1. frr:. T LAPORAN PENELITTAT : PENELITIAN MALADMINISTRASI DI
LEMBAGA PENGADILAN i ! Studi atas Laporan Pengaduan Masyarakat,
Kepada Komi-si Ombudsman Nasional Tahun 20Al Masyarakat Pemant,au
Peradilan Indonesia I Fakultas Hukum Universitas fndonesia -
(ltaPPr -FHUI ) i Bekerj asama Dengan Komisi Ombudsman Nasional t I
I I i i; ? t.. I Februari 20 03 2. t t-r. KATA PENGANTAR Analisis
atas permasalahan bangsa fndonesia yang di-sampait an otefr
berbagai pihak, dafam mar.ipun l-uar negeri, Iebih banyak menyoroti
masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai faktor utama
penyebah krisis mulLi dimensi. Telah banyak kerugian yang
dihasilkan dari masalah tersebut. Pada masa era orde baru masalah
tersebuL diidentifikasi sebaggi penyakit masyarakat yang harus
dibasmi. Berbagai program terus diupayakan untuk menutup celah
penyebaran penyakit tersebut / namun program tersebut tidak
berd.aya. Bahkan menurut hasil penelitian yang ditakukan oleh
Transparansi fnternasional, Indonesia menempati urutan lima besar
sebagai salah satu negara terkorup di rdunia. Kini masalah korupsi,
kolus i , telah berubah menj adi perilaku yang budaya . DrJJu,
orang mas ih akan dan nepot i sme (KKN) pada akhirnya menj adi
berpiki r ul ang untuk Berbagai penyimpangan yang melakukan KKN
atnl sekarang perbuatan ter.sebut sudah i menjadi bagian dari
aktifiLas masyarakat kita 'hampir di semua bidang. Perbuatan
Lersebut lambat laun berakibat pada menurunnya tingkaL kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga negara yang ada, khususnya lembaga
penegak hukum. Hukum dan peradilan merupakan bidang 'yang paling
banyak mendapatkan sorotan. 3. di lakukan ol-eh oknum pada lembaga
peradilan telah menyebabkan ke'percayaan masyarakat menjadi semakin
rendah. Kasus korupsi di lembaga penegakan hukum '' telah l-ama
diketahui masyarakat. Bahkan lembaga sw'adaya masyarakaL sepertl
Indonesian Corruption watch (ICW), telah mengadakan penelitian dan
merangkumnya dalam sepuah buku. Buku tersebul berisikan pola-poIa
praktik KKN yang kerap Lerjadi di lembaga penegak hukum. Praktik
yang sebenarnya telah ada sejak lama dan didiamkan oleh masyarakaL
t r..t, merasa tidak memiliki daya unLuk merubah. Ketidakberdayaan
untuk merubah tersebut lebih banyak disebabkan dukungan dari
pemerintah yang dinilai l-emah. Lemah karena tidak memiliki
kesungguhan unLuk benar-beanr memberanar=rrrt., Peran masyarakaL
untuk Lurut. serta melakukan upaya pengawasan atas kinerja aparat
pemerintah memegang peranan i yang sangat penting. Peran tersebut
seharusnya dapat dimaksimalkan dengan memberikan wadah yang tepaL
untuk menyalurkan keluhan mereka. Dapat dikatakan selama inl
keluhan masyarakat. aLas kinerja aparaL pemerinLah hanya i menjadi
pelengkap atas manajemen yang buruk. Keluhan tersebut sebagian
besar tidak dltindaklanjut.i Selain tidak ada akses bagi masyarakat
unLuk menindaklanjutinya. Beruntung pada tahun 2000, Presiden
Abdurahman wahid mengeluarkan Keppres No 44 Tahun 2000 Tentang
Komisi Keppres No r 44 Tahun 2000 a a, , iii,' I t.-. Ombudsman
Nasional. Pasal 4. t I menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan
pengawasan terhadap penyelenggaraan negara serLa menjd.min
perlindungar] hak-hak masyarakat dibentuk suaLu komisi pengawasan
masyarakat yan-g bersifat nasional Adapun tugas pokok Komisi
Ombudsman Nasional berdasarkan Pasal 4 C Keppres No 41 Tahun
adafah: "meTakukan Tangkah untuk menindaklanjuti Taporan atau inf
ormas 7 mengenai terj adinya penyimpangan oleh penyeTenggara negara
dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan peTayanan
t)mum". Komisi Ombudsman Nasional menggunakan istilah
maladministrasi untuk mengi-dentifikasi penyimpangan yang dilakukan
ofeh aparat pemerintah. Kriteria maladministrasi lebih ditentukan
pada tindakan yang merupakan detournemenL de procedure,
deteournement de povoir (Orechmatige overheidsdaad) serta masalah
akses i informasi SeIama Liga tahun berdiri, Komisi- Ombudsman
Nasional- Lelah menerima sekitar 3000 laporan pengaduan. Namun
dal-am pelaksanaannya tidaklah mudah karena kriteria i
maladminisLrasi yang diLenEukan oleh Komisi Ombudsman Nasional
Lidak seluruhnya dipahami secara baik. Hal itu mengakibaLkan
tanggapan yang berbeda dari seLiAp insLitusi yang dikeluhkan oleh
masyarakat. Jajaran yudikatif dalam hal- ini Mahkamah Agung dan
pengadilan di bawahnya memiliki berbeda mengenai 1V , l, I t.r.
pendapat dan pandangan yang 5. t l--. maladministrasi. Bagi
institusi terlapor, maladministrasi lebih diartikan. sebagai
penyimpangan dalam kegiatan tata usaha perkantoran. Tidak termasuk
di dalamnya masalah perilaku rnrrra pemerintah. Padahal lembaga
pengadilan merupakan lembaga yang paling banyak disorot oleh
masyarakdL. , Laporan tahunan Komisi Ombudsman tahun 2007 mencaLat
pengaduan masyarakat sebesar 45? dari seluruh laporan yang masuk.
Sedangkan pada Iaporan tahunan periode tahun 2002 turun menjadi 358
dari seluruh laporan. Tanggapan yang diberikan merupakan acuari.
seberapa besar kepedulian lembaga tersebut memerangi KKN di
tubuhnya. Tentunya ke1uhan yang disampaikan ofeh. masyarakat sangat
beragam. Per1u diadakan penelitian untuk mengetahui jenis kel-uhan
masyarakat yang masuk ke Komisi Ombudsman Nasional- agar dapat
diLangani secara Lepat. . Selain itu patut pula unLuk diketahui
apakah perbedaan dal-am mengartikan maladministrasi yang terjadi
dapat dijembatani sehingga keluhan tersebut dapat diLangani dengan
baik. , Untuk keperluan itu, maka Komisi Ombudsman Nasional
bekerjasama dengan Masyarakat Pemantau Peradilan (MaPPI) mengadakan
peneliLian termaksud di atas. Tujuan dari penelitian iLu antara
lain untuk mendapatkan suatu informasi dan pengeLahuan yang cukup
mendalam tentang segala yang berkaitan dengan maladminis'trasi yang
I 6. terjadi di lembaga pengadilan. Menemukan dan mengetahui
pola-pola maladministrasi yang terjaiil di lembaga I pengadilan
sert'a meningkaLkan efektifitas pengawasan Komisi ombudsman
Nasitnal terhadap lembaga peradilan. Penelitian dilakukan selama
kurang lebih empat bulan yang diakhiri dengan mengadakan semj-nar
qntuk mendapatkan masukan dari pelbagai pihak. Penelitian ini
merupakan pemetaan awal dalam rangka mengindentifikasi keluhan
masyarakat, serLa posj,si Komisi Ombudsman sebagai lembaga
pengawasan masyarakat. Berdasarkan penelitian ini diharapkan akan
menghasil-kan format pengawasan yang lebih effektif dan dapat lebih
menjamin adanya tindak lanjut aLas keluhan yang disampaikan. Semoga
penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi
perbaikan pelayanan kepada masyarakat. i Walaupun mungkin tidak
dapat mengubah seluruhnya, setidak- tidaknya penelitian ini dapat
memberikah gambaran bahwa mas'ih banyak perilaku aparat pemerinLah
yang dinilai merugikan masyarakat. Untuk iLu diperlukan kerjasama
yang i baik anLar lembaga pengawasan, baik internal maupun
eksternal, sehingga keluhan masyarakat dapat diLangani dengan baik.
VI I l.-. 7. DAFTAR ISI a l_ la v}r_ BAB I. PENDAHUIJUAN........ ..
1 A. Latar Belakang ...........:........... 1 B.
Permasal-ahan........... 6 C. Landasan Teori........ 6 D. Metode
Penelitian........ L2 E. Tehnik Analisis Data........... 13 F . Tuj
uan..... 74 G. Sistematika Penu1isan........ 15 BAB II.
MAIJADMINISTRASI DAN KEBEBASAN HAKIM pETJAKSANAAN pROSES
PERADrrJAN.........................................-. A. Pengertian
Umum Administrasi Dan Maladministrasi... B. Ruang Lingkup
Maladministrasi.. C. Administrasi Pengadi1an................. i D.
Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara.. DALAM 1B 20 29 43 47 BAB
TTI. STUDI KOMISI OMBUDSMAN KASUS LAPORAN MALADMINISTRAST DI
TEMBAGA NAS
IONAL....................................o............................................
57 B. Kecederungan Terjadinya Maladministrasi di Pengadilan I t--.
8. 'I I ) a 1 . Karakt erisL-ik Keluhan Masyarakat Terhadap Lembaga
Pengadilan Terhadap Pengaduan BO I embaga BO 91 e. Tanggapan
Masyarakat BAB IV. PENANGGUI,ANGAN MALADMINISTRASI DT A.
Identifikasi Penyebab Maladministrasi PENGADTLAN 720 di Pengadilan
l.20 B. Penanggulangan Maladministrasi di Pengadi1an......... 125
I. Peningkatan Kualit,as dan Moralitas SDM Pejabat If . Sarana dan
Prasarana Pengadi1drl...........-... 1-28 III. Pengawasan Internal
dan Eksternaf Terhadap 116 729 13 0 Lembaga T4L 155 P e ng a d i 1
an...............................................................
a...r............................... 1. Pengawasan Int,ernal di
Pengad.ilanooooooiooooo...... 2. Pengawasan Ekternal terhadap P e
ng a d i 1
an..............................................o..........
o.................r........... i 3 . Pengawasan Terhadap Putusan
Hakj-m.................. A. I r. I l,< B. vl11 9. Daftar Pustaka
766 , ix ,i I 10. BAB I PENDAHULUANI t Latar Belakang Montesque
mencita-citakan penyelenggaraan negara yang ideal dengan merakukan
pemisahan kekuasahn ant.ara eksekuLif (pemerintah), legislatif
(ppn/npnn) dan' yudikatif (lembaga peradilan) . Daram prakteknya,
pemisahan kekuasaan sebagaimana diajarkan Montesgue Lersebut tidak
mungkin dilakukan secara ekstrim. Meskipun demikian,
implementasinya dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian
independensi kepada masing-masing lembaga kekuasaan tersebut
sehingga antara ketiganya tidak dapat saring menekan atau saling
mempengaruhi dalam pengambilan keputusan penting. Di rndonesia
kit.a mengenal adanya kekuasaan kehakiman yang menjamin kebebasan
(independensi), lembaga pengadilan daLam memutus perkara.
Konstitusi juga menempatkan DpR (legislatif) dengan pemerintah
(ekskutif) dalam posisi yang sejajar sehingga keduanya tidak saling
menjatuhkan. Namun seiring dengan perjalanan waktu, citra lembaga
pengadilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman Lersebut semakin
Lerpuruk. Keterpurukan tersebut terjadi karena lembaga pengadiran
disinyalir telah terkena virus korupsi dan kolusi yang parah.
Iatralaupun haI tersebut sulit untuk dibuktikan, t.etapi dalam
beberapa perkara yang diputus ol_eh pengadilan memperl ihatkan ha1
tersebut . A. l--. 11. i ! I L t--. Keadaan tersebut diperparah
oleh 'lemahnya manajemen administrasi perkara di pengadiran,
yang,salah satunya dapatdilihat dari permohonan kasasi kasus
prapengadiran Ginandjar Kart,asamita .. Permohonan kasasi tersebrlt
sempat Lertunda selama lebih kurang enam buIan, karena berkas
perkara yang ada di daram diskeL milik panitera terkena virus
sehingga membutuhkan waktu enam bulan untuk mendapaLkannya kembali
(Kompas, 1-5 ,Januari 2002). Kasus tersebut, merupakan cerminan
lemahnya manajemen administrasi perkara di pengadilan. Selain iLu
banyak laporan yang menyebutkan bahwa pengadilan yang seharusnya
menjadi benLeng terakhir mel-awan ketidakadilan ternyata tidak
berdaya apa-apa. Kriteria buruknya pelayanan lembaga pengadilan
dapat dirihat dan diukur dari pelayanannya yang dianggap oreh
sebagian besar masyarakat sangat tidak opLimal, ha] itu dapat
dilihat diantaranya dari keadaan yang sudah dipandang sebagai trade
mark pengadilan seperti banyaknya persyaratan administratif yang
harus ditempuh saat pendafE.aran perkara di pengadilan, banyaknya
pungut,an di luar biaya administ.rasi resmj_, proses berperkara di
pengadilan yang dilalui rnulai dari-pendaftaran sampai keluarnya
putusan terlalu berbelit.-belit, tidak efisien dan mahal, ditambah
lagi dengan buruknya manajemen pembagian perkara serta penunjukan
hakiro untuk menangani perkara dianggap t.idak proporsional dan
acceptable, dan berikut,nya prosedur penetapan putusan dianggap t,
idak transparan ol eh publ ik . '. I pengadilan j uga Kondisi
tersebut, 12. t 1,,-r berakibat pada menurunnya tingkat kepeLcayaan
masyarakat. terhadap pengadilan. salah satu indikatornya adalah
pengaduan yang disampaikln kepada lembaga pengawasan publik. Saat
ini keluhan masyarakat terhadap'lembaga pengadilan masih
mendominasi data di berbagai lembaga pengawasan publik, antara lain
di Komisi Ombudsman Nasioanal I (KON) Menurut data Komisi Ombudsman
Nasional, pada tahun 2OO1 laporan t,erbanyak yang diterima adal-ah
mengenai pengadilan yaitu sebanyak 452 dari seluruh total laporan
yang masuk. ,JumIah laporan mengenai lembaga pengadilan adal-ah 267
laporan terdiri i-9Z laporan mengenai Mahkamah Agung, 13 Z mengenai
Pengadilan Tinggi, 59eb mengenai Pengadilan Negeri, 5% mengenai
Pengadilan TaLa Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara dan 4? mengenai Pengadilan Agama. Selama ini sudah merupakan
rahasia umum bagaimana kerusakan terj adi sedemikian rupa dal-am
sist.em pengadilan kita. Berdasarkan hasil penelitian pola-po1a
korupsi di Iembaga pengadilan yang dilakukan oleh Indonesian
Coruption Watch (ICW) menunjukan bahwa korupsi dan kolusi marak
terjadi di pengadilan dalam berbagai bentuk, dan cara. Tindakan
tersebut tentunya secara tidak langsung akan mempengaruhi putusan
yang akan dihasilkan. Banyak putusan pengadilan yang keluar dari
koridor hukum dan kepatutan (sehingga melukai rasa keadilan
masyarakat.) merupakan saLu indikasi pentingnya membuka peluang
kepada masyarakaL unt.uk melakukan pengawasan me1alui
lembaga-lembaga pengawasan yang ada. '. i 13. t l--. Selama ini
sensitifitas masyarakat't.erhadap persoal-an yang terkait dengan
lembaga pengadilan relat.if rendah. Umumnya orang' atau masyarakat,
hanya akan mempersoalkan kebobrokan lgmbaga pengadilan ketika
mereka terlibaL secara langsung menjadi subjek yang dirugikan dalam
saLu putusan perkara terLentu. Sementara orang lainryang tidak
pernah berperkara mungkin tidak akan ambit peduli untuk
mempersoalkannya. Terkecual-i dalam kasus-kasus yang populer karena
terkait dengan public figur dan orang-orang penting. Padahal
praktek-praktek penyimpangan di pengadilan yang paling sering
ter.jadi dan menggerogoti kewibawaan lembaga pengadilan justru
lebih banyak menyebar dalam perkara-perkara biasa yang bersifat
individual. Kondisi seperti ini mengharuskan lembaga-lembaga
pengawasan yang telah ada bekerja lebih keras. Sebab tanpa
keterl-ibatan masyarakaL secara aktif, fungsi pengawasan yang
diemban lembaga pengawas pengadilan seolah menjadi kurang mengakar.
Dampaknya lembaga pengadilan pun kemudian menjadi enggan aLau tidak
serius menanggapi setiap gerak pengawasan yang dilakukan. HaI ini
semua dalam memperbaiki oleh lembaga pengadilan t,enLu sangat i
*urugikan upaya ki ta citra penegakan hukumT khususnya Sebagai
suatu sistem, kinerja pengadilan sekarang ini memang berada pada
t.it.ik nadir yang ekstrim. Berbagai keluhan baik dari masyarakat
dan para pencari keadil-an seolah-oLah sudah tidak dapat lagi
menjadi media kontrol bagi lembaga 14. t.-. tersebut untuk
selanjutnya melakukan berbirgai perbaikan yang signifikan bagi
terciptanya suatu sisLem pengadilan yang ideal dan ".=rli dengan
harapan masyarakat. Secara praktek, teori pengadjlan yang mempunyai
asas sederhana, cepat, dan biaya ringan terlihat, sudah sangat
sulit untuk diterapkan oleh lembaga dan aparat pengadilan yang ;[da
saaL ini. Laporan yang masuk ke KON dikategorikan sebagai bent,uk
mal-administ,rasi dari fungsi pelayanan publik yang seharusnya
dilakukan oleh pengadilan. Berdasarkan hasil laporan t.ersebut
dikirim surat rekomendasi kepada lembaga Lerkait. Sampai sejauh ini
rekomendasi yang dikirim dinilai kurang mendapatkan perhatian dari
lembaga yang bersangkutan. Rendahnya response lembaga pengadj-lan
dalam menanggapi dan menindaklanjuti rekomendasi Komisi Ombudsman
Nasional- menimbulkan beberapa asumsi. Asumsi yang timbul adalah
dikarenakan : Belum adanya kesepahaman tentang ist.ilah
maladministrasi, perbedaan pemahaman ini kemudian mengakibatkan
perbedaan pandangan dalam menempat,kan bentuk-bentuk. penyimpangan
mana yang masuk dalam kategori maladministrasi atau penyimpangan
biasa. Ada keengganan lembaga pengadilan untuk bekerjasama dengan
Komisi Ombudsman Nasional dalam rangka upaya pengawasan yang
dilakukan demi mel-indungi korps. Ada keengganan lembaga pengadilan
unLuk diawasi o1eh lembaga pengawasan eksterna1 karena alasan
independensi. 1. 2. 3. I 15. I B. Permasalahan Pokok pemasal-ahan
dalam penel it, ian ini didasarkan pad.a asums i ,-. bahwa dalam-
lembaga pengadilan sering terjadi praktek penyimpangan
administrasi. Maka perlu untuk diteliti kembali: 1. Apa saja
bentuk-bentuk penyimpangan di lembaga pengadilan yang dapat
dikategorikan sebagai maladministrasi 2. Mengapa response lembaga
pengadilan terhadap rekomendasi ombudsman rendah, apakah karena ada
perbedaan persepsi tentang maladministrasi aLau ada resisLensi. C.
Landasan Teori Secara teoritik, administrasi dipahami sebagai
sebuah ilmu yang mempelajari usaha manusla secara terat,ur
bekerjasama dalam kelompok untuk mencapai satu tujuan terLentu,
terdiri dari administrasi- kenegaraan, administrasi p,erusahaan dan
administrasi kemasyarakat.an ( The Liang Gie:1983) . Dengan
demikian, pengertian administrasi publik adalah meliputi usaha
kerjasama dalam hal-haI yang mengenai kenegaraan pada umumnya
sebagai upay? pemberian pelayanan terhadap segenap kehidupan
manusia yang terdapat di dafam negara itu. Sehingga tampak jelas
bahwa administrasi tidak sekedar terkait dengan permasalahan Lulis
menulis, tata buku, prosedural dan sebagainya, tet,api t,ermasuk di
dalamnya segala kegiatan yang terkait dengan setiap usaha pelayanan
negara (institusi kenegaraan) kepada masyarakat sebuah negara. 16.
i _-. Dengan demikian/ maladminisLrasi juga menjadi rel_evan untuk
diterjemahkan tidak sekedar merupakan penyimpangan t.erhadap hal
.'tu1is menulis, tata bukur prosdura1 dan sebagainya, letapi lebih
luas mencakup' penyimpangan yang terjadi terhadap fungsi-fungsi
pelayanan publik yang dilakukan setiap pejabat publik kepada
mdsyarakat. Dalam definisi draft RUU Ombudsmdn Nasj-onal setiap pe
j abat publik dapaL dikategorikan t.elah mel-akukan maladministrasi
apab i 1a I 1a me I akukan penylmpangan, pelanggaran, aLau
mengabaikan kewajiban hukum dan kepatutan masyarakat sehingga
tindakan yang dilakukan Lidak sesuai dengan asas umum pemerintahan
yang baik (good governance) Jadi, indikator yang penyimpangannya
adalah dapat dij adikan sebagai ukuran peraLuran hukum dan
kepatutan masyarakat serta asas umum pemerintahan yang baik. Lebih
rinci dapat diuraikan tindakan pejabat. publik yang dapat.
dikategorikan sebagai tel-ah memenuhi maladministrasi menuruL
Komisi Ombudsman Nasional adalah: 1) Meliputi semua tindakan yang
dirasakan janggal (inappropriate) karena di-lakukan tidak
sebagaimana mestinya. ,2) Meliputi Lindakan pejabat publik yang
menyimpang (deviate) . 3) melipuLi tindakan pejabat publik yang
melanggar ketentuan (irreguTar/iTTegitjmate) . 4) . Penyalahgunaan
wewenang (abuse of power), dan 5) keterlambat,an yang tidak perlu
karena penundaan berlarut aLas suatu kewaj iban pemberian pelayanan
publ ik (undue del-ay) . 17. t l--. Selain lima krit.eria
maLadministrasi,Lersebut, satu hal- yang perlu mendapat perhat,ian
adal-ah walaupun Lindakan pejabat publik'sudah sesuai dengan
ketentuian hukum, tetapi bila oleh mapyarakat dirasakan masih
melukai rasa keadilan dan tidak sessuai dengan kepatutan (inequity)
maka hal t, ers ebut dapat dikat egor ikan t indakan
maladminist,rasi . Ket,idakpatutan t,erj adi dari perat,uaran hukum
yang bers i f at S ebaga i sebagai konsekuensi statis. Kelemahan
peraturan hukum yang staLis (bentuk tertulis) adal-ah ia akan
sela1u tertinggal oleh perkembangan dan kehidupan sosial yang ada
dalam masyarakat. Sehingga sangat mungkin suatu ketika akan
ditemukan t.indakan dil-akukan secara hukum t.eLapi tidak sesuai
dengan kebiasaan hidup dan kepatutan dalam masyarakaL.
Maladministrasi publik juga dapat diketahui dengan menggunakan
ukuran asas-asas g[ood governance. Pengertian asas good governance
sebagaimana diuraikan Ketua Komisi Ombudsman Nasional dalam buku
Ombudsman Indonesia ditengah Ombudsman f nLernas iondl , secara
t,erperinc i mencakup : 1 . Asas kecermatan f ormdl, adal ah cermat
dalam mempersiapkan. serta mengeluarkan eputusan secara jujur
dengan mempertimbangan semua fakta yang refevan dan kepentingan
para pihak termasuk pihak ketiga. 2. Asas fairpTay, adalah
mengeluarkan keputusan tidak bersikap menghalang-halangi kesempatan
orang lain yang berkepentingan untuk memperoleh keput,usan yang
menguntungkan baginya. 18. 4. Asas pertimbangan ada1ah bahwa
keput.usan pejabat publik harus disert.ai dengan pertimbangan yang
memadai, didukung,iakta-fakta yang benar dan relevan t,idak boleh
bertent4ngan dengan kebiasaan yang telah dipublikasikan, dan tidak
bersifat, umum namun konkrit. Asas kepast.ian hukum formal, hrtinya
mengandung kejelasan dan tidak samar-samar Asas kepastian hukum
material- artinya adalah keputusan dari pejabat. publik yang
bersifat membebani tidak boleh diberlakukan secara surut. Asas
kepercayaan adal-ah apablla suatu keputusan te1ah menimbulkan
harapan-harapan dengan janji/rencana, maka janji semacam itu tidak
boleh diingkari. Kepercayaan d.apat d.itimbulkan dengan
pemberlakuan kebijakan yang sama adal-am kurun waktu terLent.u yang
cukup fama 5. 6. i--r 7. Asas persamaan, adal-ah ha1 aLau keadaan
yang sama I diberlakukan secara sama pula. Keadaan tersebut harus
sama refevansinya yaitu rel-evan dari segi kepentingan yang akan
diperhatikan dengan pengeluaran keputusan yang bersangkut,an 8.
Asas kecermatan adalah bahwa kerugian yang ditimbulkan Lidak
melebihi keuntungan/manfaat yang diperoleh dengan adanya kepuLusan
pejabat publik yang bersangkut.an 9. Asas keseimbangan art.inya ada
keseimbangan antara sanksi yang diterapkan dengan bobot pelanggaran
yang dilalcukan. 19. _-. Dalam konteks fndonesia, asas -asas good t
iga belas asas sebagai berikut, : l-. Kepast,tr? hukum 2.
Keseimbangan governance mel iput i Kesamaan dal am mengambi I
keput,usan Bert indak cermat, 5 . Mot, ivas i untuk set iap
keputusan 6 . Tidak mencampurbaurkan kewenangan Perma j-nan yang j
uj ur Kewaj aran atau tidak sewenang-wenang 9. Memenuhi pengharapan
yang timbul 10. Meniadakan akibat-akibat keputusan yang bat.aI 11
Perl indungan atas pandangan hidup seseorang Kebi j aksanaant2 13.
Pelayanan umum Ruang lingkup pengertian government. Perrgertian
governance mengacu pada mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi
dan sosial yang melibatkan sektor negara, masyarakat, dan pasar
(negara dan non negara). Negara berfungsi mencipLakan lingkungan
politik dan hukum yang kondusif, swasta (non negara) mendorong
terciptanya governance i lebih luas dari . Masyarakat (non sosial
politik, society) untuk lapangan pekerj aan dan pendapatan
masyarakat negara ) berfungs i mewadahi interaks i memobilisasl
berpartisipasi ke 1 ompok sos ial (civil dal am akt ivi t,as
ekonomi , sos i a1 , dan pol i t ik 10 20. t--r (Hardijanto:2000) .
Sedangkan government hanya mengacu pada mekanisme suatu
pengel-ol-aan berdasarkan kewenangan tertinggi. Secara gA'ris besar
asas good governance melipuLi tiga ha1 penting yang sangat mendasar
yaitu akr:ntabiliEas publik, Lransparansi/keterbukaan, dan
kepastian hukum (ru7e of Law) . Akuntabilitas publik menghendaki
setiap perilaku dan tindakan pejabat publik baik dalam hal
pengambilan kebijakan (publ-ic polcy), keuangan, dan hukum harus
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,.
Transparansi/keterbukaan mensyaratkan bahwa set.iap pejabat publik
berkewajiban memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak
diskriminatif, baik diminta maupun tidak diminta oleh masyarakat.
Adapun kepastian hukum (rule of 7aw) merupakan kewaj iban bagi
setiap pajabaL publik untuk memberikan jaminan dan rasa keadilan
masyarakat terhadap seLiap kebijakan publik (public poTicy) yang
diambil. I Konsekuensinya, setiap pejabat. publik berkewajiban
memberikan perlakuan yang sama bagi setiap warga masyarakat. dalam
m6njalankan fungsi-fungsi pelayanan publik (equality before the
Law) i Prinsip penegakan hukum dalam good governance t.idaklah
dalam arti sempiL hanya meliputi hukum tertulis Let.api juga
meliputi hukum adat dan et.ika kemasyarakatan (Hardijanto :2000).
Dengan demikian tindakan pejabat publik yang tidak sesuai dengan
asas-asas umum good governance seperti kebijakan publik yang
diambil tidak transparan, tidak dapat. 11 21. t fa
dipertanggungjawabkan secara pubrik dan'tindakan yang tidak sesuai
dengan semangat supremasi hukum dapat dikategorikan menjadi
perbpatan maladministrasi publik. Lebih mendasar maladminist,rasi
juga dapat diketahui'dengan menggunakan ukuran sejauh mana
prasayarat untuk penegakan demokrasi dan penghargaan asas hak asasi
manusia Lerpenuhi oleh pejabaL publik dalam menjalankan fungsinya
sehar'i-hari. D. Metode Penelitian Penelitian ini' merupakan
penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif guna
menemukan daLa Eentang karakteristik keruhan masyarakat Lerhadap
rembaga peradilan. selain itu juga untuk mengetahui modus dan jenis
penyimpangan yang sering terjadi di lembaga pengadilan serta
response masyarakat dan lembaga pengadilan dalam menyikapi hal
tersebut. I Adapun teknik pengumpulan data di-rakukan merarui studi
l-iteratur dan studi lapangan. sLudi l-iteratur digunakan untuk
m'engumpul-kan serta menganalisis teori-teori dan bahan-bahan
hukum, baik bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. sedangkan
studi lapangan digunakan untuk mengumpulkan data berupa pendapat
dari masyarakat hukum dan non hukum mengenai penyimpangan
administrasi di pengadiran. st.udi lapangan akan dilakukan dengan
cara wawancara mendalam (in- depth interview) . MeLode j-ni
bert,ujuan untuk menangkap pendapat :"" pemikiran masyarakar ,1",
menjadi narasumber t,-. t2 22. l --. dalam penelitian ini. Dengan
menggunakan metode wawancara secara mendalam ini diharapkan didapat
hasil yang optimal dan menyeluruh dari seLiap ahli d.an narasumber.
Penelitian ini dibagi dalam tahapan sebagai berikut: Mene 1 i t, i
ke luhan masyarakat, Komisi Ombudsman Nasional yang disampaikan
kepada t erka it, dengan Lembaga Pengadilan, termasuk
tanggapan-tanggapan yang diberikan Lembaga Pengadilan aLas
rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional . II Menganalisis
dan'mengolah data secara kual_itat.if sehingga dapat, dit,arik
kesimpulan yang obj ektif E. Teknik Analisis Data Dat,a diperoleh
berbasis dari keluhan/laporan masyarakat tentang lembaga Pengadilan
kepada Komisi ombudsman Nasional. Kemudian disusun secara matriks,
dan diklasifikasikan sesuai dengan substansi penyimpangan yang
dikeluhkan, t,ermasuk respons t.indak lanjut lembaga Pengadilan
terhadap rekomendasi fomisi Ombudsman Nasional.
Penyimpangan-penyimpangan yang telah diinventari,sasi, kemudian
diklasifikasi dengan i menggunakan indikator asas-asas good
governance, kraslfikasi mal-administ.rasi menurut Ombudsman dan
menurut Crossman Sedangkan data mengenai pelaksanaan mekanisme
pengawasan di lembaga Pengadilan dan pandangan masyarakat terhadap
performa lembaga Pengadilan dj. klasj-fikasi dan dianarisis secara
kualitatif. Berdasarkan hasil tersebut. diharapkan .. I 13 23. I I
l--r i " dapat ditemukan ket,erkaitan yang signifikan dengan
kecenderungan penyimpangan yang dilaporkan masyarakat kepada J F.
Tujuan Adapun tujuan dari penelit.ian ini adalah,: a. Mendapatkan
suatu informasi dan pengetahuan yang cukup mendalam tenLang segala
hal yang berkaitan dengan penyimpangan administrasi yang terjadi di
lembaga pengadilan. b. Menemukan dan mengetahui pola-pola
penyimpangan administrasi yang terjadi di lembaga pengadilan. c.
Meningkatkan efektifitas pengawasan Komisi Ombudsman Nasional-
terhadap lembaga Peradilan. d. Ada perubahan sikap enggan menjadi
sikap kooperatif lembaga Pengadilan terhadap lembaga pengawasan
eksternal. e. Perbaikan muLu kualitas pelayanan umu* lembaga
pengadilan kepada masyarakat. f ' Setelah dikeLahui penyebabnya
(enggan, mispersepsi) , diharapkan bisa mengurangi maladminisE,rasi
. Adapun hasil dari penelitian ini akan digunakan sebagai: 1-.
Sebagai bahan untuk men)rusun pedoman "standar pelayan umum yang
bdik di lembaga Peradilan" 2. Ada peningkatan respon lembaga
peradilan Lerhadap pengawasan yang dilakukan Ombudsman. t4 24. G.
Sistematika Penulisan Penulisan raporan penelitian ini t,erbagi
atas lima bab. set.iap bab akan diuraikan berdasarkan sistematika
sebagai berikut: ' 1. Bab r PENOaUULUAN a. Latar belakang masalah
terdiri d,ari uraian mengenai situasi atau keadaan dari suatu
masalah yang timbul, alasan mengapa masalah tersebut diLelit.i. C.
Rumusan maalah terdiri dari pokok permasalah yang menj adi das,ar
dari penelitian ini . Terdapat dua permasalahan yang cukup mendasar
sehingga penelitian ini perlu untuk dilakukan. Landasan teori
berisikan pemaparan at,as teori yang akan dipergunakan sebagai
pisau anal-isis dalam penelit.ian ini. Dengan adanya landasan teori
ini diharapkan terdapat keseragaman pemahaman akan permasalahan
yang akan diteliLii. Metode penelitian, berisikan uraian atas
met,ode yang digunakan dalam mel-akukan analisis. Diharapkan dengan
metode yang dipergunakan ini akan dapat i membedah permasalahan
yang 'ada sehingga dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang baik. e.
Teknik analisis data akan menguraikan secara singkat bagaimana data
didapaL dan dengan cara apa data tersebuL diolah. b. I i* d. t I 15
25. Tujuan berisikan tujuan dari diadakannya penelit.ian ini. g.
SistematikA penelitian berisikan gambaran singkat perihal bagaimana
hasil penelitian tersebut disusun sehingga dapaL dimengerti dengan
baik oleh masyarakat yang menggunakan hasit penelitian ini. Bab II
Maladministrasi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha
Negara Bab dua ini terdiri menguraikan pengert,ian maladministras i
. I ingkup dari empat, sub bab yang akan dari kat,a administrasi-
dan t --r dari pengert ian mal admini s t ras j- dan kaitannya
dengan independensi kekuasaan kehakiman. Pada sub bab terakhir akan
dijelaskan pula kecenderungan terjadinya maladministrasi di lembaga
pengadilan berdasarkan laporan masyarakat yang disampaikan ke I
Komisi Ombudsman Nasional. Berdasarkan laporan tersebut akan dapat,
dike t, ahui apa karakt er i s t ik ke l-uhan masyarakat atas
lembaga pengadilan serta modus dan jenis penyimpangan yang sering
Lerjadi di lembaga tersebut. i Bab III Studi Kasus Perkara
Maladministrasi di Komisi Ombudsman Nasional-. Bab tiga ini berisi
beberapa kasus yang masuk ke Komisi Ombudsman Nasional. Kasus yang
akan dianalisis tidak seluruhnya namun diambil berdasarkan jenis
penyimpangan r6 26. l yang kerap kali terjadi di pengadilan. Dengan
ad.anya studi kasus ini diharapkan ada gambran yang nyaLa bagaima4l
penyimpangan itu terjadi dan apa harap Ian masyarakat pada
Ombudsman Nasional.. Bab IV Penanggulangan Maladministrasi di
Pengadilan Bab lima akan dipergunakan yang t, er j adi sub bab yang
at,as penyelenggaraan adminlstrasi di kewenangan Komisi Ombudsman
Nasional berisikan beberapa alt,ernat if yang dapat dalam upaya
menekan jumlah penyimpangan di pengadilan. Bab lni terdiri d.ari
d.ua ntas ing-mas ing beri s ikan bentuk pengawasan pengadilan
serta dalam menangani t. -. pemngaduan masyarakat, atag Lerjadinya
mal_adminisLrasi di pengadilan. Bab V Penutup ! Bab I ima ini
terdiri dari dua sub bab Sub bab pertama berisi kesimpulan atas
uraian pada bab sebelumnya. Sub bab kedua berisi saran dalam upaya
memperkuaL institusi ombudsman dal-am menangani maLadmi.nistrasi
pengadilan i I7 27. t I --r BAB II MAI,ADMINISTRAST DAN KEBEBASAN
HAKIM DALAM PEI..E,KSANAAN * PROSES PERADITAN ' Bagi ".f"gi"r,
masyarakat Indonesia, istilah administrasi lebih cenderung
diartikan , sebagai kegiaLan tulis menulis dan kegiatan tat,a
usaha,i Prof . DR. Prajudi Atmosoedirdjo di dal-am buku
Administrasil mengemukakan bahwa pengerLian administrasi dapaL
digolongkan menjadi : a) Administrasi dalam arti sempit b)
Administrasi dalam arti l-uas Pengertian administ,rasi dalam arti
sempit adalah kegiaLan yang berhubungan dengan kegiatan operasional
yang terbatas pada kegiatan surat-men1rurat, keLik-mengetik,
catat-mencatat, pembukuan ringan, dan lain-lain kegiatan kantor
yang bersifat teknis ketatausahaan. Sedangkan I pengertian
administrasi dal-am arti Luas adalah proses kerja sama dari
kelompok manusia (orang-orang) dengan cara-cara yang paling berdaya
guna (efisien) untuk mencapai Lujuan ya.ng te1ah ditetapkan
terlebih dahulu. Namun sebagian masyarakat lebih mengenal dan
memahami administrasi dalam arti sempit, sehingga terjadi
pembaLasan arLi. Pembatasan arti tersebut berakibaL pada tPra j udi
Atmosudird j o, Hukum Ad.ministrasi Ghalia fndonesia: 1984 ) , hal
. 50 . Negara, (Jakarta, 28. I t-. terhambaLnya perkembangan
pemahaman isLilah adminisLrasi di Indonesia. Salah satu
perkembangan yang terjadi dalam istilah .i yang terkait. dengan
administras j- adal-ah ,maladminist,rasi. Pembatasan arLi
administrasi membawa pengaruh dafam mengartikan maladministrasi
yang menjadi objek dalam penelitian ini. Sebagian masyarakat masj.h
merasa janggal saat mendengar kata maladministrasi. Selama ini kata
mal-administras j- j arang terucapkan dalam pergaulan masyarakat
sehari -hara , tidak mengherankan apabila beberapa narasumber
mengart,ikan istilah maladministrasi sebagai masalah yang t imbul
dalam hal tata usaha dan at au ins t ans i tidak berj alan Untuk
membedakan dua pengertian administrasi, bab ini akan menguraikan
secara singkat pengertian tersebut.. Demikian pula halnya dengan
pengertian maladministrasi yang Iebih berkembang di fuar Indonesia,
terutama di negara yang telah mengembangkan konsep. ombudsman. i
surat menyurat dalam suatu organisasi pemerintah sehingga fungsi
administrasi dengan baik. r9 29. t I t I A. L. Pengertian Umum
Ad:ninistrasi dan MaladminiEt,rasi Administradi Pengertian
administrasi menurut Kaunus Besar Bahasa Indonesia mempunyai 4 arti
yait,u:2 Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta
penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Usaha dan
kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk
mencapai tuj uan. Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintahan. Kegiatan kant,or dan tata usaha. Berdasarkan
pengertian yar.E terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa rndonesia,
administrasi diartikan sebagai usaha dan kegiatan yang bersifat
akLif sebagai upaya penyelenggaraan kebijaksanaan dan pembinaan
dalam suat,u organisasi, baik pemerintah '*rrr.pr-,r, swasta.
Penyelenggaraan tersebut diadakan untuk mencapai suatu tujuan
terLentu. Secara umum pengertian yang terdapaL dalam kamus tersebut
merupakan pengertian administrasi yang bersifat luas. Hanya satu
poi-# yang menyatakan administrasi sebagai kegiatan kant,or dan
tata usaha. Selain Kamus Besar Bahasa Tndonesia, sebagai
perbandingan digunakan pula pengertian administrasi 3 4 t I I ) I '
D.partemen Indonesia, ed.2, cet t. Pendidikan dan Kebudayado, Kamus
Besar Bahasa 3, (Jakarta: Balai pustaka , !gg4) , ha1 . B . f )t i
l --. 20 30. 1,.-. t i I menurut concJ. se Dictionary Plus dan
Blacks Law Dictionary. Menurut, Conc i se Dictionary Plus , admini
stratiori adalah : 3 .t 7. ManAgement of the affairs of an
organization, such as abusirless or Tastitution. 2. The duties of
an administrator 3. The body of people who , administer an
organization 4. The conduct of the affairs of government 5. Term of
office, used of government Sedangkan menurut Black's law
dictionary, administration adal-ah: a management or conduct of an
office or empToyment the performance of the excecutive duties of an
:nstj tutiotn, bussiness, or the 7ike. In pubLic 7aw, the
administration of government means the practical management and
direction of the excecutive department, or the pubTic machinery or
function, or the operations of the various organs or agencies,
Direction or oversight of any office, service or empToymEnt. The
terms "admini stration" J-S aJ so conventionaTly applied to the
whole class of pubTic functionaries or those in charge of the
management of the excecutive department. Istilah administrasi dalam
kedua kamus tersebut diartikan secara 1uas, lang melipuLi seluruh
kegiatan pelayanan 3 Brit,ish Li-brary Cataloguing in publicatlon
Data, ColLins Concise Dictionary P1us, (Glasgow: William Collins
Sons & Co. Ltd, 1989) , haI . 1-5. n Henr:y Champbell B1ack,
Black's Law Dictionary 6th ed, (SL. Paul Minnesota: West Publishing
Co, 1990), ha]. 44. 21 31. l. -. t publik yang diselengarakan oreh
pemerintah. Berdasarkan pengertian adminisLrasi menuruL kamus
BTacks Law, seruruh kegiatan dalan rangka pelayanan publik. Secara
umum dipergunakan untuk sel-uruh tingkat pelayanan publik, mulai
tingkat Lerendah hingga tingkat tertinggi. Jadi, administrasi tidak
diartikan sebagai, kegiatan surat menyurat dan tata usaha belaka
walaupun pengertian tersebut menjadi salah bagian di dalamnya.
Selain pengertian yang terdapat di kamus, berikut disertakan pula
pendapat para ahli dalam memberikan pengertian mengenai
administrasi. Menurut catat,an kepustakaan fndonesia yang dicataL
oleh The Giang Lies, administrasi mempunyai konotasi 3 macam 1.
Administrasi diart ikan s ebaga i ketatausahaan yang meliputi
pengolahan inf ormas i ke dalam warkat -warkat, penggand.a&,r,
pengi riman dan penyimpanan keg i at an penc ipt aan t e rt entll ,
inf ormas i yang telah dijadikan warkat tersebut. 2. Administrasi
diartikan sebagai proses kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok
orang .yang bekprja sama untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. 3.
Administrasi diartikan sebagai administrasi negara atau perusahaan.
uBudhi Masthuri, Mal-administrasi publik, , diakses pada tanggal 11
November 2002. 22 32. l'-. t t Berdasarkan ketiga konot,asi yang
ada dalam kepustakaan Indonesia, administrasi diart,ikan secara
luas sebagai pengert ian berikut ini Untuk administrasi sebagai
suatu proses kegiaEdr, dikut ipkan beberapa pendapat ahf i , yakni
: pros e s kegibtan t memperj e I as b. a. C. A Administrasi
meliputi kegiaban yang harus dilakukan oleh pejabat-pejabat
eksekutif dal-am suatu organisasi yang bertugas mengatur, memajukan
dan melengkapi usaha kerja sama sekumpulan orang yang sengaja
dihimpun untuk mencapai tujuan tertentu (Ordway Tead, 1951).
Administras'i adalah suatu proses yang biasanya terdapat pada semua
usaha kelompok baik usaha pemerintah aLau swasta, sipil atau
militer baik secara besar-besaran ataupun secara kecil-- kecil-an
(Leonal-d D.White, t955) . AdminisLrasi dalam pengertian yang luas
dapat dirumuskan sebagai kegiatan kelompok orang yang bekerja sama
untuk mencapai' tujuan bersama (Herbert A. Simon, tS55). Terdorong
oleh hasrat dan kepentingan apapun yang dimiliki orang-orang,
senantiasa menentukan tujuan mereka sendiri, administ,rasi terdiri
aLas apapun yang dilakukan mereka untuk mencapai tujuan mereka
(,:ohn A Vieg, 1967) . Administ.rasi adalah pelaksanaan kegiatan
pengaturan dan pengarahan dari suatu pengejawantahan tujuan dan
cita-cita (a Dunshire, 1973) . d. Kesimpulan yang dapat ditarik
dari $endapat. para ahli tersebut di atas adal-ah: 1. Administrasi
merupakan proses pelaksanaan kerja sama 2. Administ,rasi itu
didukung oleh sekelompok orang yang bekerja sama tersebut, 23 33. 3
. AdminisLrasi mempunyai dicapai bersama. Uraian di atad secara ,J
tidak sekadar terkaiE tata buku, ntosedural Lu j uan tertentu yang
ingin j elas menyatakan bahwa administras j- dengan permasal-ahan
tulis menulis, d.an sebagainya , tetap i termasuk di i''. dalamnya
segala kegiatan yang terkait dengan setiap usaha pelayanan negara
(institusi kenegaraan) rkepada masyarakat sebuah negara. Kekuasaan
yudikatif merupakan sal-ah satu unsur dari trias poliLika
Montesque, memiliki kewaj iban untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang berkenaan dengan hak mereka aLas keadilan.
Pengadilan merupakan wujud dari kekuasaan yudikatif tersebut, harus
dapat memberikan pelayanan Lersebut secara baik. Berdasarkan uraian
di aLas, suatu tujuan akan dapat dicapai apabila ada sistem
administrasi yang baik. Merujuk pada 1 pengertian administrasi
secara luas, maka di dalam pengadilan pun terjadi suatu proses
kerja sama dari sekelompok orang-orang (pejabat pengadilan: hakim,
paniterd, dsb) dengan cara*cara Yarg paling berdaya i guna untuk
mencapai tujuan yang tefah ditetapkan terlebih dahulu. Administrasi
yang diterapkan di lembaga pengadilan tentunya dimaksudkan agar
terjadi kelancaran dal-am penyelenggaraan peradilan itu sendiri.
Kelancaran dalam penyelenggaraan peradilan harus diartikan tidak
terbatas )l I 24 34. ,t I t pada administrasi dalam skala kec i l-
:rrre l ainkan harus diartikan secara mel-uas. Berarti-
administrasi harus dipandang sebagai keseluruhan proses dalam
rangka menegakan keadilan. HaI itu dapat .diartikan bahwa
penyimpangan terhadap administrasi tidak hanya terbatas pada
penyimpangan ketat,ausahaan aLau Leknis surat, menyuraL. Segara har
yang menghambaL kelancaran proses menegakan keadilan dapat
dipandang sebagai penyimpangan administratif . Penyimpangan
administratif, dal-am konteks ombudsman dikenal dngan isti1ah
maladministrasi. Maladmini s tras i rstilah maladministrasi bagi
sebagian besar kalangan masyarakat masih terdengar asing. Bagi
mereka maladministrasi diartikan sebagai penyimpangan dari
administrasi dalam pengertian yang sempit. penggunaan 1 istilah
maladminisLrasi berkembang seiring dengan perkembangan institusi
ombudsman yang bert,ugas melakukan pengawasan terhadap setiap
lembaga pelayanan publik. Merujuk pada .pemaparan di at,as,
,administr.asi dalam rangka pelayanan publik diterjemahkan secara
Iuas, tidak terbat,as pada kegiatan tata usaha belaka. Maka istilah
maladminist,rasi juga rerevan unLuk diterjemahkan Lldak sekadar
penyimpangan terhadap kegiatan tulis menuli-s, taLa buku,
prosedural dan sebagainya, tetapi lebih luas mencakup pada
penyimpangan yang terjadi terhadap fungsi_- l-. 25 35. fungsi
pelayanan publik yang dilakukan. setiap pejabat publik (termasuk
anggota parlemen) kepada masyarakat. Menurut Concise Dictionary
p7us, maTadministration adalah " to admini s ter dishonest7y"6.
Concise mal-administrasi sebagai pengelolaan yang menurut Bfack's
maladmini stration badly, ine,fficientJy, or Dictionary Plus
mengart ikan pengelolaan administras i yang atau ket idakj uj uran
. Sel-uruhburuk, inefisiensi, pengaert ian t e rs ebut t erkai t
dengan sifat yang buruk dalam segala hal. Sedangkan Law Dictionary,
ydng dimaksud dengan adalah: " thls term J.S used [.q
interchangeabTy with misadministration and both word.s mean wrong
adninistration"T . PengerLian yang dipergunakan oleh BTack's Law
Dictionary lebih mengarah pada kesalahan dalam sistem administrasi
dalam segala bentuk yang berakibat pada buruknya seluruh pelayan
publik. Pengertian dalam kedua kamus tersebut ternyata
maladminisErasi menurutsej alan dengan pengertlan Ornbudsman Eropa.
Definisi maladministrasi menurut Laporan 1997 Ombudsman Eropa8
adalah, , i 6 British Library, op.cit. hal. 772. 7 Black, op.cit.
ha1. gs6. 8 Antonius Sujata dan R.M Surachman, Ombud.sman Indonesia
di Tengah Ombudsman InternasionaT, cet.1, (Jakarta: Komisi
Ombudsman Nasional, 2OO2), hal.17. 26 36. l I "Maladministration
accurs when a public body fail to act in accordance with the rule
or, principle which is bindidg upon ito (penyimpangan terjadi
apabila institusi publik tidak berhasiL melakukan kewajiban
Undang-undang ataupun asas-asas yang mengikat pejabat'publik
terkaiL) . : Berdasarkan pengertian tersebut, maladministrasi
dinilai t, sebatas ketidakberhasiran insLitusi publik dalam
memenuhi kewajibannya menurut undang-undang atau asas-asas yang
mengikat pe j abat publ- ik . Set iap pej abat publ ik dapat
dikaLegorikan telah melakukan mal-administrasi apabila ia
mel-akukan penyimpanganr pelanggaran, atau mengabaikan kewaj iban
hukum dan kepatutan masyarakat sehingga tindakan yang dilakukan
tidak sesua j- ,dengan asas umum pemerintahan yang baik (good
governance). Indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran
penyimpangannya adalah peraturan hukum, kepatutan masyarakatr
sert.a asas umum pemerintahan yang baik. . Sebagaimana telah
disebutkan di atas Lerminologi maradministrasi lebih dikenal-
dal-am konteks ombudsman. rnstitusi ombudsman di rndonesia diBentuk
berdasarkan Keppres No.44/2000 tent,ang Ombudsman Nasional. Namun
dalam keppres Lersebut tidak dijelaskan pengertian maladministrasi,
ketidakadilan akibat maradministrasi maupun mengenai asas-asas
pemerint,ahan yang baik. Ketiga I,-s 2l 37. ;I I haI tersebut
ditemukan dalam Rancangan Undang-undang Ombudsman yaitu dalam Bab I
pasal , sebagai berikut: Tindakan maladminj-strasi adal-ah
perbuat,an atau pengalcaian kewaj iban hukum oleh instansi dan/atau
pejabat pemerintahan yang melanggar asas umum pemerintahan yang
baik (pasal 1 butir ke-13) . Ketidakadilan tindakan apabila
seseorang tidak manfaat yang menj adi mendapat pelayanan atau yang
tidak semestinya ia 74) . maladministras i- adalah mendapat
pelayanan at,au haknya t atau terlambat bila menderita kerugian
derita (pasal 1 but ir ke - t I . Asas umum pemerintahan yang baik
adal-ah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan
norma hukum untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih
efekLif dan efisien, bebas dari korupsi, kofusi dan nepotisme
(pasal 1 butir ke- rs) . Konsep maladministrasi yang terdapat di
dalam rancangan undang-undang tersebut, setidaknya telah memberikan
yang terkategorikangambaran mengenal hal apa saj a maladministrasi.
Walaupun tidak secara khusus disebutkan tindakan apa saja yang
telah dilakukan ol-eh pejabaL puUfif tersebut. )t I f,--. 28 38. I
B. Ruang Lingkup Maladministrasi Secara umum tindakan yang
terkategorikan sebagai bentuk maladministrasi itu dapat merupakan
sal-ah saLu aLau beberapa bentuk berikut: e 1 2 3 4 5 5 '7
Keputusan berlaruL-larut (undue, delayed) Kurang pantas
(inappropriate) Sewenang-wenang (arbitrary) ! Penyimpangan prosedur
(procedural deviation) Penyalahgunaan diskresi/kebijakan (abuse of
discretion) Penyalahgunaan wewenang (abuse of authority) Baik yang
mengarah maupun yang tidak mengarah kepada ketidakadilan (Teading
or not Teading to injustice) ,-. Sebenarnya masih dapat ditemukan
benLuk-bentuk 1ain, seperti misalnya yang tersirat dal-am "Code of
Good Administrative Behaviour" yang disusun oleh Ombudsman Eropa di
Perancis. Bahkan dalam "Good Administrative Practice" yartg disusun
oleh Ombudsman Daerah Inggris (The LocaT Government Ombudsman),
terdapat 42 aksioma asas good administration aLau "penyelenggaraan
yang baik" yang apabila dilanggar akan melahirkan mal-administrasi.
Sedangkan yang dimaksud. dengan: telah Lerjadi ketidakadilan akibat
maladminisErasi anLara lain: bil-a seseorang tidak mendapat
pelayanan atau manfaat yang menjadi haknya; atau ia mendapatkannya
tetapi setel-ah ' rbid, har . 18 9 . 29 39. --. Lama sekali,. atau
bila ia menderita kerugian keuangan; atau bila ia kecewa dan
menderit,a puLus asa.10 Tetapi khlau kita semat,a-mat,a mengacu
pada tujuh kriteria tersebut di atas masih terdapat beberapa
kel-emahan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur keLujuh
kriLeria tersebuL adalah peraLuran hukum yang berlaku secara
tertulis. Pertanyaannya ]eemudj-an bagaimana kalau secara
prosedural suatu tindakan pejabat publik sudah dilaksanakan sesuai
keLentuan hukum, teLapi oleh masyarakat masih dirasakan tidak
adil?. Ol-eh karena it,u, satu hal yang perlu mendapat perhatian
adalah walaupun tindakan pejabat publik sudah sesuai dengan
ket,entuan hukum, tetapi bila oleh masyarakaL dirasakan masih
mel-ukai rasa keadilan dan tidak sesuai dengan kepatutan (inequity)
maka hal tersebut dapat dikaLegorikan sebagai tindakan
maladministrasi. Ketidakpatutan terjadi sebagai I konsekuensi dari
peraLuran hukum yang bersifat statis. Sel-ain menggunakan ketenLuan
hukum dan kepatutan sebagai instrumen ukur sosial, maladministrasi
publik juga dapat diketahui dengan menggunakan ukuran.asas-asas
pemerinLahan yang baik (good governance) . Menurut Hardijanloll,
Ruang lingkup pengertian governance lebih luas dari government.
Pengertian governance mengacu pada mekanisme pengelolaan sumber
daya ekonomi dan sosial yang 10 rbid, har. r-9o. 11 Budhi Masthuri,
op, cit . I 30 40. t--r melibatkan sektor negara, masyarakat, dan
pasar (negara dan non negara). Negara berfungsi menciptakan
lingkungan politik dan h'ukum yang kondusif , swasLa (non negara)
mendorong tercipt.anya lapangan pekerjaan dan pendapatan
masyarakat, dan masyarakaL (non negara) berfungsi mewadahi
interaksi sosial politik, memobilisasi kelompok sosial (civi7
society) untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial- dan
politik. Sedangkan government hanya mengacu pada mekanisme suatu
pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi. Asas umum mengena:.
hukum pemerintahan yang baik (good governance) melipuLi tiga ha1
penLing yang sangat mendasar yaitu akuntabil-itas publik,
transparansi/keterbukaan, dan kepastian hukum (ru7e of law) .
Akuntabilitas publik menghendaki setiap perilaku dan tindakan
pejabat publik baik dal-am hal pengambilan I kebijakan (pubJic
poTicy), keuangan, dan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat. Transparansi/keterbukaan mensyaratkan bahwa
setiap pejabat publik berkewajiban memberikan informasi yang :
benar, jujur dan tidak diskriminatif, baik diminLa maupun tidak
diminta sleh masyarakaE. Adapun kepastian hukum (rule of faw)
merupakan kewajiban bagi setiap pejabaL publik untuk memberikan
jaminan dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan
publik (public poTicy) yang diambil. Konsekuensinya, setiap pejabat
.. I 31 41. publik berkewaj iban memberikan perlakuan yang sama
bagi setiap warga masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi
pelayanan publik (equaTity before the 7aw) ' Prinsip p"rr"grL"
hukum dalam good governance tidaklah dalam arti sempit hanya
meliputi hukum' tert'ulis EeLap:- juga meliput'i hukum adat dan
etika kemasyarakaLanl2 ' Dengan demikian tindakan pejabat
publik,yang tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerinLahan yang
baik (tne principTesofgood'governance)seperLikebijakanpublik yang
diambil tidak transparan' t'idak dapat dipertanggungjawabkan secara
publik dan tindakan yang tidak sesuai dengan semangat supremasi
hukum dapat dikategorikanmenjad'iperbuatanmaladministrasipublik.
Pengertian asas good governance sebagaimana diuraikan dalam buku
Ombudsman Indonesia di Tengah Ombudsman InternasionaT, secara
terperinci mencakup t 13 Asaskecermatanformal,adalahCermatdalam
mempersiapkan serta mengeluarkan keputusan ";;;r, iliur dengan
mempertimbangkan semua fakta yang relevan dan kepentingan para
pihak termasuk Pihak ketiga' Asas EaiipTay, adalah mer'rgeluarkan
kepuLusan Lidak bersikap menghalang-halangi kesempatan orang lain
yan; berklpentingan untuk memperoleh keputusan yang menguntulg-k?"
baginya' Lsls p"ti*b.rrgan, adalah bahwa keputusan peianal publik
harus disertai dengan pertimbangan yang memadai' didukung
fakta-fakta L2 rbid. 13 suj ata dan surachman, oP. cit . hal .L4
-15 ' r 3. ,i I 32 42. i I yang benar dan relevan , tidk bol-eh
bertent,angan dengan kebiasaan yang telah dipublikasikan dan tidak
bersifat umum namun konkrit. Asas kePastian hukum formal, artinya
mengandung kejel.asan dan tidak samar-samar. Asas kepas tian hukum
material t art inya ad.al-ah keputusan dari pej abaL publik yang
bersifat meriibebani tidak boleh diberlakukan secara surut, . Asas
kepercayaEfi, adalah apabila suatu kepuLusan t,elah menimbul-kan ,
harapan-harapan dengan janji/rencana, rTrdka janji semacam itu t l
dak bol eh di ingkar j- . Kepercayaan dapat ditimbulkan dengan
pemberlakuan kebij akan yang sama dalam kurun wakt,u tertentu yang
cukup lama. Asas persamaan, adalah hal atau keadaan yang sama
diberlakukan secara sama pula. Keadaan tersebut harus sama
relevansinya yaitu relevan dari segi kepenLinganyang akan
deperhatikan dengan pengeluaran keputusan yang bersangkuLan. Asas
kecermatan t adalah bahwa kerugian yang di t imbulkan t idak
melebihi keuntungan f manf aat yang diperoleh dengan adanya
keputusan pej abat publik yang bersangkutan. Asas-asas pemerintahan
yang bersih dan baik yang dlkenal dalam literature hukum yaitu
meliputi tata usaha Negara di Be1anda maupun di Indonesia,
meliputii 13 asas, yaitu: Kepastian hukum; Kese imbangan ; Kesamaan
dalam mengambil keputusdo; 4 . Bert,indak cermat; 5 . Mot ivas i
untuk set iap keputusdrr; 6 . Tidak mencampurbaurkan kewenangdrl;
Pema j-nan yang j uj ur; Kewaj aran atau Lidak sewenang-wenang ; 33
I t--r 9 . Memenuhi pengharapan yang timbul; 43. 10. Meniadakan
akibat-akibat keputusan ).ang batal; 11. Perlindungan atas
pandangan hidup seseorang; 12. Kebijaksdnaan; 13. Pel-ayanan umum.
undang-undang No 28 Tahun L999 Tentang penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kol_usi, dan Nepotisme telah
mengadopsi tiga belas asas di atas. Penjelasan Pasal 3 uu No 2a
rahun 1g9g menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara
melipuLila : 1. Asas Kepast,ian Hukum adalah asas dalam negara
hukum yang mengutamakan 1andasan peraturan perundang-undangan,
kepatut,an, dan keadil_an dalam setiap kebijakan penyelengara
Negara. 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang
menjadi l_andasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam
pengendalian penyelenggara Negara. 3. Asas Kepentingan umum adalah
asas yang mendahulukan kesejahteraan umurn dengan cara yang
aspiratif , akomodat,if , dan se1ektif . 4. Asas Keterbukaan adalah
asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif Lentang
penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan aLas
hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia neg.ara. 5 . Asas Propors
ional i tas adaiah ASAS yang mengutamakan keseimbangan anlara hak
dan kewajiban Penyelenggara Negara. 5. Asas Profesionalitas adaLah
asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode eLik dan
ketent,uan perat,uran perundang-undangan yang berl-aku. 1A -"
Indonesia. Undang-Undang Tentang penyeTenggara Negara yang Bersih
Dari Korupsi, KoTusi, dan Nepotjsme, UU No.2B, LN No. 75 tahun
1999, TLN No. 3851, Penjelasan pasal 3. 34 44. 'l I I 1--. 7. Asas
Akuntabilitas adalah asas yang menent,ukan bahwa setiap kegiatan
dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat' sebagai
pemegang kedaulatan Lertinggi negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Sunaryati
Hartono, Wakil KeLua Ornbudsman Nasional berpendapat, bahwa
mal-administrasi merupakan salah satu perbuatan yang berbenLuk
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) aLau perbuatan yang mengarah
kepada aLau dapat mengakibatkan t erj adi KKN. 15 Lebih mendasar
maladministrasi juga dapat dikeLahui dengan menggunakan ukuran
sejauh mana prasyarat untuk penegakan demokrasi dan penghargaan
asas hak asasi manusia terpenuhi oleh pejabat publik dalam
menjalankan fungsinya sehari-hari.15 Telah disebutkan sebelumnya
bahwa indikaLor yang dapat dijadikan ukuran penyimpangan aLau
terjadinya I maladministrasi adalah peraturan perundang-undangan
dan peraturan pelaksanaan lainnya. DaIam ruang lingkup penelitian
yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara, maka,
peraLuran hukum yr,lrg dapaL dijadikan acuan adal-a.h: 1-.
Undang-Undang a. UU No . 14 / 197 0 tentang Kekuasaan Kehakiman. 1s
rbid, hal .190. L6 Budhi MasLhuri , op . cit . .a. 35 45. 'l b. UU
No. UU No. UU IVo. Ner; ra. e. UU No.8/1981 tentang Hukum Acara
Pidana. f. Het Inlands Reglement (HIR) , mengatur hukum acara
perdata. r Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Keputusan KeLua
Mahkamah Agung. 3. Buku I dan Buku II Mahkamah Agung t,entang
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Berdasarkan
kaj ian literatur dan hasil- wawancara yang telah dilakukan, dapat
disimpulkan bahwa yang termasuk ke dalam ruang lingkup
ma1administrasi dalam peneliLian ini adalah sebagai berikut : 1.
Penyimpangan prosedur Penyimpangan adalah 1. proses t caYa,
perbuatan menyimpang atau menyimpangkan; 2. sikap t.indak di luar
ukuran (kaidah) yang berlakulT Prosedur adalah tahap kegiatan untuk
menyelesaikan suaLu aktiviLas. Penyimpangan prosedur adalah proses
yang dilakukan di luar kaidah yang berlaku. Apabila penyimpangan
tersebut berada di luar jalur administratif atau telah masuk ke
da1am bidang t'Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , op. cit. ha1
. 942 . t" a C. d.. 2 / L9B6 t,entang Peradi 1an. Umum . 14/ 19B5
tentang Mahkamah Agung. 5/L9B6 tentang Peradilan Tata Usaha I,- 36
46. I 2. pidana, ffia.ka tidak dapat maladministrasi. Penanganan'
berlarut ,.' Penanganan adalah proses, dikatakan s.ebagai t indakan
cara, perbuatan mengerj akan sendirils. Berlarut adalah
berlama-lama, berpanjang-panjrrrgt'. ,Jadi penanganan berlarut
adalah ! proses , carat perbuatan berlama-lama atau
berpanjang-panjang dalam menangani suatu perkara sehingga terjadi
keterlambatan yang tidak perlu. Perihal penanganan berlarut ini
akan menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan untuk melakukan
upaya hukum dal-am memperoleh keadilan. 3. Bertindak t,idak cermat
Bertindak adalah berbuaL, mel-akukan tindakan (aksi, dsb) 20. I
CermaL adalah penuh minat (perhaLian); seksamai tel-iti21.
Bertindak tidak cermaL adal-ah mefakukan suatu tindakan yang tidak
disertai ketelitian dan perhatian penuh. Tak jarang ketidakcermatan
dal-am mengelola r B rbid, le rbid, 20 rbid, 2t rbid, hal . 1004 .
hal . 568. hal . 1058. hal L87 . t--r 31 47. I l --. berkas akan
menyebabkan ketidakadilan. dan menimbulkan kesalahan dalam suatu
proses mencari keadilan. 4. ImbaLan uaig/Euap Imbalan adalah 1.
upah sebagal pemhalas jasa ; 2. balasan (berupa pujian, hukuman,
dsb) acas tindakan yang dilakukan22. Suap adalah uang sogok23. i
,Jadi imbaLan uang/suap adalah pemberian yang dilakukan ol-eh
seseorang kepada orang l-ain karena telah melakukan'suatu perbuatan
yang diinginkannya. Pada sisi yang lain pemberian imbalan akan
berakibaL pidana, apabila unsur-unsur suap dan Lindak pidana
korupsi dapat dibuktikan. Apabila terjadi tindak pidana, maka
tindakan itu tidak termasuk dalam kategori maladministrasi . 5.
Bertindak tidak layak r BerLindak adalah berbuat melakukan tindakan
(aksi, dsb) 2a. Layak ad alah wa j ar , pantas , patut2s . Jadi
bertindak tidak layak adar?n i tidak waJar atau tidak pantas yang
seseorang terkait dengan j abatan yang perbua.tan yang dilakukan
oleh di dudukinya . 22 rbid, 23 rbid, 24 rbid, 2s rbid, hal . 373
hal 965. hal- 1058. hal . 577. 38 48. t tt 5. Melalaikan kewajiban
Melalaikan adalah melupakan, tidak mengindahkan, melengahO3h".
Kewaj iban adaLah sesuaLu yang harus dilaksanakan, keharusan2T.
.Iadi melal-aikan kewaj iban adal-ah , melupakan atau melengahkan
tugas yang seharusnya dil-aksanakan. 7. Nyata-nyata berpihak Nyata
adalah terang; j elas sekali,' kentara2s - Berpihak ada]ah mengikut
(memilih) salah saLu pihak2e. Jadi nyata-nyata berpihak adalah
tindakan yang dilakukan secara Lerang dan jelas sekali memilih
salah satu pihak dalam suatu proses peradilan. 8. Penyalahgunaan
wewenang Penyalahgunaan adalah prosesr , cdro., perbuaLan
menyelewengkan3o . Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk
bertindak; kewenangan 2. kekuasaan membuat keputusan, memerintah
dan mel-impahka5r tanggung jawab kepada orang.fain3r. 26 rbid.,
hal-. 555. 27 rbid., hal . 1 l23 . 28 rbid, hal . 696. 2e rbid.,
hal . 7 67 . 30 rbid, har. BG5. 31 rbid., hal . 1r2B . l--r I 39
49. J :I t" 9. Jadi penyalahgunaan wewenang adalah menggunakan
kekuasaan untuk bertindak namun diselewengkan tidak sesuai denlan
yang seharusnya. Sewenang-wenang Sewenang-wenang adalah dengan
Lidak mengindahkan hak orang lain; dengan sendiri; semaunya semau
-maunya ; dengan kuasa Semua tindakan-Lindakan dari pegawai
pengadilan pada tingkat I, tingkat Banding/ maupun MA (panitera,
hakim, pegawai administ.rasi umum) yang mengarah pada tidak
diindahkannya hak orang lain. 10. Intervensi fntervensi adalah
campur Langan dalam perselisihan anLara dua pihak (orang, golongan,
dsb) 33. Berdasarkan kamus hukum disebuLkan bahwa kata intervensi
berasal dari bahasa Belanda yang artinya I ikut serta dalam suaLu
hal. Dalam penelitian ini berarti semua tindakan dari pihak-pihak
yang tidak terlibat langsung dalam proses perkara yang dapat
mempengaruhi a.t,au mengarahkan perkara ke arah yang dinginkan
ol-eh pihak yang melakukan tindakan tersebut. rbid. ,ot1: hal . 3
84 . 32 33 )1 I (--. 40 50. I t --r 11 . PemaLsuan/persekongkolan
Palsu menurut kamus hukum adalah tidak tulen, Lidak sah, lancirng,
sumbang, tiruan, g'adungan, tidak a4 JuJur.--. Pemalsuan adalah
proses/ cara, perbuatan memafsukan ( idem) Dalam penelitian ini
pemalsuan adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka memalsukan
sesuat.u untuk saEu kepentingan tertentu. Persekongkolan atlalah
perbuatan yang dilakukan secara berkomplot untuk melakukan
kejahatan, kecurangan, dsb. 1-2. Penggelapan barang bukti
Penggelapan adal-ah proses, cara, perbuatan yang rahasia, Lidak
halal, tidak sah menurut aturan (undang-undang, hukum) yang
berlaku35. i Penggelapan menurut kamus hukum adalah penyelewengan,
korupsi, proses t cara, atau perbuatan menggelapkan seperti diatur
dalam pasal 372 KUHP Barang bukti . adalah benda yangr digunakan
untuk meyakinkan hakim akan kesalahan-kesalahan para pihak yang
berperkara. (ha1. 93) 34 rbid, hal . 71,9. 3s rbid, hal . 301. I 4l
51. a il t Jadi penggelapan barang bukti adalah. perbuat,an yang
dilakukan secara rahasia, atau tidak sah menurut aturan yap:g
berl-aku terhadap benda yang digunakan unLuk meyakinkan hakim untuk
menuLupi kesal-ahan- kesalahan para pihak yang berperkara.
menyelewengkan Diskresi adal-ah kebebasan mengambil keputusan
sendiri dalam setiap si,tuasi yang dihadapi3T. (ha1. 237) Diskresi
menurut kamus hukum adalah kebijaksanaan. Dengan demikian
penyalahgunaan diskresi adalah perbuatan menyelewengkan kebebasan
untuk mengambil keputusan sendiri daLam setiap situasi yang
dihadapi. 14. Semua tindakan baik yang mengarah pada ketidakadilan
13 . Penyalahgunaan diskresi Penyalahgunaan adalah Proses, Tindakan
adalah 1 .perbuatan; sesuaLu i 2. sesuatu yang dilaksanakan
sesuaLu3s. cara, Perbuatan yang dilakukan ; unLuk mengatasi
Keadilan adalah sifaL (perbuatan, perlakuan, dsb) yang tidak berat
sebelah, tidak ,memihak, . berpihak kepada yang benar, berpegang
pada kebenaran3e. 36 rbid, hal . 37 rbid, hal . 38 rbid, ha1 . 3e
,or1: har . 86s. 231 . 10s8. 7. )t I la 42 52. I I |} I I I Jadi
semua tindakan baik yang .mengarah pada ketidakadilan adalah semua
perbuatan atau sesuatu yang dilakukan iybng mengarah kepada sif at
yang beraL sebelah, memihak atau berpihak pada yang sal-ah dan
Lidak berpegang kepada kebenaran. Lingkup maladminisLrasi ini
harus, dapat dilihat sebagai tindakan yang berkenaan dengan
kewajiban pejabat publik dalam penyelenggaraan negara, khususnya
sebagai abdi masyarakat. Secara umum apabila t.indakan yang
dilakukan akan menimbulkan sanksi administratif maka hal- itu dapat
dikategorikan sebagai Lindakan maladministrasi. Namun bila tindakan
yang dilakukan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang dapat
dipidana, maka tindakan t e rs ebut t idak t, erkat egori s ebaga i
t, indakan maladministras i C. Administrasi PengadiJ.an Penjelasan
umum Undang-undang No. 2 Tahun 1-985 tenEang Peradilan Umum buLir 3
(tiga) menyaLakan bahwa penyelenggaraan administrasi pengadi'l.an
daIam. undang- undang ini dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan
penangallannya / walaupun dalam koordinas 1 pertanggungjawaban
tetap dibebankan kepada seorang pejabat, yaitu Panitera yang
merangkap Sekretaris. Berdasarkan penjelasan Umum tersebut, dapat
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan administrasi pengadilan
adalah )1 I l--r 43 53. J :l t" I,q administrasi dalam arti sempit
yang . t,erbat,as pada administrasi perkara dan administrasi umum.
AdminisLrasi perkara melip'uti penanganan perkara dan hal-hal
administrasi . lain yang bersifat Leknis yudisial. Administrasi
umum meliputi bidang kepegawaian, gaj i, kepangkatan, peralatan
kantor, dan lain-Iain. Menurut Suparnoa0, Direktur Hukum dan
Peradilan Mahkamah Agung, administrasi peradilan terbagi 2, yaiLu
administrasi umum dan adminisLrasi perkara. Administ,rasi umum
merupakan admirtistrasi dalam pengertian umum yang sama dengan
instansi Iain, misalnya ada kesekretariaLan dan dibawahnya ada
keuangan Sedangkan adminisErasi perkara yaitu yang Lerdapat di
bawah kepaniteraan, mencakup kepaniteraan perdata, kepaniteraan
pidana, dan kepaniteraan hukum. Pembagian dalam pengurusan
adminisLrasi di pengadilan sebagaimana tel-ah disebutkan I tentunya
akan mempermudah bagi masyarakat dalam mendapatkan haknya admini s
t ras i pengadi lan memi I iki dalam mengelola ad.ministrasinya .
Berdasarkan keterangan tersebut ciri khas tersendiri Tugas dari
pengadilan adal-ah menerima, memeriksa, dan memut,us perkara. Tugas
menerima perkara dikategorikan sebagai administrasi umum. Sedangkan
tugas memeriksa dan memutus perkara 4a wawancara Mahkamah Agung *-
November 2002 di I I ; tt i dengan narasumber pada tanggal 15 44
54. dikategorikan sebagai dalam und.ang-und.angnl . admini s t, ras
i perkara yang diatur t--r Setiap 'pengadilan dipimpin oleh seorang
Ketua dibantu o1eh. seorang Wakil Ketua, yang kedua-duanya
dinamakan Pimpinan Pengadilan. Pimpinan pengadilan wajib menguasai
dan memahami dengan baik sel-u,ruh tugas-tugas meliputi bidang
teknis yustisial dan bidang admini-strasi, baik administrasi
perkara maupun administrasi umumn2. Pejabat administrasi di
pengadilan dipegang oleh seorang pejabat panitera merangkap
sekretaris sehingga lebih dikenal dengan sebuLan
panitera/sekretaris. Pejabat panitera bertanggung jawab aLas
adminisLrasi perkara, sedangkan sekretaris bertanggung jawab atas
ad.minisLrasi umum. Lingkup tugas administrasi ini dibebankan
kepada pej abat kepaniteraan yang Paniterd, Panitera Muda, terdiri
dari PaniEe rd , Wakil Panitera Pengganti, dan juru sita. Tugas
pejabat Kepaniteraan Pengadilan dal-am administrasi peradilan
meliputia3: prosed.ur penerimaan perkara, regisLrasi perkara,
keuangan perkara, kearsipan, dan pembuatan laporan i 41 Panusunan
Harahap, disampaikan dalam acara Workshop ConsuTtatief
MaladminisLrasi Pengadilan, di Hot,el Ambhara tanggal 23 Januari
2003. 42 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Tugas dan
Administrasi PengadiTan, (,fakart,a: Mahkamah Agung R.I, 1993), hal
. 3. n3 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia No. IolA/o06/SK/III/7994 Tentang
Pengawasan dan EvaTuasi Atas HasiT Pengawasan oleh PengadiTan
Tingkat Banding dan PengadiTan Tingkat Pertama. Pasal 4 ayat, 3..
45 55. I I Berdasarkan buku Administras i Penga,C.i lan, Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan selain bertugas memeriksa dan I tugas
tambahan. Tugasmemutus perkata ,J tersebut adalah: Ket erangan
hakim memi l iki penyelenggaraan atas secara 2. hakim memi l ikr
Membantu pimpinan pengadilan ' dalam membuaL program kerja jangka
pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta
pengorganisasiannya. Melakukan pengawasan yang diLugaskan Ketua
untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai
pbnyelengaraan administrasi perkara perdaLa dan pidana serLa
pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan keLentuan yang
berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan. 3 . a.
Pengadilan Negeri : Me lakukan pengawasan dan pengamatan
(KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga
Pemasyarakatan dan melaporkannya ke Mahkamah Agung. b. Pengadilan
Tinggi: l-. Melakukan Permbinaan dan pengawasan terhadap Pengadilan
Negeri yang ada dalam daerah hukumnya masing-masing dan
melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan. 2. Mel-akukan pengawasan
yang ditugaskan Ketua untuk mengamaLi apakah pelaksanaan tugas,
umpamanya mengenai penyel enggaraan ad.ministrasi perkara perdata
bidang hukum perdat,a d.an admini stras i pidana bidang hukum
pidana serta melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan. menyatakan
bahwa t-. j elasdi tugas untuk melakukan pengawaSan atas ad,mini s
t ras i perka ra . Tugas admini s t ras i yang dibebankan kepada
hakim meliputi pembuatan dan berkaiuan denganpengisian dan
pengisian daftar yang 46 56. I I kegiatan persidangannn. Dengan
demikian hakim bertanggung jawab atas tertib administrasi perkara
yang dilakukan oleh pengadilair. HaI tersebut menjadi relevan
apabila terjadi kesalahan dalam adminisLrasi perkara, hakim
memiliki peran untuk memperbaiki kesalahan tersebut. D. Kebebasan
Hakim dalam MemutuE Perkara i Secara makro, kekuasaan kehakiman
yang merdeka menunjukan kebebasan dan kesederajatan dengan lembaga-
lembaga negara yang lain. Kekuasaan kehakiman harus berdiri
sendiri, tidak masuk dalam lembaga aLau badan kekuasaan lainnya.
Selanjutnya, independensi diperLauLkan pula dengan kemerdekaan
badan peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa dan memutus
perkara. Dalam wujud yang lebih mikro adalah kebebasan hakim. Hakim
harus terjamin bebas dan tidak memihak dal-am memuLus perkara. I
Sebaliknya, hakim yang bebas diharuskan ada konsisLensi dalam
mengambil putusan. untuk mewujudkan kebebasan, harus ada berbagai
jaminan yang diberikan kepada hakim.as Undang-Undang .Dasar 1945
beserta penjelasannya tidak memberikan pengertian mengenai apa yang
diartikan dengan kekuasaan kehakiman secara tuntas akan tetapi dari
pasal nn rbid, pasal . 4 ayaL 2. 4s Bagir Manan, Kekuasaan
Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung Jawab dalam Andai saya
Terpilih.- Janji-janji cafon Ketua Dan Wakif Ketua MA, cet.1,
(,JakarEa: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi
Peradilan, 2002), haI. ]-9. tr i lq 47 57. l. *, 24 dan 25 beserLa
penjelasannya dapaLlah diarL'i,kan bahwa kekuasaan kehakiman adalah
kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggdrakan peradilan,
guna menegakkan hukum dan keadilana6. Para pendiri Republik
fndonesia' jauh-jauh sudah menyadari betapa strategisnya kekuasaan
kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawaba?. Persepsi dari para
pendiri republik tersebut tepat, karena Eernyata bahwa persoalan
kekuasaan kehakiman yang merdeka (the independence of judiciary)
juga dianggap salah satu persoalan hak asasi rhanusia yang bersifat
universal, khususnya di bidang hak sipil dan politik. Baik piagam
PBB (the charter of the UIV) L945, piagam HAM PBB (tne universaT
d.ecTaration of human rights) 7948 maupun "the international
convenant on civil and pofitical rights" 7966 menggambarkan secara
tersurat dan Lersirat betapa kekuasaan kehakiman yang merdeka
penLing sekali untuk I mencapai system of justice and peacet
achievment of individual dignity and sociaL order, equaT protection
of the 7aw; that the accused must be presumed innocent until-
proven guiTty, in affair and pubTic ,hearing; . by a competent,
independ.ent and impartiaT tribtunal es'tabTished 46 Parman
suparman, Kekuasaan Kehakiman Yang Metdeka dan Bertanggung ,fawab
dalam Andai Saya Terpi7ih... 'Janji-janji CaTon Ketua Dan WakiT
Ketua MA, ceL.1, (,Jakarta: Lembaga Kajian Qan Advokasi untuk
Independensi Peradj-Ian, 2002), haI. 1L4. 47 Muladi, Kekuasaan
Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung ,Jawab dalam Andai Saya
TerpiTih...Janji-janji CaTon Ketua dan WakiT Ketua MA, cet . 1,
('Jakarta : Lembaga Kaj ian dan Advokasi untuk Independensi-
Peradilan, 2002), ha1. 40. ) I ) *, t i" 48 58. l--. by the 7aw;
and no one should suffer arbritary arrestl detention or exi7e".aa
Di dalam *Beijing Statement of Principle of the Independence of the
,Judiciary in the Law Asia Region" (Manil.a 28 Agustus 1997 )
dinyatakan anLara J-ain:ae 7. The judiciary is an institution of
the highest vaTue in every society; 2. ....... ; 3. Independence of
judiciary requires that: a. the judiciaty shal-l- decide matters
before it in accordance with jLs understanding of the l-aw without
omproper inf l-uences, direct or indirect,, from any source,' b.
the judiciary has jurisdiction, directTy or by way review, over alf
issues of a justiciabTe nature. 4. The maintenance of the
independence o'f judiciary is essentjal to the attainment of its
objectives and. the proper performance of jts function in a free
society observing the rul-e of 7aw. It is essential that such
independence be guaranted by the state and enshrened in the
constitution or the 7aw. Untuk memahami merdeka dapat (fg85) .
Dalam terkait disini ruang lingkup kekuasaan kehakiman yang dikaj i
* Ul[ basic PrincipTes of Jud+"iary" ,, hal ini diuraikan bahwa hal
-hal yang adalah sebagai berikut: so 48 rbid., har 4L . 4e rbid. so
rbid , hal 42 . l1 i 49 59. j t I b. Independence of Judiciary;
(antara lain harus dij amin negara dan diabadikan dalam konstitusi,
dihargai oleh pemerintah dan lembaga 1ain, sikap tidak memihak dan
' bebas dari segala pengaruh, pembatasan, tekanan langsung atau
tidak ,r langsung, mempunyai yurisdiksi atas segala persoalan dan
kewenangan eksklusif untuk memutus berdasarkan hukum yang ,
berl-aku, hak para pihak harus dihormati dan proses peradilan harus
di lakukan secara j u j ur / Itegara harus menyediakan pelbagai "re
sources" secara memadai yang memungkinkan peradi l-an melaksanakan
f ungs inya ) 1 t Freedom of expre,ss ion and a,s soc iation;
('tmembers of j udi c iary" seperti danbe rkeyak i nan/ kepe rc
ayaa.ll, berserikat berkumpul, hakim bebas untuk membentuk dan ikut
dalam assosiasi hakim atau organisasi lain untuk menyalurkan
kepentingannya, ffieningkaLkan kemampuannya dan mel indungi
kebebasan judisialnya) i Qual i f ication t sel. e ction and
training ; (harus didasarkan atas asas integritas dan kemampuan dan
bebas dari di skriminas i ) i Profes,s ional secrey and. immuni ty
; (imuni t as personal dalam arti imunitas dari gugatan perdata
atas kerugian f inans ial akibat perbuatan tidak benar atau
perbuatan omisi da1am melaksanakan f ungsi j udicial ) ; Di sc ip7
ine, suspens ion and removal ; (harus didasarkan atas prosedur dan
standar yang jujur t adil dan tepat serta 'dilakukan atas das ar
tinj auan yang independen) C. d. a Ada beberapa fungsi kekuasaan
kehakiman yang merd.eka:51 Kekuasaan kehakiman yang merdeka
merupakan sendi bagi kehidupan demokrasi dan terj aminnya
perlindungan dan penghormatan atas hak asasi. Unt,uk me I indungi
hak d an kebebas an indivi du , kekuasaan kehakiman harus bebos,
lepas dari hubungan pengaruh cabang kekuasaan lain. Kekuasaan
kehakiman yang merdeka merupakan pula sendi tegaknya paham negara
berdasarkan konsLitusi (constitus ionaLism) yang menghendaki 2.
l-'. s1 Bagir Manan , op cit, ha1 13 s0 60. agar kekuasaan negara
dibatas i . Set iap t, indakan yang melampaui wewenang harus dapat
dikendalikan dan dipulihkan. Hanya kekuasaan kehakiman yang merdeka
dapat mengendalikan tindakah negara aLau pemerintah yang melampaui
wewenarlg atau tidak sesuai dengan tertib hukum yang berlaku
KekuaBaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menjamin
keLidakberpihakan terutama apabila sengketa terjadi antara warga
negara dengan negara atau pemerintah. Penyelesaian sengketa hukum
oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan d.asar bagi
fungsinya system hukum dengan baik. Setiap orang akan mendapat,
jaminan bahwa negara atau pemerintah akan bertindak sesuai dengan
hukum yang berl-aku dan hanya berdasarkan hukum yang berlaku. 5.
Wewenang kekuasaan kehakiman mengendalikan tindakan pemerinLah atau
pembentuk peraturan, menjamin kebebasan (hak asasi), sikap tidak
memihak, menjunjung tinggi hukum, merupakan sendi-sendi negara
berdasarkan atas hukum. Kekuasaan kehakiman dalam konteks negara
Indonesia di atur dalam Undang-undang No .L4 Tahun L97 0 tenLang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakirman. Pasal 1 UU No 1,4
Tahun 1970 menyatakan bahwa: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan
Negara yang merdeka unLuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum. dan keadiLan berdasarkan Pancasifa, demi
terselenggaranya Negara ltukum Republik Indonesia. Penj elasan
Pasal UU No 14 Tahun L97 0 merumuskan kekuasaan kehakiman sebagai
berikut: 3. 4. t, rr 51 61. i I f,--. Kekuasaan kehakiman yang
merdeka ini mengandung pengertian didalamnya kekuasaan kehakiman
yang bebas dari campur Langan pihak kekuasaan Negara lainnya, dan
kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekbmendasi yang datang dari
pihak extra judiciall kecuali dalam hal-hal- yang diijinkan oleh
Undang-undang Kebebasi.n dalam melaksanakan wewenang judicial
tidaklah muLlak sifatnya, karena tugas dari hakim adal-ah untuk
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan
menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta azas-azas yang jadi
landasannya, malalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanyd,
sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan Bangsa dan
Rakyat Indonesia. " Pengertian kekuasaan penj elasan tersebut,
melaksanakan wewenang kehakiman yang merdeka, rTre nurut
menitikberatkan pada kebebasan j udici&l, dimana dalam
menangani perkara-perkara yang diajukan kepadanya Hakim bebas untuk
menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar sert,a azas-azas yang
menjadi landasan putusannya, tanpa ada pengaruh dari p ihak ext ra
j udi c i i 1 . s2 Kebebasan hakim dalam menafsirkan keilmuan
yanghukum tersebut dibatasi oleh nilai dimil ikinya, institusional
dihas i lkannya nilai et,ika moraJ-t at au ke l embagaans3
mencerminkan perasaan dan pertanggungj awaban agar putusan yang i'
keadilan Bangsa dan Rakyat Indonesla s2 Marianna Sutadi, Kekuasaan
Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung Jawab dalam Andai Saya
TerpiTih janji--jaiji CaTon Ketua Dan WakiT Ketua MA, cet.1,
(.Takarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi
Peradilan, 2OO2'), ha1. 109. 53 Berdasarkan wawancara dengan Hakim
Agung Artidjo Alkostar, pada tanggal 10,.Februari 2003 di Mahkamah
A9un9. , i 52 62. f-rr Kemerdekaan bagi kekuasaan kehakiman
merupakan syarat bagi tegaknya supremasi hukum yang dijunjung
Linggi dalam sudtu negara hukum, apalagi bila terjadi sengketa yang
melibatkan Pemerintah sebagai salah saLu pihak. Kekuasaan kehakiman
yang merdeka harus diiringi dengan sifaL impartialitas dan
objek'tifitas dari penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka
itu, dan ha1 ini harus dapaL dilihat dan dirasakan oleh pencari
keadilan, karena itu perlu adanya pengawasan Lerhadap kinerja badan
peradilansa. Namun Hakim Agung ArLidjo menilai saat ini pengertian
independensi itu mengalami salah arah yang diterjemahkan sebagai
hakim memiliki kebebasan tanpa dapat diawasi. Padahal- seharusnya
sebagai lembaga publik harus dapat diawasi dan atas putusannya
hakim memiliki tanggung jawab. iekalipun Lerikat pada suaLu sistem
yang ketat, I namun hakim dan peradilan tidak identik dengan
t'mesin peradilan" yang dapat bekerja secara mekanis dalam
menyelesaikan suatu perkara. Alasannya sebenarnya sangaL jelas dan
sederhana. .Pertama, karena hakim adalah manusj-a yang mampu
bekerja dengan akal budinya, sehingga dalam menyelesaikan suatu
perkara tidak cukup dengan mengandalkan daya pikir dan keterampilan
dalam mengoperasinalisasikan hukum, namun juga dengan s4 rbid, har
. 10 8 . t I I ,* 53 63. l-r berlandaskan moral yang muncul dari
hat, i nuraninya (apalagi dal-am haI ini undang-undang menjamin
kemandirian hakim dalam menaigani suatu perkara). Kedua,
kasus-kasus yang ditangani. hakim sangat bervariasi, baik dari sisi
kuantitas maupun kualitasnya sehingga memerl-ukan penanganan secara
individ.ual . ss Bervariasinya kasus dapat berpengaruh terhadap
hasil puLusan hakim. Namun hal inj- tentu saja masih Lergantung
dari banyak faktor, seperti situasi dan kondisi masyarakaL, sistem
pengawasan dan lain-lain- Faktor lain yang paling menentukan adalah
sikap hakim itu sendiri dalam menghad.api kasus-kasus tersebut .55
Hakim memil-iki kebebasan dal-am memutus suaLu perkara adalah suatu
kenyataan yang tidak dapat diganggu gugat. Apabila dalam keput,usan
hakim Lersebut terdapaL ketidakpuasan dari upaya hukum yang undang
- undang di laksanakan hakim, I ebih Namun dalam para pihak, maka
mereka dapat menempuh i telah d.i sed iakans7 menurut ket entuan .
Seluruh rangkaian peradilan yang oleh pengadi lan, dalam hal ini
ada1ah kita kenal d.engan istilah teknis j udicial . I
pelaksanaannya tidak j arang terj adi suatu ss A1 wi snubroto,
Hakim dan Aspek Kaj ian, cet . 1, (YogYakarta : Yogyakarta, L997),
ha1. 86. PeradiTan Indonesia dalam Bebetapa Penerbitan Universitas
Atma JaYa su rbid, ha1 . B7 . u'upaya hukum yang tersedia menuruL
ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini KUHAP dan
HIR, adalah ,upaya hukum banding,kasasi, dan upaya hukum luar biasa
yang dikenal dengan Peninjauan kembali. 54 64. I I i-. kesalahan
atau penyimpangan yang berakibat pada ti-mbulnya rasa ketidakadilan
dal-am masyarakat. Penyimpang.dn tersebut dapat disebabkan oleh
beberapa faktor. Faktor-fakLor yang mempengaruhinya antara lain
adalah adanya indikasi kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang
semakin populer dalam'beberapa tahun belakangan ini. Atas dugaan
KKN ini hakim sebenarnya dapat diperiksas8 melalui Komisi Pemeriksa
Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN)se. Saat ini Mahkamah Agung
telah memiliki Ketua M{rda bidang Pengawasan yang bert,ugas
melakukan pengawasan aLas perilaku hakim yang menyimpang60. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa da1am memuLus suatu perkara hakim
harus bebas dari segala macam intervensi, namun dalam proses
pengambilan keputusan tersebut t idak t,ertutup kemungkj-nan terj
adi suatu dapat dilakukan pengawasanpenyimpangan. Atas hal ini 58
Pada bulan Januari 2003, MA dan DeparLemen Kehakiman dan HAM
menerima pengaduan atas diri Hakim Torang H. Tampubolon, salah
seorang hakim Pengadilan Negeri Jakart.a Selatan. Dalam perkara
perdat,a No. 316/Pdt .G/2002/PN .Takarta Selat,an Hakim Torang
diduga t,e1ah melakukan pemerasan dalam memutus perkara t,ersebuL.
Pada Bulan yang sama Hakim Pengawas Daerah dan Departemen Kehakiman
dan HAM t.engah melakukan pemeriksaan t,erhadap Hakim Torang.
Apabila terbukti maka hakim tersebut dapat dikenakan sanksi.
Sbb"I,r* kasus Hakim Torang tersebut, tiga orang hakim niaga
Pengadilan Negeri .Takarta Pusat telah diduga menerima suap atas
putusannya yang mempailit,kan perusahaan asuransi. Kasus tersebut
lebih dikenal dengan kasus Manul-ife. Selang beberapa hari sejak
putusan dibacakan ketiga orang hakim dalam kasus Manulife diperiksa
oleh Departemen Kehakj-man dan Dewan Kehormatan Hakim untuk
membuktikan dugaan penerimaan suap tersebut . u' rndonesia, UU No
28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggilra Negara Yang Bersih Dan Bebas
korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, op. ciE,. psl 10. soKetua Muda
bidang Pengawasan Keputusan Pres iden No . l3L /M Tahun 2 0 0 0 .
ini dibentuk berdasarkan ir u I 55 65. t I .:. ', I I I yang akan
memastikan proses tersebut berlangsung secara benar dan adil. Pasal
L7 ayat 5 Rancangan Undang-Undang Komisi Ombudsmai Nasional-
menyat,akan bahwa Ombudsman nasional dilarang mencampuri kebebasan
hakim dalam memberikan putusan. Keberadaan pasal tersebut menjadi
penting mengingat kebebasan hakim dalam ,memutus harus dilindungi-
untuk menciptakan keadilan rdan kepastian hukum. Namun di luar
tugas memutus perkara, hakim Lidak memiliki kebebasan tersebut dan
terikat pada kode eLik. Senada dengan p'emaparan di atas, Frans
Hendra Winarta6' berpendapat bahwa sel-ama pengawasan di lakukan
terhadap proses beracara di peradilan haI itu masih dibenarkan.
Apabila ha1 itu yang dilakukan, maka belum dapat dikatakan Lelah
melangEar asas indpend.ensi hakim. Kecuali pengawasan itu
dil-akukan Lerhadap materi perkara atau putusan. Wawanr*1 .d"ngan
narasumber pada tanggalz November 2003 di Jakarta. Ia I 56 66. ir.'
Ji. BAB III STUDI KASUS LAPORAN MAIJADMINISTRASI DI IJEMBAGA
KOMISTOMBUDSMJAN NASIONAL A. Kasus Untuk mendapaLkan gambaran atas
maladm,inisLrasi yang terjadi di lingkungan peradilan, maka i
perl-u untuk dipaparkan dan dibahas agar dapat dilihat secara jelas
mengapa kasus tersebut termasuk ke dalam kategori maladministrasi.
Da1am,' penelitian ini akan diambil Liga kasus secara acak dari
laporan masyarakaL yang disamopaikan kepada Komisi Ombudsman
Nasional. Kasus tersebut antara lain: t.l 1. Perkara No t
2LGL/]K}N/X/OL ' Pelapor : H. Ando Baso Bastian Terlapor :
Pengadilan Tinggi Irian 'Jaya Maladministrasi : Penyimpangan
Prosedur Kasus Posisi: Berawa1 dari perkara perdata dengan , nomor
regi-sLer : L6/Pdt/c/tgga/pn-.Tpr antara Ny. Yulimar Marjohan
sebagai PENGGUGAT melawan Notaris Rr Nining SoekaLri, SH. dan Andi
Baso Bastian serta Anwar Saleh sel-aku PABA TERGUGAT. Pada wakt.u
yang bersamaan Pengadilan Negeri KlaB IB Jayapura memeriksa perkara
perdata No. 18/Pdt/G/tgga/pn- Jpr antara H. Andi Baso BasLian
sebagai PENGGUGAT dan Ny. I I a1 I I It i 67. Yulimar Marjohan
serta Anwar Saleh selaku PARA TERGUGAT' pada tanggal 26 Agustus
1-998 perkara tersebut telah diputus dan dimenangkan oleh PENGGUGAT
atas keputusan tersebut pihak TERGUGAT secara sukarela
melaksanakannya. pad.a saat yan; sama (tanggal 26 Agustus 1998)
tel-ah diputus perkara perdata No. t6/Pdt/G/L9?s/en-':pr yang
memutuskan menolak gugaLan PENGGUGAT seluruhnya. Atas putusan
tersebut di atas Ny.Yulimar Marjohan mel-alui Kuasa Hukumnya
menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klas IB
Jayapura Pada tanggal L2 September 1998 - penandatanganan t e rs
ebut pernyataan ditand"ai dengan banding dan 000, - (seratus itu
Ut:ebutkan t panj ar biaya kasir Rahmat Hal surat ditindaklanjuti
dengan pembayaran uang panjar biaya banding tertanggal L2 September
1998. Bukti yang diajukan oleh pelapor ad.alah kuitansi surat Kuasa
untuk Membayar (SKUM) tertanggal t2 September l-998 dengan Nomor
.L6/Pdt/G/1,gSe/rn-,lpr. Dal-am kuitansi itu disebutkan nama yang
mengajukan pemohon banding yaitu Ny' Yulimar Marj oh3fr , d engarl
banyaknya uang Rp . 15 0 - rima puluh ribu rupiah) dan dalam
kuitansi i j uga bahwa uang tersebut adalah untuk band.ing.
Ku.it,ansi itu ditandatangani oleh selang. Bukti ini juga didukung
dengan adanya risal-ah pernyataan permohonan banding No. 16/PdL/G/
tgge/Pn-Jpr. Dalam risalah tersebut dinyatakan bahwa pada hari
SabLu tanggal L2 SepLember l-998 menghadap kepada Ny. vasLhia M. 58
,i , I 68. J i I Damping (panitera Pengadilan Negeri kelas fB
,Jayapura) bersama seorang bernama Diana R. Saija, SH., yang
bertindak untuk.'dan atas nama Ny.Yulimar Marjohan yang menerangkan
bahwa ia menyatakan mohon banding Lerhadap putusan PN Jayapura
No.15/Pdt/G/Lg98/Pr,-Jpr, tertanggal 26 Agustus 1998, risalah
t,ersebut, ditandatangani oleh kuasa Ny. Yulimar Marjohan yaitu
Diana R.r Saija, S.H., dan Ny. Vasthia M. Damping selaku panitera
pengadilan negeri kl-as IB Jayapura. Akan tetapi bukti-bukti
tersebut dibantah ol-eh Pengadilan Tinggi Irian ,Jaya dengan
dikeluarkannya Surat Keterangan No. 17/KET/PDT/98/PN-JPR, yang
berbunyi sebagai berikut: 7 Oktober L998, yangpada hari ini Rabu
tanggal bertandatangan dlbawah ini: l. -r nama NIP : Ny. Vasthie M
. Damping :0400LL27]- ,fabatan : Panitera/Sekretaris Dengan ini
menerangkan bahwa: Penggugat/pembanding nomor perkara
1,6/Pdt/G/lggA/pn- Jpr, anLara Ny. Yul imar marj ohan s ebaga i
Penggugat /pembanding melawan Ny. Rr. Nining Soekatri, SH., sebagai
tergugat/terbanding. Penggugat/pembanding Ny. Yulimar Marjohan oleh
Kuasanya menyatakan banding tanggal L2 September 1998, yang
sebenarnya adalah tanggal g September 1998. i Demikian ha1 ini
diberitahukan untuk diketahui semesLinya. Kemudian surat itu
ditandat,angani oleh Ny. Vasthie M. Damping. Putusan Sel-a no.03
/Pdt/1,999/PT.IRJA menyatakan bahwa Majelis Hakim menerima
permohonan banding yang diajukan oleh Ny. Yulimar },larjohan,
walaupun ada tuduhan tenggang wakLu permohonan banding yang Lelah
daluarsa berdasarkan I 59 69. f --. bukti-bukti yang secara tegas
disebutkan oleh pelapor melalui kuasa hukumnya dalam kontra memori
banding. Setelah proses .'persidangan banding, akhirnya perkara
perdata no. 16/Pdt/C/1,998/Pn-.Tpr Lersebut dimenangkan o1eh
PEMOHON BANDING berdasarkan Putusan no. 03 /Pdt/7999 /PT. IRJA.
Dalam amar puLusannya' menyebutkan membatalkan PuLusan Pengadilan
Negeri .TayatrlurS tanggal 26 Agustus 1998 no.
1,6/Pdt/G/1l9a/pn-Jpr dan dafam pokok perkara memutuskan unLuk
mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Berdasarkan kenyaLaan
diaLas, pelapor berkesimpulan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak
menjalankan kewaj ibannya dengan baik dan sebagaimana mestinya
dalam memeriksa, menangani, dan memuLus perkara. Sepengetahuan
pelapor sebelum memasuki materi pokok perkara majelis Hakim wajib
mempelajari dan mempertimbangkan syarat I formil terlebih dahulu.
Apabila syarat formil Lldak terpenuhi atau Iewat waktu maka materi
pokok perdata tidak dapat lagi dipertimbangkan. Berdasarkan laporan
kasus diatas Komisi Ombudsman Nasional (t