PENERAPAN SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK) Nurul Hidayati S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA ([email protected]) M. Farid Ma’ruf, S.AP., M.AP. Abstrak Analisis penerapan penganggaran berbasis kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah akan memberikan gambaran pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja di Pemerintahan Daerah yang akan berdampak bagi perbaikan sistem penganggaran dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu Pemerintah Daerah yang sudah menerapkan penganggaran berbasis kinerja adalah Pemerintah Kabupaten Gresik yang dimulai sejak tahun 2009. Penerapan penganggaran berbasis kinerja ini didasari oleh UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negaran dan Permendagri No 16 Tahun 2006 yang diperbaharui dengan permendagri No 21 Tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan daerah. Di dalam UU dan permendagri tersebut, dijelaskan bahwasanya penyusunan anggaran harus berbasis kinerja. Sehingga tujuan dalam penelitian ini adalah untuk melihat penerapan penganggaran berbasis kinerja serta kendalanya yang ditemukan dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Gresik. Materi dalam pembahasan disajikan kedalam proses-proses penganggaran yakni perencanaan, implementasi, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan. Disamping itu juga digambarkan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penganggaran melalui analisis terhadap faktor keberhasilan penerapan penganggaran berbasis kinerja. Oleh karena itu jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sementara itu, fokus penelitian ini adalah penerapan penganggaran berbasis kinerja dan kendala yang ditemukan pada pengelolaan keuangan daerah kabupaten Gresik yang dilihat dari lima teori yang digunakan penulis untuk melihat penerapan penganggaran berbasisis kinerja yakni rencana strategis, rencana kerja, indikator kinerja, analisis standart biaya dan evaluasi kinerja. Sedangkan untuk melihat kendala yang menjadi penyebab kurang maksimalnya pelaksanaan anggaran menggunakan lima faktor penyebab keberhasilan penerapan penganggaran berbasis kinerja yakni Kepemimpinan dan Komitmen, Penyempurnaan Administrasi, Sumber Daya, Sistem Penghargaan dan Sangsi dan Keinginan yang kuat untuk berhasil. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum Penganggaran Berbasis Kinerja yang ideal belum tercapai, meskipun para pimpinan dan Aparat Sipil Negara, DPRD, SKPD dan LSM memahami makna Penganggaran Berbasis Kinerja. Masih ada kekurangan penerapan PBK dalam dimensi Indikator Kinerja, Pelaksanaan Renja dan Renstra, Pedoman Standart Biaya yang jelas dan Evaluasi Kinerja yang akurat dan menyeluruh disetiap programnya. Lima faktor penyebab keberhasilan penerapan PBK juga masih belum dilaksanakan dengan baik, sehingga menjadi kendala penerapan PBK yang belum maksimal. Kata kunci: Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerapan dan Kendala dalam penerapan PBK.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENERAPAN SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK) Nurul Hidayati S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA ([email protected]) M. Farid Maruf, S.AP., M.AP. Abstrak Analisispenerapanpenganggaranberbasiskinerjadalampengelolaankeuangandaerahakan memberikangambaranpelaksanaanpenganggaranberbasiskinerjadiPemerintahanDaerahyangakan berdampakbagiperbaikansistempenganggarandalampengelolaankeuangandaerah.SalahsatuPemerintah DaerahyangsudahmenerapkanpenganggaranberbasiskinerjaadalahPemerintahKabupatenGresikyang dimulaisejaktahun2009.PenerapanpenganggaranberbasiskinerjainididasariolehUUNo17Tahun2003 tentang Keuangan Negaran dan Permendagri No 16 Tahun 2006 yang diperbaharui dengan permendagri No 21 Tahun2011tentangpengelolaankeuangandaerah.DidalamUUdanpermendagritersebut,dijelaskan bahwasanyapenyusunananggaranharusberbasiskinerja.Sehinggatujuandalampenelitianiniadalahuntuk melihatpenerapanpenganggaranberbasiskinerjasertakendalanyayangditemukandalampengelolaan keuangandaerahdiKabupatenGresik.Materidalampembahasandisajikankedalamproses-proses penganggaranyakniperencanaan,implementasi,pengukurandanevaluasikinerjasertapelaporan.Disamping itujugadigambarkankendala-kendalayangdihadapidalamprosespenganggaranmelaluianalisisterhadap faktor keberhasilan penerapan penganggaran berbasis kinerja. Olehkarenaitujenispenelitianyangdigunakanadalahdeskriptifkualitatif.Teknikpengambilan sumberdatadalampenelitianinimenggunakanteknikpurposive.Pengumpulandatadilakukandengan observasi,wawancaradanstudidokumentasi.Sementaraitu,fokuspenelitianiniadalahpenerapan penganggaranberbasiskinerjadankendalayangditemukanpadapengelolaankeuangandaerahkabupaten Gresikyangdilihatdarilimateoriyangdigunakanpenulisuntukmelihatpenerapanpenganggaranberbasisis kinerjayaknirencanastrategis,rencanakerja,indikatorkinerja,analisisstandartbiayadanevaluasikinerja. Sedangkanuntukmelihatkendalayangmenjadipenyebabkurangmaksimalnyapelaksanaananggaran menggunakanlimafaktorpenyebabkeberhasilanpenerapanpenganggaranberbasiskinerjayakniKepemimpinandanKomitmen,PenyempurnaanAdministrasi,SumberDaya,SistemPenghargaandanSangsi dan Keinginan yang kuat untuk berhasil. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secaraumum Penganggaran Berbasis Kinerja yang ideal belum tercapai,meskipun parapimpinan danAparat SipilNegara, DPRD, SKPDdanLSMmemahamimakna PenganggaranBerbasisKinerja.MasihadakekuranganpenerapanPBKdalamdimensiIndikatorKinerja, PelaksanaanRenjadanRenstra,PedomanStandartBiayayangjelasdanEvaluasiKinerjayangakuratdan menyeluruhdisetiapprogramnya.LimafaktorpenyebabkeberhasilanpenerapanPBKjugamasihbelum dilaksanakan dengan baik, sehingga menjadi kendala penerapan PBK yang belum maksimal. Katakunci:PenganggaranBerbasisKinerja(PBK),PengelolaanKeuanganDaerah,Penerapandan Kendala dalam penerapan PBK. THE APPLICATION OF PERFORMANCE-BASED BUDGETING SYSTEM IN FINANCIAL MANAGEMENT AREAS (STUDY ON THE REGIONAL GOVERNMENT OF GRESIK REGENCY) Nurul Hidayati S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA ([email protected]) M. Farid Maruf, S.AP., M.AP. Abstract Analysis of the application of performance based budgeting in financial management areas will give an overview oftheimplementationofperformance-basedbudgetingintheGovernmentareasthatwillhaveanimpactfor repairsystemofbudgetinginfinancialmanagementareas.Oneofthelocalgovernmentsarealready implementingperformance-basedbudgetingistheGovernmentofGresikRegencybeginningin2009.The applicationofperformance-basedbudgetingisbasedonActNo.17of2003abouttheFinancialNegaranand PermendagriNo.16of2006thatupdatedwithpermendagriNo.21in2011aboutthefinancialmanagement area.IntheActandthat,explainedthatpermendagridraftingbudgetsshouldbeperformance-based.Sothe purpose of this research is to look at the application of performance-based budgeting and the barriers are found inthefinancialmanagementareainGresikRegency.Thematerialinthediscussionpresentedintobudgeting processes i.e., planning, implementation, measurement and performance evaluation as well as reporting. Beside thatalsodescribedtheconstraintsfacedintheprocessofbudgetingthroughtheanalysisofsuccessfactors implementation of performance-based budgeting. Therefore this type of research is qualitative, descriptive. The technique of retrieving the source data in this study usingapurposivetechnique.Datacollectionisdonebyobservation,interviewanddocumentationstudy. Meanwhile, the focus of this research is the application of performance-based budgeting and the obstacles found inthefinancialmanagementareaofGresikRegencyseenfromfiveauthorsusedthetheorytolookatthe applicationofbudgetingberbasisisperformancei.e.,strategicplan,businessplan,performanceindicators, analysisofstandardcostandperformanceevaluation.Asforseeingobstaclestocauselessmaximum implementationusingfivefactorscausethesuccessofperformance-basedbudgetingimplementationi.e., leadership and commitment, the refinement of administration, resources, a system of rewards and Sanctions and a strong desire to succeed. TheresultofthisresearchshowsthatingeneraltheidealperformancebasedBudgetingisnotreached,even thoughthePresidentandthecountry'sCivilianAuthorities,legislators,theunitofWorkDevicesandregional nongovernmental organizations already understand the meaning of performance-based Budgeting. because there is still a shortage of the implementation of the PBB in dimension performance indicators, implementation of the StrategicPlanandworkplan,theStandardCostguidelinesforclearandaccurateperformanceevaluationand thorough in every program. The five factors the causes of the success of the implementation of the PBB are still not yet implemented properly, so that it becomes the obstacle of the application of the PBB that has not been the maximum. Keywords: performance-based Budgeting (PBB), financialmanagement areas, theapplicabilityand Constraints in the implementation of the PBB I.PENDAHULUAN A.Latar Belakang Penerapanprinsipdesentralisasifiskaldalam otonomidaerahmemberikankesempatankepada pemerintahdaerahuntukdapatmerencanakandan menggunakananggarandaerahsecaralebihleluasa. DesentralisasiFiskalmenurutUndang-UndangNo. 32Tahun2004dapatdidefinisikansebagai penyerahansebagiantanggungjawabfiskalatau keuangannegaradaripemerintahpusatkepada jenjangpemerintahdibawahnya(provinsi,kabupaten ataukota).Desentralisasifiskaldimaksudkanuntuk mempermudahpemerintahdalammengelola keuangandaerahdanmembawapemerintahuntuk lebihmemahamikeinginanmasyarakat,sehingga pemerintahakanmampumelaksanakanotonomi daerah yang bertanggung jawab. Penyelenggaraan desentralisasi fiskal tentu akan memberikankontribusisertamanfaatyangbesar dalammenyukseskanotonomidaerah.Desentralisasi Fiskal sangateratkaitannyadengan penyelenggaraan otonomidaerahdanpengelolaankeuangandaerah. Denganberlakunyaotonomidaerahyang berkonsekuensipadadesentralisasifiskal menimbulkanreaksiyangberbeda-bedabagidaerah. Pemerintahdaerahmemilikisumberkekayaanatau pendapatanyangharusdikelolauntukmensukseskan otonomidaerah.makadariitu,PemerintahDaerah dapat mengatur pengelolaan keuangan daerah dengan harapanterjadinyakeseimbanganyanglebih transparandanakuntabeldalammewujudkan pelaksanaanotonomidaerahsecaraoptimalsesuai dinamikadantuntutanaspirasimasyarakatyang berkembang (Adisasmita; 2011: 88). Pengelolaankeuangandaerahmerupakan serangkaiankegiatanmanajemenyangdilakukan untukmemanajemenkeuanganyangadadidaerah dalamrangkapenyelenggaraanpemerintahandaerah.Pengelolaankeuangandaerahdieraotonomidan reformasianggaranberdasarkanPermendagriNo.13 Tahun2006sudahmenggunakanSistemAnggaran BerbasisKinerjasehinggadalammenyusun AnggaranDaerahdalamPengelolaanKeuangan DaerahharusmenggunakansistemPenganggaran BerbasisKinerja.Anggarandaerahmerupakanalat dalam pengelolaan keuangan daerah, yang digunakan untukmenentukanbesaranpendapatandan pengeluaran,membantudalampengambilan keputusandanperencanaanpembangunan.Dengan beberapapenjelasanmengenaianggarandaerah diatas,haltersebutmenjelaskanbahwasannyaperan anggaran daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sangatlah penting. Sehingga jika sistem penganggaran yangdilaksanakanitubaik,makapengelolaan keuangan daerah juga pasti baik. Sistem penganggaran yang baik sesuai reformasi anggarandanPermendagriNo.13Tahun2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sistem penganggaranyangberbasiskinerja.Karena penganggaranBerbasisKinerjamenjadikansistem anggaranyangdulunyabersifatline-itemdan incrementalism(anggaranyanghanyamendasarkan padabesaranrealisasianggarantahunsebelumnya) menjadibersifatperformancebudgeting(anggaran daerahyangberorientasipadapencapaianhasilatau kinerja).Bastian(2006:170-171)juga mengungkapkanbahwasannyaPenganggaran Berbasis Kinerja pada dasarnya adalah sebuah sistem penganggaranyangberorientasipadaoutput organisasidanberkaitaneratdenganvisi,misidan rencanastrategisorganisasi.Penganggaranberbasis kinerjabertujuanuntukmenunjukkanketerkaitan antarapendanaandengankinerjayangakandicapai, meningkatkanefisiensidantransparansidalam penganggaran,meningkatkanfleksibilitasdan akuntabilitasunitdalammelaksanakantugasdan pengelolaan anggaran. Salahsatudaerahyangmenerapkan PenganggaranBerbasisKinerjaadalahKabupaten Gresik. Kabupaten Gresikmerupakansalahsatukota industriyangsudahmandiri,artinyasudah menjalankandaerahnyadenganasasOtonomi Daerah.Sehinggadiperlukanpengelolaankeuangan daerahyangbaik,agardapatmenjalankanotomi daerahsecaraefektifdanefisien.Penganggaran BerbasisKinerjamenjadikanpengelolaankeuangan daerahlebihbermanfaat,karenadanayang dikeluarkan lebih jelas penggunaannya melalui output dan outcome yang dihasilkan. Mengingatbahwapenerapanpenganggarn berbasiskinerjamemangsangatpenting,maka KabupatenGresiktelahmenerapakanpenganggaran berbasisikinerja.KabupatenGresiksudahmulai menerapakanpenganggaranberbasiskinerjasejak tahun 2009. Hal ini juga disampaikan oleh Sekretaris TimAnggaranPemerintahanDaerahKabupaten GresikbahwaKabupatenGresiksaatinisudah menerapkanPenganggaranBerbasisKinerjanamun masihbelummaksimal,karenaperubahansistemitu tidakmudahsehinggamembutuhkanwaktuuntuk perubahanyangmaksimal.Halsenadajuga diungkapkanolehpihakWakilBadanAnggaran DPRDKabupatenGresik,bahwasannyaKabupaten GresiksudahmulaimenerapkanPenganggaran Berbasis Kinerja sejak tahun 2009 namun sampai saat ini masih kurang maksimal pelaksanaanya. Berdasarkanhasilwawancaradanobservasi awalpeneliti,menurutLSMPrakarsaJawaTimur Kabupaten Gresik masih menggunakan penganggaran yangincremental,yakniberdasarkanpadabesarnya anggaran.Karenaitulahdiperlukanpemahaman terhadappenerapanyangsudahdilakukanserta mengidentifikasikendalayangmunculdalam penerapansistempenganggarandiPemerintah DaerahKabupatenGresik,agarnantinya penganggaranberbasiskinerjadapatdilaksanakan secaramaksimal.Untukituberdasarkanlatar belakang diatas,makapenelitianyang ingin diangkat penulisberjudul:PENERAPANSISTEM PENGANGGARANBERBASI SKI NERJ A DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik). Penelitianinidiharapkanakanmenjawab permasalahandanisuyangberkembangmengenai penerapanpenganggaranyangkurangmaksimaldan menemukankendalaapasajayangmenyebabkan kurangmaksimalnyapenerapanpenganggaran berbasisiskinerjadiKabupatenGresik.Sehingga penelitidapatmemberikanhasilpenelitian, memberikangambaransertamenjabarkanpenerapan sistempenganggaranberbasiskinerjasertakendala-kendalayangmunculdalampenerapanSistem PenganggaranBerbasisKinerjadalamPengelolaan KeuanganDaerahyangadadiPemerintahDaerah Kabupaten Gresik. B.Rumusan Masalah Sesuaidenganlatarbelakangmasalahdiatas, makayangmenjadipokokpermasalahandalam pembahasan penelitian ini adalah: 1.BagaimanaPenerapanPenganggaranBerbasis KinerjadalamPengelolaanKeuanganDaerahdi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik? 2.ApaKendalayangdihadapipadapenerapan PenganggaranBerbasisKinerjadalam PengelolaanKeuanganDaerahdiPemerintah Daerah Kabupaten Gresik? C.Tujuan Penelitian Adapuntujuanpenelitianyangdilakukan penelitiadalahUntukmendapatkangambaran mengenaiPencapaianPenerapansistem Penganggaran Berbasis Kinerja (performance based budgeting)dalamPengelolaanKeuangandi PemerintahDaerahKabupatenGresik.DanUntuk Menggambarkandanmenjelaskanberbagaikendala dan hambatan dalam penerapan sistem penganggaran berbasiskinerja(performancebasedbudgeting) dalamPengelolaanKeuanganDaerahdiPemerintah Daerah Kabupaten Gresik. D.Manfaat Penelitian Manfaatpenelitianinidiharapkandapat memberikanmasukan,baikteoritismaupunpraktis terhadappermasalahanyangbekaitandengan penelitian. Adapunmanfaatyangingindicapaiantaralain: ManfaatTeoritis;Penelitianinidiharapkanmampu memberikankontribusipositifterhadap perkembanganteoridalambidangIlmuAdministrasi Negarapadaumumnya,dandalampengembangan TeoriAdministrasiKeuanganNegarasertaOtonomi Daerahpadakhususnya.DanManfaatPraktis;Bagi PemerintahDaerahKabupatenGresikdanDPRD Kabupaten:Hasilpenelitianinidiharapkandapat digunakansebagaimasukanbagiPemerintahDaerah KabupatenGresikdanDPRDKabupatenGresik dalammeningkatkankinerjasertamemaksimalkan penerapanpenganggaranberbasiskinerjadalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Gresik. BagiMahasiswa:Denganmelakukanpenelitian ini,diharapkandapatmemberikanmanfaatdan pelajaranyangbergunabagipenelitidanmahasiswa lainnyauntukmengatahuisecaramenyeluruh mengenaipenerapandankendaladalampenerapan penganggaranberbasiskinerjayangtelahdilakukan olehpemerintahdaerahkhususnyaPemerintah DaerahKabupatenGresik.BagiUniversitasNegeri Surabaya:Melaluipenelitianinidiharapkandapat memberimasukanberupahasilataulaporan penelitian.Laporanpenelitianinidapatdigunakan sebagaireferensiatauliteraturuntukUniversitas NegeriSurabayayangmungkindalamtemadan pembahasan masih baru. II.KAJIAN PUSTAKA A.Desentralisasi Fiskal 1.Pengertian Desentralisasi Fiskal IstilahDesentralisasidalamKamusBesar BahasaIndonesiadijelaskanbahwasistem pemerintahanyanglebihbanyakmemberikan kekuasaankepadapemerintahdaerahataupada pengertiankeduadijelaskanbahwa desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang pimpinankepadabawahan(ataupusatkepada cabang).Desentralisasisangatberkaitanerat dengankekuasaanatauwewenangyang diberikandalampemerintahansehingga desentralisasiseringdigunakandalamurusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang paling Vitaladalahmasalahkeuangannegarayang biasadisebutdengankatafiskal.Sehingga desentralisasipadakeuangandikenaldengan istilahdesentralisasifiskal.Istilahfiskalberasal daribahasainggrisfiscalyangberarti perbendaharaannegara.KataFiskaldalam KamusBesarBahasaIndonesiadiartikan sebagai urusan pajak atau pendapatan negara. DesentralisasiFiskalmenurutUndang-Undang No. 32 Tahun 2004 dapat didefinisikan sebagaipenyerahansebagiantanggungjawab fiskalataukeuangannegaradaripemerintah pusatkepadajenjangpemerintahdibawahnya (provinsi,kabupatenataukota).Desentralisasi fiskaldimaksudkanuntukmempermudah pemerintahdalammengelolakeuangandaerah danmembawapemerintahuntuklebih memahamikeinginanmasyarakat,sehingga pemerintah akan mampu melaksanakan otonomi daerah yang bertanggung jawab. Senada dengan halitu,Kajatmiko(dalamHalim;2007:193) mengemukakanbahwadesentralisasifiskal mengandungmaknauntukmendukung penyelenggaraanotonomiyangluas,nyatadan bertanggung jawab kepada daerah. 2.Manfaat Desentralisasi Fiskal Penyelenggaraandesentralisasifiskaltentu akan memberikan kontribusi serta manfaat yang besardalammenyukseskanotonomidaerah. Otonomidaerahsecarautuhdilaksanakansejak januari2001,berdasarkanUndang-UndangNo. 22Tahun1999danUndang-UndangNo.25 Tahun1999yangsekarangdirevisimenjadi Undang-Undang No. 32 dan No. 33 Tahun 2004 menjadiawalberjalannyaotonomidaerahatau yangbiasakitadengardenganreformasi pemerintahandaerahdanreformasipengelolaan keuangandaerah.MisiutamakeduaUndang-Undang tersebut adalah desentralisasi fiskal. MenurutAdisasmita,(2011:87) DesentralisasifiskalyangmenjadiMisiutama Undang-UndangtentangPemerintahanDaerah danPerimbanganKeuanganantaraPusatdan Daerahinidiharapkanakanmampu menghasilkan manfaat nyata, yaitu: 1.Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dankreativitasmasyarakatdalam pembangunan,sertamendorongpemerataan hasil-hasilpembangunandiseluruhdaerah di Indonesia. 2.Memperbaikialokasisumberdayaproduktif melaluipergeseranperanpengambil keputusanketingkatpemerintahyanglebih rendah. B.Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuaipadapembahasansebelumnya, DesentralisasiFiskalsangateratkaitannyadengan penyelenggaraanotonomidaerahdanpengelolaan keuangan daerah. Dengan berlakunya otonomi daerah yangberkonsekuensipadadesentralisasifiskal menimbulkanreaksiyangberbeda-bedabagidaerah. Pemerintahdaerahmemilikisumberkekayaanatau pendapatanyangharusdikelolauntukmensukseskan otonomidaerah.Terkaitdenganpenyelenggaraan pengelolaankeuangandidaerah,makaberdasarkan PP105Tahun2000,PemerintahDaerahdapat mengaturpengelolaankeuangandaerahdengan harapanterjadinyakeseimbanganyanglebih transparandanakuntabeldalammewujudkan pelaksanaanotonomidaerahsecaraoptimalsesuai dinamikadantuntutanaspirasimasyarakatyang berkembang (Adisasmita; 2011: 88). 1.Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaanmerupakanistilahyangdipakai dalamilmumanajemensecaraetimologi pengelolaanberasaldarikatakelola(to manage)danyangmerujukpadaproses mengurusataumenanganisesuatuuntuk mencapaitujuan.Sejalandenganpendapat Balderton(dalamWestra;1983:14(dalam Adisasmita;2011:21))yangmengemukakan bahwaistilahpengelolaansamadengan manajemenyaitumenggerakkan, mengorganisasikan,danmengarahkanusaha manusiauntukmemanfaatkansecaraefektif materialdanfasilitasuntukmencapaisuatu tujuan.Sedangkanistilahkeuangandaerah merupakansemuahakdankewajibandalam rangkapenyelenggaraanpemerintahandaerah yangdapatdinilaidenganuangdansegala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah (adisasmita; 2011: 34). Makapengertianpengelolaankeuangan daerahyangdijelaskandalamPermendagriNo. 13Tahun2006tentangPedomanPengelolaan KeuanganDaerahadalahkeseluruhankegiatan yangmeliputiperencanaan,pelaksanaan, penatausahaan,pelaporan,pertanggungjawaban, danpengawasandalamkeuangandaerah.Yang dimaksuddengankeuangandaerahadalah sepertiyangtelahdidefinisikanpadaparagraf sebelumnyayangmerupakansegalabentuk kekayaandanyangdapatdinilaidenganuang berdasarkanhakdankewajibandaerahdalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerahmerupakanserangkaiankegiatan manajemenyangdilakukanuntuk memanajemenkeuanganyangadadidaerah dalamrangkapenyelenggaraanpemerintahan daerah. 2.PrinsipPrinsipPengelolaanKeuangan Daerah Prinsip-prinsipyangmendasaripengelolaan keuangandaerahdieraotonomidanreformasi anggaranberdasarkanPermendagriNo.13 Tahun2006sudahmenggunakanSistem AnggaranBerbasisKinerja.Prinsipdalam pengelolaankeuangantersebut,terdiridari: Transparansi,AkuntabilitasdanValuefor Money.Penjelasanterhadapketigaprinsip tersebutmenurutAdisasmita(2011:29)dapat diuraikan pada uraian berikut: Transparansianggaranberarti keterbukaandalamsetiapproses penganggaranmulaidariperencanaan, penyusunan,pelaksanaananggaran daerah,sehinggamasyarakatmemiliki hakdanaksesyangsamauntuk mengetahuiprosespenganggaran daerah karena menyangkut kepentingan, aspirasidanupayapemecahan permasalahanyangmerekahadapi untuk memenuhi kebutuhanya. SedangkanAkuntabilitasadalah (1)usahainstansipemerintahdalam memperolehkepercayaandariwarga denganmemperlihatkanumpanbalik sebagaiwujudpelayananatas penghasilanyangdiberikanwarga, (2)prinsiptanggungjawabdalam pengelolaankeuangandaerah,dimana pengelolaankeuangannegaradapat dipertanggungjawabkankepada masyarakat(publik)sesuaidengan prinsip-prinsipakuntansidan perundang-undangan yang berlaku. DanValueforMoneyberarti diterapkannyatigaprinsipdalam penganggaranyakniekonomi,efisiensi danefektifitas.Adapaunekonomi berkaitandenganpemilihandan penggunaan sumber dayadalam jumlah dankualitastertentupadahargayang palingmurah.Efisiensiberartibahwa penggunaandanamasyarakattersebut dapatmenghasilkanoutputyang maksimal(berdayaguna).Sedangkan efektivitasberartibahwapenggunaan anggarantersebutharusmencapai target-targetatautujuankepentingan publik. Sehinggadenganketigaprinsipdiatas,kita akanmemahamibagaimanapelaksanaan pengelolaankeuangandaerahyangseharusnya terjadipadasuatudaerahyangtelah menggunakaneraotonomidanreformasi anggaran. 3.TahapanKegiatandalamPengelolaan keuangan dan Penganggaran Daerah Pengelolaankeuangandaerahmerupakan serangkaiankegiatanyangutuhdansaling berkaitandantidakdapatdipisahkan.Sehingga tahapankegiatandalampengelolaankeuangan daerahharusdilaksanakansecarakeseluruhan. Adisasmita(2011:35)mengatakanbahwa kegiatanpengelolaankeuangandaerahmeliputi perencanaan,pelaksanaan,penatausahaan, pelaporan,pertanggungjawabandan pengawasan.Kegiatan-kegiatandalam pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian terbesar dari anggaran daerah.Anggarandaerahmerupakanalatdalam pengelolaankeuangandaerah,yangdigunakan untukmenentukanbesaranpendapatandan pengeluaran,membantudalampengambilan keputusandanperencanaanpembangunan. SamadenganpendapatChalit,1976(dalam Adisasmita; 2011: 50) menyatakan bahwa dalam anggarandaerahdibuatlahbentukkongkrit rencanakerjakeuangandaerahyang komprehensifyangmengaitkanpenerimaandan pengeluaran pemerintah daerah yang dinyatakan dalambentukuanguntukmencapaitujuanatau targetyangdirencanakandalamjangkawaktu tertentudalamsatutahunanggaran.Dengan beberapapenjelasanmengenaianggarandaerah diatas,haltersebutmenjelaskanbahwasannya perananggarandaerahdalampengelolaan keuangandaerahsangatlahpenting.Sehingga jikasistempenganggaranyangdilaksanakanitu baik,makapengelolaankeuangandaerahjuga pasti baik. C.Penganggaran Berbasis Kinerja Sepertipadapembahasanpadapoin sebelumnya,pengelolaankeuangandaerahdiera otonomisaatiniharussudahmenerapkan penganggaranberbasiskinerja.Dalampeelaksanaan otonomidandesentralisasi,memberipeluangkepada kabupaten/kota untuk melakukan pembaharuan dalam sistempengelolaankeuangandaerahdananggaran daerahdalambentukreformasianggaran.Aspek utama dari reformasi anggaran adalah perubahan dari traditionalbudgedkeperformancebudged. Traditionalbudgeddidominasiolehpenyusunan anggaranyang bersifat line-item dan incrementalism, yaituprosespenyusunananggaranyanghanya mendasarkanpadabesaranrealisasianggarantahun sebelumnya.Sedangkansistempenganggaran performance budgetingyaknisistem penyusunan dan pengelolaananggarandaerahyangberorientasipada pencapaian hasil atau kinerja (Adisasmita; 2011: 29). 1.Pengertian Penganggaran Berbasis Kinerja PerformancebudgetatauPenganggaran kinerja pada dasarnya adalah sistem penyusunan danpengelolaananggarandaerahyang berorientasipadapencapaianhasilataukinerja. Kinerjatersebutmencerminkanefisiensidan efektivitaspelayananpublik,yangberarti berorientasipadakepentinganpublik (Mardiasmo,2002:105).Senadadengan pendapatPutri(dalamadisasmita;2011:27) yangmenyatakanbahwapenganggarankinerja adalahanggaranyangmenghubungkan pengeluaran dan hasil yang diinginkan. LebihlanjutmengenaiPengertian PenganggaranBerbasisKinerja,Bastian(2006: 170-171)jugamengungkapkanbahwasannya PenganggaranBerbasisKinerjapadadasarnya adalahsebuahsistempenganggaranyang berorientasipadaoutputorganisasidan berkaitaneratdenganvisi,misidanrencana strategisorganisasi.Sistempenganggaranyang berbasis kinerja (Performance Based Budgeting) merupakansistemyangsaatiniberkembang pesatdanbanyakdipakaiolehnegara-negara majudiduniasebagaipenggantisistem penganggaranlamayaitusistemLineItem Budgeting. Dengandemikianberdasarkanpemahaman pengertian Penganggaran Berbasis Kinerjayang telahdikemukakandiatas,makadapatditarik kesimpulanbahwaPenganggaranBerbasis Kinerjamerupakanperbaikandarisistem anggaranyangberorientasipadabesarnya anggaran, yang kini menjadi penganggaran yang berorientasipadahasildantargetsertamelihat inputyangmasuk,sehinggaanggarandan keuangandaerahdapatdikelolasecaraefektif dan efisien. 2.Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja PerformanceBudgetingdiperkenalkan pertamakalidiAmerikaSerikatpadatahun 1949,tetapipraktiknyamengalamikegagalan (Schiavo-CampodanTommasi,1999(dalam Bastian;2006:171)).Namun,padareformasi anggarantahun1990-an,beberapakarakteristik pentingdariperformancebudgetingdianggap sangat bermanfaat dan kemudian dikembangkan bersamadalamkonteksreformasiadministrasi publik.SehinggaPenganggaranBerbasis Kinerjamenjadipentingdanbanyakditerapkan di berbagai negara. Dalampenerapanpenganggaranberbasis kinerjatentumemilikitujuan-tujuansehingga hinggasaatinimasihdigunakandalamsistem penganggarandiIndonesia.Pendekatan anggaranberbasiskinerjadisusununtuk mengatasiberbagaikelemahanyangterdapat dalamanggarantradisional,khususnya kelemahanyangdisebabakanolehtidakadanya tolakukuryangdapatdigunakanuntuk mengukurkinerjadalampencapaiantujuandan sasaranpelayananpublik.Berbedadenganhal diatas, tujuan penerapan Penganggaran Berbasis KinerjaMenurutRobinsonandLast(2009:2) bahwasanyaperformancebasedbudgeting bertujuanuntukmeningkatkanefisiensidan efektifitaspengeluaranpublikdengan mengaitkanpendanaanorganisasisektorpublik denganhasilyangdicapaidenganpenggunaan informasi kinerja secara sistematik. Terkaitpenerapanpenganggaranberbasis kinerja,pemerintahIndonesiajuga mengeluarkanBukuPedomanPenyusunan PenganggaranBerbasisKinerja,yang dikeluarkanmelalui Deputi Pengawasan Bidang PenyelenggaraanKeuanganDaerahDirektorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (2008:8)DalamrangkapenerapanAnggaran BerbasisKinerja,,terdapatelemen-elemen utamayangharusharusditetapkanterlebih dahuludalampenganggaranberbasiskinerja yaitu: 1.Renstra merupakan analisis dan pengambilan keputusanstratejiktentangmasadepan organisasiuntukmenempatkandirinyapada masayangakandatang.Terdapatbeberapa langkahyanglazimdalammelakukan perencanaan stratejik yaitu merumuskan: visi danmisisertatujuandansasaran.Rencana Kinerja 2.Perencanaankinerja(Renja)merupakan komponen kunci untuk lebih mengefektifkan danmengefisienkanpemerintahdaerah. karenaperencanaankinerjamembantu pemerintahuntukmencapaitujuanyang sudahdiidentifikasikandalamrencana stratejik Padakeduahalyangtelahdijelaskan sebelumnya terkait program dan kegiatan dalam Renja,programdankegiatanmerupakan langkahyangsistematisdanterpaduguna mencapaitujuandansasaran,makadalam penyusunannyaharusmenggunakanbeberapa komponenyangperluditerapkandalam penyusunan penganggaran berbasis kinerja. Tigakomponenuntukmasingmasingprogramdan kegiatansebagaimanauraianPasal7ayat(2) Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 tentang PenyusunanRencanaKerjadanAnggaran KementrianNegara/Lembaga(dalamPedoman PBK; 2009: 14), yakni terdiri dari:Indikator Kinerja 1.Indikatorkinerjamerupakanalatukuruntuk menilaikeberhasilansuatuprogramatau kegiatan.Indikatorkinerjayangdigunakan terdiri dari Key Performance Indicator (KPI) diterjemahkansebagaiIndikatorKinerja UtamaProgram(IKUProgram)untuk menilaikinerjaprogram,IndikatorKinerja Kegiatan(IKKegiatan)untukmenilai kinerjakegiatan,danIndikatorKeluaran untuk menilai kinerja subkegiatan (tingkatan dibawah kegiatan). 2.ASB(analisisstandartbelanja)danStandar biayayangdigunakanmerupakanstandar biaya masukan pada awal tahap perencanaan anggaranberbasiskinerja,dannantinya menjadistandarbiayakeluaran.Pengertian tersebut diterjemahkan berupa Standar Biaya Umum(SBU)danStandarBiayaKhusus (SBK).SBUdigunakanlintaskementrian negara/lembagadan/ataulintaswilayah, sedangkanSBKdigunakanolehkementrian negara/lembagatertentudan/atauwilayah tertentu. 3.Evaluasikinerjadimulaidaripengukuran kinerja.Secaraumum,kinerjamerupakan prestasiyangdicapaiolehorganisasidalam periodetertentu,dimanadalammengukur keberhasilan/kegagalansuatuorganisasi, seluruhaktifitasorganisasitersebutharus dapatdicatatdandiukur.Evaluasikinerja merupakanprosespenilaiandan pengungkapanmasalahimplementasi kebijakanuntukmemberikanumpanbalik bagipeningkatankualitaskinerja,baikdari sisiefisiensidanefektivitasdarisuatu program/ kegiatan. Daribeberapaelemendankomponenyang diperlukandalampenerapanpenganggaran berbasiskinerjadiatas,penelitimenarik kesimpulanbahwadalampenerapan penganggaranpenganggaranberbasiskinerja diperlukan: Rencana Stratejik, Rencana Kinerja, IndikatorKinerja,StandarBiayadanEvaluasi Kinerjaagarpenerapanpenganggaranberbasis kinerjadapatberjalanmaksimal.Sehingga penelitimenggunakangabungankomponendan elemen diatasmenjadi indikator penelitianyang diperlukandalampenelitianpenerapan penganggaranberbasiskinerja.Indikatoryang digunakanpeneliti,disajikanpadatabel2.1 dibawah ini: III.METODE PENELITIAN Jenispenelitianyangdigunakandalam penelitianiniadalahdeskriptifdenganmenggunakan pendekatankualitatif.Lokasiyangmenjaditempat dalammenggaliinformasidalampenelitianiniyaitu diPemerintahDaerahKabupatenGresik.Adapun teknik pengambilan sumber datadalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Sementara itu,fokuspenelitianiniadalahpenerapanserta kendaladalampenerapanpenganggaranberbasis kinerjadalampengelolaankeuangandaerahdi PemerintahKabupatenGresikyangdilihatdarilima penerapanelemenpenganggaranberbasiskinerja menurutpedomandandiolahberdasarkanpemikiran penulis yakni terdiri dari; Rencana Stratejik, Rencana Kerja,Indikatorkinerja,ASBdanStandartBiaya, EvaluasiKinerja.Teknikpengumpulandatadalam penelitianiniadalahwawancara,dokumentasi,studi literaturdanpenelusurandataonline.Teknikanalisis datadalampenelitianinimenggunakananalisisdata model interaktif dari Miles dan Hubberman. IV. HASIL DAN PEMBAHASAN A.HASIL PENELITIAN Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik KabupatenGresikdikenalsebagaisalahsatu kawasanindustriutamadiProvinsiJawaTimur. Beberapa industri di Gresik antara lain Semen Gresik, petrokimiaGresik,NipponPaint,BHS-Tex,industri PerkayuanPlywooddanMaspion.Gresikjuga merupakanpenghasilperikananyangcukup signifikan,baikperikananlaut,tambak,maupun perikanandarat.DiKabupatenGresikjugaterdapat sebuahPembangkitListrikTenagaGasdanUap berkapasitas 2.200 MW. Antara Gresik dan Surabaya dihubungkanolehsebuahjalanTolSurabaya-Manyar,yangjugaterhubungdenganjalanTol SurabayaGempol.Selainituperekonomian masyarakatGresikjugabanyakditopangdarisektor wiraswasta.SalahsatunyayaituindustriSongkok, PengrajinTas,PengrajinperhiasanEmasdanPerak, dan industri Garmen (konveksi). Di utara kota Gresik tepatnyakotaSidayu,merupakanpenghasilsarang burung walet terbesar di Indonesia. KondisiperekonomianKabupatenGresikpada tahun2012dilihatdariJumlahProdukDomestik RegionalBrutoAtasDasarHargaKonstansebesar Rp19.409.867.960.000,-sedangkanJumlahProduk Domestik Regional Bruto Atas Harga Berlaku sebesar Rp50.976.371.490 ribu rupiah. AdapunStrukturEkonomiKabupatenGresik tahun2012berdasarkanProdukDomestikRegional BrutoatasHargaKonstantahun2000didominasi olehSektorIndustriPengolahandengankontribusi sebesar49,52%,SektorPerdagangan,Hoteldan Restoransebesar22,82%,danSektorPertanian sebesar7,83%.DemikianpulaberdasarkanProduk DomestikRegionalBrutoatasHargaBerlakujuga didominasiolehSektorIndustriPengolahandengan kontribusisebesar49,31%,SektorPerdagangan, HoteldanRestoransebesar24,44%,danSektor Pertanian sebesar 8,61%. Dengan demikian gambaran ekonomiKabupatenGresikadalahDaerahIndustri danPerdagangandengandidukungPertanianyang mantap. Tahun2012ditargetkanpendapatandaerah sebesarRp1.556.273.473.722,33danterealisasi sebesarRp1.650.603.336.995,55atau106,06%. Pencapaian pendapatan daerah tersebut telah melebihi proyeksipendapatandaerahdalamRPJMD2011-2015padatahun2012yaitusebesar Rp1.331.991.080.000,-bahkantelahmelampaui proyeksipendapatandaerahdalamRPJMD2011-2015.padatahun2014yaitusebesar Rp1.574.186.023.000,-. RPJMDmerupakanRencanaPembangunan JangkaMenengahDaerah.Untukmenjalankan pemerintahanmelaluiRPJMD,KabupatenGresik memiliki34SKPD.SKPD(SatuanKerjaPerangkat Daerah)inimembawahiwilayahKabupatenGresik denganadministrasipemerintahan,yangterdiridari 18kecamatan,330Desadan26Kelurahan.Dan UntukmenjalankanPemerintahannya,Kabupaten Gresik memiliki Motto : Gresik Bisa Lebih Baik. B.PEMBAHASAN Sesuaipadapemaparansebelumnyabahwa PenerapanPenganggaranBerbasisKinerja merupakanpenganggaranyangmelihathasildan capaianpenggunaananggaran,bukanbesarnyasuatu anggaran.Halinitentusangatpentingbagi pengelolaanKeuanganDaerahdiKabupatenGresik, agarAnggaranyangdikeluarkanselalubermanfaat dan memberikan hasil untuk masyarakat. UntukmelihatpenerapanPenganggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik ini,penelitimenggunakan teori elemenutama yangharusditetapakndalampenganggaranberbasis kinerjamenurutPedomanReformasiPerencanaan danPenganggaran(2009)dan3komponendalam penyusunananggaranberbasiskinerjamenurutPP No. 21 Tahun 2004. Sehingga ada lima dimensi untuk melihatpenerapanPenganggaranBerbasisKinerja, yakniRenstra,Renja,IndikatorKinerja,SABdan EvaluasiKinerja.Yangkemudianlimadimensiini, penelitisajikandanjabarkandalampembahasan, yakni sebagai berikut: a.Rencana Stratejik (Renstra) Perencanaankinerjaadalahsuatuproses mempersiapkansecarasistematiskegiatanyang akandilakukanuntukmencapaisuatutujuan. Dalammenerapkanpenganggaranberbasis kinerjadalampengelolaankeuangandaerahdi PemerintahDaerahKabupatenGresik,dalam tahapperencanaankinerjapenerapan penganggaranberbasiskinerjadilihatpada pelaksanaanRencanaStratejikdanRencana Kerja yang berbasis kinerja. Renstra(RencanaStratejik)merupakan analisisdanpengambilankeputusanstratejik tentangmasadepanorganisasiuntuk menempatkandirinyapadamasayangakan datang, dalam jangka waktu lima tahun. Renstra yangdimaksuddalamtingkatPemerintah Daerah adalah dokumen Renstrada atau RPJMD (RencanaPembangunanJangkaMenengah Daerah).SedangkanRenstraditingkatSKPD (SatuanKerjaPerangkatDaerah)adalah Rencana Stratejik SKPD. KonsepRenstrayangbaikadalahrenstra yang terdiri dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Visimengacukepadahalyangingindicapai dalamjangkapanjangsedangkanmisiadalah kerangkayangmenggambarkanbagaimanavisi akandicapai.Tujuanmerupakanpenjabaran lebih lanjut dari visi dan misi. Tujuan tergambar dalamRencanaPembangunanJangka Menengahyangmenunjukkantahapantahapan yangharusdilaluidalamrangkamencapaivisi danmisiyangtelahditetapkan.Sedangkan Sasaranmenggambarkanlangkah-langkahyang spesifikdanterukuruntukmencapaitujuan tersebut. (Pedoman PBK: 2008: 8). Berdasarkanhasilpemaparansebelumnya terkaitRenstra,memangsudahcukupbaik karenasudahterdapatunsur-unsurutamadalam Renstradadankeempatunsuryangterdiridari Visi,Misi,TujuandanSasaransesuaipada konsepdiatassudahterdapatpadaRenstrada/ RPJMDPemerintahDaerahKabupatenGresik. (Renstrada).Namunhalpentingyang seharusnyaadatergambarjelasdiRenstrada yakniIndikatorKinerjayangmerupakan penjabaransasaranprogrammasihkurang akuratdantidakberorientasipadacapaianyang terukur kedepan. Sehinggadapatdisimpulkanbahwadalam RencanaStratejik,penerapanpenganggaran berbasiskinerjadalampengelolaankeuangan daerahdiKabupatenGresiksudahcukupbaik, karenasudahsesuaikonsepdansalingterkait. NamunsasaranyangterdapatpadaRenstrada belummemilikiindikatoryangjelas,kurang akurat dan ukuran capainya pun masih abstrak. b.Rencana Kerja (Renja) Rencana Kerja (Renja)merupakan komponen kunciuntuklebihmengefektifkandan mengefisienkanpemerintahdaerah.karena perencanaankerjamembantupemerintahuntuk mencapaitujuanyangsudahdiidentifikasikan dalamrencanastraenejik.Rencanakerja diaplikasikanpadaprogramdankegiatanyang disusuntiapsatutahunanggaran.Bentuk dokumen Renja pada tingkat Pemerintah Daerah adalahRKPD(RencanaKerjaPemerintah Daerah). MenurutAdisasmita(2011:79)juga dikatakanbahwatujuantahunanmenurut pedomanyangdigariskandalamkemendagri 29/2002,padadasarnyamerupakanpenjabaran darirencanastrategidaerahyangdivalidasi denganpenjaringanaspirasimasyarakatdan denganmempertimbangkanhasilevaluasi kinerjasebelumnya.SehinggaRenstraharus salingterkaitdenganrenjakarenarenjaadalah penjabaran dari renstra. Berdasarkanhasilpemaparan sebelumnyasecaraadministratifRenjaseluruh SKPDdiKabupatenGresiksudahadacapaian program/indikatorkinerjanya.NamunRenja daerah(RKPD)yangterdiridarirenja-renja SKPDmasihbelumbaikdalampelaksanaan penganggaranberbasiskinerja,karenabelum semuaSKPDdiKabupatenGresik mencantumkanindikatorkinerjayangjelas, indikatornya juga banyak yang abstrak sehingga sulitterukurdanmasihterdapatrenjayang pembuatannya dari copy-paste renja sebelumnya bukan hasil update usulan masyarakat. c.Indikator Kinerja Pengukurankinerjaadalahmetodeuntuk menilaikemajuanyangtelahdicapai dibandingkandengantujuanyangtelah ditetapkan(Adisasmita:2011:75).Untuk mengukurkinerjakeuanganpemerintahdaerah, PPNo.105/2000dalam(Adisasmita:2011:77) menyatakan, bahwa perlunya pemerintah daerah untukmengembangkan:(1)StandarAnalisa Belanja(SAB)yaitupenilaiankewajaranbeban kerjadanbiayaterhadapsuatukegiatan; (2)Tolakukurkinerja(indikatorkinerja)yaitu ukurankeberhasilanyangdicapaipadasetiap setiapunitorganisasiperangkatdaerah;dan (3)Standarbiayayaituhargasatuanunitbiaya yang berlaku bagi masing-masing daerah. Sedangkanterkaittolakukurkinerja (indikatorkinerja)yangjugadigunakandalam pengukurankinerja,berdasarkanhasil wawancarapadapemaparansebelumnya memangsudahada,beberapaSKPDsudah mencantumkanindikatorkinerjasebagaitolak ukurkinerjadisetiapprogramkerjanyapada dokumenRenjaSKPDdanRKPD.Namun masihbelumsempurnakarenasemuaSKPD belummencantumkanindikatornya,target capaianyajugamasihsebataskuantitatifsaja sehingga kurang tepat dan jelas. SehinggadapatdisimpulkanbahwaSecara umum penerapan penganggaran berbasis kinerja dalampengelolaankeuangandaerahdi Kabupatengresikdalamtahappengukuran kinerjamasihkurangbaik,karenapatokan-patokanindikatorkinerjamemangsudahada dalambentukIKU(IndikatorKinerjaUmum) untukmengukurpenganggaranternyatamasih belumjelasukurannya,bersifatkuantitatif, bukankualitatifsehinggasulitdilakanakan dengan baik. Halini jugadibutuhkankomitmen dariperencanaanggaransendiriagarsemua benchmarking(patokan)anggarandapatdibuat dengan tepat dan terukur dan dapat dilaksanakan untuk pengukuran kinerja. d.Standar Biaya Penerapanpenganggaranberbasiskinerja dalampengelolaankeuangandaerahdi PemerintahDaerahKabupatenGresik,dalam tahappelaksanaananggaranyangberbasis kinerjadilihatpadaadanyaStandarAnalisa Belanja, Tolak Ukur Kinerja, dan Standar Biaya. Terkaitstandartanalisabelanjadanstandart biayaseharusnyasudahdimilikidanditerapkan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, karena indikatorpenerapanpenganggaranberbasis kinerjaadalahmenggunakanASBdanstandart biayauntukmengukurkewajaranbebankerja terhadapsuatukegiatandanhargayangberlaku dalamsuatudaerahsehinggaakanberdampak padapelaksanaananggaranyangtepatkarena sudahterukurdansesuaikewajarandan meminimalisirpenyelewengananggarandalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkanhasilobservasidanwawancara penelititerkaitadanyaStandartBiayayang digunakandalampenganggarandiPemerintah DaerahKabupatenGresiksudahadaaturandan dokumenperbubnya,namunmasihbelum benar-benaradadandipergunakan.Karena Standartbiayayangdipergunakanbelum terbuktidandipahamiolehseluruhstaff anggaran..namunterdapatpulapendapatyang mengatakanbahwaStandartBiayamasih berpedoman pada pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya,bukanpadapatokankhususuntuk menentukan standart biaya. SehinggadapatdisimpulkanbahwaStandar Biayasudahadadansesuaikonsep bahwasannya(StandarBiayaUmum)SBU digunakanlintaskementriannegara/lembaga dan/ataulintaswilayah,sedangkanSBK (StandarBiayaKhusus)digunakanoleh kementriannegara/lembagatertentudan/atau wilayahtertentu.Kementriannegara/lembaga diharuskanuntukmerumuskankeluaran kegiatan beserta alokasi anggarannya. Dan yang digunakanolehPemerintahDaerahKabupaten GresikadalahStandarBiayaKhususdansudah diaturpadaPeraturanbupatinomor32tahun 2012.e.Evaluasi Kinerja Evaluasikinerjakegiatanmerupakanproses penilaianterhadaptujuandanpengungkapan kendala,baikpadasaatpenyusunanmaupun padasaatimplementasikebijakanuntuk memberikanumpanbalikbagipeningkatan kualitaskinerjakebijakan. Menurut Widyantoro (2009:64),untukmelakukanevaluasikinerja yangbaikperludilakukandengancarasebagai berikut:;(a)Membandingkanrencanadan realisasi;(b)Membandingkanrealisasitahunini dengantahunlalu;(c)Membandingkandengan organisasilain(benchmarking);dan (d)Membandingkanrealisasidenganstandar-nya. Dalampelaksanaantahapevaluasikinerja padapenerapanpenganggaranberbasiskinerja diPemerintahDaerahKabupatenGresikdalam pengelolaankeuangandaerah,evaluasiyang dilakukanmeliputievaluasidengan membandingkanrencanadanrealisasi,dan evaluasimembandingkanrealisasitahunini dengan tahun lalu. Berdasarkanhasilwawancaradan pemaparansebelumnyaterkaitevaluasikinerja yangdilaksanakanpadapemerintahdaerah kabupatengresikdalampenerapan penganggaranberbasiskinerja,masihkurang bagusmeskipunsecarakeseluruhansetiap selesaipenganggaranselaluadaevaluasi. Karenapelaksanaanevaluasiinternalmelalui banwasdaneksternalmelauiDPRDsajabelum maksimal.EvaluasiinternaldenganMonitoring khususuntuksetiapkegiatandilakukanhanya adapersoalansaja,jadijarangdilakukan evaluasi khusus adanyahanya evaluasi standart. Sedangkanuntukevaluasieksternalhanya dilakukansecarasamplingkepadaSKPD tertentu secara acak bukan secara keseluruhan. Tentunyaevaluasidenganmembandingkan rencana dan evaluasi bisa dibilang tidak berjalan denganbaikkarenaburuknyapelaksanaan evaluasitersebut.Dantentusajatidakdapat dibilangevaluasitahuninidantahunlalu dibandingkandandigunakansebagaiperbaikan tahundepansebagaiperbaikanuntukkinerja berikutnyakarenapelaksnaanevaluasinyasaja belum baik dan perlu dimaksimalkan. Berdasarkanhasilwawancaradan pemaparandaribeberapaindikatoryang digunakanpenilaiandalamtahapanevaluasi kinerjaini,makadapatdisimpulkanbahwa terkaitevaluasikinerjapadapenerapan penganggaranberbasiskinerjadalam pengelolaankeuangandaerahdiPemerintah Daerah Kabupaten Gresik ini masih kurang baik danbelummaksimalpelaksanaanya,sehingga masihmembutuhkanperbaikan-perbaikanlagi agarevaluasikinerjanyabisalebihbaikdan inovatif, mengingat bahwa evaluasi kinerja juga bagian terpenting dalam penganggaran. SedangkanDalampenerapanPenganggaran BerbasisKinerjadalamPengelolaanKeuangan daerahpadaPemerintahKabupatenGresikyang belumsesuaiharapandisebabkanolehberbagai Prakondisisiyangbelumterpenuhi.Beberapa prakondisiinilahyangdigunakanpenelitisebagai acuandalamfaktoryangseharusnyaterdapatpada penerapanpenganggaranberbasiskinerjadan menunjangkeberhasilanpelaksanaanpenganggaran berbasis kinerja. Beberapaprakondisiinidibuktikan keberadaanyadalampenerapanpenganggaran berbasiskinerjayangtelahdibahaspadapoin sebelumnyayangterdapatpadahasilpenelitian. Sehinggauntukpembahasanlebihdetailmengenai keberadaanyadalampenerapanpenganggaran berbasiskinerjadankendalayangmunculdalam penerapan penganggaran berbasis kinerja, dilihat dari prakondisikeberhasilandalampenerapan penganggaranberbasiskinerjaakandijelaskanpada pembahasan pada setiap prakondisi berikut ini: a.Kepemimpinan dan Komitmen Kepemimpinanmerupakanperanserta seorangpemimpindalampenerapan penganggaranberbasiskinerja.Sedangkan komitmenadalahsebuahbentukkesetiaan seluruhanggotaorganisasidalammenjalankan tugas sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Berdasarkanhasilwawancaradan pemaparansebelumnya,kondisikepemimpinan dankomitmenpadapenerapanpenganggaran berbasiskinerjadalampengelolaankeuangan daerah di Kabupaten Gresikmasihkurang baik, karenaterkaitkurangmaksimalnyaperan pemimpinuntuk:memperbaikipedoman penganggaran,memaksimalkanpelatihanSDM (perencanaanggaran),transparansidan perbaruanperdamaupunperbub,penegasan rewarddanpunishment,sertakurangnya komitmenyangdimilikiolehparaperencana anggaran. Sehinggadapatdisimpulkanbahwasanya kondisikepemimpinandankomitmenyang kuranginijugamenjadisalahsatukendala dalampenerapanpenganggaranberbasiskinerja dalampengelolaankeuangandaerahdi KabupatenGresik.Karenaburuknyaperan kepemimpinandamkomitmenSDMnyaakan mempengaruhi kinerjanya. b.Penyempurnaan administrasi Penyempurnaanadministrasimerupakan perbaikanadministrasisecaraterusmenerus gunamemperbaikipenerapanpenganggaran berbasiskinerja.Keberadaanpenyempurnaan Administrasiyangdilakukanterus-menerus dalamsebuahpemerintahanakanmemberikan keberhasilanpenerapanpenganggaranberbasis kinerja. Berdasarkanhasilwawancaradan pemaparansebelumnya,kegiatan penyempurnaanadministrasisudahbaik. Terbuktidenganadanyaperbaikanadministrasi yang dilakukan secara terus-menerus dan dinilai BadanAnggaranbahwapenyempurnaan administrasi di Pemerintah Daerah di Kabupaten Gresikmencapai90%.AntaradokumenLKPJ tahun2013dengantahun2014jugamengalami perubahanperbaikanpenyempurnaan administrasi yang bagus. Sehinggadapat disimpulkanbahwakegiatan penyempurnaanadministrasiyangsudahcukup baik ini sudah tidak lagi menjadi kendala dalam penerapanpenganggaranberbasiskinerjadalam pengelolaankeuangandaerahdiPemerintah KabupatenGresik,jikaselaludipertahankan pelaksanaanya. c.Sumber Daya KomponenSumberDayameliputijumlah staff,keahliandariparapelaksana,informasi yangrelevandancukupuntukmenerapkan kebijakankebijakandanpemenuhansumber-sumberterkaitdalampelaksanaanprogram, adanyakewenanganyangmenjaminbahwa programdapatdiarahkansebagaimanayang diharapkan,sertaadanyafasilitas-fasilitaspendukungyangdapatdipakaiuntuk melakukankegiatanprogramsepertidanadan saranaprasarana. Berdasarkanhasilwawancaradan pemaparansebelumnyakondisiSumberDaya padapenerapanpenganggaranberbasiskinerja dalampengelolaankeuangandaerahdi KabupatenGresikdilihatdaritigahalyakni waktu,uangdanmanusia.Dariketigahalyang dianalisispenelitisumberdayayangmasih kurangadalahSumberDayaManusianya. Dimana,SDMmerupakanSumberDayautama yangaktifkarenaperannyasangatdibutuhkan untuk keberhasilan sebuah kegiatan. Dari TAPD danSKPDjugamengungkapkanbahwaSDM masihmembutuhkankmampuanuntuk memahami sistem penganggaran yang baru, dan KualitasSDMnyajugamasihkurang memenuhi.SedangkanmenurutBadan AnggaranjumlahSDMtidakkurang,namun kualitasnyamasihkurang,banyakpemimpin SKPDyangtidaksesuaibidangnya,serta banyakSDMyangetoskerjanyamasihburuk. sehingga dapat dikatakan bahwa Kendala utama yang ditemukan dalam penerapan penganggaran berbasiskinerjadiKabupatenGresikiniadalah keadaanSDMyangkurangberkualitasdan kurang etos kerjanya. Sehinggadapatdisimpulkanbahwakondisi SumberDayayangmenjadikendaladalam penerapanpenganggaranberbasiskinerjadalam pengelolaankeuangandaerahdiPemerintah DaerahKabupatenGresikadalahSumberDaya Manusianya.Berdarkanhasilanalisiskeadaan SumberDayaManusianyamasihkurang berkualitas dan memiliki etos kerja yang kurang. d.SistemPenghargaan(reward)danSangsi (punishment) Penghargaan(reward)merupakanbentuk penghargaanyangdiberikankepadaASN karenakinerjanyayangbagus,sehinggaakan tetapmempertahankankinerjanyayangbagus tersebut.Sedangkansangsi(punishment) merupakankebalikandarirewardkarenaini bentuknya sebuah peringatan dan hukuman yang diberikankepadaASNkarenakesalahanyang dilakukan,agarmemberikansebuah pembelajarandanefekjerakepadaASNyang melakukan kesalahan tersebut. Berdasarkanhasilwawancaradan pemaparansebelumnyaterkaitkegiatan pemberianrewarddanpunishmentpada penerapanpenganggaranberbasiskinerjadalam pengelolaankeuangandaerahdiKabupaten Gresikmasihkurangbaik,karenarewarddan punishmentmemangbelumjelaskeberadaanya. BanggardanSKPDmengatakansudahada rewarddalambentukpemberianhonordan punishmentdalambentukmutasi,namun pelaksanaanyapunkurangtepatdanmasih sangat lemah dan jarang. Sehinggadapatdisimpulkanbahwakondisi rewarddanpunishmentyangmasihburukdan sangat lemah ini juga menjadi salah satu kendala dalampenerapanpenganggaranberbasiskinerja dalampengelolaankeuangandaerahdi KabupatenGresik.Karenarewarddan punishmentmemangsudahseharusnya dijadikanhalwajibuntukdilaksanakandalam melaksanakansebuahkegiatanagarSDMyang terlibatakanmelaksanakankegiatanlebih maksimaljikaadarewardsebagaiapresiasi kerjanyayangbaikdanpunishmentsebagai peringatanagardilakukanperbaikanataskerja yang buruk. e.Keinginan yang kuat untuk berhasil Keinginanyangkuatuntukberhasil merupakansebuahvisidanmisiutamayang tertanamdalamsetiapSumberDayaManusia yangterlibatdalamkesuksesandanberhasilnya penerapan Anggaran Berbasis Kinerja. Berdasarkanhasilwawancaradan pemaparansebelumnyaterkaitkeinginanyang kuatuntukberhasilyangwajibdimilikioleh semuapihakpadapenerapanpenganggaran berbasiskinerjadalampengelolaankeuangan daerahdiKabupatenGresiksudahcukupbaik. Haliniterbuktidenganbanyaknyaupaya penyempurnaanadministrasiyangdilakukan secaraterusmenerus,dilakukanpendampingan TAPDuntuksetiapSKPDagarmemahami penerapanpenganggaranberbasiskinerja. Namun memang masih ada hal-halyang kurang maksimalsepertikurangnyakomitmen perencanaanggarannya, dankurangnyagerakan untuk menjalankan perbaikan. Sehinggadapatdisimpulkanbahwa keinginanyangkuatuntukberhasilmemang sudahadadancukupbaiknamunmasihperlu ditambah dengan adanya komitmen dan gerakan perbaikan,jadi bukan hanyaada keinginan saja untukberhasil.Halinijugamenjadisalahsatu kendaladalampenerapanpenganggaran berbasiskinerjadalampengelolaankeuangan daerah di Kabupaten Gresik karena masih belum bisadikatakankalausudahterdapatkeinginan yangkuatuntukberhasilpadaseluruhelemen yangterkaitdalampenerapanpenganggaran berbasiskinerjadiPemerintahDaerah Kabupaten Gresik tersebut. IV.PENUTUP A.Simpulan Berdasarkanuraiandarihasilanalisismengenai penerapanpenganggaranberbasiskinerjadalam pengelolaankeuangandaerahdiKabupatenGresik yangsudahpenulispaparkansebelumnya,maka dapatdisimpulkanbahwasecaraumumelemenyang terlibatdalamsuksesnyapenerapanpenganggaran berbasis kinerja di kabupaten gresik sudah memahami maknapenganggaranberbasiskinerja,yakni penganggaranyangberorientasipadaoutputkinerja yang dihasilkan. Meskipunsudahmemahamimakna penganggaranberbasiskinerja,penerapan penganggaranberbasiskinerjadalampengelolaan keuangandaerahdiKabupatenGresik,masih dikatakankurangbaik.Karenadalampenerapannya masih kurang maksimal, sehingga masih memerlukan perbaikansecaraterus-menerus.Halinidilihatdari duaelemendantigakomponenteoripenerapan penganggaranberbasiskinerjayangterdiridari Renstra,Renja,IndikatorKinerja,AnalisisStandart BiayadanEvaluasiKinerjayangkemudiankelima teoritersebutdisajikansebagaiberikut:(1)Rencana Stratejik,penerapanPBKsudahbaik,namunbelum sempurna, karena indikator kinerja didalamnya belum tepat,terukurdanakurat;(2)RencanaKerja, penerapanPBKbelumberjalandenganbaikkarena BanyakSKPDyangbelummencantumkanindikator yangjelasdalamrenjanya.terdapatrenjayang pembuatannyadaricopy-pasteRenjasebelumnya bukanhasilupdateusulanmasyarakat;(3)Indikator kinerja,penerapanPBKjugamasihkurangbaik karenaIndikatorKinerjayangdigunakankurang lengkapdankurangjelascapaiannyadan benchmarkingnya.Sehinggapelaksanaanyapun belumterkaitdanterlaksanamaksimal.;(4)Standar Biaya,sudahadaStandarBiayadansudahterdapat dalam Peraturan Bupati, namun pelaksanaanyamasih kurang baik karena pedoman Standar Biaya yang ada belumsepenuhnyadilaksanakan;dan(5)Evaluasi Kinerja,dalampenerapanPBKSudahterdapat evaluasi,namuntidakmaksimalpelaksanaannya karenaevaluasiuntukkeseluruhantiapselesaitahun anggaranbukantiapprogramnya,sehingga evaluasinyaterlaluumumdanluasdantidakmampu menjawab persoalan. Sedangkankendalayangditemukandalam penerapanPenganggaranBerbasisKinerjadalam PengelolaanKeuanganDaerahdiKabupatenGresik dilihatdarihasilanalisisterhadaplimafaktor pendukungkeberhasilanPenerapanpenganggaran berbasiskinerjadalampengelolaankeuangandaerah diKabupatenGresik,terdapatbeberapatemuan berikut:(1)KepemimpinandanKomitmen,kondisi kepemimpinandankomitmenyangkuranginijuga menjadisalahsatukendaladalampenerapan penganggaranberbasiskinerjadalampengelolaan keuangandaerahdiKabupatenGresik.Karena buruknyaperankepemimpinandamkomitmenSDM nyaakanmempengaruhikinerjanya;(2)Sumber Daya, keadaan Sumber Daya yang utama dan menjadi kendalaadalahSumberDayaManusianyakarena masihbanyakSDMyangbelumberkualitasdan kurang memiliki etos kerja yang baik; dan (3) Sistem RewarddanPunishment,memangpelaksanaanya masih buruk dan sangat lemah karena itulah tidak ada ukuranbalasan/imbalanyangakandiberikanuntuk kinerjaSDMyangterlibat,sehinggamempengaruhi baik atau buruknya kinerja dan etos kerja SDM dalam menyelesaikantugasnya.Untukfaktorperbaikan administrasi secara terus menerus dan keinginan yang kuatuntukberhasilbukanmenjadisebuahtemuan karenakeduahaltersebutcukupbaikpelaksanaanya, hanyasajakeduahaltersebutperludilakukansecara bersamaan dan diperkuat oleh komitmen sumber daya manusia. B.Saran Berdasarkanuraianhasilpenelitiandiatas, penelitimemiliki beberapasaran (rekomendasi)yang dapatdiajukansebagaihasilpenelitiandalamrangka memberhasilkandanmemaksimalkanpelaksanaan PenganggaranBerbasisKinerjadalamPengelolaan KeuangandaerahdiPemerintahDaerahKabupaten Gresik. Saran tersebut adalah sebagai berikut: 1.Terkaitmasihkurangjelasnyapatokanyang digunakandalampenerapanpenganggaran berbasiskinerjadalamIndikatorKinerjadan StandartBiayamakaperlupembuatanpedoman/ acuanyangrincimengenaipelaksanaan PenganggaranBerbasisKinerja.Agarpenerapan penganggaranberbasiskinerjadiKabupaten Gresik bisa lebih baik dan maksimal lagi. 2.Terkaitevaluasidanpelaporankinerja,harus salingterkaitsehinggaakanadaperbaikanyang senantiasaberjalandenganbaikuntuk pelaksanaanpenganggaranberbasiskinerja.Dan jika evaluasi bisa dilakukan tepat, dan menyeluruh makaakanmampumengurangipenyimpangan-penyimpanganrencanakerjayangdilaksanakan. Dansebaiknyaadaevaluasikinerjadisetiap program, agar program/kegiatan bisa dilaksanakan secara maksimal. 3.Terkaitketegasanpimpinanyangmasihkurang, makaPerluadanyakomitmendanarahandari pimpinandisemualeveluntukmelaksanakan sistemPenganggaranBerbasisKinerjaini. Sehinggahallainjugaakanmengikutiuntuk keberhasilanpenerapanpnganggaranBerbasis KinerjadiKabupatenGresikinijikapara pemimpinandapatmemaksimalkanpelaksanaan penganggaran berbasis kinerja. 4.Perlunyamenerapkansistempemberianreward (penghargaan)/punihment(sanksi)atas pencapaiankinerjadalampelaksanaananggaan. Sehinggaorang-orangyangterlibatdalam penerapan anggaran bisa lebih bersemangat dalam mengerjakantugasnya,memacuprestasinyadan menghasilkan pekerjaan yang maksimal. 5.Perludukungankomputerisasiataudatabasedan pelatihansebagaipenunjangkeberhasilan penerapanpenganggaranberbasiskinerja. Sehinggaparaperencanaanggarandanpihak yangterlibatdalampelaksanaanpenganggaran berbasiskinerjaagarmampumemaksimalkan kinerja,etoskerjadankomitmennyadalam bekerja. 6.Perbaikanadministrasisecaraterusmenerus memangsudahbaik,namunakanlebihbaiklagi jikaperbaikandilakukanbersamadengan keinginanyangkuatuntukberhasil.Sehingga akanadakomitmendangerakanperbaikanyang akanmemaksimalkanperbaikansecaraterus menerus. DAFTAR PUSTAKA Adisasmita,Rahardjo. 2011.Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu. Anggraini,Yunita;Puranto,Hendra.2010.Anggaran Berbasiskinerja:PenyusunanAPBDSecara Komprehensif. Yogyakarta : UPP STIM YKPN. BadanPengawasanKeuangandanPembangunan (BPKP).2008.PedomanPenyusunanAnggaran BerbasisKinerja(Revisi).Jakarta:Direktorat PengawasanPenyelenggaraanKeuangan Daerah. Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Penerbit Erlangga. Bird,RichardM.&FrancoisVaillancourt. DesentralisasiFiskalDiNegara-Negara Berkembang,terjemahanAlimizanUlfa, Gramedia, Jakarta, 2000. BukuPedomanReformasiPerencanaandan Penganggaran,2009,Badan PerencanaanPembangunanNasionaldan Departemen Keuangan RI. Carlin,TyroneM.2004.OutputBased-Budgeting andtheManagementofPerformance.MGSM WorkingPapersinManagement.Macquarie Graduate School of Management. Sydney. Cipta,Hendra.2011.Tesis:AnalisisPenerapan PenganggaranBerbasisKinerja(Performance BasedBudgeting)PadaPemerintahDaerah (StudiEksploratifPadaPemerintahKabupaten Tanah Datar). Padang: Universitas Andalas. Moleong,LexyJ.2011.MetodologiPenelitian Kualitatif. Bandung: PT. Rosda Karya. Natsir,Yurnadi.2008.EvaluasiAnggaranBerbasis Kinerja. Modus Aceh. Parhah,Siti.2002.KontribusiDesentralisasiFiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Robinson, Marc and D. Last. 2009. A Basic Model of Performance-Based Budgeting. TechnicalNotes andManuals.InternationalMonetaryFund. Washington. Shah, Anwar and Chunli Shen. 2007. Citizen-Centric PerformanceBudgetingattheLocalLevel. PublicSectorandGovernanceand AccountabilitySeries:LocalBudgeting.World Bank. Simanjuntak,Robert.A.OtonomiDaerahdan DesentralisasiFiskal,KajianHubungan KeuanganPusat-DaerahPascaOrdeBaru, disampaikansebagaibahanSeminar&Dialog NasionalPlatformUntukMasaDepan Ekonomi Indonesia. Diselenggarakan ISEI Cbg PadangdenganIRISUniv.Marrylandserta USAID. Padang, 15-16 April 1999. Sugiyono.2012.MetodePenelitianAdministrasidan R&D. Bandung: ALFABETA. Sugiyono.2011.MetodePenelitianKuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA. Widyantoro,AriEko.2009.TESIS: IMPLEMENTASIPERFORMANCEBASED BUDGETING:SEBUAHKAJIAN FENOMENOLOGIS(StudiKasuspada Universitas Diponegoro). Semarang: Universitas Diponegoro. PERATURAN PERUNDANGAN PemerintahDaerahKabupatenGresik.2013.Gresik DalamAngka2013.Gresik:BPSKabupaten Gresik. RepublikIndonesia.2003.KeputusanLembaga AdministrasiNegaraNomor:239/IX/6/8/2003 tentangPedomanPenyusunanPelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. RepublikIndonesia.2003.UndangUndangNo.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. RepublikIndonesia.2005.PeraturanPemerintahRI Nomor58Tahun2005tentangPengelolaan Keuangan Daerah. RepublikIndonesia.2006.PeraturanMenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. RepublikIndonesia.2007.PeraturanMenteriDalam NegeriNomor59Tahun2007tentang PerubahanAtasPeraturanMenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. RepublikIndonesia.2008.PeraturanMenteri KeuanganRINo.102/2008tentangPetunjuk PenyusunandanPenelaahanRencanaKerjadan AnggaranKementrianNegara/Lembaga (RKAKL)sertaPenyusunan,Penelaahan, PengesahandanPelaksanaanDaftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA).
Related Documents
