1 PENERAPAN PRINSIP EFEKTIF, EFISIEN, EKONOMIS PENUNJUKAN LANGSUNG PADA PENYEDIAAN BARANG DAN JASA DI KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM PENGADAAN ALAT KESEHATAN MELDA MEGAWATI BERNOULI 110120120002 A. Latar Belakang Pada tahun 2005 Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa indikasi terjadinya korupsi paling banyak adalah pada proyek pengadaan. Hal itu terutama disebabkan karena proses pengadaan barang dan jasa tidak dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka (tender), melainkan dengan penunjukan langsung, padahal melalui penunjukan langsung, pelaksanaan proyek dapat saja menimbulkan konsekuensi pelanggaran hukum . 1 Admin, Sisi Lemah Pengadaan Barang dan Jasa, http://www.antikorupsi.org/id/ 1 content/sisi-lemah-pengadaan-barang-dan-jasa, diakses pada tanggal 8 Mei 2014, jam 19.54 WIB.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
PENERAPAN PRINSIP EFEKTIF, EFISIEN,
EKONOMIS PENUNJUKAN LANGSUNG PADA
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA DI
KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM PENGADAAN
ALAT KESEHATAN
MELDA MEGAWATI BERNOULI
110120120002
A. Latar Belakang
Pada tahun 2005 Indonesia Corruption Watch (ICW)
mengungkapkan bahwa indikasi terjadinya korupsi paling banyak adalah
pada proyek pengadaan. Hal itu terutama disebabkan karena proses
pengadaan barang dan jasa tidak dilakukan melalui mekanisme lelang
terbuka (tender), melainkan dengan penunjukan langsung, padahal melalui
penunjukan langsung, pelaksanaan proyek dapat saja menimbulkan
konsekuensi pelanggaran hukum . 1
Admin, Sisi Lemah Pengadaan Barang dan Jasa, http://www.antikorupsi.org/id/1
content/sisi-lemah-pengadaan-barang-dan-jasa, diakses pada tanggal 8 Mei 2014, jam 19.54 WIB.
Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa banyak metode
yang dapat dilakukan, tapi dalam melakukan pengadaan barang dan jasa
terdapat prinsip-prinsip yaitu : 2
a. Efisien; b. Efektif; c. Transparan; d. Terbuka; e. Bersaing; f. Adil/tidak diskriminatif; dan g. Akutanbel.
Pada tahun 2005 di Aceh, saat terjadi banjir bandang, di laporkan
26 meninggal dunia dan puluhan luka berat, dan pada saat itu Kementerian
Kesehatan diharuskan segera bertindak karena banyaknya alat kesehatan
yang hancur . Keadaan tersebut merupakan keadaan yang luar biasa atau 3
mendesak, sehingga Menteri Kesehatan yang saat itu menjabat yaitu Sitti
Fadilah Supari melakukan penunjukkan langsung terhadap penyediaan alat
kesehatan tersebut . 4
Sebenarnya pengadaan barang dan jasa yang menggunakan sumber
dana seluruh atau sebagian dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus
Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa 2
Pemerintah Pasal 5
Admin, Inilah Kronologis Kasus Siti Fadilah Supari, http://www.waspada.co.id/3
index.php?option=com_content&view=article&id=242859:inilah-kronologi-kasus-siti-fadillah-supari&catid=59:kriminal-a-hukum&Itemid=91, di posting 19 April 2012, di akses pada tanggal 17 April 2013.
dilakukan melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan tentang
Pengadaan Barang dan Jasa. Metode pengadaan tersebut adalah pelelangan
umum, pelelangan sederhana maupun pelelangan terbatas, penunjukkan
langsung, pengadaan langsung dan sayembara atau kontes . 5
Penunjukkan langsung hanya boleh dilakukan pada saat keadaan
tertentu. Penangangan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera atau tidak dapat
ditunda adalah : 6
1) Pertahanan Negara;
2) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
3) Keselamatan atau perlindungan masyarakat yang
pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau
harus dilakukan segera termasuk:
a) Akibat bencana alam dan/atau bencana non alam
dan/atau bencana sosial;
b) Dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
c) Akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat
menghentikan kegiatan pelayanan publik.
Sesuai yang tertuang di dalam Perpres 35 tahun 2011 dan Perpres 70 tahun 2012 tentang 5
Pengadaan Barang dan Jasa
Keppres 80 tahun 2003 diganti oleh Perpres 54 tahun 2010 diperbarui oleh Perpres 35 6
tahun 2011 dan terakhir Peppres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
4
Saat itu penunjukkan langsung yang dilakukan oleh Menteri
Kesehatan tersebut dianggap oleh penyidik telah merugikan Negara
sebesar Rp.6,1 Milyar dan menjadikan Siti Fadilah tersangka sejak 28 7
Maret 2012, karena diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan alat
kesehatan senilai Rp 15,5 miliar pada tahun 2005.
Hal ini menjadi menarik mengingat kasus tersebut terjadi dalam
keadaan darurat yang sebenarnya sangatlah wajar apabila penunjukkan
langsung dilakukan. Selain itu penunjukkan langsung itu dilakukan sesuai
dengan yang menjadi aturan di dalam peraturan. Dalam melakukan
penunjukkan langsung yang sesuai dengan peraturan harus memperhatikan
prinsip-prinsip 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis), dan seharusnya
apabila sesuai dengan prinsip tersebut perbuatan penunjukkan langsung
tidak dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan wewenang. Hal tersebut
yang menjadikan kasus ini sangat menarik dan dapat menjadi salah satu
bahan pertimbangan lain dalam penunjukkan langsung lainnya.
Adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dengan penunjukan
langsung dalam pengadaan alat kesehatan untuk buffer stock atau stok
cadangan kejadian luar biasa . Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) 8
Maria Natalia, Siti Fadilah Ungkap Pertemuan dengan Hasjmy di Aceh, http://7
nasional.kompas.com/read/2012/04/25/23141126/Siti.Fadilah.Ungkap.Pertemuan.dengan.Hasjmy.di.Aceh, di posting tanggal 25 April 2012, di akses pada tanggal 9 Mei 2014.
Bunga Manggiasih, Korupsi Alat Kesehatan, KPK Segera Periksa Fadilah, 8
http://www.tempo.co/read/news/2014/03/21/063564128/Korupsi-Alat-Kesehatani-KPK-Segera-Periksa-Fadilah, diposting pada tanggal 21 Maret 2014, di akses pada tanggal 9 Mei 2014.
menetapkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari sebagai
tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) untuk
kejadian luar biasa pada tahun 2005 . 9
Kasus lain yang terjadi dan berkaitan dengan pengadaan alat
kesehatan yaitu vaksin flu burung pada tahun 2006 dan 2007, dan yang
bertanggung jawab saat itu adalah Ratna Dewi Umar sebagai Direktur
Jenderal Bina Pelayanan Medik Dasar Departemen Kesehatan . Jaksa 10
penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menilai Ratna terbukti
melakukan korupsi, sehingga merugikan keuangan negara sampai Rp 50,4
miliar dalam proyek pengadaan alat kesehatan tersebut . Pengadaan alat 11
kesehatan dan perbekalan dalam rangka penanggulangan vaksin flu
burung ini dilakukan dengan metode penunjukkan langsung yang telah
disetujui oleh Siti Fadilah Supari yang pada saat itu menjabat sebagai
Menteri Kesehatan . 12
Rizki Gunawan, Mantan Menkes Siti Fadilah Jadi Tersangka Kasus Korupsi Alkes - 9
http://news.liputan6.com/read/2032490/mantan-menkes-siti-fadilah-jadi-tersangka-kasus-korupsi-alkes, di posting pada tanggal 4 April 2014, di akses pada tanggal 9 Mei 2014.
Nur Alfiyah, Flu Burung, Eks Dirjen Kemenkes Dituntut 5 Tahun, http://10
www.tempo.co/read/news/2013/08/01/078501584/Flu-Burung-Eks-Dirjen-Kemenkes-Dituntut-5-Tahun, di posting tanggal 1 Agustus 2013, di akses pada tanggal 9 Mei 2014.
Ibid.11
Admin, Ratna Dewi: Siti Fadilah harus jadi Tersangka Merasa Dikorbankan, http://12
www.jpnn.com/read/2013/09/02/188888/Merasa-Dikorbankan-dalam-Kasus-Flu-Burung-, di posting tanggal 2 September 2013, di akses pada tanggl 12 Mei 2014.
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut . Dalam kasus tersebut 19
dana yang dikeluarkan lebih besar daripada yang seharusnya sehingga
terkait dengan adanya kerugian keuangan Negara.
Dalam kaitannya pengadaan barang dan jasa ini, yang peneliti
ketahui belum ada yang membahasnya di Universitas Padjajaran Bandung,
sehingga karya ini merupakan karya pertama.
Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas permasalahan ini,
“PENERAPAN PRINSIP EFEKTIF, EFISIEN, EKONOMIS PADA
PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KEMENTERIAN
KESEHATAN DALAM ALAT KESEHATAN”
B. Indetifikasi Masalah
1. Bagaimana penerapan prinsip efektif, efesien dan ekonomis dalam
pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan?
2. Apakah tindakan pengadaan barang dan jasa pada alat kesehatan
dianggap sebagai perbuatan onrechtmatige overheidsdaad?
C. Tujuan Penelitian
1. Memperoleh kepastian dalam penerapan prinsip efektif, efesien dan
ekonomis dalam pengadaan barang dan jasa.
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.19
9
2. Menemukan kriteria tindakan onrechtmatige overheidsdaad dari
pejabat Negara.
D. Kegunaan Penelitian
Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat membawa
kegunaan secara teoritis dan secara praktis:
1. Secara teoritis:
Menambah referensi di bidang Hukum Keuangan Negara,
dengan dapat mengetahui ketentuan-ketentuan yang sesuai.
2. Secara praktis
Memberikan solusi bagi para pejabat pemerintahan apabila
adanya persoalan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa yang
membutuhkan kebijakannya.
E. Kerangka Pemikiran
Hukum adalah tata aturan (order) sebagai suatu sistem aturan-
aturan (rules) tentang kaitannya dengan perilaku manusia, oleh karena itu
hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal, tetapi seperangkat aturan
yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu
10
sistem . Hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak 20
berarti bahwa tata hukum hanya tentang perilaku manusia tapi berkaitan
juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia . 21
Negara Hukum atau lebih dikenal dengan konsep rechtstaat lahir
dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya
revolusioner, Konsep rechtstaat ini lebih berkembang di negara atau yang
memiliki sistem hukum civil law. 22
Dalam sistem hukum civil law inilah memunculkan cabang hukum
baru droit administratif dan inti dari hubungan mengenai administrasi
dengan rakyat. Sedangkan di negara common law semakin berkembangnya
peranan hakim dan peradilan. Dan memunculkan pembatasan kekuasaan
di sistem civil law pembatasan kekuasaan adminitrasi di common law
pembatasan kekuasaan hakim atau peradilan. 23
Konsep Negara Hukum yang diselenggarakan di Indonesia melalui
mekanisme demokrasi, dan tergolong sebagai Negara hukum demokratis . 24
Hukum yang dijadikan aturan (spelregel) dalam penyelenggaraan Negara
Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta: 20
Konstitusi Press, Juli 2012, hlm.13
Ibid.21
Philipus M.Hadjon, makalah Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan 22
Republik Indonesia yang dibukukan dengan judul Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Jakarta, 1996, hlm.76.
dan pemerintahan serta untuk mengatur hubungan hukum
(rechtsbetrekking) antara penyelenggaraan Negara dan pemerintahan di
Indonesia adalah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara . 25
Dalam Negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main
dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan,
sementara tujuan hukum itu sendiri adalah untuk menata masyarakat yang
damai, adil dan bermakna . Oleh karena itu eksistensi hukum dijadikan 26
sebagai instrument dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan,
dan kemasyarakatan . 27
Landasan Negara hukum menjamin perlindungan hukum terhadap
kekuasaan pemerintahan. Asas-asas umum Negara hukum yang langsung
berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap
kekuasaan pemerintahan adalah : 28
a. Asas legalitas (rechtmatigheid van bestuur)
b. Perlindungan hak asasi manusia (grondrechten)
c. Pembagian kekuasaan di b idang pemerintahan
(machtsverdeling)
d. Pengawasan oleh pengadilan (rechterlijke controle)
Ibid.25
Ibid. hlm 2226
Ibid.27
Philipus M.Hadjon, (et al), Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, 28
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cetakan kedua, 2012, hlm.6
12
Dalam penyelenggaraan kenegaraan, Hukum Tata Negara tidak
dapat sepenuhnya dilaksanakan secara efektif, atau dalam kaitannya
dibutuhkan hukum lain yang bersifat lebih teknis yaitu Hukum
Administrasi Negara . 29
Hukum Administrasi memiliki pergertian secara umum:
“It is the system of general legal principles that lawmaker and judges have devised over the years to legitimate, as well as to control, the actions of administrative agencies.” 30
Pengertian secara umum tersebut dapat diartikan bahwa Hukum
Administrasi mengatur tindakan pejabat Negara atau pejabat administrasi.
Berkaitan dengan kewenangan seorang pejabat administrasi dalam
melakukan atau menjalankan tugasnya H.D. Van Wijk/Willem
sebagaimana yang dikutip Ridwan HR, mendefinisikan sebagai berikut: 31
a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh
pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.
b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari
satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan
lainnya.
Ibid.29
Keith Werhan, Principles of Administrative Law, United States of America, 2008, hlm. 30
2
Ridwan HR, op.cit, hlm. 102.31
13
c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengijinkan
kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.
Dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat Negara atau yang
mempunyai kewenangan. Pemberian kewenangan atau keputusan ini
hendaknya memperhatikan tiga asas hukum, yakni: 32
1) Asas yuridiktias (rechtmatigheid), keputusan tidak boleh
melanggar hukum.
2) Asas legalitas (wetmatigheid), keputusan harus di ambil
dengan berdasarkan undang-undang.
3) Asas diskresi, artinya pejabat tidak boleh menolak
mengambil keputusan dengan alasan “tidak adanya
peraturan.”
Berkaitan dengan memberikan keputusan atau kebijakan, pejabat
Negara juga perlu memperhatikan asas umum penyelenggaraan Negara
yang baik atau good governance, yaitu : 33
1) Asas Kepastian Hukum
S. Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 32
Cetakan ke-10: 1994, hlm. 89
Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 33
dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, Pasal 3.
14
Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan
peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan
dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara . 34
2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan
keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan
Negara . 35
3) Asas Kepentingan Umum
Mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang
aspiratif, akomodatif dan selektif . 36
4) Asas Keterbukaan
Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak
diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,
golongan dan rahasia Negara . 37
5) Asas Proposionalitas
Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 34
yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
Ibid.35
Ibid.36
Ibid.37
15
Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban penyelenggaraan Negara . 38
6) Asas Profesionalitas
Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan
kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku . 39
7) Asas akuntabilitas
Asas yang menentukkan bahwa setiap kegiatan
p e n y e l e n g g a r a a n N e g a r a h a r u s d a p a t
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat
sebagai pemegang kedaultan tertinggi Negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku . 40
Dalam melakukan penunjukkan langsung ada kaitannya dengan
penggunaan keuangan Negara. Oleh karena itu dalam penggunaan
keuangan Negara asas pengelolaan keuangan Negara perlu diperhatikan
asas-asas dalam pengelolaan tersebut, antara lain : 41
1. Akuntabilitas berorientasi pada hasil;
Ibid.38
Ibid.39
Ibid.40
Adrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ke-2, 2012, 41
hlm.4
16
2. Profesionalitas;
3. Proposionalitas;
4. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Negara;
5. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksaan yang bebas
mandiri.
Penyediaan Barang dan Jasa pun untuk memenuhi suatu konsep
Negara hukum dibuat peraturan perundang-undangannya. Peraturan
Perundang-Undangan ini yang pertama dibuat pada Keppres nomer 80
tahun 2003, lalu mengalami perubahan dengan adanya Perpres 54 tahun
2010 dan Perubahan Pertama dilakukan pada tahun 2011 dengan Perpres
35 tahun 2011 dan Perubahan Kedua pada tahun 2012 yaitu Perpres 70
tahun 2012. Perubahan-perubahan ini dilakukan karena adanya suatu
keadaan di mana harus di sesuaikan satu dengan yang lainnya.
Dalam proses penunjukkan langsung dalam penyedian barang dan
jasa diperlukan juga pertimbangan mengenai prinsip dalam ekonomi
dalam pelayan publik yaitu:
1. Efektif
Efektif secara sederhana dapat diartikan “tepat sasaran”,
sehingga dalam artian ini lebih di arahkan kepada kebijakan.
Dalam membuat suatu program atau rencana dengan benar dan
17
ditujukan untuk sesuatu yang diperlukan bukan sesuatu yang
dibuang-buang atau tanpa hasil . 42
2. Efisien
Pengertian efisien dalam ilmu ekonomi ada kaitannya dengan
ilmu ekonomi kesejahteraan dimana suatu produk yang dibuat
dapat berdaya guna dalam pemakaiannya (efisien) sehingga
dana atau uang yang dikeluarkan dapat lebih sedikit . Dalam 43
pelayanan publik arti efisien lebih kearah usaha pemerintah
untuk menghemat sumber daya publik yang dititipkan kepada
pemerintah . Adanya penghematan sumber aset publik 44
sehingga segala yang dihasilkan harus berdaya guna (efisien).
3. Ekonomis
Ekonomis bersifat hati-hati dalam melakukan pengeluaran
uang, pemakaian barang dan penggunaan waktu . Dalam 45
pelayanan publik arti ekonomi yang harus diperhatikan
adalah : 46
Jutaajrullah, Prinsip 3E dalam Pelayanan Publik, http://jutaajrullah.wordpress.com/42
2010/06/03/prinsip-3e-dalam-pelayanan-publik/, dipublikasikan 3 Juni 2010, diakses 22 Mei 2014.
Jack Hirshleifer terjemahan Kusnedi, Teori Harga dan Penerapannya, Edisi Ketiga, 43
Jakarta: Erlangga, hlm.627
Jutaajrullah, Prinsip 3E dalam Pelayanan Publik, op.cit44