Penegakan Hukum di Indonesia
Penegakan Hukum di Indonesia
HUKUMDimensi Sosial
menciptakan ketertiban, keamanan dan keadilan
• Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia di bawah 60% (JSI, 2011)
• Hukum tidak menjadi panglima tetapi menjadi alat politik maupun alat kekuasaan
• Permasalahan diawali di peradilan dengan faktor utama mafia peradilan
TertulisTidak tertulis
ISI HUKUM
Hukum Publik :Hukum yang melindungikepentingan umum/ negara
Hukum Privat :Hukum yang melindungikepentingan privat/ perorangan. Misalnya : jual beli, sewa menyewa.
MPR
mengubah danmenetapkan UUD
(ps. 7 : 1)
DPR
membentuk UU (ps. 20 : 1)
PRESIDEN
mengajukan RUU kepadaDPR (ps 5 : 1)
menetapkan PP sebagaipengganti UU (pasal 22
ayat 1)
Ran
can
gan
UU
• Integritas aparat penegak hukum,
• produk hukum, dan
• tidak dilaksanakannya nilai-nilai Pancasila
Permasalahan
5 pilar penegakan hukum dengan baik
• Instrument hukum
• Aparat penegak hukum
• Faktor warga masyarakat
• Faktor kebudayaan/legal cultural
• Sarana dan fasilitas
Upaya penanggulangan
• Perbaikan sistem rekrutmen, promosi, pendidikan, pelatihan, dan mekanisme pengawasan
• peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum (profesional, berintegritas, kerkepribadian, dan bermoral tinggi)
• Peningkatan kesejahteraan aparat