PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 JURNAL ILMIAH Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada Program Studi Ilmu Hukum Program Studi Ilmu Hukum Oleh : YULIA ELSA D1A013388 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM MATARAM 2017
19
Embed
PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA ...€¦ · pidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat akademis, teoritis,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2010
JURNAL ILMIAH
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Oleh :
YULIA ELSA
D1A013388
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2017
ii
HALAMAN PENGESAHAN
PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2010
Program Studi Ilmu Hukum
Oleh:
YULIA ELSA
D1A013388
Menyetujui,
Dosen Pembimbing Pertama,
Lewis Grindulu,SH.,MH.
NIP. 195910041987031001
iii
PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2010
NAMA: YULIA ELSA
NIM: D1A013388
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pembuktian terbalik dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,
dasar pemikiran digunakannya pembuktian terbalik dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta penerapan
pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang dalam praktik peradilan
pidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Manfaat penelitian
ini terdiri dari manfaat akademis, teoritis, dan praktisi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pengaturan pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 77 dan
78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dasar pemikiran digunakannya
pembuktian terbalik adalah karena TPPU merupakan tidak pidana yang kompleks
dan sulit dalam penanganannya sehingga memerlukan cara-cara baru yang lebih
efektif, dan penerapannya dilakukan saat proses pembuktian dalam persidangan.
Kata Kunci : Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana Pencucian Uang
THE APPLICATION OF PROFITABILITY OF MONEY LAUNDERING
BY LAW NUMBER 8 YEAR 2010
ABSTRACT
This study aims to determine the provision of reversed evidence in Law Nomor 8
of 2010 on Money Laundering Crime, the rationale behind the use of reverse
proof in Law Nomor 8 of 2010 on Money Laundering Crime, and the application
of reversed proof in money laundering crime In the practice of criminal justice.
This research uses normative research type. The benefits of this study consist of
academic, theoretical, and practitioner benefits. The results showed that the
reversed proofing arrangement is regulated in articles 77 and 78 of Law Nomor 8
of 2010, the rationale behind the reverse verification is that the TPPU is a
complex criminal and difficult to handle so it requires new and more effective
ways, and its application Done during the verification process in the trial.
Keywords : Reversed Proof, Money Laundering Crime
i
I. PENDAHULUAN
Tindak pidana pencucian uang atau money loundry di Indonesia menjadi
salah satu permasalahan bangsa yang belum terselesaikan. Money loundering
dapat diistilahkan dengan pencucian uang, pemutihan uang, pendulangan uang
atau bisa juga pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (kotor). Tujuannya
adalah menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang haram tersebut
sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah.1
Dibentuknya Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang,
merupakan sebuah bentuk komitmen dan political will negara Indonesia untuk
memerangi permasalahan pencucian uang. Konsep yang revolusioner dituangkan
dalam peraturan ini adalah dipergunakannya beban pembuktian terbalik
(Omkering van het Bewijslat).
Dalam perkara pidana, beban pembuktian ada di tangan jaksa. Adalah jaksa
yang berkewajiban membuktikan tuduhan yang dimuat dalam surat dakwaan.
Demikian pula halnya dalam tindak pidana pencucian uang. Menjadi kewajiban
jaksa untuk membuktikan kejahatan asal (predicate crime) sebelum menuduh
terdakwa melakukan pidana pencucian uang.
Urgensi penerapan pembuktian terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian
Uang sangatlah tepat, berbagai pertentangan dengan asas, peraturan, doktrin dan
lain sebagainya tidaklah menjadi penghambat pemberlakuan pembuktian terbalik.
Pertentangan yang hanya disandarkan atas pemikiran positivis law janganlah
menjadi penghambat pemberlakuan pembuktian terbalik. Pemikiran harus dirubah
1 Philips Darwin, Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal
Pencucian Uang), Sinar Ilmu, 2012, hlm. 9.
ii
dengan melihat kebutuhan bangsa saat ini, bahwa pembuktian terbalik dalam
Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan hal yang revolusioner progresif dan
memerlukan dukungan bersama dalam pelaksanaannya.
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau lebih dikenal dengan
istilah money laundry, merupakan proses dengan mana aset-aset pelaku, terutama
aset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dimanipulasikan sedemikian
rupa sehingga aset-aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah.2
Dengan demikian sumber perolehan dana yang dapat dikatakan illegal dan
dilarang oleh negara melalui peraturan perUndang-Undangan dapat diubah
menjadi legal melalui tahap penempatan (Placement Stage) tahap penyebaran
(Layering Stage), dan tahap pengumpulan (Integration Stage).
Keadaan ini menjadikan TPPU sebagai sebuah bentuk tindakan kriminal
yang perlu penanganan khusus. Dampak terbesar dari TPPU selain merugikan
keuangan negara juga dapat berakibat fatal. Penggunaan uang hasil money
laundry dimungkinkan untuk membiayai aktivitas legal dan juga untuk melakukan
kejahatan lainnya. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran bahwa kekhususan
penanganan TPPU dengan beban pembuktian terbalik harus dilakukan.
Maka dari itu penyusun tertarik untuk mengkaji mengenai PENERAPAN
PEMBUKRIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan
masalah: 1. Bagaimana pengaturan pembuktian terbalik dalam tindak pidana