i PENERAPAN AKAD WAKALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI (STUDI KASUS PADA KSPPS BIM CABANG TUBAN) Dosen Pembimbing: Lely Ratwianingsih, S.E, M.Sc Diajukan Oleh: Nur Zakiyah Ilmi F3617044 Kepada SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2020 library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
16
Embed
PENERAPAN AKAD WAKALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
PENERAPAN AKAD WAKALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN
MURABAHAH BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL MUI (STUDI KASUS PADA KSPPS BIM CABANG TUBAN)
Dosen Pembimbing:
Lely Ratwianingsih, S.E, M.Sc
Diajukan Oleh:
Nur Zakiyah Ilmi
F3617044
Kepada
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
ii
ABSTRAK
PENERAPAN AKAD WAKALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN
MURABAHAH BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL MUI (STUDI KASUS PADA KSPPS BIM CABANG TUBAN)
Nur Zakiyah Ilmi
F3617044
Studi ini bertujuan untuk: (1) mengetahui alasan KSPPS BIM Cabang
Tuban menggunakan akad wakalah pada produk pembiayaan murabahah (2)
mengetahui mekanisme akad wakalah pada produk pembiayaan murabahah di
KSPPS BIM Cabang Tuban (3) mengetahui proses akad wakalah pada produk
pembiayaan murabahah di KSPPS BIM Cabang Tuban berdasarkan Fatwa DSN
MUI.
Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis melakukan pengamatan langsung
di kantor KSPPS BIM Cabang Tuban yang berlokasi di Tuban Rt 01/05 Tuban,
Gondangrejo, Karanganyar. Pengumpulan data dilakukan pada saat kegiatan
magang berlangsung. Data diperoleh dengan melakukan wawancara kepada
manajer, marketing, dan teller KSPPS BIM Cabang Tuban.
Hasil studi dalam kegiatan magang menunjukkan bahwa: (1) alasan
penggunaan akad wakalah dalam produk pembiayaan murabahah pada KSPPS BIM
Cabang Tuban karena barang sulit dicari, nasabah lebih mengetahui spesifikasi
barang, untuk memberikan kebebasan kepada nasabah, serta efisiensi waktu (2)
mekanisme wakalah pada pembiayaan murabahah di KSPPS BIM Cabang Tuban
secara alur sebenarnya telah sesuai, dimana akad wakalah dilakukan terlebih dahulu
kemudian akad murabahah dilakukan setelah pembelian barang. Namun ternyata
praktik di lapangan berbeda, tanda tangan dilakukan sebelum barang dibeli oleh
nasabah (3) Berdasarkan Fatwa DSN MUI terdapat dua ketentuan yang belum
sepenuhnya sesuai yakni mengenai akad yang dilakukan bersamaan dan status
kepemilikan barang.
Kata Kunci: murabahah, wakalah, fatwa DSN MUI, KSPPS BIM
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
iii
ABSTRACT
APPLICATION OF WAKALAH FOR MURABAHAH FINANCING
PRODUCT BASED ON FATWA DSN MUI (STUDY AT KSPPS BIM
BRANCH TUBAN)
Nur Zakiyah Ilmi
F3617044
This study aims to: (1) find out the reasons why the Tuban branch is using
the wakalah contract on murabahah financing product (2) know the mechanism of
the wakalah contract on murabahah financing product in the Tuban Branch (3)
analysis the wakalah contract on murabahah financing product based on Fatwa DSN
MUI.
In this Final Assignment, the author made direct observations at the KSPPS
BIM Tuban Branch, located in Tuban Rt 01/05 Tuban, Gondangrejo, Karanganyar.
Data collection is carried out during the internship. Data was obtained by
conducting interviews with managers, marketing, and tellers KSPPS BIM Tuban
Branch.
The results showed that: (1) the reasons for using the wakalah contract in
murabahah financing products at KSPPS BIM Tuban Branch because goods are
difficult to find, customers know more about the specifications of goods, to provide
freedom to customers, and time efficiency (2) wakalah mechanism for murabaha
financing in KSPPS BIM in Tuban Branch actually accordance with the regulation,
where the contract is done wakalah first and then the murabaha contract is done
after the purchase of goods. But apparently the practice in the field is different, the
signature is done before the goods are purchased by the customer (3) Based on the
Fatwa DSN MUI there are two provisions that are not yet fully appropriate namely
regarding the contract which is conducted simultaneously and the status of