Slide 1
PROSES PENGANGGARAN DAERAHPERATURAN PERUNDANG-UNDANGANLINGKUP KEUANGANPERATURANKEPALA DAERAH PERDA PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006 direvisiUU 32/2004UU 33/2004 UU 17/2003UU 1/2004UU 25/2004UU 15/2004 PP 58 TAHUN 2005Peraturan Pemerintah lainPP 24 TAHUN 2005PERMENDAGRI NO 59 TAHUN 2007Omnibus RegulationsPerencanaan LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHPelaksanaan Pengawasan/ Pengendalian Input Proses Output/Input Proses Output/Input Proses Output Kebijakan Umum APBD KegiatanAnggaran APBD Penatausahan & Akuntansi Laporan Pelaksanaan APBD Evaluasi Kinerja Hasil Evaluasi RPJMD/RKPDPenjaringan AspirasiKinerja Masa LaluAsumsi Dasar Kebijakan Pemerintah(RPJM/RKP/ Prioritas Pembangunan)
Prestasi Kerja Perda APBD
Formulir/DokumenCatatan/Register SemesteranTahunan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara PROSESPENYUSUNAN APBDAlur Perencanaan Program & PenganggaranRPJPNASIONALRPJMNASIONALRKPRAPBNAPBNRPJPDAERAHRPJMDAERAHRKPDRAPBDAPBDRENSTRASKPDRENJASKPDRKA SKPDPENJABARANAPBDRENSTRAKLRENJAKLRKA - KLRINCIANAPBNPedomandijabarkanPedomanPedomanPedomandijabarkandiacuPedomanPedomanPedomanPedomanPemerintah PusatPemerintah DaerahRENCANA KERJAANGGARANdiacudiperhatikanDiserasikan melalui MUSRENBANGDAPedomanPedomanKUAPPAS PedomanKEBIJAKAN BANGNAS & KEUDARPJMD PANITIA ANGGARAN LEGISLATIF Sosialisasi kpd MasyPrioritas & Plafon Anggaran Sementara
RKA SKPD
RAPBDPerda APBDKlarifikasi RAPBDPengajuan Raperda APBDPERENCANAAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN DAERAHPEMDA
DPRD
RKPDKERANGKA EK. MAKRO PRIORITAS PEMBANGUNAN
EVALUASI KINERJAMASA LALUKebijakanUmum APBDPersetujuan Raperda APBDPERATURAN KDH Juklak & Juknis Plafon Anggaran Standar Harga Formulir RKASKPD SATKERRK SKPDRENSTRA SKPDPenjaringan AspirasiTAPDSATKERSKPDEvaluasi Raperda APBDPENYUSUNAN KUA DAN PPAS(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)RPJMDRenstraSKPDRenjaSKPDRKPDKUAPPASDibahas bersama DPRD5 tahun5 tahun1 tahun1 tahunRKPRPJMNOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH 1 tahun1 tahun5 tahunNOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH PENGERTIAN KEBIJAKAN UMUM APBDSASARAN DAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM SATU TAHUN ANGGARAN YANG MENJADI PETUNJUK DAN KETENTUAN UMUM YANG DISEPAKATI SEBAGAI PEDOMAN PENYUSUNAN R-APBD DAN RP-APBDProses Penyampaian Rancangan KUADPRDRancanganKUADisampaikanke DPRDpaling lambatPertengahanbulan Juni RancanganKUATAPDKOORDINATOR TAPDRancanganKUAKDHRancanganKUADisampaikan ke KDHpaling lambatawal bulan JuniSekda selakuKoordinatorTAPDRancangan KUAdibahas bersamaPanitiaAnggaranDPRDPEMERINTAH DAERAHNota KesepakatanPaling lambatMinggu ke-1JuliRKPD9CONTOH MENGHUBUNGKAN ANTARA ASUMSI MAKRO DENGAN KUA Urusan Wajib ( 25)Pendidikan Prog.. KegKesehatanPekerjaan UmumDst..Urusan Pilihan ( Dipilih Daerah)Pertanian KehutananASUMSI MAKRO Dst.Pertumbuhan EkonomiRegionalLaju InflasiStandar HargaProyeksi Pendapatan, Belanja dan PembiayaanDst..Implikasi Asumsi MakroTOLOK UKUR KINERJA PROGRAM YANG TERTUANG DALAM RPKDPenyesuaian SasaranKUA10PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)PROGRAM PRIORITAS DAN PATOKAN BATAS MAKSIMAL ANGGARAN YANG DIBERIKAN KEPADA SKPD UNTUK SETIAP PROGRAM DAN KEGIATAN SEBAGAI ACUAN DALAM PENYUSUNAN RKA-SKPD
PENENTUAN BATAS MAKSIMAL DAPAT DILAKUKAN SETELAH MEMPERHITUNGKAN BELANJA PEGAWAIPENGERTIANPrioritas adalah suatu upaya mengutamakan sesuatu daripada yang lain
Prioritas merupakan proses dinamis dalam pembuatan keputusan yang saat ini dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan tsb
Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan, tetapi juga menentukan skala atau peringkat wewenang/urusan/fungsi atau program dan kegiatan yang harus dilakukan lebih dahulu dibandingkan program atau kegiatan yang lain
PRIORITASTUJUANPRIORITASTerpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agar alokasi sumber daya dapat digunakan/dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif, mengurangi tingkat risiko dan ketidakpastian serta tersusunnya program atau kegiatan yang lebih realistis.
Contoh : - Prioritas Pendidikan : Program Wajib Belajar 9 Thn - Prioritas Kesehatan : Penurunan tingkat kematian ibu dan anak - Keamanan & Ketertiban : Antisipasi peledakan bom - Infrastruktur : Jalan, Jembatan dan Irigasi
PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPlafon anggaran sementara adalah jumlah rupiah batas tertinggi yang dapat dianggarkan oleh tiap-tiap SKPD, termasuk didalamnya belanja pegawaiPlafon anggaran yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD bersifat sementara dalam arti bahwa plafon anggaran harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah menyangkut batasan plafon anggaran yang bersifat tetap /Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) SKPDPPA yang telah ditetapkan selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA SKPD pada masing-masing SKPDLANGKAH-LANGKAH DALAM PEMBAHASAN PPASTentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihanTentukan urutan program dalam masing-masing urusanMenyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program (berdasarkan prioritas kegiatan)KUAPRINSIP-PRINSIP ANGGARAN KINERJAPERMENDAGRI No 13 2006/59 2006HASILKELUARANPROGRAMKEGIATAN 1KEGIATAN 2DSTMASUKANPENILAIAN KINERJAPENYUSUNAN ANGGARANPRASYARAT DALAM PENERAPAN ANGGARAN KINERJADATA YANG RELIABLE DAN VALIDTOLOK UKUR KINERJA YANG BENARPENDEKATAN KINERJAOUTPUT (KELUARAN) MENUNJUKKAN BARANG ATAU JASA YANG DIHASILKAN OLEH KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN DAN TUJUAN PROGRAM DAN KEBIJAKANINPUT (MASUKAN) ADALAH BESARNYA SUMBER DAYA BAIK YANG BERUPA PERSONIL, BARANG MODAL TERMASUK PERALATAN DAN TEKNOLOGI, DANA, ATAU KOMBINASI DARI BEBERAPA ATAU KESEMUA JENIS SUMBERDAYA YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATANKINERJA/PRESTASI KERJA ADALAH KELUARAN/HASIL DARI KEGIATAN/PROGRAM YANG AKAN ATAU TELAH DICAPAI SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN ANGGARAN DENGAN KUANTITAS DAN KUALITAS YANG TERUKURSISTEM ANGGARAN YANG MENGUTAMAKAN UPAYA PENCAPAIAN OUTPUT DARI INPUT YANG DITETAPKANANALISIS STANDAR BELANJA(ASB)DALAM SISTEM ANGGARAN KINERJA SETIAP USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DINILAI KEWAJARANNYAANALISIS STANDAR BELANJA ADALAH STANDAR ATAU PEDOMAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGANALISIS KEWAJARAN BEBAN KERJA ATAU BIAYA SETIAP PROGRAM ATAU KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DALAM SATU TAHUN ANGGARANPENILAIAN KEWAJARAN DALAM ASB MENCAKUP DUA HAL : KEWAJARAN BEBAN KERJA DAN KEWAJARAN BIAYAPENILAIAN KEWAJARAN BEBAN KERJAKAITAN LOGIS ANTARA PROGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN DENGAN KUA DAN PPAS
KESESUAIAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD YANG BERSANGKUTAN
KAPASITAS SATUAN KERJA UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN PADA TINGKAT PENCAPAIAN YANG DIINGINKAN DAN DALAM JANGKA WAKTU SATU TAHUN ANGGARANPENILAIAN KEWAJARAN BIAYAKAITAN ANTARA BIAYA YANG DIANGGARKAN DENGAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA (STANDAR BIAYA)
KAITAN ANTARA STANDAR BIAYA DENGAN HARGA YANG BERLAKU
KAITAN ANTARA BIAYA YANG DIANGGARKAN, TARGET PENCAPAIAN KINERJA DENGAN SUMBER DANA
KodeNama FormulirRKA-SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja danPembiayaan SKPDRKA-SKPD1Rincian Anggaran Pendapatan SKPDRKA-SKPD2.1Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung SKPDRKA-SKPD2.2Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurutProgram dan Kegiatan SKPDRKA-SKPD2.2.1Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Programdan Per Kegiatan SKPDRKA-SKPD3.1Rincian Penerimaan Pembiayaan DaerahRKA-SKPD3.2Rincian Pengeluaran Pembiayaan DaerahALUR PENGERJAAN RKA SKPDSTRUKTUR APBDPENDAPATANRp. BELANJABelanja Tidak LangsungBelanja LangsungRp. Rp. Rp.
(-)Surplus/(Defisit)Rp. PEMBIAYAANPenerimaanPengeluaranRp. Rp. (-)Rp.
Pembiayaan NetoRp. (-)SILPA Tahun BerjalanRp. STRUKTUR PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah:Pajak DaerahRetribusi DerahHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang DipisahkanLain-lain PAD yang sahDana Perimbangan:Dana Bagi HasilDana Alokasi UmumDana Alokasi KhususLain-lain Pendapatan Daerah yang sah:HibahDana DaruratDana Bagi Hasil pajak dari Provnsi dan Pemerintah Daerah lainnyaDana Penyesuaian & Dana OTSUSBantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya24STRUKTUR BELANJABelanja Tidak Langsung:Belanja PegawaiBelanja BungaBelanja SubsidiBelanja HibahBelanja Bantuan SosialBelanja Bagi HasilBantuan KeuanganBelanja Tak TerdugaBelanja Langsung:Belanja PegawaiBelanja Barang dan JasaBelanja ModalPELAKSANAAN APBDPENATAUSAHAANDAN AKUNTANSIDOKUMEN POKOKPENGANGGARAN DAERAHRKA-SKPDDPA-SKPD ANGGARAN KAS RAPBD PENJABARAN APBD PERDA APBDRPJMD/RKPDKUA PPASEVALUASIDOKUMEN POKOKPELAKSANAAN ANGGARAN SPP-LSSPJ SPP-UP SPP-GU SPP-TU SPM-LSSPD SPM-UP SPM-GU SPM-TU SP2D SP2DAnggaran KasAnggaran kas adalah dokumen perkiraan arus masuk yang bersumber dari penerimaan perkiraan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam satu periode.Penyusunan anggaran kas pada dasarnya dilakukan untuk memberikan informasi yang jelas dan terencana serta mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.Kode RekUraianAnggaran Tahun iniTriwulan ITriwulam IITriwulan IIITriwulan IVJanFebMrtAprMeiJunJulAgsSepOktNopDes1 234567Saldo Awal KasPend Asli DaerahPajak daerahRetribusiPembiayaan PnrJumlah pendapatan & pembiayaan PnrJlh Alokasi Kas yg tersedia utk PenglAlokasi BTL dan Pembiayaa PengeBelanja Tdk LangBelanja PegawaiBiaya BungaPemby PengelranPem Pkok UtangJlh Alokasi BTL & Pemb Penge perblnJlh Alokasi BT & Pemb Peng TriwulanSisa Kas setelah dikurangi BTL Pembiayaa Pengeluaran Per TriwulanFormat Anggaran Kas Pemerintah daerahKode RekUraianAnggaran Tahun iniTriwulan ITriwulam IITriwulan IIITriwulan IVJanFebMrtAprMeiJunJulAgsSepOktNopDes1 234567Belanja LangsungBelanja LangsungKegiatan .Kegiatan .Jumlah Alokasi BL Per BulanJumlah Alokasi BL Per TriwulanSisa Kas Setelah dikurangi BL per triwulanJumlah Alokasi BTL & BL serta pembiayan PengeluaranSisa Kas setelah dikurangi BTL & BL serta pembiayan PengeluaranLanjutan Format Anggaran Kas Pemerintah daerahDokumen PROSES AKUNTANSI POKOKCatatan Laporan SP2D-LS & SPJ Buku Pembantu KertasKerja Bukti Penerimaan Kas
Bukti Pengeluaran Kas
Bukti Memorial Kumpulan Rekening (Ringkasan dan Rincian)
Buku Jurnal Penerimaan Kas
Buku Jurnal Pengeluaran Kas
Buku Jurnal Umum Laporan Realisasi Anggaran Laporan Arus KasNeraca DaerahCatatan Atas Laporan Keuangan Kebijakan Akuntansi Pencatatan &PenggolonganPeringkasanBuku BesarBuku JurnalLaporan KeuanganPelaporanLAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUNPELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN - SKPD :Laporan Realisasi Anggaran SKPDNeraca SKPDCatatan Atas Laporan Keuangan SKPD
PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN - PEMDA :Laporan Realisasi Anggaran NeracaLaporan Arus KasCatatan Atas Laporan Keuangan
Dilampiri dengan :(1) Laporan Kinerja(2) Ikhtisar Laporan Keuangan BUMDLAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDKepala Daerah menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan kepada DPRD paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk diaudit.Laporan Keuangan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD adalah Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDBATANG TUBUH PERDA
LAMPIRAN-LAMPIRAN PERDA- Lampiran I:Laporan Realisasi Anggaran (LRA)Lampiran I.1:Ringkasan LRA mnrt Urusan dan OrganisasiLampiran I.2:Rincian LRA mnrt Urusan, Org, Pdpt, Bel dan PembLampiran I.3:Rekap RA Bel Drh mnrt Urusan, Org, Program & KegiatanLampiran I.4:Rekap RA Bel Drh u/ Keselarasan Urusan & FungsiLampiran I.5:Daftar Piutang DaerahLampiran I.6:Daftar Penyertaan Modal (Investasi) DaerahLampiran I.7:Daftar Realisasi Tambah & Kurang Aset Tetap DaerahLampiran I.8:Daftar Realisasi Tambah & Kurang Aset LainnyaLampiran I.9:Daftar Kegiatan yg Belum Diselesaikan s.d. Akhir TahunLampiran I.10:Daftar Dana Cadangan DaerahLampiran I.11:Daftar Pinjaman Daerah & Obligasi Daerah- Lampiran II:Neraca- Lampiran III:Laporan Arus Kas- Lampiran IV:Catatan Atas Laporan Keuangan(1) Laporan Kinerja PP 8/2006(2) Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD PP 8/2006TUGASCari APBD kota, kabupaten , atau propinsiDianalisis
Dikumpulkan tanggal 3 minggu setelah berakhirnya ujian mid semester.Title
Double-click to type notes. Subselect "Title"to edit the title.
- Interval Description x
RKA-SKPD2.1
RKA-SKPD2.2
RKA-SKPD3.1
RKA-SKPD1
RKA-SKPD3.2
RKA-SKPD
RKA-SKPD2.2.1
