Top Banner
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id i PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2117 K/PID.SUS/2015) TESIS Disusun Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum Minat Utama : Hukum Pidana Ekonomi EVA NUR ARYATI S331608004 PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2018
13

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK ......Agung Republik Indonesia Nomor 2117 K/Pid.Sus/2015, hakim tidak keluar dari sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.

Nov 03, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK ......Agung Republik Indonesia Nomor 2117 K/Pid.Sus/2015, hakim tidak keluar dari sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

i

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA

PENGRUSAKAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA (ANALISIS PUTUSAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2117

K/PID.SUS/2015)

TESIS

Disusun Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister

Program Studi Ilmu Hukum

Minat Utama : Hukum Pidana Ekonomi

EVA NUR ARYATI

S331608004

PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2018

Page 2: PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK ......Agung Republik Indonesia Nomor 2117 K/Pid.Sus/2015, hakim tidak keluar dari sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

ii

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA

PENGRUSAKAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA (ANALISIS PUTUSAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2117

K/PID.SUS/2015)

Disusun Oleh

Eva Nur Aryati

S331608004

Telah disetujui oleh pembimbing:

Jabatan Nama

Tanda Tangan Tanggal

Pembimbing I Prof.Dr.Hartiwiningsih, S.H.,M.Hum.

NIP. 195702031985032001

………………….. …………………

Pembimbing II Dr. Mohammad Jamin,S.H.,M.Hum.

NIP. 196109301986011001

…………………… …………………..

Mengetahui,

Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Hari Purwadi, S.H.,M.Hum

NIP. 196412012005011001

Page 3: PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK ......Agung Republik Indonesia Nomor 2117 K/Pid.Sus/2015, hakim tidak keluar dari sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

iii

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA

PENGRUSAKAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA (ANALISIS PUTUSAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2117

K/PID.SUS/2015)

Disusun Oleh

Eva Nur Aryati

S331608004

Telah Disetujui oleh Tim Penguji :

Jabatan Nama Tanda Tangan Tanggal

Ketua Dr.Widodo Trisno Novianto,S.H.,M.Hum.

NIP. 195411241985031002 ......................... ........................

Sekretaris Dr.Hari Purwadi,S.H.,M.Hum.

NIP. 196412012005011001 ......................... ........................

Anggota Prof.Dr.Hartiwiningsih, S.H.,M.Hum.

NIP. 195702031985032001 ......................... ........................

Anggota Dr. Mohammad Jamin,S.H.,M.Hum.

NIP. 196109301986011001 ......................... ........................

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana

Kepala Program Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd.

NIP. 196007271987021 001

Dr.Hari Purwadi, S.H.M.Hum

NIP.196412012005011001

Page 4: PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK ......Agung Republik Indonesia Nomor 2117 K/Pid.Sus/2015, hakim tidak keluar dari sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

iv

PERNYATAAN

Nama : EVA NUR ARYATI

NIM : S331608004

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini yang berjudul “PENERAPAN

SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN

BANGUNAN CAGAR BUDAYA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH

AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2117 K/PID.SUS/2015)”. adalah

benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut

diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila benar dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka

saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar

yang saya peroleh dari tesis tersebut. Selanjutnya untuk menunjukkan keaslian

tesis saya, dengan ini saya bersedia di-uploud atau dipublikasi website Program

Megister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas sebelas Maret.

Surakarta, Juli 2018

Yang membuat pernyataan

Eva Nur Aryati

Page 5: PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK ......Agung Republik Indonesia Nomor 2117 K/Pid.Sus/2015, hakim tidak keluar dari sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

v

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah

memberikan berkat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis

dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana

Pengrusakan Bangunan Cagar Budaya (Analisis Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 2117 K/Pid.Sus/2015)”. Penulisan tesis ini

merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk mencapai

gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas

Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu

tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

2. Bapak Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Direktur Program

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta

3. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNS

sekaligus pembimbing pertama, yang telah memberiikan ijin dan kesempatan

kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan

penulisan hukum ini.

4. Bapak Dr. Hari Purwadi, S.H.M.Hum., selaku Kepala Program Megister Ilmu

Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

5. Bapak Dr. Widodo Trisno Novianto,S.H.,M.Hum., selaku Ketua Tim Penguji

tesis Program Megister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

6. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H.,M.Hum., selaku pembimbing pertama tesis

yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan tesis ini.

7. Dr. Mohammad Jamin,S.H.,M.Hum., selaku pembimbing kedua tesis yang

telah membimbing saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Page 6: PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK ......Agung Republik Indonesia Nomor 2117 K/Pid.Sus/2015, hakim tidak keluar dari sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

vi

8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta atas segala bantuan selama masa

perkuliahan penulis.

9. Tesis ini saya persembahkan kepada orang tua saya “Ayah dan Ibu” yang

telah banyak berjasa kepada saya dalam mendidik, merawat dan

menyekolahkan saya sehingga saya dapat lulus menjadi Magister Hukum

(M.H).

10. Kakak-kakakku yang selalu memberi semangat dalam penyelesaian tesis.

11. Keluarga besar penulis yang telah memberikan perhatian dan dukungan baik

moril maupun materiil.

12. Teman-teman dekatku yang telah membantu dan menemaniku, terima kasih

atas semua dukungan dan semangat yang sudah diberikan.

13. Teman-teman Magister Hukum UNS yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

14. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan tesis ini dan

memberi dukungan, doa serta semangat bagi penulis untuk terus berjuang.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena

itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan

senang hati. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi

pembaca pada umumnya.

Surakarta, Juli 2018

Penulis

Page 7: PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK ......Agung Republik Indonesia Nomor 2117 K/Pid.Sus/2015, hakim tidak keluar dari sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

vii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i

HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... iii

PERNYATAAN ............................................................................................... iv

KATA PENGANTAR ..................................................................................... v

DAFTAR ISI .................................................................................................... vii

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... x

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xi

ABSTRAK ....................................................................................................... xii

ABSTRACT ..................................................................................................... xiii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1

A. Latar Belakang ................................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ........................................................................... 9

C. Tujuan Penelitian ............................................................................. 9

1. Tujuan Objektif ........................................................................... 9

2. Tujuan Subjektif ......................................................................... 9

D. Manfaat Penelitian ........................................................................... 10

a. Manfaat Teoritis .......................................................................... 10

b. Manfaat Praktis ........................................................................... 10

BAB II LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA.............................. 11

A. Landasan Teori ................................................................................ 11

1. Tinjauan tentang Teori Pemidanaan ........................................... 11

a. Pengertian Pidana ................................................................... 11

b. Tujuan Pemidanaan ................................................................ 14

2. Tinjauan tentang Teori Keadilan ................................................ 17

a. Teori Keadilan menurut John Rawls ...................................... 17

b. Keadilan Restoratif................................................................. 22

3. Tinjauan tentang Teori Sistem Hukum ....................................... 27

Page 8: PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK ......Agung Republik Indonesia Nomor 2117 K/Pid.Sus/2015, hakim tidak keluar dari sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

viii

4. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010

tentang Cagar Budaya ................................................................. 32

a. Sejarah Perlindungan Cagar Budaya ...................................... 32

b. Terbentuknya Undang-Undang tentang Cagar Budaya ......... 34

c. Beberapa Pembaharuan dari Undang-Undang Sebelumnya .. 37

d. Alasan-alasan Lainnya yang Melahirkan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2010 ........................................................... 38

5. Tinjauan Umum tentang Benda Cagar Budaya .......................... 39

a. Pengertian Benda ................................................................... 39

b. Pengertian Cagar Budaya ....................................................... 39

6. Tinjauan Umum tentang Pelestarian ........................................... 43

B. Penelitian yang Relevan .................................................................. 49

C. Kerangka Pemikiran ........................................................................ 52

BAB III METODE PENELITIAN................................................................... 54

A. Jenis Penelitian ................................................................................ 54

B. Sifat Penelitian ................................................................................. 54

C. Pendekatan Penelitian ...................................................................... 55

D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian .................................... 55

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ............................................... 56

F. Teknik Analisis Bahan Hukum ....................................................... 57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................. 59

A. Diskripsi Obyek Perkara Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 2117 K/Pid.Sus/2015 .......................................... 59

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana

pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2117

K/Pid.Sus/2015 ................................................................................ 71

C. Sanksi Pidana Ideal Berdasarkan Perspektif Keadilan dan

Kemanfaatan sebagai Upaya untuk Mengoptimalkan Pelestarian

Cagar Budaya .................................................................................. 91

Page 9: PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK ......Agung Republik Indonesia Nomor 2117 K/Pid.Sus/2015, hakim tidak keluar dari sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

ix

BAB V PENUTUP ........................................................................................... 112

A. Kesimpulan ...................................................................................... 112

B. Implikasi .......................................................................................... 113

C. Saran ................................................................................................ 113

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 115

Page 10: PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK ......Agung Republik Indonesia Nomor 2117 K/Pid.Sus/2015, hakim tidak keluar dari sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

x

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Penelitian yang Relevan ................................................................. 49

Gambar 2. Kerangka Pemikiran ....................................................................... 52

Gambar 3. Bangunan SMA 17 Yogyakarta sebelum terjadi pembongkaran ...... 63

Gambar 4. Bangunan SMA 17 Yogyakarta sebelum terjadi pembongkaran ... 63

Gambar 5. Bangunan SMA 17 Yogyakarta sebelum terjadi pembongkaran ... 64

Gambar 6. Bangunan SMA 17 Yogyakarta sebelum terjadi pembongkaran ... 64

Gambar 7. Bangunan SMA 17 Yogyakarta sebelum terjadi pembongkaran ... 65

Gambar 8. Bangunan SMA 17 Yogyakarta sebelum terjadi pembongkaran ... 65

Gambar 9. Bangunan SMA 17 Yogyakarta sebelum terjadi pembongkaran ... 66

Gambar 10. Bangunan SMA 17 Yogyakarta sebelum terjadi pembongkaran . 66

Gambar 11. Bangunan SMA 17 Yogyakarta setelah terjadi pembongkaran ... 67

Gambar 12. Bangunan SMA 17 Yogyakarta setelah terjadi pembongkaran ... 67

Gambar 13. Bangunan SMA 17 Yogyakarta setelah terjadi pembongkaran ... 68

Gambar 14. Bangunan SMA 17 Yogyakarta setelah terjadi pembongkaran ... 68

Gambar 15. Bangunan SMA 17 Yogyakarta setelah terjadi pembongkaran ... 69

Gambar 16. Bangunan SMA 17 Yogyakartasekarang ..................................... 69

Gambar 17. Bangunan SMA 17 Yogyakarta sekarang .................................... 70

Gambar 18. Bangunan SMA 17 Yogyakarta sekarang .................................... 70

Gambar 19. Tabel perbandingan Putusan Hakim ............................................ 105

Page 11: PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK ......Agung Republik Indonesia Nomor 2117 K/Pid.Sus/2015, hakim tidak keluar dari sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

xi

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2117 K/PID.SUS/2015.

Page 12: PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK ......Agung Republik Indonesia Nomor 2117 K/Pid.Sus/2015, hakim tidak keluar dari sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

xii

ABSTRAK

Eva Nur Aryati, S331608004. 2018. PENERAPAN SANKSI PIDANA

TERHADAP TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN BANGUNAN CAGAR

BUDAYA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 2117 K/PID.SUS/2015). Pasca Sarjana Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam

kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2117

K/Pid.Sus/2015 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, serta sanksi

pidana yang ideal berdasarkan perspektif keadilan dan kemanfaatan sebagai upaya

untuk mengoptimalkan pelestarian cagar budaya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif

dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer

dan sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan dan berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti diantaranya peraturan perundang-undangan, dokumen-

dokumen resmi, buku-buku, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok

penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam memutus perkara Putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 2117 K/Pid.Sus/2015, hakim tidak keluar dari

sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Akan tetapi

sanksi pidana dinilai kurang tepat karena hanya memberikan pembalasan terhadap

pelaku kejahatan tanpa melihat keadilan dan kemanfaatan bagi terdakwa serta

masyarakat. Seharusnya diberikan putusan pidana minimal denda Rp

1.000.000.000,- yang dapat diganti dengan sanksi kurungan selama 12 bulan yang

digunakan untuk memperbaiki dan merevitalisasi bangunan cagar budaya

tersebut.

Kata kunci: Penerapan Sanksi Pidana, Pelestarian, dan Bangunan Cagar Budaya.

Page 13: PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK ......Agung Republik Indonesia Nomor 2117 K/Pid.Sus/2015, hakim tidak keluar dari sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

xiii

ABSTRACT

Eva Nur Aryati, S331608004. 2018. THE IMPLEMENTATION OF

CRIMINAL SANCTION FOR CULTURAL CONSERVATION BUILDING

VANDALISM (AN ANALYSIS ON INDONESIAN SUPREME COURT

RULING NUMBER 2117 K/PID.SUS/2015). Postgraduate Program of Faculty

of law, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

This study aimed at discovering the implementation of criminal sanction in

the Supreme Court of Indonesia’ ruling number 2117 K/Pid.Sus/2015 based on

Law Nomor 11 of 2010 about Cultural Conservation, as well as discovering the

ideal criminal sanction based on the perspective of justice and utility as an

attempt to optimize the cultural preservation.

This study was a prescriptive and applied normative legal study. The

sources of legal material used in this study were primary and secondary legal

materials obtained through literature study and document analysis on relevant

regulatory legislation, legal documents, books, and relevant academic journals.

Based on the findings of the study, in deciding The Supreme Court of

Indonesia’ ruling number 2117 K/Pid.Sus/2015, the Judge lied on Law Nomor 11

of 2010 regarding cultural conservation. However, the penal sanction is deemed

as less accurate since it is merely recompense for the actor without considering

the justice and the utility for the defendant and public. The actor supposed to be

imposed with Rp. 1,000,000,000.- as the minimum financial penalty that can be

substituted with 12 months of imprisonment to restore and revitalize the damaged

cultural conservation building.

Keywords: Criminal Sanction Implementation, Preservation, Cultural

Conservation Building.