi: Pemberian

uang/barang/jasa

oleh pemangku

kepentingan satuan

pendidikan di luar

peserta didik atau

orang tua/wali,

dengan syarat yang

disepakati para

pihak

BANTUAN

Definisi: Penarikan uang oleh

Sekolah (bukan oleh Komite

Sekolah) kepada peserta didik,

orangtua/walinya yang bersifat

wajib, mengikat, serta jumlah

dan jangka waktu

pemungutannya ditentukan

Definisi: Pemberian

uang/barang/jasa oleh

peserta didik, orang

tua/wali baik

perseorangan maupun

bersama-sama,

masyarakat atau lembaga

secara sukarela, dan tidak

mengikat satuan

pendidikan

PUNGUTAN

SUMBANGANYANG DAPAT MEMUNGUT HANYA:

SMA/SMK NEGERI DI DAERAH YG TIDAK MELAKSANAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN & SEKOLAH SWASTA

BUKAN

• Sumbangan oleh KS tidak boleh untuk membayargaji/honor guru dan tendik. (Permendagri Nomor 31Tahun 2016 APBD untuk Guru PNS).

• Dana BOS/BOSDA diutamakan untuk kebutuhanpokok sekolah misalkan buku pelajaran, buku diperpustakaan.

• Pungutan TIDAK DIPERUNTUKAN untukpembangunan fisik atau renovasi bangunan (misalkantempat ibadah dan ruang kelas), atau untukpembelian kendaraan operasional sekolah.

Pasal 10

METODE PENGGALANGAN DANA OLEH KOMITE SEKOLAH


ASPEK BANTUAN SUMBANGAN PUNGUTAN

TINDAKAN Pemberian Pemberian Penarikan

BENTUK Uang/Barang/Jasa Uang/Barang/Jasa Uang

PELAKU Pemangkukepentingansatuan pendidikandi luar pesertadidik atau orang tua/wali

Peserta didik, orang tua/wali baikperseorangan maupunbersama-sama, masyarakat atau lembaga

Sekolah

SIFAT (SYARAT

DAN

KETENTUAN)

Disepakati para pihak

Sukarela, dan tidakmengikat satuanpendidikan

Wajib, mengikat, sertajumlah dan jangka waktupemungutannyaditentukan

Sumbangan WAJIB?Iuran WAJIB?

INI ADALAHPUNGUTAN

LARANGAN UNTUK KOMITE SEKOLAH (Permendikbud 75/2016)

1. Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan

bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian

seragam di Sekolah;

2. Melakukan pungutan kepada siswa & orangtua siswa;

3. Mencederai integritas evaluasi hasil belajar siswa;

4. Mencederai integritas seleksi pada PPDB;

5. Melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas;

6. Mengambil/mensiasati keuntungan ekonomi dari

pelaksanaan kedudukan;

7. Memanfaatkan aset Sekolah untuk kepentingan

pribadi/kelompok diluar untuk urusan Sekolah;

8. Melakukan kegiatan politik praktis di Sekolah; dan

9. Mengambil keputusan atau tindakan melebihi

kedudukan & tusi KS.

DILARANG menerimaSumbangan atau Bantuan dari:

Perusahaan rokokdan/atau lembaga yang menggunakanmerk dagang, logo, semboyan, dan/atauwarna yang diasosiasikan sebagai ciri khasperusahaan rokok

Perusahaan minuman beralkoholdan/atau lembaga yang menggunakanmerk dagang, logo, semboyan, dan/atauwarna yang diasosiasikan sebagai ciri khasperusahaan beralkohol

Partai politikparpol

Larangan Lainnya untuk Komite Sekolah(juga terdapat pada PP 17/2010)

PENERAPAN BEBERAPA PPDBKANAL INFORMASI

021-570 3303021-5790 3020

ult.kemdikbud.go.id

0812 976 929

021-573 3125

[email protected]

0812 976 929

jdih.kemdikbud.go.id npd.kemdikbud.go.id

simdak.dikdasmen.kemdikbud.go.id

bos.kemdikbud.go.id

Data Pendidikan Daerah, Dana Alokasi Khusus(DAK), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Peraturan Terkait Kemdikbud

Unit Layanan Terpadu

Posko Pengaduan Itjen Kemdikbud

TERIMA KASIH

Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan

Penerimaan Peserta Didik Baru dan Tata Kelola Sekolah

Documents